Sehat, Kuat, Terpercaya

Sehat, Kuat, Terpercaya

melayani lebih sungguh

49 TAHUN DI INDONESIA

Menjadi Champion di Propinsi NTT

PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

Laporan Tahunan 2011

1

Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan

2



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Profil Perusahaan 4

Perkembangan Perekonomian & Target 49 Pasar Visi & misi 7 - Pertumbuhan Ekonomi & Perkembangan Perbankan Nasional Kepemilikan Saham 8 - Perkembangan Perekonomian NTT & Kontribusi Bank NTT Dalam Perkembangan Ikhtisar Keuangan 13 Perbankan di NTT Sambutan Komisaris Utama 16

Susunan Komisaris 24

Analisa & Pembahasan Kinerja 57 - Kebijankan Strategis Tahun 2011 Tinjauan Keuangan - Jaringan kantor - Jenis dan lokasi kantor

Susunan Direksi 26

Good Corporate Governance 77

Sambutan Direktur Utama 20

Kepala Divisi 28 Pemimpin Kantor Cabang 32 Laporan Perkembangan Usaha 33 - Teknologi Sistim Informasi - Sumber Daya Manusia - Kegiatan Usaha - Penyaluran Dana - Jasa-jasa Perbankan - Tingkat Suku Bunga

Penerapan Manajemen Risiko & 126 Kepatuhan Rencana Strategi di Tahun 2012-2014 129 Informasi Lainnya 134 Lampiran 143



3

PROFIL PERUSAHAAN SEJARAH SINGKAT PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur disingkat PT Bank NTT (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan berdasarkan ide para sesepuh Propinsi Nusa Tenggara Timur antara lain yaitu W.J.Lalamentik (Gubernur pertama Nusa Tenggara Timur), Frans Seda, D.Paikun dan J.L. Indradewa. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961, dibuat di hadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, Wakil Notaris Sementara di Kupang. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mulai melakukan kegiatannya sebagai bank pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No: BUM 9-13/II tanggal 5 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan kedudukan tempat usaha di Kupang Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2490), Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dari Perseroan Terbatas menjadi

Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tertanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, Perseroan kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah kembali menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan badan hukum Perseroan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No. 3 Tahun 1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. 584.63-345 tanggal 20 April 1999 tentang pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

4



No. 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan perubahan badan hukum tersebut di atas, dibuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.122 tanggal 22 April 1999 di hadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notaris di Kupang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-8228.HT.01.01.TH’99 tanggal 5 Mei 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kupang dengan No.002/BH.24.12/V/1999 tanggal 17 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 11 Juni 1999, Tambahan No.3491. Pada tahun 1999, Perseroan menjadi salah satu Bank Pembangunan Daerah yang masuk Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah karena mempunyai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) lebih kecil dari 8% (delapan persen). Berdasarkan Perjanjian Rekapitalisasi tanggal

7 Mei 1999 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, sebagai konsekuensi dan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank-Bank Umum serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/ KMK.017/1999, No/ 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah serta Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan No. 32/KEP/GBI tanggal 9 April 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan hak opsi (call option) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesa No. 53/KMK.017/1999, No/31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 dan Surat

Menteri Keuangan No. 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003, dilaksanakan Perjanjian Jual Beli Seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Juni 2004 , Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan 46.600 (empat puluh enam ribu enam ratus) saham miliknya dalam Perseroan kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pembelian saham-saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan

surat No. S-173/MK.06/2004 tanggal 7 Juni 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang berakhir dengan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 43 Tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.10-21595 tanggal 08 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-00560078.AH.01.09 Tahun 2011

Pimpinan & Karyawan/ti Bank NTT Kantor Cabang Labuan Bajo, Manggarai Barat



5

PROFIL PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN

BIDANG USAHA

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Jasa Perbankan

KEPEMILIKAN

Saham Seri A 99,94% Saham Seri B 0.06 %

TANGGAL BERDIRI DASAR PENDIRIAN

17 Juli 1962

Akta No. 12 tanggal, 18 Oktober 1961 dibuat dihadapan Casper Melkior Keluanan Amalo (Wakil Notaris Sementara di Kupang).

STATUS

Bank Umum

MODAL DASAR MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH TOTAL ASSET

Rp. 1.000.000.000.000,Rp. 477.089.470.000,RP. 5.621.757.828.111,-

JARINGAN KANTOR

Kantor Pusat 2 Kantor Cabang Utama (Kupang dan Surabaya) 1 Kantor Cabang Khusus (Ladies Branch). 18 Kantor Cabang 28 Kantor Cabang Pembantu 27 Kantor Kas 35 Unit Simpan Pinjam Desa 11 Kas Mobil Keliling ATM 78 ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dengan 72

Bank di seluruh Indonesia dengan jumlah mesin sebanyak 34.030 unit. 1 Cash Deposit Machine (CDM). KANTOR PUSAT Jl. W.J Lalamentik No 102

Kupang – Nusa Tenggara Timur Telepon (0380) 840555 (Hunting) Faksimili (0380) 840567

WEBSITE www.bpdntt.co.id EMAIL

6


[email protected]


VISI & MISI Bank NTT

VISI

“Menjadi Bank Yang Sehat,Kuat dan Terpercaya”

MISI

• Pelopor penggerak ekonomi rakyat. • Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT. • Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. • Mengoptimalkan fungsi Intermediasi Bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

MOTO “ Melayani lebih sungguh “



7

KEPEMILIKAN SAHAM Berdasarkan Akta pernyataan persetujuan penambahan setoran modal Bank No. 19 tanggal 8 Desember 2011 dari Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto,S.H., telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp. 469.989.470.000,- menjadi Rp. 477.489.470.000,- yang terdiri dari : - Saham Seri A .......................................... : Rp. 476.789.470.000,- Saham Seri B .......................................... : Rp. 300.000.000,- Saham Seri B ( Tambahan Modal Disetor ) : Rp. 400.000.000,Setoran modal dari para pemegang saham bank sampai dengan 31 Desember 2011 yang belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia adalah sebesar Rp. 400.000.000, yang merupakan setoran saham seri B. Setoran modal tersebut dibukukan pada akun “ Tambahan modal disetor-modal disetor lainnya” Komposisi prosentase kepemilikan modal masing-masing Pemda dan Perorangan sebagai berikut : SAHAM SERI A

PROSENTASE

Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur Pemerintah Kabupaten Kupang Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Pemerintah Kota Kupang Pemerintah Kab.Manggarai Barat Pemerintah Kab.Rote Ndao Pemerintah Kab.Sumba Barat Pemerintah Kab.TTU Pemerintah Kab.Belu Pemerintah Kab.Flotim Pemerintah Kab.Ende Pemerintah Kab.Ngada Pemerintah Kab.Manggarai Timur Pemerintah Kab.Lembata Pemerintah Kab.Manggarai Pemerintah Kab.Nagekeo Pemerintah Kab.Alor Pemerintah Kab.Sumba Tengah Pemerintah Kab.Sumba Barat Daya Pemerintah Kab.TTS Pemerintah Kab.Sikka Pemerintah Kab.Sabu Raijua

32.52 % 15.14 % 8.25 % 6.51 % 3.88 % 3.47 % 3.14 % 2.45 % 2.31 % 2.31 % 2.10 % 2.10 % 2.10 % 2.08 % 2.06 % 1.99 % 1.58 % 1.56 % 1.47 % 1.43 % 1.29 % 0.21 %

SAHAM SERI B Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc Erni Tallo

Jumlah

8



0,04 % 0,02 %

100 %

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH TAHUN 2007-2011 (Dalam Ribuan) NO

PEMEGANG SAHAM

2007

2008

2009

2010

2011

SAHAM SERI A :

1

Pemerintah Propinsi NTT

80.162.000

80.162.000

105.162.000

130.162.000

155.162.000

2

Pemerintah Kab. Kupang Pemerintah Kab. Sumba Timur

49.209.520

56.209.520

71.209.520

72.209.520

72.209.520

24.859.000

24.859.000

34.859.000

39.359.000

39.359.000

4

Pemerintah Kota Kupang

20.050.000

20.050.000

30.050.000

30.050.000

31.050.000

5

Pemerintah Kab. Manggarai Barat

9.500.000

13.000.000

16.500.000

16.500.000

18.500.000

6

Pemerintah Kab. Rote Ndao

5.550.000

10.550.000

12.550.000

12.550.000

16.550.000

7

Pemerintah Kab. Sumba Barat

9.703.340

9.703.340

9.703.340

13.203.340

15.000.000

8

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara

3

9.191.870

11.691.870

11.691.870

11.691.870

11.691.870

10.023.110

10.023.110

10.023.110

10.023.110

11.023.110

Pemerintah Kab. Flores Timur

5.837.400

7.687.400

10.000.000

10.000.000

11.000.000

Pemerintah Kab. Ende

5.065.780

7.065.780

7.065.780

7.065.780

10.015.780

Pemerintah Kab. Ngada

3.928.750

5.000.000

7.000.000

7.000.000

10.000.000

9 10 11 12

Pemerintah Kab. Belu

13

Pemerintah Kab. Manggarai Timur

-

-

-

2.000.000

10.000.000

14

Pemerintah Kab. Lembata

6.775.000

8.775.000

8.775.000

8.775.000

9.925.000

15

Pemerintah Kab. Manggarai

3.815.740

4.815.740

5.815.740

5.815.740

9.815.740

16 17 18

Pemerintah Kab. Nagekeo

-

5.000.000

5.000.000

7.000.000

9.500.000

7.538.770

7.538.770

7.538.770

7.538.770

7.538.770

Pemerintah Kab. Sumba Tengah

-

-

-

5.250.000

7.444.380

19

Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya

-

-

3.000.000

3.000.000

7.000.000

20

Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan

5.840.840

6.840.840

6.840.840

6.840.840

6.840.840

21

Pemerintah Kab. Sikka

5.163.460

6.163.460

6.163.460

6.163.460

6.163.460

22

Pemerintah Kab. Sabu Raijua

-

-

-

-

1.000.000

262.214.580

295.135.830

368.948.430

412.198.430

476.789.470

Pemerintah Kab. Alor

Jumlah Saham Seri A SAHAM SERI B :

1

Charles Amos Corputty

100.000

200.000

200.000

200.000

200.000

2

Erni Tallo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Jumlah Saham Seri B

200.000

300.000

300.000

300.000

300.000

262.414.580

295.435.830

369.248.430

412.498.430

477.089.470

JUMLAH SAHAM SERI A + B

KEBIJAKAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2011 Sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Silvester J. Mambaitfeto No 9 Tanggal 4 April 2012, Pemegang Saham menerima dan menyetujui Penggunaan Laba Tahun Buku 2011 untuk Dividen sebagai hak para Pemegang Saham sebesar 80% serta Cadangan Umum & Cadangan Tujuan sebesar 20% dari Laba Bersih sebesar Rp.168.897.128.975,- serta menerima dan menyetujui tata cara pembagian Dividen kepada para Pemegang Saham yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham dengan cara Over Booking ke rekening Giro dan Tabungan masing-masing Pemegang Saham Seri A dan Seri B. Dividen tersebut dibagi pada tanggal 10 April 2012.



9

TAHUN BUKU 2010 Sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2010 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Silvester J. Mambaitfeto No 28 Tanggal 10 Juni 2011, Pemegang Saham menerima dan menyetujui Penggunaan Laba Tahun Buku 2010 untuk Dividen sebagai hak para Pemegang Saham sebesar 88% serta Cadangan Umum & Cadangan Tujuan sebesar 18% dari Laba Bersih sebesar Rp.136.985.051.805,- serta menerima dan menyetujui tata cara pembagian Dividen kepada para Pemegang Saham yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham dengan cara Over Booking ke rekening Giro dan Tabungan masing-masing Pemegang Saham Seri A dan Seri B. Dividen tersebut dibagi pada tanggal 4 Juli 2011.

PENERBITAN OBLIGASI I BANK NTT TAHUN 2011. Struktur Obligasi I PT. BPD NTT Nama Obligasi

:

Obligasi I Bank NTT

Jumlah Pokok Obligasi

:

Rp. 500.000.0000.000,-

Kupon :

Seri A

:

Sebesar Rp. 30.000.000.000,- suku bunga 9 %, per tahun, jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari , jatuh tempo 12 Juli 2012.

Seri B Seri C Seri D Tanggal Efektif Tanggal Penerbitan Pencatatan di Bursa Efek Wali Amanat Peringkat Penjamin Emisi

: : : : : : : : :

Sebesar Rp. 105.000.000.000,- suku bunga 9,9 % per tahun, jangka waktu 3 (tiga) tahun, jatuh tempo 8 Juli 2014. Sebesar Rp. 230.000.000.000,- suku bunga 10,8 % per tahun, jangka waktu 5 (lima) tahun, jatuh tempo 8 Juli 2016. Sebesar Rp. 135.000.000.000,- suku bunga 11,5 % per tahun, jangka waktu 7 (tujuh) tahun, jatuh tempo 8 Juli 2018. 28 Juni 2011 08 Juli 2011 11 Juli 2011 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. idA- dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA)

Bank dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun pertama sejak tanggal emisi.

Due Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Obligasi I Bank NTT Tahun 2011

10



KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK (Obligasi I Bank NTT Tahun 2011) : a. b. c. d. e. f.

Tanggal efektif Masa penawaran Tanggal penjatahan Tanggal distribusi obligasi secara elektronik Tanggal pencatatan pada bursa efek Indonesia Tanggal pembayaran bunga pertama obligasi

: 28 Juni 2011 : 01 – 05 Juli 2011 : 06 Juli 2011 : 08 Juli 2011 : 11 Juli 2011 : 08 Oktober 2011

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK (Obligasi I Bank NTT Tahun 2011) :

PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Panin Tower Senayan City, Lantai 17 Jalan. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia ; Phone : (021) - 7278 2380 ; Fax : (021) - 7278 2370

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL. NAMA LEMBAGA PROFESI

ALAMAT LEMBAGA PROFESI

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman Kav 52 -53, Jakarta 12190

PT. Bank Mandiri ( Wali Amanat)

Plaza Mandiri, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 36 – 38, Jakarta

PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (Underwriter)

Equity Tower Building, Lantai 22 Jalan. Jend. Sudirman, Jakarta 12190

PT. Kustodian Sentral Efek / KSEI (Agen Pembayar)

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav 52 -53, Jakarta 12190

KAP Drs. J. Tanzil & Rekan (Akuntan Publik)

Jalan Mayjend. Sungkono, Darmo Park II Blok III / 19 -20, Surabaya 60225 – Indonesia

Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo (Jasa Hukum)

Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 24, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

Arry Supratno, SH (Notaris)

Gedung Artha Loka, Lantai 7, Suite 706, Jalan Jend.Sudirman Kav 2, Jakarta 10220

Due Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Obligasi I Bank NTT Tahun 2011



11

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2011

 Dari Majalah Info Bank sebagai “Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus“ atas Kinerja Keuangan Tahun 2010, pada tanggal, 22 Juli 2011.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2011

Dari Institute Perbanas & Tempo  Group dalam bentuk ABFI Banking Award sebagai “Best Performece Banking 2011”, pada tanggal, 28 Juli 2011.

12



IKHTISAR KEUANGAN (Dalam Jutaan Rupiah)

POS – POS

2011

2010

2009

NERACA Jumlah aktiva Aktiva Produktif

5.621.758 5.210.732

4.496.883 4.179.580

3.394.339 3.425.635

2.910.627 2.627.817

2.682.818 2.416.260

Kredit yang diberikan (bruto)

3.807.784

2.874.494

2.819.843

2.325.358

1.846.358

(51.191)

(81.295)

(65.868)

(47.085)

(31.260)

4.096.508

3.132.403

2.296.389

2.094.914

2.121.066

CKPN Kredit Dana Pihak Ketiga

2008

2007

Ekuitas :

775.517

674.550

562.084

486.558

386.008

- Modal Disetor

477.089

412.498

369.248

295.436

262.415 247

- Modal Sumbangan

247

247

247

247

- Dana Setoran Modal

400

20.594

17.650

36.650

100

128.884

102.071

80.211

59.335

43.358

- Cadangan Umum & Cadangan Tujuan - Laba tahun lalu

-

2.155

-

-

-

168.897

136.985

94.728

94.890

79.888

47.708.947 lembar

41.249.843 lembar

36.924.843 Lembar

29.543.583 Lembar

26.251.458 Lembar

LABA (RUGI) Pendapatan bunga Beban bunga

731.220 228.021

644.071 153.212

467.193 115.876

421.653 119.231

353.399 122.793

Pendapatan bunga bersih

503.199

490.859

351.317

302.422

230.606

72.062

30.991

29.296

11.352

8.404

Beban operasional selain bunga

342.614

333.518

235.050

154.025

110.206

Laba (rugi) operasional

232.647

188.332

145.563

142.753

118.005

(340)

177

(1.252)

(2.743)

(2.031)

232.307

188.509

144.311

140.010

115,974

- Laba tahun berjalan Jumlah Lembar Saham yg ditempatkan & disetor penuh.

Pendapatan operasional selain bunga

Pendapatn (beban) non operasional Laba (rugi) sebelum pajak Pajak Penghasilan :

(63.410)

(51.524)

(49.583)

(45.120)

(36.086)

- Pajak kini

(65.165)

(60.973)

(49.815)

(45.183)

(36.187)

- Pendapatan pajak tangguhan

1.755

9.449

232

63

101

Laba (rugi) bersih setelah pajak

168.897

136.985

94.728

94.890

79.888

3.787

3.392

2.754

2.572

1.927

20.89

26.29

30,51

33,87

18,64

0.93

1.84

1,36

1,05

0,81

1.04

2.09

2,19

1,93

1,66

Laba bersih per saham RASIO-RASIO KEUANGAN (%) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif NPL gross NPL net

1.20

2.49

1,50

1,19

0,89

0.28

0.66

0,17

0,11

0,23

Return on Asset ( (ROA)

4.19

4.30

4,05

4,75

4,23

Return on Equity (ROE)

25.57

22.23

19,05

23,91

26,35

9.85

11.68

10,99

12,30

11,36

71.04

72.10

70,68

67,03

67,38

92.95

91.77

122,79

111,00

87,05

Net Interest Margin (NIM) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Loan to Deposit Ratio (LDR) LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK NTT. Dasar Penyusunan :

PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal, 13 Desember 2001; SE BI No.3/30/DPNP tgl, 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan SE BI No.7/10/DPNP tgl 31 Maret 2005; telah diubah dengan SE BI No.12/11/DPNP tgl 31 Maret 2010; telah diubah dengan SE BI No.13/30/DPNP tgl, 16 Desember 2011.



13

14



SKAI

Garis Komando Garis Koordinasi

DIVISI SDM

7

6

5

DIVISI PERENCANAAN & CORSEC

2

3

4

DIVISI PENGAWASAN

1

R U P S

10

DIVISI TSI

KANTOR FUNGSIONAL / USPD

KANTOR CAPEM

12

13

DIVISI TREASURY

11

DIREKTUR KEPATUHAN

DIVISI UMKM & KONSUMER

DIVISI BISNIS KOMERSIL

KANTOR K A S

KANTOR CABANG KANTOR KANTORCABANG CABANG

K ANTOR PUSAT OPERASIONAL

9

8

DIREKTUR PEMASARAN

DIVISI UMUM

DIVISI OPERASIONAL

DIREKTUR UMUM

DIREKTUR UTAMA

KOMITE PEMANTAU RISIKO

KOMITE NOMINASI & REMUNE RASI

DIV. PERENCANAAN & CORSEC

DIVISI KUALITAS PELAYANAN

DIVISI KEPATUHAN

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK NTT

1

LAPORAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Due Diligenci Meeting & Public Expose Penawaran Umum Obligasi Bank NTT Tahun 2011

Rekor MURI 1100 Penari Massal Manggarai Pada Tanggal 11-11-2011



15

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

FRANSISKUS SALEM, SH, MSi KOMISARIS UTAMA

”

Tantangan yang akan dihadapi di tahun mendatang akan semakin berat, oleh sebab itu dalam menjalankan tugas sebagai pengawas, Dewan Komisaris selalu berupaya memastikan terlaksananya Good Corporate Governance

”

16



Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memimpin perjalanan Bank NTT selama tahun 2011 sehingga kinerja Bank NTT terus menunjukkan perkembangan yang positif, yang tercermin dari pencapaian kinerja selama tahun 2011. Seiring dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang tetap stabil yang ditunjukkan dengan pertumbuhan PDB tahun 2011 yang mencapai 6,5 % (yoy), meningkat dari 6,1 % (yoy) pada tahun sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi di NTT juga turut meningkat dan tercatat sebesar 5.63% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang sebesar 5.23% (yoy). Ditingkat Nasional pertumbuhan ekonomi didukung oleh peran Investasi dan Ekspor sedangkan di tingkat Regional struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor jasa-jasa.

Perkembangan Kondisi Perbankan Nasional dan Regional. Kinerja perbankan Nasional yang stabil sebagaimana tercermin pada angka rasio kecukupan modal (Capital Adequancy Rasio/CAR) perbankan yang tetap stabil pada level 16.1% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross di bawah 5% ditengah meningkatnya penyaluran kredit. Sementara itu kinerja perbankan di NTT pada tahun 2011 secara umum mengalami peningkatan. Beberapa indikator seperti total asset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit mengalami peningkatan yang berdampak pada tingginya Laba yang diperoleh diiringi dengan penurunan Non Performing Loan (NPL) atau penurunan kredit bermasalah. Penambahan jumlah bank yang beroperasi di NTT menjadi salah satu pendorong peningkatan kinerja perbankan pada level yang relatif tinggi dibandingkan dengan tahun 2010. Selama tahun 2011, terdapat penambahan 2 bank yang beroperasi di NTT yakni Bank CIMB Niaga pada bulan Mei 2011 dan Bank Pundi yang beroperasi pada bulan Juni 2011, sehingga sampai dengan tahun 2011 jumlah bank yang beroperasi di NTT berjumlah 26, yang terdiri dari 17 Bank Umum dan 9 Bank Perkreditan Rakyat.

Pencapaian Kinerja Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Pengurus dan Karyawan Bank NTT di tahun 2011 antara lain : semakin tingginya persaingan di pasar perbankan yang ditandai dengan semakin banyaknya kehadiran Bank berskala Nasional yang membuka Cabang di NTT. Muncul pula sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang semakin kompetitif pada segmen usaha kecil dan menengah. Disamping itu sejumlah Koperasi yang bergerak dibidang Perkreditan bertambah sangat pesat disejumlah Kabupaten, menjadi tantangan tersendiri bagi Manajemen Bank NTT. Menghadapi semua tantangan diatas, Komisaris dan Direksi Bank NTT terus berupaya meningkatkan kinerja operasional sekaligus kinerja manajemen sepanjang tahun 2011 sebagaimana tercermin dari beberapa indikator keuangan antara lain : Total Aset yang mencapai Rp. 5,6 triliun, perolehan Laba Bersih sebesar Rp. 168, 90 miliyar, Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungan risiko kredit dan risiko operasional sebesar 20,89 % serta ratio NPL sebesar 1,20 % yang berada dibawah dari batas toleransi maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5 %. Disadari juga bahwa tantangan yang akan dihadapi di tahun mendatang akan semakin berat, oleh sebab itu dalam menjalankan tugas sebagai pengawas, Dewan Komisaris selalu berupaya memastikan terlaksananya (Good Corporate Governance) sekaligus memberikan masukan kepada Direksi agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik serta mampu menjalankan perusahaan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Dewan Komisaris juga telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal serta terus berupaya membangun kebersamaan dan mendorong jalannya operasional perusahaan.

Prospek Usaha Memasuki tahun 2012 dengan keyakinan bahwa perekonomian Nasional maupun Regional akan tetap bertumbuh ke arah yang lebih baik, maka Bank NTT berkeinginan mewujudkan BPD Regional Champion (BRC) dengan 3 (tiga) pilar utama yakni memiliki



17

ketahanan kelembagaan yang kuat ; memiliki kemampuan sebagai Agent of Regional Development; serta memiliki kemampuan melayani kebutuhan masyarakat melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan yang luas sampai ke tingkat Kecamatan disamping sebagai Apex Bank yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan peningkatan kontribusi pembiayaan perbankan kepada UMKM. Dewan Komisaris mempunyai keyakinan yang tinggi, bahwa ke depan Bank NTT akan semakin lebih berkembang yang pada akhirnya mampu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan dukungan dari Pemda selaku pemilik atau pemegang saham melalui peningkatan setoran modal serta dukungan dari shareholder. Akhir kata, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh shareholder atas kepercayaan dan dukungannya selama ini ; Mitra dan Nasabah Bank NTT yang selalu setia ; Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Walikota Kupang, Bapak Bupati se Nusa Tenggara Timur, Pemegang Saham Seri B yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Bank NTT; Otoritas Bank Indonesia yang telah melakukan bimbingan serta pengawasan demi kemajuan Bank NTT. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi yang tinggi atas pengabdian dan kerja keras dari Direksi beserta jajarannya serta seluruh karyawan/ti Bank NTT. Tuhan Yang Maha Penyayang senantiasa memberkati dan menyertai langkah kita bersama kedepan.

Dewan Komisaris

Fransiskus Salem,SH, M.Si Komisaris Utama

18



Peresmian Secara Simbolik Operasional 35 Kantor Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) Oleh Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya



19

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

DANIEL P.M.D TAGU DEDO,SE

”

DIREKTUR UTAMA Perkembangan usaha yang positif ini tentunya merupakan hasil komitmen dan kerja keras semua pihak, yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan/ti Bank NTT serta dengan dukungan kepercayaan rakyat Nusa Tenggara Timur.

”

20



Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dan menyertai kita, sehingga kita mampu melewati tahun 2011 dengan pencapaian kinerja yang baik. Manajemen terus berupaya untuk meningkatkan bisnis Bank NTT kearah yang lebih baik sebagaimana Visi dan Misi Bank yang didukung oleh 2 (dua) grand target strategis, dimana peningkatan pembiayaan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi fokus utama dalam rangka mendukung program pemerintah untuk turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT. Perkembangan usaha Bank NTT pada tahun 2011 telah membawa peningkatan Kategori Bank NTT di kalangan Perbankan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, yaitu meningkat dari Kategori III (BPD dengan Total Asset di bawah Rp.5 Trilliun), meningkat ke Kategori II (BPD dengan Total Asset di atas Rp.5 Triliun s/d Rp.10 Triliun). Perkembangan usaha yang positif ini tentunya merupakan hasil komitmen dan kerja keras semua pihak, yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan/ti Bank NTT serta dengan dukungan kepercayaan rakyat Nusa Tenggara Timur.

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2011 1. Penguatan struktur sumber dana : untuk memitigasi terjadinya maturity miss-match dalam pengelolaan dana melalui penerbitan obligasi dan atau instrumen keuangan berjangka menengah dan panjang, serta peningkatan penghimpunan sumber dana Tabungan, Deposito dan Giro non Pemda. 2. Revisi kebijakan perkreditan : disesuaikan dengan struktur sumber dana yang dimiliki, dan potensi ekonomi unggulan Provinsi NTT. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM : disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dinamika bisnis Bank NTT, dengan fokus kepada terciptanya sales culture, nilai-nilai korporasi, prinsip-prinsip perbankan yang sehat, dan Good Corporate Governance (GCG). 4. Perluasan jaringan pelayanan : di Kecamatan dan Desa yang berpotensi di NTT. 5. Pengembangan sistem aplikasi perbankan

(core banking) : disesuaikan dengan tuntutan bisnis dan operasional. 6. Standarisasi sistim pelayanan operasional : untuk terciptanya kemudahan, kecepatan dan keakuratan sistem pelayanan nasabah di seluruh jaringan pelayanan Bank NTT. 7. Standarisasi gedung kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas : untuk terciptanya kenyamanan dalam pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan corporate image Bank NTT. 8. Peningkatan penggunaan tools internal control & risk management : dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan kepada peraturan .

PENCAPAIAN KINERJA Beberapa indikator utama yang dapat kami gambarkan dalam pencapaian kinerja Bank NTT antara lain : i. Pertumbuhan Asset pada Tahun Buku 2011 sebesar Rp 1.124,88 miliar atau naik 25,01% dari Rp. 4.496,88 miliar pada akhir tahun buku 2010 menjadi Rp. 5.621,76 milyar pada tahun buku 2011. ii. Pertumbuhan volume penyaluran kredit pada Tahun Buku 2011 sebesar Rp. 933,29 miliar atau naik 32,47 % dari Rp. 2.874,49 miliar pada akhir Tahun Buku 2010 menjadi Rp 3.807, 78 miliar pada akhir Tahun Buku 2011. iii. Pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun buku 2011 sebesar Rp. 964,11 miliar atau naik 30,78 % dari Rp. 3.132,40 miliar pada akhir tahun buku 2010 menjadi Rp. 4.096,51 miliar pada akhir tahun buku 2011. iv. Penerbitan Obligasi I Bank NTT sebesar Rp.500 Miliar pada tanggal 8 Juli 2011 dalam rangka memperkuat struktur pendanaan dan meminimalkan risiko mismatch. Pada tanggal 31 Desember 2011, Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 mendapat peringkat idA- dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). v. Laba setelah pajak pada Tahun Buku 2011 sebesar Rp.168,90 miliyar atau naik Rp. 31,91 miliyar (23,29%) dari Tahun Buku 2010 sebesar Rp.136,99 miliyar. vi. Pembagian Dividen pada Tahun Buku 2011 mencapai Rp. 135.12 miliyar atau naik sebesar



21

Rp 22,79 milyar atau 20,29 % dibandingkan Dividen Tahun Buku 2010 yang telah dibagikan pada Tahun Buku 2011 sebesar Rp.112,33 milyar. Berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank NTT berada pada peringkat 2 (PK-2) yang menunjukkan bahwa Bank NTT secara umum SEHAT sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi serta faktor eksternal lainnya. Dukungan dari Pemegang Saham terhadap perkembangan Bank dapat dilihat dari jumlah Setoran Modal yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Total Modal Disetor pada akhir tahun 2011 sebesar Rp.477.09 miliar. Jumlah ini belum termasuk Modal Saham Seri A sebesar Rp.15,50 miliar dan Saham Seri B sebesar Rp. 400 juta yang belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sampai dengan akhir tahun 2011. Penghargaan yang diterima Bank NTT selama Tahun 2011 sebagai berikut : 1. Dari Majalah Info Bank sebagai “Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus“ atas Kinerja Keuangan Tahun 2010, pada tanggal, 22 Juli 2011. 2. Dari Institute Perbanas & Tempo Group dalam bentuk ABFI Banking Award sebagai “Best Performece Banking 2011”, pada tanggal, 28 Juli 2011. PROSPEK USAHA Kebijakan Strategis di Tahun 2012 sebagai berikut : i. Penguatan permodalan bank. ii. Penguatan struktur sumber dana. iii. Peningkatan penyaluran kredit. iv. Peningkatan kualitas pelayanan. v. Penerapan manajemen risiko dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. vi. Efisiensi biaya pada semua unit operasional. Dengan dukungan dari berbagai pihak maka kedepan Bank NTT yakin dapat menjadi Champion di Propinsi NTT sebagaimana program BPD Regional Champion yang telah dicanangkan oleh BPD seluruh Indonesia pada tanggal 21 Desember 2010 dengan tiga pilar utama yakni Ketahanan kelembagaan yang kuat; Kemampuan sebagai agent of regional development dan Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. Akhir kata perkenankan kami atas nama Direksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Karyawan/ti Bank NTT, seluruh Nasabah Bank NTT atas komitmen, dukungan dan kepercayaannya kepada Bank NTT. Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai perjalanan Bank NTT ke arah yang lebih baik.

22



Pink Beach Labuan Bajo, Manggarai Barat



23

SUSUNAN KOMISARIS

Fransiskus Salem, SH, M.Si Komisaris Utama, 54 tahun

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Juli 2009 hingga sekarang. Meniti karier di Biro Keuangan Setda Provinsi NTT sejak tahun 1988 s/d 2004 dengan menempati berbagai posisi jabatan sebagai Kasubag Pengesahan Anggaran Daerah Bawahan, Kasubag Pengesahan Anggaran, Kasubag Tata Usaha, Kabag Bina Anggaran Daerah Bawahan , Kabag Anggaran, Kepala Biro Bina Sosial , Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 2009 s/d Sekarang.

24



SUSUNAN KOMISARIS

Prof. Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D

Drs. Benyamin K. Lebe, M.M

Komisaris Independen, 46 tahun

Komisaris Independen, 57 tahun

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Juli 2009 hingga sekarang. Meniti karier sebagai Dosen pada Fakultas Pertanian pada program Strata Satu dan Pasca Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana sejak tahun 1989, Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Undana Kupang sejak tahun 1992, Anggota Staf Ahli DPRD Kota Kupang tahun 2003-2005, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2005-2010, Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi NTT sejak 2006 hingga sekarang, Anggota Dewan Pakar Nasional, Ormas Nasional Demokrat sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Januari 2008. Meniti karier sebagai Asisten dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satia Wacana tahun 19791981, bekerja pada PT Bank Niaga sebagai Kepala Operational Cabang Solo dan Kepala Kredit di Kanwil tahun 1982-1993, bekerja pada PT Bank Danamon Cabang Solo tahun 1993-2000 sebagai Kabag. Instruktur Bidang Operasional, Kredit dan Managerial, Bussiness Manager dan bertanggung jawab sebagai Kepala Bank Danamon Cabang Solo, bekerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2000-2004 sebagai Kabag. Customer Care dan Kadiv. Credit Disposal, sebagai Konsultan & Mg Komisaris Utama pada PT BPR Surya Utama tahun 2004-2007 di Solo, Direktur Pelaksana pada Institute for Comunity & Development Studies (ICDS) sejak tahun 2006 hingga sekarang.



25

SUSUNAN DIREKSI

26

Daniel P.M.D Tagu Dedo, SE

Eduardus Bria Seran, SE

Direktur Utama,50 tahun

Direktur Kepatuhan, 49 tahun

Menjabat sebagai Direktur Utama Bank NTT sejak 2 Juli 2009 hingga sekarang. Meniti karier di PT Bank Bukopin Cabang Kupang sejak tahun 1988-1991, sejak tahun 1991 bekerja di PT Bank Bukopin Kantor Pusat Jakarta dengan menempati berbagai posisi penting dan strategis antara lain Kabag Manajemen System Informasi periode 1991-1993, Ketua Budget Committe Bank Bukopin dan Ketua Tim Penyehatan Bank Bukopin periode 1993-1995, Asisten Direksi TSI periode 19951997, Head Group Consumer Banking Jakarta periode 1997-1998, Kepala Urusan Pengembangan Produk & Promosi Consumer Banking periode 1998-2000, Head Group Consumer Banking Wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur periode 2000-2002, Kepala Urusan Pengembangan Consumer Banking periode 20022005 dan dipercayakan menjabat sebagai Pemimpin Bank Bukopin pada Kantor Cabang Denpasar periode 2005-2006 dan Pemimpin Cabang Bank Bukopin Solo periode 2006-2007. Bergabung Bersama Bank NTT sejak 4 Januari 2008 sebagai Direktur Umum.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank NTT sejak 2 Juli 2009 hingga sekarang. Meniti karier di BRI Unit Kartini Cabang Kefamenanu pada tahun 1990 s/d 1992, dan bergabung bersama Bank NTT pada tahun 1992, menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit Khusus Wilayah I pada tahun 1994, Kepala Bagian Kredit Khusus dari tahun 1995 s/d 1997, Kepala Bagian Riset dan Pengembangan dari tahun 1997 s/d 2001, Pemimpin Kantor Cabang Maumere dari tahun 2001 s/d 2003, Pemimpin Kantor Cabang Utama dari tahun 2003 s/d 2006, Kepala Divisi Pengawasan & SKAI dari tahun 2006 s/d 2009. Alumni SESPIBANK tahun 2005.



SUSUNAN DIREKSI H. Ibrahim Imang, SE

Adrianus Ceme, SE

Direktur Pemasaran, 48 tahun

Direktur Umum, 57 tahun

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Bank NTT sejak 2 Juli 2009. Meniti karier bersama Bank NTT pada tahun 1989, menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit Bermasalah Wilayah II Kantor Pusat, Wakil Pemimpin Cabang Ruteng dan Plh Pemimpin Cabang Ruteng pada tahun 2000, Pemimpin Cabang Ende dari tahun 2000 s/d 2001, Kepala Biro Treasury dari tahun 2001 s/d 2003, Kepala Divisi Pengawasan & SKAI dari tahun 2003 s/d 2006, Kepala Divisi Perencanaan pada tahun 2006, Pemimpin Kantor Cabang Utama Surabaya dari tahun 2006 s/d 2009. Alumni SESPIBANK tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Umum Bank NTT sejak 2 Juli 2009 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT Kantor Cabang Ende dari tahun 1984 s/d 1990, menempati posisi Kepala Bagian Dana Jasa Kantor Cabang Ruteng dari tahun 1990 s/d 1994, Pemimpin Cabang Pembantu Larantuka di tahun 1994 s/d 2000, tahun 2000 s/d 2003 menempati posisi sebagai Pemimpin Kantor Cabang Kalabahi di Kabupaten Alor, pernah menjabat sebagai Plh Kepala Divisi SDM dari tahun 2003 s/d 2004, dan di tahun 2004 s/d 2006 dipercayakan untuk menjabat sebagai wakil pemimpin di kantor Cabang Utama Kupang, kembali pada Kantor Cabang Ruteng sebagai Pemimpin Cabang dari tahun 2006 s/d 2009. Awal tahun 2009 dilantik sebagai Kepala Divisi SDM.



27

KEPALA DIVISI Martje Antoneta Zikoe-Adoe Kepala Divisi Manajemen Risiko

Menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank NTT sejak 08 Maret 2011 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak Juni 1982 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kepala Bagian Giro Kantor Pusat, Kepala Bagian Pembukuan Kantor Pusat, Wakil Pemimpin Cabang Utama Kupang, Kepala Biro Administrasi Keuangan Kantor Pusat, Kepala Divisi Manajemen Risiko Kantor Pusat, Kepala Divisi Administrasi Keuangan Kantor Pusat, Kepala Divisi Kualitas Pelayanan Kantor Pusat, Kepala Divisi Operasional Kantor Pusat, Kepala Divisi Treasury Kantor Pusat.

Dwi Agus Kuntarto, SE

Hilarius Minggu, SE, M.M Kepala Divisi Operasional

Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary

Menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary Bank NTT sejak 08 Maret 2011 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak Oktober 1983 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kepala Bagian Kredit Kantor Cabang Ruteng, Kepala Bagian KIK / KMKP Kantor Pusat, Kepala Bagian PPN Kantor Pusat, Pemimpin Cabang Waingapu, Pemimpin Cabang Ende, Kepala Biro Kredit merangkap Biro Treasury Kantor Pusat, Kepala Biro Kredit Kantor Pusat, Kepala Divisi Treasury Kantor Pusat, Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Kantor Pusat, Kepala Divisi Manajemen Risiko Kantor Pusat. Alumni SESPIBANK tahun 2004.

28



Menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional Kantor Pusat Bank NTT sejak 19 Oktober 2011 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak April 1992 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni PJS. Kepala Bagian PDE Kantor Pusat, Kepala Bagian Akuntasi & PDE Kantor Pusat, Pemimpin Cabang Maumere, Pimpinan Cabang / Manager Bisnis Cabang Lewoleba, Kepala Divisi Operasional & Akuntansi Kantor Pusat.

KEPALA DIVISI Harry A. Riwu Kaho,SH, M.M Kepala Divisi Treasury

Simon Bhato, B.SC Kepala Divisi Umum

Menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury Bank NTT sejak 08 Maret 2011 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak Oktober 1994 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kepala Bagian Kredit Khusus kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Kredit Khusus dan Administrasi Pelaporan Kantor Pusat, Pemimpin Cabang Waingapu, Pemimpin Cabang / Manager Bisnis Cabang Waingapu, Pjs. Kepala Corporate Secretary Kantor Pusat, Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary Kantor Pusat.

Christofel S. M. Adoe, S.Sos Kepala Divisi Pengawasan & SKAI

Menjabat sebagai Kepala Divisi Umum Bank NTT sejak 19 Oktober 2011 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak Oktober 1985 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Pjs. Kepala Bagian Administrasi Kredit, Kepala Cabang Pembantu Waikabubak, Pemimpin Cabang Ruteng, Pemimpin Cabang Kalabahi, Pemimpin Cabang Larantuka, Pemimpin Cabang/Manajer Bisnis Cabang Larantuka.

Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawasan & SKAI Bank NTT sejak 19 Oktober 2011 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak Oktober 1994 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Wakil Pemimpin Cabang Atambua, Kepala Sub Divisi Pengawasan Wilayah II Kantor Pusat, Manager Bisnis Cabang Utama Kupang, Pjs. Kepala Divisi Bisnis Retail, Pjs. Kepala Divisi Komersial Kantor Pusat, Kepala Divisi Komersial Kantor Pusat, Kepala SKAI.



29

KEPALA DIVISI Leonardus Klau Seran, SE Kepala Divisi Kepatuhan

Tohap M. Marbun, SE

Kepala Divisi UMKM & Konsumer Menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan Bank NTT sejak 08 Maret 2011 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak April 1992 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni Kepala Bagian Administrasi Kredit Kantor Pusat, Kepala Bagian PPN Kantor Pusat, Kepala Bagian Kredit Bermasalah Wilayah 1 Kantor Pusat, Kepala Bagian Pasar Uang & Modal Kantor Pusat, Pemimpin Cabang SoE, Pemimpin Cabang Kefamenanu, Pemimpin Cabang Atambua, Pemimpin Cabang/ Manajer Bisnis Cabang Atambua.

Izhak Eduard,S.Kom Kepala Divisi Kualitas Pelayanan

Menjabat sebagai Kepala Divisi Kualitas Pelayanan Bank NTT sejak 17 Maret 2011 hingga sekarang. Meniti karir sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak April 1996 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kepala Sub Divisi Teknologi Sistem Informasi Kantor Pusat, Pjs. Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Kantor Pusat, Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi Kantor Pusat.

30



Menjabat sebagai Kepala Divisi Bisnis Mikro Bank NTT sejak 13 April 2010 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank Bukopin sejak Januari 1988 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank Bukopin yakni : Pembina Kredit Group A/O komersil Bank Bukopin Cabang Kupang, Kepala Bagian H. Segment/Koord.Group A/O Komersil Bank Bukopin Cabang Kupang, Kabag H.Segment/ Koord. Group A/O Umum Bank Bukopin Cabang Kupang. Kepala Bagian H. Segment/ koord/Ins. Kepala Bagian M.I.S Bank Bukopin Kantor Pusat, Manager Operasi Bank Bukopin Cabang Kupang, Manager Bisnis KUK & Mikro Bank Bukopin Cabang Kupang, Pemimpin Cabang Bank Bukopin Cabang Kupang, Pemimpin Bank Bukopin Cabang Jambi, Manager Sistem & Prosedur Bank Bukopin Kantor Pusat. Meniti Karir di Bank NTT sejak 04 Februari 2008 dan menduduki jabatan penting di Bank NTT sejak 11 Februari 2008 sebagai Kepala Divisi Bisnis Mikro Kantor Pusat, Kepala Divisi Bisnis Mikro merangkap Kepala Divisi Bisnis Retail Kantor Pusat, Kepala Divisi Bisnis Mikro Kantor Pusat.

KEPALA DIVISI Lazarus Orapau

Pjs. Kepala Divisi Komersial

Salmon Randa Terru,S.Kom

Kepala Divisi Informasi & Teknologi

Menjabat sebagai Kepala Divisi TSI Bank NTT sejak 05 Desember 2011 hingga sekarang. Meniti karir sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak September 2001 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni PJS. Kepala Sub Divisi Sistem & Prosedur Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Sistem & Prosedur Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Pengamanan IT, Pjs. Kepala Divisi Informasi & Teknologi.

Menjabat sebagai Pjs. Kepala Divisi Komersial Bank NTT sejak 19 Oktober 2011 hingga sekarang. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak Oktober 1985 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kasie Kredit Kantor Cabang Utama Kupang, Kasie Administrasi/Pelaporan Kredit Kantor Cabang Utama Kupang, Kasie Dana Jasa Kantor Cabang Utama Kupang, Yunior Officer Kantor Cabang Utama Kupang, Kepala Kantor Kas RSUD Kupang, Pemimpin Cabang Pembantu Oesao, Kepala Sub Divisi Sekretariat/Hukum Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Umum & Logistik Kantor Pusat, PLH, Kepala Divisi Operasional Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Umum &Logistik Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Logistik & Pemeliharaan Kantor Pusat, Manajer Operasional Cabang Utama Kupang.

Rambu K.B.M Djukatana Plt. Kepala Divisi SDM

Menjabat sebagai Plt. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank NTT sejak 24 November 2011. Meniti karier sebagai pegawai pelaksana pada Bank NTT sejak Januari 1996 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Pjs. Kepala Sub Divisi Diklat Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Diklat Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Diklat & Pengembangan SDM.



31

PEMIMPIN KANTOR CABANG

1.

Pemimpin Cab. Utama Kupang

2.

Pemimpin Cab. Utama Surabaya

3.

Pemimpin Cab. Khusus (Ladies Branch) P. Uun K. Bria, SE

4.

Pemimpin Cab. Maumere

5.

Pemimpin Cab. Atambua

Louis K. Gonsalves Atie, SE

6.

Pemimpin Cab. Ende

Thadeus Sola, SE

7.

Pemimpin Cab. Waingapu

Paulus Stefen Messakh, SE

8.

Pemimpin Cab. Ruteng

Petrus Klaver Gawe, SE

9.

Pemimpin Cab. Lewoleba Bonefasius Ola Masan, SE

10.

Pemimpin Cab. Bajawa Yohanis DaE

11.

Pemimpin Cab. Waikabubak

12.

Pemimpin Cab. Larantuka Yohanes Hegon de Ornay, SE

13.

Pemimpin Cab. Kefamenanu

14.

Pemimpin Cab. Soe Bastian Soleman Pello

15.

Pemimpin Cab. Kalabahi

Drs. Nassarudin

16.

Pemimpin Cab. Labuan Bajo

Felix Sukaryo

17.

Pemimpin Cab. Rote

Sonny Sereh, SE

18. 19. 20.

Pemimpin Cab. Betun

Johanis Landu Praing, SE

Pemimpin Cab. Mbay

Mathius Jacob Mangi,SE

Pemimpin Cab. Waitabula

21

Pemimpin Cab. Borong

32



Tomy Jeferson Ndolu

Yoseph Siga, SE

Absalom Sine, SE

Rauna Bela Umbu Eda, S.Sos.

Sonny G.S.Pellokila, SE

Aloysius Rahmat Aliman Geong, SE Alexius Jehamat

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA

Pantai Riung Ngada, Flores



33

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI Menghadapi persaingan yang semakin tajam di dunia perbankan, bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima; menyediakan sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan, kecepatan maupun keamanan dan kenyamanan kepada Nasabah dalam melakukan transaksi yang didukung oleh teknologi yang handal. Perkembangan teknologi perbankan yang semakin pesat dari masa ke masa dan persaingan antar bank yang semakin kompetitif menuntut Perseroan untuk terus melakukan pengembanganpengembangan sistem teknologi informasi sehingga Perseroan dapat mewujudkan visinya menjadi Bank yang sehat, kuat dan terpercaya. Teknologi Sistem Informasi yang dimiliki oleh Perseroan menggunakan teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan tersentralisasi dalam suatu core banking system yang disebut Online Integrated Banking System (OLIB’s), yang merupakan hasil kerjasama berupa fully oursourcing system dengan PT Collega Inti Pratama sebagai providernya. Data center berlokasi di Jakarta, tepatnya di gedung Telavera Office Park lantai 6 dan 7, Jl. TB Simatupang Cilandak – Jakarta Selatan dan Disaster Recovery Center (DRC) yang berlokasi di kota Bandung Jawa Barat. Pemilihan pengadaan core banking system dan support system dengan pola outsourcing, antara lain Perseroan ingin fokus pada core business-nya yaitu banking business, selain itu penggunaan outsourcing teknologi sistem informasi akan menguntungkan dari aspek penyesuaian terhadap trend teknologi baru yang lebih memadai dan tepat guna, dapat langsung dilakukan mengingat perusahaan outsourcing tersebut

34



core business-nya adalah teknologi sistem informasi. Selain core banking system, switching dan card management system, TSI Perseroan juga telah melengkapi support system dalam rangka mempercepat proses persetujuan kredit yaitu Loan Originating System (LOS), Management Information System (MIS), Risk Management Information System, dan Aplikasi Khusus untuk Micro Banking serta delivery system khusus untuk PEMDA yaitu Government Cash Management System (sistem KASDA). Dalam rangka mempermudah pelaksanaan transaksi bagi nasabah-nasabah giro, sistem Perseroan juga telah dilengkapi dengan signature verification real time online. Disamping itu, pihak manajemen juga terus melakukan perubahan-perubahan yang sangat penting dalam mengembangkan sistem informasi yang memenuhi standar teknologi perusahaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak vendor antara lain perjanjian kerjasama dengan PT Insan Teknologi Semesta untuk sewa pakai Mesin CRM Wincor-Nixdorf Procash 4000 dan juga jasa perawatan mesin ATM, kerjasama dengan PT Visionet Internasional untuk sewa pakai Mesin Wincor-Nixdorf Procash 1500 dan Implementasi Solar Cell serta kerjasama yang dilakukan dengan PT Global Usaha Terpadu untuk melakukan Instalasi/Peralatan Mekanikal Elektronikal.

Perseroan juga terus melakukan penambahan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah akan jasa layanan yang dijalankan oleh Perseroan seperti EDC (Electronic Data Capture) sebanyak 32 unit yang saat ini tersebar di merchant kota Kupang, ATM Instan, fitur ATM untuk pembelian voucher kartu AS & Simpati. Pengembangan ini dirasakan telah memberikan nilai tambah sesuai dengan arah perkembangan bisnis Perseroan hal ini terbukti dengan telah terimplementasinya program sistem on line di seluruh Kantor Operasional sehingga sampai dengan tahun 2011 telah memiliki 78 unit mesin ATM yang tersebar di seluruh Kantor Cabang di wilayah NTT dan SurabayaJawa Timur serta telah bergabung dalam jaringan ATM bersama dengan 72 buah bank di seluruh Indonesia dengan jumlah mesin sebanyak 34.030 unit.

Penyempurnaan dan pengembangan Teknologi Bank NTT terus melakukan pengembangan Jaringan Online Real Time sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan yang disediakan secara online terutama dalam mendukung efisiensi proses rekonsiliasi pembukuan atas jutaan rekening yang di kelola bank. Dengan di bukanya 35 Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) pada pertengahan Desember 2011 maka dimungkinkan untuk melayani semua aktifasi pelayanan bank dan aktifitas payment point seperti pembayaran tagihan listrik PLN. Pengembangan maupun penyempurnaan yang telah dilakukan bank antara lain : 1. Program pembuatan kartu elektronik ; mewujudkan nomor identitas tunggal bagi PNS di seluruh Indonesia sehingga tidak terjadi penggandaan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selain itu, PNS dapat menggunakan KPE (Kartu Pegawai Elektronik) tersebut untuk layanan lain seperti mengambil gaji di anjungan tunai mandiri (ATM) bank pengelola, kesehatan, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta transaksi keuangan lainnya. Bank NTT bersama Pemerintah Provinsi NTT, Kota dan Pemerintah Kabupaten se-NTT telah menandatangani nota kesepahaman tentang penerapan KPE dan implementasinya dilakukan mulai tahun 2011 yang dimulai dari lingkup

Pemerintah Provinsi NTT dan Kota Kupang serta akan dilanjutkan di Pemerintah Kabupaten.

2. Payment STKIP Ruteng ; Sistem ini memudahkan Mahasiswa STKIP Ruteng dalam melakukan registrasi semesteran, sehingga layanan/transaksi yang dilakukan semakin cepat, efisien dan efektif baik untuk pihak bank maupun nasabah. 3. Close User Group (CUG); merupakan layanan MVPN yang merupakan solusi penghematan komunikasi internal perusahaan dengan tarif flat dan eksklusif untuk perusahaan. Dengan MVPN maka dapat lebih mempermudah Bank dalam melakukan komunikasi dan responsivitas karyawan dengan vitur-vitur yang dimiliki, disisi lain juga dapat memangkas biaya komunikasi di Bank NTT. 4. VentaFax ; merupakan Fax via jaringan lokal yang digunakan untuk mengirimkan file dokumen melalui TCP/IP antar kantor dan hanya dapat digunakan dalam jaringan komunikasi internal Bank NTT. VentaFax merupakan solusi dalam penghematan biaya komunikasi internal Bank NTT dalam mengirimkan dokumen antar kantor. 5. SMS Banking merupakan salah satu layanan mobile banking melalui SMS, yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan layanan perbankan seperti transfer, info saldo, payment, dan info suku bunga. 6. Pengembangan fitur-fitur layanan pada ATM terus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang semakin berkembang sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dimanapun mereka berada. Fitur-fitur layanan ATM tersebut antara lain : a. Inquery Saldo b. Transaksi penarikan tunai. c. Transfer Internal Bank NTT. d. Transfer Antar Bank (Via ATM Bersama) e. Pembelian Voucher Telkomsel. f. Pembayaran Tagihan Pasca Bayar : PLN; Speedy Telkom ;Telpon Rumah Telkom (PSTN); dan Hallo Telkomsel.



35

SUMBER DAYA MANUSIA Dalam mengantisipasi tingkat persaingan khususnya dikalangan perbankan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Mengikutkan pegawai pada kursus / seminar/ workshop/ pelatihan / in house training yang diselenggarakan oleh LPPI atau lembaga penyelenggara diklat lain yang ahli untuk meningkatkan/ mengembangkan potensi pegawai dengan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan bank. 2. Mendukung pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal. 3. Bekerjasama dengan perusahaan outsourcing koperasi karyawan Bank NTT Primadona untuk pemanfaatan tenaga outsourcing non organic yakni SATPAM, Sopir, dan Cleaning Service. 4. Melakukan recruitment tenaga kerja dalam tahun buku 2011 sebanyak 211 orang. 5. Mengikutkan pejabat dan staf dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko secara berjenjang sesuai dengan target yang ditentukan, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Jumlah pegawai/karyawan pada tahun 2011 sebanyak 957 orang mengalami penambahan sebanyak 193 orang jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya berjumlah 764 orang , dengan rincian sebagai berikut :

NO 1 2 3 4

36


KETERANGAN Tingkat I Tingkat II

JUMLAH 93 Orang 49 Orang

Tingkat III Tingkat IV

25 Orang 8 Orang


Pengurangan Pegawai Tahunn 2011 Penambahan Pegawai Tahun 2011 Satpam

21 Orang

Mengundurkan Diri

Pensiun

Pelaksana

2 Orang

Kepala Divisi

2 Orang 1 Orang

Sopir

6 Orang

Pegawai Bulanan

1 Orang

Staff Direksi

Tenaga Bantuan Umum

2 Orang

Satpam

1 Orang

Jumlah

Kontrak Administrasi

1 Orang

Teller

Kontrak Administrasi Teller Kontrak ME

69 Orang

Jumlah

3 Orang

11 Orang

15 Orang

3 Orang

Trainer

107 Orang

Tenaga Pemasaran

2 Orang

Jumlah

211 Orang Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan TINGKAT PENDIDIKAN

2011

2010

14

11

3

Sarjana

527

429

98

Sarjana Muda SLTA SLTP

73 321 14

55 261 5

18 60 9

8

3

5

957

764

193

Pasca Sarjana

SD JUMLAH

PERUBAHAN (+/-)



37

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN SELAMA TAHUN 2011

38

NO 1

JENIS PENDIDIKAN Workshop “Pemaparan tentang Solusi terhadap Naiknya Pendapatan Bunga yang tidak Wajar Akibat Implementasi PSAK 50/55 dan PAPI 2008 di Jakarta.

2

Sosialisasi & Penjelasan Enhancement (penambahan dan perubahan formulir) LHBU, Khususnya JIBOR, Pinjaman Luar Negeri Jangkah Pendek serta Dana Usaha Bank di Jakarta.

Bank Indonesia

3

Sosialisasi Penyediaan Layanan Pembayaran Saldo Mobile Cash (MC) dengan Numbering 195xxxxxxxxx di Jakarta

PT. Finnet Indonesia

4

Pelatihan Instalasi Maintenance dan Recovery Client & Sever BI-RTGS di Jakarta

PT. Colega Inti Pratama dan PT. Prawedha

5

Pelatihan Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) bagi pegawai Bank di Kupang.

Bank NTT – Divisi Kepatuhan.

6

Workshop Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sesuai PBI 13/1/PBI/2011 di Jakarta.

Praxis

7

Pelatihan Bagi Calon Pegawai Bank NTT Tahun Buku 2011

Bank NTT

8

Sosialisasi Paket Kebijakan Bank Indonesia di Jakarta (PBI No. 13/01/PBI/2011 , SE No. 12/35/DPNP, PBI No.12/23/PBI/2010, PBI No.13/2/PBI/2011, SE No. 12/38/DPNP dan Draff BBI dan SE Lain-lain) di Jakarta.

Bank Indonesia

9

Sosialisasi Enchancement LKPBU (Penyampaian Aplikasi LKPBU) di Makasar.

Bank Indonesia

10

Studi Banding tentang Proses Realisasi Serta Sistem Operasional dan Tata Kerja Kantor Pusat Operasional di Kantor Pusat BPD Bali-Denpasar dan Kantor Pusat Bank Bukopin di Jakarta.

Bank NTT

11

Workshop Implementasi kredit Individual dan Kolektif di Jakarta

Lembaga Pengembangan Indonesia (LPPI)

12

Workshop Performence Appraisal With Key Performance Indicators (KPI) di Jakarta

HRD Forum

13

Pelatihan “Peran Bank Dalam Mendeteksi dan Memberantas Terjadinya Fraud di Bidang Perbankan di Jakarta

FKDKP Kerjasama dengan Bank Indonesia, PPATK dan Bareskrim POLRI.

14

Seminar Prospek Perbankan ke depan ditinjau dari Kebijakan Lanjutan dibidang Perbankan di Solo

FKDKP

15

Seminar Surabaya Newsweek di Surabaya

Surabaya Newsweek

16

Desiminasi Kebijakan, Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia di Jakarta.

LPPI

17

Pelatihan Implementasi Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha Bank di Jakarta

ASBANDA



PENYELENGGARA Asbanda

Perbankan

18

Seminar Jiwa Kejuangan Dalam Pembangunan di Kupang

Herman Musakabe

19

Pelatihan How to be a SMART Secretary di Jakarta

ASBADA

20

Diseminasi Kebijakan, Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia di Jakarta

LPPI

21

Seminar ”The Power Of Mind-Competency Development” di Kupang

RIDAM Perwakilan NTT

22

Diklat Manajemen Risiko Dana Pensiun di Jakarta

ADPI

23

Training The Essetials Of Residential Mortgage Banking Best Practices serta Aspek Hukum Pertanahan KPR di Jakarta

PT. Sarana Multigriya Finansial

24

Seminar Sinergi Program BPD sebagai Regional Champion dalam mendukung Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 2011-2025 di Yogyakarta. (Kegiatan Seminar & Penarikan Undian SIMPEDA).

ASBANDA

25

Pelatihan Penerimaan Setoran Pajak PBB

KPP Kupang.

26

Seminar Strategi Bank NTT Menuju Juara Regional Champion dengan Kepemimpinan Yang Melayani.

Herman Musakabe

27

Sosialisasi Ketentuan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), E-Money bagi Bank Umum, BPR, PVA Berizin, PJTKI, Pengusaha, Perguruan Tinggi di Kota Kupang.

Bank Indonesia

28

Sertifikasi Pemimpin Cabang di Jakarta.

Bank Indonesia

29

Sertifikasi Pemimpin Cabang di Jakarta

LPPI

30

Workshop ”Mencegah Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa” di Kuta-Bali

Komite Anti Korupsi Indonesia

31

Bimbingan Teknis dan Ujian Nasional “Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010” di Jakarta.

Lembaga Pengembangan dan Konsultan Nasional.

32

Pelatihan Aplikasi SID versi 6 di Denpasar

Bank Indonesia

33

Pelatihan Membangun Budaya Risiko (Risk and Risk Culture) dan Budaya GCG (Good Corporate Government)

Kalpin Sinaga

34

Workshop Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Jakarta.

ASBANDA

35

Diklat Mekanisme Kliring Debet SKNBI

Bank Indoneisa Jakarta

36

Seminar Nasional Internal Audit Tahun 2011 (SNIA 2011) ”Jembatan Emas Menuju Good Governance” di Batam

Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

37

Sosialisasi Sistem Kliring Nasional (SKN-BI) Tahun 2011

Bank Indonesia

38

Pelatihan Model CSR Standar ISO 2600 “ Implementasi System Pengelolaan CSR Model CSR Slobal Standar ISO 2600 Dalam Sistem Manajemen Perusahaan” di Yogyakarta.

EDVINDO

39

Pelatihan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta

Lembaga Manajemen Surabaya (LMS)



39

40

Workshop Identifikasi Pengukuran Risk Based Bank Rating (Implementasi PBI No. 13/1/PBI/2011 di Jakarta.

LPPI

41

Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko ”Consumer Lending & Credit Scoring As Risk Management Tolls” di Jakarta

Risk Bank Consultting

42

Indonesia Customer Service Summit 2011 “Innovation In Customer Service Strategis” di Jakarta. Pelatihan Identifikasi LTKM dan Tata Cara Pelaporan LTKM dan LTKT di Jakarta

Intipesan

44

Sosialisasi PBI Tahun 2011, Aplikasi APU & PPT serta Aplikasi Manajemen Risiko di Surabaya.

Direktorat Kepatuhan Bank NTT

45

Seminar Yayasan dan Koperasi serta Permasalahan di Kupang

Ikatan Notaris Indonesia-Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur.

46

Workshop ”Industrial Mapping & Implementasi Credit Risk” di Jakarta.

ASBANDA

47

Workshop Smart Office Management di Jakarta.

ASBANDA

48

Seminar Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Perbankan di Bali.

Kerjasama Bank Indonesia-FKDKP

49

Pelatihan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Surabaya.


50

Workshop Peranan Training Center dan Pentingnya Pelatihan Dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas di Jakarta. Seminar Perbankan “Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking” di Jakarta

ASBANDA

52

Sosialisasi APU & PTT

Direktorat Kepatuhan

53

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang

54

Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Kupang Kegiatan Sosialisasi Anggur Merah

55

Sosialisasi APU/PPT


56

Seminar Perusahaan Terdaftar PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2011 di Jakarta.

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

57

Sosialisasi By-Laws Sistem Kliring Nasional (SKN-BI) dan Real Gross Setlement (BI-RTGS) di Kupang

Bank Indonesia

58

Seminar Standar Operasional Pelayanan

Direktorat Pemasaran

59

Pelatihan Analisis Kredit UMK di Maumere

Bank Indonesia

60

Workshop Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) “ Implementasi Risk Based Approach (RBA) For Combeting Money Loundering And Terrorist Financing In Financial Industry (Bank, Money Changer, Money Remittance)” di Bandung

Bank Indonesia _ IMF

61

Pelatihan Peran Bank Dalam Mendekteksi dan Menangani Terjadinya Froud di Bidang Perbankan di Surabaya

FKDKP

43

51

40



PPATK

Warta Ekonomi

Pemerintah Daerah Ruteng

62

Coaching Clinic Enchancement LKPBU di Jakarta

Bank Indonesia

63

Job Analysis Workshop di Jakarta

PT. Cigmma Indonesia

64

Acara Kebersamaan Kasir/ Teller Perbankan dan Sosialisasi Mengenai Perkasan di Jakarta

Bank Indonesia

65

Sosialisasi tentang Penerapan APU & PPT


66

Program Penyeragaman Sertifikasi Manajemen Risiko di Kupang

Risk Bank Consulting

67

Pelatihan & Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta


68

Acara Kebersamaan Teller bersama Bank Indonesia di Jakarta

Bank Indonesia Jakarta

69

Excellent Service For Long Lasting Relationship Training di Jakarta

Supreme Learning International

70

Workshop Dash Borad & Business Inteligent untuk Industri Perbankan (Mendorong Perbaikan Proses Bisnis Perbankan dan Optimalisasi untuk Kerja Bank) di Bandung

School Of Business & Management ITB (SBMITB) dengan Bank Indonesia

71

Sosialisasi KUR di Hotel Jayakarta Labuan Bajo

Bank Indonesia

72

Sosialisasi Standar Pelayanan Bank NTT di Kalabahi

Bank NTT

73

Seminar Internasional ”Financial Literracy Towards a National Strategy on Financial Education di Jakarta

Bank Indonesia

74

Seminar Perpajakan Nasional di Surabaya

-----------------

75


Lembaga Manajemen Surabaya (LMS) & Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

76

Expand Leadership Program For BOC/BOD di Denpasar

Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMD dengan Corporate Leadership Development Institute (CLDI)

77

e-Gov Training & Consulting

78

Workshop Manajemen Outsourcing : Teknik dan Strategi Mengelola Tenaga Outsourcing Sehebat Pemain Naturalisasi di Yogyakarta Sosialisasi dan Evaluasi Penjamin Kredit di Denpasar

79

Pelatihan ALMA Berbasis Risiko di Jakarta

ASBANDA

80

Workshop Meningkatkan Peran Human Capital Development Dalam Menyiapkan Agent Of Change di Jakarta

LPPI

81

Pelatihan Managing Service for Manager di Jakarta

ASBANDA

82

Pelatihan & Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Surabaya


83

Pelatihan & Workshop Performance Management Berdasarkan Balance Score Card (BSC); Roadmap menuju Regional Champion di Jakrata.

ASBANDA

84

Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FKDKP SI Tahun 2011 Seminar : Pemantapan Peran Dewan Komisaris/ Pengawas dalam Pencapaian BPD Regional Champion (BRC) dan Ladies Program di Makasar

FKDKP BPD-SI

Jamkrindo



41

85

Workshop Perhitungan Collective and Individual Impairment data Historis and Unwiding Interest Implementastion Of PSAK 50/55 Revisi 2066 dan PAPI 2008 di Jakarta

Risk Management International (RM)

86

Sosialisasi dan Pelatihan Audit IT di Kupang

PT. Insight Consultting

87

Pelatihan FKDKP “Kejahatan Perbankan: Modus Pencegahan Deteksi dan Penanganannya (Dikaitkan dengan Implementasi UU No. 13 Tahun 2011 tentang Transfer Dana” di Jakarta

FKDKP

88

Sosialisasi Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II di Jakarta

Bank Indonesia

89

Pelatihan dan Uji Kompetensi Sertifkasi Manajemen Risiko di Jakarta


90

Workshop Analisis Portofolio Kredit Melalui Lingkage Program di Jakarta

LPPI

91

Sosialisasi Peraturan Bursa Khususnya Mengenai Hak dan Kewajiban Emiten di Jakarta.

PT. Bursa Efek Indonesia

92

Pelatihan Introduction to Bonds Instrument & Market di Kupang

PT. Penialai Harga Efek Indonesia (IBPA)

93

Pelatihan Risk Based Bank Rating (RBBR) di Jakarta

PT. Talents Indonesia

94

Workshop & Discussion: Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (PBI No. 13/2/PBI/2011) Batch II di Yogyakarta

Risk Manahement International (RM)

95

Simulasi dalam Rangka BCP SKNBI di Bank Indonesia Kupang

Bank Indonesia Kupang

96

Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta

Badan Sertifikasi (BSMR)

97

Pelatihan & Uji Kompentensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta


98

Workshop Integrated Risk Management & Internal Control di Jakarta

PT. Jagad Prima Mandiri

99

Rapat Koordinasi KASDA, Workshop Manager Operasional, Pelatihan Smart Remittance di Kupang

Bank NTT dan BNI Jakarta

100

Seminar Evaluasi Kinerja Sistem Penjaminan Kredit di Denpasar Workshop Kupas Tuntas Rencana Bisnis Bank, Berorientasi pada Best Practise, Regulasi dan Indikator Risk Bassed Bank Rating di Jakarta.

Bank Indonesia Risk Management Gruard (RMG)

102

Pelatihan Nasional Rancangan KUA PPAS sesuai pedoman Kebijakan Umum APBD/APBN Tahun 2012 di Jakarta

Pusat Pendidikan dan Perbendaharaan Negara

103

Workshop “Penilaian Tingkat Kesehatan Berbasis Risiko”

Jakarta Finance Consultancy

104

Pelatihan Nasional Perancangan KUA, PPAS APBD/ APBN

FKDKP

105

Pelatihan Manajer Lini Pertama

LPPI

106

Pelatihan SID

Divivi TSI

107

Sosialisasi APU/ PPT


108

Pelatihan Bidang Akuntasi

LPPM-KM Drs. J.Tanzil & Co-Surabaya

101

42



Manajemen

Risiko

Pelatihan

109

Senior Management Risk Summit 2011

---------

110

Seminar Pajak Sehari dengan Tema ”Permasalahan Pajak Industri Perbankan 2011” Seminar dan Workshop Blue Print Bancassurance For 26 BPD In Indonesia

PERBANAS

111

ASBANDA

112

Ujian BSMR

BSMR

113

Pelatihan ”Kumpas Tuntas Kewajiban Pajak Perbankan untuk menyamankan Presepsi Terhadap Audit Pihak Ketiga

ASBANDA

114

Sosialisasi Langkah Akhir Tahun 2011 & Resosialisasi Perjanjian Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi / Devisa

KPP Kupang

115

Pelatihan Credit Risk Management

Global Strategic Consulting

116

Sosialisasi Kualitas Pelayanan

Direktorat Pemasaran

117

Kongres II & Seminar AAI

Asosiasi Auditor Intrnal

118

Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Per-73/ PB/2011 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 di Jakarta

Dirjen Penbendaharaan Negara

119

Pelatihan Treasury Management

ASBANDA

120

Konferensi Nasional III Ikatan Auditor Intern Bank ”Optimalisasi Peran Internal Auditor dalam Menghadapi Perekonomian Yang Lebih Menantang”.

Ketua Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)

121

Pelatihan Bagi Koordinator dan Pegawai Pelaksana USPD

--------------

122 123

Seminar Microfinance 3 di Jakarta Seminar ”Memahami & Memudahkan Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Melalui Pengembangan Software di Jakarta

----------------LPPI

124

Seminar Nasional Pelaksanaan Penghentian Sementara & Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Asuransi & Pasar Modal & Pemberantasan Transaksi Pidana Pencucian Uang di Jakarta

PPATK

125

Pelatihan Pembiayaan KPR

Sarana Multigriya Finance (SMF) Jakarta

126

Pelatihan Leadership For Manager

LPPI

127

Pelatihan Leadership For Manager (Pendamping)

----------------

128

Seminar FKDKP untuk Level Pengurus Bank

FKDKP

129

Workshop PSAK 50/55 Serta Kegiatan FKDKP BPD-SI Wilayah Timur di Mataram

------------------

130

Diklat Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

Indonesia Crisis Center

131

Pelatihan Penerapan Program APU/PPT Angkatan ke-5

FKDKP

132

Governance Risk & Compliance (GRC)

Golden Bridge Institut

133

Diklat bagi Security Cabang Waitabula, Capem Elopada, RSUD Waimanggura & USPD Koli

POLRES Waitabula / Kasubden 3 Den Apor Mako Brimob SND



43

RENCANA KERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN BANK NTT TAHUN 2012

44

NO

JENIS PENDIDIKAN

PENYELENGGARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Pendidikan Orientasi Pegawai Baru Manajer Lini Pertama Pendidikan untuk Pemimpin Cabang Pembantu Pendidikan untuk Pemimpin Cabang SESPIBANK Sertifikasi Manajemen Risiko Tk. 1, 2,3,4,5 Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Pendidikan Manajemen SDM Leadership Traener Of Traeaning Pengembangan Kepribadian Service Excelence Selling Skill Pendidikan Audit Dasar I & II Audit Intern Tingkat Lanjutan I Audit Intern Tingkat Lanjutan II Audit Intern Tingkat Manajerial Penyegaran Resident Inspector Audit Manajemen Audit TSI KYC bagi Teller & CS Pendidikan Basic Treasury Pelatihan Bank Devisa Pelatihan Obligasi Pelatihan Pasar Uang & Pasar Modal Sertifikasi Dealer Pendidikan Bidang IT Penyegaran Aplikasi OLIB’s Helpdesk System Analis Kredit Dasar Analis Kredit Lanjutan I Analis Kredit Lanjutan II Penyelamatan & Penagihan Kredit Funding Officer Evaluasi & Sosialisasi Aturan Perkreditan Bank NTT Pelatihan Entrepreneur bagi Kelompok Mikro Pendidikan Bidang Operasional & Hukum Pelatihan Bidang Akuntasi Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa Manajemen Asset Pelatihan Appraisal Pelatihan Arsiparis Balance Score Card & KPI Training Coordinators & Administrator Pendidikan Kehumasan / PR Pendidikan Kesekretariatan Diklat Bank Indonesia Pendidikan Kerjasama dengan Bank Lain Seminar/Lokakarya/Workshop

Bank NTT Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan John Robert Power Bank NTT Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga PEndidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Bank NTT & Provider Bank NTT & Provider Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Bank NTT Bank NTT Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidkan Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Bank Indonesia Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan



KEGIATAN USAHA Dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi persaingan yang semakin tajam di dunia perbankan ; upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap seluruh nasabah serta komitment bank menjadi BPD Regional Champion (BRC)di wilayah NTT, maka Bank NTT menyediakan dan mengembangkan produk serta layanan jasa perbankan antara lain : DANA PIHAK KETIGA Giro Merupakan simpanan masyarakat atau nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, pemindahbukuan dan sarana pembayaran lainnya Jenis giro yang dimiliki oleh Bank NTT yakni : Giro Pemerintah Pusat ; fasilitas Rekening Giro yang diperuntukkan bagi instansi pemerintah pusat, instansi vertikal yang merupakan perwakilan pemerintah pusat, Depertemen dan Instansi Lainnya. Giro Pemerintah Daerah ; merupakan Fasilitas Rekening Giro yang diperuntukkan bagi Instansi / Lembaga di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten dalam pengelolaan keuangan Non Kasda / Non Kas Umum Daerah. Giro Pemerintah Swasta ; merupakan Fasilitas Giro yang diperuntukkan bagi perorangan Badan Usaha, Koperasi atau Yayasan dan Lain-lain. Keunggulan dari rekening Giro Perseroan adalah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana Giro di seluruh wilayah kerja Perseroan, yang dimungkinkan karena adanya kerjasama teknologi perbankan diantara sesama BPD seluruh Indonesia yakni BPDnet Online Tabungan Produk Tabungan Perseroan terdiri dari Tabungan Simpeda, Tabungan Flobamora, Tabungan Ziarah dan Tabunganku. Tabungan Simpeda; merupakan produk Tabungan bersama dari BPD seluruh Indonesia dengan keunggulan real time on line ; - Memberikan kemudahan dalam bertransaksi yang dilakuan secara langsung melalui Counter Teller

bank maupun melalui ATM seperti penarikan tunai, cek saldo, pembayaran tagihan listrik & telepon; pembelian pulsa; transfer dana baik melalui mesin ATM Bank NTT sebanyak 78 unit mesin ATM yang tersebar diseluruh Kantor Cabang wilayah NTT dan Surabaya – Jawa Timur maupun melalui ATM Bank lain (ATM Bersama) kerjasama dengan 72 bank yang memiliki 34.030 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. - Penarikan dan penyetoran secara tunai 24 jam melalui Counter Teller, dapat dilakukan pada Kantor Kas RSUD Prof. DR. W.Z Johanes Kupang, disamping penyetoran secara tunai 24 jam melalui Cash Deposit Machine (CDM) yang terdapat pada Kantor Cabang Khusus . - Memperoleh hadiah undian berupa uang tunai yang diiundi secara Nasional sebanyak 2 kali dan secara Regional (Internal) sebanyak 2 kali dalam setahun. - Dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Tabungan Flobamora; merupakan produk Tabungan Perseroan yang fungsi serta keunggulannya sama dengan Tabungan Simpeda namum berbeda dalam hal hadiah dan tidak diundi secara Nasional . Tabungan Ziarah; yang diluncurkan pada tahun 2008, merupakan Tabungan yang khusus disiapkan bagi umat beragama untuk menabung sesuai rencana pelaksanaan ibadah sucinya atau diperuntukkan bagi nasabah yang merencanakan perjalanan wisata ke kota-kota suci seperti Jerusalem, Vatikan dan sebagai Tabungan Haji bagi yang beragama muslim. TabunganKu; merupakan Tabungan Nasional program Bank Indonesia, yang diperuntukan bagi pelajar dan masyarakat menengah kebawah dengan setoran awal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). Deposito Berjangka Merupakan simpanan berjangka yang diperuntukan bagi Perorangan, Pemerintah maupun Badan Usaha dengan jangka waktu bervariasi antara 1 bulan sampai dengan 24 bulan; dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) sesuai konfirmasi awal; dapat dijadikan jaminan kredit.



45

PENYALURAN DANA Penyaluran dana yang dilakukan Perseroan, baik dalam bentuk penempatan di Bank Indonesia dan Bank Lain, pembelian Surat Berharga maupun dalam bentuk Kredit, dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Pembiayaan kredit yang diarahkan pada sektor konsumtif maupun sektor produktif tetap memperhatikan prinsip prudential banking sehingga dapat menjalankan misi Bank sebagai pelopor dan penggerak ekonomi rakyat sekaligus merealisasikan 2 (dua) grand target strategis bank yang tetap diarahkan pada program pengentasan kemiskinan.

Kredit untuk sektor Konsumtif ; khususnya kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan core business yang selama ini dijalankan oleh Perseroan, akan terus ditingkatkan kualitas sistem dan prosedurnya sehingga dapat lebih efisien. Business model kartu kredit akan dijadikan study untuk melakukan revitalisasi proses kredit konsumtif di Perseroan. Kredit untuk sektor Produktif; dalam bentuk Modal Kerja dan Investasi dengan skala usaha Mikro, Kecil maupun Menengah (UMKM) serta kredit berskala Besar (bukan UMKM) dengan plafond diatas Rp. 10 miliyar.

Berikut adalah berbagai produk penyaluran dana Bank NTT terdiri dari: Jenis Kredit 1

Kredit Produktif Komersil

*

Produk Kredit Modal Kerja -

2

3

46

Kredit Konsumsi

Kredit Mikro


* * * *

* * * *

* * *

KMK RC (Kredit Modal Kerja Rekening Koran)

- KMK JP (Kredit Modal Kerja Jangka Pendek) - KMK Stand By Loan Kredit Investasi - KI JP (Kredit Investasi Jangka Panjang) Kredit Multi Guna Kredit Multi Usaha Kredit Pemilikan Rumah (KPR) - KPR Bank NTT - KPR dan KPRS Non Subsidi - KPR Bersubsidi Pemerintah - Pinjaman Uang Muka (PUM) Bapertarum - Pinjaman Biaya Membangun (PBM) Bapertarum - Pinjaman Lunak Konstruksi Kredit Pemilikan Ruko (KPRk) Kredit Ziarah Kredit Sejahtera Karyawan (Sekawan) Kredit Usaha Mikro Kelompok (KUMK) - UPL Rumput Laut - Serba Usaha - Pertanian Terpadu - Alat Tenun Bukan Mesin Pola Pelayanan Langsung (POPELA) Pundi Putri Bank NTT Peduli


JASA-JASA PERBANKAN Kiriman Uang, Jasa transfer kiriman uang bekerjasama dengan BPD seluruh Indonesia

Pembayaran Gaji Pensiunan, menjalin kerjasama dengan PT.Taspen Cabang Kupang untuk pembayaran gaji pensiunan.

Inkaso, bekerjasama dengan BPD seluruh Indonesia. Kliring, menyelenggarakan kliring dengan sistem otomasi kliring lokal (SOKL) bekerjasama dengan semua Bank di Kota Kupang, disamping telah melaksanakan kliring secara Nasional dengan System Real Time Gross Settlement (RTGS). Jaminan Bank, diberikan kepada rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah berupa jaminan tender, jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan proyek yang dananya disalurkan melalui Bank NTT. Referensi Bank/Surat Dukungan, diberikan kepada rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pembangunan di daerah NTT.

Penerimaan Setoran Pajak, memungut setoran pajak bunga Giro, Tabungan, Deposito, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PBB dan disetorkan ke Bank Pemerintah Pusat, dengan sistim Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara online. Pembayaran maupun pembelian pulsa elektrik, tagihan listrik, pembelian/pembayaran pulsa telepon rumah dan seluler, pembayaran uang sekolah dan biaya perawatan medis. Bank pelaksana KPE (Kartu Pegawai Elektronik) di NTT dimana Perseroan bekerja sama dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten se-NTT.

Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, melayani pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom. Saat ini sedang dilakukan peningkatan kualitas pelayanan pembayaran gaji melalui payroll system.



47

TINGKAT SUKU BUNGA Bunga Giro Suku bunga rata-rata Giro : 3,83 % pertahun Bunga Tabungan. Suku bunga rata-rata Tabungan : 2,67 % pertahun. Bunga Deposito Berjangka Jangka waktu penempatan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan dengan suku bunga rata-rata 8,15 % pertahun. Bunga Pinjaman 1.

Kredit Exsekuting 1.1 Kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Proyek APBD • s/d 250 juta • > 250 s/d 500 juta • > 500 s/d 1 Milyar • >1 s/d 3 Milyar • > 3 Milyar Umum Komersil • s/d 250 juta • > 250 s/d 500 juta • > 500 s/d 1 Milyar • >1 s/d 3 Milyar • > 3 Milyar Pundi Putri : 19 % (Efektif) Popela Mikro Kelompok 1.2 Kredit Investasi Kredit Konstruksi Proyek APBD • s/d 250 juta • > 250 s/d 500 juta • > 500 s/d 1 Milyar • >1 s/d 3 Milyar • > 3 Milyar Umum Komersil • s/d 250 juta • > 250 s/d 500 juta • > 500 s/d 1 Milyar • >1 s/d 3 Milyar • > 3 Milyar Pundi Putri : 19 % (Efektif) Popela Mikro Kelompok 1.3 Kredit Konsumsi Kredit Umum Kepada Masyarakat • < 5 Tahun : 15 % (Sliding) • 5 – 10 Tahun • > 10 Tahun KPR Bank NTT • KPRK : • < 500 juta : 13 % (Annuitas Tahunan) • > 500 juta : 12,50 % (Annuitas Tahunan) Kredit SEKAWAN bagi Peg. Intern • Perumahan • Kendaraan • Lainnya Kredit Sejahtera Keluarga Pensiun (SKP) Kredit Top Eksekutif & Komisaris (TEP) • Perumahan • Kendaraan • Lainnya

2.

48

Kredit Channeling Kredit Sudsidi Dana BBM



: 14 % PA : 13,75 % PA : 13,50 % PA : 13,25 % PA : 13 % PA : 14 % PA : 13,75 % PA : 13,50 % PA : 13,25 % PA : 13 % PA : 19 % (Efektif) : 22 % (Efektif) : 14 % (Sliding) : 13,75 % (Sliding) : 13,50 % (Sliding) : 13,25 % (Sliding) : 13 % (Sliding) : 14 % (Sliding) : 13,75 % (Sliding) : 13,50 % (Sliding) : 13,25 % (Sliding) : 13 % (Sliding) : 19 % (Efektif) : 22 % (Efektif)

: 14,75 % (Sliding) : 14,50 % (Sliding)

: 5,5 % (Sliding) : 6,5 % (Sliding) : 7,5 % (Sliding) : 7 % (Sliding) : : 5 % (Sliding) : 6 % (Sliding) : 7 % (Sliding) : 16 % (Sliding)

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN TARGET PASAR

Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dirut Bank NTT Daniel P.M.D. Tagu Dedo SE saat Acara Hari Pers Nasional 2011 di Kupang, NTT



49

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN TARGET PASAR Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Perbankan Nasional.

Bank Indonesia terus melakukan upaya untuk menjaga kondisi kestabilan sektor moneter dalam negeri yang berdampak pada kondisi perekonomian Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan PDB tahun 2011 yang diperkirakan mencapai 6,5 % (yoy), meningkat dari 6,1 % (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi permintaan, pertumbuhan didorong kuatnya permintaan eksternal (ekspor) dan domestik. Tingginya permintaan ekspor ditopang oleh kenaikan harga komoditas internasonal, kuatnya permintaan ekspor komoditas primer, serta divertifikasi pasar ekspor ke Negara emerging markets. Sementara itu, makin menguatnya permintaan domestik didukung oleh kinerja komsumsi rumah tangga dan pemerintah yang positif seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya belanja pemerintah. Kinerja sektor tradables diperkirakan tumbuh tinggi terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan. Sedangkan pada sektor non tradable, perbaikan pertumbuhan terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor keuangan, pengawasan, dan jasa serta sektor jasa-jasa.

50



Nilai Tukar Belum tuntasnya penyelesaian krisis utang dan fiskal kawasan Eropa serta menguatnya indikasi pelemahan ekonomi dunia mempengaruhi minat investasi non residen. Secara rata-rata, pada tahun 2011 Rupiah menguat sebesar 3.56% (yoy) ke level Rp. 8.768 per dolar AS dari Rp. 9.080 per dolar AS pada tahun 2010, namun secara point to point, Rupiah melemah 0.64% (yoy) dan ditutup pada level Rp.9.068 per dolar AS dengan volatilitas yang meningkat (0.38). Pergerakan nilai tukar Rupiah juga diwarnai oleh gejolak eksternal dimana langkah penanganan krisis utang di kawasan Eropa membawa dampak tidak langsung pada pasar keuangan domestik yang gilirannya mempengaruhi pergerakan Rupiah. Kendati demikian melimpahnya ekses likuiditas global dan masih menariknya imbal hasil Rupiah mendorong penguatan Rupiah pada paruh pertama tahun 2011. Kebijakan suku bunga rendah di negara maju menyebabkan investor mencari lokasi penempatan dan yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Emerging Markets Asia yang tumbuh lebih tinggi menjadi tujuan utama penempatan dana global termasuk Indonesia. Indikator imbal hasil investasi di aset Rupiah yang tercermin dari selisih bunga dalam negeri dan luar negeri (UIP-Uncovered Interest Parity) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Regional Asia, bahkan jika diperhitungkan premi risiko (Risk Premium), daya tarik investasi dalam Rupiah juga masih menarik. Meningkatnya peringkat Investasi Indonesia yang diberikan oleh Lembaga Pemeringkat Internasional antara lain : Standard and Porn, Fitch turut mendorong adanya Capital In-Flow yang cukup besar yang dapat digunakan bagi akselerasi Ekonomi Indonesia.

Inflasi

Inflasi

2011 3.79%

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2011 tercatat 3.79% mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan inflasi tahun 2010 yang mencapai 6.96% sehingga sedikit lebih rendah dari sasarannya sebesar 5%±1% (yoy). Menurunnya tingkat inflasi yang cukup rendah tersebut didukung oleh relatif stabilnya inflasi inti, rendahnya inflasi bahan pangan, dan minimnya inflasi administrasi prices. Inflasi inti yang stabil didukung oleh kebijakan moneter dan nilai tukar dalam mengendalikan permintaan, tekanan inflasi dari barang impor, serta ekspektasi inflasi. Di sisi lain rendahnya inflasi bahan pangan didukung oleh kebijakan pemerintah dalam rangka kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi serta stabilitas harga pangan. Sementara itu, kebijakan fiskal terkait dengan subsidi energi berdampak pada minimnya inflasi administered prices.

2010 6.96%

2009 2.78%

Perkembangan Sektor Keuangan Faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor keuangan nasional antara lain: 1. Suku Bunga. Dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2010, rata-rata suku bunga PUAB O/N (over night) pada tahun 2011 tercatat lebih rendah 103 bps (basis point). Dimana pada tahun 2011 ratarata suku bunga PUAB O/N berada pada level 4,55%, menurun 17 bps dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan bulan sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari melimpahnya likuiditas jangka pendek perbankan dan juga dipengaruhi oleh permintaan yang masih cenderung rendah di tengah pasokan likuiditas yang berlimpah terkait dengan volume rekening Pemerintah pada akhir tahun. Dari sisi volume transaksi PUAB, ratarata volume transaksi selama tahun 2011 sedikit mengalami peningkatan dengan rata-rata volume transaksi tahun sebelumnya, yakni dari Rp. 9 triliun menjadi Rp. 11 triliun. Suku bunga deposito dan kredit masih berada dalam tren yang menurun. Penurunan suku bunga perbankan tersebut



51

terutama dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, termasuk penurunan BI Rate pada Oktober 2011, sampai dengan November 2011 suku bunga deposito turun mejadi 6,56% dari bulan sebelumnya dan suku bunga kredit juga tercatat menurun yakni suku bunga kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi,(KI) dan Kredit Konsumsi (KK) masingmasing turun menjadi 12,31%, 11,97% dan 14,18% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya. 2. Dana, Kredit dan Uang Beredar. Sampai dengan Desember 2011, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 19% menjadi Rp. 2.784,1 triliun atau naik sebesar Rp.445,3 triliun atau sebesar 15,99% dari tahun 2010 dimana pertumbuhan DPK yang tetap tinggi tersebut terutama ditopang oleh deposito yang memiliki pangsa mencapai 46%. Sedangkan kredit tumbuh sebesar Rp. 432.5 triliun dari Rp.1.796 triliun pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 2.228,5 triliun di tahun 2011. 3. Pasar Saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat ditopang oleh sentimen positif yang berasal dari eksternal dan domestik. Penguatan bursa domestik terutama berasal dari peningkatan rating Indonesia oleh Moody’s menjadi investment grade mengikuti peringkat yang telah dilakukan oleh Fitch. Moody’s menaikan peringkat Indonesia menjadi Baa3 dengan prospek stabil dari Ba1 pada 18 Januari 2012. Selain pencapaian investment grade, faktor lain yang mendorong menguatnya indeks ialah fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik dan optimisme investor terhadap kinerja keuangan emiten domestik. Sementara itu, sentime positif eksternal berasal dari : - Membaiknya data perekonomian Amerika Serikat, Cina dan Jerman. - Spekulasi terhadap pelonggaran kebijakan moneter Cina.

52



-

-

Optimisme unvestor terhadap tercapainya kesepakatan dalam pertemuan para pemimpin EU di Belgia. Hasil positif dari lelang Obligasi Spanyol dan Perancis.

4. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Kinerja pasar SBN positif sejalan dengan perkembangan di pasar saham. Peningkatan peringkat Indonesia mencapai Investment grade oleh Fitch dan Moody’s berdampak positif terhadap SBN. Kondisi domestik yang positif mendorong arus masuk modal asing dan meningkatkan kinerja pasar SBN. Investor non residen menyambut dengan respon yang positif terhadap perkembangan yang terjadi. Selain faktor imbal hasil yang menarik, minat asing tersebut juga dipengaruhi oleh optimisme investor terhadap prospek perekonomian domestik dan premi risiko yang relatif terjaga. Tingginya permintaan terhadap SUN juga disebabkan oleh beberapa hal yakni: - Kenaikan peringkat Indonesia ke Investment grade - Investor global masih menghindari zona eropa yang masih mengalami krisis dan pasar Amerika Serikat yang menawarkan imbal hasil yang sangat rendah. 5. Pasar Reksadana Kinerja Reksadana selama Desember 2011 menunjukkan perkembangan yang positif, secara umum, kinerja Reksadana yang tercermin dari NAB tumbuh sebesar (3,2% (mtm), secara tahunan, NAB Reksadana ditopang oleh seluruh produk Reksadana.

Perkembangan Kondisi Perbankan

Nasional NO

(Triliun)

URAIAN

2011

2010

2009

1

DPK

2.784,1

2.338,8

1.973

2

Kredit

2.228,5

1.796

1.470,8

3

Total Asset

3.651,8

3.008,9

2.534,1

DPK KREDIT TOTAL ASSET

Kinerja perbankan yang stabil sebagaimana tercermin pada angka rasio kecukupan modal (Capital Adequancy Rasio/CAR) perbankan yang tetap stabil pada level 16.1% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross di bawah 5% ditengah meningkatnya penyaluran kredit. Total Asset perbankan mengalami peningkatan sebesar Rp.642,9 triliun (21,37%) dari tahun 2010 sebesar Rp.3.008,9 triliun naik menjadi Rp.3.651,8 triliun. Dana Pihak Ketiga meningkat sebesar Rp.445,3 triliun atau naik sebesar (19,04%) dari Rp.2.338,8 triliun di akhir tahun 2010 menjadi Rp.2.784,1 triliun, sementara Intermediasi perbankan juga semakin membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai Rp.2.228,5 triliun di tahun 2011, naik dari Rp.1.796 triliun di tahun sebelumnya atau naik sebesar Rp.432,5 triliun (24,09 %) yang disertai dengan semakin menurunnya NPL dari 2,9% di tahun 2010 menjadi 2,6%. Peningkatan aktivitas kredit perbankan mengakibatkan sedikit penurunan pada CAR dari 17% di tahun 2010 menjadi 16,1 %, namun mendorong peningkatan profitabilitas serta tetap berada di level yang aman. (Sumber BI : Tinjauan Kebijakan Moneter, Februari 2012).



53

Perkembangan Perekonomian NTT & Kontribusi Bank NTT Dalam Perkembangan Perbankan di NTT Perkembangan Makro Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi di NTT secara kumulatif pada tahun 2011 tercatat sebesar 5.63% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang sebesar 5.23% (yoy). Struktur perekonomian di NTT masih tetap belum mengalami perubahan, didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor jasa-jasa. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi hingga 78,82% angka PDRB tahun 2011. Sementara dari sisi penggunaan, konsumsi masih sangat dominan, terutama konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Dari total pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2011 yang sebesar 4,53% (yoy), 30,91% disumbangkan oleh sektor jasa (mencapai 1,4%) kemudian 24,48% atau 1,11% disumbangkan oleh sektor PHR dan disusul oleh sektor pertanian sebesar 20,89% atau menyumbang 0,95% dari angka pertumbuhan. Dari sisi penggunaan aktiva di NTT (rumah tangga, Pemerintah dan swasta) masih mendominasi sumbangan angka pertumbuhan, sedangkan Investasi mulai menunjukkan peningkatan peranannya. Di sisi lain ekspor relatif kecil peranannya dalam memberikan sumbangan angka pertumbuhan ekonomi. Sementara itu impor masih memberikan sumbangan negatif yang cukup besar, mengingat sebagian besar barang yang dikonsumsi bukan berasal dari produksi di NTT.

Perkembangan Inflasi Regional Inflasi di NTT pada akhir tahun 2011 sebesar 4,68% menurun jika di bandingkan dengan pertumbuhan tahun 2010 yang mencapai 9,72% (yoy). Namum pergerakan inflasi indeks harga konsumen (IHK) di NTT meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni dari 4,37% pada triwulan III naik menjadi 4,68 %. Kenaikan inflasi IHK secara tahunan (yoy) pada triwulan IV terjadi di Kupang maupun di Maumere.

54



Inflasi di Kupang di akhir tahun 2011 mencapai 4,32% atau naik sebesar 0,07% dari triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 4,25%. Kemudian di Maumere, peningkatan yang terjadi mencapai 6,59% atau naik sebesar 1,59% dari triwulan sebelumnya. Dilihat secara triwulanan , selama triwulan IV, NTT mengalami inflasi 1,29%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi quartalan pada triwulan III yakni 0,96%, inflasi paling tinggi terjadi pada kelompok transportasi dengan 7,24% kemudian kelompok sandang 3,64% dan diikuti oleh kelompok perumahan sebesar 1,01% sementara bahan makanan yang memiliki porsi nilai konsumsi tertinggi justru mengalami deflasi 1,56% . Berhasilnya pengendalian inflasi di NTT tidak terlepas dari upaya Pemerintah Propinsi dan Bank Indonesia Kupang yang secara periodik terus membahas dan mengupayakan penurunan angka inflasi di NTT.

Perkembangan Perbankan NTT Kinerja perbankan di NTT pada tahun 2011 secara umum mengalami peningkatan. Beberapa indikator seperti total asset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit mengalami peningkatan diiringi dengan penurunan Non Performing Loan (NPL) atau penurunan kredit bermasalah. Total Asset perbankan di NTT pada akhir tahun 2011 mencapai Rp.16.686,64 miliyar atau meningkat sebesar 25,91% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2010 sebesar Rp.13.253,05 miliyar. Sejalan dengan peningkatan total asset, penghimpunan dana masyarakat melalui Tabungan, Deposito dan Giro mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 24,95%. Penyaluran kredit perbankan NTT pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan yang cukup besar yakni sebesar 29,35% dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya tumbuh sebesar 18,21%. Penambahan jumlah bank yang beroperasi di NTT menjadi salah satu pendorong peningkatan kinerja perbankan pada level yang relatif tinggi dibandingkan dengan tahun 2010. Selama tahun 2011, terdapat penambahan 2 bank yang beroperasi di NTT yakni Bank CIMBNiaga pada bulan Mei 2011 dan Bank Pundi

yang beroperasi pada bulan Juni 2011, sehingga sampai dengan tahun 2011 jumlah bank yang beroperasi di NTT berjumlah 26, yang terdiri dari 17 Bank Umum dan 9 Bank Perkreditan Rakyat. Fungsi intermediasi perbankan yang terjadi di NTT menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di NTT pada tahun 2011 mencapai Rp.12,754,89 miliar atau naik sebesar Rp.2.546,8 miliar dari tahun 2010 yang sebesar Rp 10.208,09 miliar. Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit tumbuh sebesar Rp.2.311,34 miliyar atau 29,35 % dari tahun 2010 sebesar Rp.7.876,60 miliyar.

PANGSA P PASAR BANK NTT DI PERBANKAN NTT

(Milyar Rp) Uraian

2011 Perbankan NTT

Bank NTT

2010 Pangsa %

Perbankan NTT

Bank NTT

Pangsa %

Dana Masyarakat

12.754,89

4.096.51

32,12

10.208,09

3.132,40

30,69

- Giro

2.538.81

1.504,12

59,25

1.963,11

1.164,88

59,34

- Tabungan

7.196,97

1.380,08

19,18

5.647,97

1.011,05

17,90

- Deposito

3.019,11

1.212.31

40,15

2.597,01

956,47

36,83

Kredit Yang Diberikan

10.187,94

3.807,78

37,38

7.876,60

2.874,49

36,49

Asset

16.686,64

5.621.76

33,69

13.253,05

4.496,88

33,93

Sumber : BI Kajian Perkembangan Ekonomi Regional NTT & Laporan Keuangan Bank NTT (audit)



55

56



ANALISA DAN PEMBAHASAN KINERJA

Kepala BI Kupang dan Direktur Kepatuhan Bank NTT Eduardus Bria Seran, SE dalam Acara Klaster Komoditi Unggulan Daerah di Atambua, Belu



57

ANALISA DAN PEMBAHASAN KINERJA KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2011 1. Penguatan struktur sumber dana : untuk memitigasi terjadinya maturity miss-match dalam pengelolaan dana melalui penerbitan obligasi dan atau instrumen keuangan berjangka menengah dan panjang, serta peningkatan penghimpunan sumber dana tabungan, deposito dan giro non Pemda. 2. Revisi kebijakan perkreditan : disesuaikan dengan struktur sumber dana yang dimiliki, dan potensi ekonomi unggulan Provinsi NTT. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM : disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dinamika bisnis Bank NTT, dengan fokus kepada terciptanya sales culture, nilai-nilai korporasi, prinsip-prinsip perbankan yang sehat, dan Good Corporate Governance (GCG). 4. Perluasan jaringan pelayanan : di Kecamatan dan Desa yang berpotensi di NTT. 5. Pengembangan sistem aplikasi perbankan (core banking) : disesuaikan dengan tuntutan bisnis dan operasional. 6. Standarisasi sistim pelayanan operasional : untuk terciptanya kemudahan, kecepatan dan keakuratan sistem pelayanan nasabah di seluruh jaringan pelayanan Bank NTT.

58



7. Standarisasi gedung kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas : untuk terciptanya kenyamanan dalam pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan corporate image Bank NTT. 8. Peningkatan penggunaan tools internal control & risk management : dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan kepada peraturan .

TINJAUAN KEUANGAN Perkembangan usaha Bank NTT pada tahun 2011 telah membawa peningkatan Kategori Bank NTT di kalangan Perbankan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, yaitu meningkat dari Kategori III (BPD dengan Total Asset di bawah Rp.5 Trilliun), meningkat ke Kategori II (BPD dengan Total Asset di atas Rp.5 Triliun s/d Rp.10 Triliun). Perkembangan usaha yang positif ini tentunya merupakan hasil komitmen dan kerja keras semua pihak, yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan/ti Bank NTT serta dengan dukungan kepercayaan rakyat Nusa Tenggara Timur.

1. Total Asset

Total Aset pada akhir tahun 2011 sebesar Rp.5.621,76 milyar, naik sebesar Rp.1.124.88 milyar atau naik sebesar 25.01% dari total Aset tahun 2010 sebesar Rp.4.496.88 milyar. Kenaikan Total Aset ini secara dominan disebabkan meningkatnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.964.11 miliyar atau naik 30.78%, diterbitkannya Obligasi I Bank NTT sebesar Rp.500 miliar pada tanggal 8 Juni 2011; meningkatnya Setoran Modal sebesar Rp.64.59 miliar atau meningkat sebesar 15,66% dibandingkan tahun sebelumnya (jumlah ini belum termasuk Rp.15.500 miliar Saham Seri A dan Rp.400 juta Saham Seri B yang belum mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia); dan meningkatnya perolehan Laba sebesar Rp 43,80 miliar atau naik sebesar 23,23 % dari Laba tahun 2010. 2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito pada posisi akhir tahun 2011 sebesar Rp.4.096,51 miliar, naik sebesar Rp.964,11 miliar atau 30,78% dari pertumbuhan DPK tahun 2010 sebesar Rp.3.132.40 miliar. Peningkatan ini terjadi pada seluruh produk penghimpunan dana. Kontribusi yang diberikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan NTT juga turut meningkat dari 30.69% di tahun 2010 menjadi 32,12% di tahun 2011, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dicapai perbankan NTT hanya sebesar 24,95%, dengan demikian pertumbuhan DPK Bank NTT berada di atas pertumbuhan DPK Perbankan di NTT.



59

2.1

Perkembangan Giro Giro naik menjadi Rp.1.504.12 miliar pada akhir tahun 2011 atau naik sebesar Rp.339,24 miliar atau 29,12% dari tahun 2010 sebesar Rp.1.164.88 miliar ; Peningkatan dana Giro tersebut didominasi oleh meningkatnya pengendapan dana Giro Pemerintah Daerah. Jumlah pengendapan Giro Pemerintah Daerah ini akan makin meningkat dengan diterapkannya Government Cash Management (GCM) yang diharapkan dapat membantu Bagian Keuangan PEMDA untuk meningkatkan pengendalian dan pengelolaan rekening–rekening Giro PEMDA di Bank NTT. Selain itu, sistem tersebut akan mendorong terciptanya closed system dalam seluruh transaksi pembayaran di lingkungan PEMDA.

2.2

Perkembangan Tabungan Tabungan mengalami peningkatan sebesar Rp.369.03 miliar atau 36,50% dari Tahun 2010 sebesar Rp.1.011,05 miliar, naik menjadi Rp.1.380.08 miliar di tahun 2011. Peningkatan jumlah Tabungan yang signifikan ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat kepada Bank NTT, disamping kegiatan promosi program “Undian Tabungan Berhadiah – Banjir Hadiah”, juga meningkatnya kualitas pelayanan

2.3

kepada nasabah, bertambahnya jaringan kantor, peningkatan aktifitas iklan dan promosi serta kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Perkembangan Deposito Deposito mengalami peningkatan sebesar Rp.255,84 miliar atau 26,75%, naik dari Rp. 956,47 miliar di tahun 2010 menjadi Rp.1.212,31 miliar di tahun 2011. Selain kegiatan promosi produk Deposito melalui program “Cash Back” dan pemberian “Special Rate” juga karena meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan Bank NTT.

3. Penyaluran Kredit Kontribusi Bank NTT dalam menyalurkan Kredit di NTT masih dominan, dimana pada tahun 2011 Bank NTT

memberikan kontribusi sebesar 37,38% terhadap pertumbuhan kredit Perbankan di NTT. Jumlah Kredit yang disalurkan oleh Bank NTT sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar Rp.3.807,78 miliar, naik Rp.933,29 miliar atau 32,47% dibandingkan akhir tahun 2010 yang sebesar Rp.2.874,49 miliar. Menurut jenis penggunaannya masih didominasi oleh Kredit Konsumsi sebesar Rp.3.201,32 miliar, dibandingkan dengan tahun 2010 naik sebesar Rp.875.69 miliyar atau naik 37,65%. Kredit Modal Kerja dan Investasi mengalami peningkatan sebesar

60



Rp.57.60 miliar atau naik 10,49% dari tahun 2010. Perbandingan jumlah Kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) adalah sebesar 92,95%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan LDR Tahun 2010 sebesar 91,77%. 3.1 Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (Miliyar) Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kredit Bank NTT pada tahun 2011 didominasi oleh Sektor NO

SEKTOR EKONOMI

TAHUN 2011

NAIK 2010

(TURUN)

%

1

Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian

9.69

16.14

(6.45)

(39.96)

2 3 4

Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air

0.55 6,31 1.01

1.25 6.01 2.06

(0.70) 0.30 (1.05)

(56,00) 4.99 (50.97)

5

Konstruksi

222.41

185.63

36.78

19.81

6

Perdagangan, Restoran dan Hotel

292.04

291.30

0.74

0.25

7

Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi

58.55

21.95

36.60

166.74

8

Jasa-Jasa Dunia Usaha

15.90

24.52

(8.62)

(35.15)

9

Lain-Lain

3.201.32

2.325.63

875.69

37.65

3.807,78

2.874.49

933,29

32,47

Jumlah

lainnya, dengan pertumbuhan mencapai Rp.875,69 miliar atau 37,65% dibandingkan Tahun 2010, selanjutnya diikuti oleh sektor Kontruksi; dan Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi yang masingmasing mencapai Rp.36,78 miliar (19,81%) dan Rp.36,60 miliar (166,74%). Walaupun ada beberapa sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif secara konsolidasi ekpansi kredit yang dilakukan oleh Bank NTT dari tahun ke tahun tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif serta memberikan kontribusi yang cukup besar khususnya bagi pertumbuhan Kredit Perbankan di NTT dan umumnya bagi perekonomian di NTT.



61

3.2 Penyaluran Kredit di Sektor Produktif Sebagai Pelopor Penggerak Ekonomi Rakyat serta sekaligus merealisasikan 2 (dua) grand targetnya, Bank NTT terus melakukan pembiayaan melalui kredit produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi atau pembiayaan Kredit dengan skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta kredit berskala Komersil (bukan UMKM) dengan plafond di atas Rp. 10 miliar. Kredit produktif ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sampai dengan akhir tahun 2011 telah mencapai Rp.606.46 miliar atau meningkat sebesar Rp.57,60 miliar atau naik 10.49% dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp.548,86 miliar. Selain itu pembiayaan kredit produktif juga diperuntukkan untuk usaha berskala menengah dan besar, dimana Bank NTT juga telah turut membiayai kredit untuk rekanan Pemda khususnya kontraktor dan usaha perdagangan lainnya, serta pembiayaan untuk kredit komersial dengan plafond di atas Rp.10 miliar. Sejak tahun April 2009, Bank NTT ikut serta dalam Kredit Sindikasi Asbanda-PLN yang disebut dengan KREDIT MERAH-PUTIH, yaitu pembiayaan Pembangkit Listrik 10.000 MW di seluruh Indonesia dengan total kredit sebesar Rp.4,7 triliun bersama 25 BPD lainnya di seluruh Indonesia. Keikutsertaan Bank NTT ini, karena terdapat 2 (dua) PLTU di NTT yaitu di PLTU Bolok di Kota Kupang dan PLTU Maurole di Kabupaten Ende. Jumlah plafond kredit yang disediakan Bank NTT sebesar Rp.75 miliyar. Sampai dengan akhir tahun 2011 baki debet (credit outstanding) tersebut telah mencapai Rp.35,58 miliar. Selain kredit sindikasi Bank NTT juga membiayai kredit untuk perusahaan penerbangan Trans Nusa sebesar Rp.53 miliar, pembiayaan jasa kelistrikkan untuk PLN Wilayah NTT sebesar Rp.40 miliar, pembiayaan sektor jasa konstruksi sebesar Rp.29,75 miliyar serta sektor industri sebesar Rp.14,91 miliar. Salah satu sektor yang menjadi konsentrasi dalam pembiayaan Kredit Produktif adalah Kredit Mikro, sementara Skim Kredit yang telah dibentuk Bank

62



NTT adalah Skim Kredit Pertanian Terpadu ; Skim Kredit Budidaya Rumput Laut; Skim Kredit Serba Usaha dan Skim Kredit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Sampai dengan Desember 2011 telah dibiayai 128 Unit Pelayanan Langsung (UPL) dengan jumlah debitur sebanyak 1.339 orang dan plafond rata-rata Rp.5 juta per debitur yang tersebar di seluruh NTT. Penyaluran kredit berskala mikro ini menemui berbagai kendala, sehingga menyebakan tingginya Non Performing Loan (NPL) pada sektor ini. Penyebabnya adalah kurangnya tenaga pendamping sebagai Pembina kelompok produktif penerima kredit dan masih belum sempurnanya penerapan manajemen pembiayaan mikro. Tahun 2012 ini akan dilakukan perubahan pola manajemen pembiayaan dan pembinaan kredit mikro, antara lain dengan penerapan sistem pembinaan yang lebih terarah serta penerapan micro center sebagai pusat pelayanan pembiayaan usaha mikro. 3.3 Kualitas Penyaluran kredit Kualitas penyaluran kredit Bank NTT tergolong sehat, karena beberapa hal berikut ini, yaitu: 1. Penyaluran kredit Multi Guna yaitu kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang didukung dengan penggajian melalui Bank NTT, sehingga aman dari aspek sumber pengembalian, selain itu ditambahkan pula dengan adanya sistem penjaminan dari Lembaga Penjamin Kredit; 2. Penyaluran kredit ke sektor produktif khususnya para Rekanan PEMDA dimana sumber pembayarannya berasal dari PEMDA yang mayoritas rekening PEMDA berada di Bank NTT, sehingga aman dari sumber pembayarannya. Kondisi ini ditopang lagi dengan persyaratan sistem penjaminan kredit dari Lembaga Penjaminan dan atau Jaminan Asuransi. 3. Penyaluran kredit kepada sektor produktif swasta dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian yaitu ketersediaan agunan fisik atau collateral based, selain kelayakan usaha.

4. Penerapan internal rating selain ketentuan kredit yang sehat lainnya untuk debitur skala Komersil yaitu Kredit di atas Rp.5 miliar. 5. Adanya Lembaga Kredit Komite di Kantor Pusat yang baru diterapkan beberapa tahun terakhir ini diharapkan akan meningkatkan kualitas penyaluran kredit ke sektor produktif. Lembaga Kredit Komite ini secara bertahap akan diterapkan ke Kantor-Kantor Cabang seiring dengan penambahan tenaga pemasaran dan dukungan bidang perkreditan ( credit support ) yang lebih lengkap di Cabang. Rasio NPL pada posisi akhir tahun 2011 sebesar 1,20%, mengalami penurunan bila dibandingkan posisi tahun 2010 sebesar 2,49%. Penurunan NPL ini selain karena upaya-upaya penyelesaian kredit, juga karena adanya penghapusan kredit macet pada akhir tahun 2011 serta peningkatan volume kredit baru selama tahun 2011. 4. Penempatan / Pinjaman Pada/ Dari Bank Lain Penempatan dana pada bank lain, merupakan perwujudan dari kelebihan dana Bank NTT dari kegiatan usahanya, biasanya disebut excess funds. Fungsi excess funds bagi Bank NTT sangat strategis, karena merupakan buffer stock funds atau penyediaan dana untuk menjaga tingkat likuiditas pada posisi yang aman. Sebagai gambaran bahwa

rekening-rekening giro Pemerintah Daerah yang ada di Bank NTT memiliki saldo yang cukup tinggi, namun volatilitasnya sangat pendek, tergantung kepada progress penyelesaian program / proyekproyek Pemerintah Daerah, sedangkan di sisi lain, jumlah dana yang telah disalurkan sebagai kredit telah melampaui jumlah total dana Pemda yang ada di Bank NTT. Fungsi sebagai buffer stock funds ini harus dikelola secara baik, sehingga tidak terjadi kekurangan dana pada saat dibutuhkan. Penempatan excess funds tersebut setelah dikurangi kebutuhan bank pada Bank Indonesia yaitu GWM (giro wajib minimum) dan jumlah minimal pada vault (brankas bank), sisanya ditempatkan dalam bentuk Giro, Deposit On Call (DOC) dan Deposito Berjangka pada bank lain serta pembelian Surat Berharga. Jumlah penempatan dana pada bank lain pada akhir tahun 2011 sebesar Rp.845,27 miliar, naik sebesar Rp.58,99 miliar atau 7,50 % dari tahun 2010 yang sebesar Rp.786,28 miliar; Pembelian Surat Berharga dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Obligasi serta Efek hutang lainnya sebesar Rp.152,17 miliar dan Surat Berharga (Reverse Repo) sebesar Rp.101,45 miliar. Pinjaman pada bank lain pada tahun 2011 sebesar Rp.76,05 miliar atau naik Rp.25,78 miliar (51,28%) dari tahun 2010 sebesar Rp.50,27 miliar.



63

Langkah strategis yang telah dilakukan manajemen untuk mempertahankan likuiditas bank antara lain dengan meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menerbitkan Obligasi I Bank NTT pada tanggal 8 Juli 2011 sebesar Rp. 500 miliyar, yang terdiri dari : 1. Seri A dengan nominal Rp. 30 miliyar, tingkat suku bunga tetap 9% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama 370 hari sampai dengan tanggal 12 Juli 2012. 2. Seri B dengan nominal Rp. 105 miliyar, tingkat suku bunga tetap 9,9% pertahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama tiga tahun sampai dengan tanggal 8 Juli 2014. 3. Seri C dengan nominal Rp. 230 miliyar, tingkat suku bunga tetap 10,8% pertahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama lima tahun sampai dengan tanggal 8 Juli 2016. 4. Seri D dengan nominal Rp. 135 miliyar, tingkat bunga tetap 11,5% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama tujuh tahun sampai dengan tanggal 8 Juli 2018. Obligasi ini ditawarkan sebesar nilai nominal, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2011 dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK pada tanggal 28 Juni 2011. Bank dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun pertama sejak tanggal emisi. Pada tanggal 31 Desember 2011, Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 mendapat peringkat idA- dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 5. Giro Wajib Minimum, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan FASBI.

Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010 tanggal 04 oktober 2010 tentang “GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing, maka Bank NTT telah menempatkan dana di Bank Indonesia dalam bentuk Giro pada akhir Desember 2011 sebesar Rp.403,63 miliar, naik sebesar Rp.25,76 miliar atau naik 6,82% dari tahun 2010 sebesar Rp.377,87 miliar, di sisi lain penempatan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mengalami peningkatan dari Rp.48,66 miliar menjadi Rp.58,17 miliar di tahun 2011 atau naik sebesar Rp.9,51 miliar atau 19,55%.

64



6. Asset Tetap.

Asset tetap pada akhir tahun 2011 sebesar Rp.135,67 miliar bertambah sebesar Rp.21,76 miliar atau 19,10% dari tahun 2010 sebesar Rp.113,91 miliar. Penambahan dan reklasifikasi terjadi pada realisasii pembangunan gedung kantor sebesar Rp.5,67 miliar ; pembelian kendaraan bermotor sebesar Rp. 0,57 miliar; pembelian perlengkapan & perabot kantor sebesar Rp.9,18 miliar serta penambahan dan reklasifikasi asset dalam penyelesaian sebesar Rp.6,35 miliar. Sampai dengan saat ini pembangunan gedung kantor Cabang Kalabahi belum dapat dilanjutkan karena belum ada keputusan dari Pemkab Alor, walapun telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya. Oleh sebab itu asset gedung kantor Kalabahi sebesar Rp.2,25 miliar telah dicatat dalam laporan keuangan bank sebagai “ properti terbengkalai”. Terhadap permasalahan ini diharapkan adanya kejelasan dari Pemkab Alor terhadap pemberhentian pembangunan Gedung Kantor tersebut. 7. Modal (Ekuitas)

Total ekuitas Bank NTT pada akhir tahun 2011 sebesar Rp 775.52 miliar yang terdiri dari Modal Disetor Rp.477.09 miliar; Modal Sumbangan Rp.247 juta; Dana Setoran Modal Saham Seri B Rp.400 juta; Cadangan Rp.128,88 miliar; dan Laba setelah pajak tahun 2011 sebesar Rp.168.90 miliar. Dibandingkan dengan tahun



65

sebelumnya sebesar Rp.674,55 miliar, berarti mengalami peningkatan Rp.100,97 miliar atau naik 14,97%. Jumlah ini belum termasuk Modal Saham Seri A sebesar Rp.15,50 miliar yang belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sampai dengan akhir tahun 2011. 8. Pendapatan dan Beban Operasional. 8.1 Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga yang berhasil diperoleh selama tahun 2011 sebesar Rp. 738,63 miliar yang berasal dari : bunga kredit yang disalurkan Rp.658,48 miliar; bunga penempatan dana pada bank lain Rp.59,09 miliar; pendapatan bunga dari pembelian Surat Berharga Rp.13,88 miliar; pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia Rp.7,18 miliar. Total pendapatan bunga ini meningkat dibandingkan pendapatan bunga pada tahun 2010 Rp.651,17 miliar, atau meningkatkat sebesar Rp.87,46 miliar atau naik 13,43%. Kontribusi terbesar pada Pos Pendapatan Bunga ini adalah yang berasal dari bunga penyaluran kredit yaitu mencapai 89,15% dari total pendapatan bunga tahun 2011, selanjutnya diikuti oleh pendapatan bunga dari penempatan dana pada bank lain sebesar 8%, pendapatan bunga dari pembelian surat berharga 1,88% serta pendapatan bunga dari penempatan dana pada Bank Indonesia sebesar 0,97%.

66



8.2 Beban Bunga

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya beban bunga pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp.75,61 miliar atau naik 46,95% dari Rp.161,05 miliar menjadi Rp.236,66 miliar pada tahun 2011. Beban bunga tersebut terdiri dari beban bunga atas simpanan dana dari Nasabah (Giro, Tabungan dan Deposito) sebesar Rp.195,58 miliar di tahun 2011 atau meningkat Rp.63,46 miliar atau naik 48,03% jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp.132,12 miliar; Simpanan dari Bank Lain sebesar Rp.2,02 miliar, mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar Rp.10,39 miliar atau naik 83,72% ; beban atas Efek-Efek yang diterbitkan sebesar Rp.30,42 miliar naik Rp.21,74 atau naik 250,46% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp.8,68 miliar ; premi asuransi penjaminan dana nasabah Rp.8,64 miliar atau naik Rp. 0,80 miliar atau 10,20%. Beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank mendominasi hingga 89,15%, diikuti oleh beban bunga atas simpanan dari bank lain sebesar 8%, serta 1.88% atas Efek-efek yang diterbitkan dan 0,97 % atas beban premi asuransi untuk program penjaminan dana nasabah.



67

9. Pendapatan Operasional Lainnya

Dalam rangka meningkatkan Laba Usaha selain pendapatan bunga, maka prospek pendapatan operasional lainnya yang biasa disebut fee based income harus mendapatkan perhatian yang serius. Selama periode tahun 2011, pendapatan operasional lainnya mencapai Rp.64,65 miliar, naik sebesar Rp.40,76 miliar atau meningkat 170,62% dibandingkan periode tahun 2010 yang sebesar Rp.23,89 miliar. Jenis pendapatan operasional lainnya yang terbesar adalah Provisi & Komisi ( tidak termasuk provisi dan komisi kredit) yaitu sebesar Rp.25,11 miliar; pemulihan kerugian penurunan nilai aset sebesar Rp.17,88 miliar, pemulihan estimasi kerugian komitment & kontinjensi sebesar Rp.3 miliar serta pendapatan lain-lain sebesar Rp.18,65 miliar. Peningkatan cukup signifikan ini antara lain dari upaya penambahan jaringan ATM maupun penambahan fitur-fitur pada layanan ATM dan Teller seperti pembayaran tagihan listrik & telepon. 10. Biaya Overhead

Biaya overhead pada periode tahun 2011 mencapai Rp.333,98 miliar, meningkat sebesar Rp.8,3 miliar atau naik sebesar 2,55% dari tahun 2010 sebesar Rp.325,68 miliar.

68



Biaya – biaya overhead dimaksud terdiri dari :  Biaya Tenaga Kerja : meningkat sebesar Rp.2,61 miliar atau naik 1,20% dari tahun 2010 yang sebesar Rp.218,03 miliar. Pada tahun 2011 terdapat penambahan tenaga kerja sebanyak 193 orang, dari 764 orang di tahun 2010 meningkat menjadi 957 orang di tahun 2011. Penambahan tenaga kerja ini terutama disebabkan karena masih terdapatnya perangkapan jabatan di bidang administrasi yang dapat menurunkan aspek kehati-hatian dan pengendalian internal sebagaimana diungkapkan dalam hasil temuan Bank Indonesia beberapa tahun terakhir ini; serta adanya penambahan jumlah jaringan kantor.  Biaya Umum & Administrasi : meningkat sebesar Rp.25,84 miliar atau naik 29,54% dari tahun 2010. Sesuai komposisinya, biaya umum dan administrasi terbesar adalah biaya sewa yaitu mencapai 21,12% dari total biaya umum dan administrasi, diikuti oleh biaya perjalanan dinas dan biaya promosi/iklan masingmasing sebesar 13,51% dan 13,40%, biaya penyusutan aset tetap 9,52%, biaya tenaga kerja outsourching 7,59%, biaya pemeliharaan dan perbaikan 4,67%, biaya representasi 4,35%, biaya jasa profesional 2,96% , biaya alat tulis kantor 2,44%, biaya listrik air & gas 1,98%, biaya rumah tangga kantor 1,44%, biaya premi asuransi kerugian 1,43%, biaya ekspedisi 1,28%, biaya komunikasi 0.89%, biaya transportasi 0,49%, biaya iuran keanggotaan bank 0.43%, biaya amortisasi aset tak berwujud 0,27%, dan biaya lainlain 12,24%. Upaya-upaya efisiensi dan peningkatan produktifitas terus dilakukan untuk mencapai tingkat penghematan yang lebih baik. 11. Laba Usaha

Sesuai dengan makin meningkatnya volume usaha Bank NTT, meningkatnya pendapatan dari usaha utama bank, maka Laba Usaha Bank NTT juga terus menunjukkan peningkatan. Selama 3 tahun terakhir Laba Usaha Setelah Pajak Bank NTT meningkat dari Rp.94,73 miliar pada periode usaha 2009, naik menjadi Rp.136,99 miliar pada periode usaha 2010 dan meningkat lagi menjadi Rp.168,90 miliar pada periode tahun 2011 atau meningkat sebesar Rp.31,91 miliar atau naik 23,29% dari Laba Usaha periode tahun 2010. Mengingat ketentuan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24 dimana ditetapkan bahwa Laba Usaha hanya boleh dibebankan dividen dan cadangan perseroan. Penerapan PSAK-24 tersebut telah dimulai sejak tahun buku 2010, dan oleh sebab itu maka Laba Usaha setelah pajak Tahun Buku 2011 sebesar Rp.168,90miliar tersebut akan dibagi sebagai dividen minimal 80% dan sisanya 20% untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan.



69

12. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka telah dilakukan penilaian internal atas Tingkat Kesehatan Bank NTT pada akhir tahun 2011 sebagai berikut :

Desember 2011 Faktor Yang Dinilai

Peringkat Komposit

Predikat

Profil Risiko

3

Cukup Sehat

Good Corporate Governance (GCG)

2

Sehat

Rentabilitas

2

Sehat

Permodalan

2

Sehat

2

Sehat

Hasil Akhir

Peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank NTT berada pada peringkat 2 (PK-2) yang menunjukkan bahwa Bank NTT secara umum SEHAT sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi serta faktor eksternal lainnya.

70



HASIL AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK Pemeriksaan terhadap kewajaran Laporan Keuangan Bank NTT periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. J.Tanzil & Rekan dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik tersebut terlampir bersama Laporan ini.

PEMBAGIAN LABA USAHA TAHUN BUKU 2011.

Kontribusi Bank NTT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 sebesar Rp.135,12 miliar, meningkat Rp.22,79 miliar atau naik 20,29% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp.112,33 miliar.



71

JARINGAN KANTOR Sejalan dengan perkembangan dan persaingan yang semakin tajam di dunia perbankan, maka Bank NTT terus melakukan peningkatan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat NTT sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa dengan penambahan jaringan kantor sebanyak 43 unit pada tahun 2011 dan 1 Kantor Cabang Pembantu yang naik status menjadi Kantor Cabang, sehingga sampai dengan akhir Desember 2011 jumlah kantor yang dimiliki Bank NTT adalah sebanyak 112 unit, disamping 11 unit Kas Mobil.

Jumlah Jaringan Kantor Tahun 2011

Penambahan Jaringan Kantor Tahun 2011

Jumlah

Jumlah

Kantor Pusat

1

Kantor Cabang (Naik Status)

1

Kantor Cabang Utama

2

Kantor Cabang Pembantu

6

Kantor Cabang Khusus

1

Kantor Kas

2

Kantor Cabang

18

Unit Simpan Pinjam Desa (USPD)

Kantor Cabang Pembantu

28

Kantor Kas

27

USPD

35

Kas Mobil

11 Jumlah

Jumlah

35 44

123

Delivery channel selain kantor adalah Automatic Teller Machine’s (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), Pro-Info dan Electronic Data Capture’s (EDC) selain akan ditambahkan jumlahnya juga akan diperkaya fungsi atau menu transaksinya, termasuk pengembangan penggunaan EDC khusus untuk pelayanan kepada usaha mikro di desa-desa.

Wilayah Pelayanan Bank NTT Luas wilayah Propinsi NTT 47.349,9 km2 daratan dan 245.000 km2 lautan .

72



JENIS DAN LOKASI KANTOR NO

JENIS KANTOR

LOKASI

NO TELP

Kantor Pusat Kantor Cab.Utama :

Jl. W.J.Lalamentik No.102

(0380) 840555 - Fax 840567

1

Cabang Utama Kupang

Jl. Dr. Moh. Hatta No 56 Kupang

(0380) 833212 - Fax 833333

2

Cabang Utama Surabaya

Jl. Panglima Soedirman No.74 Surabaya

(031) 5350352 - Fax (031) 05467638

3

Cabang Khusus

Jl. W.J.Lalamentik No.102 Kupang

(0380) 840580 - Fax (0380) 840556

Kantor Cabang : 1

Cabang Maumere

Jl. Nong MeakNo. 1 Maumere

2

Cabang Atambua

Jl. Jend Soedirman No. 43 Atambua

3

Cabang Ende

Jl. Dr. Moh. Hatta No 43 Atambua

4

Cabang Waingapu

Jl. Ahmad Yani No. 18 Waingapu

5

Cabang Ruteng

Jl. Dewi Sartika No. 4 Ruteng

(0382) 21644, 21440 - Fax 21132 (0389) 21178, 21263, 21460 - Fax 21014 (0381) 21671, 21672, 21673 - Fax 21132 (0387) 63000, 63009, 61696 - Fax 61695 (0385) 21261, 21433, - Fax 21995

6

Cabang Lewoleba

Jl. Atadel Lewoleba

(0383) 41439, 61695 -Fax 41267

7

Cabang Bajawa

Jl. Gajah Mada No 1 Bajawa

(0384) 21639, 21525 - Fax 21496

8

Cabang Larantuka

Jl. Yoakim B.L.de Rosari No. 27 Larantuka

(0383) 21603 - Fax 21496

9

Cabang Kefamenanu

Jl. Jend Soedirman Kefamenanu

(0388) 31133, 31261 -Fax 31297

10

Cabang Waikabubak

Jl. Gajah Mada No. 10 waikabubak

(0387) 21184, 21315 - Fax 21503

11

Cabang Kalabahi

Jl. Dr. Sutomo No. 1 Kalabahi

(0386) 21500, 21720 - Fax 21741

12

Cabang SoE

Jl. Basuki Rahmat No. 43 SoE

13

Cabang Rote

Jl. Gereja No. 1 Rote

14

Cabang Betun

Jl. Kateri No. 4 Kab Belu

(0388) 21885, 21887 - Fax 21014 (0380) 87185, 87186, 87187 - Fax 871381 (0368) 812117562

15

Cabang Labuan Bajo

Jl. Raya Labuan Bajo Kab. Mangg. Barat

(0385) 41456

16

Cabang Mbay

Jl. Raya Angela -Mbay

------------------

17

Cabang Watabula

Jl. Raya Watabula-Waikabubak

(0387) 24218 - Fax 24219

18

Cabang Borong

Jl. Raya Ruteng _Borong

------

Kantor Cab.Pembantu : 1

Cab. Pembantu Walikota

Jl. Perintis Kemerdekaan Kupang

(0380) 825755

2

Cab. Pembantu Sabu

Jl. Pelabuhan Seba Kab. Kupang

(0380) 861199

3

Cab. Pembantu Oesao

Jl. Timur Raya Km 28 Oesapa-Kupang

(0380) 8080470, 8080645

4

Cab. Pembantu Baun

Jl. Raya Kupang -Baun Kab. Kupang

--------------

5

Cab. Pembantu Takari

Jl. Timor Raya Kab. Kupang

868123757

6

Cab. Pembantu Wolowaru

Jl. Raya Ende- Maumere Kab. Ende

(0381) 41070

7

Cab. Pembantu Maurole

Jl. Raya Pasar Kab. Ende

-----------------

8

Cab. Pembantu Melolo

-----------------

9

Cab. Pembantu Lewa

(0383) 24111, 24112 (0388) 81111, 81232

10

Cab. Pembantu Waiwerang

Jl. Raya Melolo Kab. Sumba Timur Jl. Raya Waingapu-Waikabubak Kab. Sumba Timur Jl. Kebun Raya Kab. Flores Timur

11

Cab. Pembantu Niki-Niki

Jl. Timor Raya Niki-Niki Kec Amanuban Tengah

12

Cab. Pembantu Oenlasi

Jl. Stanis Banunaek Oinlasi

------------------

13

Cab. Pembantu Kewapante

Jl. Maumere - Larantuka Kab Sikka

(0382) 23270

14

Cab. Pembantu Balauring

Jl. Balauring Kab. Lembata

-----------------

15

Cab. Pembantu Reo

Jl. Raya Reo Kab. Manggarai

(0385) 61371

16

Cab. Pembantu Atapupu

Jl. Raya Motaain Kab. Belu

86812131677

17

Cab. Pembantu Weiluli

Jl. Raya Atambua - Weiluli

------------------

18

Cab. Pembantu Pantai Baru

Jl. Raya Pantai Baru Kab. Rote Ndao

-----------------

19

Cab. Pembantu Aimere

Jl. Raya Bajawa - Ruteng Kab. Ngada

----------------

20

Cab. Pembantu Oelolok

Jl. Timor Raya Kab. TTU

8123784328

21

Cab. Pembantu Anakalang

Jl. Raya Anakalang - Sumba Tengah

------------------

22

Cab. Pembantu Lembor

Jl. Raya Nangalili - Labuan Bajo

------------------

------------------



73

JENIS DAN LOKASI KANTOR NO 23

JENIS KANTOR Cab. Pembantu Kapan

LOKASI Jl. Kapan-SoE-Kapan, Kab. TTS

NO TELP -------------------

24

Cab. Pembantu Mena

Jl. Trans Mena-Atapupu, Kab. TTU

-------------------

25

Cab. Pembantu Waemoro

Jl. Waemoro-Ruteng, Kab. Manggarai

-------------------

26

Cab. Pembantu Iteng

Jl. Iteng-Ruteng, Kab. Manggarai

-------------------

27

Cab. Pembantu Elopada

Jl. Raya – Elopada – Waitabula

-------------------

28

Cab. Pembantu Paga

Jl. Raya Maumere – Ende

-------------------

Jl. Moh. Hatta No. 19 Kupang

(0380) 833147

Kantor Kas : 1

Ktr. Kas RSUD W.Z.Johanis-Kupang

2

Kantor Kas Oepura

Jl. Jend. Soeharto Kupang

(0380) 829825

3

Kantos Kas Kantor Gubernur-NTT

Lt.1 Aula El Tari Jl. Pol. Militer No.1 Kupang

(0380) 832407

4

Kantor Kas Oeba

Jl. Alor - Oeba kupang

(0380) 820626

5

Kantor Kas Merdeka

Jl. Ahmad Yani No. 51 Kupang

(0380) 829101

6

Kantor Kas Bupati Kupang

Jl. Sukarno Kupang

(0380) 834453

7

Kantor Kas UKAW Kupang

Jl. Adi Sucipito Oesapa Kupang

-------------------

8

Ktr Kas RSUD TC. Hillers Maumere

Jl. Wairklau Maumere-Kab.Sikka

(0382) 23852

9 10

Kantor Kas Universitas Flores

Jl. Samratulangi-Ende

(0381) 23173

Kantor Kas Bupati Ende

Jl. Eltari-Ende

(0381) 21167

11

Ktr. Kas RSUD Umbu Raha Meha

Jl. Adam Malik No. 54 Waingapu

-------------------

12 13 14

Kantor Kas Pahunga Lodu Kantor Kas RSK.Lindimara Ktr. Kas RSUD Larantuka

Jl. Raya Mangili-Sumba Timur Jl. Pro.Dr.W.Z.Yohanis No.4, Waingapu-Sumab Timur Jl. Herman Fernandes, Kel.Sorotasi-Larantuka

-------------------

15

Ktr. Kas SKIP Ruteng

Jl. Ahmad Yani No. 10 Ruteng-Kab.Manggarai

(0385)2 1601

16

Ktr. Kas Bupati Ruteng

Jl. Motang Rua No. 1 Kota Ruteng

(0385) 2424088 (0385) 22131

(0383) 21259

17

Ktr. Kas RSUD Ruteng

Jl. Dr. Sutomo No.1 Kota Ruteng

18

Kantor Kas RSUD Atambua

Jl. Dr. Sutomo No.2 Atambua-Kab.Belu

-------------------

19

Kantor Kas Bupati Rote Ndao

Komp. Perkantoran Bumi Ti’i Langga Permai

-------------------

20

Kantor Kas Bupati Alor

Jl. Eltari No. 1, Batunirwala

-------------------

21

Kantor Kas RSUD Kalabahi

Jl. Dr. Sutomo No. 8 Kalabahi-Kab.Alor

-------------------

22

Kantor Kas RSUD Lewoleba

Jl. Trans Lembata,Lewoleba_Kab.Lembata

-------------------

23

Kantor Kas Bupati Sumba Barat

Komp. Kantor Bupati Sumba Barat

------------------

24

Kantor Kas RSUD Bajawa

Jl. Diponegoro Bajawa

(0384) 21331

25

Kantor Kas Oesapa

Jl. Timor Raya

(0380) 881331

26

Kantor Kas Kampung Ujung

Jl. Cumi-cumi – Labuan Bajo

-----------------

27

Kantor Kas Pagal

Jl. Raya Cibal - Ruteng

-----------------

Kas Mobil :

74

1

Kas Mobil Cabang Utama Kupang

Kota Kupang

-------------------

2

Kas Mobil Cabang Maumere

Kabupaten Sikka

-------------------

3

Kas Mobil Cabang Atambua

Kabupaten Belu

-------------------

4

Kas Mobil Cabang Ende

Kabupaten Ende

-------------------

5

Kas Mobil Cabang Waingapu

Kabupaten Waingapu

-------------------

6

Kas Mobil Ruteng

Kabupaten Manggarai

-------------------

7

Kas Mobil Kefamenanu

Kabupaten TTU

-------------------

8

Kas Mobil waikabubak

Kabupaten Sumba Barat

-------------------

9

Kas Mobil Cabang Soe

Kabupaten TTS

-------------------

10

Kas Mobil Capem Sabu

Kec. Sabu - Kabupaten Kupang

-------------------

11

Kas Mobil Capem Wali Kota

Kota Kupang

-------------------



NO

JENIS KANTOR

NO TELP

LOKASI

UNIT SIMPAN PINJAM DESA 1

USPD Oe’Ekam

Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan

----------------------

2

USPD Panite

Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan

----------------------

3

USPD Bukapiting

Alor Timur Laut, Kab, Alor

-----------------------

4

USPD Kokar

Alor Barat Laut, Kab..Alor

----------------------

5

USPD Moru

Alor Barat Daya, Kab. Alor

----------------------

6

USPD Boru

Wulangitang, Kab. Flores Timur

----------------------

7

USPD Hinga

Kalobalogit, Kab. Flores Timur

----------------------

8

USPD Kota Baru

Kota Baru, Kab. Ende

-----------------------

9

USPD Detusoko

Setusoko, Kab. Ende

----------------------

10

USPD Nangapanda

Nangapanda, Kab. Ende

----------------------

11

USPD Wajewa Barat

Wajewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya

---------------------

12

USPD Kodi Utara

Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya

---------------------

13

USPD Hadakewa

Lebatukan, Kab. Lembata

---------------------

14

USPD Wairiang

Buyasuri, Kab. Lembata

---------------------

15

USPD Bola

Bola, Kab, Sikka

---------------------

16

USPD Talibura

Talibura, Kab. Sikka

--------------------

17

USPD Nita

Nita, Kab. Sikka

---------------------

18

USPD Mauponggo

Mauponggo, Kab Nagekeo

---------------------

19

USPD Nangaroro

Nagaroroo, Kab. Nagekeo

---------------------

20

USPD Golewa

Golewa, Kab. Ngada

---------------------

21

USPD So’a

So’a Kab. Ngada

---------------------

22

USPD Riung

Riung, Kab. Ngada

----------------------

23

USPD Satarmese Barat

Satarmese Barat, Kab. Manggarai

----------------------

24

USPD Kuwus

Kuwus, Manggarai Barat

---------------------

25

USPD Papela

Papela Rote Timur, Kab, Rote Ndao

---------------------

26

USPD Tanarighu

Tanarighu, Kab. Sumba Barat

---------------------

27

USPD Lamboya

Lamboya, Kab. Sumba Barat

---------------------

28

USPD Nggaha Ori Angu

Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur

---------------------

29

USPD Noemuti

Noemuti, Kab. Timur Tengah Utara

---------------------

30

USPD Hailulik

Tasefeto Barat, Kab. Belu

---------------------

31

USPD Pasar Baru

Kota Atambua, Kab. Belu

---------------------

32

USPD Kobalima

Kobalima, Kab. Belu

---------------------

33

USPD Camplong

Fatuleu, Kab. Kupang

---------------------

34

USPD Oekabiti

Amarasi, Kab. Kupang

---------------------

35

USPD Sabu Timur

Sabu Timur, Kab. Sabu Raijua

---------------------



75


76



LAPORAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2010



77

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BPD NTT (BANK NTT) TAHUN 2011

A. Latar Belakang Sebagai bentuk turut mendukung pembangunan khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bank NTT berupaya mewujudkan program pemerintah daerah sebagai mitra usaha pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping itu juga untuk melakukan revitalisasi guna mendorong tercapainya misi dan peranan utama Bank sebagai lembaga intermediasi yang mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dilain pihak untuk mendukung proses pembangunan infrastruktur di daerah, serta untuk meningkatkan komposisi dana pihak ketiga, perluasan derivatif produk dan jasa serta peran teknologi informasi yang mutakhir sebagai tulang punggung bisnis Bank NTT yang tetap menjadi perhatian sepanjang tahun 2011. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku, Bank NTT secara konsisten dan konsekuen terus meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, dimana Bank NTT menyadari sepenuhnya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan itu merupakan tujuan diterapkannya good corporate governance di Bank NTT.

B. Tujuan Pelaksanaan GCG di Bank NTT Penerapan tata kelola perusahaan di lingkungan Bank NTT mempunyai tujuan utama untuk:

1. Memaksimalkan

nilai Bank NTT dengan peningkatan prinsip–prinsip yang dianut perusahaan, yang pada akhirnya untuk mencapai visi melalui misi yang ditetapkan. 2. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilainilai FLOBAMORA. 3. Menigkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun praktik– praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. 4. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang– undangan yang berlaku serta nilai–nilai FLOBAMORA.

78



Pelaksanaan good corporate governance yang telah dilakukan Bank NTT selama kurun waktu tahun 2011 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang selama ini telah diterapkan. Pelaksanaan good corporate governance pada Bank NTT senantiasa selalu berlandaskan pada lima prinsip dasar good corporate governance, yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness). Guna menciptakan good corporate governance, Bank NTT senantiasa berupaya mengimplementasikan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan sosialisasi tentang tata kelola perusahaan yang baik keseluruh jajaran pegawai Bank. Dalam rangka mewujudkan komitmen Bank dalam melaksanakan ketentuan Bank Indonesia khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, kewajiban Bank dalam menyampaikan laporan pelaksanaan good corporate governance, Bank telah menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia dan pihak– pihak eksternal lainnya yang dilakukan Bank baik secara terpisah maupun digabungkan dalam laporan keuangan tahunan.

STRUKTUR ORGANISASI Saat ini Bank NTT telah menyempurnakan struktur dan tata kelola Bank sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 19 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

TATA KELOLA BANK NTT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang–undang atau anggaran dasar. Wewenang tersebut antara lain adalah meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan

haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, Bank NTT telah melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 Juni 2011 dengan agenda, sebagai berikut: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Perkembangan Usaha Tahun Buku 2010 dan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2010. 2. Mengesahkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2010 sesuai dengan keputusan RUPS tahunan tahun tahun buku 2010, sebagai berikut :  Laba Setelah Pajak: o Digunakan untuk Dividen Pemegang Saham, sebesar 82 % o Digunakan untuk Cadangan Umum, sebesar 10 % o Digunakan untuk CadanganTujuan, sebesar 8%  Penyisihan Dana Kesejahteraan, sebesar Rp.8.779.354.750  Penyisihan Jasa Produksi Karyawan, sebesar Rp.17.636.683.961  Penyisihan Tantiem Pengurus, sebesar Rp.10.535.225.701 3. Menyetujui dan mengesahkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan penambahan setoran modal tahun buku 2011 dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Proses pemanggilan RUPS tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 81 dan Pasal 82. Selain RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 2011 di atas, sepanjang tahun 2011 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dicatatkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 29 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S. H. Notaris di Kupang.

HUBUNGAN

DIREKSI

DAN

KOMISARIS PT BANK NTT Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing–masing sesuai peraturan perundang–undangan dan anggaran dasar perseroan. Dewan Komisaris memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing–masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan anggaran dasar Perseroan.

DEWAN KOMISARIS Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, disamping hal tersebut Dewan Komisaris juga memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses implementasi visi, misi serta rencana kerja dan anggaran Bank, dengan mempertimbangkan masukan dari komite-komite yang ada, memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategic yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktik manajemen risiko, mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal. a. Komposisi Dewan Komisaris Didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006, untuk susunan keanggotaan Dewan Komisaris ditetapkan bahwa, Dewan Komisaris paling kurang terdiri 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Sesuai ketentuan tersebut di atas jumlah Dewan Komisaris Bank NTT, sebanyak 3 (tiga) orang atau masih dibawah jumlah Direksi yaitu sebanyak 4 (empat) orang, dengan komposisi Keanggotaan Dewan Komisaris terdiri atas:

DEWAN



79

1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris berasal dari pihak Independen, sehingga dari komposisi kepengurusan Dewan Komisaris di atas 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 30 tanggal 10 April 2008 yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, S. H. Notaris di Kupang dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 108 tanggal 20 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S. H. Notaris di Kupang, Komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris telah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu dengan Komposisi di atas maka keanggotaan Dewan Komisaris Bank NTT tidak melebihi jumlah anggota Direksi dan lebih dari 50% merupakan Komisaris Independen, sehingga tidak melanggar GCG.

Nama Fransiskus Salem, SH. M.Si

Komisaris Utama

Ir. Fredik L. Benu, M.Si, Ph.D

Komisaris Independen

Drs. Benyamin K Lebe, MM

Komisaris Independen

Susunan pengurus Bank tersebut telah ditatausahakan dalam administrasi Bank Indonesia Kupang sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.11/1/DPIP/Kpa/Rahasia tanggal 8 Juni 2009. Jumlah, Komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris diatas sesuai dengan kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, antara lain: 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 Orang; 2. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia; 3. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris oleh RUPS; 4. Jumlah Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan; dan 5. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesame anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhatikan sewaktu – waktu dengan menyebutkan alasannya. Pemilihan anggota Dewan

80

Jabatan



b. Kriteria Dewan Komisaris Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

c. Status Independensi Dewan Komisaris Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank NTT tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainya dan/atau anggota Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen,

kecuali Komisaris Utama PT Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT.

Tugas Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turtut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing–masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan anggaran dasar Bank, tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip–prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara independen.

karyawan pada Divisi SKAI agar dapat melakukan sistem pengawasan yang lebih intensif karena banyaknya kantor Bank yang dibuka. 7. Direksi agar fokus kepada upaya penghimpunan dana pihak ketiga agar tercapai struktur sumber pendanaan Bank yang sehat. Rapat Dewan Komisaris Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PB/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum berikut perubahannya Nomor: 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006, Pasal 15 ditegaskan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank NTT, Rapat Internal Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Secara garis besar, selama tahun 2011 Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: 1. Menyetujui perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Bank dengan memperhatikan hasil keputusan RUPS Luar Biasa. 2. Membahas agenda RUPS tahun buku 2010. 3. Meminta Direksi agar segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkembang secara internal. 4. Persetujuan revisi target perolehan laba tahun 2011. 5. Meminta penjelasan dan penyampaian laporan progres penyelesaian kredit bermasalah. 6. Meminta kepada Direksi agar sebaiknya menambah



81

Sepanjang tahun 2011 Dewan Komisaris Bank NTT telah melaksanakan 9 (sembilan) kali pertemuan Rapat baik rapat internal maupun rapat dengan mengundang Direksi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Tim Penyelesaian Kredit Bermasalah dan pejabat/pegawai Bank lainnya, terlihat pada tabel berikut: Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2011 No.

82

Tanggal

Materi

1.

Selasa, 22 Februari 2011

1. 2. 3. 4.

2.

Rabu, 20 April 2011

1. 2. 3. 4.

3.

Jumat, 13 Mei 2011

1. Persiapan RUPS TB 2010 dan materi perubahan anggaran dasar 2. Lain – lain

4.

Senin, 23 Mei 2011

1. Perkembangan terakhir penerbitan obligasi

5.

Kamis, 14 Juli 2011

1. Evaluasi kinerja bulan juli 2011 2. Presentasi biaya penerbitan obligasi 3. Pembahasan salah satu pasal tata tertib direksi 4. Follow up hasil RUPS Luar Biasa tentang komisaris independen 5. Lain - lain

6.

Rabu, 10 Agustus 2011

1. Review rapat bulan juli 2011 2. Kinerja bulan juli 2011 dan evaluasi 3. Laporan Asuransi 4. Lain – lain

7.

Selasa, 06 September 2011

1. Review hasil rapat bulan sebelumnya 2. Kinerja bulan agustus 2011 3. Lain – lain

8.

Sabtu, 08 Oktober 2011

1. Kinerja dan tanggapan atas kinerja bank sampai dengan September 2011 2. Tindak lanjut hasil pertemuan di Hotel Red Top Jakarta 17 – 18 September 2011


Kinerja Bulan Januari 2011 Perkembangan Likuiditas Kredit Macet (STK) Panitia FKDKP (Rakerwil Labuan Bajo) 5. Lain – lain. Review Rapat Bulan Februari 2011 Kinerja Triwulan I Tahun 2011 Persiapan RUPS TB 2011 Lain – lain.


1

2

√

Kode Peserta* 3 4 5 6 √

√

√

7

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

9.

1. Tinjauan rapat bulan oktober 2011 2. Laporan kinerja bulan oktober 2011 3. Lain – lain

Selasa, 22 November 2011

√

√

√

√

√

√

* Keterangan Kode Nama Peserta Fransiskus Salem, S.H, M.Si Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D Daniel Tagu Dedo, S.E Ibrahim Imang, S.E Adrianus Ceme, S.E Eduardus Bria Seran, S.E

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jadwal Rapat Dewan Komisaris Tahun 2011 No. 1.

* (1) (2) (3)

Tanggal Selasa, 28 Juni 2011

Kode Peserta*

Materi 1. Pemantauan Perkembangan Bank NTT setelah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2011 2. Tata Tertib Direksi

1

2

3

√

√

√

Keterangan Kode Nama Peserta Fransiskus Salem, S.H, M.Si Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D

Rapat diatas merupakan rapat Dewan Komisaris yang berdasarkan anggaran dasar Bank telah memenuhi kuorum, sehingga keputusan yang dihasilkan tersebut merupakan keputusan yang mengikat. Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Tingkat Kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat rapat Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi dan pejabat Bank lainnya, dapat terlihat di dalam tabel berikut: Nama

Jumlah Kehadiran

% Kehadiran

Fransiskus Salem, SH. M.Si

9

100%


9

100%


8

89%



83

Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik didalam maupun diluar daerah Propinsi NTT. Tidak terdapat rangkap jahatan anggota Dewan Komisaris, dimana yang bersangkutan disamping sebagai Komisaris Bank juga tidak duduk sebagai pengurus pada beberapa perusahaan. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2011 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp. 6.906.183.014,Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2011 terlihat dalarn tabel berikut: No 1. 2.

Jenis Penerimaan Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki JUMLAH

Jumlah Komisaris

Nominal (Rp)

3

6.492.260.702

3

413.922.312

6.906.183.014

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2011 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasil, terlihat dalam tabel dibawah ini:

Kelompok Nominal Remunerasi 1 tahun

Jumlah Direksi

Di atas Rp 2 miliar

3

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar

-

Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar

-

Rp 500 juta ke bawah

TOTAL

3

Pemenuhan Ketentuan Fit & Propes Tes Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus hasil fit and proper test yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integitas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

84



Program Pelatihan dan Seminar Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2011 Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/worshop yang diselenggarakan oleh pihak internal, baik dari BI maupun dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia.

Nama Fransiskus Salem, SH. M.Si

Lembaga Penyelenggara

Jenis Pelatihan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FKDK/P BPD SI Tahun 2011

FKDK/P BPD-SI

Waktu Pelaksanaan 20-23 Juli 2011

Seminar: Pemantapan Peran Dewan Komisaris/ Pengawas Dalam Pencapaian BPD Regional Champion (BRC) dan Ladies Program di Makasar Pelatihan & Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta


2-4 Agustus 2011


Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Lembaga Manajemen Surabaya (LMS)

21 Agustus 2011

Pelatihan & Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta Workshop dasar - dasar Audit Investigasi Bagi Satuan Pengawas Intern di Jakarta

Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)

Workshop Penerapan Aplikasi PSAK 50/55 dan Studi Banding Service Excellence Bank NTB Mataram

FKDK/P BPDSI Wilayah Timur

6-8 September 2011

17-18 November 2011

8-9 Desember 2011

Bank NTT



85


Seminar Prospek Perbankan ke Depan Ditinjau Dari Kebijakan Lanjutan di Bidang Perbankan di Solo

FKDKP

Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko “Consumer Lending & Credit Scoring As Risk Management Tools” di Jakarta


Expand Leadership Program for BoC/ BoD di Denpasar

Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMD dg Corporate Leadership Development Institute (CLDI)

Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FKDK/P BPD SI Tahun 2011

FKDK/P BPD-SI

24-25 Februari 2011

5 Mei 2011

7-8 Juli 2011

20-23 Juli 2011

Seminar: Pemantapan Peran Dewan Komisaris/ Pengawas Dalam Pencapaian BPD Regional Champion (BRC) dan Ladies Program di Makasar

86


Seminar Senior Management Risk Summit 2011 di Tuban/Bali

Banker Association (BARa)

3-4 November 2011

Workshop Penerapan Aplikasi PSAK 50/55 dan


8-9 Desember 2011

Studi Banding Service Excellence Bank NTB Mataram

Bank NTT



Diseminasi Kebijakan, Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia di Jakarta

LPPI

12 Maret 2011

Workshop Revitalisasi Small Business & Micro Sebagai Pertumbuhan Kredit Bank di Jakarta

ASBANDA

26-27 Mei 2011

Excellent Service for Long Lasting Relationship Training di Jakarta

Supreme Learning International

21-22 Juni 2010

Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FKDK/P BPD SI Tahun 2011

FKDK/P BPD-SI

20-23 Juli 2011

Seminar: Pemantapan Peran Dewan Komisaris/ Pengawas Dalam Pencapaian BPD Regional Champion (BRC) dan Ladies Program di Makasar Workshop Kupas Tuntas Rencana Bisnis Bank, Berorientasi pada Best Practise, Regulasi dan Indikator Risk Based Bank Rating di Jakarta

Risk Management Guard (RMG)

Seminar & Workshop Memahami & Memudahkan Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Melalui Pengembangan Sistem Software (SE No.13/22/DPNP dan SE No.13/24/ DPNP) di Jakarta

LPPI

Workshop Penerapan Aplikasi PSAK 50/55 dan Studi Banding Service Excellence Bank NTB Mataram


15-16 September 2011

29 - 30 Nov 2011

8-9 Desember 2011

Bank NTT



87

DIREKSI Komposisi, Kriteria dan Independensi anggaran dasar Bank dan tidak akan mendelegasikan wewenangnya secara umum kepada pihak lain yang Direksi mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi Bank NTT berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur, Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Semua Direksi berdomisili di Kupang, dan seluruh anggota Direksi Bank NTT telah memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat). Direksi menjalankan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang–Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Direksi berhak mewakili Bank didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dalam hal mendirikan suatu usaha baru turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus mendapat persertujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Selain itu, Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan Bank, penerapan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan strategi bisnis usaha Bank, pemeliharaan dan pengelolaan aktiva Bank, memastikan tercapainya target dan kegiatan usaha, pemeliharaan dan terus menerus mengusahakan efisiensi dan efektifitas operasional termasuk melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan memperhatikan pengendalian internal yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang baik, menindaklanjuti temuan hasil audit internal, audit eksternal, Bank Indonesia dan pengawasan otoritas lainnya. Seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain, tidak memiliki saham pada perusahaan lain, baik secara sendiri– sendiri atau bersama–sama, tidak saling memiliki hubungan keuangan dan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi selalu berpedoman pada

88



Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 108 Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009 yang dibuat Emmanuel Mali, S.H Notaris di Kupang, komposisi susunan Direksi, dapat dilihat pada tabel berikut: Nama

Jabatan

Daniel Tagu Dedo, SE

Direktur Utama

Adrianus Ceme, SE

Direktur Umum

Ibrahim Imang, SE

Direktur Pemasaran


Direktur Kepatuhan

Tugas dan Tanggungjawab Direksi Direksi merupakan organ perseroan yang bertangung. jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepenting dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial. Masing–masing Direktur dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan hak dan wewenangnya. Selain dari hak dan wewenang, direksi juga mempunyai hak dan wewenang lainnya berkaitan dengan pengurusan Bank NTT sesuai dengan Anggaran Dasar, ketetapan RUPS, dan peraturan perundang– undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing–masing Direktur tetap merupakan tanggung jawab bersama. Sebagai bagian implementasi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bank telah menetapkan fungsi dan tugas masing-masing Direksi sebagai berikut: 1. Direktur Utama bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur, memperhatikan dan segera mengambil langkah– langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Divisi Satuan Kerja Audit Intern. Direktur Utama juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Bank, yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerjasama dengan para Direktur lainnya. Selain itu Direktur Utama juga bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi–divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Perencanaan dan

Rapat Direksi

Sekretaris Perusahaan, Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Pengawasan/SKAI serta pecapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Direktur Pemasaran bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi–divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Treasury, Divisi UMKM & Konsumer dan Divisi Komersial serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank NTT, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan. Direksi dapat mengadakan rapat diluar jadwal tersebut diatas berdasarkan permintaan tertulis: 1. Seorang atau lebih angota Direksi 2. Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Komisaris. 3. Permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama–sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham.

3. Direktur Umum bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi–divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Operasional dan Akuntansi, Divisi Umum dan Logistik dan Divisi Informasi dan Teknologi serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direksi telah melakukan beberapa kali pertermuan/ rapat, baik rapat internal didalam Direksi maupun rapat Direksi dengan Unit kerja terkait (rapat koordinasi). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis.

4. Direktur Kepatuhan membawahi Divisi Kepatuhan, Divisi Kualitas Pelayanan dan Divisi Manajemen Risiko. Bertugas menetapkan langkah–langkah yang diperlukan untuk memastikan Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang–undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati–hatian.

Nama

Sepanjang tahun 2011 Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 9 (Sembilan) kali rapat, terdiri dari rapat internal mapuan rapat dengan pejabat Bank terkait. Tabel dibawah mengungkapkan frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi didalam setiap perternuan/rapat (rapat intenal Direksi dan rapat dengan pejabat Bank terkait) sepanjang tahun 2011.

Jumlah Kehadiran

% Kehadiran

Daniel Tagu Dedo, SE Adrianus Ceme, SE Ibrahim Imang, SE

9 9 4

100% 100% 45%


9

100%



89

Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2011 Direksi dengan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan jadwal rapat sebagai berikut:

No.

90

Tanggal

Materi

1.

Selasa, 22 Februari 2011

1. 2. 3. 4.

2.

Rabu, 20 April 2011

1. Review Rapat Bulan Februari 2011 2. Kinerja Triwulan I Tahun 2011 3. Persiapan RUPS TB 2011 4. Lain – lain.

3.

Jumat, 13 Mei 2011

1. Persiapan RUPS TB 2010 dan materi perubahan anggaran dasar 2. Lain – lain

4.

Senin, 23 Mei 2011

1. Perkembangan terakhir penerbitan obligasi

5.

Kamis, 14 Juli 2011

1. Evaluasi kinerja bulan juli 2011 2. Presentasi biaya penerbitan obligasi 3. Pembahasan salah satu pasal tata tertib direksi 4. Follow up hasil RUPS Luar Biasa tentang komisaris independen 5. Lain - lain

6.

Rabu, 10 Agustus 2011

1. Review rapat bulan juli 2011 2. Kinerja bulan juli 2011 dan evaluasi 3. Laporan Asuransi 4. Lain – lain

7.

Selasa, 06 September 2011

1. Review hasil rapat bulan sebelumnya 2. Kinerja bulan agustus 2011 3. Lain – lain

8.

Sabtu, 08 Oktober 2011

1. Kinerja dan tanggapan atas kinerja bank sampai dengan September 2011 2. Tindak lanjut hasil pertemuan di Hotel Red Top Jakarta 17 – 18 September 2011


Kinerja Bulan Januari 2011 Perkembangan Likuiditas Kredit Macet (STK) Panitia FKDKP (Rakerwil Labuan Bajo) 5. Lain – lain.


Kode Peserta* 1

2

√

3

4

5

6

7

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

9.

Selasa, 22 November 2011

1. Tinjauan rapat bulan oktober 2011 2. Laporan kinerja bulan oktober 2011 3. Lain – lain

√

√

√

√

√

√

* Keterangan Kode Nama Peserta Fransiskus Salem, S.H, M.Si Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D Daniel Tagu Dedo, S.E Ibrahim Imang, S.E Adrianus Ceme, S.E Eduardus Bria Seran, S.E

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris didalam setiap perternuan/rapat yang diselenggarakan Direksi sepanjang tahun 2011, terungkap pada tabel berikut: Nama

JumlahKehadiran

% Kehadiran

Fransiskus Salem, SH. M.Si

9

100%

Ir.Fredik L. Benu,M.Si, Ph.D

9

100%


8

89%

Daniel TaguDedo, SE

9

100%

AdrianusCeme, SE

9

100%

Ibrahim Imang, SE

4

45%

EduardusBriaSeran, SE

9

100%

Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika terjadi ketidaksesuaian maka akan dilaksanakan pemungutan suara, dan semua hasil rapat direksi telah dicatat dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan cukup baik.

Transparansi Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi Seluruh Direksi mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan prinsip–prinsip Good Corporate Governance dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Komitmen tersebut juga terwujud dengan adanya pengaturan mengenai etika kerja Direksi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi. Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, dan setiap anggota Direksi baik sendiri–sendiri atau bersama–sama tidak memiliki saham pada suatu perusahaan lain. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, tidak memanfaatkan Bank untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.



91

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi Sepanjang tahun 2011 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp. 13.505.654.617,- Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam 1 tahun pada tahun 2011, sebagai berikut: No 1.

2.

Jenis Penerimaan Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

Jumlah Direksi

Nominal (Rp)

4

12.849.617.400

4

656.037.217

JUMLAH

13.505.654.617

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2011 yang (kelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel dibawah Kelompok Nominal Remunerasi 1 tahun

Jumlah Direksi

Di atas Rp 2 miliar

4


-


-


-

Total

4

Pemenuhan Ketentuan Fit & Proper Test Seluruh anggota Direksi telah lulus hasil fit and proper test yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan berdasarkan hasil fit and proper test seluruh direksi memiliki kompetensi, integritas, akhlak dan moral yang memenuhi kriteria. Seluruh Direksi berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham, yakni tidak memiliki hubungan keluarga Dewan Komisaris, Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak dan bekerja secara profesional.

92



Program Pelatihan dan Seminar Direksi Sepanjang tahun 2011 Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/worshop yang diselenggarakan oleh pihak internal baik dari BI maupun dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut: Nama Daniel Tagu Dedo, S.E

Jenis Pelatihan

Lembaga Penyelenggara

Waktu Pelaksanaan

Workshop “Pemaparan tentang Solusi terhadap Naiknya Pendapatan Bunga yang tidak Wajar Akibat Implementasi PSAK 50/55 dan PAPI 2008 di Jakarta

ASBANDA

10 Januari 2011

Seminar Sinergi Program BPD Sebagai Regional Champion Dalam Mendukung Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 2011 - 2025 di Yogyakarta (Kegiatan Seminar & Penarikan Undian SIMPEDA)

ASBANDA

16-18 Maret 2011

Seminar Internasional “Financial Literacy Towards a National Strategy on Financial Education di Jakarta

Bank Indonesia

Workshop “Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi di Provinsi NTT: Keekonomian Produk Unggulan Untuk Peningkatan Investasi di Provinsi NTT di Jakarta

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

29 September 2011

Studi Banding Penerapan Core Banking & Penjelasan Fitur–Fitur Core Banking pada Bank Sinar Harapan Bali

Bank NTT

30 November 2011

Seminar Nasional Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Indonesia: Kontribusi Untuk pembangunan Daerah di Jakarta

BPK RI

12 Desember 2011


27 Juni 2011


93

Adrianus Ceme, S.E

Workshop “Mencegah Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa” di Kuta-Bali

Komite Anti Korupsi Indonesia




Lembaga Manajemen Surabaya (LMS) Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)



19 – 21 Juli 2011

Workshop Perhitungan Collective and Individual Impairment Data Historis and Unwinding Interest Implementation of PSAK 50/55 Revisi 2006 dan PAPI 2008 di Jakarta

Risk Management International (RMI)

21 – 22 Juli 2011


Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

21 Agustus 2011

Workshop IT Business Solution Forum “Samrter Banking Experince: A Journey Toward BPD Regional Champion di Jakarta

ASBANDA

15 – 16 September 2011

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

29 – 30 September 2011

The 2nd Asian Payment Card Forum di Jakarta

5 – 9 Juli 2011

ASBANDA

Sosialisasi SE BI No.13/22/DASP tgl 18 Oktober 2011 tentang Implementasi Teknologi Chip & Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia di Jakarta

Bank Indonesia

Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

23 November 2011

Bank NTT

30 November 2011

Studi Banding Penerapan Core Banking & Penjelasan Fitur-Fitur Core Banking pada Bank Sinar Harapan Bali


26-28 April 2011

Pelatihan Kupas Tuntas Kewajiban Pajak Perbankan Untuk Menyamakan Persepsi Terhadap Audit Pihak Ketiga di Jakarta

Nomor: PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011

94

1 -2 April 2011


8 -9 November 2011

9 November 2011

Eduardus Bria Seran, S.E

Ibrahim Imang, S.E

Pelatihan “Peran Bank Dalam Mendeteksi & Memberantas Terjadinya Fraud di Bidang Perbankan” di Jakarta

FKDKP kerjasama dengan BI, PPATK dan Bareskrim POLRI

23-24 Februari 2011


FKDKP

24-25 Februari 2011

Seminar Nasional Internal Audit Tahun 2011 (SNIA 2011) “Jembatan Emas Menuju Good Governance” di Batam

Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)



5 Mei 2011

Seminar Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Perbankan di Bali

Kerjasama BI - FKDKP

19–20 Mei 2011

Expand Leadership Program for BoC/BoD di Denpasar


Seminar Nasional “Pelaksanaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal Berdasarkan Undang Undanh No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Jakarta

Pusat Pelaporan Dan Alanisis Transaksi Keuangan (PPATK)

29 November 2011

Seminar Gambaran Ekonomi Tahun 2012 dan Mitigasi Dampak Krisis Global di Jakarta

FKDKP Kerjasama dg BI

12 Desember 2011

Workshop Governance Risk and Compliance (GRC) Program di Denpasar

Golden Brige Institute


FKDKP

Seminar Sinergi Program BPD Sebagai Regional Champion Dalam Mendukung Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 2011 - 2025 di Yogyakarta (Kegiatan Seminar & Penarikan Undian SIMPEDA)

ASBANDA



Expand Leadership Program for BoC/BoD di Denpasar


Workshop & Discussion: Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (PBI No.13/2/PBI/2011) batch II di Yogyakarta

Risk Management International (RMI)


18–21 April 2011

7-8 Juli 2011

15-16 Desember 2011

24-25 Februari 2011

16-18 Maret 2011

5 Mei 2011

7–8 Juli 2011

11-12 Agustus 2011


95

RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji Pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

No

Gaji (dalam rupiah)

Jabatan

Tertinggi

Terendah

Rasio Perbandingan

1.

Gaji Komisaris

48.250.000

43.125.000

1,11

2.

Gaji Direksi

74.343.069

62.605.243

1,18

3.

Gaji Pegawai

23.925.447

1.728.901

13,83

4.

Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tertinggi

74.343.069

23.925.447

3,10

Pegawai diatas adalah pegawai Bank dengan status pegawai tetap, dan tidak termasuk didalamnya Pegawai kontrak dan Pegawai bulanan.

*

Komposisi Pegawai Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah pegawai Bank NTT (pegawai tetap maupun pegawai kontrak/pegawai bulanan) berjumlah 957 Orang. Komposisi pegawai sebagaimana diuraikan dibawah ini merupakan uraian komposisi pegawai Bank NTT dengan status pegawai tetap dan pegawai kontrak/pegawai bulanan. 1. Komposisi Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak/Bulanan berdasarkan tingkat usia pada tahun 2011. No

Usia Pegawai

Jumlah

1.

50 – 55

43

2.

40 – 49

186

3.

30 – 39

351

4.

20 – 29

357

5.

17 – 19

20

Total

96



957

2. Komposisi berdasarkan jabatan pada tahun 2011.

No

Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumlah Pegawai tetap

1.

Kepala Divisi

11

2.

Pemimpin Cabang

21

3.

Pegawai Dana Pensiun

3

4.

Manajer Operasional /Bisnis

23

5.

Kepala Sub Divisi

30

6.

Pemimpin Cabang Pembantu

28

7.

Support Manajer Cabang

3

8.

Front Line Manajer Cabang

3

9.

Ass. Manajer Operasional

28

10.

Kepala Kantor Kas

27

11.

Koordinator USPD

35

12.

Head Teller

2

13.

Pejabat Fungsional

2

14.

Staff Direksi

1

15.

Pelaksana

740 TOTAL

957

3. Komposisi Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak/Bulanan berdasarkan pendidikan pada tahun 2011. No

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

Pasca Sarjana

14

2.

Sarjana

527

3.

Sarjana Muda

73

4.

SLTA

321

5.

SLTP

14

6.

SD

8 TOTAL

957

4. Komposisi Pegawai Kontrak/Bulanan. Sampai dengan Desember 2011 jumlah pegawai Bank NTT dengan status kontrak/pegawai bulanan adalah berjumlah 277 Orang. Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris Dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Struktur yang dibentuk sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Gcod Corporate Governance bagi Bank Umum. Struktur keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT tahun 2011 masih tetap sama dengan susunan kepengurusan Komite tahun 2010 yang seluruhnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku.



97

Susunan kepengurusan dari masing - masing Komite masih dilakukan dan dirangkap oleh beberapa anggota Dewan Komisaris, sehingga seorang anggota Komisaris dapat menjabat didua Komite yang berbeda. Hal ini tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank NTT, bahwa ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainya. Profil Anggota Komite dari Pihak Independen Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D Diangkat menjadi anggota Komite dari pihak Independen sejak tahun 2008 Ahli dibidang Manajemen dan Bisnis, lulusan fakultas Pertanian Univeisitas Nusa Cendana tahun 1989, memperoleh gelar Master Of Science pada tahun 1996 dari Institut Pertanian Bogor, sementara gelar doctor pada tahun 2003 dari Curtin University Of Technology. Memiliki banyak pengalaman kerja, sebagai dosen pada fakultas pertanian pada Universitas Nusa Cendana, sebagai dosen pada program pasca sarjana Universitas Nusa Cendana serta menjabat sebagai ketua Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana. Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M Diangkat menjadi anggota Komite dari pihak Independen sejak tahun 2008. Lulus dari fakultas Ekonomi/Studi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tahun 1980, kemudian memperoleh gelar Master of Science dari Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun

2001. Memiliki banyak pengalaman kerja dalam dunia perbankan, yang diawali pada tahun 1981 menjabat sebagai Wakil Pemimpin Wilayah bidang Kredit pada PT. Bank Niaga Cabang Jawa Tengah, kemudian pada tahun 1982 hijrah ke PT Bank Danamon Cabang Jawa Tengah dan menduduki posisi sebagai Wakil Pemimpin Wilayah, selanjutnya pada tahun 2000 menjabat selaku Kepala Divisi Asset Disposal pada BPPN, serta pada tahun 2004 menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Surya Utama. Komite Audit Struktur, Keanggotaan, Keahlihan Independensi Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 38 ayat (1) PBI Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Gond Corporate Governance Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan. Sampai dengan akhir tahun 2011 Komite Audit Bank beranggotakan 3 (tiga) orang, yang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) orang sebagai Komisaris Independen dan dua orang lainnya adalah pihak independen, dengan susunan dan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan Komite Audit Bank NTT

98

Nama

Jabatan

Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M

Ketua (Komisaris Independen)

Welem Nunuhitu

Anggota (Pihak Independen)

Caspar Bas, S.H




dan

Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalarn Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance Bank NTT dan peraturan/ ketentuan terkait lainnya. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tindak Lanjut Program Kerja Komite Audit Secara garis besar, selama tahun 2011 Komite Audit telah melakukan kegiatan - kegiatan sesuai dengan piagam komite audit sebagai berikut:

1. Menyampaikan saran dan catatan atas berbagai aktivitas melalui Dewan Komiaris yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, serta fungsi pengawasan kepada pihak Direksi serta anggota manajemen bank lainya dalam melakukan manajemen bank.

2. Menetapkan kantor akuntan publik yang

terdaftar di Bapepam-LK untuk, melakukan pemeriksaan keuangan Bank posisi Maret 2011 dan penyajian kembali laporan keuangan Bank tahun buku 2007.

Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, pemantauan atas tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

No

Tanggal

Aktivitas Rapat Komite Audit Rapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen. Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2011 Komite Audit telah, melakukan pembahasan dan menyampaikan saran – saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat/pertemuan. Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit secara internal sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat/ pembahasan, sebagai berikut:

Materi

1.

07 Februari 2011

1. Laporan Perkembangan SKAI yang meliputi: a. Temuan SKAI 2010 dan tindak lanjut audit b. Tindak lanjut temuan BPK c. Perkembangan kerja KAP d. Lain – lain

2.

04 Maret 2011

1. Peninjauan rapat sebelumnya. 2. Laporan Aktivitas SKAI dan Pembahasannya. 3. Informasi pokok-pokok yang perlu mendapat perhatian khusus. 4. Lain-lain

3.

18 Maret 2011

1. Review Notulen Rapat sebelumnya. 2. Informasi kegiatan serta evaluasi kegiatan SKAI. 3. Lain-lain.


Kode Peserta* 1

2

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√


99

4.

11 Mei 2011

1. Evaluasi hasil pemeriksaan dan tindaklanjut temuan pemeriksaan eksteren ( BI ) Kantor Cabang Bank NTT TB 2010. 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2009 dan 2010. 3. Tindaklanjut temuan hasil audit interen ( Spot Audit ) TB 2010

5.

16 Juni 2011

1. Melanjutkan pembahasan agenda rapat bulan lalu tanggal 11 Mei 2011. 2. Lain-lain

6.

15 Juni 2011

1. Review rapat bulan Juni 2011 2. Laporan perkembangan kegiatan SKAI disertai tanggapan/bahasan. 3. Lain-lain

7.

22 Agustus 2011

8.

20 September 2011

1. Review rapat bulan lalu. 2. Pemeriksaan BI dilanjutkan dengan pemeriksaan manajemen. 3. Rekapan tindaklanjut hasil temuan 4. Hasil Laporan Fraud 2 (dua) pegawai bulan lalu dan tindak lanjut 1. Review rapat bulan lalu. 2. Laporan perkembangan SKAI 3. Lain–lain

9.

21 September 2011

10.

27 September 2011

1. Membahas tingkat kesehatan Bank periode Juli 2011, khusus membahas peringkat komposit bidang manajemen peringkat 3. 2. Lain-lain 1. Tanggapan terhadap tindaklanjut hasil temuan audit interen ( Spot Audit ) TB 2011. 2. Tanggapan terhadap tindaklanjut hasil temuan interen ( Spot Audit ) TB 2011. 3. Tanggapan terhadap tindaklanjut temuan BI tahun 2011. 4. Tanggapan terhadap tindaklanjut temuan hasil audit informasi tehnologi TB 2011.

Keterangan Kode Nama Peserta (1) Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M (2) Welem Nunuhitu (3) Caspar Bas, S.H *

100



√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Untuk rapat koordinasi Komite Audit dengan unit kerja Bank lainnya telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat/pembahasan, sebagai berikut: No

Tanggal

Materi

1.

07 Februari 2011

1. Laporan Perkembangan SKAI yang meliputi: a. Temuan SKAI 2010 dan tindak lanjut audit b. Tindak lanjut temuan BPK c. Perkembangan kerja KAP d. Lain–lain

2.

04 Maret 2011

1. Peninjauan rapat sebelumnya. 2. Laporan Aktivitas SKAI dan Pembahasannya. 3. Informasi pokok-pokok yang perlu mendapat perhatian khusus. 4. Lain-lain

3.

18 Maret 2011

1. Review Notulen Rapat sebelumnya. 2. Informasi kegiatan serta evaluasi kegiatan SKAI. 3. Lain-lain.

4.

11 Mei 2011

1. Evaluasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan eksteren ( BI ) Kantor Cabang Bank NTT TB 2010. 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2009 dan 2010. 3. Tindak lanjut temuan hasil audit interen (Spot Audit) TB 2010

5.

16 Juni 2011

1. Melanjutkan pembahasan agenda rapat bulan lalu tanggal 11 Mei 2011. 2. Lain-lain

6.

15 Juni 2011

1. Review rapat bulan Juni 2011 2. Laporan perkembangan kegiatan SKAI disertai tanggapan/bahasan. 3. Lain-lain

7.

22 Agustus 2011

1. Review rapat bulan lalu. 2. Pemeriksaan BI dilanjutkan dengan pemeriksaan manajemen. 3. Rekapan tindaklanjut hasil temuan 4. Hasil Laporan Fraud 2 (dua) pegawai bulan lalu dan tindaklanjut

8.

20 September 2011

1. Review rapat bulan lalu. 2. Laporan perkembangan SKAI 3. Lain –lain

9.

21 September 2011

1. Membahas tingkat kesehatan Bank periode Juli 2011, khusus membahas peringkat komposit bidang manajemen peringkat 3. 2. Lain-lain

Kode Peserta* 1 2 3 √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



101

10.

27 September 2011

1. Tanggapan terhadap tindaklanjut hasil temuan audit interen ( Spot Audit ) TB 2011. 2. Tanggapan terhadap tindaklanjut hasil temuan interen ( Spot Audit ) TB 2011. 3. Tanggapan terhadap tindaklanjut temuan BI tahun 2011. 4. Tanggapan terhadap tindaklanjut temuan hasil audit informasi tehnologi TB 2011.

√

√

√

* Keterangan Kode Nama Peserta (1) Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M (2) Welem Nunuhitu (3) Caspar Bas, S.H

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris. Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut: Jumlah Kehadiran

% Kehadiran


10

100%

Welem Nunuhitu

10

100%

Caspar Bas, S.H

10

100%

Nama

KOMITE PEMANTAU RISIKO Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja yang telah disusun pada unit kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap eksposure risiko Bank, baik operasional maupun non operasional. Komite Pemantau Risiko dibentuk bertujuan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja

102



Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota, satu orang sebagai Komisaris (Komisaris Independen) dan 2 (dua) orang lainnya adalah pihak independen. Dua orang pihak independen pada posisi anggota Komite Pemantau Risiko tersebut di atas terdiri dari : - Seorang yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan - Seorang yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut: Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Resiko Bank NTT Nama

Jabatan

Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D


Izhaak Frengky Amalo, S.H


Peter E. Jemadu, S.H, M.H


Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Tindak Lanjut Program Kerja Komite Pemantau Risiko Secara garis besar, selama tahun 2011 fokus Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko, antara lain, adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pertemuan baik internal maupun dengan Divisi Manajemen Risiko. 2. Melakukan pembahasan dan penelaahan untuk mengupayakan solusi penyelesaian agar setiap potensi risiko yang cenderung meningkat dapat dimitigasi secara baik sehingga tidak menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap operasional Bank. Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Diantara tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko yang diatur di dalam Buku Kebijakan Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank NTT adalah Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu–isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah–langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji system manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen. Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2011 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran– saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 5 (lima) kali rapat/ pertemuan.



103

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Pemantau Risiko secara internal sebanyak 5 (lima) kali rapat/pembahasan, sebagai berikut:

No

Tanggal

Materi

1.

08 Februari 2011

1. Membahas laporan profil risiko triwulan IV tahun 2010. 2. Lain-lain

2.

19 Mei 2011

1. Kinerja keuangan bank meliputi DPK, Kredit dan lain-lain. 2. Respon persaingan antar Bank di NTT 3. Masalah Risiko Opersaional 4. Tentang Akta Notaris 73 tentang perubahan AD PT Bank NTT

3.

27 Juli 2011

1. Membahas Laporan Profil Risiko Triwulan II, Juni 2011. 2. Lain-lain

4.

5 September 2011

1. Tingkat kesehatan periode 2011 2. Persiapan RBB 2012. 3. Ratio pertumbuhan ATMR 4. Performance indicator Komitmen Pembagian Bonus 5. Ketergantungan kepada deposan inti.

5.

11 Novermber 2011

Membahas Laporan profil Risiko triwulan III Tahun 2011

Kode Peserta* 1

2

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

* Keterangan Kode Nama Peserta (1) Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D (2) Izhaak Frengky Amalo, S.H (3) Peter E. Jemadu, S.H, M.H

Untuk rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dengan unit kerja Bank lainnya telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali rapat/pembahasan, sebagai berikut: No

Tanggal

Materi

1.

08 Februari 2011

1. Membahas laporan profil risiko triwulan IV tahun 2010. 2. Lain-lain

2.

19 Mei 2011

3.

27 Juli 2011

1. Kinerja keuangan bank meliputi DPK, Kredit dan lain-lain. 2. Respon persaingan antar Bank di NTT 3. Masalah Risiko Opersaional 4. Tentang Akta Notaris 73 tentang perubahan AD PT Bank NTT 1. Membahas Laporan Profil Risiko Triwulan II, Juni 2011. 2. Lain-lain

4.

5 September 2011

1. Tingkat kesehatan periode 2011 2. Persiapan RBB 2012. 3. Ratio pertumbuhan ATMR 4. Performance indicator Komitmen Pembagian Bonus 5. Ketergantungan kepada deposan inti.

5.

11 Novermber 2011

Membahas Laporan profil Risiko triwulan III Tahun 2011

Keterangan Kode Nama Peserta (1) Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D (2) Izhaak Frengky Amalo, S.H (3) Peter E. Jemadu, S.H, M.H

104



Kode Peserta*

1

2

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris. Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama

Jumlah Kehadiran

% Kehadiran


5

100%

Izhaak Frengky Amalo, S.H

5

100%

Peter E. Jemadu, S.H, M.H

5

100%

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Struktur, Keanggotaan, Keahlihan, dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT telah dibentuk sejak tanggal 02 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 03 Tahun 2008, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 135 Tahun 2009 tentang Pengakatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank, Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi. Sampai dengan akhir tahun 2011 Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota masing–masing 1 (satu) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang mernbawahi unit kerja Sumber Daya Manusia, dengan susunan dan komposisi keanggotaan sebagai berikut: Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT Nama

Jabatan




Anggota (Komisaris Independen)

Fredrik. T Makatita

Anggota (Kepala Divisi SDM)

Seluruh kanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance Bank NTT dan peraturan, ketentuan terkait lainnya.



105

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saharn dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi. 1. Terkait dengan bidang Remunerasi: a. Melakukan evaluasi terhadap remunerasi.

kebijakan

b. Memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: - Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. - Kebijakan remumerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. Tertkait dengan bidang Nominasi: a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris

Tindak Lanjut Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Secara garis besar, selama tahun 2011 fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Norninasi antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Menampung usulan Nama calon Anggota Komisaris

yang masa jabatannya akan berakhir tanggal 4 Februari 2012, dari unsur pemegang saham terbesar kelompok saham – saham kecil maupun nama – nama yang diusulkan oleh Direksi dan Komisaris.

2. Memberikan rekomendasi calon Anggota Komisaris

Bank yang masa jabatannya akan berakhir tanggal 4 Februari 2012.

3. Pembahasan mekanisme pengangkatan calon anggota komisaris.

Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank NTT dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, selama tahun 2011 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran - saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 1 (satu) kali rapat/ pertemuan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi secara internal sebanyak 1 (satu) kali rapat/ pembahasan, sebagai berikut: No

Tanggal

1.

Materi

18 Juli 2011

Rekomendasi Asuransi Jabatan Pengurus

*

Keterangan Kode Nama Peserta (1) Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M (2) Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D (3) Fredrik. T Makatita

106



1

Kode Peserta* 2 3

√

√

√

Untuk rapat koordinasi, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pertemuan/rapat dengan dengan Dewan Komisaris yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali rapat/pembahasan, sebagai berikut: No 1.

Tanggal

Kode Peserta*

Materi

18 Juli 2011

Rekomendasi Asuransi Jabatan Pengurus

1

2

3

√

√

√

* Keterangan Kode Nama Peserta (1) Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M (2) Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D (3) Fredrik. T Makatita

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi rnusyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan. Tingkat kehadiran masing–masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut: Nama

Jumlah Kehadiran

% Kehadiran


1

100%


1

100%

Fredrik. T Makatita

1

100%

KOMITE - KOMITE YANG DIMILIKI OLEH BANK Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi membentuk komite–komite eksekutif pada aktivitas khusus atau bidang tertentu yang berfungsi membantu dalam pelaksanaan tugasnya anggota Komite terdiri dari Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang terkait, dan dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Komite bertindak secara independen.

tuntutan kepuasan nasabah dan pasar. 3.

Komite Manajemen Risiko Komite manajemen risiko bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva dalam berbagai macam kegiatan perbankan yang mengandung tingkat risiko termasuk untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit-unit bisnis, perseroan, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan pengendalian risiko dan memonitor dampak dari implementasi kebijakan dan strategi terhadap parameter risiko tertentu secara berkala.

4.

Komite ALCO Komite ALCO bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk pengelolaan aktiva dan kewajiban perseroan dengan memperhitungkan risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi likuiditas, serta mematuhi ketentuan Bank Indonesia, melakukan fungsi Asset and Liabilities Management (ALMA) yang dapat meliputi liquidity management, forex management, earning and investment management dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek

Komite–komite yang dimiliki Bank sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut: 1.

2.

Komite Sumber Daya Manusia. Komite sumber daya manusia bertugas dan bertanggungiawab untuk menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia serta budaya kerja yang berkualitas, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha. Komite Teknologi informasi Komite teknologi informasi berfungsi untuk mengelola risiko operasional yang berhubungan dengan teknologi (risiko teknologi) rnelalui rumusan dan penetapan kebijakan/strategi pengembangan secara pengelolaan sistem teknologi informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan unit–unit dan menyesuaikan dengan



107

indicator–indicator ekonomi dan dampaknya kepada posisi Bank, menghitung cost of fund, menetapkan base lending rate dan bunga giro, tabungan dan deposito serta menetapkan internal funds transfer price.

2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsipprinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

Komite Kebijakan Perkreditan Komite kebijakan perkreditan bertanggung jawab dalam menetapkan usulan kebijakan, sistern manajemen dan prosedur kredit, menetapkan besarnya kredit risk premium per produk dan sektor serta menetapkan batas tinggi tarif bunga kredit, menetapkan portofolio/ exposure/sectoral limit untuk masing–masing industri dan menetapkan alat pengukuran dan pengendalian risiko kredit dan batasan– batasannya.

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.

Dalam rangka menjaga kepentingan pemegang saham, Bank NTT senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku (Code of Conduct ) yang wajib dipatuhi oleh segenap jajaran Direksi, Komisaris, Karyawan maupun para pihak yang terkait kerjasama dengan Bank NTT. Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku telah mengatur hal–hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan. Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2011. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Dalam Good Corporate Governance, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Disamping kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap .Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang–undangan lainnya yang berlaku, Direktur Kepatuhan Bank NTT juga melakukan penelitian atau pengujian terhadap rencana rancangan kebijakan Bank. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pasal 10, menyebutkan bahwa Direktur Kepatuhan bertugas dan bertangggung jawab sekurang – kurangnya untuk : 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya

108

Budaya Kepatuhan Bank;



4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah–langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang–undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati–hatian dan tata kelola perusahaan yang sehat, antara lain: 1. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama dan Bank Indonesia yang disampaikan secara berkala dan tepat waktu (semesteran) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 2. Direktur Kepatuhan telah menetapkan, langkah– langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. 3. Selain poin (1) dan (2) di atas, beberapa faktor pendukung kepatuhan Bank terhadap ketentuan diantaranya: a. Rasio Kecukupan Modal (CAR) per 31 Desember 2011 adalah sebesar 20,89 % melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. b. Rasio Kredit Bermasalah (NPL) per 31 Desember 2011 adalah sebesar 0,28 % untuk NPL Netto dan 1,20 % untuk NPL gross

c. Kwajiban Giro Wajib Minimum (GWM) primer adalah 8,05% (Rupiah) dan 0 % (Valas) dan GWM sekunder adalah 3,23 %. d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tidak ada pinjaman kepada pihak terkait maupun tidak terkait baik perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan BMPK. e. Tingkat Kesehatan Bank mempunyai predikat Sehat dengan Peringkat Komposit 2 (dua) dan berdasarkan pedoman intern Bank Nilai PK 2 (dua) telah dikonversikan menjadi Nilai 83, 36% dengan peringkat sehat. 4. Manajemen Bank telah melakukan pengkinian dan sosialisasi terhadap kebijakan dan ketentuan baru kepada pejabat dan petugas pelaksana dalam. jajaran organisasi Bank sebagai salah satu strategi mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank. Meskipun demikian masih terdapat hal–hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman disiplin karyawan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal dan sistem kontrol atas implementasi terhadap peraturan yang berlaku, sehingga perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik–praktik prinsip Good Corporate Governanance dan praktik kepatuhan benar–benar melekat dalam kegiatan kerja sehari–hari. Unit Kerja Dibawah Direktur Kepatuhan. Untuk melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kualitas Pelayanan. Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kualitas Pelayanan, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Divisi Kepatuhan a. Melaksanakan, memonitor dan mengendalikan kegiatan nasabah melalui laporan internal, profil transaksi dan rekening nasabah. b. Memonitor transaksi keuangan tunai transaksi keuangan yang mencurigakan.

dan

c. Melakukan penyempurnaan sistem untuk mendukung program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris (APU dan PPT). d. Melakukan pengujian dan penelitian aspek kepatuhan sehubungan dengan rencana produk/ jasa serta memberikan dukungan/solusi untuk percepatan target kinerja unit bisnis dan unit – unit kerja terkait. e. Melakukan pengujian dan penelitian aspek kepatuhan sehubungan dengan rancangan kebijakan yang akan diputuskan oleh Direksi.

f. Menyampaikan laporan atau kepada Direktur kepatuhan. g. Bertangungjawab pelaksanaan GCG

terhadap

rekomendasi internalisasi

h. Mereview kebijakan internal yang ada dibandingkan dengan perkembangan peraturan yang berlaku. 2. Divisi Manajemen Risiko a. Mengelola kebijakan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya. b. Mengelola strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi serta memantau pelaksanaannya. c. Mengembangkan pengukuran risiko.

metode

dan

modul

d. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) e. Mengembangkan perangkat aplikasi pengukuran dan pengendalian risiko f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk atau aktivitas baru serta mendukung/memberikan solusi untuk percepatan target kinerja unit bisnis dan unit kerja terkait lainnya. g. Melakukan pengukuran, analisa risiko kredit, pemantauan dan pengendalian, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank. h. Merekomendasikan langkah – langkah taktis dan strategis untuk mitigasi risiko kepada satuan kerja operasional dan atau kepada Komite Manajemen Risiko. i. Meningkatkan kompetensi pengurus dan pejabat Bank dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko. 3. Divisi Kualitas Pelayanan a. Mengukur kualitas pelayanan secara berkala. b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengukuran Kualitas Pelayanan yang telah dilakukan terhadap seluruh jaringan pelayanan Bank, baik dikantor Pusat maupun masing – masing kantor Cabang. c. Mengkoordinir, mengarahkan dan atau melaksanakan implementasi Standar Layanan Bank di seluruh jaringan pelayanan Bank, baik dikantor Pusat maupun masing – masing kantor Cabang.



109

d. Merekomendasikan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga bank dapat mencapai tingkat kualitas pelayanan yang tinggi. Penyesuaian Dengan Peraturan Yang Ada Sepanjang tahun 2011 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang– undangan yang berlaku, standar–standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas unit kerja operasional dan non operasional. Namun masih terdapat hal–hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai terhadap ketentuan dan peraturan internal Bank maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik–praktik prinsip Good Corporate Governance dan praktik kepatuhan benar–benar melekat dalam kegiatan kerja sehari–hari Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati–hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik serta berkurangnya non complience issue dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis. Kewajiban Penerapan APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) adalah salah satu upaya Bank NTT dalam menerapkan prinsip kehati–hatian. Pelaksanaan program APU dan PPT dilakukan di Kantor Pusat, kantor Cabang Bank dan Cabang Pembantu Bank NTT. Dikantor Pusat Bank, pelaksanaan program APU dan PPT dibawah koordinasi Divisi Kepatuhan, yaitu untuk Kantor Cabang dilakukan oleh manajer operasional/ asisten manajer operasional, CS dan teller. Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penerapan APU dan PPT, Bank telah melakukan penerapan APU dan PPT sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

110



yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Bank NTT selama tahun 2011 juga telah melakukan beberapa pencapaian dan aktivitas lanjutan yang telah diprogram pada tahun sebelumnya antara lain:

1. Pelaksanaan dan penerapan BPP Anti Pencucian

Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Direksi Bank Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010, kepada seluruh kantor Bank NTT.

2. Penyempurnaan sistem PMN didalam Sistem Bank

NTT dengan menambah 3 (tiga) menu baru untuk pemantauan transaksi, yaitu: a. STR (Suspecious transaction)/transaksi mencurigakan. b. CTR (Cash transaction report)/transaksi keuangan tunai. c. WIC (Walk In Customer).

3.

Melakukan Sosialisasi Pedoman Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

4.

Melakukan rencana pengkinian data dan realisasi pengkinian data sesuai dengan Pedoman Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, diatur bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. Untuk memastikan bahwa Bank telah melaksanakan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur kerja internal (Buku Pedoman Perusahaan/BPP) yang menjadi pedoman kegiatan operasional. Dengan telah dijalankannya prosedur kerja tersebut dengan baik dapat memberi nilai tambah ( value added) bagi Bank, sehingga dengan demikian Direksi dan Dewan Komisaris yakin bahwa sistem pengendalian intern telah di implementasikan dengan baik. Peraturan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis risiko berdasarkan BPP Pengawasan Berbasis Risiko yang disusun dengan mengacu kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Pedoman Audit Internal (PAI) yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Nomor: 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 tentang Pedoman Audit Internal (PAI).

Dalam pelaksanaan tugasnya, penerapan audit intern dijalankan oleh satuan kerja khusus yang membidangi audit intern, yang melaporkan dan bertanggung jawab terkait hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Satuan kerja yang membidangi pelaksanaan audit intern di Bank NTT dilakukan oleh Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Berdasarkan Struktur Organisasi Bank NTT, Divisi SKAI berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama. Tugas dan Tanggungjawab SKAI 1. Menyusun rencana audit tahunan berdasarkan risiko serta melaporkan realisasinya setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 2. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi audit dari rencana tahunan kepada Direktur Utama`dan Dewan Komisaris. 3. Melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. 4. Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. 5. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaporkan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit serta atas setiap permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Bank Indonesia. 6. Mengajukan Anggaran Tahunan untuk tahun yang akan datang serta melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester. 7. Menyusun (mereview) kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya Laporan Audit Internal Sesuai dengan program kerja audit tahunan tahun 2011 , selama tahun buku 2011 SKAI telah melakukan Audit Bidang Operasional terhadap 13 (tiga belas) auditee dan Audit Bidang Perkreditan terhadap 13 (tiga belas) auditee dengan sasaran utama ialah Efektif, Efisien dan Ekonomis serta Compliance (Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku). Hasil pemeriksaan meliputi antara lain, sebagai berikut : 1. Pemeriksaan yang dilakukan SKAI meliputi bidang perkreditan, operasional, BI–RTGS dan Informasi Teknologi di kantor cabang Bank NTT. 2. Kecukupan dan Efektivitas Struktur Pengendalian Intern secara umum dinilai cukup baik, namun

masih terdapat beberapa kelemahan dan diperlukan pembinaan lebih lanjut. 3. Kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa perbedaan dalam penafsiran sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut. 4. Penerapan terhadap prinsip ke hati-hatian dibidang perkreditan telah dilaksanakan dengan baik, namun kemampuan analis kredit dalam menganalisa aspek administrasi kredit dan aspek legal dokumen kredit dari debitur masih perlu ditingkatkan. 5. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang cukup memadai. Bank terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengendalian intern agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Penanganan Kasus Yang Berpotensi Merugikan Bank Setiap pegawai Bank NTT tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan yang berlaku atau melakukan perbuatan yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Bank juga mendorong agar setiap pegawai menyampaikan laporan jika terjadi kasus (setiap permasalahan yang terjadi di Bank NTT yang kemungkinan dapat menimbulkan tuntutan dari pihak ketiga dan /atau menimbulkan kerugian bagi Bank namun tidak terbatas pada permasalahan yang berhubungan dengan sistem transaksi perbankan). Setiap pegawai Bank NTT wajib menginformasikan secara lisan kepada atasannya / Pemimpin Unit Kerja dan pegawai juga dapat langsung menyampaikan informasi tersebut secara tertulis langsung kepada Direktur Kepatuhan cq. Divisi Kepatuhan dengan tembusan kepada SKAI. Informasi atau ringkasan laporan kejadian tersebut disampaikan selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Temuan dan pelaporan kasus, Tindak Lanjut Laporan Final, Penghapusan dan Pembukuan Kerugian, Monitoring Perkembangan Proses Hukum serta Monitoring dan Data Base Kasus. Bank akan melindungi identitas pegawai yang telah melaporkan adanya tindakan atau potensi terjadinya kasus. Bank memberikan sanksi terhadap pegawai apabila terdapat pelanggaran/kesalahan dan/atau keterlibatan pegawai unit kerja, dan memberikan penghargaan terhadap pegawai unit kerja yang berhasil mencegah terjadinya kasus.



111

Pengembangan Audit Internal Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank NTT telah melakukan pemutakhiran Internal Audit Charter (Audit Charter) Bank NTT dan telah disahkan oleh Direktur Utama Bank NTT dan disetujui oleh oleh Komisaris Utama Bank NTT pada tanggal 23 Desember 2011, Internal Audit Charter (Audit Charter) ini memuat visi dan misi, tujuan, ruang lingkup kegiatan, independensi dan obyektifitas, tugas pokok, wewenang, tanggung jawab SKAI kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendukung efektifitas internal audit. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah mengacu pada Audit Charter, dan untuk Tugas Satuan Kerja Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Melakukan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank NTT, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya (risk based). 2. Melakukan audit terhadap hal-hal diluar rencana yang dimaksud pada butir 1 atas dasar permintaan pihak internal maupun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif Divisi SKAI yang disetujui oleh Direktur Utama Bank. 3. Melakukan audit sesuai permintaan Direksi, Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang mengandung indikasi fraud. 4. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank NTT untuk memberikan nilai tambah (value added) sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Divisi SKAI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Salah satu keputusan RUPS 2011, antara lain memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank NTT tahun 2011. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit. Berdasarkan persetujuan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Bank NTT untuk tahun buku 2011. Penunjukan KAP Drs. J.Tanzil & Rekan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP

112



tersebut merupakan entitas yang terdaftar di Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK, tidak memberikan jasa lain kepada Bank NTT pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank NTT lebih dari 5 (lima) tahun berturutturut. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT Tahun Buku 2011 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan tanggal 16 Maret 2012 dengan mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Organisasi Manajemen Risiko Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank NTT dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Keptuhan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risikio yang bertanggung jawab kepada Direksi, Bank juga membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. KMR beranggotakan Direksi dan Divisi-Divisi yang ada di Bank. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko diatur di dalam Suatu Keputusan Direksi tentang Komite Manajemen Risiko yang bersifat keanggotaan tetap dan tidak tetap sesuai kebutuhan Bank.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagaimana diatur didalam SK Direksi Nomor: 58 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009, adalah sebagai berikut: Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank NTT Nama

Jabatan

Direktur Utama

Ketua merangkap Anggota

Direksi

Anggota

Kepala Divisi Manajemen Risiko

Sekretaris

Seluruh Kepala Divisi

Anggota

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Sebagai lembaga yang berfungsi memberikan rekomendari kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko bertangung jawab membantu Direksi dalam: a. Menyusun kebijakan, strategi dan Pedoman penerapan manajemen risiko; b. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukannya. c. Menetapkan hal – hal yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Komite Manajemen Risiko melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab terhadap pelaksanaan harian manajemen risiko Bank, berdasarkan strategi manajemen risiko yang telah dimintakan persetujuan kepada Direksi. 2. Sebagai lembaga yang berfungsi membantu Direksi, Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk: a. Menjelaskan kepada Direksi mengenai Eksposur risiko yang berpengaruh terhadap modal. b. Melaksanakan strategi manajemen risiko global Bank yang telah mendapat persetujuan dari Direksi secara konsisten. c. Menghitung potensi kerugian finansial akibat risiko-risiko yang ada, dan menghitung besarnya nilai modal yang harus disediakan untuk menutup kerugian tersebut. d. Membangun sistem pengendalian risiko yang handal. e. Menetapkan limit risiko untuk setiap eksposur, per group dan per individu nasabah, per aktivitas bisnis dan per produk bank. f. Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko agar tetap, sesuai dengan ketentuan. g. Memantau pelaksanaan dan kinerja kontrol intern.

h. i. j. k.

Melaporkan kondisi risiko dan perubahanperubahannya secara rutin kepada Direksi. Mengendalikan perencanaan dan investasi jangka panjang bank dengan tetap memperhatikan kebijakan manajemen risiko. Menempatkan unit pengelola risiko di setiap unit bisnis, agar fungsi pengendalian risiko bersifat aktif. Pengelolaan Capital at Risk.

Sepanjang tahun 2011 Komite Manajemen Risiko belum mengadakan rapat/pertemuan guna membahas hal -hal terkait dengan pemantauan dan pengendalian risiko Bank. Laporan Profit Risiko Trend laporan profil risiko Bank sepanjang tahun 2011 relatif stabil dengan peringkat risiko inheren Moderat dan sistem pengendalian intern pada posisi Fair, sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah Moderate. Dari 8 (delapan) risiko inheren yang terdapat didalam laporan profil risiko Bank yang patut untuk mendapat perhatian adalah, sebagai berikut: 1. Risiko kredit dengan peringkat risiko Moderate. a. Terjadi pada aktivitas perkreditan yang disalurkan Bank masih terkonsentrasi pada sektor tertentu yaitu pada kredit konsumtif. b. Tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan untuk kredit produktif sangat tinggi, karena Sumber Daya Manusia bank khususnya analis kredit serta penagihan terhadap kredit berjalan masih kurang baik. c. Non Performing Loan Kredit Mikro cukup tinggi dikarenakan lemahnya analisa debitur, monitoring dan pemasarannya.



113

2. Risiko likuiditas dengan peringkat risiko Moderate. a. Adanya kecenderungan penurunan gap antara dana yang jatuh tempo 1 bulan dan kredit jatuh tempo 1 bulan.

b. Kualitas Aktiva Produktif yang memburuk akan

meningkatkan tingkat event risiko likuiditas yang disebabkan karena kegagalan kredit. Bank telah berupaya melakukan penagihan kredit hapus buku untuk memperbaiki event risiko likuiditas dimaksud serta menjaga kualitas kredit berada pada performing loan yang rendah.

c. Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian

adalah ratio tenor kredit yaitu perbandingan maksimum kredit dengan sisa jangka waktu di atas 1 (satu) tahun terhadap sumber dana yang dimiliki dengan sisa jangka waktu di atas 1 (satu) tahun, karena hal ini akan mempengaruhi likuidtas Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo.

d. Pada aktivitas perkreditan penilaian dilakukan

pada rasio kemampuan likuiditas Bank yang terdiri dan’ SBI, Giro bank lain dan Money Market Line dalam mengcover komitmen kepada debitur.

e. Pada aktivitas treasury dan investasi, penilaian

pada rasio maturity mismatch 1 (satu) bulan yang masih bernilai negatif, dan rasio LDR yang mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Peningkatan LDR ini disebabkan oleh pertumbuhan kredit. Hingga saat ini simpanan dana pihak ketiga Bank NTT masih didominasi oleh dana Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Giro maupun Deposito yaitu. sebesar 50,93 Pada aktivitas pendanaan konsentrasi jangka waktu kewajiban jatuh tempo 1 (satu) bulan mendekati total sumber dana, dan hal lain yang cukup mempengaruhi adalah ketergantungan pada dana Deposan Intl yang menjadikan posisi likuiditas Bank secara konsolidasi menjadi rentan/sensitif terhadap perubahan kondisi eksternal.

114



3. Risiko Operasional dengan peringkat Moderat to High. a. Operasional Loss, diakibatkan adanya kegagalan sistem untuk aktivitas perkreditan dan human error penggunaan teknologi & informasi, serta administrasi BO dalam rangka pendanaan dan instrumen Utang. Kerugian akibat stratgic failure untuk TSI dan SIM system aplikasi Manajemen Risiko, LOS, dan MIS yang belum digunakan secara efektif. Pada bidang treasury adanya hambatan operasional khususnya sistem BI-SSSS, BI-RTGS dan SKBDN. b. Risk Control System, terdapat kelemahan yaitu beberapa Standard Operasional Prosedur yang mengatur kegiatan operasional Bank belum seluruhnya dilakukan pemutakhiran sesuai kompleksitas usaha dan belum disosialisasikan kepada unit-unit kerja. 4. Risiko strategik dengan peringkat Moderate. Kondisi ini disebabkan oleh faktor kesesuaian kebijakan Bank dengan pelaksanaannya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja yang secara umum belum mencapai kondisi yang diharapkan. 5. Risiko Kepatuhan dengan peringkat Moderat to High. a. Adanya temuan pemeriksa intern untuk tahun 2010 yang belum selesai ditindaklanjuti atau baru ditindaklanjuti sebanyak 92,98% dan untuk tahun buku 2011 telah diselesaikan sebanyak 75,32%. b. Berkaitan dengan opini Kepatuhan masih terdapat beberapa pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal di bidang Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi & Teknologi, Operasional dan Akuntansi dan UMKM & Konsumer, serta pelaporan.

Dibawah ini terdapat perbandingan Trend laporan profil risiko Bank untuk periode Desember 2010 dan 2011 Periode IV/Desember 2010 No

Jenis Risiko

Risiko Inheren

Sistem Pengendalian Risiko

Periode IV/Desember 2011

Risiko Komposit

Risiko Inheren

Sistem Pengendalian Risiko

Risiko Komposit

1.

Risiko Kredit

Moderat

Weak to Acceptable

Acceptable

Moderate

Fair

Moderate

2.

Risiko Pasar

Low to Moderate

Acceptable

Weak to Acceptable

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

3.

Risiko Liquiditas

Low to Moderate

Weak

Acceptable

Moderate

Fair

Moderate

4.

Risiko Opersional

Moderate

Weak

Weak to Acceptable

Moderate

Marginal

Moderat to High

5.

Risiko Hukum

Low to Mederate

Weak to Acceptable

Acceptable

Low to Moderate

Fair

Low to Moderate

6.

Risiko Reputasi

Moderate

Acceptable

Acceptable

Low to Moderate

Fair

Low to Moderate

7.

Risiko Strategik

Moderate to High

Weak to Acceptable

Weak to Acceptable

Moderat to High

Fair

Moderat to High

8.

Risiko Kepatuhan

Low to Moderate

Weak to Acceptable

Weak to Acceptable

Moderate

Marginal

Moderat to High

Acceptable

Moderate

Fair

Moderate

Peringkat Risiko Keseluruhan

Moderate

Acceptable

Pengelolaan Risiko Sepanjang tahun 2011 Bank telah melakukan upaya dan melakukan evaluasi yang cukup dalam mengelola risiko yang dihadapi. Upaya pengelolaan risiko tersebut dilakukan dalam bentuk: 1. Melakukan perhitungan likuiditas secara harian untuk menghitung rasio likuiditas dan menyampaikan kepada Direksi, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah untuk mencari sumber dana jangka panjang untuk meningkatkan likuiditas Bank dan dalam upaya merubah komposisi dana pihak ketiga. 2. Memonitoring dan mengidentifikasi risiko terhadap portfolio kredit yang diberikan setiap bulannya serta memberikan laporan secara rutin kepada Direksi. 3. Melakukan kajian terhadap fasilitas (produk dan

aktivitas baru) dan melaporkan hasil kajian tersebut kepada Direksi serta melakukan pemantauan sesuai dengan maksimum fasilitas yang diberikan dan memperhatikan jangka waktu dalam memitigasi risiko pasar. 4. Menetapkan limit dan toleransi risiko pada setiap aktivitas fungsional dengan memperhatikan risk appetite Bank agar setiap unit dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mempertimbangkan kemampuan permodalan Bank serta risiko yang mungkin dihadapi. 5. Melakukan evaluasi terhadap proses manajemen risiko secara triwulan yang dikomunikasikan kepada masing – masing Direksi, Dewan Komisaris serta setiap Divisi melalui Laporan Profil Risiko guna dijadikan salah satu dasar dalam melakukan analisis, review dan pengambilan keputusan. 6. Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur



115

produk simpanan yang bertujuan untuk memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan produk simpanan sehingga di harapkan dapat meminimalisir risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi dalam pengelolaan produk Bank. Hasil dari evaluasi dipergunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan sistem pengelolaan risiko yang ada. Keberhasilan pengelolaan risiko menuntut adanya sistem pengendalian internal yang mampu memberikan peringatan dini terhadap tingkat risiko yang tidak bisa ditolerir di setiap aspek bisnis Bank dan selanjutnya memformulasi langkah-langkah untuk mitigasi risikorisiko tersebut. Proses Manajemen Risiko Sampai dengan tahun 2011 tahapan-tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT terkait dengan Sistem Pengendalian Risiko antara lain : 1. Budaya risiko bagi petugas/pejabat yang mengelola exposure risiko (aktivitas perkreditan, treasury), seperti kepedulian terhadap risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank. 2. Mengkampanyekan budaya risiko untuk seluruh jenjang pegawai. 3. Sosialisasi Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan Laporan Profil Risiko pada pertemuan intern SKAI, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan Internal Kontrol bagaimana melakukan audit berbasis risiko dan memberikan tanggapan dalam Profil Risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 4. Menyiapkan kuesioner bagi Dewan Komisaris, Direksi serta jajaran Pejabat Eksekutif Bank NTT terkait dengan penilaian Sisitem Pengendalian Risiko (SPR) dalam profil risiko. 5. Melakukan review BPP mengenai Manajemen Risiko dan BPP Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi sesuai dengan PBI Nomor : 11/25/PBI/2009 mengenai Manajemen Risiko. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris belum memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggungjawabnya, antara lain melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank NTT serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan

116



kebijakan Manajemen Risiko. Direksi sudah memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup mampu secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank. Sistem pengendalian intern yang memadai telah diterapkan secara menyeluruh. Kecukupan kebijakan dan prosedur yang digunakan tersebut telah dipastikan dalam bentuk dilakukannya review dan pengujian terhadap kebijakan dan produk Bank. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Identifikasi risiko dilakukan Bank dengan melakukan kajian dan review terhadap setiap produk Bank guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi dikemudian hari. Pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan dalam bentuk risk self assesment disetiap kantor cabang yang selanjutnya disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko secara manual, sebagai bahan monitoring seluruh cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko, selanjutnya hasil monitoring risk self assesment tersebut dianalisa dan dibuat laporan oleh Divisi Manajemen Risiko secara triwulanan dan menyampaikan laporan tersebut ke Unit kerja terkait, Direksi dan Komisaris termasuk kepada pihak eksternal terkait lainnya seperti Bank Indonesia. Bank telah memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko namun belum memiliki sistim informasi manejemen risiko.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR. Bank sangat berhati-hati dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait, sehingga porsi kredit kepada pihak terkait dalam total kredit yang diberikan Bank relatif sedikit. Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dilakukan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/ PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/ PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis serta jelas dan secara berkala melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2011, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal BMPK dimaksud di atas secara konsekwen dan tepat waktu. Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank NTT selama tahun 2011: Jumlah No

Penyediaan Dana

Debitur

Nominal (jutaan Rp.)

1.

Kepada Pihak Terkait

81

9.755

2.

Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group

25 1 24

251.361 2.500 253.861

RENCANA STRATEGIS BANK Rencana Jangka Pendek Tahun 2011 Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2011 adalah : 1. Potensi stabilnya suku bunga, volatilitas nilai tukar dan gejolak perubahan harga minyak; 2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit; 3. Potensi meningkatnya kredit bermasalah; 4. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat. Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi Bank NTT jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada: 1. Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit secara selektif pada sektor produktif dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumer. 2. Pertumbuhan Dana Pihak ketiga (DPK) difokuskan pada dana non Pemda. 3. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan. 4. Meningkatkan kemampuan atau kualitas pegawai dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktifitas dan integritas Sumber Daya Manusia. 5. Memperhatikan tingkat produktifitas dengan memperbaiki rasio pendapatan dan biaya. 6. Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (collection and recovery). 7. Penyempurnaan organisasi dan manual internal perusahaan yang berhubungan dengan produk dan organisasi. 8. Implementasi GCG 9. Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan



117

d. Menekan tingkat risiko operasional usaha Bank melalui perbaikan proses kerja, review BPP/SOP dan meninjau kembali kebijakan manajemen.

Rencana Jangka Menengah Tahun 2011 1. Finansial a. Meningkatkan pertumbuhan aset 25% b. Meningkatkan Ketiga15%

Pertumbuhan

Dana

Pihak

c. Meningkatkan pertumbuhan kredit sebesar

32 %

d. Mengendalikan risiko kredit mempertahankan NPL ≤ 2 %

dengan

e. Memelihara kecukupan modal bank dengan rasio CAR > 12% f. Meningkatkan Pencapaian hasil ( return) dengan rasio ROE 20% dan ROA 2% g. Meningkatkan spread hasil bunga dengan rasio NIM normatif 9% h. Pengendalian biaya dalam rangka efisiensi, rasio BOPO rata -rata 75% i. Meningkatkan kontribusi pendapatan fee based income terhadap total pendapatan operasional 5% j. Menjaga LDR pada rasio sebesar 78% - 100% 2. Nasabah a. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah :

f. Merespon terhadap setiap ketentuan baru yang dikeluarkan oleh regulator sehingga sistem operasional bank selalu memenuhi regulasi yang berlaku. g. Pertumbuhan kredit diarahkan pada portfolio kredit dengan ATMR rendah. 4. Organisasi a. Menjadikan organisasi yang fleksibel dalam merespon keinginan pasar dan perubahan lingkungan dengan didukung oleh sistem kerja dan teknologi informasi yang mengacu pada GCG. b. Memiliki budaya kerja yang unggul dan budaya pengelolaan risiko yang kompeten serta berkualitas dalam pelayanan. 5. Karyawan a. Melakukan revitalisasi manajemen SDM Bank NTT mencakup pengukuran kinerja/goal setting. b. Menyusun strategi obyektivitas dan key performance indicator yang sesuai bagi setiap level dan setiap individu.

• Penyesuaian tingkat suku bunga giro dan deposito bagi Prime customer khususnya pemerintah daerah yang up to date.

c. Mendisain kompetensi model dan memberikan rekomendasi untuk system assessment kompetensi.

• Meningkatkan intensitas dan kualitas pertemuan dengan prime customer (prime customer gathering) diseluruh cabang.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

b. Menjadikan Bank sebagai pilihan masyarakat dalam transaksi perbankan.

utama

c. Mengajak nasabah turut mempromosikan produk dan jasa layanan perbankan Bank NTT. d. Meningkatkan rasio cross selling produk Bank NTT e. Meningkatkan program pemasaran produk dan jasa Bank. 3. Internal a. Meningkatkan nasabah.

kualitas

standar

pelayanan

b. Tingkat pertumbuhan yang berimbang. c. Meningkatkan kecepatan proses operasional banking diseluruh jaringan kantor Bank.

118

e. Melakukan sistem audit secara terencana dan selalu melakukan folow up atas hasil setiap temuan yang ada.



Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para Stakeholders termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia dan para Stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Bentuk-bentuk penyampaian informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, adalah sebagai berikut: 1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

2. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu. 3. Bank telah menyampaikan Laporan GCG tahun 2010 kepada Bank Indonesia, pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan disajikan pada Home Page Bank NTT. 4. Bank telah menyusun Buku Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) termasuk melakukan implementasi kepada seluruh Cabang dan Cabang Pembantu. 5. Penyempurnaan sistem PMN didalam Sistem Bank Vision Bank NTT dengan menambah 3 (tiga) menu baru untuk pemantauan transaksi. 6. Bank telah melakukan sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang. 7. Bank melakukan pengkinian data nasabah. KEPEMILIKAN SAHAM DAN SHARES OPTION Untuk periode sampai dengan Per 31 Desember 2011, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi NTT. Selama periode tahun pelaporan 2011 Bank NTT tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

No 1.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll)

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI. a. Hubungan Keuangan • Komisaris Utama PT Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT. • Anggota Dewan Komisaris PT Bank NTT merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank. • Seluruh anggota Direksi PT Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank. b. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank NTT tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetaplainnya, antara lain tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2011 sebesar Rp.19.341.878.102,sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2011 sebesar Rp. 1.069.959.529 ,- sebagaimana tabel berikut: Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Org 3

Nominal (Rp) 6.492.260.702

Direksi Org

Nominal (Rp)

4


12.849.617.400


119

2.

Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

3

413.922.312

4

656.037.217

1. Dapat Dimiliki 2. Tidak dapat dimiliki

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut: (satuan orang) Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)

Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris

Di atas Rp 2 miliar

4

3


-

-


-

-


-

-

*) diterima secara tunai PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bahwa yang di maksud dengan internal fraud adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah). Sepanjang tahun 2011 permasalahan penyimpangan internal yang dilakukan oleh pengurus/ pegawai/

pegawai tidak tetap dengan total kerugian/ penyimpangan yang telah dilakukan lebih dari Rp. 100 juta adalah berjumlah 2 (dua) orang. Penyimpangan / kecurangan Internal yang dilakukan oleh Pegawai dalam bentuk perbuatan (fraud) berupa penarikan sejumlah rekening nasabah tanpa hak, dengan total kerugian Bank mencapai Rp. 222,700,700,- total kerugian tersebut belum diselesaikan oleh pegawai yang bersangkutan dan Bank telah memberikan sanksi berupa pemberhentian kepada yang bersangkutan dari Jabatannya.

Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Internal Fraud dalam 1 tahun

Total Fraud Telah diselesaikan

120


Pengurus

Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

Tahun sebelumnya

Tahun Berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun Berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun Berjalan

-

-

3

2

-

-

-

3

2


-

Dalam proses penyelesaian di internal Bank

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaiannya

-

-

-

-

-

-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

-

-

-

-

-

-

PERMASALAHAN HUKUM Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2011 adalah sebagai berikut : Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/upaya perdamaian Dalam proses penyelesaian Total

Jumlah PHI

Perdata

Pidana

1

-

1

-

1

-

1

1 1

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSR) Permasalahan hukum yang terjadi terkait denga perkara- perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah: 1. Pemberhentian dengan tidak hormat pegawai atas nama Lesly Lay. 2. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh oknum Karyawan Bank NTT atas nama Siswanto. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK • Bank telah menerbitkan Obligasi pada tahun 2011. • Untuk penerbitan obligasi tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujuinya yang tertuang di dalam Akta RUPS. • Bank belum pernah melakukan buy back shares dan buy back obligasi yang diterbitkan oleh bank.

Komitmen Perusahaan Sebagai bagian dari masyarakat, Bank NTT berkomitmen penuh memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan melalui program CSR-nya. Kegiatan sosial dilakukan secara berkesinambungan yang diarahkan kepada bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamanan, kesehatan, pembinaan Olah raga, dan lingkungan yang menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Bank aktif memberikan kontribusi dalam upaya untuk meringankan beban korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Program CSR Bank NTT ditujukankan agar terjalin hubungan serasi antara perusahaan dengan masyarakat, yang didasari dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat, selain menerapkan fungsi intermediasi bank ditengah-tengah masyarakat. Untuk itulah, Bank NTT memasukkan program CSR sebagai bagian dari proses bisnis perusahaan dan mencantumkannya dalam sasaran strategis perusahaan serta merupakan bagian dari bentuk Good Corporate Governance.



121

CSR Bank NTT dilaksanakan tidak hanya untuk memenuhi tanggungjawab sosial, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan , bukan sebagai beban, dan perlu bersinergi dengan bisnis inti perusahaan serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan . Sepanjang tahun 2011, Bank NTT telah melakukan kegiatan CSR dengan total jumlah dana sebesar Rp. 822.488.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang disalurkan pada beberapa bidang sebagai berikut: NO

JENIS KEGIATAN

JUMLAH (RP)

1.

Bantuan Seminari St. Yohanes Berkhmas Tadabelo Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada

Bajawa, 27 September 2011

50.000.000.-

2.

Bantuan Dana Pada Kelompok Tenun Ikat Tradisional Putri Tunggal

Atambua, 26 Maret 2011

14.750.000.-

3.

Bantuan Dana Pemberian Bubur Murah LSM Swara Masyarakat Flobamora

Kupang, 30 Maret 2011

4.000.000.-

4.

Bantuan Bagi Peningkatan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Senang Bakunase Kota Raja Kupang Bantuan Beras Bagi Bencana Rawan Pangan di Kabupaten Sumba Timur

Kupang, 22 Agustus 2011

2.500.000.-

Waingapu, 10 Oktober 2011

64.500.000.-

6.

Bantuan Seragam Sekolah Dasar di Wilayah Kantor Cabang Pembantu Paga

Maumere, 17 Oktober 2011

23.962.000.-

7.

Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero – Maumere

Maumere, 28 Oktober 2011

57.000.000.-

8.

Bantuan Beras Bagi Bencana Rawan Pangan di Kabupaten TTU

Kefamenanu, 31 Oktober 2011

39.250.000.-

9.

Bantuan Beras Bagi bencana Rawan pangan di Kabupaten Belu

Atambua, 25 November 2011

73.500.000.-

10.

Sumbangan untuk Kegiatan Natal Universitas Artha Wacana Kupang (UNKRIS)

Kupang, 23 Desember 2011

10.000.000.-

11.

Sumbangan ke 4 (Empat) Panti Asuhan Panti Asuhan Kasih Agape , Kelurahan Belo Panti Asuhan Siloam, Kelurahan Sikumana Panti Asuhan Alma, Kelurahan Oebufu Panti Asuhan Sonaf Maneka, Kelurahan Lasiana


40.020.000.-

12.

Sumbangan Gereja GMIT Horeb - Perumnas Kupang


25.000.000.-

13.

Sumbangan untuk Panti Asuhan GMIT Oeba 221, Unkris Kupang dan SLB Penfui dalam rangka Natal 2011


15.000.000,-

14.

Bantuan CSR Natal 2011 Bantuan CSR Natal diberikan oleh seluruh Kantor Cabang pada 3 Rumah Ibadah (Gereja Katolik, Gereja Protestan dan Masjid) @Rp. 5.000.000,-

15.

CSR Natal 2011

Desember 2011

16.

Bantuan untuk Gereja GMIT dan Gereja Katholik St. Yoseph

Kupang, 3 – 4 Januari 2012

5.

JUMLAH

122

WAKTU DAN TEMPAT



300.000.000,-

3.006.000,-

100.000.000,-

822.488.000.-

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR



123

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK NTT

Donor Darah

124



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK NTT tak pernah berhenti berbagi

2011

lah

m Seko Seraga a n a u t n k Ba aten Sik p u b a K di

Penyerah a Bank NTT n Bantuan CSR di Atamb ua, Belu

Penyerahan Bantuan C SR Bank NTT d i Kefamena nu, Timor Teng ah Utara


Bantuan CSR Penyerahan Waingapu, Bank NTT di r Sumba Timu


125

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Sesuai dengan PBI No. 5/8/PBI/2003 yang diperbaharuhi dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, bank wajib menyampaikan laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia setiap 3 bulan sekali. Adapun profil risiko yang diukur mencakup 8 risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan. Mengacu pada action plan Manajemen Risiko yang dibuat pada tahun 2011 maka Bank NTT telah melaksanakan beberapa hal antara lain : 1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman Manajemen Risiko dalam seluruh aspek untuk meningkatkan budaya Manajemen Risiko. 2. Mengikutkan pejabat dan staf dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko secara berjenjang sesuai dengan target yang ditentukan, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

NO

KETERANGAN

JUMLAH

1

Tingkat I

93 Orang

2

Tingkat II

49 Orang

3

Tingkat III

25 Orang

4

Tingkat IV

8 Orang

3. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan latihan baik interen maupun eksteren yang berkaitan dengan bidang Manajemen Risiko. 4. Melakukan penilaian profil risiko bank dan disampaikan kepada setiap unit kerja termasuk Divisi Pengawasan/SKAI untuk dijadikan dasar dalam melakukan análisis, review dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan risk appetite Bank. 5. Penerapan Risk Assesment pada seluruh Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat dilakukan melalui penilaian risiko pada masing-masing unit kerja dengan menggunakan metode ORSA (Operasional Risk Self Assesment) yang dikompilasikan sehingga menghasilkan profil risiko Bank secara keseluruhan. 6. Melakukan kajian jenis risiko terhadap produk dan aktifitas baru, berkaitan dengan kebijakan yang akan dilakukan atau diambil oleh manajemen.

Profil Risiko Per 31 Desember 2011

126

No

Jenis Risiko

1 2 3 4 5 6 7 8

Risiko Kredit Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Reputasi Risiko Stratejik Risiko Kepatuhan RISIKO KESELURUHAN


Risiko Inheren 2 Low to Moderate 2 Low to Moderate 3 Moderate 3 Moderate 2 Low To Moderate 2 Low To Moderate 4 Moderate To High 3 Moderate 3 MODERATE


Sistem Pengendalian Intern

Komposit Risiko

3 Fair 2 Satisfactory 3 Fair 4 Marginal 2 Satisfactory 2 Satisfactory 3 Fair 4 Marginal 3 FAIR

3 Moderate 2 Low to Moderate 3 Moderate 4 Moderate to High 2 Low To Moderate 2 Low To Moderate 4 Moderate to High 4 Moderate to High 3 MODERATE

PENERAPAN KEPATUHAN Sepanjang tahun 2011 Bank NTT telah berupaya menjalankan tata kelola perusahaan dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan yang telah ditetapkan secara intern dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk pemenuhan terhadap komitmen yang telah disepakati, baik terhadap pihak intern maupun ekstern terutama terhadap setiap unit operasional dalam menjalankan tugas. Untuk itu selama tahun 2011 Manajemen telah melakukan beberapa hal untuk menjaga dan mengontrol kepatuhan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut : 1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Mabes POLRI, sebanyak 4 kali dengan peserta para UKK Cabang dan Cabang No

Tanggal

Tempat

Pembantu beserta unit terkait lainnya (SKAI, Manajemen Risiko, & Kepatuhan) berjumlah 52 orang dengan perincian :  Tanggal 15 s/d 16 Juni 2011 di Surabaya diikuti 10 Orang.  Tanggal 26 s/d 27 Juli 2011 di Jakarta diikuti 4 Orang.  Tanggal 05 s/d 06 Oktober 2011 di Bandung diikuti 18 Orang.  Tanggal 14 s/d 15 Desember 2011 di Semarang diikuti 20 Orang. 2. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan aplikasi APU & PPT yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2011 di Kantor Pusat dengan pembicara dari PT. Insan Abhi Yasa dan pesertanya terdiri dari Manager Operaional, Asisten Manager Operasional, dan satu orang petugas Customer Service (CS) dari masing-masing unit kerja. 3. Melakukan sosialisasi Aplikasi Program APU & PPT yang diterbitkan tahun 2011 di 11 (sebelas) titik kantor yaitu :

Peserta 25 (dua puluh lima) orang dari Cabang Larantuka dan Cabang Pembantu Waiwerang. 30 (tiga puluh) orang dari Cabang Maumere dan Cabang Pembantu Kewapante. 23 (dua puluh tiga) orang dari Cabang Kefamenanu dan Cabang Pembantu Oelolok.

1

07 April 2011

Larantuka

2

08 April 2011

Maumere

3

28 April 2011

Kefamenanu

4

30 April 2011

Atambua

48 (empat puluh delapan) orang dari Cabang Atambua, Cabang Betun, Cabang Pembantu Atapupu, Cabang Pembantu Weluli dan Cabang Pembantu Mena.

5

07 Mei 2011

Surabaya

16 (enam belas) orang dari Cabang Utama Surabaya.

6

26 Mei 2011

Kupang

17 (tujuh belas) orang dari Cabang Khusus.

7

27 Mei 2011

Kupang

96 (sembilan puluh enam) orang dari Cabang Utama Kupang, Cabang Pembantu Walikota, Cabang Pembantu Baun, Cabang Pembantu Takari dan Cabang Pembantu Oesao.

8

30 Mei 2011

SoE

9

18 Juni 2011

Ende

10

08 Oktober 2011

Bajawa

49 (empat puluh sembilan) orang dari Cabang Bajawa, Cabang Borong dan Cabang Pembantu Aimere.

11

15 Oktober 2011

Lewoleba

34 (tiga puluh empat) orang dari Cabang Lewoleba dan Cabang Pembantu Balauring.

37 (tiga puluh tujuh) orang dari Cabang SoE, Cabang Pembantu Niki-Niki, Cabang Pembantu Oinlasi dan Cabang Pembantu Kapan. 54 (lima puluh empat) orang dari Cabang Ende, Cabang Mbay,Cabang Pembantu Maurole dan Cabang Pembantu Wolowaru.



127

4. Melakukan penyesuaian Pedoman Kerja Sistem dan Prosedur Bidang Kepatuhan Bank NTT (SK Direksi No.120 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011) 5. Menerbitkan Aplikasi APU & PPT Bank NTT dengan SK. Direksi No. 106 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Panduan Operasionalisasi Aplikasi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. 6. Melakukan pengkajian terhadap semua rencana kebijakan dan kepatuhan yang akan diterbitkan untuk dinilai kepatuhannya terhadap Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan pertriwulan (sejak September 2011) kepada Direktur Utama dan setiap semesternya dilaporkan ke Bank Indonesia. 7. Memantau Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) untuk dilaporkan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

128



RENCANA STRATEGIS DI TAHUN 2012-2014

KOMPAK - Pemegang Saham ( Para Bupati ), Bupati Ngada, Bupati TTU, Bupati Manggarai Timur & Direktur Umum Bank NTT, Adrianus Ceme, tampak berdiskusi dalam RUPS Bank NTT Tahun 2011.



129

RENCANA STRATEGIS DI TAHUN 2012-2014

TARGET JANGKA PENDEK TAHUN 2012 (SHORT TERM PLAN) 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) minimum 24.09% dari realisasi Desember 2011. Peningkatan penyaluran kredit minimal 23.75% dari Realisasi Desember 2011. Menjaga dan meningkatkan likuiditas bank dengan rasio 87% -100 %. Menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan Rasio NPL di bawah 2%

TARGET JANGKA MENENGAH (MEDIUM TERM PLAN) 1. Meningkatkan Modal Disetor sampai tahun 2014 Modal Inti Bank NTT menjadi Rp.1 triliun. 2. Perubahan status menjadi Bank Devisa. KEBIJAKAN MANAJEMEN (POLICY STATEMENTS) 1. Penguatan permodalan bank. 2. Penguatan struktur sumber dana. 3. Peningkatan penyaluran kredit. 4. Peningkatan kualitas pelayanan. 5. Penerapan manajemen risiko dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. 6. Efisiensi biaya pada semua unit operasional. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN a. Profil Risiko No

Jenis Risiko

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Risiko Kredit

Moderate to low

Low

Low

2

Risiko Pasar

Low

Low

Low

3

Risiko Likuiditas

Low

Low

Low

4

Risiko Operasional

Low

Low

Low

5

Risiko Hukum

Low

Low

Low

6

Risiko Reputasi

Low

Low

Low

7

Risiko Stratejik

Low

Low

Low

8

Risiko Kepatuhan

Low

Low

Low

b. Kebijakan Bidang Manajemen Risiko 1. Meningkatkan budaya Manajemen Risiko melalui sosialisasi tentang pentingnya pemahaman Manajemen Risiko dalam seluruh aspek. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Sertifikasi Manajemen Risiko dari Direksi sampai level Kepala Kas. 3. Sinkronisasi penerapan Manajemen Risiko dan Prinsip Internal Kontrol yang baik karena kedua aspek tersebut sangat erat kaitannya. 4. Standarisasi penerapan Manajemen Risiko akan dipantau oleh Auditor yang akan digunakan oleh SKAI untuk penerapan internal kontrol. 5. Pedoman penerapan Manajemen Risko dan Kepatuhan termasuk pedoman pencucian uang (money

130



6.

7.

8.

9.

laundry), pedoman Audit telah disusun. Melakukan pengukuran potensi kerugian pasar dengan konsep Value at Risk (VaR) serta melakukan stress test untuk mengukur potensi kerugian akibat pergerakan ekstrim dari tingkat suku bunga. Melakukan stress test likuiditas untuk mengantisipasi kondisi luar biasa yang mungkin terjadi. Penerapan Risk Assesment pada seluruh Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat (Triwulanan). Menyiapkan System Requireiment aplikasi komputer manajemen risiko.

c. Kebijakan Bidang Kepatuhan 1. Meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku baik ketentuan eksternal maupun internal Bank NTT, termasuk sosialisasi ketentuan ke seluruh unit kerja. 2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan bidang kepatuhan. 3. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi bank umum. STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS TAHUN 2012 a. Bidang Penghimpunan Dana • Mempercepat akselerasi Bank NTT melalui perluasan jaringan kantor & pengembangan delivery channel. • Peningkatan Dana Pihak Ketiga dengan membangun loyalitas customer. • Undian tabungan berhadiah. • Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE). • Implementasi Government Cash Management (Pemerintah Propinsi NTT, Kota dan Kabupaten Kupang). • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya tenaga pemasar. b. Bidang Penyaluran Dana • Penyempurnaan kebijakan perkreditan. • Pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyaluran kredit mikro kerjasama PKM “Demam”. • Penerapan E-Flow proses layanan kredit konsumsi.

• • • • • •

Penyelesaian kredit bermasalah dan penataan system dan prosedur kredit bermasalah. Pelatihan SDM bidang perkreditan. Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Menyalurkan Kedit Usaha Rakyat (KUR) Melakukan linkage program dengan koperasi dan BPR. Apex bank ; melakukan kerjasama sebagai bank pengayom bagi BPR.

c. Bidang Komunikasi Pemasaran • Standarisasi brosur, leaflet, hanging mobile, standing banner, dll. • Penyusunan katalog produk dan jasa. • Customer Gathering (wilayah Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote dan Sabu). d. Bidang Treasury • Penghimpunan Dana ; Produk giro tumbuh minimal15 % & Produk tabungan dan deposito berjangka tumbuh minimal 20 %. • Peningkatan Market Share DPK dan Pengembangan Produk • Peningkatan Sumber Daya Manusia e. Bidang Operasional • Penyempurnaan implementasi PSAK 50/55 dan PAPI 2008. • Standarisasi warkat dan penyempurnaan pedoman warkat dan buku tabungan. • Penyempurnaan standar operasional dan prosedur akuntansi inventaris dan aktiva tetap. • Penyempurnaan pedoman laporan internal dan eksternal. • Penyusunan COA dalam rangka penerapan PSAK 50/55 (penetapan peer group). • Pengadaan software anggaran. • Penyempurnaan SOP bidang operasional. f. Bidang Umum • Pembangunan kantor cabang : - Melanjutkan proses pembangunan 2 (dua) gedung kantor cabang di tahun 2012 yang belum direalisasi tahun 2011 yakni pembangunan Kantor Cabang Maumere dan Kantor Cabang Ende dan melakukan renovasi Cabang Utama Kupang. PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


131

-

• • •

•

• • •

Pembangunan 2 (dua) Kantor Cabang yakni Kantor Cabang Atambua dan Kantor Cabang Larantuka. - Mengusulkan pada RUPS tahun buku 2011 yakni persetujuan tentang rencana pembangunan gedung Kantor Cabang Waitabula, Kantor Cabang Waikabubak, Kantor Cabang Anakalang, Kantor Cabang Bajawa dan Kantor Cabang Rote Ndao. Melanjutkan rencana pembangunan gedung Kantor Cabang Kalabahi. Melanjutkan pemeliharaan aset lewat perbaikan dan peremajaan. Pembangunan gedung arsip Kantor Pusat & pembangunan gedung Kantor Cabang Pembantu Amabi di Tofa, Kota Kupang. Penyempurnaan pedoman nomor : 04/PBJ/ VI/2008 tentang Peraturan Pengadaan Barang/ Jasa PT. Bank NTT. Penyempurnaan pedoman pengelolaan aset. Standarisasi inventaris Kantor Cabang dan Cabang Pembantu termasuk mesin genset. Renovasi ruangan data center & peningkatan sistem pengamanan data center.

g. Bidang Teknologi Sistem Informasi • Penambahan menu transaksi pada mesin ATM dan mesin EDC. • Implementasi SME, VOIP dan VentaFax. • Penerapan Goverment Cash Management minimal di pemerintah Propinsi NTT, pemerintah Kota dan Kabupaten Kupang. • Pemasangan 200 mesin EDC. • Implementasi payment point mahasiswa dan Kartu ATM Mahasiswa. • Implementasi Auto Debet PLN. • Implementasi PLN Pasca Bayar via ATM. • Revitalisasi Core Banking dan Switching. • Penerapan Kartu Pegawai Elektronik minimal di pemerintah Propinsi NTT, pemerintah Kota dan Kabupaten Kupang. • Pengadaan 20 unit mesin ATM (terlampir). • Melakukan review aplikasi yang pemanfaatannya belum optimal sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. • Optimalisasi pemanfaatan aplikasi IT di seluruh unit kerja, khususnya unit operasional.

132



h. Bidang Perencanaan & Corporate Secretary • Penyusunan program Corporate Social Responsibility (CSR) kerjasama dengan Pemda, LSM dan Swasta. • Penyusunan SOP Corporate Secretary & Corporate Social Responsibility (CSR) • Melanjutkan program komunikasi dengan media massa. • Stakeholders Gathering untuk peningkatan modal disetor. • Penyusunan SOP Bidang Perencanaan berdasarkan Balance Score Card. • Riset pembukaan jaringan kantor. i. Bidang Kualitas Pelayanan • Budayakan pelayanan unggul yang berfokus kepada nasabah. •

• •

Aplikasi komputer pengukuran kualitas pelayanan (pedoman standarisasi dan pengukuran kualitas pelayanan) Review pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Mengupayakan pengakuan terhadap standar kualitas pelayanan berupa ISO 9002 minimal untuk customer service dan teller dengan tujuan peningkatan performance pelayanan bank kepada nasabah.

j. Bidang Manajemen Risiko • Mengembangkan penerapan proses manajemen risiko sesuai aktivitas menurut bidang tugas dan risiko yang melekat di setiap unit kerja. • Melakukan kajian jenis risiko terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru sesuai Rencana Bisnis Bank yang akan dilaksanakan. • Menyiapkan sistem aplikasi secara real time tentang hasil penilaian Manejemen Risiko secara rutin. • Membangun infrastruktur penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko. k. Bidang Kepatuhan • Meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern Bank NTT termasuk sosialisasi ketentuan di seluruh unit kerja.

•

•

Meningkatkan kualitas SDM pejabat dan staf untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang kepatuhan. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

l. Bidang Pengawasan • Pelaksanaan Zero Defect Program oleh Resident Inspectur (RI). • Program sertifikasi Internal Auditor Intermediate & Advance dan diklat audit lainnya. • Spot Audit berdasarkan Profil Risiko Kantor Cabang. • Penyempurnaan Pedoman Audit Internal (PAI) untuk disesuaikan dengan Pedoman Audit Intern berbasis risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan penyusunan pedoman kerja Resident Inspectur. • Audit IT dan pengadaan aplikasi audit IT. • Peningkatan peranan Resident Inspectur dalam

•

melakukan pengawasan terhadap setiap administrasi operasional. Melakukan studi banding pembuatan program pemeriksaan dan scoring pinalty (nilai sanksi) dalam rangka penilaian secara obyektif atas semua penyimpangan tugas.

m. Strategi Pengembangan SDM • Program Revitalisasi Manajemen SDM berbasis Balance Score Card & Key Performance Indicators , menggunakan jasa konsultan. • Penerimaan pegawai baru untuk mengisi kekurangan tenaga kerja tiap unit kerja. • Program asuransi kesehatan bagi pengurus dan karyawan Bank NTT. • Pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk pengembangan SDM Bank NTT. • Penyusunan rencana kaderisasi kepemimpinan bank sebagai bagian program revitalisasi SDM dan blue print SDM.

Panen Jagung Binaan Bank NTT di Oebola, Kupang



133

INFORMASI LAINNYA STRUKTUR ORGANISASI Saat ini Bank NTT telah menyempurnakan struktur dan tata kelola bank sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No.19 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

UNDIAN TABUNGAN “ PROGRAM BANJIR HADIAH “ :  Melakukan Undian Periode II Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011.  Periode I tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 13 September 2011.

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR ANTARA LAIN : Pada tahun 2011, Bank NTT melakukan perluasan jaringan kantor sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat NTT dan pencapaian Bank NTT sebagai BPD Regional Champion sebagai berikut : a b c d

1 (satu) Kantor Cabang : • Kantor Cabang Borong di Kab. Manggarai Timur 6 (enam) Kantor Cabang Pembantu (6 Capem) : • Capem. Paga di Kab. Sikka • Capem. Mena di Kab. TTU • Capem. Kapan di Kab. TTS • Capem. Waemoro di Kab. Manggarai • Capem. Iteng di Kab. Manggarai • Capem. Elopada di Kab. SBD 2 (dua) Kantor Kas : • Kas Kampung Ujung di Kab. Manggarai Barat • Kas Pagal di Kab. Manggarai 35 (tiga puluh lima) Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) : • 35 (tiga puluh lima) unit di seluruh Kabupaten.

UNIT SIMPAN PINJAM DESA (USPD) Komitmen Bank NTT untuk membangun ekonomi dan memberdayakan masyarakat menjadi salah satu fokus utama di tahun 2011. Hal ini sejalan dengan komitmen dan rekomendasi langsung Bapak-Bapak Bupati dalam merespons rencana kami di awal tahun 2011 yaitu penunjukan lokasi Kecamatan/Desa untuk pembukaan Kantor Unit Simpan-Pinjam Desa atau disebut USPD. Dari usulan dan rekomendasi yang diperoleh terdapat 62 kecamatan/ desa, namun sesuai Rencana Bisnis Bank ke Bank Indonesia ditetapkan dan disetujui 50 unit USPD.

134





135

Dari ke 50 (lima puluh) USPD tersebut pada tahun 2011 telah direalisasikan 35 unit, yang telah beroperasi pada tanggal 13 & 15 Desember 2011 sebagai berikut : No 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

USPD Oe’Ekam Panite Bukapiting Kokar Moru Boru Hinga Kota Baru Detusoko Nangapanda Wajewa Barat Kodi Utara Hadakewa Wairiang Bola Talibura Nita

KABUPATEN TTS TTS Alor Alor Alor Flores Timur Flores Timur Ende Ende Ende Sumba Barat Daya Sumba Barat Daya Lembata Lembata Sikka Sikka Sikka

18

Mauponggo

Nagekeo

19

Nangaroro

Nagekeo

20

Golewa

Ngada

21

So’a

Ngada

22

Riung

Ngada

23

Satarmese Barat

Manggarai

24

Kuwus

Manggarai Barat

25

Papela

Rote

26

Tanarighu

Sumba Barat

27

Lamboya

Sumba Barat

28

Nggaha Ori Angu

Sumba Timur

29

Noemuti

TTU

30

Hailulik

Belu

31

Pasar Baru

Belu

32

Koba Lima

Belu

33

Camplong

Kabupaten Kupang

34

Oekabiti

Kabupaten Kupang

35

Sabu Timur

Kabupaten Sabu Raijua

35 (tiga puluh lima) USPD di atas akan dinaikkan statusnya menjadi USPD Setara Cabang Pembantu yang secara

136



khusus melayani Kredit Mikro. Sesuai kesepakatan dengan Bank Indonesia, saat ini USPD hanya melaksanakan Penghimpunan Dana (funding). Sampai dengan bulan Februari 2012 total DPK (Tabungan & Deposito) yang berhasil dihimpun mencapai Rp.18 miliar, dengan jumlah nasabah baru mencapai 6.266 orang. PEMBANGUNAN 2 (DUA) GEDUNG KANTOR CABANG BANK NTT  Pembangunan Gedung Bank NTT Kantor Cabang Maumere dan Kantor Cabang Ende, peletakan batu pertama tanggal 28 Desember 2011, oleh Bapak Bupati Sikka dan Bupati Ende dengan menggunakan kontraktor lokal.  Progress pembangunan gedung saat ini telah melebihi 40%, dan direncanakan dapat selesai dalam tahun 2012.  Selain kedua kantor di atas, pada Tahun 2012 akan dilakukan pembangunan 2 (dua) gedung Kantor Cabang yang telah disetujui para Pemegang Saham yaitu Gedung Kantor Cabang Larantuka dan Kantor Cabang Atambua yang saat ini dalam proses persiapan sesuai ketentuan yang berlaku. PERJANJIAN KERJASAMA NO 1

JENIS PERJANJIAN Aplikasi APU & PPT

KETERANGAN Bank NTT & PT. Insan Abhi Yasa

2

Penerbitan Buku dan CD Direktori Peluang Investasi Provinsi NTT Serta Meredisain dan Maintenance Website Bank NTT

PT. Bentera Komunika

3

Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Sollar Home System Mandiri dengan Sistem Auto Debet

Bank NTT & Kementrian Perumahan Rakyat

4 5

Bank NTT & PT. PLN Persero Wilayah NTT

Addendum Kesepakatan Bersama Ke-13 antara Yayasan DAKAB tentang program Kredit Usaha Mikro Podruktif

Bank NTT & Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB)

Pendahuluan Pencatatan Efek

Bank NTT & Bursa Efek Indonesia

7

Penyediaan Jasa Hukum

Bank NTT & MMIK

8

Jasa Notaris untuk Penerbitan Obligasi Bank NTT

Bank NTT & Notaris

9

Pendahuluan Pencatatan Efek

Bank NTT & Bursa Efek Indonesia

10

Jasa Pemeringkat Pengembangan NTT sebagai Provinsi Ternak

Bank NTT & PEFINDO Bank NTT & Dinas Peternakan Provinsi NTT, Setda Provinsi NTT, Yayasan Lebah dan PT. Flobamor

12

Program Kemitraan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera

Bank NTT & DPD Real Estate Indonesia (REI)

13

Pendampingan Penerapan Spesifikasi Lokasi di NTT

Bank NTT, BI & BPTP NTT

14

Perubahan PKS dalam Rangka Jual Beli Piutang No. 84/BNTT/IX/2010

Bank NTT & PT.CIMB Niaga

15

Pembibitan Sapi dan Pengembangan Sapi & Bandeng.

Bank NTT & Bank Indonesia Kupang & Pemerintah Kabupaten Kupang.

16

Pembuatan Vidio Company Profile

Bank NTT & PT. Bentara Komunika

6

11

Teknologi

Pertanian



137

17

Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam Rangka Pengadaan Perumahan melalui Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera

Bank NTT & Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpora

18

Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera

Bank NTT & Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpora

19

Penyaluran Dana Guru Kontrak Provinsi NTT Tahun 2011 Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2011.

Bank NTT & Dinas PPO Provinsi NTT

20

Addendum Kesepakatan Bersama Ke-14 antara Yayasan DAKAB tentang Kredit Usaha Mikro Produktif

Bank NTT & Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB)

22

Perjanjian Penjaminan Kredit Perjanjian atas Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa

Bank NTT & Perum Jamkrindo Bank NTT & Perum Jamkrindo

23

Perjanjian Kontrak Bank Garansi

Bank NTT & Perum Jamkrindo

24

Perjanjian Kredit Umum (Mikro)


25

Perjanjian Kredit Multiguna


26

Perjanjian Kredit Pensiunan.


27

Pemanfaatan Jasa Technology

Bank NTT & Perum Kamkrindo

Kerjasama Perbankan

Bank NTT & BNI’46

Remitance Penerbitan Iklan Kemitraan Selamat dan Sukses HUT ke-49 PT. Bank NTT Penyelenggaraan Kegiatan Publik Expose Penerbitan Obligasi I PT. BPD NTT Pemanfaatan Sarana Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

Bank NTT & BNI’46 Bank NTT & PT. SMS

21

28 29 30 31 32

Bank NTT & PT. Aplikasi Lintas Arta

33

Jasa Sewa Aplikasi Mikro Banking

Bank NTT & PT. Aplikasi Lintas Arta

34

Perjanjian Kerjasama Jasa Akuntasi Publik untuk Evaluasi Kinerja SKAI PT. BPD NTT Program Pembiayaan dan Pendidikan Kewirausahaan

Bank NTT & KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan

35

138

Bank NTT & PT. Hanindo Mitra Lestari

Bank NTT & Kandin Provinsi NTT

36

Penyaluran Dana Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru di Daerah Khusus, Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2011

Bank NTT & PPK Dinas Provinsi NTT Kegiatan Penyediaan Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Dasar Tahun 2011

37

Pengembangan Tabungan Pendidikan Anak

38 39

Jasa Akuntansi Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT.BPD NTT Penerbitan Berita / Advetorial Bank NTT

Bank NTT & Yayasan Wahana Visi Indonesia ADP Sumba Timur Bank NTT & KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan

40

Penerbitan Berita / Advetorial Bank NTT



Bank NTT & PT. Timor Express Intermedia (Harian Umum Pos Kupang) Bank NTT & PT. Timor Express Intermedia (Harian Pagi Timor Express)

41

Addendum Penjualan Pembelian Kembali Surat Berharga

Bank NTT & PT. AAA Sekuritas

42

Publikasi Produk dan Layanan Jasa Perbankan

RRI Stasiun NTT

43

Program Kredit Usaha Mikro Ekonomi Produktif

44

Penyaluran Dana Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Khusus, Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil terluar di Provinsi NTT Amandemen Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN Persero dengan PT. BPD NTT tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpaut Perjanjian Kerjasama Diklat antara PT. BPD Bali, PT. BPD NTB dan PT. BPD NTT dengan LIPI

Bank NTT & Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB) Bank NTT & PPK Dinas PPO Provinsi NTT Kegiatan Penyediaan Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Tahun 2011.

45

46 47 48 49 50

Publikasi Produk dan Layanan Jasa Perbankan Pengembangan UMKM dan Kredit Unggulan Padi dan Ikan Air Tawar di Daerah Perbatasan Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa kepada Siswa SMP/MTS tidak mampu Tahun Anggaran 2011. Penyaluran Dana Bantuan Beasiswa kepada Siswa SMP/MTS dan Siswa SMA/SMK tidak mampu Tahun Anggaran 2001

Bank NTT & PT. PLN Persero

Bank NTT & LIPI Bank NTT & PT. Radio Trilolok Bank NTT & Bank Indonesia Kupang dan Pemerintah Kabupaten Belu Bank NTT & Biro Keuangan Setda Provinsi NTT Bank NTT & Yayasan Perguruan Tinggi Flores

INFORMASI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK Sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal, 04 April 2012, telah diberhentikan Bapak Ibhahim Imang, SE dari Jabatannya sebagai Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.



139

TANDA TANGAN PERSETUJUAN Isi dari Laporan Tahunan diatas, termasuk Tata Kelola Perusahaan, Laporan Keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Informasi Lain yang terkait. Telah diperiksa dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

140





141


142



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2011

2010

ASET Kas Giro pada Bank Indonesia

2c,3

189.578.014.250

170.927.855.075

2c,2d,4

403.626.270.424

377.874.419.617

32.344.698.526

12.251.747.609

812.900.000.000

785.996.334.733

Giro pada bank lain setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp25.400.862

2c,2d,2i,5

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

2c,2e,2i,6

Efek-efek

2c,2f,2i,7

152.171.828.210

62.662.676.434

2c,2g,8

101.453.764.758

159.829.365.365

9.755.106.401 3.798.028.542.045

7.552.212.100 2.866.941.665.706

(51.191.128.057) 3.756.592.520.389

(81.294.563.427) 2.793.199.314.379

79.356.179.582

68.382.219.241

360.334.375

446.885.416

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Pihak berelasi Pihak ketiga Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai

2c,2h,2i,2w,9,33

Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp56.309.416.075 (2010: Rp45.524.321.580)

2j,10

Aset tak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp720.365.625 (2010: Rp413.814.584)

2k,11

Aset pajak tangguhan

2q,18c

11.697.154.511

9.941.888.825

Aset lain-lain - bersih

2c,2i,2l,2t,12

81.677.063.086

55.371.202.941

5.621.757.828.111

4.496.883.909.635

JUMLAH ASET

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 1

146



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2011

2010

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera

2c,2m,13

Simpanan nasabah Pihak berelasi Pihak ketiga

66.606.435.775

58.968.956.452

218.327.064.278 3.878.180.467.722

991.818.106.348 2.140.585.374.632

4.096.507.532.000

3.132.403.480.980

2c,2n,2w,14,33

Simpanan dari bank lain

2c,2o,15

76.049.361.518

50.269.037.685

Efek-efek yang diterbitkan

2c,2p,16

493.581.985.284

499.528.859.800

-

3.003.977.998

2q,18a

12.058.772.290

11.693.350.257

2c,2u,19,31

101.436.848.903

66.465.400.617

4.846.240.935.770

3.822.333.063.789

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

2i,17

Utang pajak Liabilitas lain-lain JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp10.000 per saham Modal dasar: - Seri A 99.930.000 (2010: 45.000.000) lembar saham - Seri B 70.000 (2010: 5.000.000) lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh: - Seri A 47.678.947 (2010: 41.219.843) lembar saham - Seri B 30.000 (2010: 30.000) lembar saham

20

477.089.470.000

412.498.430.000

Tambahan modal disetor

20

647.088.700

20.841.468.700

Saldo laba - telah ditentukan penggunaannya - belum ditentukan penggunaannya JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

21 128.883.204.666 168.897.128.975 775.516.892.341 5.621.757.828.111

102.071.184.413 139.139.762.733 674.550.845.846 4.496.883.909.635

-

-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 2 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


147

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Beban bunga PENDAPATAN BUNGA - BERSIH

2r,2s,22,33 2r,23,33

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan Pemulihan kerugian penurunan nilai Pemulihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Lain-lain

651.169.907.618 161.047.523.695 490.122.383.923

25.114.436.325 17.880.546.195

8.758.157.561 -

3.003.977.998 18.653.889.844 64.652.850.362 566.627.249.096

15.134.502.928 23.892.660.489 514.015.044.412

2i,25

-

18.615.833.266

2i

-

275.977.296

2u,26 27

220.637.515.223 113.342.762.018 333.980.277.241 232.646.971.855

218.034.055.640 87.504.413.193 1.253.239.353 325.683.518.748 188.331.525.664

28

1.661.992.886 (2.001.905.952) (339.913.066) 232.307.058.789

1.521.642.526 (1.344.321.253) 177.321.273 188.508.846.937

(65.165.195.500) 1.755.265.686 (63.409.929.814) 168.897.128.975

(60.972.575.250) 9.448.780.118 (51.523.795.132) 136.985.051.805

-

-

168.897.128.975

136.985.051.805

3.787

3.392

2i 24

PENDAPATAN OPERASIONAL

LABA OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Pendapatan non operasional Beban non operasional LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak kini Pajak tangguhan Beban pajak penghasilan - bersih LABA BERSIH

2010

738.630.906.084 236.656.507.350 501.974.398.734

2s 2i,25

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Penyisihan kerugian penurunan nilai Penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Beban operasional lainnya Beban tenaga kerja Beban umum dan administrasi Beban provisi dan komisi lainnya

2011

2q,18b

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN LABA KOMPREHENSIF LABA BERSIH PER SAHAM

2v,32

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 3

148





149

Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh Setoran modal Pembagian laba tahun 2010: Cadangan umum Cadangan tujuan Dividen kas Laba bersih tahun berjalan Saldo 31 Desember 2011

Saldo 1 Januari 2010 Setelah penyesuaian transisi atas penerapan PSAK No.50 dan 55 (Revisi 2006) Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh Setoran modal selama tahun 2010 Pembagian laba tahun 2009: Cadangan umum Cadangan tujuan Dividen kas Laba bersih tahun berjalan Saldo 31 Desember 2010

Saldo 31 Desember 2009 Saldo 1 Januari 2010 Penyesuaian transisi penerapan awal PSAK No.50 dan 55 (Revisi 2006)

21 21 21

20 20

21 21 21

2c,42

Catatan

247.088.700

477.089.470.000

400.000.000

-

-

-

44.396.660.000

(64.591.040.000)

20.594.380.000

-

-

-

46.194.380.000

(43.250.000.000)

17.650.000.000

-

17.650.000.000

lainnya

4

Saldo laba

65.022.655.378

-

-

13.698.505.181

-

-

51.324.150.197

-

-

12.144.571.037

-

-

39.179.579.160

-

39.179.579.160

63.860.549.288

-

13.113.515.072

-

-

-

50.747.034.216

-

9.715.656.830

-

-

-

41.031.377.386

-

41.031.377.386

Cadangan umum Cadangan tujuan

Telah ditentukan penggunaannya

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

-

-

-

247.088.700

412.498.430.000

-

-

-

-

-

64.591.040.000

-

-

-

-

43.250.000.000

-

247.088.700

-

247.088.700

sumbangan

Modal disetor

Tambahan modal disetor Modal

369.248.430.000

-

369.248.430.000

disetor penuh

ditempatkan dan

Modal

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

168.897.128.975 168.897.128.975

(112.327.742.480)

(13.113.515.072)

(13.698.505.181)

-

-

136.985.051.805 139.139.762.733

(72.867.426.221)

(9.715.656.830)

(12.144.571.037)

-

-

96.882.365.016

2.154.710.928

94.727.654.088

penggunaannya

Belum ditentukan

168.897.128.975 775.516.892.341

(112.327.742.480)

-

-

44.396.660.000

-

136.985.051.805 674.550.845.846

(72.867.426.221)

-

-

46.194.380.000

-

564.238.840.262

2.154.710.928

562.084.129.334

Jumlah ekuitas

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR LAPORAN ARUS KAS Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga, provisi dan komisi Pembayaran bunga Pembayaran beban karyawan Pembayaran beban umum dan administrasi Pembayaran beban provisi dan komisi lainnya Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya Penjualan kredit yang diberikan Penerimaan (pembayaran) pendapatan/ beban non operasional Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi

9g

598.234.491.657 (151.064.785.348)

(206.108.311.965)

(200.260.727.124)

(102.132.546.805)

(82.188.325.222)

-

(1.253.239.353)

43.768.326.169

23.892.660.489

-

443.293.302.505

(339.588.750)

177.321.273 630.830.698.877

58.375.600.607

(159.829.365.365)

(945.849.678.811)

(450.856.784.585)

(5.749.714.050)

(2.159.594.720)

7.637.479.323

(6.691.671.059)

339.236.417.240

47.511.675.452

369.026.901.142

236.168.375.274

255.840.732.638

552.334.919.562

25.780.323.833

(360.064.258.701)

10.205.417.451

(6.170.677.345)

(72.146.565.818)

(77.718.586.913)

(90.000.000.000)

5 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT

730.435.302.239 (236.674.456.228)

271.305.638.215

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (Kenaikan) penurunan efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo Pembelian aset tak berwujud Pembelian aset tetap Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi


2010

228.948.724.660

(Kenaikan) penurunan dalam aset operasi: Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Aset lain-lain Kenaikan (penurunan) dalam kewajiban operasi: Kewajiban segera Simpanan nasabah: Giro Tabungan Deposito berjangka Simpanan dari bank lain Kewajiban lain-lain Pembayaran pajak penghasilan Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

150

2011

403.354.730.477

(60.000.000.000)

11

(220.000.000)

(509.300.000)

10

(21.759.594.836)

(10.025.179.955)

(111.979.594.836)

(70.534.479.955)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR LAPORAN ARUS KAS Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Setoran modal Pembayaran dividen kas Penerimaan dari efek-efek yang diterbitkan Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

2011

2010

20

44.396.660.000

46.194.380.000

21

(112.327.742.480)

(72.867.426.221)

-

500.000.000.000

(67.931.082.480)

473.326.953.779

91.394.960.899

806.147.204.301

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

1.347.079.423.163

540.932.218.862

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

1.438.474.384.062

1.347.079.423.163

3

189.578.014.250

170.927.855.075

4

403.626.270.424

377.874.419.617

5

32.370.099.388

12.277.148.471

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan Jumlah kas dan setara kas

6

812.900.000.000

786.000.000.000

1.438.474.384.062

1.347.079.423.163

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



151

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM a. Pendirian dan Informasi Umum Bank PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank") didirikan berdasarkan akta notaris No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat dihadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, wakil notaris sementara di Kupang. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM.9-13/II tanggal 5 Pebruari 1962. Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuanketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tanggal 4 Pebruari 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, Bank kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.584.63-345 tanggal 20 April 1999 tentang pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.122 tanggal 22 April 1999 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-8228.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 11 Juni 1999, Tambahan No.3491. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.26 tanggal 6 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., notaris di Kupang, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-48098.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 7 Oktober 2008 Tambahan No.19417. Perubahan penting lainnya adalah mengenai perubahan modal dasar Bank dari Rp500.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000, yang dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank No.73 tanggal 15 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto,S.H., notaris di Kupang. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-18804.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 April 2011. 7

152




1. INFORMASI UMUM (lanjutan) a. Pendirian dan Informasi Umum Bank (lanjutan) Setelah perubahan tersebut di atas, perubahan terakhir anggaran dasar Bank berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No.43 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., notaris di Kupang, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Nopember 2010 mengenai perubahan pasal 10, 12, 13, 15, 17, 21 dan 22. Akta perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHUAH.01.10-21595 tanggal 8 Juli 2011. b. Maksud dan Tujuan Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank antara lain adalah: - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; - Memberi kredit; - Menerbitkan surat pengakuan utang; - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; - Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Jaringan Kantor Bank berkantor pusat di Jalan W.J. Lalamentik No.102, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bank mengklasifikasikan Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor Fungsional. Jumlah kantor pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Kantor Cabang Utama Kantor Cabang Khusus Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas Kantor Fungsional

2011

2010

2 1 18 28 27 35

2 1 17 23 25 -

d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Satuan Kerja Audit Intern dan Sekretaris Perusahaan Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi Bank adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen

: Fransiskus Salem, S.H., M.Si. : Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si., Ph.D. : Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M. 8 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


153


1. INFORMASI UMUM (lanjutan) d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Satuan Kerja Audit Intern dan Sekretaris Perusahaan (lanjutan) Direksi Direktur Utama Direktur Umum Direktur Pemasaran Direktur Kepatuhan

: : : :

Komite Audit Ketua Anggota Anggota

: Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M. : Welem Nunuhitu : Caspar Bass, S.H.

Komite Pemantau Risiko Ketua Anggota Anggota

: Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si.,Ph.D. : Izhaak F. Amalo, S.H. : Petrus Djemadu, S.H., M.Hum.

Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua Anggota Anggota

: Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M. : Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D. : Frederik T. Makatita, S.Mn.

Daniel Pola Moto Dimu Tagu Dedo, S.E. Adrianus Ceme, S.E. Ibrahim Imang, S.E. Eduardus Bria Seran, S.E.

Pembentukan Komite Audit Bank telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.IX.I.5 tanggal 24 September 2004. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, susunan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 2011

Kepala Satuan Kerja Audit Intern Sekretaris Perusahaan

: Christofel S.M. Adoe, S.Sos. : Dwi Agus Kuntarto, S.E. 2010

Kepala Satuan Kerja Audit Intern Sekretaris Perusahaan

: Dentjik Syamsurizal, BSc. : Harry Alexander Riwu Kaho, S.H., M.M.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Bank memiliki karyawan masing-masing sebanyak 957 dan 764 orang (tidak diaudit).

9

154




1. INFORMASI UMUM (lanjutan) e. Penawaran Umum Obligasi Obligasi I Bank NTT diterbitkan tanggal 8 Juli 2011, terdiri dari: (i) Seri A dengan nilai nominal Rp30.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 9% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama 370 hari sampai dengan tanggal 12 Juli 2012; (ii) Seri B dengan nilai nominal Rp105.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 9,9% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama tiga tahun sampai dengan tanggal 8 Juli 2014; (iii) Seri C dengan nilai nominal Rp230.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 10,8% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama lima tahun sampai dengan tanggal 8 Juli 2016; (iv) Seri D dengan nilai nominal Rp135.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 11,5% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama tujuh tahun sampai dengan tanggal 8 Juli 2018. Obligasi ini ditawarkan sebesar nilai nominal, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2011 dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK pada tanggal 28 Juni 2011.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008. Laporan keuangan juga disusun sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Edaran No.SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi dan Perbankan”. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya. 10 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


155


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan) Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi: - nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, - jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: Usaha yang berkelanjutan Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan. Nilai wajar atas instrumen keuangan Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input ) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang Bank menelaah kredit yang diberikan yang signifikan secara individual dan piutang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual yang mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang penyisihan penurunan nilai tersebut. Penurunan nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo Bank menelaah efek hutang yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian individu pada kredit yang diberikan. 11

156




2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan) Perhitungan suku bunga efektif Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasikan arus kas dengan mempertimbangkan besarnya probabilitas pelunasan kredit dipercepat (probability prepayment ratio) untuk fasilitas kredit dengan suku bunga flat. Perhitungan probability prepayment ratio didasarkan pada data historis pelunasan kredit dengan tingkat suku bunga flat. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai dan pengakuan pendapatan bunga di masa mendatang. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi Rupiah yang terdekat. c. Aset dan Liabilitas Keuangan Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan dan aset lain-lain. Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan liabilitas lain-lain. Bank menerapkan PSAK No.55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No.50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan:Penyajian dan Pengungkapan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2010. Dampak penyesuaian transisi atas penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006) dijelaskan pada Catatan 42. (i) Klasifikasi Bank mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal: - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan; - Kredit yang diberikan dan piutang; - Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo; - Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal: - Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan; - Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. 12 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


157


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (i) Klasifikasi (lanjutan) Kategori untuk diperdagangkan adalah aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau position taking. Bank tidak memiliki aset keuangan diperdagangkan. Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya. Bank tidak memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual. Di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Bank tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. (ii) Pengakuan awal a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian, seperti tanggal Bank berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset atau liabilitas tersebut. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya. (iii) Pengukuran setelah pengakuan awal a. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya. b. Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. (iv) Penghentian pengakuan a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: - Hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau - Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement) ; dan 13

158




2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (iv) Penghentian pengakuan (lanjutan) a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan) - (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset. Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement), dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut. Bank menghapusbukukan kredit atau aset produktif lainnya ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya. b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. (v) Pengakuan pendapatan dan beban a. Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan suku bunga efektif. b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari item moneter, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai. Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.



159


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (vi) Reklasifikasi aset keuangan Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan. Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut: a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; b. terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank. Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. (vii) Saling hapus Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi. (viii) Pengukuran biaya diamortisasi Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai. (ix) Pengukuran nilai wajar Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar (arm's length transaction) pada tanggal pengukuran, termasuk di dalamnya adalah nilai pasar dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

160



15


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan) (ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan) Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktuwaktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulating agency) dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Aset keuangan diukur menggunakan harga penawaran; liabilitas keuangan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Bank memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka Bank dapat menggunakan nilai tengah dari pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (net open position), mana yang lebih sesuai. (x) Kontrak jaminan keuangan Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan untuk mengganti uang pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen hutang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank-bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya. Jaminan keuangan awalnya diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar pada tanggal jaminan diberikan. Nilai wajar dari jaminan keuangan pada saat dimulainya transaksi pada umumnya sama dengan provisi yang diterima untuk jaminan diberikan dengan syarat dan kondisi normal dan nilai wajar awal diamortisasi sepanjang umur jaminan keuangan. Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar amortisasi dengan present value atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan menjadi probable ), dan selisihnya dibebankan sebagai biaya operasi lain-lain pada laporan laba rugi komprehensif. Lihat Catatan 2z.ii perihal perubahan kebijakan akuntansi pada tahun 2011. d. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain Pada pengukuran awal, giro pada bank lain dan Bank Indonesia disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang. 16



161


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) d. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain (lanjutan) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR). GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2010, GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2010, dan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM insentif yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011. e. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Pada pengukuran awal, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. f. Efek-efek Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat sesuai dengan klasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo. Efek-efek dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bila terjadi penjualan atau reklasifikasi dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo yang (a) belum mendekati tanggal jatuh tempo, (b) sebelum diperolehnya jumlah pokok aset keuangan secara substansial dan (c) bukan kejadian yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas akan menyebabkan reklasifikasi atas semua efekefek yang dimiliki hingga jatuh tempo ke dalam kelompok tersedia untuk dijual, dan Bank tidak diperkenankan untuk mengklasifikasikan efek-efek sebagai dimiliki hingga jatuh tempo untuk tahun berjalan dan untuk kurun waktu dua tahun mendatang. Penurunan nilai wajar permanen atas efek-efek untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dibebankan pada laba rugi komprehensif periode berjalan. Untuk efek yang dipindahkan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan atau beban pada saat tersebut. Penyisihan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2i. 17

162




2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) g. Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (reverse repo) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang belum diamortisasi, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali menggunakan suku bunga efektif. Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo) diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. h. Kredit yang Diberikan Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang signifikan dan dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank. Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal. Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atau penggantian asuransi atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya. Pada tahun 2010, Bank telah melakukan penjualan atas sebagian kredit yang diberikan. Perlakuan akuntansi atas penjualan tersebut mengacu pada PSAK No.43 tentang "Akuntansi Anjak Piutang" yang menyatakan bahwa anjak piutang tanpa resource memiliki substansi sebagai penjualan piutang karena penjual tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan risiko kolektibilitas atas piutang yang telah dialihkan.



163


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) i. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut: a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; e. f.

hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk: - memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan - kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama. Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara individual, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi menggunakan penyisihan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. 19

164




2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) i. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai (lanjutan) Perhitungan nilai kini dan estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif per tanggal 31 Desember 2011, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi. Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini. Dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif untuk posisi 31 Desember 2010, Bank menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/33/DPNP (SE-BI) tanggal 8 Desember 2009, "Perubahan atas Surat Edaran No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ("PAPI"). Surat Edaran Bank Indonesia tersebut memuat penyesuaian atas PAPI 2008 tentang ketentuan transisi atas cadangan penurunan nilai kredit secara kolektif bagi bank yang memenuhi syarat. Sesuai dengan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.11/33/DPNP (SE-BI) tanggal 8 Desember 2009, Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan persentase penyisihan kerugian sebagai berikut: Klasifikasi Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet

Persentase penyisihan kerugian 1% 5% 15% 50% 100%

Penyisihan kolektif untuk kredit yang dikelompokkan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dihitung setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan diamortisasi).



165


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) i. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai (lanjutan) Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralised finance asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika pada periode berikutnya, nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah. Sejak 20 Januari 2006, sesuai dengan PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, bank-bank juga wajib melakukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai khusus terhadap aset non produktif seperti agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan suspense accounts. Dalam peraturan tersebut, klasifikasi agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut: Klasifikasi Lancar Kurang lancar Diragukan Macet

Batas waktu Sampai dengan 1 tahun Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun Lebih dari 5 tahun 21

166



Persentase minimum penyisihan kerugian 0% 15% 50% 100%


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) i. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai (lanjutan) Khusus untuk rekening antar kantor dan suspense accounts ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi Lancar Macet

Persentase minimum penyisihan kerugian

Batas waktu Sampai dengan 180 hari Lebih dari 180 hari

0% 100%

Penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai aset non produktif dicatat dalam tahun dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai aset non produktif maupun pemulihan aset non produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya. Aset non produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan kerugian penurunan nilai yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi. Lihat Catatan 2z.ii perihal perubahan kebijakan akuntansi pada tahun 2011. j. Aset Tetap 1) Kepemilikan langsung Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method). Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method). Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika tidak sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut: Tahun

Persentase

20 4-8 4 - 16

5% 25% - 50% 12,5% - 50%

Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Beban renovasi dan penambahan yang jumlahnya signifikan dicatat sebagai bagian dari nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila kemungkinan besar Bank akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut yang melebihi standar kinerja yang diperkirakan sebelumnya. Sesuai dengan PSAK No.47, "Akuntansi Tanah", semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, antara lain, biaya perizinan, biaya survei dan pengukuran lokasi, biaya notaris dan pajak-pajak yang berhubungan dengan hal tersebut, ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan hak atas tanah. Biaya perolehan hak atas tanah yang ditangguhkan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Lain-lain" dalam laporan posisi keuangan, dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus. 22 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


167


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) j. Aset Tetap (lanjutan) 1) Kepemilikan langsung (lanjutan) Selain itu, PSAK No.47 juga menyatakan bahwa hak atas tanah tidak diamortisasi kecuali memenuhi kondisikondisi tertentu yang telah ditentukan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya. 2) Aset dalam penyelesaian Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama. PSAK No.48 tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah aset tetap tersebut nilai tercatatnya lebih tinggi dari jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut, maka nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai. k. Aset Tak Berwujud Piranti lunak komputer Piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Piranti lunak komputer diamortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method ) selama 4 tahun. Pengeluaran selanjutnya untuk piranti lunak komputer akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan di masa datang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya. l. Beban Dibayar di Muka Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus. m. Liabilitas Segera Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

23

168




2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) n. Simpanan Nasabah Simpanan nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan dan deposito berjangka. Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Simpanan nasabah pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif. o. Simpanan dari Bank Lain Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka. Simpanan dari bank lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif. p. Efek-efek yang Diterbitkan Efek-efek yang diterbitkan oleh Bank berupa medium-term notes dan obligasi. Efek-efek yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. q. Perpajakan Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (liability method). Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan Undang-undang) yang telah diberlakukan atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk dapat dikompensasi. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika mengajukan keberatan pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. 24 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


169


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) r. Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya. Bank juga memperhitungkan besarnya probabilitas pelunasan kredit dipercepat (probability prepayment ratio) untuk fasilitas kredit dengan suku bunga flat. Perhitungan probability prepayment ratio didasarkan pada data historis Bank mengenai pelunasan kredit yang dipercepat dengan tingkat suku bunga flat. Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai. Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai. Bank mengakui pendapatan bunga atas kredit bermasalah yang direstrukturisasi berdasarkan sistem kas. s. Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan serta berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman atau pinjaman yang diterima, atau pendapatan dan beban provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman atau pinjaman yang diterima yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan atau beban provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman atau pinjaman yang diterima dilunasi. Pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. t. Sewa Operasi Apabila dalam suatu kontrak sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada di tangan perusahaan sewa-menyewa (lessor), maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

25

170




2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Imbalan Kerja Imbalan kerja jangka pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual. Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bhakti dan penghargaan masa bhakti proporsional, dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU Ketenagakerjaan"). Sehubungan dengan imbalan pensiun, Bank memiliki program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No.KEP-479/KM.17/1996 tanggal 30 Desember 1996. Program imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi. Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank. Beban kewajiban masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode vesting). Dalam hal ini biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode vesting. Berdasarkan PSAK No.24 (Revisi 2004) paragraf 54, liabilitas imbalan kerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial untuk setiap program pada setiap akhir periode pelaporan sebelumnya yang jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial melebihi dari salah satu yang lebih tinggi diantara 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.



171


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Imbalan Kerja (lanjutan) Bank harus menyediakan program pensiun

dengan imbalan minimal tertentu sesuai

dengan UU

Ketenagakerjaan. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya jumlah program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu, Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas imbalan pensiun yang disediakannya. Program imbalan jangka panjang lainnya Diluar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan yang bersifat jangka panjang lainnya, yaitu meliputi penghargaan masa bhakti, penghargaan masa bhakti proporsional, cuti besar dan uang duka. Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa bhakti, penghargaan masa bhakti proporsional, cuti besar dan uang duka dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Jasa produksi dan tantiem Bank juga memberikan jasa produksi kepada karyawan serta tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya penyisihan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi komprehensif tahun berjalan. Kesejahteraan Pensiun Pegawai Bank memberikan dana kesejahteraan pensiun pegawai kepada karyawan Bank. Estimasi besarnya penyisihan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi komprehensif tahun berjalan. Jasa Pengabdian dan Penghargaan Masa Bhakti bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank memberikan jasa pengabdian kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank pada setiap akhir masa jabatannya. Besarnya jasa pengabdian direksi secara bersama-sama ditetapkan maksimum 2,5% dari laba setelah pajak tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan, dengan perbandingan Direktur menerima 90% dari jumlah yang diterima Direktur Utama. Besarnya jasa pengabdian bagi Komisaris Utama ditetapkan sebesar 50% dari jasa pengabdian yang diterima Direktur Utama, sedangkan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari jumlah yang diterima Komisaris Utama. Jasa pengabdian tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

27

172




2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) u. Imbalan Kerja (lanjutan) Jasa Pengabdian dan Penghargaan Masa Bhakti bagi Direksi dan Dewan Komisaris (lanjutan) Bank memberikan Penghargaan Masa Bhakti kepada Direksi Bank yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan tidak terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Besarnya penghargaan masa bhakti bagi Direktur Utama ditetapkan maksimum sebesar 10 kali penghasilan terakhir yang diterima. Penghargaan Masa Bhakti untuk direktur ditetapkan 90% dari Penghargaan Masa Bhakti yang diterima Direktur Utama. Penghargaan Masa Bhakti tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan. v. Laba Bersih per Saham Dasar Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama tahun berjalan. w. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan adalah sesuai dengan PSAK No.7 mengenai “Pengungkapan pihak-pihak berelasi”. Definisi pihak berelasi adalah antara lain: i. Perusahaan di bawah pengendalian Bank; ii. Perusahaan asosiasi; iii. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan; iv. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam Catatan iii di atas; v. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; vi. Entitas yang merupakan program imbalan pasca kerja yang disponsori oleh Bank. Transaksi dengan Pemerintah Indonesia termasuk setiap entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilaksanakan dengan atau tidak dengan syarat atau kondisi normal yang sama untuk pihak ketiga, diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (Catatan 33). x. Dividen Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham. y. Informasi Segmen Operasi Informasi segmen operasi disusun berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Bank tidak menyajikan informasi segmen operasi karena Bank hanya menjalankan operasi di Nusa Tenggara Timur dan Surabaya.



173


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) z. Perubahan Kebijakan Akuntansi Berikut ini adalah standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan relevan dengan Bank: -

PSAK No.1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK No.2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas". PSAK No.3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim". PSAK No.5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK No.7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK No.8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan". PSAK No.19 (Revisi 2010), "Aset Tak Berwujud". PSAK No.23 (Revisi 2010), "Pendapatan". PSAK No.25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". PSAK No.48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset". PSAK No.57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". PSAK No.58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan". ISAK No.9, "Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa". ISAK No.10, "Program Loyalitas Pelanggan". ISAK No.14 (Revisi 2010), "Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web". ISAK No.17, "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai".

Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi Bank sehubungan dengan implementasi standar akuntansi baru di atas tidak signifikan kecuali untuk area berikut ini: i. PSAK No.1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan". Bank mengimplementasikan PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan penambahan laporan posisi keuangan yang menunjukkan saldo awal (dalam hal dimana terjadi reklasifikasi atau penyajian kembali). Sedangkan sebelumnya laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan tambahan, antara lain: sumber ketidakpastian estimasi dan manajemen modal. Informasi komparatif telah disajikan kembali agar sesuai dengan standar tersebut. Karena perubahan pada kebijakan akuntansi hanya mempengaruhi aspek pengungkapan, maka tidak ada dampak terhadap laba per saham. ii. PSAK No.25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas kontrak jaminan keuangan Sejak tanggal 1 Januari 2011, Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit berdasarkan selisih antara nilai amortisasi (nilai tercatat) dan present value atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi probable ). 29

174




2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) z. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan) ii. PSAK No.25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". (lanjutan) Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas kontrak jaminan keuangan (lanjutan) Sebelum 1 Januari 2011, Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.12/516/DPNP/IDPnP tanggal 21 September 2010. Penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit diklasifikasikan menjadi lima kategori dengan persentase minimum penyisihan kerugian sebagai berikut: Klasifikasi Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet

Persentase minimum penyisihan kerugian 1% 5% 15% 50% 100%

Persentase di atas berlaku untuk komitmen dan kontinjensi (fasilitas kredit committed yang diberikan yang belum digunakan dan garansi yang diterbitkan) dikurangi nilai agunan, kecuali untuk komitmen dan kontinjensi yang dikategorikan sebagai lancar, dimana persentasenya berlaku langsung atas saldo komitmen dan kontinjensi yang bersangkutan. Penyisihan kerugian penurunan nilai aset non produktif Sejak tanggal 1 Januari 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan penghapusan aset untuk aset non produktif, namun Bank tetap harus menghitung penyisihan kerugian penghapusan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Sebelum 1 Januari 2011, Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset non produktif seperti agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan suspense accounts berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 (Catatan 2i). Perubahan metode penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai di atas merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang seharusnya diterapkan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali laba rugi tahun-tahun sebelumnya. Namun, karena dampak dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut tidak material terhadap laba rugi tahun-tahun sebelumnya, maka tidak dilakukan penyajian kembali dan dampak perubahan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.



175


3. KAS Saldo kas dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing sebesar Rp14.491.210.000 dan Rp4.810.390.000 pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA 2011

Rupiah

403.626.270.424

2010 377.874.419.617

Rasio Giro Wajib Minimum pada tanggal 2011 dan 2010 masing-masing adalah:

Rupiah - Giro Wajib Minimum Primer - Giro Wajib Minimum Sekunder

2011

2010

8,05% 3,23%

9,29% 2,46%

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing". Berdasarkan peraturan tersebut, GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR). GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan 8% dari Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2010, GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2010, dan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM insentif yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011. GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, sedangkan GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN) dan/atau kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Utama yang dipelihara di Bank Indonesia. 5. GIRO PADA BANK LAIN Tidak terdapat giro pada bank lain kepada pihak berelasi. a. Berdasarkan mata uang 2011

Rupiah Mata uang asing Jumlah giro pada bank lain Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah giro pada bank lain - bersih

32.370.099.388 32.370.099.388 (25.400.862) 32.344.698.526

31

176



2010 12.269.441.925 7.706.546 12.277.148.471 (25.400.862) 12.251.747.609


5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) b. Berdasarkan mata uang dan nama bank 2011

Rupiah Bank Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

2010

10.301.158.718 3.854.787.617 1.782.697.205 585.506.053 145.797.432 125.930.386 118.453.400 92.180.658 17.006.511.469

622.012.409 316.830.453 5.750.411.009 568.314.326 1.175.219.223 124.346.080 80.167.071 1.399.402.880 146.089.981 27.075.530 10.209.868.962

Jumlah Rupiah

15.237.253.338 60.832.562 32.700.593 25.400.862 6.512.564 888.000 15.363.587.919 32.370.099.388

1.920.183.382 61.162.562 45.425.593 25.400.862 6.512.564 888.000 2.059.572.963 12.269.441.925

Mata uang asing PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jumlah mata uang asing Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah giro pada bank lain - bersih

32.370.099.388 (25.400.862) 32.344.698.526

7.706.546 7.706.546 12.277.148.471 (25.400.862) 12.251.747.609

Bank Pemerintah Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Papua PT Bank Pembangunan Daerah DKI Bank Pembangunan Daerah Timor Timur PD Bank Pembangunan Daerah DIY PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Tidak terdapat giro pada bank lain yang diblokir dan dijadikan agunan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. c.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

Rupiah Mata uang asing

2011

2010

1,47% -

2,83% 0,00%



177


5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) d. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai 2011

Saldo awal Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) (Catatan 42) Saldo akhir

2010

25.400.862

75.111.790

25.400.862

(49.710.928) 25.400.862

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp25.400.862. Bank telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain sebesar Rp25.400.862. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain telah memadai. e. Berdasarkan kolektibilitas 2011

Lancar Macet Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah giro pada bank lain - bersih

32.344.698.526 25.400.862 32.370.099.388 (25.400.862) 32.344.698.526

2010 12.251.747.609 25.400.862 12.277.148.471 (25.400.862) 12.251.747.609

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN Tidak terdapat penempatan pada bank lain kepada pihak berelasi. Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dalam mata uang Rupiah. a. Berdasarkan jenis dan jatuh tempo Jatuh tempo (bulan)

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) Deposit on call Deposito berjangka Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain-bersih

<1 <1 1

33

178



2011

2010

767.900.000.000 45.000.000.000 812.900.000.000 -

11.996.334.733 774.000.000.000 785.996.334.733 -

812.900.000.000

785.996.334.733


6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) b. Berdasarkan jenis dan nama bank 2011

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) Bank Indonesia Deposit on call PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Riau PD Bank Pembangunan Daerah DIY PT Bank Pembangunan Daerah Bali PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara PT Bank Pembangunan Daerah Lampung PT Bank Pembangunan Daerah Maluku PT Bank UOB Buana Tbk. PT Bank Bukopin Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah PT Bank Mega Tbk. PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Deposito berjangka PT Bank UOB Buana Tbk. Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih c.

2010

-

11.996.334.733

357.900.000.000 100.000.000.000

80.000.000.000 -

60.000.000.000 50.000.000.000 45.000.000.000 35.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 767.900.000.000

170.000.000.000 115.000.000.000 125.000.000.000 40.000.000.000 79.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 774.000.000.000

45.000.000.000 812.900.000.000 -

785.996.334.733 -

812.900.000.000

785.996.334.733

2011

2010

5,13%

6,20%

2011

2010

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

d. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai Saldo awal Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) (Catatan 42) Saldo akhir

-

2.065.000.000

-

(2.065.000.000) -



179


6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) d. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai (lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain tidak mengalami kerugian penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain digolongkan sebagai lancar. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain telah memadai.

7. EFEK-EFEK Tidak terdapat efek-efek kepada pihak berelasi. Seluruh efek-efek dalam mata uang Rupiah. a. Berdasarkan tujuan dan jenis 2011

Dimiliki hingga jatuh tempo - Sertifikat Bank Indonesia Diskonto yang belum diamortisasi - Obligasi korporasi - Obligasi korporasi - syariah - Efek utang lainnya Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah efek-efek - bersih

2010

60.000.000.000 (1.828.171.790) 58.171.828.210

50.000.000.000 (1.337.323.566) 48.662.676.434

34.000.000.000 20.000.000.000 40.000.000.000 94.000.000.000 152.171.828.210 152.171.828.210

14.000.000.000 14.000.000.000 62.662.676.434 62.662.676.434

b. Berdasarkan penerbit 2011

Bank Indonesia Diskonto yang belum diamortisasi Bank PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara PT Bank Pembangunan Daerah DKI

35

180



2010

60.000.000.000 (1.828.171.790) 58.171.828.210

50.000.000.000 (1.337.323.566) 48.662.676.434

20.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 4.000.000.000 54.000.000.000

10.000.000.000 4.000.000.000 14.000.000.000


7. EFEK-EFEK (lanjutan) b. Berdasarkan penerbit (lanjutan) 2011

Korporasi Perum Pegadaian (Persero) Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah efek-efek - bersih c.

2010

40.000.000.000 152.171.828.210 152.171.828.210

62.662.676.434 62.662.676.434

Berdasarkan peringkat Peringkat Pemeringkat

2011

2010

Pefindo Pefindo

idAA+(sy) idA+

-

Fitch Pefindo Pefindo

idAA+ idAidA+

idAidA

2011

2010

MTN Syariah Ijarah I Perum Pegadaian Tahap III Tahun 2011 Obligasi III Bank Sumut Tahun 2011 Obligasi Subordinasi Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2011 Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010 Obligasi V Bank DKI Tahun 2008 d. Berdasarkan jatuh tempo Kurang dari 1 tahun 1-5 tahun Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah efek-efek - bersih

98.171.828.210 54.000.000.000 152.171.828.210 152.171.828.210

48.662.676.434 14.000.000.000 62.662.676.434 62.662.676.434

e. Berdasarkan efek pemerintah dan bukan pemerintah 2011

Pemerintah Sertifikat Bank Indonesia Diskonto yang belum diamortisasi Bukan pemerintah Obligasi korporasi Obligasi korporasi - syariah Efek utang lainnya Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah efek-efek - bersih

2010

60.000.000.000 (1.828.171.790) 58.171.828.210

50.000.000.000 (1.337.323.566) 48.662.676.434

34.000.000.000 20.000.000.000 40.000.000.000 94.000.000.000 152.171.828.210 152.171.828.210

14.000.000.000 14.000.000.000 62.662.676.434 62.662.676.434



181


7. EFEK-EFEK (lanjutan) f.

Pemindahan kelompok efek Berdasarkan surat Bank Indonesia No.11/18/DPNP/DPnP tanggal 14 Januari 2009, Bank diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kelompok instrumen keuangan berdasarkan intensi dan kemampuan Bank pada saat PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006) efektif diberlakukan. Sehubungan dengan surat tersebut di atas, Bank tidak melakukan reklasifikasi atas kelompok efek-efek.

g. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

Efek-efek

2011

2010

8,07%

8,39%

2011

2010

h. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai

Saldo awal Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) (Catatan 42) Saldo akhir

-

40.000.000

-

(40.000.000) -

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, seluruh efek-efek digolongkan sebagai lancar.

37

182





183

99 hari 100 hari 57 hari 42 hari

Bank Indonesia Obligasi Pemerintah Seri FR0043 Seri FR0027 Seri FR0054 Seri FR0056

Jumlah

32 hari

waktu

Jangka

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Obligasi Bank DKI V Tahun 2008

Counterparties

38

23 Pebruari 2012 23 Pebruari 2012 26 Januari 2012 12 Januari 2012

23 Januari 2012

Tanggal jual kembali

2011

Tidak terdapat efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali kepada pihak berelasi.

8. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

18.663.569.614 3.246.269.177 81.978.524.466

18.663.569.614 3.246.269.177 81.978.524.466

102.059.219.466

21.695.935.005

101.978.524.466

38.372.750.670 21.695.935.005

20.080.695.000

20.000.000.000

38.372.750.670

20.080.695.000

Nilai jual kembali

20.000.000.000

Nilai nominal


605.454.708

475.848.849

4.834.738

60.138.703

149.887.338

260.988.070

129.605.859

129.605.859

diamortisasi

yang belum

Pendapatan bunga

101.453.764.758

81.502.675.617

3.241.434.439

18.603.430.911

21.546.047.667

38.111.762.600

19.951.089.141

19.951.089.141

Nilai bersih

184



Obligasi Subordinasi Bank Permata I Tahun 2006 Bank Mega Tahun 2007 Bank Pan Indonesia II Tahun 2008

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri C

Counterparties

24 Januari 2011 24 Januari 2011

83 hari 83 hari

39

24 Januari 2011

24 Januari 2011

87 hari

83 hari

24 Januari 2011


87 hari

waktu

Jangka

2010

Tidak terdapat efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali kepada pihak berelasi.

8. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

10.306.376.333 77.612.281.777

75.000.000.000

25.715.285.000

41.590.620.444

10.000.000.000

25.000.000.000

40.000.000.000

2.346.751.831 50.289.913.810

2.200.000.000

47.943.161.979

Nilai jual kembali

47.200.000.000

45.000.000.000

Nilai nominal


488.682.909

64.893.813

161.915.479

261.873.617

316.475.915

14.768.307

301.707.608

diamortisasi

yang belum

Pendapatan bunga

77.123.598.868

10.241.482.520

25.553.369.521

41.328.746.827

49.973.437.895

2.331.983.524

47.641.454.371

Nilai bersih



185

24 Januari 2011 24 Januari 2011

83 hari


87 hari

waktu

2010

154.200.000.000

160.843.977.020

15.364.530.000 32.941.781.433

15.000.000.000

17.577.251.433

Nilai jual kembali

32.000.000.000

17.000.000.000

Nilai nominal

1.014.611.655

209.452.831

98.838.806

110.614.025

diamortisasi

yang belum

Pendapatan bunga

159.829.365.365

32.732.328.602

15.265.691.194

17.466.637.408

Nilai bersih

40

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 tidak terdapat efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali yang mengalami penurunan nilai.

*) MTN PTPN VII/2009 akan jatuh tempo tanggal 6 Januari 2011 dan disepakati para pihak untuk diganti dengan obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007 dan obligasi subordinasi Bank Pan Indonesia III Tahun 2010 hingga berakhirnya perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga.

Jumlah

Medium Term Notes MTN PTPN VII/2009 *) MTN Bank Syariah Mandiri

Counterparties

Jangka

8. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)



9. KREDIT YANG DIBERIKAN Seluruh kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah. a. Berdasarkan jenis dan kualitas kredit Kualitas kredit yang diberikan berdasarkan kredit yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai

Tidak mengalami

2011 Mengalami

penurunan nilai

penurunan nilai

Pihak berelasi Konsumsi

Pihak ketiga Modal kerja Investasi Konsumsi Sindikasi Karyawan Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit - bersih

9.755.106.401 9.755.106.401

-

9.755.106.401 9.755.106.401

407.536.387.990 131.154.081.287 3.111.947.968.337 35.580.393.564 70.822.965.048 3.757.041.796.226 3.766.796.902.627

29.439.265.100 2.748.793.948 8.152.059.735 646.627.036

436.975.653.090 133.902.875.235 3.120.100.028.072 35.580.393.564 71.469.592.084

40.986.745.819 40.986.745.819

3.798.028.542.045 3.807.783.648.446

(18.392.659.103) 3.748.404.243.524

(32.798.468.954) 8.188.276.865

(51.191.128.057) 3.756.592.520.389

Tidak mengalami penurunan nilai


Pihak ketiga Modal kerja Investasi Konsumsi Sindikasi Karyawan Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit - bersih



2010 Mengalami penurunan nilai

Jumlah

7.552.212.100 7.552.212.100

-

7.552.212.100 7.552.212.100

356.277.709.425 111.167.897.900 2.249.611.035.398 21.086.326.527 57.235.703.708 2.795.378.672.958 2.802.930.885.058

48.161.086.595 12.165.887.743 10.190.536.687 1.045.481.723 71.562.992.748 71.562.992.748

404.438.796.020 123.333.785.643 2.259.801.572.085 21.086.326.527 58.281.185.431 2.866.941.665.706 2.874.493.877.806

(28.789.175.395) 2.774.141.709.663

(52.505.388.032) 19.057.604.716

(81.294.563.427) 2.793.199.314.379

41

186

Jumlah



187

Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit - bersih

Pihak ketiga Modal kerja Investasi Konsumsi Sindikasi Karyawan


392.175.253.917 129.971.936.838 3.106.517.780.336 35.580.393.564 70.514.209.649 3.734.759.574.304 3.744.514.680.705 (11.929.268.880) 3.732.585.411.825

9.755.106.401 9.755.106.401

Lancar

42

11.240.420.475 906.695.380 5.195.215.426 308.755.399 17.651.086.680 17.651.086.680 (4.119.941.835) 13.531.144.845

-

Dalam perhatian khusus

Kualitas kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia

a. Berdasarkan jenis dan kualitas kredit (lanjutan)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

-

2011

1.644.834.982 67.627.375 516.184.908 2.228.647.265 2.228.647.265 (707.092.940) 1.521.554.325

Kurang lancar

-

613.538.299 144.952.156 676.580.045 1.435.070.500 1.435.070.500 (1.077.062.645) 358.007.855

Diragukan


-

9.755.106.401 9.755.106.401

Jumlah

31.301.605.417 436.975.653.090 2.811.663.486 133.902.875.235 7.194.267.357 3.120.100.028.072 35.580.393.564 646.627.036 71.469.592.084 41.954.163.296 3.798.028.542.045 41.954.163.296 3.807.783.648.446 (33.357.761.757) (51.191.128.057) 8.596.401.539 3.756.592.520.389

Macet

188



Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit - bersih

Pihak ketiga Modal kerja Investasi Konsumsi Sindikasi Karyawan

Pihak berelasi Konsumsi 7.552.212.100 7.552.212.100

Lancar

337.889.549.351 108.249.550.371 2.241.588.190.788 21.086.326.527 57.235.703.708 2.766.049.320.745 2.773.601.532.845 (27.525.152.063) 2.746.076.380.782

a. Berdasarkan jenis dan kualitas kredit (lanjutan)


43

18.388.160.075 2.918.347.529 8.022.844.609 29.329.352.213 29.329.352.213 (1.264.023.332) 28.065.328.881

-


-

2010

11.461.748.202 57.143.528 784.956.092 386.666.312 12.690.514.134 12.690.514.134 (4.458.761.854) 8.231.752.280

Kurang lancar

-

3.753.455.339 5.583.266.559 761.199.460 34.200.000 10.132.121.358 10.132.121.358 (1.222.764.966) 8.909.356.392

Diragukan


-

7.552.212.100 7.552.212.100

Jumlah

32.945.883.053 404.438.796.020 6.525.477.656 123.333.785.643 8.644.381.136 2.259.801.572.085 21.086.326.527 624.615.411 58.281.185.431 48.740.357.256 2.866.941.665.706 48.740.357.256 2.874.493.877.806 (46.823.861.212) (81.294.563.427) 1.916.496.044 2.793.199.314.379

Macet


9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) b. Berdasarkan sektor ekonomi Kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kredit yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai

Pertanian, perburuan dan sarana pertanian Pertambangan Industri pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi Jasa-jasa dunia usaha Lain-lain Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit - bersih

Tidak mengalami

2011 Mengalami

penurunan nilai

penurunan nilai

4.684.408.839 555.554.806 6.289.087.015 1.009.539.534 212.604.523.386 275.594.659.070 58.224.838.170 15.308.252.021 3.192.526.039.786 3.766.796.902.627 (18.392.659.103) 3.748.404.243.524



10.940.143.165 1.246.618.647 4.309.164.371 2.056.877.420 160.037.386.619 268.681.280.762 20.213.404.542 21.047.058.326 2.314.398.951.206 2.802.930.885.058 (28.789.175.395) 2.774.141.709.663

5.003.141.063 16.023.053 9.803.300.610 16.443.191.031 329.489.423 592.913.868 8.798.686.771 40.986.745.819 (32.798.468.954) 8.188.276.865 2010 Mengalami penurunan nilai 5.203.706.862 1.703.086.724 25.594.405.192 22.614.626.326 1.733.058.142 3.478.091.092 11.236.018.410 71.562.992.748 (52.505.388.032) 19.057.604.716

Jumlah

9.687.549.902 555.554.806 6.305.110.068 1.009.539.534 222.407.823.996 292.037.850.101 58.554.327.593 15.901.165.889 3.201.324.726.557 3.807.783.648.446 (51.191.128.057) 3.756.592.520.389

Jumlah

16.143.850.027 1.246.618.647 6.012.251.095 2.056.877.420 185.631.791.811 291.295.907.088 21.946.462.684 24.525.149.418 2.325.634.969.616 2.874.493.877.806 (81.294.563.427) 2.793.199.314.379



189

190



Pertanian, perburuan dan sarana pertanian Pertambangan Industri pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi Jasa-jasa dunia usaha Lain-lain Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit - bersih 3.403.089.798 555.554.806 6.171.610.492 1.009.539.534 211.113.719.564 261.961.287.124 58.207.050.801 15.305.732.199 3.186.787.096.387 3.744.514.680.705 (11.929.268.880) 3.732.585.411.825

Lancar

45

1.059.160.483 117.476.524 96.608.500 10.856.082.979 17.787.370 5.503.970.824 17.651.086.680 (4.119.941.835) 13.531.144.845


Kualitas kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)


2011

225.919.749 1.441.540.175 45.002.433 516.184.908 2.228.647.265 (707.092.940) 1.521.554.325

Kurang lancar

25.236.993 167.055.090 488.105.302 71.761.020 6.332.050 676.580.045 1.435.070.500 (1.077.062.645) 358.007.855

Diragukan


Jumlah

4.974.142.879 9.687.549.902 555.554.806 16.023.053 6.305.110.069 1.009.539.534 11.030.440.841 222.407.823.995 17.290.834.520 292.037.850.100 212.725.970 58.554.327.594 589.101.640 15.901.165.889 7.840.894.393 3.201.324.726.557 41.954.163.296 3.807.783.648.446 (33.357.761.757) (51.191.128.057) 8.596.401.539 3.756.592.520.389

Macet



191

10.580.430.005 1.246.618.647 4.295.622.044 2.056.877.420 158.772.879.183 249.637.353.211 19.888.876.992 20.746.768.747 2.306.376.106.596 2.773.601.532.845 (27.525.152.063) 2.746.076.380.782

Lancar

359.713.160 13.542.327 1.264.507.436 19.043.927.551 324.527.550 300.289.579 8.022.844.610 29.329.352.213 (1.264.023.332) 28.065.328.881

Dalam perhatian khusus Diragukan

13.425.150 728.962.887 7.489.177.670 1.024.600.635 80.555.556 795.399.460 10.132.121.358 (1.222.764.966) 8.909.356.392

2010

55.397.228 2.544.600 10.015.704.118 1.435.002.684 10.243.100 1.171.622.404 12.690.514.134 (4.458.761.854) 8.231.752.280

Kurang lancar

Rasio kredit bermasalah (NPL) - bersih terhadap jumlah kredit adalah 0,28% dan 0,66% masing-masing untuk 31 Desember 2011 dan 2010.

46

Jumlah

5.134.884.484 16.143.850.027 1.246.618.647 971.579.237 6.012.251.095 2.056.877.420 8.089.523.404 185.631.791.811 20.155.023.007 291.295.907.088 1.652.502.586 21.946.462.684 3.467.847.992 24.525.149.418 9.268.996.546 2.325.634.969.616 48.740.357.256 2.874.493.877.806 (46.823.861.212) (81.294.563.427) 1.916.496.044 2.793.199.314.379

Macet

Rasio kredit bermasalah (NPL) - kotor terhadap jumlah kredit adalah 1,20% dan 2,49% masing-masing untuk 31 Desember 2011 dan 2010.


b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)




9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) Rincian kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi "Lain-lain" adalah sebagai berikut:

Kredit Multiguna Kredit Pemilikan Rumah Jumlah

2011

2010

3.191.336.612.998 9.988.113.559 3.201.324.726.557

2.315.944.731.510 9.690.238.106 2.325.634.969.616

Kredit Multiguna merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan untuk keperluan konsumer. Kredit Pemilikan Rumah merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan pembangunan atau renovasi rumah. Pembayaran kredit tersebut di atas sebagian besar dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan oleh Bank. c.

Berdasarkan jangka waktu Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut: Berdasarkan periode perjanjian kredit

Kurang dari atau sama dengan 1 tahun Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit - bersih

2011

2010

398.860.076.756 50.663.502.785 762.263.927.107 2.595.996.141.798 3.807.783.648.446 (51.191.128.057) 3.756.592.520.389

371.751.099.897 38.663.578.207 550.367.836.692 1.913.711.363.010 2.874.493.877.806 (81.294.563.427) 2.793.199.314.379

2011

2010

436.313.424.456 116.558.125.207 798.270.641.018 2.456.641.457.765 3.807.783.648.446 (51.191.128.057) 3.756.592.520.389

402.897.818.710 106.578.194.454 582.862.040.356 1.782.155.824.286 2.874.493.877.806 (81.294.563.427) 2.793.199.314.379

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Kurang dari atau sama dengan 1 tahun Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit - bersih

192

47 Laporan Tahunan 2011



9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) d. Berdasarkan pihak berelasi

Direksi dan karyawan kunci

2011

2010

9.755.106.401

7.552.212.100

Saldo tersebut merupakan kredit yang diberikan kepada Direksi dan karyawan kunci. Tidak ada kredit yang diberikan kepada pihak berelasi secara individual yang berjumlah di atas Rp1.000.000.000. e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

Kredit yang diberikan f.

2011

2010

19,28%

18,86%

2011

2010

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai

Saldo awal Penyisihan (pemulihan) selama periode berjalan Penghapusbukuan selama periode berjalan Saldo akhir Minimum penyisihan kerugian menurut Bank Indonesia Rasio

81.294.563.427 (17.543.527.199) (12.559.908.171) 51.191.128.057

65.867.964.648 18.278.814.270 (2.852.215.491) 81.294.563.427

81.163.553.128 63%

78.096.995.462 104%

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan telah memadai. g. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan 1) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh perbankan. 2) Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya. 3) Kredit karyawan adalah kredit yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah, atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sebesar 5%-8% per tahun dan jangka waktu antara 1 sampai 26 tahun. Pinjaman dan bunganya dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. 4) Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. 5) Rasio kredit usaha kecil terhadap kredit yang diberikan adalah 4,42% untuk tahun 2011 (2010: 5,98%). 48 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


193


9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) g. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan) 6) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur melalui perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank dalam kredit sindikasi dengan bank lain pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp35.580.393.564 (2010: Rp21.086.326.527). Partisipasi Bank dalam kredit sindikasi tersebut masing-masing sebesar 1,585% dan 1,585% pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. 7) Kredit dihapusbukukan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 berjumlah Rp32.600.823.023 dan Rp22.289.604.364. Penghapusbukuan kredit ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan. 8) Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat kredit yang direstrukturisasi. 9) Deposito yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp1.870.000.000 dan Rp2.375.000.000, dengan jumlah kredit yang dijamin masing-masing sebesar Rp1.512.281.170 dan Rp208.659.871. 10) Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Bank telah melakukan perjanjian dan perikatan dengan Perum Jaminan Kredit Indonesia sehubungan dengan pertanggungan asuransi debitur kredit Multiguna, Pensiunan, Umum (Mikro), Konstruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa. Nilai pertanggungan per debitur maksimum sebesar plafon pokok kredit. Premi asuransi tersebut ditanggung oleh debitur. 11) Penjualan kredit PT Bank CIMB Niaga Tbk. Bank telah melakukan penjualan atas kredit Multiguna kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk., sesuai akta Notaris Emmanuel Mali, S.H., No.13 tanggal 3 Pebruari 2010, Perjanjian Jual Beli Piutang No.82/BNTT/XI/2010, No.068/PJBP/BB/SL-EAST/131/10 tanggal 29 Nopember 2010 dan Akta Pengalihan Hak (Akta Cessie) No.83/BNTT/XI/2010, No.043/CESSIE/BB/SL-EAST/131/10 tanggal 29 Nopember 2010. Kredit tersebut merupakan kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan pembayaran melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Nilai pokok kredit yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp58.003.375.108 yang terdiri dari 1.010 debitur dengan jangka waktu kredit antara 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Bank telah mengeluarkan kredit yang bersangkutan dari laporan posisi keuangan Bank (derecognize). Setelah penjualan kredit tersebut, Bank akan bertindak sebagai agen, atau pihak yang mengelola pembayaran dari debitur dan mengadministrasikan dokumen kredit debitur sebagaimana tertuang dalam akta No.14 tanggal 3 Pebruari 2010, Notaris Emmanuel Mali, S.H. Sebagai agen, Bank memiliki kewajiban bulanan untuk mentransfer pembayaran yang diterima dari debitur kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan Bank akan menerima imbalan berupa selisih bunga antara bunga yang diterima Bank dari debitur dan bunga yang dibayarkan Bank kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.

49

194




9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) g. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan) 11) Penjualan kredit (lanjutan) PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Bank telah melakukan penjualan atas kredit Multiguna kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk., sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk., sesuai akta Notaris Sylvia Gunawan, S.H., M.Kn., No.15 tanggal 6 Nopember 2010, Perjanjian Jual Beli Piutang No.79/BNTT/XI/2010, No.72/DIR-KOM/2010 tanggal 25 Nopember 2010, Perjanjian Jual Beli Piutang No.89/BNTT/XII/2010, No.076/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Perjanjian Pengalihan Piutang No.80/BNTT/XI/2010, No.73/DIR-KOM/2010 tanggal 25 Nopember 2010. Kredit tersebut merupakan kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan pembayaran melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Nilai pokok kredit yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp385.289.927.397 yang terdiri dari 8.216 debitur dengan jangka waktu kredit antara 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Bank telah mengeluarkan kredit yang bersangkutan dari laporan posisi keuangan Bank (derecognize). Setelah penjualan kredit tersebut, Bank akan bertindak sebagai agen, atau pihak yang mengelola pembayaran dari debitur dan mengadministrasikan dokumen kredit debitur sebagaimana tertuang dalam akta No.16 tanggal 6 Nopember 2010, Notaris Sylvia Gunawan, S.H., M.Kn. Sebagai agen, Bank memiliki kewajiban bulanan untuk mentransfer pembayaran yang diterima dari debitur kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk., dan Bank akan menerima imbalan berupa selisih bunga antara bunga yang diterima Bank dari debitur dan bunga yang dibayarkan Bank kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

10. ASET TETAP Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

1 Januari

Biaya perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan dan perabot kantor Aset dalam penyelesaian Jumlah

Penambahan

2011 Pengurangan

Reklasifikasi

31 Desember

1.351.856.422 50.472.885.590 5.804.688.290

232.039.050 565.224.400

-

5.433.031.593 -

1.351.856.422 56.137.956.233 6.369.912.690

49.496.869.188 107.126.299.490

7.389.650.506 8.186.913.956

540.000 540.000

1.786.640.618 7.219.672.211

58.672.620.312 122.532.345.657

6.780.241.331 113.906.540.821

13.572.680.880 21.759.594.836

540.000

(7.219.672.211) -

13.133.250.000 135.665.595.657



195


10. ASET TETAP (lanjutan) 2011 1 Januari

Akumulasi penyusutan 6.374.102.529 Bangunan 4.390.317.961 Kendaraan bermotor Perlengkapan dan 34.759.901.090 perabot kantor 45.524.321.580 Jumlah 68.382.219.241 Nilai buku

1 Januari

Biaya perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan dan perabot kantor Aset dalam penyelesaian Jumlah

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

31 Desember

2.701.370.309 534.200.436

-

-

9.075.472.838 4.924.518.397

7.549.739.434 10.785.310.179

215.684 215.684

-

42.309.424.840 56.309.416.075 79.356.179.582

Penambahan

2010 Pengurangan

Reklasifikasi

31 Desember

1.351.856.422 30.540.802.561 5.022.338.290

46.000.000 782.350.000

-

19.886.083.029 -

1.351.856.422 50.472.885.590 5.804.688.290

40.985.890.898 77.900.888.171

5.193.203.846 6.021.553.846

-

3.317.774.444 23.203.857.473

49.496.869.188 107.126.299.490

28.227.266.002 106.128.154.173

4.003.626.109 10.025.179.955

-

(25.450.650.780) (2.246.793.307)

6.780.241.331 113.906.540.821

1.680.108.709 413.631.796

-

-

6.374.102.529 4.390.317.961

5.670.204.688 7.763.945.193

-

-

34.759.901.090 45.524.321.580 68.382.219.241

Akumulasi penyusutan 4.693.993.820 Bangunan 3.976.686.165 Kendaraan bermotor Perlengkapan dan 29.089.696.402 perabot kantor 37.760.376.387 Jumlah 68.367.777.786 Nilai buku

Rincian bangunan dan prasarana dalam penyelesaian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 31 Desember 2011

Persentase penyelesaian

Bangunan - Pembangunan gedung kantor

1,04%

51

196



Akumulasi biaya

13.133.250.000

Estimasi tanggal penyelesaian

Juli 2012


10. ASET TETAP (lanjutan) 31 Desember 2010

Persentase

Akumulasi

Estimasi tanggal

penyelesaian

biaya

penyelesaian

Bangunan - Pembangunan gedung kantor Prasarana - Lain-lain Jumlah

99%

6.155.241.331

Maret 2011

68%

625.000.000 6.780.241.331

Maret 2011

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Bank memiliki 27 bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik dan Hak Pakai. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) mempunyai masa manfaat 30 (tiga puluh) tahun. Masa berlaku HGB berakhir antara tahun 2031 sampai dengan 2041. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai. Pada tahun 2010, Bank melakukan reklasifikasi aset dalam penyelesaian berupa bangunan ke aset lain-lain properti terbengkalai sebesar Rp2.246.793.307. Bank telah mengasuransikan aset tetap untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp74.775.365.029 dan Rp73.507.365.029 PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT Asuransi Jaya Proteksi.

pada

PT Asuransi Bangun Askrida,

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan. Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Bank.

11. ASET TAK BERWUJUD 2011

2010

Piranti lunak komputer Harga perolehan Akumulasi amortisasi Nilai buku

1.080.700.000 (720.365.625) 360.334.375

860.700.000 (413.814.584) 446.885.416

Saldo awal Penambahan Beban amortisasi Saldo akhir

446.885.416 220.000.000 (306.551.041) 360.334.375

51.079.166 509.300.000 (113.493.750) 446.885.416

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tak berwujud yang dimiliki Bank. 52 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


197


12. ASET LAIN-LAIN a. Berdasarkan jenis 2011

Pendapatan yang masih akan diterima Taksiran lebih bayar pajak penghasilan badan Tagihan lainnya Beban dibayar di muka Persediaan Properti terbengkalai - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp Nihil (2010: Rp337.018.996) Uang muka Rekening antar kantor Lain-lain Jumlah

2010

32.217.366.446 24.927.628.207 13.506.736.698 5.816.617.284 2.660.888.267

23.534.579.644 17.099.476.139 7.286.075.797 2.756.687.549 2.012.629.773

2.246.793.307 279.059.700 21.973.177 81.677.063.086

1.909.774.311 347.044.248 376.542.303 48.393.177 55.371.202.941

Pendapatan yang masih akan diterima terdiri dari bunga yang masih akan diterima dari giro pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, efek-efek dan kredit yang diberikan. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka yang berkaitan dengan beban sewa, premi asuransi dan beban-beban kepada pihak ketiga. Tagihan lainnya terutama terdiri dari tagihan kepada PT Arta Jasa yang timbul atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada ATM Bersama. b. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai properti terbengkalai 2011

Saldo awal Penyisihan (pemulihan) selama periode berjalan Saldo akhir

337.018.996 (337.018.996) -

2010 337.018.996 337.018.996

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas properti terbengkalai.

13. LIABILITAS SEGERA 2011

Rekening titipan Titipan penjualan kredit Titipan dana bantuan Pemerintah Titipan gaji Pegawai Negeri Sipil Lain-lain Jumlah

198

53.825.979.894 8.536.353.913 3.085.351.909 1.011.914.475 146.835.584 66.606.435.775



2010 42.732.445.793 2.192.046.154 11.197.502.718 2.838.678.323 8.283.464 58.968.956.452


13. LIABILITAS SEGERA (lanjutan) Rekening titipan merupakan titipan transfer dari nasabah, titipan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak yang diterima Bank sebagai bank persepsi dan titipan lainnya dari pihak ketiga.

14. SIMPANAN NASABAH Seluruh simpanan nasabah dalam mata uang Rupiah. a. Berdasarkan jenis 2011

Pihak berelasi Giro Tabungan Simpeda Tabungan Flobamora TabunganKu Tabungan Ziarah Deposito berjangka

Pihak ketiga Giro Tabungan Simpeda Tabungan Flobamora TabunganKu Tabungan Ziarah Deposito berjangka Jumlah

2010

200.281.144.808

845.885.012.436

10.656.140.747 947.767.556 78.574.562 12.836.605 6.350.600.000 218.327.064.278

2.731.067.479 2.253.478.683 6.604.959 31.942.791 140.910.000.000 991.818.106.348

1.303.839.472.392

318.999.187.524

750.649.183.938 576.376.435.413 40.998.192.107 357.126.872 1.205.960.057.000 3.878.180.467.722 4.096.507.532.000

587.442.473.702 405.208.432.040 12.925.156.845 450.200.159 815.559.924.362 2.140.585.374.632 3.132.403.480.980

2011

2010

b. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan 24 bulan Jumlah

231.324.446.000 153.344.161.000 753.849.250.000 73.142.800.000 650.000.000 1.212.310.657.000

181.802.640.000 57.076.791.000 577.937.335.362 139.463.158.000 190.000.000 956.469.924.362



199


14. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) c.


Giro Tabungan Deposito berjangka

2011

2010

3,83% 2,67% 8,15%

3,80% 2,62% 7,98%

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp1.870.000.000 dan Rp2.375.000.000.

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN Tidak terdapat simpanan dari bank lain dari pihak berelasi. Seluruh simpanan dari bank lain dalam mata uang Rupiah. a. Berdasarkan jenis 2011

Giro Tabungan Deposito berjangka Deposit on call Jumlah

751.559.094 47.802.424 250.000.000 75.000.000.000 76.049.361.518

2010 269.037.685 50.000.000.000 50.269.037.685

b. Deposito berjangka dan deposit on call berdasarkan jangka waktu 2011

Kurang dari 1 bulan 1 bulan Jumlah c.

75.000.000.000 250.000.000 75.250.000.000

2010 50.000.000.000 50.000.000.000


Giro Tabungan Deposito berjangka Deposit on call

2011

2010

3,62% 3,71% 7,00% 5,39%

4,67% 5,50%

d. Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

55

200




16. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN 2011

Rupiah Biaya perolehan diamortisasi - Obligasi I Bank NTT - Medium Term Notes Jumlah

493.581.985.284 493.581.985.284

Obligasi I Bank NTT Nilai nominal Dikurangi beban emisi obligasi yang belum diamortisasi Jumlah

500.000.000.000 (6.418.014.716) 493.581.985.284

2010

499.528.859.800 499.528.859.800

-

Pada tanggal 8 Juli 2011, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000 di Bursa Efek Indonesia. Obligasi ini terbagi menjadi 4 seri, yaitu seri A, seri B, seri C dan seri D yang masing-masing akan jatuh tempo ada tanggal 12 Juli 2012, 8 Juli 2014, 8 Juli 2016 dan 8 Juli 2018 dan memiliki suku bunga tetap masing-masing sebesar 9%, 9,9%, 10,8% dan 11,5% setahun. Bunga dibayar setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2011 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi. Wali amanat untuk Obligasi I Bank NTT adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 tidak dijamin dengan jaminan khusus, akan tetapi dengan piutang/tagihan yang timbul dari kredit yang diberikan Bank kepada nasabah-nasabah Bank dengan kategori lancar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yang dibebankan dengan fidusia. Perjanjian obligasi juga mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai penggabungan dan peleburan usaha, perubahan bidang usaha untuk Bank, serta pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Bank dapat melakukan pembelian kembali (buy back ) untuk sebagian atau seluruh obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun pertama sejak tanggal emisi. Pada tanggal 31 Desember 2011, Obligasi I Bank NTT Tahun 2011 mendapat peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pada tanggal 31 Desember 2011, Bank telah mematuhi semua pembatasan-pembatasan penting sehubungan dengan perjanjian obligasi yang diterbitkan. Seluruh pembayaran atas jumlah bunga yang jatuh tempo telah dilakukan secara tepat waktu.



201


16. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan) Medium-Term Notes (MTN) Arranger

Jenis

2010 Jangka waktu

Tanggal

jatuh tempo

(bulan)

Tingkat suku bunga

Nilai

per tahun

nominal

Medium Term Notes I BPD NTT tahun 2010 Seri A

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

26 Januari 2011

3

8,6%

300.000.000.000

Medium Term Notes I BPD NTT tahun 2010 Seri B

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

4 Pebruari 2011

3

8,6%

200.000.000.000

500.000.000.000 (471.140.200) 499.528.859.800

Beban yang belum diamortisasi Jumlah

17. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI a. Berdasarkan jenis 2011 Estimasi kerugian Kolektibilitas

Rupiah Pihak ketiga Bank garansi Jumlah

Lancar

Saldo

komitmen dan kontinjensi

223.139.232.209 223.139.232.209

-

2010 Kolektibilitas

Rupiah Pihak ketiga Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan

Lancar Dalam Perhatian Khusus Diragukan Lancar Kurang Lancar

Bank garansi Jumlah

Saldo

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

71.929.432.304

719.294.323

665.596.539 3.237.017 223.628.533.959 90.000.000 296.316.799.819

33.279.827 1.618.509 2.236.285.339 13.500.000 3.003.977.998

Pada tahun 2011, Bank mengubah kebijakan akuntansi atas penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi (Catatan 2z). 57

202




17. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) b. Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 2011

Saldo awal Penyisihan (pemulihan) selama periode berjalan Saldo akhir

2010

3.003.977.998 (3.003.977.998) -

2.728.000.702 275.977.296 3.003.977.998

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

18. PERPAJAKAN a. Utang pajak 2011

Pajak penghasilan badan - Pasal 25 Pajak penghasilan lainnya - Pasal 21 - Pasal 22 - Pasal 4 ayat (2) dan 23 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah

2010

5.922.044.000

5.075.262.250

4.798.709.770 3.260.000 1.319.893.520 14.865.000 12.058.772.290

5.543.332.170 37.500 1.072.981.972 1.736.365 11.693.350.257

b. Manfaat (beban) pajak penghasilan 2011

Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah

2010

(65.165.195.500) 1.755.265.686 (63.409.929.814)

(60.972.575.250) 9.448.780.118 (51.523.795.132)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Perhitungan perpajakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah sesuai dengan SPT yang dilaporkan ke kantor pajak.



203


18. PERPAJAKAN (lanjutan) b. Manfaat (beban) pajak penghasilan (lanjutan) Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut: 2011

Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif

2010

232.307.058.789

188.508.846.937

2.357.796.686 5.902.498.804

28.093.935.202 3.774.684.972

(3.197.567.965) 1.958.335.218 7.021.062.743

3.197.567.965 2.659.087.538 37.725.275.677

5.875.879.385 5.133.169.411 4.932.870.294 1.359.196.350 9.683.851 (275.977.296) (337.018.996) 4.634.857.469 21.332.660.468 260.660.782.000

226.819.250 8.779.354.750 4.071.790.104 1.128.887.900 275.977.296 337.018.996 2.836.330.090 17.656.178.386 243.890.301.000

Beban pajak penghasilan 25% x Rp260.660.782.000 25% x Rp243.890.301.000 Jumlah pajak kini

65.165.195.500 65.165.195.500

60.972.575.250 60.972.575.250

Dikurangi: Pajak penghasilan yang dibayar di muka Lebih bayar pajak penghasilan badan

(72.993.347.568) (7.828.152.068)

(71.658.735.847) (10.686.160.597)

Perbedaan temporer Penyisihan tantiem dan jasa produksi Penyisihan imbalan kerja Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan Penyisihan penghargaan kerja Perbedaan tetap Tunjangan karyawan Penyisihan dana kesejahteraan pensiun pegawai Representasi Hadiah, souvenir dan sumbangan Denda Penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Penyisihan kerugian penurunan nilai - properti terbengkalai Lain-lain Laba kena pajak

Pada tanggal 15 September 2011, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2009 atas pajak penghasilan dengan jumlah sebesar Rp6.628.153.865, setelah dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2009. SKP tersebut menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan pasal 23, pasal 4 ayat 2 dan Pajak Penghasilan badan. Bank mengajukan keberatan atas seluruh SKPKB tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diotorisasi oleh manajemen untuk diterbitkan, hasil banding tersebut masih belum diketahui.

204




18. PERPAJAKAN (lanjutan) c.

Aset pajak tangguhan Dikreditkan ke 1 Januari 2011

Aset pajak tangguhan - Penyisihan imbalan kerja - Penyesuaian saldo awal pajak tangguhan - Penyisihan tantiem dan jasa produksi - Penyisihan penghargaan kerja - Penyisihan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan Jumlah

laporan laba rugi komprehensif

1.436.779.950 17.461.199 7.023.483.801 664.771.884

1.475.624.701 589.449.172 489.583.804

2.912.404.651 17.461.199 7.612.932.973 1.154.355.688

799.391.991 9.941.888.825

(799.391.991) 1.755.265.686

11.697.154.511

Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif

1 Januari 2010

Aset pajak tangguhan - Penyisihan imbalan kerja - Penyesuaian saldo awal pajak tangguhan - Penyisihan tantiem dan jasa produksi - Penyisihan penghargaan kerja - Penyisihan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan Jumlah

31 Desember 2011

31 Desember 2010

493.108.707 -

943.671.243 17.461.199 7.023.483.801 664.771.884

1.436.779.950 17.461.199 7.023.483.801 664.771.884

-

799.391.991 9.448.780.118

799.391.991 9.941.888.825

493.108.707

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan dan dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa mendatang. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 2011

Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi komprehensif Tarif pajak efektif: 25% X Rp232.307.058.789 25% X Rp188.508.846.937

2010

232.307.058.789

188.508.846.937

(58.076.764.697) (58.076.764.697)

(47.127.211.734) (47.127.211.734)



205


18. PERPAJAKAN (lanjutan) c.

Aset pajak tangguhan (lanjutan) 2011

Pengaruh pajak atas beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal: Tunjangan karyawan Penyisihan dana kesejahteraan pensiun pegawai Representasi Hadiah, souvenir dan sumbangan Denda Penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Penyisihan kerugian penurunan nilai - properti terbengkalai Lain-lain Penyesuaian saldo awal pajak tangguhan Jumlah Jumlah beban pajak

(1.468.969.846) (1.283.292.353) (1.233.217.574) (339.799.087) (2.420.963) 68.994.324 84.254.749 (1.158.714.367) (5.333.165.117) (63.409.929.814)

2010

(56.704.813) (2.194.838.687) (1.017.947.526) (282.221.975) (68.994.324) (84.254.749) (709.082.523) 17.461.199 (4.396.583.398) (51.523.795.132)

d. Administrasi Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahuntahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

19. LIABILITAS LAIN-LAIN 2011

Jasa produksi dan tantiem Bunga yang masih harus dibayar Setoran pemegang saham Dana kesejahteraan pegawai Penyisihan imbalan kerja (Catatan 31) Beban yang masih harus dibayar Penghargaan kerja Titipan proyek pembangunan gedung Setoran jaminan Lain-lain Jumlah

30.451.731.888 18.828.033.932 15.500.000.000 13.912.524.161 11.719.463.401 4.922.374.873 4.617.422.756 1.425.492.180 4.861.440 54.944.272 101.436.848.903

2010 28.171.909.663 13.146.019.842 5.246.660.000 8.779.354.750 5.816.964.597 1.112.183.786 2.659.087.538 1.331.108.067 4.861.440 197.250.934 66.465.400.617

Setoran pemegang saham merupakan dana yang telah disetor oleh para pemegang saham untuk tujuan penambahan modal yang belum memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku (Catatan 20). 61

206




20. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR a. Modal dasar Berdasarkan akta No.73 tanggal 15 Nopember 2010 dari Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., modal dasar Bank adalah sebesar Rp1.000.000.000.000, terbagi atas 99.930.000 lembar saham seri A dengan nominal Rp10.000 dan 70.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp10.000. Saham seri A merupakan saham yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham seri A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar dengan saham seri B, menerima dividen dan sisa likuidasi terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota direksi dan dewan komisaris Bank. Saham seri B adalah saham biasa. b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor Pada tanggal 31 Desember 2011, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut: 2011 Jumlah lembar

Pemegang saham

saham ditempatkan dan disetor penuh

Saham Seri A A. Provinsi Nusa Tenggara Timur B. Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur: Pemerintah Kota - Kupang Pemerintah Kabupaten - Kupang - Sumba Timur - Manggarai Barat - Rote Ndao - Sumba Barat - Timor Tengah Utara - Belu - Flores Timur - Ende - Ngada - Manggarai Timur - Lembata - Manggarai - Nagekeo - Alor Jumlah dipindahkan

Persentase kepemilikan (%)

Jumlah (Rp)

15.516.200

32,52

155.162.000.000

3.105.000

6,51

31.050.000.000

7.220.952 3.935.900 1.850.000 1.655.000 1.500.000 1.169.187 1.102.311 1.100.000 1.001.578 1.000.000 1.000.000 992.500 981.574 950.000 753.877 26.212.879

15,14 8,25 3,88 3,47 3,14 2,45 2,31 2,31 2,10 2,10 2,10 2,08 2,06 1,99 1,58 54,94

72.209.520.000 39.359.000.000 18.500.000.000 16.550.000.000 15.000.000.000 11.691.870.000 11.023.110.000 11.000.000.000 10.015.780.000 10.000.000.000 10.000.000.000 9.925.000.000 9.815.740.000 9.500.000.000 7.538.770.000 262.128.790.000



207


20. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor (lanjutan) 2011 Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh

Pemegang saham

Persentase kepemilikan

Jumlah

(%)

(Rp)

B. Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi (lanjutan) Jumlah pindahan

26.212.879

54,94

262.128.790.000

- Sumba Tengah - Sumba Barat Daya - Timor Tengah Selatan - Sikka - Sabu Raijua Jumlah Saham Seri A

744.438 700.000 684.084 616.346 100.000 29.057.747 47.678.947

1,56 1,47 1,43 1,29 0,21 60,91 99,94

7.444.380.000 7.000.000.000 6.840.840.000 6.163.460.000 1.000.000.000 290.577.470.000 476.789.470.000

Saham Seri B Charles Amos Corputty,BSc,MBA,MSc Erni Tallo Jumlah Saham Seri B Jumlah

20.000 10.000 30.000 47.708.947

0,04 0,02 0,06 100

200.000.000 100.000.000 300.000.000 477.089.470.000 -

Berdasarkan akta pernyataan persetujuan penambahan setoran modal Bank No.89 tanggal 30 April 2011 dari Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp412.898.430.000 menjadi Rp438.339.470.000, yang terdiri dari 43.763.947 saham seri A dan 70.000 saham seri B. Berdasarkan akta pernyataan persetujuan penambahan setoran modal Bank No.70 tanggal 20 September 2011 dari Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp438.339.470.000 menjadi Rp469.989.470.000, yang terdiri dari 46.928.947 saham seri A dan 70.000 saham seri B. Berdasarkan akta pernyataan persetujuan penambahan setoran modal Bank No.19 tanggal 8 Desember 2011 dari Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp469.989.470.000 menjadi Rp477.489.470.000, yang terdiri dari 47.678.947 saham seri A dan 70.000 saham seri B. Selama tahun 2011, terdapat setoran modal dari para pemegang saham sebesar Rp44.396.660.000.

208



63


20. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor (lanjutan) Setoran modal dari para pemegang saham Bank sampai dengan 31 Desember 2011 yang belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia adalah sebesar Rp400.000.000, yang merupakan setoran saham seri B. Setoran modal tersebut dibukukan pada akun "Tambahan modal disetor - modal disetor lainnya". Pada tanggal 31 Desember 2010, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut: 2010 Jumlah lembar

Pemegang saham

saham ditempatkan dan disetor penuh

Saham Seri A A. Provinsi Nusa Tenggara Timur B. Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur: Pemerintah Kota - Kupang Pemerintah Kabupaten - Kupang - Sumba Timur - Manggarai Barat - Sumba Barat - Rote Ndao - Timor Tengah Utara - Belu - Flores Timur - Lembata - Alor - Ende - Ngada - Nagekeo - Timor Tengah Selatan - Sikka - Manggarai - Sumba Tengah - Sumba Barat Daya - Manggarai Timur Jumlah Saham Seri A

64

Persentase kepemilikan %

Jumlah Rp

13.016.200

31,55

130.162.000.000

3.005.000

7,28

30.050.000.000

7.220.952 3.935.900 1.650.000 1.320.334 1.255.000 1.169.187 1.002.311 1.000.000 877.500 753.877 706.578 700.000 700.000 684.084 616.346 581.574 525.000 300.000 200.000 25.198.643 41.219.843

17,51 9,54 4,00 3,20 3,04 2,83 2,43 2,42 2,13 1,83 1,71 1,70 1,70 1,66 1,49 1,41 1,27 0,73 0,48 61,09 99,93

72.209.520.000 39.359.000.000 16.500.000.000 13.203.340.000 12.550.000.000 11.691.870.000 10.023.110.000 10.000.000.000 8.775.000.000 7.538.770.000 7.065.780.000 7.000.000.000 7.000.000.000 6.840.840.000 6.163.460.000 5.815.740.000 5.250.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 251.986.430.000 412.198.430.000



209


20. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor (lanjutan) 2010

Pemegang saham

Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh

Saham Seri B Charles Amos Corputty, BSc,MBA,MSc Piet Alexander Tallo,S.H. Jumlah Saham Seri B Jumlah

Persentase kepemilikan

Jumlah

%

Rp

20.000 10.000 30.000 41.249.843

0,05 0,02 0,07 100

200.000.000 100.000.000 300.000.000 412.498.430.000

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.73 tanggal 15 Nopember 2010 dari notaris Silvester Joseph Mambaitfeto,S.H., telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp412.898.430.000 yang terdiri dari 41.219.843 saham Seri A dan 70.000 saham Seri B. Pada tahun 2010, terdapat setoran modal dari para pemegang saham sebesar Rp46.194.380.000. Setoran modal dari para pemegang saham Bank sampai dengan 31 Desember 2010 yang belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia adalah sebesar Rp20.594.380.000, yang merupakan setoran saham seri A sebesar Rp20.194.000.000 dan setoran saham seri B sebesar Rp400.000.000. Setoran modal tersebut dibukukan pada akun "Tambahan modal disetor - modal disetor lainnya". c.

Tambahan modal disetor Modal disetor lainnya Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 saldo modal disetor lainnya adalah sebagai berikut: 2011

Saldo awal Setoran modal periode berjalan: Saham Seri A A. Provinsi Nusa Tenggara Timur B. Pemerintah Kota Kupang C. Pemerintah Kabupaten Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh Saldo akhir

65

210



2010

20.594.380.000

17.650.000.000

25.000.000.000 1.000.000.000 18.396.660.000 44.396.660.000

25.000.000.000 21.194.380.000 46.194.380.000

(64.591.040.000) 400.000.000

(43.250.000.000) 20.594.380.000


20. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) c.

Tambahan modal disetor (lanjutan) Modal sumbangan Modal sumbangan sebesar Rp247.088.700 merupakan sumbangan bantuan sarana perbankan yang diperoleh dari Bank Indonesia berupa penyediaan jasa konsultansi, penyediaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) serta pelatihan sesuai dengan surat dari Bank Indonesia No.26/23/Bppp tanggal 21 Mei 1993.

21. PENGGUNAAN LABA BERSIH Penggunaan laba bersih tahun 2010 ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2010 tanggal 10 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.28 oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. Penggunaan laba bersih tahun 2009 ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2009 tanggal 10 Juni 2010 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.32 oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, penggunaan laba bersih tahun 2010 dan 2009 ditetapkan sebagai berikut: 2010

Pembagian dividen (2010: 64% dan 2009: 60%) Pembagian tantiem (2010: 6% dan 2009: 7%) Pembagian jasa produksi (2010: 10% dan 2009: 10%) Pembagian dana kesejahteraan pensiun pegawai (2010: 5% dan 2009: 5%) Pembentukan cadangan umum (2010: 8% dan 2009: 10%) Pembentukan cadangan tujuan (2010: 7% dan 2009: 8%)

2009

112.327.742.480

72.867.426.221

10.535.225.701

8.501.199.726

17.636.683.963

12.144.571.037

8.779.354.750

6.072.285.518

13.698.505.181

12.144.571.037

10.958.804.144

9.715.656.830

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut: Periode

Jumlah

Distribusi pada tahun 2011 untuk laba tahun 2010 Distribusi pada tahun 2010 untuk laba tahun 2009

Per saham

112.327.742.480 72.867.426.221

2.596 1.885

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2010 tanggal 10 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.28 oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., telah disetujui penggunaan saldo laba sebesar Rp2.154.710.928 untuk digunakan sebagai cadangan tujuan.



211


22. PENDAPATAN BUNGA

Kredit yang diberikan Penempatan pada bank lain Efek-efek Penempatan pada Bank Indonesia Jumlah

2011

2010

658.480.830.449 59.090.290.521 13.884.508.601 7.175.276.513 738.630.906.084

617.585.553.400 24.097.671.843 8.514.129.513 972.552.862 651.169.907.618

2011

2010

23. BEBAN BUNGA

Simpanan nasabah: Giro Deposito berjangka Tabungan Simpanan dari bank lain Efek-efek yang diterbitkan Premi asuransi untuk program penjaminan dana nasabah (Catatan 40) Jumlah

65.832.531.671 103.590.999.905 26.155.584.505 2.021.580.988 30.420.872.342

60.039.339.071 51.776.202.779 20.309.630.916 12.405.009.649 8.681.987.579

8.634.937.939 236.656.507.350

7.835.353.701 161.047.523.695

2011

2010

24. PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN-LAIN

Administrasi simpanan Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan Administrasi lainnya Administrasi jasa perbankan Pendapatan ATM Lain-lain Jumlah

12.898.406.403

11.459.256.375

2.862.386.729 1.405.525.183 921.893.045 11.245.000 554.433.484 18.653.889.844

1.492.748.617 1.230.290.351 785.485.954 10.940.000 155.781.631 15.134.502.928

25. PENYISIHAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI 2011

Kredit yang diberikan Properti terbengkalai Jumlah

212

(17.543.527.199) (337.018.996) (17.880.546.195)



2010 18.278.814.270 337.018.996 18.615.833.266


26. BEBAN TENAGA KERJA

Gaji, upah dan honorarium Tunjangan karyawan Iuran pensiun Penyisihan jasa produksi dan tantiem Imbalan kerja Pendidikan dan pelatihan Penyisihan dana kesejahteraan pensiun pegawai Jumlah

2011

2010

45.749.285.234 79.951.582.717 39.797.715.322 30.285.699.526 10.611.898.233 9.108.164.780 5.133.169.411 220.637.515.223

41.249.425.356 80.895.549.363 44.883.970.009 28.093.935.202 6.692.718.977 7.439.101.983 8.779.354.750 218.034.055.640

Jumlah gaji kotor, tunjangan dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan pejabat eksekutif masingmasing adalah sebesar Rp35.319.900.823 dan Rp32.309.117.494 untuk periode pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dengan rincian sebagai berikut: 2011 Jumlah anggota/ pegawai

Dewan Komisaris Direksi Komite Audit Pejabat eksekutif Jumlah

3 4 2 31 40

Gaji

Tunjangan

1.614.000.000 2.896.462.330 183.192.000 6.124.750.219 10.818.404.549

1.240.442.312 2.692.355.917 93.264.000 4.113.855.375 8.139.917.604

Bonus

Jumlah

4.186.240.702 7.713.841.998 133.701.200 4.327.794.770 16.361.578.670

7.040.683.014 13.302.660.245 410.157.200 14.566.400.364 35.319.900.823

2010 Jumlah anggota/ pegawai

Dewan Komisaris Direksi Komite Audit Pejabat eksekutif Jumlah

3 4 2 30 39

Gaji

Tunjangan

1.338.600.000 2.904.512.268 181.992.000 6.297.728.328 10.722.832.596

830.120.000 1.738.647.200 101.998.000 3.692.204.225 6.362.969.425

Bonus

Jumlah

2.648.663.850 6.775.561.241 116.896.000 5.682.194.382 15.223.315.473

4.817.383.850 11.418.720.709 400.886.000 15.672.126.935 32.309.117.494



213


27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 2011

Sewa Perjalanan dinas Iklan dan promosi Penyusutan aset tetap (Catatan 10) Tenaga kerja outsourcing Pemeliharaan dan perbaikan Representasi Jasa profesional Alat tulis kantor Listrik, air dan gas Rumah tangga kantor Premi asuransi Ekspedisi Komunikasi Transportasi Iuran Amortisasi aset tak berwujud (Catatan 11) Insentif Lain-lain Jumlah

23.937.477.811 15.312.936.506 15.193.202.291 10.785.310.179 8.599.825.815 5.286.980.639 4.932.870.294 3.354.691.325 2.763.546.455 2.238.331.310 1.626.188.334 1.618.550.864 1.452.674.452 1.007.820.082 562.767.714 492.258.000 306.551.041 13.870.778.906 113.342.762.018

2010 16.316.460.235 12.631.810.642 11.308.531.459 7.763.945.193 7.341.904.241 4.280.290.224 4.071.790.104 2.476.918.288 2.491.897.801 2.010.659.773 1.332.394.767 1.178.082.133 1.271.702.631 1.072.645.062 366.505.960 405.610.100 113.493.750 100.000 11.069.670.830 87.504.413.193

28. PENDAPATAN/BEBAN NON OPERASIONAL 2011

2010

Pendapatan non operasional Lain-lain Jumlah

1.661.992.886 1.661.992.886

1.521.642.526 1.521.642.526

Beban non operasional Hadiah, souvenir dan sumbangan Denda Lain-lain Jumlah

1.359.196.350 167.070.251 475.639.351 2.001.905.952

1.128.887.900 199.099.056 16.334.297 1.344.321.253

Pendapatan non operasional - lain-lain merupakan koreksi atas kelebihan pencadangan beban tahun sebelumnya.

214



69


29. KOMITMEN DAN KONTINJENSI 2011

2010

KOMITMEN Liabilitas komitmen Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan Pihak ketiga Jumlah liabilitas komitmen JUMLAH LIABILITAS KOMITMEN - BERSIH

(80.912.901.259) (80.912.901.259) (80.912.901.259)

(72.598.265.860) (72.598.265.860) (72.598.265.860)

8.742.200.270 8.742.200.270

9.306.382.106 9.306.382.106

(223.139.232.209) (223.139.232.209) (214.397.031.939)

(223.718.533.959) (223.718.533.959) (214.412.151.853)

KONTINJENSI Tagihan kontinjensi Pendapatan bunga dalam penyelesaian Jumlah tagihan kontinjensi Liabilitas kontinjensi Bank garansi Pihak ketiga Jumlah liabilitas kontinjensi JUMLAH LIABILITAS KONTINJENSI - BERSIH

30. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi yang relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2011.

70



215

216



Liabilitas keuangan Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Efek-efek yang diterbitkan Liabilitas lain-lain

Aset keuangan Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Aset lain-lain

71

-

-

189.578.014.250

152.171.828.210

-

-

152.171.828.210

812.900.000.000 101.453.764.758 3.756.592.520.389 70.651.731.351 5.177.568.985.448

189.578.014.250 -

Tersedia untuk dijual

-

Dimiliki hingga jatuh tempo

Nilai tercatat

403.626.270.424 32.344.698.526

diberikan dan piutang

Pinjaman yang

30. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Liabilitas

-

-

-

66.606.435.775 4.096.507.532.000 76.049.361.518 493.581.985.284 101.381.904.631 4.834.127.219.208

keuangan diamortisasi


66.606.435.775 4.096.507.532.000 76.049.361.518 493.581.985.284 101.381.904.631 4.834.127.219.208

812.900.000.000 152.171.828.210 101.453.764.758 3.756.592.520.389 70.651.731.351 5.519.318.827.908

189.578.014.250 403.626.270.424 32.344.698.526

Jumlah nilai tercatat

66.606.435.775 4.096.507.532.000 76.049.361.518 493.581.985.284 101.381.904.631 4.834.127.219.208

812.900.000.000 155.291.828.210 101.453.764.758 3.756.592.520.389 70.651.731.351 5.522.438.827.908

189.578.014.250 403.626.270.424 32.344.698.526

Jumlah nilai wajar

Nilai wajar


30. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efekefek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan aset lain-lain. Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro dan penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar. Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar. (ii) Kredit yang diberikan Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar. Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar, sedangkan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. (iii) Liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan. Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar. (iv) Efek-efek Nilai wajar untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker) /pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan yield yang serupa. (v) Efek-efek yang diterbitkan Nilai wajar agregat dihitung berdasarkan harga pasar kuotasi. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva yield terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.



217


31. IMBALAN KERJA Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti, sumbangan kematian, pesangon dan uang pisah, cuti besar serta Penghargaan Masa Bhakti (PMB). Penilaian aktuaria atas kewajiban imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh akturia independen (PT Dian Artha Tama) dengan menggunakan metode projected unit kredit. Perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, diperoleh dari laporan aktuaria masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2012 dan 11 Pebruari 2011. Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank. Program dana pensiun manfaat pasti yang terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.67 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-174/KM.10/2008 tanggal 21 Agustus 2008. Program PMB dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan program PMB yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.01.A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Imbalan PMB berupa pembayaran yang jumlahnya sebesar masing-masing 3 kali, 4 kali, 5 kali dan 6 kali dari dasar pemberian penghargaan (DPP) kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun dengan syarat-syarat tertentu. Program Cuti Besar dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan untuk penggantian hak cuti besar. Bank baru mengakui kewajiban program PMB dan Cuti Besar pada tahun 2010. Status aset (kewajiban) program imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2011 Program pensiun

Nilai wajar aset Nilai kini kewajiban Keuntungan aktuaria yang belum diakui Biaya jasa lalu yang belum diakui Jumlah

Program pasca kerja lainnya

250.248.637.337 (361.842.904.026)


Jumlah

(10.887.461.543)

(10.942.438.886)

250.248.637.337 (383.672.804.455)

192.704.187.710 6.180.053.066 11.280.008.891 1.527.541.128 92.389.929.912 (3.179.867.349)

2.402.842.834 (8.539.596.052)

201.287.083.610 12.807.550.019 80.670.466.511

73

218

Program jangka panjang



31. IMBALAN KERJA (lanjutan) 2010

Nilai wajar aset Nilai kini kewajiban Keuntungan aktuaria yang belum diakui Biaya jasa lalu yang belum diakui Jumlah

Program

Program pasca

Program

pensiun

kerja lainnya

jangka panjang

149.260.153.025 (242.522.350.638)

Jumlah

(5.991.599.649)

(10.463.232.555)

149.260.153.025 (258.977.182.842)

172.532.914.733 1.816.678.699 12.105.174.136 1.679.611.493 91.375.891.256 (2.495.309.457)

7.141.577.415 (3.321.655.140)

174.349.593.432 20.926.363.044 85.558.926.659

Rekonsiliasi atas perubahan aset (kewajiban) imbalan kerja selama tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2011 Program pensiun

Saldo awal Beban tahun berjalan Kontribusi pemberi kerja Imbalan yang dibayarkan Jumlah


91.375.891.256 (2.495.309.457) (38.735.137.656) (1.633.555.721) 39.749.176.312 948.997.829 92.389.929.912 (3.179.867.349)


Jumlah

(3.321.655.140) (8.978.342.512) 3.760.401.600 (8.539.596.052)

85.558.926.659 (49.347.035.889) 39.749.176.312 4.709.399.429 80.670.466.511

2010 Program pensiun

Saldo awal Beban tahun berjalan Kontribusi pemberi kerja Imbalan yang dibayarkan Jumlah


48.410.708.070 (2.042.279.625) (13.279.603.367) (812.466.555) 56.244.786.553 359.436.723 91.375.891.256 (2.495.309.457)


Jumlah

(5.880.252.422) 2.558.597.282 (3.321.655.140)

46.368.428.445 (19.972.322.344) 56.244.786.553 2.918.034.005 85.558.926.659



219


31. IMBALAN KERJA (lanjutan) Biaya program imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2011

Biaya jasa kini Biaya bunga Rugi aktuaria Biaya jasa lalu-non vested Hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun Jumlah

Program

Program pasca

Program

pensiun

kerja lainnya

jangka panjang

(24.004.048.562) (15.763.952.791) (11.575.384.830) (825.165.245)

Jumlah

(1.012.141.698) (389.453.977) (79.889.681) (152.070.365)

(1.156.654.981) (680.110.116) (7.141.577.415)

(26.172.845.241) (16.833.516.884) (11.655.274.511) (8.118.813.025)

13.433.413.772 (38.735.137.656) (1.633.555.721)

(8.978.342.512)

13.433.413.772 (49.347.035.889)

2010 Program pensiun

Biaya jasa kini Biaya bunga Laba (rugi) aktuaria Biaya jasa lalu-non vested Hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun Jumlah



Jumlah

(6.957.302.785) (9.160.146.026) (3.352.575.998) (825.165.245)

(390.727.723) (275.898.113) 6.229.646 (152.070.365)

(320.480.933) (2.238.116.349) (3.321.655.140)

(7.668.511.441) (9.436.044.139) (5.584.462.701) (4.298.890.750)

7.015.586.687 (13.279.603.367)

(812.466.555)

(5.880.252.422)

7.015.586.687 (19.972.322.344)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria atas seluruh imbalan kerja di atas adalah sebagai berikut:

Tingkat bunga - Kewajiban - Aset Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun Tabel mortalitas Tingkat cacat Tingkat pengunduran diri Usia 18-45 tahun Usia 46-55 tahun

220



2011

2010

6,5% per tahun 9% per tahun 5% per tahun GAM-1971 0,01% per tahun

8% per tahun 9% per tahun 5% per tahun GAM-1971 0,01% per tahun

0,10% per tahun 0,05% per tahun

0,10% per tahun 0,05% per tahun


32. LABA BERSIH PER SAHAM Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode bersangkutan. Jumlah saham yang beredar termasuk modal disetor lainnya selama periode berjalan (Catatan 20). 2011

Laba bersih Rata-rata tertimbang jumlah saham Laba bersih per saham

168.897.128.975 44.601.802 3.787

2010 136.985.051.805 40.390.094 3.392

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, kecuali kredit yang diberikan kepada Direksi dan karyawan kunci, diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak lainnya. No.

Pihak berelasi

Sifat dari hubungan

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemegang saham

2. Pemerintah Kota Kupang *)

Pemegang saham

3. Pemerintah Kabupaten Kupang *)

Pemegang saham

4. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur *)

Pemegang saham

5. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat *)

Pemegang saham

6. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat *)

Pemegang saham

7. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao *)

Pemegang saham

8. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara *)

Pemegang saham

9. Pemerintah Kabupaten Belu *)

Pemegang saham

10. Pemerintah Kabupaten Flores Timur *)

Pemegang saham

11. Pemerintah Kabupaten Lembata *)

Pemegang saham

12. Pemerintah Kabupaten Alor *)

Pemegang saham

13. Pemerintah Kabupaten Ende *)

Pemegang saham

14. Pemerintah Kabupaten Ngada *)

Pemegang saham

Sifat dari transaksi a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga



221


33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) No.

Pihak berelasi

Sifat dari hubungan

Sifat dari transaksi

15. Pemerintah Kabupaten Nagekeo *)

Pemegang saham

16. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan *) 17. Pemerintah Kabupaten Sikka *)

Pemegang saham

18. Pemerintah Kabupaten Manggarai *)

Pemegang saham

19. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah *)

Pemegang saham

20. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya *)

Pemegang saham

21. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur *)

Pemegang saham

22. PD Flobamor

Perusahaan dibawah pengendalian Pemegang Saham Program imbalan pasca kerja

23. Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 24. Badan Kesejahteraan Karyawan 25. Karyawan kunci

Pemegang saham

Program imbalan pasca kerja Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang dan Kepala Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut

a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Simpanan b. Beban bunga a. Kredit yang diberikan b. Simpanan c. Pendapatan bunga d. Beban bunga

*) Pada tanggal 31 Desember 2011 bukan termasuk pihak berelasi, lihat Catatan 2w. Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi: 2011

Kredit yang diberikan Karyawan kunci Persentase terhadap jumlah aset

9.755.106.401 0,17%

Simpanan Giro Tabungan Deposito Jumlah Persentase terhadap jumlah liabilitas

200.281.144.808 11.695.319.470 6.350.600.000 218.327.064.278 4,51%

77

222



2010 7.552.212.100 0,17%

845.885.012.436 5.023.093.912 140.910.000.000 991.818.106.348 25,95%


33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) 2011

Pendapatan bunga Karyawan kunci Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga

2010

453.084.597 0,06%

Beban bunga Giro Tabungan Deposito berjangka Jumlah

9.769.921.179 668.171.988 366.621.700 10.804.714.867

Persentase terhadap jumlah beban bunga

453.122.021 0,07%

69.141.711.471 172.451.267 610.197.300 69.924.360.038

4,57%

43,42%

34. RISIKO KREDIT Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan. Sistem dan prosedur kredit Bank telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten. Untuk kredit produktif, Bank menggunakan model Internal Credit Risk Rating untuk menganalisis risiko bisnis dan finansial dari debitur secara obyektif dan memberikan rating kepada nasabahnya. Selain itu, Bank juga menggunakan Credit Risk Capital Allocation and Pricing untuk mengkuantifikasi risiko kredit dan menentukan harga yang sesuai berdasarkan risiko kredit. Untuk kredit konsumtif, Bank menggunakan model Internal Credit Scoring untuk menganalisis dan menghitung risiko dari pemberian kredit konsumtif. Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip Four Eyes (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap kantor cabang dengan memisahkan fungsi analisis pemasaran dan analisis risiko kredit. Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah/non performing loan (NPL) dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

Rasio NPL-bruto Rasio NPL-bersih Rasio kualitas aset produktif

2011

2010

1,20% 0,28% 0,95%

2,49% 0,66% 1,68%

Rasio kualitas aset produktif merupakan rasio aset yang diklasifikasikan sebagai non performing dibandingkan dengan jumlah aset produktif. 78 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


223


34. RISIKO KREDIT (lanjutan) Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Pedoman Perusahaan (PP) dan dikaji secara periodik. (i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya. Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: Eksposur maksimum

Keterangan Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek - dimiliki hingga jatuh tempo Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Jumlah - bruto Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah - bersih

189.578.014.250 403.626.270.424 32.370.099.388 812.900.000.000 152.171.828.210 101.453.764.758 3.807.783.648.446 5.499.883.625.476 (51.216.528.919) 5.448.667.096.557

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: Eksposur

Keterangan

maksimum

Garansi yang diterbitkan

223.139.232.209

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2011, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan. Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut. Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system " dan pemantauan yang disiplin. (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit Sektor industri Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri. 79

224





225

Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Jumlah bruto Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah bersih

34. RISIKO KREDIT (lanjutan)

812.900.000.000 54.000.000.000 1.088.848.113.638

58.171.828.210 81.502.675.617 543.300.774.251

80

189.578.014.250 32.370.099.388

Bank

403.626.270.424 -

Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) 40.000.000.000 19.951.089.141 441.750.460.516 501.701.549.657

Perusahaan lainnya

2011


3.366.033.187.930 3.366.033.187.930

Perseorangan

812.900.000.000 152.171.828.210 101.453.764.758 3.807.783.648.446 5.499.883.625.476 (51.216.528.919) 5.448.667.096.557

189.578.014.250 403.626.270.424 32.370.099.388

Jumlah


34. RISIKO KREDIT (lanjutan) (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan) Eksposur risiko kredit atas rekening administratif adalah sebagai berikut: 2011 Lembaga

Perusahaan

keuangan bukan bank

lainnya

Garansi yang diterbitkan

-

Perseorangan

223.139.232.209

Jumlah

-

223.139.232.209

(iii) Kredit yang diberikan Ikhtisar kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: 2011 Mengalami


Kredit yang diberikan Penyisihan kerugian penurunan nilai

3.766.796.902.627 (18.392.659.103) 3.748.404.243.524

penurunan nilai Individual Kolektif

Jumlah

4.529.350.933

36.457.394.886

3.807.783.648.446

(4.529.350.933) -

(28.269.118.021) 8.188.276.865

(51.191.128.057) 3.756.592.520.389

Bank melakukan penilaian secara individual untuk kredit dengan plafon di atas Rp5.000.000.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian secara kolektif dilakukan untuk kredit dengan plafon di bawah Rp5.000.000.000 dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus. Penyisihan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai, dan untuk yang tidak mempunyai bukti obyektif penurunan nilai, penyisihan dihitung menggunakan penilaian secara kolektif berdasarkan data kerugian historis (Catatan 2). 35. RISIKO LIKUIDITAS Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan. Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Divisi Treasury . Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang idle dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus. 81

226





227

Penyisihan kerugian penurunan nilai

Aset Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - bruto Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto Efek-efek - bruto Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bruto Kredit yang diberikan - bruto Aset tetap - bersih Aset tak berwujud - bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain 41.796

79.356 360 11.697 49.460 330.452

812.900 152.172 101.454 3.807.784 79.356 360 11.697 81.677 5.672.975 5.621.758

(51.217)

-

-

32.370

-

-

82

1.438.132

31.671

-

-

-

115.769

812.900

32.370

403.626

189.578

403.626

Sampai dengan 1 bulan

189.578

Nilai tercatat

Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo kontraktual

-

-

-

-

-

392.918

546

-

-

-

332.714

59.658

Lebih dari 1 sampai 3 bulan

-

-

-

-

-

-

403.693

-

-

-

-

403.693


2011

-

-

-

-

541.856

-

-

-

-

443.684

-

98.172


-

-

-

-

-

-

377.352

-

-

-

-

377.352

Lebih dari 1 sampai 2 tahun

-

-

-

-

373.814

-

-

-

-

319.814

-

54.000


1.814.758

-

-

-

-

1.814.758

-

-

-

-

-

-

(Rp juta)

Lebih dari 5 tahun

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan kewajiban Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

35. RASIO LIKUIDITAS (lanjutan)


228



Perbedaan jatuh tempo Posisi neto setelah penyisihan kerugian penurunan nilai

Liabilitas Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Efek-efek yang diterbitkan Utang pajak Liabilitas lain-lain


66.606

775.518

247.844

82.608

4.846.240 826.735

82.608

12.059

83

767.326

670.806

18.828

12.059

-

101.436

75.475 -

497.838

76.049

-


493.582

-

66.606 4.096.508

Nilai tercatat


-

(160.524)

553.442

-

-

-

53

553.389


-

(703.298)

1.106.991

-

-

-

96

1.106.895


2011


-

157.395

384.461

-

-

29.953

76

354.432


-

140.508

236.844

-

-

-

70

236.774


-

(155.944)

529.758

-

-

331.209

56

198.493


-

533.428

1.281.330

-

-

132.420

223

1.148.687

Lebih dari 5 tahun

(Rp juta)



229

Penyisihan kerugian penurunan nilai

Aset Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - bruto Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto Efek-efek - bruto Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan - bruto Aset tetap - bersih Aset tak berwujud - bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain


447

447

4.496.884

(81.320)

281.536

68.382

68.382

4.578.204

-

-

9.942

-

159.829 2.874.494

31.837

-

-

62.663

9.942

159.829

-

785.996

55.371

19.956

-

12.277

-

-

84

1.468.072

23.503

-

88.636

785.996

12.277

377.875

170.928

377.875


170.928

Nilai tercatat


-

-

-

-

-

-

86.002

31

-

-

-

85.971


-

-

-

-

-

-

83.383

-

-

-

-

83.383


2010


-

-

-

-

109.581

-

-

-

-

80.874

-

28.707


-

-

-

-

-

-

76.073

-

-

-

-

76.073


-

-

-

-

87.807

-

-

-

-

73.807

-

14.000


-

-

-

-

-

-

2.385.750

-

-

-

-

2.385.750

Lebih dari 5 tahun

(Rp juta)

230



Perbedaan jatuh tempo Posisi neto setelah penyisihan kerugian penurunan nilai

Liabilitas Liabilitas segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Efek-efek yang diterbitkan Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Utang pajak Liabilitas lain-lain


3.004 53.320 56.324

3.004 11.693 66.466 3.822.333

674.551

225.212

-

-

50.269 499.529

755.871

299.756

-

85

472.915

995.157

13.146

11.693

50.000

561.593

-

58.969

58.969


3.132.403

Nilai tercatat


-

(281.729)

367.731

-

-

-

199.773

25

167.933


-

(596.448)

679.831

-

-

-

-

30

679.801


2010


-

(123.847)

233.428

-

-

-

-

35

233.393


-

(3.534)

79.607

-

-

-

-

45

79.562


-

14.329

73.478

-

-

-

-

50

73.428


-

1.048.973

1.336.777

-

-

-

-

84

1.336.693

Lebih dari 5 tahun

(Rp juta)


35. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan) Bank telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan liabilitas Bank, dan memberikan jaminan keamanan tambahan berdasarkan skenario terbaik (best case), terburuk (worst case) dan paling mungkin terjadi (most probable case) serta optimalisasi rapat Asset-Liability Committee (ALCO) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas Bank. Untuk mengelola maturity gap, Bank mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a. Melakukan pemantauan terhadap adanya pencairan dan penempatan dana setiap hari; b. Memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada nasabah utama; c. Menjaga hubungan baik dengan para deposan agar tetap menambahkan dananya pada Bank; d. Menerbitkan instrumen utang berupa obligasi; e. Menetapkan batas maksimum dan minimum kas pada kantor cabang operasional; f. Menetapkan batas maksimal giro antar bank.

36. RISIKO SUKU BUNGA Risiko suku bunga timbul dari berbagai layanan perbankan Bank bagi nasabah termasuk deposito, kredit yang diberikan dan fasilitas giro. Bank juga melakukan aktivitas investasi terbatas untuk kepentingan sendiri. Bank melakukan pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank. Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010: 2011

2010

0% - 3% 4,58% - 7%

0% - 3% 5,50% - 6,33%

5,90% - 12% 5,5% - 22%

6,50% - 12% 6% - 22%

0% - 4,5% 0% - 5% 6,5% - 8,25%

0% - 4,5% 0% - 5% 7% - 7,5%

0% - 4,5% 0% - 5% 6,5% - 8,25% 4,64% - 4,65% 9% - 11,50%

0% - 4,5% 5,70% - 6% 8,60%

Aset Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek Kredit yang diberikan Liabilitas Simpanan dari nasabah - Giro - Tabungan - Deposito berjangka Simpanan dari bank lain - Giro - Tabungan - Deposito berjangka - Deposit on call Efek-efek yang diterbitkan 86 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


231


37. RISIKO OPERASIONAL Untuk mengawasi risiko operasional yang mungkin terjadi, Bank telah mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan metodologi pengukuran sendiri (self assessment) yang dilakukan oleh masing-masing risk owner, sehingga dapat dibentuk suatu peta risiko yang mungkin terjadi di setiap unit kerja. Dengan peta risiko, risiko operasional dapat diukur (high, medium, atau low), sehingga manajemen dapat melakukan pengendalian terhadap dampak risiko yang timbul. Untuk mengalokasikan kebutuhan modal risiko operasional, sesuai dengan Basel Committee on Banking Supervision, serta roadmap implementasi Basel II di Indonesia, pertama kali Bank akan menggunakan metodologi pendekatan Basic Indicator dan saat ini masih melakukan pengumpulan data risiko yang akan digunakan dalam aplikasi metodologi Advanced Measurement Approach. 38. MANAJEMEN MODAL Modal yang diwajibkan regulator Bank Indonesia (BI) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan BI yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial. Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan peraturan BI yang berlaku dimana modal yang diwajibkan regulator Bank dianalisa dalam 2 tier : -

Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, cadangan tujuan, saldo laba dan laba periode berjalan. Modal tier 2, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku. Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal tier 1, hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal tier 1 dan modal tier 2 tidak boleh melebihi modal tier 1. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2. Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan BI, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

232



87


38. MANAJEMEN MODAL (lanjutan) Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat. Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode. Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan BI yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2011 2010 (dalam jutaan rupiah)

Modal tier 1 Modal saham Modal sumbangan Dana setoran modal Cadangan umum dan cadangan tujuan Saldo laba Laba periode berjalan Selisih kurang antara penyisihan diwajibkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset produktif Modal tier 2 Penyisihan kerugian penurunan nilai kolektif

Jumlah modal Aset Tertimbang Menurut Risiko Risiko kredit Risiko pasar Risiko operasional Total Aset Tertimbang Menurut Risiko Rasio kecukupan modal - Tanpa memperhitungkan risiko pasar - Dengan memperhitungkan risiko operasional Rasio modal inti terhadap aset tertimbang menurut risiko kredit Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia

88

477.089 247 400 128.883 83.571

412.499 247 20.594 102.071 1.662 63.768

(42.133) 648.057

600.841

11.929 11.929

24.941 24.941

659.986

625.782

2.400.032 758.619 3.158.651

1.995.256 385.135 2.380.391

27,50% 20,89%

31,36% 26,29%

27,00%

30,11%

8%

8%



233


39. MANAJEMEN RISIKO Bank telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang dicakup dalam PBI No.5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009, Surat Edaran BI No.5/21/DPNP dan SE BI No.13/23/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sehingga Bank harus mengelola serta melakukan mitigasi risiko sesuai ruang lingkup aktivitas bisnisnya, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Profil Risiko Bank juga membuat profil risiko dengan memperhatikan limit dan toleransi risiko yang telah ditetapkan dan secara garis besar dapat memetakan aktivitas yang memiliki risiko maupun potensi risiko yang mengganggu kelangsungan bisnis Bank. Bank telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan pedoman serta kebijakan risiko. Pengungkapan mengenai risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko operasional telah diungkapkan dalam catatan tersendiri (Catatan 34, 35, 36, dan 37). a. Risiko hukum Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum. b. Risiko reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank. Bank mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank bersamasama dengan aktivitas lain sehinga reputasi Bank tetap terjaga. c. Risiko strategis Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-komite yang telah dibentuk.

234




39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) d. Risiko kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Bank mengelola risiko kepatuhan dengan melakukan penelaahan secara komprehensif untuk memastikan kesesuaian kebijakan standar operasi dan prosedur serta pengembangan produk baru dengan peraturan eksternal. Divisi Kepatuhan dan Sub Divisi Hukum Korporasi juga telah melaksanakan pengkajian sistem dan prosedur terhadap rencana kebijakan dan rancangan keputusan dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Di samping itu Bank juga telah melakukan pemantauan prinsip kehati-hatian diantaranya yang menyangkut kewajiban pemenuhan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit dan lain-lain.

40. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM Berdasarkan Undang-Undang No.24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No.3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 6,5% pada tanggal 31 Desember 2011 (31 Desember 2010: 7,00%). Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-Undang. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

41. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN a.

Pada tanggal 7 Pebruari 2011, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Penggunaan Lampu Penerangan Sehen (Super Ekstra Hemat Energi) Mandiri dengan System Autodebet . Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.



235


41. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) b. Pada tanggal 29 Nopember 2010, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT PLN (Persero) tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Serta Pembayaran Lainnya Secara Terpusat. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis jangka waktunya atas kesepakatan para pihak. c.

Pada tanggal 10 Maret 2010, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelayanan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU), Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Biaya Administrasi TNKB), Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (RPBA), Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) pada kantor bersama Samsat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan adanya pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian atas kesepakatan para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal-tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

d. Pada tanggal 29 Nopember 2011, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 tentang Penjaminan Garansi Bank. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan 29 Nopember 2014 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis jangka waktunya atas kesepakatan para pihak. e.

Pada tanggal 16 Juni 2008, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Asuransi Parolamas tentang Back to Back Guarantee. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat diakhiri secara sepihak dengan cara memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

f.

Pada tanggal 29 Nopember 2007, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Collega Inti Pratama tentang Penyediaan Jasa Outsourcing Conventional Core Banking System, Switching, Risk Management, Data Warehouse dan Management Information System/Executive Information System dan Loan Origination System. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2007 sampai dengan 29 Nopember 2012 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

236




42. PENERAPAN PSAK NO.50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO.55 (REVISI 2006) Dampak transisi ke PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006) untuk laporan posisi keuangan Bank per tanggal 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut: Penyesuaian atas penerapan PSAK No.50 (Revisi 2006) Sebelum penyesuaian

dan PSAK No.55 (Revisi 2006)

Setelah penyesuaian

Aset - bersih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek

7.436.067.191

49.710.928

7.485.778.119

231.430.500.750 73.884.495.136

2.065.000.000 40.000.000

233.495.500.750 73.924.495.136

Ekuitas Saldo laba

174.938.610.634

2.154.710.928

177.093.321.562

43. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU Terdapat beberapa standar akuntansi yang sudah diterbitkan tetapi belum efektif pada tanggal 31 Desember 2011 dan belum diterapkan di dalam penyusunan laporan keuangan ini. - Standar akuntansi yang akan berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 yang terkait dengan Bank: a. PSAK No.16 (Revisi 2011), “Aset Tetap”. b. PSAK No.24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”. c. PSAK No.30 (Revisi 2011), “Sewa”. d. PSAK No.46 (Revisi 2010), “Pajak Penghasilan”. e. PSAK No.50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”. f. PSAK No.55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. g. PSAK No.56 (Revisi 2010), “Laba Per Saham”. h. PSAK No.60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”. i. ISAK No.15, “PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya”. j. ISAK No.24, “Evaluasi Substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa”. k. ISAK No.25, “Hak atas Tanah”. 92 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT


237


43. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (lanjutan) Berdasarkan pengujian awal, Bank mengharapkan implementasi dari PSAK No.60, ”Instrumen Keuangan: Pengungkapan” akan berdampak terhadap pengungkapan laporan keuangannya, terutama untuk hal berikut ini: - Pentingnya instrumen keuangan untuk posisi keuangan suatu entitas dan kinerja. Pengungkapan ini menggabungkan banyak persyaratan sebelumnya di PSAK No.50 (Revisi 2006). - Informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai paparan risiko yang timbul dari instrumen keuangan, termasuk pengungkapan minimum mengenai risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Bank sedang dalam proses menganalisis dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan standar-standar akuntansi baru lainnya.

44. REKLASIFIKASI AKUN Akun tertentu dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Sebelum reklasifikasi

Laporan arus kas Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih digunakan untuk dari aktivitas investasi

343.354.730.477 (10.534.479.955)

Reklasifikasi

Setelah reklasifikasi

60.000.000.000

403.354.730.477

(60.000.000.000)

(70.534.479.955)

45. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 16 Maret 2012.

238



93

Sehat, Kuat, Terpercaya

Recommend Documents