PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KEPATUHAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGUSAHA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI WILAYAH JAKARTA SELATAN Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh: Nama : Choiriyatuz Zahidah NIM : 106082002582
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
1
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KEPATUHAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGUSAHA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI WILAYAH JAKARTA SELATAN Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Oleh Choiriyatuz Zahidah NIM: 106082002582 Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Ahamad Rodoni
Reskino, SE.,Ak.,M.Si
NIP. 196902032001121003
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
2
Hari ini Rabu Tanggal 15 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Choiriyatuz Zahidah NIM: 106082002582 dengan judul Skripsi “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha UKM di Wilayah Jakarta Selatan)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 15 Juni 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Yessi Fitri, SE., Ak., M.Si Ketua
Fitri Damayanti, SE Sekretaris
Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si Penguji Ahli
3
Hari ini Tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2010 telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Choiriyatuz Zahidah NIM: 106082002582 dengan judul Skripsi “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 31 Agustus 2010 Tim Penguji Ujian Skripsi
Prof. Dr. Ahmad Rodoni Ketua
Reskino, SE., Ak., M.Si Sekretaris
Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA, CPA Penguji Ahli I
Yessi Fitri, SE., Ak., M.Si Penguji Ahli II
4
DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. IDENTITAS PRIBADI 1.
Nama
: Choiriyatuz Zahidah
2.
Tempat & Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 22 Juni 1987
3.
Alamat
: Jl. Kota Agung No.72 Taman Rejo Bernung Gedong Tataan, Pesawaran Lampung
4.
Telepon
: 085730294130
II. PENDIDIKAN 1.
TK Diniyah Putri Lampung
Tahun 1992-1993
2.
SDN Tambak Rejo 1 Jombang
Tahun 1993-1999
3.
SLTP Negeri 2 Jombang
Tahun 1999-2002
4.
MAN Tambak Beras Jombang
Tahun 2002-2005
5.
S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2005-2010
III. LATAR BELAKANG KELUARGA 1.
Ayah
: Choirul Chuluq
2.
Ibu
: Azimah Mushoffie
3.
Alamat
: Jl. Kota Agung No. 72 Ds. Taman Rejo Kec.Bernung Kel. Gedong Tataan, Pesawaran Lampung
4.
Telepon
: 08176050673 / 081369676404
5
THE INFLUENCE OF CONSEPT LEVEL, COMPLIANCE AND TAX SANCTION FIRMNESS TOWARD TO THE TAX OBLIGATION OF MIDDLE LOW INDUSTRY BUSINESSMAN IN SOUTH JAKARTA ABSTRACT This research exaimed to analyse the influence of concept level,compliance and tax sanction firmness toward to the tax obligation of middle low industry businessman. The respondent from this research are middle low industry businessman in South Jakarta. The sampling method used is convenience sampling method. The data that used by this research was primary data it was collected by questionnaires. The questionnaires can be used in analysis total 65 questionnaires from 100 questionnaires were distributed. This research used multiple regression analysis to test the hypotesis. The result of this research found that the concept level, compliance and tax sanction firmness have significantly influence to the tax obligation of middle low industry businessman. Keywords: concept level, compliance, tax sanction firmness, tax obligation
6
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KEPATUHAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGUSAHA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI WILAYAH JAKARTA SELATAN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM. Responden dari penelitian ini adalah pengusaha UKM yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Metode penentuan sampel menggunakan metode convenience sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang bisa diolah adalah sejumlah 65 kuesioner dari 100 kuesioner yang disebarkan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM baik secara bersama maupun terpisah. Kata kunci: tingkat pemahaman, kepatuhan, ketegasan sanksi perpajakan, kewajiban perpajakan
7
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan . Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 1. Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Bpk. Choirul Chuluq dan Ibu Azimah Mushoffie, selaku orang tua terima kasih atas bantuan dan doa yang senantiasa kalian berikan untukku, tanpa mengenal lelah, kalian adalah sumber motivasiku. 3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bapak Afif Sulfa SE., Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.Kakak dan adikku, 5. Bapak Prof. Dr Ahmad Rodoni selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 6. Ibu Reskino, SE., Ak., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 7. Ibu Yessi Fitri SE., Ak., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8
9. Mbak Atik, Dhe’ Hanif, Dhe’ Rosyid dan si kecil Aziz yang telah memberikan semangat, doa dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 10. Sahabat-sahabatku Rahmah (Lili), Siwi, Oti, Rurry, Rochmah, Sari dan Zizah yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama ini. 11. Kawan-kawanku di akuntansi D Rikawati, Iis, Zakiyah, Tiur, Ichi, Yuli, Asri, Adzilah, Putri, Puput, Santi, Novia, Kibaq, Erna, Reza, Anwar (Alm), Mas Mul, Andre, Ian, Ridho, Arif, Hirfan, Fauzi, Samsul, dan lain-lain. 12. Kawan-kawanku di Akuntansi Perpajakan Romi, Fani, Diyah, Sayuti, Tajir, Aji, Dara, Made, Ani, Ida Hamadah, Ary dan lain-lain. 13. Rekan-rekan Audit dan Akuntansi Manajemen angkatan 2005 yang telah memberikan dukungannya selama ini kepada penulis. 14. Teman Terdekat, yang telah memberikan motivasi dan perhatian yang tiada henti-hentinya, yang dengan setia menjadi pendengar setia untuk semua keluh kesahku. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan semua kebaikan, kepada pihak yang telah disebutkan atas semua bantuannya kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu para pembaca dan rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi lainnya. Jakarta, 24 Agustus 2010
Choiriyatuz Zahidah
9
DAFTAR ISI
Halaman Judul ..........................................................................................
i
Lembar Pengesahan Skripsi ....................................................................
ii
Lembar Pengesahan Uji Komprehensif ..................................................
iii
Lembar Pengesahan Uji Skripsi ..............................................................
iv
Daftar Riwayat Hidup ..............................................................................
v
Abstract ......................................................................................................
vi
Abstrak .......................................................................................................
vii
Kata Pengantar .........................................................................................
viii
Daftar Isi ....................................................................................................
x
Daftar Tabel...............................................................................................
xv
Daftar Gambar ..........................................................................................
xvi
Daftar Lampiran .......................................................................................
xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………...……………………………. 1 B. Rumusan Masalah ........................…………………………..
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian...............................................
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum atas Perpajakan.............................................
9
1. Pengertian Perpajakan.......................................................
9
2. Fungsi Pajak.......................................................................
10
3. Jenis Pajak……………………………………………… .
12
10
4. Asas Pemungutan Pajak………………………………... .
14
5. Sistem Pemungutan Pajak………………………………
15
B. Tingkat Pemahaman...............................................................
17
C. Tingkat Kepatuhan.................................................................
19
1. Pengertian Tingkat Kepatuhan...........................................
19
2. Pelayanan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan.... 20 D. Ketegasan Sanksi Perpajakan................................................
24
E. Pengusaha dan Kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM)......
28
F. Kewajiban Perpajakan Pengusaha UKM...............................
29
G. Keterkaitan antar Variabel.....................................................
31
H. Penelitian Terdahulu..............................................................
35
I. Kerangka Pemikiran.................................................................... 37 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian………..........................................
39
B. Metode Penentuan Sampel……..……………..……………..
39
C. Metode Pengumpulan Data…………....…………………….
40
D. Metode Analisis Data……………………………………......
41
1. Uji Kualitas Data………………………………………… 41 2. Uji Asumsi Klasik………………………………………..
42
3. Uji Hipotesis……………………………………………... 44 E. Operasional Variabel Penelitian……………………………..
11
46
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian…………………. 50 B. Hasil Uji Instrumen Penelitian……………………………….. 54 C. Pembahasan…………………………………………………..
69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…………………………………………………..
72
B. Implikasi……………………………………………………..
72
C. Saran…………………………………………………………
73
Daftar Pustaka........................................................................................
75
Lampiran
12
Daftar Tabel No.
Keterangan
Halaman
2.1
Penelitian Terdahulu .......................................................................
35
3.1
Tingkat Penilaian Jawaban ..............................................................
41
3.2
Operasional Variabel Penelitian ......................................................
47
4.1
Data Sampel Penelitian ...................................................................
51
4.2
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..........
51
4.3
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia ..........................
52
4.4
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..
52
4.5
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja………
53
4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif ...........................................................
54
4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman………………… 55
4.8
Hasil Uji Validitas Setelah P2 Dikeluarkan……………………….. 56
4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan…………………………… 57
4.10
Hasil Uji Validitas setelah K7 dikeluarkan………………………... 58
4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan ............
58
4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Kewajiban Perpajakan………………
59
4.13
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Pemahaman ......................
59
4.14
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan…………………………
60
4.15
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan……..
60
4.16
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kewajiban Perpajakan…………….
61
4.17
Hasil Uji Multikolonieritas..............................................................
62
4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi .....................................................
65
4.19
Hasil Uji Statistik t ..........................................................................
66
4.20
Hasil Uji Statistik F .........................................................................
68
13
Daftar Gambar No. Keterangan 2.1
Halaman
Skema Kerangka Pemikiran ..............................................................
38
4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot ............................
63
4.2
63
Grafik Scatterplot...............................................................................
14
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksisanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera (Mulyodiwarno, 2007). Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang
peraturan
perpajakan.
Tentu
15
saja
dibutuhkan
usaha
untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan (Rizal, Blog Pajak). Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan sendiri, membayar, melaporkan kewajiban perpajakannya ke DJP (Zein, 2003 dalam Hutagaol, 2006). Self assessment system dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak Wajib Pajak dibidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan keberatan dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Kegiatan penegakan hukum terdiri dari tiga pilar yaitu, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan penegakan hukum bertujuan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan maupun penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan pajak (Hutagaol, 2006). Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk
16
membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundangundangan perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Widodo, 70:2010). Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi,
17
namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum (Susanta dan Syamsudin, 11:2009). Peranan usaha skala kecil dan menengah dalam perekonomian akhirakhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM) secara serius. Dengan tumbuh kembangnya UKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin, 4:2009). Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha yang mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di wilayah Jakarta Selatan seperti di daerah Mampang, Pondok Pinang, Bintaro, Tebet, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru dan Lebak Bulus, dan sekitarnya.
18
Dalam sistem self assessment, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya, tidak terkecuali wajib pajak kecil, dimana mereka memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak dalam negeri yang lain. Namun, bagi sebagian besar wajib pajak kecil, untuk melakukan pembukuan transaksinya ini akan terasa sulit dilakukan. Terutama kebijakan perpajakan yang membebani wajib pajak kecil ini akan berpengaruh
terhadap
tingkat
kepatuhan
dalam
pemenuhan
kewajiban
perpajakannya. Selain itu, ketidaktahuan mengenai kebijakan perpajakan bagi wajib pajak kecil akan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan (Widodo, 173:2010).
Program kemitraan usaha kecil menengah dengan industri-industri skala besar pun digulirkan agar tercapai sinergi antar keduanya, khususnya bagi usaha kecil menengah seperti peluang pasar, modal kerja dan manajemen. UKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahankelemahan inilah yang bisa mempengaruhi pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan selanjutnya yaitu adanya regulasi yang mendukung sekaligus mendorong berkembangnya usaha kecil menengah tersebut secara menyeluruh, seperti persoalan perpajakannya (Wibowo, 2004). Dalam perkembangannya, UKM diharapkan kemandiriannya dan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung industri-industri besar sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya secara komprehensif sudah
19
saatnya dilakukan agar sektor usaha kecil menengah mampu tumbuh di kancah perekonomian nasional, bahkan bersaing dalam bisnis global. Institusi pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator penggerak usaha kecil menengah, termasuk bagaimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) peduli terhadap pemajakan usaha kecil menengah ini. Pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan usaha kecil menengah secara terintegrasi. Keberpihakan dan kepedulian Direktorat Pajak terhadap usaha kecil menengah seperti pemberian insentif pajak yang menjadi sangat penting jika tidak memungkinkan tax holiday. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang sedang menunggu pembahasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu yang dapat kita cermati secara seksama. Jangan sampai terjadi undang-undang perpajakan yang baru justru menyurutkan semangat berwirausaha kecil menengah tersebut (Wibowo, 2004). Pajak memiliki fungsi budgeteir yaitu, untuk mengisi kas Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgeter, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia (Liana, 2007) Selain sebagai fungsi budgeteir, pajak juga memiliki manfaat yaitu menjadi sumber penerimaan negara yang juga berperan penting dalam
20
mengatur mekanisme berkembangnya sektor-sektor riil. Usaha kecil menengah yang berkembang memberi harapan nyata terhadap tumbuhnya sektor riil, yakni kegairahan perekonomian sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang berarti mengurangi pengangguran. Kebijakan pajak bagi usaha kecil menengah yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru mudah-mudahan tidak mengesampingkan peran usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional tersebut (Wibowo, 2004). Liana (2007) melakukan penelitian mengenai analisis tingkat pemahaman dan kepatuhan pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Yogyakarta. Dalam penelitiannya, Liana memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan pada tingkat pemahaman pengusaha UKM dalam hal pengisian SPT, penghitungan, penyetoran, pelaporan pajak dan tingkat kepatuhan pengusaha UKM dalam hal penyetoran serta pelaporan pajak dilihat dari tingkat pendidikan pengusaha UKM. Ferry Dwi Prasetyo (2006) melakukan penelitian mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di daerah Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut menggunakan sampel penelitian sebanyak 50 perusahaan kecil dan menengah di bidang usaha coffeshop yang terdaftar di wilayah Yogyakarta. Sementara itu Sampel yang digunakan oleh Nugrahanti (2005) adalah perusahaan kecil dan menengah sebanyak 78 perusahaan, dengan perincian untuk pengusaha kecil berjumlah 43 dan pengusaha menengah berjumlah 31 perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:
21
1. Adanya penambahan satu variabel independen berupa ketegasan sanksi perpajakan yang diperoleh dari penelitian Sartika dan Rini (2009). Penelitian sebelumnya hanya menguji pengaruh tingkat pemahaman dan kepatuhan pengusaha UKM terhadap kewajiban perpajakannya, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM. 2. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel pengusaha UKM yang telah memiliki NPWP dan bergerak diberbagai jenis bidang usaha yang berada di wilayah Jakarta Selatan, tidak di fokuskan kepada satu macam bidang usaha saja. 3. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 100 perusahaan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Mengingat banyak ditemukannya pelaku UKM tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini sudah waktunya para pelaku UKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan”.
22
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanski perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM? 2. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kewajiban perpajakan pengusaha UKM? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan dari masalah yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pengusaha UKM. Dan tujuan penelitian ini juga untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: a. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM. b. Menganalisis variabel yang paling dominan mempengaruhi kewajiban perpajakan pengusaha UKM.
23
2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: a. Peneliti, sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berfikir dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta b. Pengusaha UKM, agar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. c. Pemerintah, sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan pajak yang lebih baik lagi. d. Masyarakat, yaitu sebagai sarana informasi mengenai masalah yang berkenaan dengan perpajakan. e. Peneliti selanjutnya, yaitu sebagai referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang akan diteliti.
24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum atas Perpajakan 1. Pengertian Perpajakan Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pajak ikut ambil bagian dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri. Menurut Soemitro (dalam Rahayu, 2010:22) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Adriani dalam Brotodiharjo (2003:19), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
25 11
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari pengertian-pengertian tersebut disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Rahayu, 2010:23): a. Pajak
dipungut
berdasarkan
undang-undang
serta
aturan
pelaksanaannya. b. Pajak dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi. c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi secara langsung oleh pemerintah. d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah mencari laba. e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai public invesment. 2. Fungsi Pajak Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat
pokok
pajak.
Sebagai
alat
untuk
menentukan
politik
perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam
26
meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat dengan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Rahayu, 2010:25). Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: a. Fungsi Budgetair Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undangundang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
fungsi
inilah
pemerintah
sebagai
pihak
yang
membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak ke penduduknya. b. Fungsi Regulerend Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak selain fungsi budgetair. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan
27
kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebut sebagai fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair. 3. Jenis Pajak Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: a. Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang
dimaksud
dengan
penghasilan
adalah
setiap
tambahan
kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
28
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM, yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; 5) Apabila
dikonsumsi
dapat
merusak
kesehatan
masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
29
dan
moral
d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh pemerintah pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. 4. Asas Pemungutan Pajak Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah (Rahayu, 2010:13): a. Asas domisili, pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal wajib pajak. Dimana wajib pajak tinggal di suatu negara, maka di negara itulah ia dikenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Di Indonesia wajib pajak yang tinggal di dalam
30
maupun
luar
negeri,
maka
dikenakan
pajak
atas
seluruh
penghasilannya yang diterima di dalam maupun luar negeri tersebut. b. Asas sumber, cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana obyek pajak diperoleh. Jika suatu negara terdapat sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia. c. Asas kebangsaan, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Cara ini menurut Brotodiharjo dipergunakan untuk menetapkan pajak obyektif. 5. Sistem Pemungutan Pajak Dalam sistem perpajakan dikenal official assessment system, self assessment system dan with holding system. Rahayu (2010:101) dalam bukunya menguraikan sitem tersebut sebagai berikut: a. Official Assesment system merupakan sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. b. Self Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak
harus
menghitung,
memperhitungkan,
membayar,
dan
melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas
31
melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka self assesment system sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Untuk mensukseskan sistem tersebut dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain: 1) Kesadaran Wajib Pajak 2) Kejujuran dan kedisiplinan Wajib Pajak 3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak. c. With Holding System, adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah. Sebagaimana
telah
diketahui
bahwa
dengan
Reformasi
Perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system. Dari sistem tersebut yang paling utama yaitu adanya kewajiban wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, melapor sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukumnya.
32
Sebagai unsur penegakan hukum ini, dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama. Dengan demikian, secara yuridis tidaklah terdapat perbedaan antara pemeriksaan pada wajib pajak tertentu dibandingkan dengan wajib pajak lainnya (Waluyo, 2009:59) B. Tingkat Pemahaman Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2010), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga
33
menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Setiap akhir tahun para wajib pajak disibukkan dengan pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan melaporkannya paling lambat tanggal 31 Maret serta kekurangan setoran PPh Pasal 29 dibayar paling lambat tanggal 25 Maret. Meskipun pengisian SPT sudah menjadi hal rutin yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tetapi masih terdapat berbagai hal yang terasa sulit dalam pengisiannya sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan. Untuk memperkecil bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut, berbagai kegiatan dan program telah dilakukan di antaranya pendekatan penyuluhan dan sosialisasi pajak yang juga berguna untuk menciptakan masyarakat patuh pajak. Tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat ini, diperlukan adanya kepercayaan masyarakat, baik terhadap integritas administrasi perpajakan maupun sistem perpajakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat secara nyata membuktikan dan bila memang terbukti bahwa dana pajak telah terdistribusi dengan baik untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan secara luas akibat kontribusi tidak langsung dari uang pajak (Rahayu, 2010:29). Jika yang terdengar masih seputar isu mengenai kebocorankebocoran keuangan negara, terutama dana dari pajak, tentu sulit
untuk
meyakinkan masyarkat untuk mau patuh dalam membayar pajak. Dalam hal
34
ini, DJP harus memastikan target penerimaan pajak dapat tercapai bila perlu Gijzeling ‘hukuman badan’ bagi wajib pajak yang tidak patuh pajak. Selain itu diperlukan reformasi administrasi perpajakan yang meliputi prosedur, tata cara atau proses pemajakan, fungsi, sistem, dan kelembagaan (Prasetyo, 2006). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pada Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001 (dalam Prasetyo, 2006) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat kecil. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Mungkin semua yang dilakukan DJP adalah sebuah metode pencapaian target pajak dengan penyadaran pajak melalui penyuluhan dan dengan terpaksa diikuti dengan law inforcement bagi setiap penyelenggaranya. Penyuluhan pajak yang efektif menjadi ujung tombak DJP untuk memasyarakatkan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. C. Tingkat Kepatuhan 1. Pengertian Tingkat Kepatuhan Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), patuh berarti suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan, berisiplin. Sedangkan kepatuhan berarti bersifat
35
patuh, ketaatan, tunduk, atau patuh pada ajaran atau aturan. Adapun definisi kepatuhan yang dijabarkan oleh tim subdit verifikasi Dit PPh Ditjen Pajak menyatakan bahwa: “Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak memenuhi Undang-Undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.” Kepatuhan wajib pajak dalam teori psikologi, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Tingkat kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa: tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hak pajak yang dimaksud adalah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (Nurmantu, 2005 dalam Rahayu, 2010). 2. Pelayanan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelayanan perpajakan sebagai pelayanan publik. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 mengartikan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah sebagai bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam
36
bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan. Pelayanan pajak merupakan produk pelayanan produk dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurusi pajak yaitu Direktorat Jendral Pajak. Kendati DJP tidak memberikan pelayanan secara maksimal, penerimaan pajak yang ditetapkan dalam target penerimaan tetap akan tercapai, berbeda dengan organisasi lain. Hal ini disebabkan karena adanya sistem perpajakan yang disebut Self assesment system (Rahayu, 134:2010). Salah satu langkah penting yang dilakukan DJP sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Untuk itu pada awal tahun 2003 dibentuk Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah yang menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran: 1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi. 2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. 3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni: (1) kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
37
Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. (2) kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir (Nurmantu, 2005 dalam Rahayu, 2010). Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kajian mengenai pemeriksaan juga banyak dilakukan oleh peneliti di negara Barat. Menurut Karanta yang dikutip oleh Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak akan mendeteksi upaya wajib pajak untuk menghindar. Audit perpajakan juga dapat menemukan kesalahan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Menurut Suryadi (2006), apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka Wajib Pajak akan taat, patuh, dan disiplin dalam membayar pajak. Demikian pula bila Wajib
38
Pajak merasa kompensasi pajak telah memenuhi harapan mereka maka mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak yang tergolong patuh dapat mencerminkan bahwa dalam diri jiwa wajib pajak telah tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kemaslahatan hidup manusia, sepanjang dalam membayar pajak tersebut tidak merasa adanya unsur paksaan, walaupun secara teori paksaan merupakan unsur pengertian pajak. Penekanan jiwa kebangsaan dalam diri Wajib Pajak patuh berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan adalah hal yang wajar terlebih dalam era reformasi dan transparansi yang saat ini di tuntut oleh pemerintah (Burton, 2006). Kriteria untuk di tetapkan sebagai Wajib Pajak patuh Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 adalah: a.
Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir.
b.
Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
c.
SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
d.
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak:
39
1)
Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
2)
Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 dua masa pajak terakhir.
e.
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Kepatuhan Wajib Pajak adalah sifat patuh atau ketaatan wajib
pajak pada perintah-perintah yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jadi, tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan wajib pajak pada perintahperintah sebagaimana dimaksud dalam keputusan diatas. D. Ketegasan Sanksi Perpajakan Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Dengan mendidik
40
dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Mulyodiwarno, 2007) Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu, 2010:213). Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau kedua-duanya. Sanksi merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT (Sartika dan Rini, 2009). Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan wajib
41
pajak dalam hal ketepatan waktu membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan (Sartika dan Rini, 2009). Permasalahan dalam bidang penegakkan hukum perpajakan dapat di klarifikasikan sebagai berikut (Tambunan, 2005): 1. Peraturan Perundang-Undangan Kurang Kondusif Pada umumnya peraturan perundang-undangan perpajakan kita masih sulit dimengerti Wajib Pajak, tarifnya tidak kompetitif karena relatif lebih tinggi dan dengan lapisan yang lebih banyak dibanding negara tetangga. Pesatnya perkembangan praktek bisnis dan keuangan yang diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi modern sering terlambat diantisipasi peraturan perundang-undangan dan disamping itu masih terdapat peraturan perundang-undangan lain yang tidak sejalan dengan ketentuan perpajakan 2. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah Kondisi ini merupakan produk dari berbagai faktor-faktor kehidupan masyarakat. Kurangnya kontraprestasi pembayaran pajak yang dirasakan oleh wajib pajak karena banyaknya kebocoran mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Ketimpangan tersebut menimbulkan persepsi dalam masyarakat seolah-olah pajak tersebut merupakan bentuk pemerasan terhadap rakyat. keadaan ini lebih dipertajam lagi dengan adanya alokasi anggaran dalam APBN yang tidak tepat sasaran.
42
Kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi budaya pajak masyarakat yang rendah. Fenomena ini dipengaruhi persepsi lama bahwa, pajak hanyalah untuk kepentingan penguasa. Disamping itu tingkat pendidikan wajib pajak yang rendah mengakibatkan ketidakmampuan memahami fungsi dan manfaat pajak. 3. Aparatur Pajak Kurang Profesional Permasalahan dari aspek aparatur antara lain, sebagai akibat dari kesejahteraan aparatur yang tidak memadai sedangkan tantangan, tawaran, godaan, dan kesempatan KKN memungkinkan. Kurangnya kesejahteraan ini juga mengakibatkan dedikasi dan integritas aparatur yang lemah. Pendidikan dan pelatihan aparatur juga sering tertinggal dari pesatnya perkembangan kemajuan praktek bisnis, keuangan dan teknologi informasi di masyarakat global dewasa ini. Sistem birokrasi yang kurang memberikan penghargaan bagi aparatur berprestasi dan kurang tegas memberi hukuman bagi aparat yang melanggar aturan menyebabkan aparatur kurang profesional. 4. Administrasi Perpajakan Belum Kondusif Sistem dan prosedur administrasi perpajakan masih kurang sederhana dan sebagian besar masih bersifat manual sehingga menyulitkan wajib pajak. Sistem informasi dan komunikasi data belum memadai karena basis data dan informasi perpajakan masih parsial di berbagai unit kantor dan belum sepenuhnya terintegrasi secara elektronis menjadi satu kesatuan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
43
E. Pengusaha dan Kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM) Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, pengusaha adalah Orang pribadi atau Badan (dalam bentuk apapun) yang kegiatan usaha atau pekerjaannya : a. Menghasilkan barang b. Mengimpor barang c. Mengekspor barang d. Melakukan usaha perdagangan e. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean f. Melakukan usaha jasa g. Memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
44
c. Milik Warga Negara Indonesia. d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Jadi pengertian pengusaha UKM adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000 dan atau mempunyai hasil penjualan rata-rata pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000 dan usaha tersebut berdiri sendiri. F. Kewajiban Perpajakan Pengusaha UKM Kewajiban
perpajakan
adalah
merupakan
perwujudan
dari
pengabdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat (Kustadi Arianta, 1984 dalam Prasetyo, 2006). Berdasarkan pengertian diatas, hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melatarbelakangi pemilik usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan adalah:
45
1. Pengetahuan pengusaha UKM tentang Pajak Pengetahuan pengusaha UKM tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. 2. Pemahaman Pengusaha UKM terhadap Peraturan Perpajakan Pemahaman Pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan adalah cara pengusaha UKM dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. 3. Manfaat pajak yang dirasakan Pengusaha UKM sebagai Wajib Pajak Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh Wajib Pajak. 4. Sikap Optimis Pengusaha UKM sebagai Wajib Pajak terhadap Pajak Sikap optimis Wajib Pajak terhadap pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak untung dari Wajib Pajak terhadap pajak. Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2009) adalah: a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. c. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan. d. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
46
e. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. f. Jika diperiksa, wajib: 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak. 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan. G. Keterkaitan Antar Variabel 1. Tingkat Pemahaman Terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) tentang faktorfaktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugrahanti (2005) dalam Januar Eko Prasetyo, Windyastuti dan Andhika Ari Winindyah (2006) mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak badan pelaksanaan self assessment system (studi empiris wajib pajak badan pengusaha kecil
47
dan menengah di kota Yogyakarta dengan menggunakan sampel adalah perusahaan kecil dan menengah yang terdaftar di KPP D.I Yogyakarta minimal 4 tahun. Sampel yang digunakan 78 perusahaan, dengan perincian untuk pengusaha kecil berjumlah 43 dan pengusaha menengah berjumlah 31 prusahaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak badan mengenai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pajak Penghasilan wajib pajak badan pengusaha kecil dan menengah tidak berbeda dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan self assessment system. Hasil penelitian Nugrahanti (2005) tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hero (2002). Hero (2002) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak badan pengusaha kecil dan pengusaha menengah tidak berbeda namun pemahaman tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan self assessment system (Nugrahanti, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2005) mengenai pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar badan atau perusahaan masih menggunakan jasa konsultan dalam pengisian SPT. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tingkat
48
pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu tingkat pemahaman diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Ha1: Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. 2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2004), penelitian ini ingin menguji pengaruh penilaian wajib pajak tentang kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 57,39% cenderung memiliki sikap yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga dihasilkan korelasi sebesar 58,8% dan 73,1% menandakan besarnya pengaruh antara kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu tingkat kepatuhan diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Ha2:
Tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.
49
3. Ketegasan Sanksi Terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Rini (2009) mengenai pengaruh kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Sartika dan Rini (2009) menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajibannya, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitianpenelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu ketegasan sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Ha3: Ketegasan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
50
4. Tingkat Pemahaman, Tingkat Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan
Bersama-sama
Berpengaruh
Terhadap
Kewajiban
Perpajakan Wajib Pajak Apabila tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan yang mempengaruhi kewajiban perpajakannya, jelas bahwa semakin tinggi pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan maka kewajiban perpajakannya akan terpenuhi. Hal ini berarti bahwa, kewajiban perpajakan akan terpenuhi apabila didukung oleh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan tersebut. Oleh karena itu tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Ha4: Tingkat Pemahaman, Tingkat Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan
Bersama-sama
Mempunyai
Pengaruh
yang
Signifikan Terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak. H. Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka tertarik adanya penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan”.
51
Nama Rini dan Sartika (2009)
Ferry Dwi Prasetyo (2006)
Rulyanti Susi Wardhani (2005)
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Judul Variabel Metodologi Penelitian Analisis data Pengaruh Kecerdasan Kecerdasan menggunakan spritual (X1), analisis Spiritual, Kinerja kinerja Pelayanan Pajak pelayanan regresi pajak (X2), berganda dan Ketegasan ketegasan (multiple Sanksi sanksi regression) Perpajakan perpajakan Terhadap (X3), motivasi Motivasi Wajib wajib pajak Pajak dalam (Y) Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pengetahuan Penelitian ini Analisis faktorWP tentang menggunakan faktor yang ) Pajak (X alat analisis 1 mempengaruhi Pemahaman regresi linear Pemilik usaha WP terhadap berganda kecil menengah Peraturan dalam Perpajakan Pelaporan (X2) kewajiban Manfaat Pajak perpajakan di yang dirasakan daerah WP (X3) Jogjakarta Sikap Optimis WP terhadap Pajak (X4) Kesadaran Perpajakan WP (Y) Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur
Pemahaman Akuntansi Pajak (X1) Kepatuhan WP Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakanny a (Y)
Bersambung ke halaman selanjutnya 52
Analisis Regresi Sederhana
Hasil Penelitian kecerdasan spritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak
Faktor pengetahuan WP, faktor pemahamanWP, faktor manfaat, faktor sikap optimis tentang pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pemahaman Akuntansi Pajak memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan
Tabel 2.1 (Lanjutan) Penelitian Terdahulu Ahmed RiahiBelkaoui (2004)
Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determination of Tax Morale
Herbert Marshall Oktavian Manurung (2004)
Pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan pajak
Liana (2007)
Analisis tingkat pemahaman dan kepatuhan pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Yogyakarta
TCi: Tax compliance scare for country EFi: Economic fredom index for country IOEMi: Importance og equity market for country CPi: Serious crime per 100,000 population for country CLi: Effectiveness of competition laws Ui: Residual term Kualitas pelayanan publik (X1) Kepatuhan pajak (Y)
The following regression equation
Tax compliance internationally is positively related to the level of economic freedom, the level of importance of the equity market and the effectiveness of competition laws and negatively related to crime rate as a proxy for moral norms.
Analisis regresi sederhana
Tingkat pemahaman (X1). Kepatuhan (X2), Kewajiban Perpajakan (Y)
One Way Anova
Tingkat kepatuhan WP sebesar 57,3% cenderung memiliki sikap yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya Terdapat perbedaan pada tingkat pemahaman pengusaha UKM dalam hal pengisian SPT, penghitungan, penyetoran, pelaporan pajak dan tingkat kepatuhan pengusaha UKM dalam hal penyetoran serta pelaporan pajak
53
dilihat dari tingkat pendidikan pengusaha UKM I. Kerangka Pemikiran Pajak merupakan penghasilan negara yang saat ini sudah diandalkan sebagai modal pembangunan. Pemerintah mencoba untuk merubah kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, yang semula tidak mengerti sama sekali masalah pajak sedikit demi sedikit diberikan penyuluhan mengenai perpajakan agar pengusaha UKM memahami dan mematuhi mengenai kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketegasan sanksi perpajakan juga mampu memberikan kesadaran kepada pengusaha UKM sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajibannya, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengusaha UKM sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian kewajiban perpajakan akan terpenuhi apabila didukung oleh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan pengusaha UKM. Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:
54
Variabel Independen
Variabel Dependen
Tingkat Pemahaman (X1)
Tingkat Kepatuhan (X2)
Kewajiban Perpajakan Pengusaha UKM (Y)
Ketegasan Sanksi Perpajakan (X3) Gambar 2.1 Model Penelitian
55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM. Populasi penelitian ini adalah para pengusaha yang mempunyai perusahaan kecil dan menengah yang terletak di Jakarta Selatan. B. Metode Penentuan Sampel Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pengusaha UKM yang telah mempunyai nomor pokok wajib pajak yang masih membuka usahanya di Jakarta Selatan. Dasar pemilihan sampel ini menggunakan metode Convenience sampling. Convenience sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pengusaha dan akuntan perusahaan kecil dan menengah, karena mereka memiliki informasi yang lengkap dan menyeluruh untuk mengelola usaha mereka yang berada di wilayah mereka.
42 56
C. Metode Pengumpulan Data Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 1. Penelitian Pustaka (Library Research) Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah pengusaha UKM yang
mempunyai
perusahaan.
Peneliti
memperoleh
data
dengan
mengirimkan kuesioner kepada 100 pengusaha UKM secara langsung ataupun melalui perantara. Bobot penilaian angka hasil kuesioner dalam penelitian ini sesuai dengan yang digambarkan dalam skala ordinal, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Indriantoro dan Supomo, 2002). Skala ordinal yang dipergunakan untuk menjawab bagian pernyataan penelitian memiliki lima kategori sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:
57
Tabel 3.1 Tingkat Penilaian Jawaban No 1 2 3 4 5
Jenis Jawaban SS = Sangat Setuju S = Setuju R = Ragu-Ragu TS = Tidak Setuju STS = Sangat Tidak Setuju
Bobot 5 4 3 2 1
D. Metode Analisis Data 1. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur senyatanya (actually) dan seakuratnya (accurately) apa yang harus diukur dari konsep, sehingga pengujian validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya dan keberhasilan dari pengujian ini ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16.0, dengan metode Pearson Correlation, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor masing-masing variabel. Suatu instrumen dikatakan valid atau tidak adalah jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikasi dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tebut dikatakan valid, dan jika korelasi
58
skor masing-masing butir-butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi diatas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2005). b. Uji Reliabilitas Realibilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dalam pengukurnya. Realibilitas berhubungan dengan akurasi dan konsistensi dari pengukurnya, dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda). Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari Cronbach Alpha di atas 0,60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2005). Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS 16.0. 2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Tujuan dari uji normalitas data ini adalah untuk mengetahui apakah data dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengujinya dapat dilakukan dengan melihat normal probability plot
59
yang membandingkan distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari distribusi normal, dimana data dikatakan normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (Ghozali, 2005). b. Uji Multikoloniaritas Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoloniaritas di dalam model regresi dapat dilihat dari: 1) Nilai tolerance atau lawannya. 2) Variance Inflation Factor (VIF) Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai variance inflation factor (VIF) tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menujukkan adanya multikoloniaritas adalah nilai tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF >100 (Ghozali, 2005) c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut ”Homoskedastisitas” dan jika berbeda disebut ”Heteroskedastisitas”. Model regresi yang baik adalah homoskedasitas (Ghozali, 2005).
60
3. Uji Hipotesis Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik t dan uji statistik F. Persamaan regresi bertujuan untuk memprediksi besar variabel terikat yaitu, kewajiban perpajakan pengusaha UKM dengan menggunakan data variabel bebas yaitu, tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: Y= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e Keterangan: Y : Kewajiban Perpajakan Pengusaha UKM a
: Konstanta
β : Koefisien Regresi X1 : Tingkat Pemahaman X2 : Tingkat Kepatuhan X3 : Ketegasan Sanksi Perpajakan e
: Error
a. Uji R² (Koefisien Determinasi) Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.
61
b. Uji Statistik t Uji statistik t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Cara untuk melakukan uji t ada 2 (dua), yaitu dengan melihat tingkat signifikasi dan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikasi sebesar α=0,05, sedangkan untuk membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel digunakan dengan ketentuan bahwa apabila nilai statistik t lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2005:85). c. Uji Statistik F Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikansi sebesar α < 0,05. jika nilai probability F lebih besar maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel indepenen secara bersamasama berpengaruh terhadap variabel independen.
62
E. Operasional Variabel Penelitian 1. Variabel Independen Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi. a. Variabel Tingkat Pemahaman (X1) Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Variabel ini diukur dengan skala ordinal 5 poin. b. Variabel Tingkat Kepatuhan (X2) Tingkat Kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal 5 poin berdasarkan pertanyaan yang dikembangkan oleh Susi Dianawati (2008) c. Variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan (X3) Ketegasan sanksi perpajakan terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi
63
pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal 5 poin dengan menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Rina Haerani dan Yulia Kartika Sari (2008). 2. Variabel Dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kewajiban Perpajakan
Pengusaha
UKM
(Y).
Kewajiban
perpajakan
adalah
merupakan perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat (Kustadi Arianta, 1984:4 dalam Fery Dwi Prasetyo, 2006). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala ordinal 5 poin berdasarkan pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti dengan mengacu pada teori yang ada dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010). Tabel 3.2 Tabel Operasional Variabel Penelitian No.
Variabel
Sub Variabel
Indikator
1.
Tingkat Pemahaman 1. proses belajar Pemahaman pengusaha UKM 2. motivasi Pengusaha tentang pajak 3. kepribadian UKM (X1) Bersambung ke halaman selanjutnya
64
Skala Pengukuran Skala ordinal
Tabel 3.2 (Lanjutan) Tabel Operasional Variabel Penelitian No. 2
Variabel Tingkat Kepatuhan Pengusaha UKM (X2)
Sub Variabel
Indikator
Skala Pengukuran 1. Menghitung dengan Skala ordinal a. menghitung benar pajak yang pajak. harus dibayar. b. memperhitung 2. Dilakukan sendiri kan 3. Menghitung surat c. membayar setoran pajak (SSP) d. melapor dan surat e. melaksanakan pemberitahuan peraturan pajak (SPT) Massa dan yang berlaku Tahunan dengan f. pemeriksaan benar. pajak g. pengetahuan 4. Tepat waktu pajak membayar pajak. 5. Tepat waktu melaporkan SPT Massa dan Tahunan. 6. Tidak memiliki tunggakan pajak. 7. Tidak melakukan kejahatan. 8. Tidak pernah mendapat sanksi atau denda perpajakan. 9. Membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak. 10. Peraturan kriteria wajib pajak patuh.
Bersambung ke halaman selanjutnya
65
Tabel 3.2 (Lanjutan) Tabel Operasional Variabel Penelitian No.
Variabel
Sub Variabel
Indikator
3.
Ketegasan Sanksi Perpajakan (X3)
Tegasnya sanksi 1. Tindakan administrasi dan penghindaran pajak pidana yang 2. sanksi dianggap dikenakan fiskus sebagai sesuatu kepada pengusaha yang menakutkan UKM 3. pengaruh sanksi dan kepatuhan wajib pajak 4. dikenakan sanksi perpajakan 5. motivasi atas pembebanan sanksi 6. keuntungan dari penghapusan sanksi
4.
Kewajiban Perpajakan (Y)
Kewajiban membayar pajak yang harus dipenuhi pengusaha UKM
Skala Pengukuran Skala ordinal
Skala ordinal 1. kewajiban melaporkan usahanya untuk di kukuhkan sebagai PKP 2. memungut PPN dan PPnBM terutang 3. menyetor PPN dan PPnBM terutang 4. melaporkan PPN dan PPnBM terutang 5. kewajiban mempunyai NPWP dan NPPKP
66
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan terhadap pengusaha usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada pengusaha UKM. Penyebaran serta pengembalian kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 13 April 2010 hingga 20 Mei 2010. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 UKM yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 70 kuesioner atau 70%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 30 buah atau 30%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 65 buah atau 92,86%, sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap oleh responden sebanyak 5 buah atau 7,14%. Gambaran mengenai data sampel ini dapat dilihat pada tabel 4.1.
53 67
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian No. Keterangan 1. Jumlah kuesioner yang disebar 2. Jumlah kuesioner yang kembali 3. Jumlah kuesioner yang tidak kembali 4. Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 5. Jumlah kuesioner yang dapat diolah Sumber: Data primer yang diolah
Auditor 100 70 30 5 65
Persentase 100% 70% 30% 7,14% 92,86%
2. Karakteristik Profil Responden Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha UKM di wilayah Jakarta Selatan. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja. a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin Berikut ini adalah tabel hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Tabel 4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Valid Laki-laki
Percent
Valid
Cumulative
Percent
Percent
41
63.1
63.1
63.1
Perempuan
24
36.9
36.9
100.0
Total
65
100.0
100.0
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sekitar 41 orang atau 63,1% responden didominasi oleh jenis kelamin pria, dan sisanya sebesar 24 orang atau 36,9% responden berjenis kelamin wanita. Hal ini disebabkan
68
karena pengusaha UKM yang berjenis kelamin laki-laki lebih memiliki kemampuan untuk merintis dan memulai usahanya dengan baik, sehingga tingkat pemahaman, kepatuhan dalam hal kewajiban perpajakan akan semakin baik. Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk dikenakan sanksi perpajakan karena memiliki kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan wanita, hanya sedikit yang menginginkan dirinya menjadi seorang pengusaha UKM. Ini berarti kemampuan wanita dalam merintis atau memulai usaha sangat terbatas, sehingga wanita cenderung kurang memiliki pemahaman akan perpajakan. b. Deskripsi responden berdasarkan usia Berikut ini adalah tabel hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia. Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Frequency Valid
Percent
Valid
Cumulative
Percent
Percent
< 35 Tahun
35
53.8
53.8
53.8
35-45 Tahun
21
32.3
32.3
86.2
9
13.8
13.8
100.0
65
100.0
100.0
>45 Tahun Total
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sekitar 35 orang atau 53,8% responden berusia kurang dari 35 tahun, ini disebabkan karena pada usia < 35 banyak orang yang ingin memulai untuk membuka usaha kecil-kecilan dan menjadi seorang pengusaha UKM yang sukses dan berpengetahuan,
69
sehingga mereka termotivasi untuk mencoba melakukan bisnis. Ini berarti pada usia < 35 pengusaha UKM lebih mempunyai kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, sehingga besar kemungkinan untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan meminimalkan sanksi yang dikenakan apabila pengusaha tersebut melanggar aturan. Sedangkan 21 orang atau 32,3% responden berusia 35 sampai 45 tahun, ini berarti pada usia 35 sampai 45 pengusaha UKM cukup mempunyai pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Dan sisanya sebesar 9 orang atau 13,8% responden berusia lebih dari 45 tahun. Hal ini disebabkan pada usia ini mereka kurang paham mengenai perpajakan, sehingga mereka menyewa jasa konsultan untuk mengatasi permasalahan perpajakannya. c. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir Berikut ini adalah tabel hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir. Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Frequency Valid
SMA
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
24
36.9
36.9
36.9
8
12.3
12.3
49.2
Strata 1
30
46.2
46.2
95.4
Strata 2
3
4.6
4.6
100.0
65
100.0
100.0
Diploma I, II, III
Total
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) dengan jumlah 30 responden atau 46,2%. Sisanya sebesar 36,9% atau sebanyak 24 orang
70
berpendidikan terakhir SLTA, Diploma sebanyak 8 orang atau 12,3% dan sebesar 4,6% atau sebanyak 3 orang berpendidikan terakhir Strata Dua (S2).
Dari
hasil
tersebut
dapat
disimpulkan
bahwa
responden
berpendidikan S1 merupakan responden terbanyak, karena dapat dikatakan mereka yang berpendidikan ini memiliki pemahaman yang memadai mengenai pajak, sehingga akan patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dapat meminimalkan sanksi yang diterima apabila ia melanggar peraturan perpajakan. d. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama bekerja Berikut ini adalah tabel hasil uji deskripsi responden berdasarkan lama bekerja. Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
< 3 Tahun
22
33.8
33.8
33.8
3-10 Tahun
32
49.2
49.2
83.1
> 10 Tahun
11
16.9
16.9
100.0
Total
65
100.0
100.0
Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.5 di atas, responden yang telah menjadi pengusaha UKM kurang dari 3 tahun berjumlah 22 orang atau sebesar 33,8%. Sedangkan bagi responden yang telah menjadi pengusaha UKM selama 3 sampai 10 tahun berjumlah 32 orang atau sebesar 49,2%, jumlah ini merupakan jumlah responden terbanyak dalam kategori lama menjadi
71
pebgusaha UKM jika dibandingkan dengan jumlah responden pada kategori yang sama. Responen yang telah menjadi pengusaha UKM lebih dari 10 tahun sebanyak 11 orang atau sebesar 16,9%. Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) dengan jumlah 30 responden atau 60%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman yang dimiliki pengusaha UKM lebih banyak dibandingkan dengan masa kerja lainnya. Karena dapat dikatakan tingkat pemahaman pajak yang dimiliki oleh pengusaha UKM lebih matang, sehingga mereka menyadari bahwa peran perpajakan dalam perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik serta meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak.
72
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian 1. Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Validitas Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji validitas dari empat variabel dengan 65 sampel responden. Tabel dibawah ini adalah hasil uji validitas variabel tingkat pemahaman pengusaha UKM terhadap kewajiban perpajakannya. Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Butir Pearson Sig (2-Tailed) Keterangan Pertanyaan Corelation Pertanyaan 1 0,276* 0,026 Valid Pertanyaan 2 0,210 0,093 Tidak Valid Pertanyaan 3 0,512** 0,000 Valid Pertanyaan 4 0,545** 0,000 Valid Pertanyaan 5 0,499** 0,000 Valid Pertanyaan 6 0,423** 0,000 Valid Pertanyaan 7 0,459** 0,000 Valid Pertanyaan 8 0,485** 0,000 Valid Pertanyaan 9 0,496** 0,000 Valid Pertanyaan 10 0,483** 0,000 Valid Bersambung ke halaman selanjutnya Tabel 4.7 (Lanjutan) Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Butir Pertanyaan Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 Pertanyaan 16 Pertanyaan 17 Pertanyaan 18
Pearson Corelation 0,466** 0,277* 0,363** 0,515** 0,489** 0,457** 0,466** 0,283*
Sig (2-Tailed)
Keterangan
0,000 0,026 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Data primer yang diolah
73
Tabel 4.7 menunjukkan variabel pemahaman mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, terkecuali satu pertanyaan dari pemahaman yaitu pertanyaan P2 yang dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, ini menandakan bahwa untuk butir pertanyaan 2 tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, sehingga harus dikeluarkan dan tidak diikutsertakan dalam pengujian data selanjutnya. Karena jika diikutsertakan maka akan menghasilkan data yang tidak valid dan akan berdampak pada tingkat reliabilitas dan signifikansinya. Tabel berikut ini adalah hasil uji validitas variabel tingkat pemahaman pengusaha UKM terhadap kewajiban perpajakannya setelah pertanyaan ke-2 dikeluarkan. Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Setelah P2 Dikeluarkan Butir Pertanyaan Pertanyaan 1 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 Pertanyaan 16
Pearson Corelation 0,276* 0,512** 0,545** 0,499** 0,423** 0,459** 0,485** 0,496** 0,483** 0,466** 0,277* 0,363** 0,515** 0,489** 0,457**
74
Sig (2-Tailed)
Keterangan
0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,003 0,000 0,000 0,000
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Pertanyaan 17 0,466** Pertanyaan 18 0,283* Sumber: Data primer yang diolah Tabel
4.8
menunjukkan
0,000 0,022
variabel
Valid Valid
tingkat
pemahaman
mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti butir pertanyaan untuk variabel tingkat pemahaman dapat dikatakan valid, yakni mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada instrumen penelitian dan dapat digunakan untuk penelitian berikutnya. Tabel berikut ini adalah hasil uji validitas variabel tingkat kepatuhan pengusaha UKM terhadap kewajiban perpajakannya. Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Butir Pertanyaan
Pearson Sig (2-Tailed) Corelation Pertanyaan 1 0,703** 0,000 Pertanyaan 2 0,530** 0,000 Pertanyaan 3 0,287* 0,020 Pertanyaan 4 0,412** 0,001 Pertanyaan 5 0,533** 0,000 Pertanyaan 6 0,654** 0,000 Pertanyaan 7 0,198 0,144 Pertanyaan 8 0,581** 0,000 Pertanyaan 9 0,565** 0,000 Pertanyaan 10 0,390** 0,000 Pertanyaan 11 0,536** 0,000 Pertanyaan 12 0,417** 0,001 Sumber: Data primer yang diolah
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tabel 4.9 menunjukkan variabel kepatuhan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, terkecuali satu pertanyaan dari kepatuhan yaitu butir
75
pertanyaan 7 yang dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, ini menandakan bahwa untuk butir pertanyaan 7 tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, sehingga harus dikeluarkan dan tidak diikutsertakan dalam pengujian data selanjutnya. Karena jika diikutsertakan maka akan menghasilkan data yang tidak valid dan akan berdampak pada tingkat reliabilitas dan signifikansinya. Tabel dibawah ini adalah hasil uji validitas variabel tingkat kepatuhan pengusaha UKM mengenai kewajiban perpajakannya, setelah pertanyaan ke-7 dikeluarkan.
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas setelah K7 dikeluarkan Butir Pertanyaan Pearson Corelation Sig (2-Tailed) Keterangan Pertanyaan 1 0,703** 0,000 Valid Pertanyaan 2 0,530** 0,000 Valid Pertanyaan 3 0,287* 0,020 Valid Pertanyaan 4 0,412** 0,001 Valid Pertanyaan 5 0,533** 0,000 Valid Pertanyaan 6 0,654** 0,000 Valid Pertanyaan 8 0,581** 0,000 Valid Pertanyaan 9 0,565** 0,000 Valid Pertanyaan 10 0,390** 0,000 Valid Pertanyaan 11 0,536** 0,000 Valid Pertanyaan 12 0,417** 0,001 Valid Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.10 menunjukkan variabel kepatuhan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti butir pertanyaan untuk variabel tingkat kepatuhan dapat dikatakan valid, yakni mampu
76
mengungkapkan sesuatu yang diukur pada instrumen penelitian dan dapat dugunakan untuk penelitian selanjutnya. Tabel dibawah ini adalah hasil uji validitas variabel ketegasan sanksi perpajakan. Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan Butir Pertanyaan Pearson Sig (2-Tailed) Keterangan Corelation Pertanyaan 1 0,652** 0,000 Valid Pertanyaan 2 0,631** 0,000 Valid Pertanyaan 3 0,602** 0,000 Valid Pertanyaan 4 0,697** 0,000 Valid Pertanyaan 5 0,549** 0,000 Valid Pertanyaan 6 0,719** 0,000 Valid Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.11 menunjukkan variabel ketegasan sanksi perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti butir pertanyaan untuk variabel ketegasan sanksi perpajakan dapat dikatakan valid, yakni mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada instrumen penelitian dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Tabel dibawah ini adalah hasil uji validitas variabel kewajiban perpajakan pengusaha UKM.
77
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Kewajiban Perpajakan Butir Pertanyaan Pearson Sig (2-Tailed) Keterangan Corelation Pertanyaan 1 0,764** 0,000 Valid Pertanyaan 2 0,620** 0,000 Valid Pertanyaan 3 0,547** 0,000 Valid Pertanyaan 4 0,709** 0,000 Valid Pertanyaan 5 0,708** 0,000 Valid Pertanyaan 6 0,742** 0,000 Valid Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.12 menunjukkan variabel kewajiban perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti butir pertanyaan untuk variabel kewajiban perpajakan dapat dikatakan valid, yakni mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada instrumen penelitian dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. b. Hasil Uji Reliabilitas Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas variabel tingkat pemahaman pengusaha UKM. Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.736
.751
Sumber: Data primer yang diolah
78
17
Tabel 4.13 menunjukkan nilai croanbach’s alpha atas variabel pemahaman sebesar 0,736, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai croanbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Artinya bahwa, pernyataan dalam variabel tingkat pemahaman dapat dikatakan konsisten dari instrumen penelitian. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas variabel tingkat kepatuhan pengusaha UKM. Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.707 .740 Sumber: Data primer yang diolah
11
Tabel 4.14 menunjukkan nilai croanbach’s alpha atas variabel kepatuhan sebesar 0,707, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai croanbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Artinya bahwa, pernyataan dalam variabel tingkat kepatuhan dapat dikatakan konsisten dari instrumen penelitian.
79
Tabel 4.15 Hasil Uji Realibiltas Variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.714
.716
6
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.15 menunjukkan nilai croanbach’s alpha atas variabel ketegasan
sanksi
perpajakan
sebesar
0,714,
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai croanbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Artinya bahwa, pernyataan dalam variabel tingkat kepatuhan dapat dikatakan konsisten dari instrumen penelitian. Berikut ini adalah tabel hasil uji realibilitas variabel ketegasan sanksi perpajakan. Tabel 4.16 Hasil Uji Realibilitas Variabel Kewajiban Perpajakan
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.757
.771
6
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.16 menunjukkan nilai croanbach’s alpha atas variabel kewajiban perpajakan sebesar 0,757, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai
80
croanbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Artinya bahwa, pernyataan dalam variabel ketegasan sanksi perpajakan dapat dikatakan konsisten dari instrumen penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa, setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti, bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 3. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Multikolonieritas Pengujian multikolonieritas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi yang bebas dari problem multikolonieritas apabila nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10, maka data tersebut dikatakan tidak terjadi multikolonieritas. Berikut ini adalah tabel hasil dari uji multikolonieritas.
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolonieritas Coefficientsa Collinearity Statistics Tolerance
VIF
TP
.693
1.442
TK
.521
1.920
Model 1
.670 Sumber: Data yang diolah TKS
81
1.493
Berdasarkan tabel 4.17 diatas terlihat bahwa nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai variance inflation factor (VIF) disekitar angka 1 untuk setiap variabel, yang ditunjukkan dengan nilai tolerance 0,693; 0,521; 0,670 untuk variabel tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan, sedangkan untuk perhitungan VIF sebesar 1,442; 1,920; dan 1,493 untuk variabel tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak memiliki masalah multikolonieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini. b. Hasil Uji Normalitas Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hasil uji normalitas.
Sumber: Data primer yang diolah Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
82
Gambar 4.1 memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. c. Hasil Uji Heteroskedastisitas Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, yang diperlihatkan pada gambar 4.1
Sumber: Data primer yang diolah Gambar 4.2 Grafik Scatterplot
83
Berdasarkan gambar 4.2, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kewajiban perpajakan atas pengusaha UKM berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan. 4. Hasil Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu: a. Uji Koefisien Determinasi Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji koefisien determinasi. Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
1
.962a
.925
.922
.932
a. Predictors: (Constant), TKS, TK, TP
Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.18 menunjukkan nilai R sebesar 0,962 atau 96,2%. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban
84
perpajakan adalah sangat kuat karena berada dikisaran 0,80-1,00 (Riduwan dan Ahmad, 2007:62). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,922 atau 92,2%, ini menunjukkan bahwa variabel kewajiban perpajakan yang dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan adalah sebesar 92,2%, sedangkan sisanya sebesar 0,078 atau 7,8% dijelaskan oleh faktorfaktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. b. Hasil Uji Statistik t Hasil uji statistik t
dapat dilihat pada tabel 4.19, jika nilai
probability t lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Tabel 4.19 Hasil Uji Statistik t Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B
Std. Error
(Constant)
8.313
1.417
TP
-.018
.005
TK
-.066 .832
TKS
Coefficients Beta
t
Sig. 5.866
.000
-.143
-3.900
.000
.028
-.081
-2.319
.024
.034
.912
24.802
.000
a. Dependent Variable: TKP
Sumber: Data primer yang diolah
85
Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh tingkat pemahaman terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.19, variabel pemahaman mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,00. Hal ini berarti menerima Ha1 sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pemahaman lebih kecil dari 0,05. Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.19, variabel kepatuhan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,024. Hal ini berarti menerima Ha1 sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kepatuhan lebih kecil dari 0,05. Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.19, variabel ketegasan sanksi perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000, dengan nilai beta yang dihasilkan sebesar 24,802. Hal ini berarti menerima Ha3 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban
86
perpajakan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel ketegasan sanksi perpajakan lebih kecil dari 0,05. c. Hasil Uji Statistik F Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji statistik F. Tabel 4.20 Hasil Uji Statistik F ANOVAb Model 1
Sum of Squares Regression Residual Total
df
Mean Square
656.200
3
218.733
52.939
61
.868
709.138
64
F 252.042
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), TKS, TK, TP b. Dependent Variable: TKP
Sumber: Data primer yang diolah Hasil Uji Hipotesis 4: Pengaruh pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan. Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.20 nilai F diperoleh sebesar 252,042 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan. C. Pembahasan 1. Pengaruh pemahaman terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pemahaman 0,000 < 0,05 dengan nilai unstandardized coefficients
87
-0,018,
sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
tingkat
pemahaman
berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi pemahaman pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan maka kesadaran dalam pelaporan kewajiban perpajakannya akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena para pengusaha UKM
mempunyai kesadaran yang rendah dalam hal pelaporan kewajiban perpajakannya, serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh petugas pajak, sehingga mereka kurang menyadari betapa pentingnya pelaporan pajak yang dilakukan oleh pengusaha UKM dan menganggap sanksi yang akan diberikan oleh petugas pajak kepada pengusaha UKM hanya mainmain dan tidak akan pernah dilaksanakan, karena di negara Indonesia masih banyak pengusaha yang menghindari pajak serta menunggak pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) dan Wardhani (2005). 2. Pengaruh kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel tingkat kepatuhan 0,000 < 0,05 dengan nilai unstandardized coefficient -0,066 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi kepatuhan pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan maka kewajiban perpajakan dalam pelaporan kewajiban perpajakannya akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena para
pengusaha UKM kurang menyadari ketegasan sanksi yang akan diberikan
88
kepada pengusaha UKM yang berusaha menghindari pajak atau tidak melaporkan pajaknya yang sesuai dengan sebenarnya, sehingga kewajiban pengusaha UKM dalam melaksanakan perpajakannya tidak dapat dijalankan dengan baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2004). 3. Pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel ketegasan sanksi perpajakan 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan, para pengusaha UKM akan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena para pengusaha UKM menyadari peraturan dan sanksi yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Rini (2009). 4. Pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan adalah 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi
89
perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan karena para pengusaha UKM menyadari peraturan dan sanksi
yang
akan
diterima
apabila
perpajakannya.
90
tidak
memenuhi
kewajiban
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
pengaruh
tingkat
pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM. Responden penelitian ini berjumlah 100 pengusaha UKM yang terletak di Jakarta Selatan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunkan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil uji regresi ditemukan: a. Tingkat pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Karena tingkat pemahaman yng tidak dilandasi tingkat kesadaran akan membuat pengusaha UKM tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal pelaporan pajaknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) dan Wardhani (2005) yang menyatakan bahwa pemahaman pengusaha usaha kecil dan menengah terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.
91
b. Tingkat kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Karena tingkat kepatuhan yang tidak disertai peraturan yang tegas akan membuat pengusaha UKM bermain-main dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga pengusaha UKM cenderung mempunyai sikap yang baik dalam melaporkan pajaknya. Hasil penelitian penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2004) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak cenderung memiliki sikap yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. c. Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Rini (2009) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak sehingga mereka bertanggung dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 2. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kewajiban perpajakan pengusaha UKM adalah ketegasan sanksi perpajakan, karena peraturan yang tegas akan membuat pengusaha UKM untuk patuh dan melaksanakan kewajiban pajaknya. B. Implikasi Berdasarkan
kesimpulan
diatas
menunjukkan
bahwa
kewajiban
perpajakan pengusaha UKM di wilayah Jakarta Selatan dipengaruhi oleh
92
tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung antara pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap peraturan perpajakan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakannya serta adanya ketegasan sanksi dalam perpajakan. Peneliti berharap agar diadakannya suatu pelatihan atau sosialisasi sehubungan dengan peraturan perpajakan, yang dilakukan oleh pihak terkait tentang peraturan perpajakan yang ada serta tentang pentingnya pembayaran pajak bagi penyelenggaraan negara. Suatu pelatihan atau sosialisasi tersebut akan menambah pemahaman wajib pajak akan perpajakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan
upaya
pemerintah
untuk
mengikat
wajib
pajak
akan
tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan pengusaha UKM dalam hal melaporakan kewajiban perpajakannya.
C. Saran Berdasarkan implikasi yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait. Hendaknya pihakpihak terkait tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya terutama mengenai faktor pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, karena faktor tersebut terbukti sangat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk melakukan kewajiban
93
perpajakannya. Sehingga dengan sering diadakannya suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dari pihak wajib pajak sendiri, dengan pendidikan dan pengetahuan yang tinggi terhadap pajak memungkinkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi kesadaran perpajakan mereka. Tetapi dari pengetahuan yang dimiliki, wajib pajak akan menjadi patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan contoh mereka dengan sadar akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi dengan NPWP tersebut dari pihak kantor pajak akan menekan terus para pemilik NPWP.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Jakarta Selatan tetapi juga di kota kota besar lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
94
DAFTAR PUSTAKA Anonime. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2005. Brotodiharjo, R. Santoso, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009 Burton, Richard. “Wajib Pajak Patuh”. Jurnal Perpajakan Indonesia. Jakarta:2006 Dianawati, Susi. “Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 Haerani, Rina. “Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan terhadap Sunset Policy (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama). UIN Syarif Hidayatullah Jakarata, 2008 Hamid, Abdul . “Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007 Hidayat, Nur. “Aspek Perpajakan UKM” Jurnal Perpajakan Indonesia. Jakarta:2006. Hutagaol, Jhon. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum” Jurnal Perpajakan Indonesia. Jakarta: 2006 Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, “Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE. Yogyakarta: 2004 Liana, ”Analisis Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya di Yogyakarta” Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2007 Mardiasmo, “Perpajakan”, Andi Offset, Yogyakarta: 2009 Mulyodiwarno, Nuryadi. “Catatan Tentang Kebijakan Sanksi Perpajakan sejak Undang-Undang KUP 1983 hingga Undang-Undang KUP 2007”. Inside Tax. Jakarta:2007 Murtadho, Faisal, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap tingkat Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak”. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006 Pemerintah RI, “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, Pemerintah RI, Jakarta, 2007
95
Prasetyo, Ferry Dwi. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Jogjakarta”Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006 Prasetyo, Januar Eko dkk, “Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System dalam Memenuhi Kewajiban Pajak” Jurna Perpajakan Indonesia. Jakarta:2006 Rahayu, Siti Kurnia. “Perpajakan Indonesia”. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta:2010 Resmi, Siti. “Perpajakan Teori dan Kasus”. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta:2008 Riduwan dan Ahmad. ”Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur”. Cetakan pertama. Alfabeta, Bandung: 2007 Sari, Yulia Kartika. “Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Perpajakan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 Sartika dan Rini. “Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya” UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta:2009 Suandy, Erly. “Hukum Pajak”, Edisi ketiga. Salemba Empat. Jakarta: 2005 -----------------. “Perpajakan”. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta: 2006 Sudarmanto, R.Gunawan., “Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS”, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2005 Suryadi. “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur”. Jurnal Keuangan Publik, Jakarta:2006 Susanta Gatut, Syamsudin Azrin. “Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM”. Raih Asa Sukses, Depok, 2009 Tambunan, T.H. Tulus. “Perekonomian Indonesia”. Ghalia Indonesia: 2003 Tambunan, Sumihar Petrus. “Peningkatan Penegakan Hukum Perpajakan Guna Mendukung Keberhasilan Pembangunan Nasional dalam Rangka Memelihara Keutuhan NKRI”. Jurnal Perpajakan Indonesia, Jakarta:2005 Waluyo, “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
96
Wardhani, Rulyanti Susi, “Pengaruh pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur” Fordema: 2005
97
KUESIONER PENELITIAN
“PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KEPATUHAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGUSAHA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI WILAYAH DKI JAKARTA” Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah Strata Satu (S1)
Diajukan Oleh: Choiriyatuz Zahidah NIM: 106082002582
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010
84
Jakarta, April 2010 Kepada Yth: Bapak/Ibu Responden Ditempat Dengan Hormat Saya adalah mahasiswa Program Strata Satu (S1), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat ini tengah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir berupa skripsi. Nama
: Choiriyatuz Zahidah
Nim
: 106082002582
Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu untuk berkenan meluangkan waktunya sejenak guna mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu.
Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini merupakan suatu survey yang dilakukan untuk mengukur “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah DKI Jakarta”. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Peneliti menjamin sepenuhnya kerahasian identitas seluruh jawaban Bapak/Ibu sesuai dengan etika penelitian. Peneliti mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atas hadirnya kuesioner ini. Atas kesediaan dan perhatian serta kerjasamanya, peneliti ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Choiriyatuz Zahidah
85
A. Identitas Responden: Berilah tanda silang (x) sesuai dengan jawaban yang anda pilih 1. Nama Responden :
(boleh tidak diisi)
2. Institusi Responden :
(boleh tidak diisi)
3. Jenis Kelamin :
a. Laki-laki
b. Perempuan
4. Usia : a. dibawah 30 tahun b. 30 - 40 tahun c. Diatas 40 tahun 5. Pendidikan formal terakhir a. SLTA / Sederajat b. Akademi (D/I, D/II, D/III) c. Sarjana (SI / Sederajat) d. S2, S3 6. Lama Bekerja : a. < 3 tahun b. 3-10 tahun c. >10 tahun
Tanggal Pengisian
:
Tanda Tangan
86
B. Pertanyaan Pilihlah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda (√ ) pada salah satu angka diantara nomor 1 s/d 5. 5 = Sangat Setuju (SS) 4 = Setuju (S) 3 = Ragu (R) 2 = Tidak Setuju (TS) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Variabel Tingkat Pemahaman No.
Pertanyaan
1.
Yang menjadi objek pajak menurut undang-undang pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak
2.
Seandainya perusahaan menerima kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya maka dicatat oleh perusahaan sebagai penghasilan yang akan dikenakan pajak.
3.
Selisih lebih dari penjualan asset yang dilakukan oleh perusahaan termasuk objek pajak penghasilan.
4.
Pengeluaran yang didapat dikategorikan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pajak.
5.
Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan adalah tindakan yang sangat penting untuk mengenakan jumlah pajak yang adil dan wajar sesuai kemapuan perusahaan.
6.
Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan pajak terutang.
7.
SPT merupakan alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang.
8.
Jika perusahaan melaksanakan pembukuan maka sekurang-kurangnya berisikan informasi tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian. Sehingga dapat dihitung pajak terutang.
STS
TS
R
S
87
SS
No. Pertanyaan 9.
NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal
10.
NPWP perusahaan tetap berlaku meskipun usahanya telah ditutup atau berpindah ke luar negeri.
11.
SPT perusahaan boleh di tandatangani oleh karyawan atau orang lain.
12.
SPT tahunan seharusnya dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir.
13.
Jika penghasilan netto karyawan tetap di atas PTKP, maka akan dipotong pajak penghasilan sebesar tarif yang berlaku.
14.
Penyelenggaraan pembukuan dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan penghasilan kena pajak.
15.
Jika omset usaha Rp.500 juta dalam setahun, maka wajip pajak wajib menyelenggarakan pembukuan.
16.
Jika omset usaha Rp.700 juta dalam setahun, maka wajib pajak wajib menyelenggarakan pencatatan
17.
Jika perusahaan diperiksa oleh fiskus, maka fiskus tersebut tidak dapat memaksa wajib pajak memperlihatkan pembukuan atau pencatatan perusahaan
STS TS
R
S
88
SS
Variabel Tingkat Kepatuhan 1.
Sebagai WP, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar.
2.
Sebagai WP, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan
3.
Saya telah menghitung dengan benar dalam mengisi SSP dan fiskus telah menghitung pajak secara pasti
4.
Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya
5.
Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya
6.
Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini , jika ada
7.
Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak
8.
Saya bersdia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak
9.
Saya masih merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak
10.
Saya tidak pernah melakukan kejahatan di bidang perpajakan
11.
Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya
89
Variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan No.
Pertanyaan
1.
Tindakan WP dalam usaha menghindari pajak harus di kenakan sanksi
2.
Sanksi perpajakan yang terdapat dalam undangundang perpajakan dapat dikatakan sesuatu yang menakutkan bagi pengusaha UKM
3.
Besar kecilnya sanksi yang dikenakan kepada WP sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan WP
4.
Pembebanan sanksi administrasi memotivasi saya untuk melakukan pembetulan SPT, ketika merasa ada pajak yang kurang dibayar.
5.
Saya merasa diuntungkan dengan adanya penghapusan sanksi administrasi
6.
Saya pernah dijatuhi hukuman atau sanksi perpajakan karena melakukan tindak pidana perpajakan
STS
TS
R
S
SS
STS
TS
R
S
SS
Variabel Kewajiban Perpajakan No.
Pertanyaan
1.
Pengusaha berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
2.
Pengusaha selalu memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Barang Mewah.
3.
Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kerjanya
4.
Pengusaha berkewajiban mempunyai NPWP dan NPPKP
5.
Pengusaha selalu menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Barang Mewah
6.
Pengusaha selalu melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Barang Mewah
90
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18
TP K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 TK
KS1 KS2 KS3
KS4
KS5 KS6 TKS KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 TKP
3
5
1
2
5
5
2
4
5
5
2
2
4
4
5
5
5
2 66
4
4
5
4
5
5
4
4
4
1
4
2
46
4
2
4
4
4
5
23
4
5
4
5
5
4
2
2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4 64
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
43
2
4
3
3
4
4
20
3
3
4
4
4
4
27 22
4
4
3
3
2
5
5
4
4
1
1
1
2
2
3
2
2
2 50
4
4
3
4
4
4
4
2
3
2
3
3
40
3
3
4
4
3
3
20
3
4
3
4
3
4
21
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
1
1
4
4
4
4
4
4 63
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
45
1
1
4
1
4
5
16
1
4
1
4
4
4
18
4
2
4
4
4
5
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4 67
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4
24
4
4
2
4
2
5
3
4
4
2
2
1
4
4
5
3
3
2 58
4
4
5
4
4
4
5
5
4
2
4
2
47
5
4
4
4
4
4
25
4
1
4
5
4
4
22
4
4
2
4
4
5
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4 67
4
4
3
5
5
3
4
5
5
2
5
2
47
4
4
5
4
4
4
25
4
4
4
4
4
4
24
4
4
3
4
3
5
4
4
4
4
2
2
1
2
4
3
4
4 61
4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
50
4
3
4
4
5
4
24
4
3
2
4
4
4
21
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4 67
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
44
5
2
4
4
4
4
23
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
2
2
3
4
4
4
4
4 65
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
45
4
2
4
3
3
4
20
4
4
4
4
4
4
24
5
4
4
4
5
5
2
4
5
1
5
1
5
4
5
5
1
4 69
4
3
3
5
5
3
2
5
5
1
5
5
46
5
2
2
4
4
5
22
4
2
4
5
4
4
23
5
4
3
4
3
4
3
4
4
2
4
2
2
3
4
3
3
3 60
4
4
4
4
4
4
5
4
4
2
5
5
49
5
4
3
5
3
5
25
4
4
5
4
3
3
23
5
4
2
5
3
4
3
5
5
4
3
1
3
2
4
4
2
4 63
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
49
5
3
4
4
4
4
24
5
4
5
4
3
5
26
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
2
4
4
4
4
4
2 69
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
46
5
2
4
4
4
4
23
5
5
4
5
5
5
29
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
3
4
4
4
5
5
3 75
5
4
4
5
5
4
4
5
4
2
4
4
50
5
2
4
4
4
5
24
5
4
4
5
4
4
26
4
5
2
2
5
4
3
4
2
4
2
1
2
3
4
4
4
2 57
4
4
4
4
4
4
3
4
4
2
4
1
42
5
3
4
2
4
4
22
4
1
4
5
5
5
24
4
5
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
3
3
2 61
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
47
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4
24
4
4
2
4
3
5
4
4
4
4
2
2
3
4
4
3
4
4 64
4
4
4
3
4
4
3
4
4
2
4
4
44
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4
24
4
3
3
5
5
5
5
5
5
4
3
3
5
5
5
4
4
1 74
5
5
5
5
5
4
1
4
4
5
5
5
53
2
5
5
5
5
5
27
2
2
5
2
2
2
15
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
3
4
4
4
4
4
4
4 77
4
4
4
4
5
4
4
5
4
2
4
4
48
4
4
2
4
4
4
22
4
4
4
4
3
3
22
4
3
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
2
4
4
4
4
2 69
4
4
4
4
5
4
4
5
4
2
4
4
48
4
4
2
4
4
4
22
4
4
4
4
3
3
22
5
4
3
1
4
4
3
4
4
1
5
1
4
1
5
5
5
4 63
4
4
5
4
5
4
1
5
4
3
4
5
48
4
5
4
5
4
4
26
4
5
5
4
5
4
27
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
2
4
4
4
4
2 70
4
4
4
4
5
4
4
5
4
2
4
4
48
4
4
3
4
4
4
23
4
4
4
4
4
4
24
4
5
5
4
5
4
4
4
4
4
5
5
2
4
4
4
4
2 73
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
2
4
48
4
4
2
4
4
4
22
4
4
4
4
3
3
22
5
3
4
5
5
4
4
4
4
5
5
4
1
4
5
5
4
2 73
5
5
4
4
5
4
4
4
4
2
4
5
50
4
4
2
5
5
4
24
4
4
4
5
3
3
23
4
2
4
2
2
4
4
4
4
4
2
2
3
2
4
4
4
4 59
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
4
4
4
4
4
5
25
4
4
4
4
4
4
24
5
4
4
2
4
4
2
3
4
4
3
1
3
3
4
4
5
4 63
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
5
4
45
4
4
3
4
4
5
24
2
3
2
3
3
3
16
4
4
2
3
3
5
4
4
4
4
2
2
4
2
4
4
4
4 63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
4
4
4
4
2
1
19
4
3
4
4
4
4
23
4
2
2
2
4
5
4
5
4
4
2
2
4
4
4
4
4
2 62
3
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
4
43
4
4
4
2
4
4
22
4
4
4
4
4
4
24
4
4
2
2
2
4
3
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
2 57
4
2
3
4
2
3
4
4
4
1
4
4
39
2
4
4
2
4
2
18
4
2
4
4
4
4
22
4
4
3
3
4
5
4
3
4
3
3
2
4
4
3
4
4
3 64
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
47
5
3
3
4
4
3
22
4
3
4
4
4
4
23
4
3
3
2
3
2
3
3
4
2
2
2
2
3
4
4
4
3 53
4
3
3
4
4
3
4
4
4
2
4
2
41
4
5
3
3
4
5
24
4
4
2
4
4
4
22
4
4
3
2
4
5
5
5
5
5
3
3
4
4
5
5
5
3 74
4
3
3
4
4
4
5
5
5
2
5
5
49
5
5
5
4
4
5
28
5
5
5
5
5
5
30
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
5 71
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
44
3
4
4
4
4
2
21
4
4
4
4
4
4
24
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4 60
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4
24
3
4
2
4
3
4
4
5
4
4
2
2
4
3
4
4
2
2 60
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
47
3
4
4
4
4
4
23
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2 68
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
47
4
4
4
4
4
4
24
5
5
5
5
5
5
30
4
2
5
2
5
5
2
2
5
5
2
4
4
4
2
2
2
2 59
5
5
5
3
5
5
5
5
5
1
5
5
54
5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5
5
5
30
3
4
2
2
4
4
3
4
4
4
2
2
3
3
4
4
4
3 59
4
3
3
4
4
3
3
4
4
2
4
4
42
3
4
4
3
4
4
22
4
3
4
4
3
3
21
4
4
2
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3 66
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5
4
4
48
1
2
2
3
5
2
15
4
1
4
4
2
2
17
4
4
3
3
3
4
4
4
3
2
2
2
4
4
4
4
4
2 60
4
4
3
4
4
4
4
4
4
2
4
4
45
4
3
4
4
4
4
23
4
3
4
4
4
4
23
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
4
4
3
4
4 66
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
3
40
4
3
4
3
3
3
20
4
4
4
4
3
3
22
4
3
2
1
2
5
3
3
5
4
1
1
4
3
5
5
5
5 61
5
4
3
4
4
5
5
5
5
3
5
5
53
4
4
4
5
5
5
27
5
5
5
5
5
5
30
4
4
2
3
4
4
5
4
3
4
5
2
4
3
3
4
4
2 64
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
46
4
3
3
4
4
4
22
3
3
4
4
4
4
22
4
3
2
2
2
4
4
4
4
4
2
4
2
4
2
2
1
2 52
4
4
4
4
5
3
3
4
3
3
5
4
46
5
2
4
5
2
2
20
5
3
2
5
4
5
24
4
3
4
4
4
5
4
3
4
4
5
2
4
2
4
4
3
4 67
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
2
2
43
4
3
4
2
4
4
21
4
4
3
4
2
4
21
5
5
4
3
3
5
4
4
4
4
4
1
5
2
4
5
5
1 68
5
5
5
5
5
3
2
5
5
2
4
1
47
5
4
4
5
5
5
28
4
3
5
4
5
5
26
4
4
5
4
5
5
4
5
4
4
5
3
4
4
4
5
5
4 78
4
4
4
4
4
4
4
5
4
2
5
4
48
5
4
5
4
4
5
27
4
3
4
4
4
4
23
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4 70
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
49
4
4
4
4
4
5
25
4
2
4
4
2
4
20
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4 70
3
4
3
4
4
4
4
4
4
2
4
4
44
4
3
4
4
5
4
24
4
5
5
5
5
5
29
2
4
1
3
5
2
1
3
2
1
5
4
2
1
2
4
3
2 47
3
2
3
4
2
1
3
5
4
3
4
3
37
1
2
2
3
5
4
17
3
4
3
2
2
3
17
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
2
2
4
3
4
4
4
4 65
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
46
4
2
4
3
3
3
19
4
3
4
4
4
4
23
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
2 66
4
4
4
4
4
4
4
2
4
3
4
4
45
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4
24
3
5
3
1
5
3
3
1
3
2
4
1
3
2
3
5
3
1 51
1
5
4
4
5
2
1
1
2
2
3
3
33
3
3
1
2
3
2
14
1
2
2
3
5
3
16
4
4
4
5
5
5
4
5
4
4
4
3
4
4
4
5
5
3 76
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
5
4
46
4
5
4
4
4
4
25
4
2
5
5
4
4
24
5
4
4
3
2
3
5
4
2
1
1
4
5
3
5
2
3
1 57
4
3
4
1
3
2
5
2
3
1
3
5
36
1
3
2
5
4
3
18
4
3
5
1
2
4
19
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
2
3
3
2
4
4
4
4 60
2
3
4
4
4
2
4
4
4
1
3
4
39
2
1
1
1
1
2
8
5
4
4
4
4
4
25
4
4
4
3
4
5
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4 70
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
46
4
2
4
3
3
3
19
4
3
4
4
4
4
23
5
1
4
3
1
4
2
4
1
4
2
2
2
3
2
4
4
2 50
4
4
3
4
4
4
4
4
2
3
4
4
44
2
4
4
3
2
2
17
4
4
4
4
4
4
24
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4
4
4
4
3 69
4
4
3
5
5
5
4
5
4
5
5
5
54
5
4
5
4
4
5
27
4
4
3
4
4
4
23
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
1
4
5
5
5
5
4 78
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
57
5
4
4
4
4
5
26
5
5
5
5
5
5
30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
2 62
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
47
4
3
4
4
4
5
24
4
4
4
4
4
4
24
4
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4
4
3
4
2 60
4
2
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
42
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
2
22
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
3
4
4
4
4
2 63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
46
4
4
4
4
2
4
22
4
4
4
4
4
4
24
5
2
4
4
4
5
5
5
5
4
2
2
4
4
4
4
4
2 69
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
5
4
45
4
3
4
4
4
4
23
5
4
4
5
4
4
26
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KEPATUHAN Correlations K1 K1
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N K2
Pearson Correlation
.300*
Sig. (2-tailed)
.015
K8
K9
K10
K11
K12
TK
.300*
.224
.149
.260* .475**
.234 .427** .498**
.120 .362**
.175
.703**
.015
.073
.235
.036
.000
.061
.000
.000
.342
.003
.164
.000
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
1 .458** .326** .649** .385**
-.183
-.010
.107
.216
.080
.016
.530**
.939
.398
.084
.527
.898
.000
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Pearson Correlation
.224 .458**
1
-.061 .369**
.182
-.185
.030
.105
-.031
-.021
-.050
.287*
Sig. (2-tailed)
.073
.000
65
65
65
Pearson Correlation
.149 .326**
-.061
1 .404**
Sig. (2-tailed)
.235
.008
.627
65
65
65
65
.627
.002
.147
.140
.810
.406
.804
.870
.690
.020
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
.095 -.298* .349**
.277*
.271*
.199
-.115
.412**
.001
.449
.016
.004
.026
.029
.111
.364
.001
65
65
65
65
65
65
65
65
65
1 .344** -.255*
.230
.230
.024
.140
.071
.533**
65
Pearson Correlation
.260* .649** .369** .404**
Sig. (2-tailed)
.036
.000
.002
.001
65
65
65
65
Pearson Correlation .475** .385** Sig. (2-tailed)
.005
.040
.066
.066
.849
.266
.572
.000
65
65
65
65
65
65
65
65
65
.182
.095 .344**
1
.246*
.261*
.267*
.108
.247*
.171
.654**
.049
.036
.032
.390
.047
.173
.000
.000
.002
.147
.449
.005
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Pearson Correlation
.234
-.183
-.185 -.298* -.255*
.246*
1
.124
.154
-.115
.061
.099
.198
Sig. (2-tailed)
.061
.145
.140
.016
.040
.049
.326
.219
.361
.630
.431
.114
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Pearson Correlation .427**
-.010
.030 .349**
.230
.261*
.124
1 .647**
-.011 .414**
.059
.581**
.000
.928
.001
.639
.000
65
65
65
65
65
65
1
-.068
.256*
.071
.565**
.588
.039
.576
.000
N K8
K7
.145
N K7
K6
.002
N K6
K5
.000
N K5
K4
.008
N K4
K3
.000
N K3
65
K2
Sig. (2-tailed)
.000
.939
.810
.004
.066
.036
.326
65
65
65
65
65
65
65
Pearson Correlation .498**
.107
.105
.277*
.230
.267*
.154 .647**
Sig. (2-tailed)
.000
.398
.406
.026
.066
.032
.219
.000
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
K10 Pearson Correlation
.120
.216
-.031
.271*
.024
.108
-.115
-.011
-.068
1
.071
.203
.390**
Sig. (2-tailed)
.342
.084
.804
.029
.849
.390
.361
.928
.588
.572
.104
.001
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
K11 Pearson Correlation .362**
.080
-.021
.199
.140
.247*
.061 .414**
.256*
.071
1 .339**
.536**
.003
.527
.870
.111
.266
.047
.630
.001
.039
.572
.006
.000
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
.175
.016
-.050
-.115
.071
.171
.099
.059
.071
.203 .339**
1
.417**
N K9
N
N
Sig. (2-tailed) N K12 Pearson Correlation
96
Sig. (2-tailed) N TK
.164
.898
.690
.364
.572
.173
.431
.639
.576
.104
.006
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
**
**
*
**
**
**
**
**
**
**
**
1
Pearson Correlation .703 Sig. (2-tailed) N
.530
.287
.412
.533
.654
.198 .581
.565
.390
.536
.001
.417
.000
.000
.020
.001
.000
.000
.114
.000
.000
.001
.000
.001
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN Correlations KS1 KS1
KS2
.388**
.652**
.132
.003
.001
.831
.001
.000
65
65
65
65
65
65
65
Pearson Correlation
.189
1
.296*
.430**
.262*
.248*
.631**
Sig. (2-tailed)
.132
.017
.000
.035
.046
.000
1
65
65
65
65
65
65
65
.360**
.296*
1
.223
.125
.299*
.602**
.003
.017
.074
.323
.016
.000
65
65
65
65
65
65
65
.416**
.430**
.223
1
.320**
.313*
.697**
.001
.000
.074
.009
.011
.000
65
65
65
65
65
65
65
Pearson Correlation
.027
.262*
.125
.320**
1
.536**
.549**
Sig. (2-tailed)
.831
.035
.323
.009
.000
.000
65
65
65
65
65
65
65
.388**
.248*
.299*
.313*
.536**
1
.718**
.001
.046
.016
.011
.000
65
65
65
65
65
65
65
.652**
.631**
.602**
.697**
.549**
.718**
1
.000
.000
.000
.000
.000
.000
65
65
65
65
65
65
Pearson Correlation
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
N KS6
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
TKS
TKS
.027
Sig. (2-tailed)
KS5
KS6
.416**
N
KS4
KS5
.360**
N
KS3
KS4
.189
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
KS2
KS3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.000
65
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
97
HASIL UJI VALIDITAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN Correlations KP1 KP1
Pearson Correlation
KP2
KP2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KP3
.528**
.543**
.247*
.487**
.764**
.004
.000
.000
.047
.000
.000
65
65
65
65
65
65
65
.349**
1
.174
.210
.320**
.307*
.620**
.165
.093
.009
.013
.000
.004
65
65
65
65
.528**
.174
1
.162
.142
.199
.547**
.000
.165
.196
.261
.112
.000
65
65
65
65
65
65
65
.543**
.210
.162
1
.591**
.495**
.709**
.000
.093
.196
.000
.000
.000
65
65
65
65
65
65
65
Pearson Correlation
.247*
.320**
.142
.591**
1
.636**
.708**
Sig. (2-tailed)
.047
.009
.261
.000
.000
.000
65
65
65
65
65
65
65
.487**
.307*
.199
.495**
.636**
1
.742**
.000
.013
.112
.000
.000
65
65
65
65
65
65
65
.764**
.620**
.547**
.709**
.708**
.742**
1
.000
.000
.000
.000
.000
.000
65
65
65
65
65
65
Pearson Correlation
Pearson Correlation
N
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N TKP
TKP
65
Sig. (2-tailed)
KP6
KP6
65
N
KP5
KP5
65
Sig. (2-tailed)
KP4
KP4
.349**
1
Sig. (2-tailed) N
KP3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.000
65
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
98
HASIL UJI RELIABILITAS PEMAHAMAN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N
%
Valid
65
100.0
Excludeda
0
.0
Total
65
100.0
Cases
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
N of Items
.736
.751
17
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
P1
4.08
.620
65
P3
3.23
1.027
65
P4
3.22
1.023
65
P5
3.69
.967
65
P6
4.25
.662
65
P7
3.75
.830
65
P8
3.97
.684
65
P9
3.95
.856
65
P10
3.62
1.085
65
P11
2.98
1.231
65
P12
2.40
1.058
65
P13
3.37
.977
65
P14
3.46
.903
65
P15
3.95
.694
65
P16
3.92
.756
65
P17
3.83
.876
65
P18
2.94
1.074
65
99
Inter-Item Correlation Matrix P1
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
.364
.195
-.194
.181
.189
.264
.125
-.002
.002
-.167
.133
.075
.262
.079
.053
.054
P3
.364 1.000
.383
.246
.076
.251
.055
.101
.137
.238
.230
.147
.305
.015
.084
.148
.098
P4
.195
.383 1.000
.242
.197
.303
.456
.119
.174
.276
.237
.013
.314
.146
.022
-.063
.041
P5
-.194
.246
.242 1.000
.047
-.076
-.062
.171
.198
.534
.229
.139
.255
.095
.352
.159
-.079
P6
.181
.076
.197
.047 1.000
.226
.293
.406
.286
-.034
-.120
.316
.199
.229
.101
.127
.176
P7
.189
.251
.303
-.076
.226 1.000
.482
.204
.240
-.050
.167
.172
.300
.251
-.080
.178
-.017
P8
.264
.055
.456
-.062
.293
.482 1.000
.211
.236
-.038
.039
.181
.302
.392
.116
.174
.083
P9
.125
.101
.119
.171
.406
.204
.211 1.000
.300
.148
.073
.151
.271
.364
.163
.031
.150
P10
-.002
.137
.174
.198
.286
.240
.236
.300 1.000
.007
.204
-.041
.359
.038
.154
.341
.140
P11
.002
.238
.276
.534
-.034
-.050
-.038
.148
.007 1.000
.281
-.021
-.036
.017
.385
.128
.070
P12
-.167
.230
.237
.229
-.120
.167
.039
.073
.204
.281 1.000
-.175
.229
-.208
-.215
-.027
-.116
P13
.133
.147
.013
.139
.316
.172
.181
.151
-.041
-.021
-.175 1.000
.247
.302
.187
.111
.052
P14
.075
.305
.314
.255
.199
.300
.302
.271
.359
-.036
.229
.247 1.000
.209
-.016
.140
-.083
P15
.262
.015
.146
.095
.229
.251
.392
.364
.038
.017
-.208
.302
.209 1.000
.410
.372
.185
P16
.079
.084
.022
.352
.101
-.080
.116
.163
.154
.385
-.215
.187
-.016
.410 1.000
.546
.148
P17
.053
.148
-.063
.159
.127
.178
.174
.031
.341
.128
-.027
.111
.140
.372
.546 1.000
.205
P18
.054
.098
.041
-.079
.176
-.017
.083
.150
.140
.070
-.116
.052
-.083
.185
.148
P1
1.000
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
.205 1.000
Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
P1
56.54
44.502
.198
.379
.733
P3
57.38
40.022
.419
.471
.714
P4
57.40
39.900
.431
.504
.712
P5
56.92
41.103
.362
.528
.720
P6
56.37
42.987
.357
.348
.723
P7
56.86
41.965
.360
.404
.721
P8
56.65
42.357
.415
.502
.718
P9
56.66
41.352
.403
.410
.717
P10
57.00
40.094
.382
.432
.717
P11
57.63
40.518
.286
.520
.730
P12
58.22
43.515
.135
.398
.743
100
P13
57.25
42.720
.223
.299
.733
P14
57.15
40.757
.429
.413
.714
P15
56.66
42.540
.386
.526
.720
P16
56.69
42.591
.340
.581
.723
P17
56.78
41.765
.352
.531
.721
P18
57.68
43.441
.136
.198
.744
Scale Statistics Mean
Variance
60.62
Std. Deviation
46.522
N of Items
6.821
17
HASIL UJI RELIABILITAS KEPATUHAN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid
% 65
100.0
0
.0
65
100.0
Excludeda Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .707
N of Items .740
11
101
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
K1
3.95
.623
65
K2
3.86
.634
65
K3
3.82
.610
65
K4
3.95
.648
65
K5
4.17
.627
65
K6
3.72
.801
65
K8
4.08
.777
65
K9
3.95
.598
65
K10
2.72
1.083
65
K11
4.12
.650
65
K12
3.85
.939
65
Inter-Item Correlation Matrix K1
K2
K3
K4
K5
K6
K8
K9
.300
.224
.149
.260
.475
.427
.498
.120
.362
.175
K2
.300 1.000
.458
.326
.649
.385
-.010
.107
.216
.080
.016
K3
.224
.458 1.000
-.061
.369
.182
.030
.105
-.031
-.021
-.050
K4
.149
.326
-.061 1.000
.404
.095
.349
.277
.271
.199
-.115
K5
.260
.649
.369
.404 1.000
.344
.230
.230
.024
.140
.071
K6
.475
.385
.182
.095
.344 1.000
.261
.267
.108
.247
.171
K8
.427
-.010
.030
.349
.230
.261 1.000
.647
-.011
.414
.059
K9
.498
.107
.105
.277
.230
.267
.647 1.000
-.068
.256
.071
K10
.120
.216
-.031
.271
.024
.108
-.011
-.068 1.000
.071
.203
K11
.362
.080
-.021
.199
.140
.247
.414
.256
.071 1.000
.339
K12
.175
.016
-.050
-.115
.071
.171
.059
.071
.203
K1
1.000
K10
K11
K12
.339 1.000
Item-Total Statistics Scale Mean if Item
Scale Variance if
Corrected Item-
Squared Multiple
Cronbach's Alpha
Deleted
Item Deleted
Total Correlation
Correlation
if Item Deleted
K1
38.25
13.907
.570
.449
.659
K2
38.34
14.321
.462
.606
.673
K3
38.38
15.647
.192
.319
.708
K4
38.25
14.782
.350
.448
.688
K5
38.03
14.249
.487
.548
.670
K6
38.48
13.535
.470
.332
.667
K8
38.12
13.922
.417
.562
.676
102
K9
38.25
14.626
.429
.505
.678
K10
39.48
14.347
.174
.242
.733
K11
38.08
14.510
.406
.323
.680
K12
38.35
14.701
.189
.250
.720
Scale Statistics Mean
Variance
42.20
Std. Deviation
16.944
N of Items
4.116
11
HASIL UJI RELIABILITAS KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
%
Valid
65
100.0
0
.0
65
100.0
Excludeda Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .714
N of Items .716
6
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
KS1
3.83
1.084
65
KS2
3.45
.985
65
KS3
3.65
.926
65
KS4
3.74
.906
65
KS5
3.86
.788
65
KS6
3.92
.973
65
103
Inter-Item Correlation Matrix KS1
KS2
KS3
KS4
KS5
KS6
KS1
1.000
.189
.360
.416
.027
.388
KS2
.189
1.000
.296
.430
.262
.248
KS3
.360
.296
1.000
.223
.125
.299
KS4
.416
.430
.223
1.000
.320
.313
KS5
.027
.262
.125
.320
1.000
.536
KS6
.388
.248
.299
.313
.536
1.000
Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple
Item Deleted
Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
KS1
18.62
9.334
.424
.363
.685
KS2
19.00
9.750
.422
.244
.683
KS3
18.80
10.100
.400
.201
.689
KS4
18.71
9.523
.531
.352
.650
KS5
18.58
10.778
.370
.388
.697
KS6
18.52
9.160
.544
.439
.644
Scale Statistics Mean
Variance
22.45
Std. Deviation
13.313
N of Items
3.649
6
HASIL UJI RELIABILITAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
% 65
100.0
0
.0
65
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
104
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items .757
N of Items .771
6
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
KP1
3.95
.799
65
KP2
3.60
.997
65
KP3
3.94
.846
65
KP4
4.11
.732
65
KP5
3.85
.833
65
KP6
3.92
.714
65
Inter-Item Correlation Matrix KP1
KP2
KP3
KP4
KP5
KP6
KP1
1.000
.349
.528
.543
.247
.487
KP2
.349
1.000
.174
.210
.320
.307
KP3
.528
.174
1.000
.162
.142
.199
KP4
.543
.210
.162
1.000
.591
.495
KP5
.247
.320
.142
.591
1.000
.636
KP6
.487
.307
.199
.495
.636
1.000
Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
KP1
19.42
7.653
.631
.620
.687
KP2
19.77
7.962
.378
.200
.764
KP3
19.43
8.718
.330
.325
.767
KP4
19.26
8.165
.569
.554
.706
KP5
19.52
7.847
.544
.594
.710
KP6
19.45
8.063
.618
.528
.696
105
Scale Statistics Mean
Variance
23.37
Std. Deviation
11.080
N of Items
3.329
6
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 1. HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS Coefficientsa Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
TP
.693
1.442
TK
.521
1.920
TKS
.670
1.493
a. Dependent Variable: TKP a
Coefficient Correlations Model 1
TKS Correlations
Covariances
TP
TK
TKS
1.000
-.016
-.499
TP
-.016
1.000
-.472
TK
-.499
-.472
1.000
TKS
.030
.000
-.011
TP
.000
.004
-.004
TK
-.011
-.004
.016
a. Dependent Variable: TKP Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions
Dimensi Model
on
Eigenvalue
Condition Index
(Constant)
TP
TK
TKS
1
1
3.981
1.000
.00
.00
.00
.00
2
.010
20.015
.06
.20
.00
.73
3
.006
26.681
.74
.57
.00
.03
4
.003
35.351
.20
.23
1.00
.23
a. Dependent Variable: TKP
106
2. HASIL UJI NORMALITAS
3. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS
107
Hasil Uji Statistik Deskriptif N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
TP
65
43
74
60.62
6.821
TK
65
31
53
42.20
4.116
TKS
65
8
30
22.45
3.649
TKP
65
15
30
23.37
3.329
Valid N (listwise)
65
HASIL UJI REGRESI BERGANDA
Regression Variables Entered/Removedb
Model
Variables
Variables
Entered
Removed
Method
TKS, TK, TPa
1
. Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: TKP
Model Summary
Model
R
Std. Error of the
Square
Estimate
R Square
.962a
1
Adjusted R
.925
.922
.932
a. Predictors: (Constant), TKS, TK, TP ANOVAb Model 1
Sum of Squares Regression Residual Total
df
Mean Square
656.200
3
218.733
52.939
61
.868
709.138
64
F 252.042
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), TKS, TK, TP b. Dependent Variable: TKP
108
Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B
Std. Error
(Constant)
8.313
1.417
TP
-.018
.005
TK
-.066 .832
TKS
Coefficients Beta
t
Sig.
5.866
.000
-.143
-3.900
.000
.028
-.081
-2.319
.024
.034
.912
24.802
.000
a. Dependent Variable: TKP
109
