RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP) DESA BUGEL, KEC. PANJATAN, KAB. KULON PROGO PROGRAM PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) TAHUN 2012 - 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN Jl. Purbowinoto No. 118 Pengasih, Kulon Progo 55652 Telp. (0274) 773126
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN PANJATAN DESA BUGEL ================================================================= === PERATURAN DESA BUGEL NOMOR : 03 TAHUN 2012. TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP) TAHUN : 2012 - 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BUGEL Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka RPDP perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b.
bahwa untuk menetapkan RPDP sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
c.
bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
d.
bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
Mengingat
:
1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pembangunan Masyarakat;
3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman
Penyusunan
Desa/Kelurahan;
dan
Pendayagunaan
Data
Profil
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
6.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
7.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007
tentang Produk hukum Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGEL DAN KEPALA DESA BUGEL MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR DESA (RPDPD) TAHUN : 2012 - 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : (1)
Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bugel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bugel.
(2)
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
(3)
Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
(4)
Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(5)
Rencana Pengembangan Desa Pesisir yang selanjutnya disingkat RPDP adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima)
tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah
kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. (6)
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang
selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPDP yang memuat kerangka rancangan ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). (7)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
yang selanjutnya
disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. (8)
Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasif.
(9)
Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPDP Pasal 2
(1)
Rancangan RPDP dapat diajukan oleh pemerintah desa;
(2)
Dalam menyusun rancangan RPDP, pemerintah desa harus memperhatikan
dengan
sungguh-sungguh
aspirasi
berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
yang
(3)
Rancangan RPDP yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
(4)
Setelah
menerima
rancangan
RPDP,
pemerintahan
desa
melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa dan dilanjutkan pembahasan serta merumuskan mengenai prioritas kegiatan; (5)
Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud ayat (4) pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam acara penetapan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa atas rancangan RPDP menjadi RPDP yang dituangkan dalam Peraturan Desa. BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPDP Pasal 3
(1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasai, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD dalam forum Musrebang; (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP )
Pasal 4 (1) Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) memuat arah kebijakan pembangunan desa dan arah kebijakan keuangan desa untuk 5 (lima) tahun (Tahun2012 sampai dengan Tahun 2016); (2) Rencana Pengembangan Desa Pesisir
Desa (RPDP) dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Desa ( RKP). Pasal 5 Sistimatika penulisan Rencana Pengembangan Desa Pesisir Desa (RPDP) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. BAB V PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa Bugel . Diundangkan di Desa Bugel pada tanggal : 15 Agustus 2012.
Ditetapkan di Bugel pada tanggal : 15 Agustus 2012
SEKRETARIS DESA
KEPALA DESA
SUPRIH ROHMADI
EDI PRIYONO
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) ini sudah terselesaikan dengan baik. Dokumen ini didasarkan pada perencanaan dari bawah dengan penelusuran masalah yang ada di Desa Bugel dan pencermatan potensi yang ada sehingga ditemukan masalah, potensi dan pemecahan masalah yang akhirnya merupakan himpunan perencanaan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Bugel selama 5 tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) Tahun 2012-2016. Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dengan selesainya RPDP Desa Bugel maka ke depan Pemerintahan Desa Bugel telah mempunyai dokumen perencanaan desa pesisir tangguh sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan tahunan Desa Bugel. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPDP ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen RPDP ini sangat kami harapkan.
Bugel, 2 Agustus 2012
Tim Penyusun
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..............................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ............................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ...........................................................................................................................
iii
BAB 1. PENDAHULUAN......................................................................................................
1
1.1. Latar Belakang .........................................................................................................
1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPDP ............................................................................
2
1.3. Pengertian ................................................................................................................
2
1.3.1. Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) ..............................................
2
1.3.2. Sasaran Penyusunan RPDP............................................................................
3
1.3.3. Proses Penyusunan RPDP..............................................................................
3
1.3.4. Tujuan dan Manfaat .......................................................................................
4
1.3.5. Ruang Lingkup ..............................................................................................
5
BAB 2. GAMBARAN UMUM WILAYAH .........................................................................
6
2.1. Kondisi Desa Bugel .................................................................................................
6
2.1.1. Sejarah Desa Bugel ........................................................................................
6
2.1.2. Demografi ......................................................................................................
10
2.1.3. Keadaan Sosial...............................................................................................
12
2.1.4. Keadaan Ekonomi ..........................................................................................
16
2.2. Kondisi Pemerintah Desa.........................................................................................
17
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa ..............................................................................
17
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa ............................................................
18
BAB 3. METODE PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR 2012 – 2016 .....................................................................................
19
BAB 4.KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN .....................................................
21
BAB 5. RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR.................................................
22
5.1. Fokus Perencanaan ..................................................................................................
22
5.2. Perencanaan Pengembangan Desa Bugel ................................................................
24
BAB 6. PENGENDALIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR ...
26
6.1. Pengendalian Perencanaan .......................................................................................
26
6.2. Evaluasi rencana Pengembangan Desa Pesisir Bugel 2012 – 2016 ........................
27
BAB 7. PENUTUP ..................................................................................................................
28
LAMPIRAN ............................................................................................................................
iv
iii
Bab 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui/atau
dibentuk
dalam
sistem
Pemerintahan
Nasional
dan
Berada
di
Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) ataupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) Desa Bugel ini merupakan rencana strategis desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Program ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik, maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governmance) seperti : parsitipatif, transparan dan akuntabilitas.
1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan RPDP 1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan; 3.Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
1.3.Pengertian 1.3.1. Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) Partisipasi masyarakat dalam sebuah kegiatan pembangunan merupakan pengejawantahan dari undang-undang No. 32 yang secara eksplisit tertuang dalam pasal 63-66. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan yang ditandai dengan tingginya rasa turut memiliki dan tanggungjawab untuk memelihara dan melestarikannya. Secara mendasar tujuan penyusunan RPDP adalah seperti tersebut di atas yaitu menumbuhkan 2
partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desanya. Sehingga ketika partisipasi itu muncul maka akan melahirkan perasaan merasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil pembangunan di desanya, secara umum masyarakat akan turut bertanggungjawab terhadap hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat dan melestarikan keberadaannya. Disamping itu keberadaan RPDP dapat digunakan sebagai gambaran konkret tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka 5 tahun sehingga dapat dijadikan
arahan
bagi
desa
untuk
menentukan
prioritas
terpenting
dari
pembangunannya sehingga proses pembangunan di desa tepat sasaran dan tidak salah perencanaan
serta
selalu
berkesinambungan.
Disamping
sebagai
arah
bagi
pembangunan desa dokuman RPDP dapat digunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen RPDP tersebut untuk mengetahui program pembangunan desa dan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa. Dengan demikian maka fungsi kontrol masyarakat dapat tumbuh dengan baik sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat desa sedini mungkin dapat terdeteksi dan terselesaikan.
1.3.2. Sasaran Penyusunan RPDP Masyarakat merupakan bagian terpenting dari pembangunan karena setiap proses pembangunan yang dicanangkan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah pasti melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan kemudian pemanfaatan dari hasil pembangunan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Sasaran dari Rencana Pengembangan Desa Pesisir adalah peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan karena yang lebih mengetahui kebutuhan akan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri sehingga hasil-hasil dari pembangunan itu dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin, tepat sasaran dan tidak salah perencanaan sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan tempat pembangunan itu digulirkan.
1.3.3. Proses Penyusunan RPDP RPDP Desa Bugel disusun dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan jangka 5 (lima) tahun desa yang didasarkan pada jaring aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.
RPDP
Desa
Bugel
merupakan
produk
dokumen
perencanaan 3
pembangunan yang dihasilkan komponen desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa dibantu oleh kader desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta tokoh masyarakat dan dikontrol oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses penyusunan RPDP Desa Bugel ini dilaksanakan sejak Februari sampai Agustus 2012 sehingga perumusan RPDP atau pembangunan lima tahunan ini adalah untuk tahun 2012 sampai dengan 2016. Setiap tahun akan dilaksanakan review dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD. Hasil review tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksana pembangunan di desa termasuk juga di dalamnya mengenai kinerja di tingkat SDM pelaksananya. RPDP dapat dijadikan acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya. Dari evaluasi apabila dipandang perlu untuk melakukan revisi atau perbaikan datanya maka akan dilakukan pembaharuan data berdasarkan informasi maupun perhitungan-perhitungan. Dalam hal ini, RPDP Desa Bugel memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi aparat Desa dokumen RPDP dapat digunakan sebagai acuan dalam peletakan kebijakan-kebijakan pembangunan desa dan bagi masyarakat dokumen ini berfungsi sebagai sarana kontrol bagi pelaksana pembangunan dan merupakan salah satu dari bentuk legitiminasi masyarakat dalam penentuan kebijakan desa.
1.3.4. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) Desa Bugel ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut : Tujuan : a.
Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 (lima) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
b.
Sebagai dasar/pedoman Pembuatan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Bugel.
c.
Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Bugel.
d.
Disusun rencana pembangunan jangka 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa.
Manfaat : a.
Lebih menjamin kesinambungan pembangunan. 4
b.
Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa.
c.
Memberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
d.
Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
e.
Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
1.3.5. Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir 2012 – 2016 terdiri dari enam bab sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, arahan perencanaaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup perencanaan. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah, mengulas tentang deskripsi umum desa (letak geografis dan administrasi, topografi dan penggunaan lahan, dan kondisi sosialekonomi), dampak perubahan iklim yang dirasakan, serta permasalahan yang ada. Bab 3 Metode Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir 2012 – 2016, yang menjelaskan mengenai kerangka perencanaan yang disusun, pendekatan yang digunakan, unit analisis, serta alur proses penyusunannya. Bab 4 Rencana Pengembangan Desa Pesisir, menjelaskan fokus perencanaan, spirit nilai yang dijadikan dasar dalam perencanaan, serta rencana pengembangan itu sendiri yang terdiri lima rencana program, yaitu rencana program bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim. Bab 5 Pengendalian Perencanaan Pengembangan Desa Pesisir membahas tentang konsep pengendalian serta pengukuran kinerja. Bab 6 Penutup
5
Bab 2. GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1 Kondisi Desa Bugel.
2.1.1. Sejarah Desa Bugel.
Cerita tentang asal usul Desa Bugel dari zaman nenek moyang terus mengalir dan diwariskan secara turun temurun , cerita ini sangat diyakini oleh warga masyarakat karena memang didukung dengan kondisi nyata yang ada di Desa Bugel. Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri termasuk sesepuh yang sudah berusia lanjut, maka kami merangkumnya sebagai berikut : Pada masa perang Diponegoro strategi yang digunakan untuk melawan penjajahan Belanda adalah dengan bergerilya. Pada waktu perang gerilya, pengikut Pangaren Diponegoro banyak yang terpencar di wilayah Kulon Progo di bagian selatan, diantaranya adalah Ky. Tro Ijoyo, Ky. Sabuk Janur dan Ky. Daruno, bersama Pageran Diponegoro bersembunyi dihutan Pantai selatan yaitu dihutan Ngangrangan, seiring dengan berjalannya waktu, kerabat dan warga yang ikut tinggal dihutan ngangrangan semakin banyak, sehingga hutan ngangrangan telah berubah menjadi sebuah pedukuhan, beberapa waktu kemudian mengadakan penebangan dan pembakaran hutan untuk memperluas tempat tinggal. Namun warga pedukuhan terus merambat kearah utara karena semakin keutara semakin subur kondisi tanahnya karena dekat dengan daerah rawa-rawa. Namun demikian juga tidak sedikit kerabat Ky. Tro Ijoyo yang memilih pindah penduduk ke Pedukuhan Trukanan ( Sekarang Desa Bojong ). Pada suatu ketika warga pedukuhan Ngangrangan membuka hutan dengan membakar pepohonan, dan ada sebuah pohon yang sangat besar telah lapuk dimakan usia, sehingga tinggal batang bagian bawah saja, tetapi anehnya setelah dibakar berkali-kali ternyata tidak terbakar. Sehingga untuk mengenang kejian tersebut para sesepuh mengganti pedukuhan ngangrangan dengan nama Bugel. Dalam bahasa jawa “ Bugel “ adalah sebutan benda keras yang kebal terhadap senjata dan api.
Dalam waktu yang hampir bersamaan Ky. Daruno dan Ky Sabuk Janur masing-masing
6
bersama kerabatnya tinggal dibagian utara hutan Ngangrangan ( Pedukuhan Bugel ) yang pada waktu itu masih berupa gundukan/gumuk dan rawa-rawa. Wilayah yang ditempati Ky. Daruno pada waktu itu disebut “ Pedukuhan Rowo Babatan “ sedangkan Ky. Sabuk janur bersama kerabatnya tinggal dibagian tengah yang pada waktu itu tempat tersebut merupakan aliran air dari beberapa tempat menuju laut, karena pada waktu itu belum ada sungai. Tempat tesebut oleh Ky. Sabuk janur disebut sebagai Pedukuhan Gelaran. Dalam bahasa jawa “ Gelaran “ artinya alas/tikar sebagai tempat duduk, nama tersebut diambil dari kondisi tempat yang datar seperti tanah lapang membentang diatas rawa-rawa, pedukuhan Gelaran juga dihuni oleh warga pendatang. Karena banyak penghuninya sihingga berpindah kearah utara daerah yang masih berupa rawa-rawa, daerah rawa tersebut ditinggikan sehingga dapat digunakan untuk tempat tinggal dan kemudian dikenal dengan Pedukuhan “ Beran “ dalam bahasa jawa “ Bero “ Tempat yang masih banyak genangan airnya. Sebutan lain yang susuai dengan ciri tempat tersebut, diantaranya :
1. Beran sekarang menjadi wilayah pedukuhan VIII dan IX Desa Bugel. 2. Beran Gebyakan, pada waktu itu merupakan aliran air dari wilayah utara, sekarang menjadi pedukuhan VII Desa Bugel. 3. Beran Klepusari, dulu banyak ditumbuhi pohon Klepu sekarang masuk wilayah pedukuhan VI Desa Bugel. 4. Beran Pisangan, banyak ditumbuhi pohon pisang sekarang masuk wilayah pedukuhan VI. 5. Beran Pancasan, banyak pohon Klepu yang kemudian dipencas/ditebang, sekarang menjadi pedukuhan V Desa Bugel. 6. Beran Gumuk Waru, banyak ditumbuhi pohon Waru, sekarang menjadi Pedukuhan X Desa Bugel.
Sejarah Pemerintahan Desa Bugel, `
Pada awalnya Pemerintah Desa Bugel berbentuk Kemantren yang dipimpin oleh seorang Mantri dibantu Bekel dan Demang ( pusat Pemerintahan Kemantren Bugel sekarang menjadi Pedukuhan Bugetl II ), Wilayah Kemantren Bugel pada waktu itu cukup luas, disamping wilayah persawahaan pada waktu itu mencakup wilayah Bulak Gumukwaru sampai dengan Bulak pudhat dan sekitarnya. Kemantren Bugel dibawah kekuasaan Kerajaan Mataram pada waktu itu masyarakat diwajibkan menyerahkan Upeti
7
kepada Demang, Bekel Matri yang selanjutnya diserahkan kepaada Raja Mataram. Beberapa tahun kemudian setelah Belanda berkuasa sintem pemerintahan menjadi berubah, Desa Bugel tidak lagi menjadi kemantren, namun menjadi Kelurahan, wiayahnya juga dibatasi dan dibagi dengan Desa lain, diantaranya Bulak Putat kemudian menjadi wilayah Desa Kanoman,dan Desa Panjatan, sebagian wilayah Desa yang lain menjadi wilayah Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur. Kepemilikan lahan pekarangan dan persawahan bagi warga masyarakat ditentukan oleh tingkat kepatuhan warga masyarakat didalam membantu Belanda untuk membangun jalan dan sungai sehimgga masyarakat menyebut masa pembagian lahan tersebut, disebut’’ jaman golongan’’ Sejak berdirinya Kelurahan Bugel sampai sekarang telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan Lurah atau Kepala Desa antara lain sebagai berikut : Pemegang Pimpinan Pemerintah Desa. 1. R. Atemo Soebrato
1920 s/d 1950
2. R.Ng. Harjosuparto.
1950 s/d 1977
3. R. Rujito Satmoko.
1977 s/d 2004
4. Edi Priyono. SIP.
2004 s/d 2014
Sejarah Pembangunan Desa Pembangunan Desa Bugel dapat dicatat pembangunannya dalam beberapa era kepemimpinan lurah.Setelah mengalami beberapa pergatian kemimpinan lurah ,dapat kita sampaikan hasil hasil yang dicapai dalam pembangunan desa sebagai berikut;
1 .R. Atmo Subroto
(1920 s/d 1950 )
- Pembuatan jalan tanah. - Batas batas wilayah Pdukuhan. - TPU (Tempat Pemakaman Umum ). - Saluran air.
2. R.Ng.Harjosuparto
(1950 S/d 1977 )
- Melanjutkan Pembangunan Jalan. - Penanaman kelapa . - Pembangunan Jembatan Darurat.
8
3. R. Rujito Satmoko
(1977 s/d 2004 )
- Pelebaran Jalan. - Pembangunan Jembatan. - Perintis Jalan Lingkungan. - Pembangunan Saluran . - Pembangunan Gedung Balai Desa. - Pembangunan Pos Kamling. - Pembangunan Gedung TK Kusuma Mekar I dan II. - Pembuatan Lapangan Sepak Bola . - Pembangunan Pemukiman Trasmigrasi Ring I dan Kios Desa. - Pembangunan Tugu KB dan P4, TPI Bugel Peni, Jaringan PDAM dan Listrik Masuk Desa - Pembangunan Perkerasan Jalan Dsn I s/d X. - Pembangunan Perkerasan Jalan Dolok sampai Impres.
4. Edi Priyono,SIP
(2004 s/d 2014
)
- Normalisasi Jaringan Drainase dan Irigasi - Membuat Batas Wilayah Bugel dan Tirto Rahayu - Pembangunan Jalan berupa : Perkerasan, Cor Blok, Aspal - Rehab Kantor Desa dan Penambahan Ruang Pelayanan,Gudang dan Rumah Penjaga - Pembangunan Lingkungan yaitu: Papan Nama, Bangket Lapangan, Drainase, kios Desa. - Pemugaran Situs Ki Daruno Nyi daruni. - Pembangunan : Drainase,Saluran Irigasi dan Jembatan Cor Plat - Jaringan Listrik Ring I dan Pedukuhan X. - Perluasan Jaringan PDAM. - Pembangunan Rencana Penataan Pemukiman berbasis Mitigasi bencana a. Pembuatan saluran Permanen dipemukiman b. Pembuatan Cor Plat dan jembatan ( Box Curvert ) c. Pembersihan Drainase Rutin Tahunan sampai di sungai Haycero d. Pembangunan Reboisasi berupa: - Penanaman Cemara Udang dan Pandan, Jambu Mete dan Ketepeng di Pedukuhan Bugel I dan Pedukuhan Bugel II.
9
2.1.2. Demografi. Klasifikasi penduduk Desa Bugel dalam 4 hal yaitu : menurut umur, jenis kelamin, mata pencaharian dan Agama. 1. No
Tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin
Jenis Kelamin
Jumlah jiwa 2010
2011
1
Laki-laki
2258
2.265
2
Perempuan
2413
2.433
Jumlah
4.671
4.698
2.
2013
2014
2013
2014
Tabel jumlah penduduk menurut usia
No
Umur
Jumlah jiwa 2010
1
0 – 1 Tahun
961
2
1–5
992
3
5–6
1.695
4
7 - 15
1023
5
16 – 18
747
6
19 - 55
7
56 <
3.
2012
2011
2012
Tabel jumlah penduduk menurut Agama
No
Agama
Jumlah (Jiwa)
1
Islam
4.687
2
Kristen
7
3
Katholik
0
4
Hindu
4
5
Budha
0
Jumlah
4.698
10
4. Tabel jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan No
Jenis Pekerjaan
Jumlah
1
Belum / Tidak Bekerja
2
Mengurus Rumah Tangga
368
3
Pelajar/Mahasiswa
442
4
Pensiunan
47
5
Pegawai Negeri Sipil
64
6
TNI
41
7
Kepolisian RI
17
8
Perdagangan
15
9
Petani/Pekebun
10
Ternak
1
11
Nelayan/Perikanan
1
12
Industri
1
13
Konstruksi
8
14
Karyawan Swasta
244
15
Karyawan BUMD
2
16
Buruh Harian Lepas
6
17
Buruh Tani/Perkebunan
20
18
Tukang Kayu
2
19
Penata Rambut
1
20
Mekanik
1
21
Guru
44
22
Konsultan
1
23
Bidan
2
24
Perawat
3
25
Sopir
13
26
Pedagang
51
27
Perangkat Desa
16
28
Kepala Desa
1
29
Wiraswasta
409
Ket
1.263
1.611
11
2.1.3. Keadaan Sosial 1.
Tabel Kepala Keluarga RTM & non RTM
No
Dusun
RTM
1
Dusun I
59
2
Dusun II
33
3
Dusun III
29
4
Dusun IV
35
5
Dusun V
31
6
Dusun VI
28
7
Dusun VII
27
8
Dusun VIII
39
9
Dusun IX
32
10
Dusun X
48
Keterangan
Tabel Permasalahan Sosial No.
Jenis Permasalahan Sosial
Jumlah
1
BalitaTerlantar
51
2
Anak Terlantar
168
3
Anak Nakal
2
4
Anak Jalanan
-
5
Wanita Rentan Sosial Ekonomi
19
6
Korban Tindak Kekerasan
28
7
Lanjut Usia Terlantar
11
8
Penyandang Cacat
9
Tuna Susila
0
10
Pengemis
-
11
Gelandangan
-
12
NAPZA
1
13
Rumah Tidak Layak Huni
14
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
1
15
PMB
-
Ket.
307
12
16
Kel Fakir Miskin
15
17
Kel Miskin
113
18
Rentan Miskin
233
19
Korban Bencana Alam
426
20
Korban Bencana Sosial
3
21
Orang Dng HIV AIDS
22
Berkas Warga Binaan Lemb. Kemasy.
23
Anak Yatim, Yatim Piatu
6
2. Tabel Fasilitas Kesehatan di Desa Bugel
Uraian
a.
Fasilitas
Kader
Kesehatan
(Orang)
Puskesmas pembantu.
1
b. Posyandu
10
50
c. Bidan
1
-
3. Tabel Fasilitas Pendidikan di Desa Bugel
Uraian
Fasilitas Pendidikan
a. Play Group
6
b. TPA
10
c. TK
5
d. SD
3
e. Paud
2
Siswa
4. Tabel Fasilitas Peribadatan di Desa Bugel Uraian
Fasilitas Ibadah
a. Masjid
11
b. Mushola
7
13
5. Tabel Tingkat Kesejahteraan Keluarga
No
Dusun
Keluarga fakir Miskin
Keterangan
1
Dusun I
61
KK
2
Dusun II
53
KK
3
Dusun III
46
KK
4
Dusun IV
62
KK
5
Dusun V
55
KK
6
Dusun VI
31
KK
7
Dusun VII
79
KK
8
Dusun VIII
30
KK
9
Dusun IX
34
KK
10
Dusun X
82
KK
6. Data Rumah Tidak Layak Huni
No
Dusun
Jumlah
1
Dusun I
15
2
Dusun II
10
3
Dusun III
15
4
Dusun IV
10
5
Dusun V
18
6
Dusun VI
16
7
Dusun VII
10
8
Dusun VIII
11
9
Dusun IX
9
10
Dusun X
30
14
7. Pemberdayaan Perempuan Uraian
Kelompok
a. PKK Desa
1
b. PKK Pedukuhan
11
c. Dasa Wisma
41
d. Kader Posyandu
11
e. Simpan Pinjam kelompok perempuan.
12
8. Tabel Fasilitas Pariwisata No
Sarana Pariwisata
Lokasi
1
Wisata Pantai
Dusun I-II
2
Petilasan Daruno Daruni
Dusun X
9. Pemuda dan Olah Raga Uraian
Kelompok
a. Karang Taruna Desa
1
b. Karang Taruna Pedukuhan
10
c. Volly Ball
3
d. Badminton
1
e. Sepak bola
1
f. Tenis meja
5
10. Potensi Bencana. No
Potensi bencana
Lokasi
l
Tsunami
Pedukuhan Bugel Idan II
2.
Agin ribut.
Pedukuhan Bugel I dan X
3.
Bancir dan Genangan air.
4
Gempa bumi.
Pedukuhan I - X
5.
Kekeringan
Pedukuhan I - X
Pedukuhan Bugel III,I,V,VI,VII,VIII,IX dan X
15
2.1.4 Keadaan Ekonomi
1. Pendapatan perkapita penduduk. Data sedang dalam penyelesaian.
2. Pertanian Uraian
Sawah dan tegalan Pertanian, perikanan, perkebunan Sawah Irigasi
Sawah Irigasi
Jaringan
Jaringan
Teknis (Ha)
Non Teknis
Irigasi (m)
Drainase (m)
3.730
3.850
(Ha) Luas
60
50.5
` 3. Sarana dan prasana. Uraian
Jumlah
a. Industri Kerajinan
5 Kelompok
b. Pasar lelang cabe
2 Kelompok
c. Pasar
1 Unit
d. Kios
14 Unit
e. Warung
20 Unit
f. Toko material
1 Unit
g. Tempat Pelelangan ikan.
1 Unit
h. Lembaga Keuangan Desa.
2 Unit
i. Jalan Daendels
2 Km
j. Traktor Pertanian
10 Buah
k. Truk
6 buah
4. Tabel Fasilitas Telekomunikasi No 1
Sarana Telekomunikasi Tower Telkomsel
Jumlah 1
16
3. Kondisi Keuangan Desa. No
Uraian
Jumlah
1
PAD.
183.793.000
2
Bantuan Keuangan Desa
174.456.740
3
Swadaya dan Gotong royong
11.000.000
4
Hibah
18.000.000
Ket
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa : 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa . Di Desa Bugel terdiri dari wilayah lahan pasir dan lahan tanah liat Lahan pasir terdiri dari Pedukuhan I dam II, sedabngkan lahan tanah liat teretak di Pedukuhanh III s/d pedukuhan X Desa Bugel. -
Batas Wilayah : - Utara
: Desa Kanoman dan Depok Kecamatan Panjatan.
- Timur
: Desa Tirtorahayu dan Karangsewu Kecamatan Galur.
-
- Selatan
: Samodera Indonesia.
- Barat
: Desa Pleret Kecamatan Panjatan.
Kondisi Geografis Desa Bugel.
Desa Bugel merupakan desa yang mempunyai keadaan wilayah dataran rendah dan dataran Pantai
yang membujur dari selatan ke utara. Kondisi wilayah tersebut bila di ukur dari
permukaan laut berkisar 0.5 sampai dengan 4 meter. Desa Bugel mempunyai luas wilayah 591.4865 Ha, terdiri dari Pekarangan seluas 443.6900 Ha, Persawahan 127.6325 Ha. dan lainnya seluas 20.2450 Ha . -
Pedukuhan. Desa Bugel terdiri atas sepuluh ( 10 ) Pedukuhan, 20 Rukun Warga, 41 Rukun Tetangga,
yaitu : 1.
Pedukuhan Bugel I
2.
Pedukuhan Bugel II. 17
3.
Pedukuhan Glaran III
4.
Pedukuhan Glaran IV.
5.
Pedukuhan Beran V
6.
Pedukuhan Beran VI.
7.
Pedukuhan Beran VII.
8.
Pedukuhan Beran VIII.
9.
Pedukuhan Beran IX.
10. Pedukuhan Beran X.
2.2.2 Strukur Organisasi Pemerintah Desa.
18
Bab 3. METODE PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR BUGEL 2012 - 2016 Model Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) sendiri terdiri atas tiga bagian, yaitu : (1) rencana pengembangan desa pesisir; (2) penguatan kapasitas kelembagaan; dan (3) pencapaian kegiatan sebagai tujuan PDPT. Untuk menghasilkan Rencana Pengembangan Desa Pesisir dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down dilakukan dengan memperhatikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain seperti Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), Rencana Zonasi WP3K, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pengelolaan WP3K di Kabupaten/Kota dan, Rencana Aksi Pengelolaan WP3K di Kabupaten/Kota. Penyusunan rencana pengembangan desa pesisir dengan pendekatan bottom up dilakukan dengan memperhatikan masukan masyarakat hasil dari Participation Rural Appraisal (PRA) dan Focus Group Discussion (FGD). Penyusunan rencana pengembangan dibatasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rencana Pengembangan Desa Pesisir ini kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana detail kegiatan pengembangan desa pesisir yang dijabarkan dalam lima fokus pengembangan kegiatan, yaitu Bina Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, Bina Sumberdaya, Bina Manusia dan Bina Usaha. Ilustrasi singkat mengenai penjelasan di atas dapat dilihat pada Gambar 3.1
19
Gambar 3.1. Model Pengembangan Desa Pesisir Tangguh
20
Bab 4. KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN
Tingkatan (hierarki) pemerintahan merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJP Daerah. Sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, diatur ketentuan mengenai RPJP Daerah Provinsi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi. Seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007, Rencana Pengembangan Desa Pesisir 2012 – 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud keselarasan dan konsistensi gerak langkah dan pencapaian pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti yang tertera pada gambar 4.1 berikut.
Gambar 4.1 Alur keterkaitan rencana pengembangan desa
21
Bab 5. RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR BUGEL 5.1. Fokus Perencanaan Untuk mewujudkan ketangguhan desa diperlukan kebijakan berupa fokus pengembangan kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah pokok yang dihadapi masyarakat desa pesisir. Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud, dapat dilihat di Gambar 4.1
Gambar 4.1 Fokus Pengembangan kegiatan PDPT
Fokus perencanaan meliputi lima aspek bina program, yakni bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan perubahan iklim. Kelima aspek ini merupakan cerminan dari aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat menuju ketangguhan dan kesejahteraan desa pesisir. Adapun uraian ke lima bina yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini. Tabel 4.1. Uraian Lima Bina Program sebagai Fokus Perencanaan Desa Pesisir. Bina Program
1.
Manusia
Uraian • Investasi pada “human capital”, penekanan pada bidang pendidikan dan kesehatan • Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok, baik formal maupun informal • Memperluas dan meningkatkan kerjasama untuk 22
• • • • 2.
Usaha • • Bina Program
3.
Bina Sumberdaya
4.
Lingkungan dan Infrastruktur
5
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
efisiensi Memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat Menghilangkan sifat negatif, boros, konsumtif Meningkatkan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan Membangun kemitraan dengan pelaku usaha Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal Uraian
• Memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya • Revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal • Menerapkan MCS dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal • Menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli (indegenous technology) • Merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumberdaya • Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan • Membangun infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) • Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di pesisir • Melakukan rehabilitasi vegetasi pantai dan mengendalikan pencemaran • Melakukan usaha-usaha pengurangan risiko bencana, perencanaan tanggap darurat dan rehabilitasi pada tingkat masyarakat. • Memperkuat kearifan lokal dalam antisipasi bencana • Menyusun rencana aksi desa pengurangan risiko bencana, mengadakan penyadaran masyarakat, gladi yang reguler, latihan tanggap darurat, akses data dan informasi bencana, dan aktivitas lain terkait penanggulangan bencana. • Membangun sarana dan prasarana penanggulangan bencana (jalur evakuasi , shelter , struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, cadangan strategis desa, dan lain-lain
23
Penyusunan
Rencana
Pengembangan
Desa
Pesisir
ini
menggunakan
pendekatan
pembangunan berbasis komunitas yang memaksimalkan partisipasi masyarakat dan bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki masyarakat desa pesisr dan juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti: perguruan tinggi, praktisi, dan birokrasi. 5.2 Perencanaan Pengembangan Desa Bugel Perencanaan pengembangan Desa Bugel disusun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan warga dan fokus program (manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, dan kesiagaan bencana alam dan perubahan iklim) dalam kurung waktu 5 (lima) tahun. Dengan kata lain, bentuk program merupakan akumulasi kebutuhan dan harapan yang disesuaikan dengan fokus program pembangunan desa pesisir tangguh. Proses penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir dilakukan melalu musyawarah desa dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat. FGD tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menyusun program Pembangunan. Pemerintah Desa beserta BPD merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun program pembangunan yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Proses yang dilakukan dalam penyusunan dokumen RPDP adalah membuat daftar masalah dan potensi desa, kemudian dilakukan pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan. Berdasarkan daftar masalah tersebut kemudian disusun bentuk program yang akan dilaksanakan termasuk di dalamnya adalah perencanaan waktu pelaksanaan program kegiatan. Dengan demikian perencanaan pengembangan Desa Bugel, dibagi ke dalam empat bagian, meliputi: (1) perencanaan bina program manusia; (2) perencanaan bina program usaha dan sumberdaya; (3) perencanaan bina program lingkungan dan infrastruktur; dan (4) perencanaan bina program siaga bencana dan perubahan iklim. Berdasarkan hasil musyawarah warga desa Bugel, permasalahan desa Bugel dapat diklasifikasikan dalam 5 bidang permasalahan utama yang diklasifikasikan dalam 5 bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Sumberdaya, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, dan
24
Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim. Dari kelima bina tersebut, musyawarah warga desa merumuskan harapan-harapan untuk lima tahun kedepan yang diperjelas dengan program riil yang betul-betul mengacu pada titik permasalahan yang ada di lapangan. Hasil review RPDP memunculkan sejumlah masalah-masalah baru yang berhasil tercover maupun masalah lama yang sampai saat ini belum teratasi dengan kebijakan pembangunan desa maupun instansi yang berwenang mengakomodasi usulan kegiatan masyarakat. Penyusunan RPDP ini bertujuan agar terwujud perencanaan pembangunan desa yang terarah dan sesuai rencana, melibatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengoptimalkan potensi desa teutama di bidang kelautan perikanan selain juga sektor pertanian, pariwisata dan sektor lain yang mendukung. Demi tercapainya azas "adil dan merata", pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah tersebut dan pada pelaksanaan pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah pedukuhan lain. Selain azas "adil dan merata" Pemerintah Desa juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda. Arah kebijakan pembangunan Desa Bugel mengacu kepada skala priotas dan azas manfaat berdasarkan usulan prioritas dari masyakat yang dihimpun dalam “Musrembangdes”. Adapun arah kebijakan pembangunan DesaBugel sebagai berikut : 1. Pembangunan di Desa Bugel diprioritaskan kepada pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana. 2. Setiap ada kegiatan pembangunan, pengadaan material dan perekrutan tenaga kerja di utamakan dari wilayah Desa Bugel. 3. Berusaha mandat kepada Lembaga Pemberdayan Masyakat Desa (LPMD) untuk bekerja sama dengan Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan
pembangunan yang ada di Desa. 4. Memberikan keleluasaan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi setiap kegiatan pembangunan di Desa. 5. Memberikan mandat sepenuhnya kepada Lembaga, Ketua RW/RT, dan warga Masyarakat
untuk mengelola dan memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai
fungsinya. Program pembangunan desa untuk Desa Bugel mengacu pada Skala Prioritas Usulan dari masyarakat dengan mengacu pada tingkat partisipasi dan kesiapan swadaya yang disiapkan oleh masyarakat. 25
Bab 6. PENGENDALIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH 6.1 Pengendalian Perencanaan Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pengembangan desa pesisir dilaksanakan oleh Dinas kelautan perikanan tingkat Kabupaten. Dinas dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi dan/ atau melimpahkan ke unit kerja teknis. Pelaksanaan pengendalian sebagai mana dimaksut meliputi : a. Pemberian pedoman dan standar yang lebih rinci dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir; b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir; c. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program. Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkambangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan (monitoring) adalah sebuah fungsi atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menyediakan indikasi awal dari kemajuan atau kemunduran dari kinerja sebuah program kepada pihak pengelola (manajemen). Evaluasi (evaluation) adalah upaya atau proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil. Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan (partnership strategy) yaitu apakah dalam evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya. Tindak 26
lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan. Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan desa pesisir, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi : a. Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dari mulai tahap persiapan sampai dengan penetapan rencana pengembangan desa pesisir. b. Pemantauan dan pengawasan oleh pemerintah. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penyusunan rencana pengembangan desa pesisir dilaksanakan ssesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. c. Pemantauan dan pengawasan oleh Tim Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan lintas jenjang terhadap masing-masing komponen.
6.2 Evaluasi Rencana Pengembangan Desa Pesisir Bugel 2012 - 2016 Rencana Pengembangan Desa Pesisir 2012 - 2016 perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan rencana pengembangan desa dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatan untuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan rencana pengembangan desa tersebut. rencana pengembangan desa dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu rencana pengembangan desa yang baru. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
27
Bab 7. PENUTUP Dengan
tersusunnya
dokumen
RPDP
ini
diharapkan
kegiatan-kegiatan
pembangunan di Desa Bugel berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan aspirasi dari warga Desa Bugel. Pembangunan yang didasarkan pada perencanaan yang baik maka dapat dipastikan akan bermanfaat. Kami berharap masyarakat mendapatkan kepastian dari perencanaan ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kami juga sangat berterimakasih atas saran dan kritik untuk kesempurnaan dokumen ini. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendorong tersusunnya RPDP ini, terutama kepada Fasilitator dan Tenaga Pendamping program PDPT.
Bugel, 2 Agustus 2012 Kepala Desa Bugel
EDI PRIYONO
28
Lampiran 1. Alur Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) Masukan
Proses
Hasil
Keluaran
LAMPIRAN 2
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI PROFIL DESA
NO MASALAH 1 Jalan desa di bulak dolok belum sempurna sepanjang 800 meter. 2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
POTENSI -Tenaga gotong royong - swadaya -Mesin molen + Truk Sarana irigasi belum permanen -Tenaga gotong royong sepanjang 2000 meter - swadaya - Kelompok P3A Sarana drainase belum permanen --Tenaga gotong royong sepanjang 3000 meter - swadaya - kelompok P3A Jalan di dusun 1-10 belum -Tenaga gotong royong sempurna sepanjang 10.000 - swadaya meter - Mesin molen + Truk Kolam alami di pedusunan 3-10 - kolam alami belum di optimalkan - petani ikan darat - kelompok perikanan ada - Tempat pelelangan ikan Pada musim kemarau dusun III, - Sumur V,VI,VII,VIII,IX,X. Kekurangan - PDAM air bersih - Sungai Kesehatan ( banyak penyakit - Puskesmas pembantu pada musim kemarau banyak - Poskesdes warga terkena diare ) - Puskesmas - Posyandu Banjir (pada musim penghujan -Saluran irigasi bulak 1&2 tergenang air hujan -swadaya kira-kira 1 meter )banyaknya tumbuhan enceng gondok yang menyumbat saluran iar yang mengakibatkan banjir. Panen (pada musim pancaroba -Irigasi hasil panen merosot ) -Kelompok tani Tanam (pada musim kemarau -Irigasi kekurankada musim kemarau -Swadaya masyarakat kekurangan air.jika musim hujan -Pompa air sawah kebanjiran ) Hembusan angin kencang di -Bambu
12
13 14
dusun 1&2 Hama tanaman ( setelah musim tanam banyak hama ulat dan menjelang panen banyak hama walang sangit ) Pada musim pancaroba banyak ternak terserang ND , kolera Kegiatan kelompok tani kurang optimal disetiap pedusunan
-Daun kelapa -Penyuluh pertanian -Saprodi -Kelompok tani -Puskeswan -Vaksinasi -Lembaga ada -Pengurus lengkap -Sarpras ada
15 Lahan Sawah : Lahan Sawah : a. Irigasi tidak lancar dan a. Tanah subur. belum permanen. b. Kegiatan Kelompok Tani b. Kepemilikan Lahan Lancar. pertanian sempit. c. Kegiatan P3A aktif. c. Banjir dimusim penghujan d. Kegiatan Gapoktan aktif. dan kekeringan dimusim kemarau. 16
Lahan Tegalan : a. Modal terbatas. b. Tenaga petani terbatas. c. Bila musim hujan tiba banyak hama penyakit. d. Anginribut.
Lahan Tegalan : a. Lahan luas b. Cocok untuk hortikultura c. Kegiatan Kelompok Tani Lanca.r d. Kegiatan pasar lelang cabai lancar. e. Kegiatan P4A aktif. f. Kegiatan Gapoktan aktif. g. Lokasi mudah ditempuh, berbagai kendaraan bisa masuk.
17
Sumber Daya Alam : Sumber Daya Alam : a. Belum dimanfatkan secara a. Lahan pasir. maksimal.
18
Sumber Daya Manusia : a. Masih terbatasnya kemampuan SDM b. Usia putus sekolah sulit cari kerja. c. Belum aktifnya jam
Sumber Daya Manusia : a. Rata-rata pendidikan dasar 9 tahun terpenuhi b. Kesadaran orang tua akan pendidikan anak tinggi. c. Rata-rata usia dini telah
belajar masyarakat.
19
masuk sekolah PAUD. d. Buta huruf dapat diatasi. Jalan : Jalan : a. Masih banyak yang belum a. Terlewati jalan Propinsi. diaspal atau cor jalan. b. Terlewati jalan Kabupaten. b. Badan jalan banyak yang c. Jalan ke lokasi pertanian belum terbangket sudah ada. c. Rambu-rambu jalan belum d. Jalan penghubung antar terpasang optimal. Pedukuhan sudah ada. d. Jalan aspal banyak yang e. Transportasi umum sudah rusak. ada.
20
Drainase : a. Rata –rata belum Permanen. b. Pendangkalan dan rerumputan di Sungai Peni.
Drainase : a. Cukup baik.
21
Listrik : Listrik : a. Jumlah togor listrik masih a. Setiap rumah warga sudah kurang. menggunakan listrik. b. Lampu penerangan jalan banyak yang mati. c. Banyak warga yang belum hemat listrik.
22
Air Bersih : Warga belum terpenuhi semua.
23
Persampahan : a. Belum ada TPS. b. Belum dipisahkan sampah organik dengan non organik.
24
Irigasi : a. Banyak yang belum permanen.. b. Kesadaran petani merawat saluran kurang. c. Perawatan saluran irigasi seolah menjadi tanggung
Air Bersih : Tersediannya air bersih yang cukup memadai Persampahan : Sampah organik mulai diolah menjadi pupuk
Irigasi : Tersediannya sumber air yang cukup.
jawab P3A. 25
Pendidikan : Pendidikan : a. Belum tersediannya a. PAUD lapangan kerja yang cukup b. TPA untuk anak-anak lulus Unit sekolah. c. TK b. Banyak anak sekolah yang d. SD / MI menggunakan kendaraan bermotor sendiri. c. Banyak yang terpengaruh miras, pornografi, dan jauh dari norma agama.
: 2 Unit : 10 : 5 Unit : 4 Unit
26
Kesehatan : a. Adanya penderita gizi buruk. b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat.
Kesehatan : a. Setiap Pedukuhan ada Posyandu. b. Ditingkat Desa Puskesmas Pembantu. c. Bidan Desa. d. GSI : Gerakan Sayang Ibu ada. e. Kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik) Peribadatan : a. Masjid : 11 Unit. b. Mushola : 5 Unit.
27
Peribadatan : a. DKM rata-rata belum mendapat penyuluhan secara kontinyu b. Kurangnya pengamalan pelaksanaan peribadatan.
28
Perekonomian : a. Belum ada pasar rakyat. b. Masih ada warga miskin.
Perekonomian : a. Beraneka macam mata pencaharian masyarakat. b. Terdapat warung di setiap Pedukuhan.
29
Sosial Budaya : a. Generasi muda banyak yang tidak tertarik dengan sosial budaya sendiri. b. c. Tingginya angka
Sosial Budaya : a. Adanya kelompokkelompok seni. b. Budaya gotong royong masih kuat. c. Tingginya kepedulian tokoh
pengangguran.
dan masyarakat terhadap budaya bangsa
Lampiran 3
HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
No.
Masalah
Dirasakan Oleh orang banyak
1
2
3
1
Jalan desa di wilayah Rw 02sepanjang 1.200 m rusak berat
2
Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Sering terjadi
4
5
6
Tersedia potensi untuk memecahkan masalah
Jumlah Urutan nilai peringkat
7
8
9
3
3
3
1
3
13
9
3
4
2
2
3
14
7
3
Pada musim kemarau, di 3 dusun kekurangan air bersih
5
4
2
5
5
21
1
4
Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter
4
4
2
4
4
18
3
3
4
3
4
3
17
4
3
3
2
2
3
13
9
5
Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit campak
6
Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Suci diare
7
Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak
3
3
5
1
4
16
5
8
Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)
4
4
5
2
4
19
2
1
5
4
3
2
15
6
Perangkat desa dinilai kurang memberikan pelayanan pd masy
3
2
1
3
2
11
11
Sebagian besar pengurus LK-Desa tdk tampak kegiatannya
4
3
1
3
3
14
8
9
10
11
KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian
Lampiran 4
PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH No
1
Masalah
Di dua dusun pd musim Kemarau kekurangan air bersih
Penyebab
Potensi
Debit sumber air bersih Semakin berkurang
- Sungai - Mata air di luar desa - Biaya dari swadaya
Pembangunan bak Penampungan air hujan ( bak tadah hujan ) Penggantian pipa-pipa Saluran air yang bocor
Pembangunan bak Penampungan air hujan ( bak tadah hujan ) Penggantian pipa-pipa Saluran air yang bocor
- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok tani - KUD
Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam yang baik
Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam yang baik
Banyak pipa-pipa yang bocor 2
Pada musim kemarau Hasil petani merosot ( gagal )
Sebagian besar petani tidak mengikuti pola tanam yang baik Tanaman padi banyak Terserang hama (penyakit)
Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
Tindakan yang layak
Pengadaan obat-obatan Hama (penyakit)
3
Pada musim hujan di dusun Damai sebagian besar rumah penduduk tergenang air
Parit/selokan air banyak yang rusak dan tersumbat Bronjong disungai B jebol sepanjang 35 m
- Selokan/parit - Batu - Gotong royong
Perbaikan parit/selokan air
Perbaikan parit/selokan air
4
Banyak anak balita di Rw 03 terserang penyakit campak
Kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah
- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan Ibu dan anak
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan Ibu dan anak
Imunisasi bagi anak Mengadakan imunisasi bagi balita anak balita di RW.03 di RW.03
Posyandu belum mengadakan imunisasi campak Lingk RW 03 kurang sehat
Mengadakan gerakan kebersihan lingkungan
5
Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak
Hasil tambak kurang mencukupi biaya pemeliharaan
- Kolam/lahan tambak - Irigasi pengairan - Petani tambak
Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani
Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani
6
KUD kurang dalam pemasaran hasil pertaniaan
Pengurus KUD tidak aktif membina para petani Dana terbatas untuk pembelian hsl pertanian
Ada program pelatihan Kredit bunga rendah
Penambahan dana melalui kredit bunga rendah
Penambahan dana melalui kredit bunga rendah
Lampiran 5
PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN No
Tindakan Yang Layak
Pemenuhan Kebutuhan 5
Dukungan Peningkatan 3
Dukungan Potensi 5
Jumlah Nilai 13
Urutan Peringkat 2
1
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
2
Penggantian pipapipa saluran air yang bocor.
4
2
2
8
6
3
Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam
4
3
2
9
7
4
Perbaikan selokan air
3
1
3
7
8
5
Perbaikan bronjong di sungai B
3
1
2
6
9
6
Pembinaan dan
5
4
5
14
1
penyuluhan kesehatan ibu dan anak
7
Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03
5
2
5
13
3
8
Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani tambak
3
5
2
10
5
9
Penambahan dana melalui kredit bunga rendah
1
4
3
11
4
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN TAHUN
: BUGEL : PANJATAN : KULON PROGO : 2012 S/D 2016 Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Sifat
NO
Program Kegiatan
Tujuan Kegiatan
1
2
3
Lokasi (RT/RW, Dusun, Desa)
Sasaran
Target 6
Waktu Pelaksanaan
B
L R P
7
8 9 10
2012
2013
2014
Biaya 2015
4 5 Brantan S/d Hunian Ring I Masyarakat Bugel Dk I & II Masyarakat
4000 x 6 M
- R
-
-
800 m
800 m
800 m
800 m
2.000 x 3 M
-
-
-
-
400
400
400
Bulak Bgl I & II
Masyarakat
8 unit
-
R -
-
2
2
Bulak Bgl. I & II
Masyarakat
2 Unit
B
-
-
-
2 Unit.
2016
11
Rp (juta)
Sumber
12
13
800 m
300
PNPM PU, PEMDA
400
400
200
2
1
1
60
0
0
0
0
5
PNPM PU, PEMDA PNPM PERTANIAN, PEMDES PEMDES
1
Normalisasi Jalan Desa
Peningkatan tranprotasi
2
Normalisasi Jalan Diponegoro
3
Pembangunan Pintu Air
4
Pembangunan Gorong-Gorong
Peningkatan tranprotasi Penanggulangan bencana banjir Kelancaran irigasi
5
Pembangunan Perkerasan Jalan Diponegoro
Kelancaran transportasi
Dk. I & II
Masyarakat
2.000 x 3 M
B
-
-
-
400
400
400
400
400
200 PNPM PU, PARIWISATA
6
Perkerasan Jalan Jalur Evakuasi Tembus Trans Ring
Kelancaran transportasi evakuasi
Dk. II
Masyarakat
1200 x 3 M
B
-
-
-
0
300
300
300
300
110 PNPM KKP, PU, TRANS
7
Pembersihan Enceng Gondok
Kelancaran transportasi
Sungai Sen s/D S. Ngremang Masyarakat
525 x 3.5 M
-
-
L
-
0
0
525 x 3.5 M
0
0
8
Perkerasan Jalan Jalur Evakuasi Barat SD Muh Bugel
Dk. II
Masyarakat
1.000 x 3 M
B
-
-
-
1000
0
0
0
0
9
Perkerasan jalan Diponegoro
Dk I & II
Masyarakat
1.500 x 3 M
B
-
-
-
0
375
375
375
375
10
Perkerasan Jalan Jalur Evakuasi Ring I ke Pantai
Dk I & II
Masyarakat
100x3 M
-
-
-
-
0
100
0
0
0
11
Perkerasan Jalan Tembus Depan TPI ke Timur s.d Mushola Kelancaran transportasi
Dk I & II
Masyarakat
600 x 3 M
-
-
-
-
0
500
100
0
0
Dk. I
Masyarakat
400 x 3 M
-
-
-
-
0
0
400 x 3 M
0
0
28 PNPM KKP, PU, TRANS
Dk. II
Masyarakat
1000 x 3 M
B
-
-
-
0
0
1000 x 3 M
0
0
10
Bulak Bugel II
Masyarakat
800 x 2 M
- R
-
-
160
160
160
160
160
Dk. I
Masyarakat
4 Unit
B
-
-
-
0
2
2
0
0
Pedukuhan I
Masyarakat
1035x3M
B
-
-
-
1035x3M
0
0
0
0
43.360
PNMP KKP
Masyarakat
1000x1.5M
B
-
-
-
154
300
300
256
0
140
PNMP KKP
Masyarakat
378x1.1M
B
-
-
-
378x1.1M
0
0
0
0
76.270
PNMP KKP
12 13 14 15 16
Kelancaran transportasi evakuasi Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi evakuasi
Perkerasan Jalan Jalur Evakuasi Tembus Ring I s.d Poros Kelancaran transportasi Tengah evakuasi Perkerasan Jalan Tegaldowo Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi Talut Jalan Jalur Evakuasi & Saluran Irigasi evakuasi Pengadaan Sarana Informasi Mitigasi Bencana Peringatan Dini Tsunami Perkerasan jalan jalur evakuasi poros tengah dan plang Kelancaran transportasi evakuasi
17
Talud jalan jalur evakuasi
Kelancaran tranportasi
18
Talud jalan jalur evakuasi
Kelancaran tranportasi
Barat SD N Bugel Bulak II Bubaran di Pedukuhan IV Bulak I Dolog
100
PNPM
75 PNPM KKP, PU, TRANS 100
PNPM PNPM KKP, PU, TRANS, 9 PARIWISATA PNPM KKP, PU, TRANS, 54 PARIWISATA
PNPM PNPM KKP, PU, TRANS, 250 PARIWISATA 17 KKP, BPBD
Bina Lingkungan dan Infrastruktur Sifat NO
Program Kegiatan
Tujuan Kegiatan
Lokasi (RT/RW, Dusun, Desa)
Sasaran
Target
1
2
3
4
5
6
Waktu Pelaksanaan
B
L R P
7
8 9 10
2012
2013
2014
Biaya 2015
2016
12
Sumber
1
Normalisasi Saluran Drainase Desa
Kelancaran pembuangan
Dk. I s/d X
Masyarakat
2.500 x 4 M
B
-
-
-
500
500
500
500
500
2
Nurmalisasai Drainese
Kelancaran irigasi
Bulak Bgl. I & II
Masyarakat
1.500 x 1 M
-
-
L
-
1.500 x 1 M
0
0
0
0
15
3
Nurmalisasai saluran irigasi
Kelancaran irigasi
Bulak Bgl. I & II
Masyarakat
2.000 x 1 M
-
-
L
-
2.000 x 1 M
0
0
0
0
15
Masyarakat
4.000 M
- R
-
-
1000
1000
1000
1000
0
500
Masyarakat Masyarakat
4 unit 8x3M
B B
- - -
-
0 8x3M
1 0
1 0
1 0
1 0
100 20
13 PNPM PERTANIAN, PEMDES PNPM PERTANIAN, PEMDES PNPM PERTANIAN, PEMDES PNPM PERTANIAN, PEMDES PARIWISATA PEMDES
Komplek Kantor Desa
Masyarakat
18 x 10 M2.
B
-
-
-
0
18 x 10 M2.
0
0
0
300
PEMDA
Komplek Kantor Desa
Masyarakat
6 x 9 M2
B
-
-
-
0
6 x 9 M2
0
0
0
100
PEMDA
Dk. II
Masyarakat
7 x 15 M2.
B
-
-
-
0
7 x 15 M2.
0
0
0
150
PNPM
Dk. V Komplek kantorDesa TK Masit Dk. VII
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
8 x 11 m 13 x 8,5 M 7x3M
B B
- - L - -
-
0 13 x 8,5 M 0
8 x 11 m 0 7x3M
0 0 0
0 0 0
0 0 0
180 50 40
DEPAG PEMDES PENDIDIKAN
1.000
5 6
Nurmalisasi Sungai Tengah glaran,S. Sen, S. Peni , S. Hai Sero Pebuatan Gardu pandang & MCK Pembangunan Gapura Pintu masuk Desa
7
Pembangunan gedung Budaya
8
Pembangunan gedung LKM
9
Pembangunan Gedung PAUD
10 11 12
Pembangunan Gedung pesantren Pembangunan Gudang kantor Desa Bugel Pembangunan gudang TK
13
Pembangunan Jalan batas Desa Bugel dan Desa Kanoman Kelancaran transportasi
Dk. VIII & X Dk.
Masyarakat
600 x 2.5 M
B
-
-
-
12 M
12 M
12 M
12 M
12 M
100
PNPM PU, PEMDA
14 15
Pembangunan Pagar Tugu Bugel Pembangunan Pagar Gedung PAUD
Dk. II PAUD Puspita Peni
Masyarakat Masyarakat
20meter 60 x 1 M.
B B
-
-
-
0 0
20meter 60 x 1 M.
0 0
0 0
0 0
10 15
PEMDES PENDIDIKAN
16
Pembangunan Pagar Kantor Desa
Komplek Kantor Desa
Masyarakat
200 x 1.5 M
B
-
-
-
200 x 1.5 M
0
0
0
0
100
PEMDA
17 18
Pembangunan Rabat Beton Jalan Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun
Keindahan Keamanan anak didik Peningkatan keamanan kantor Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi
Bulak Bugel I Dk. I s.d X
Masyarakat Masyarakat
500 x 3 M 10.000 x 3 M
-
-
L L
-
0 2000 M
500 x 3 M 2000 M
0 2000 M
0 2000 M
0 2000 M
19
Pembangunan Rabat Beton jalan
Kelancaran transportasi
Dk. VI.
Masyarakat
600 x 3 M.
B
-
-
-
0
0
200
200
200
70 PNPM PU,PEMDA,KKP
20
Pembangunan Talud Drainase
Kelancaran Irigasi.
V & VI.
Masyarakat
500 M
B
-
-
-
0
0
200
200
100
250 PNPM PU,PEMDA,KKP
21
Pembangunan Talud Drainasi
22 23 24
4
Kelancaran Irigasi. Keindahan Keindahan , Majah desa. Peningkatan sarana kebudayaan Peningkatan Pelayanan masy. Peningkatan Kwalitas Pendidik. Kenyamanan pendidikan Keamanan barang kantor . Keamanan APE.
Dk, III,IV, Bugel s/d Karang sewu. DK I Komplek TPI Dk VII
11
Rp (juta)
50 1.000
PPIP PNPM PU,PEMDA
Bulak Bugel I
Masyarakat
350 M
B
-
-
-
70
70
70
70
70
150
JITUT
Pembangunan Talud Jalan RT 31 Pembangunan Talud Jalan Temuroso ke timur Pembangunan Talud utara Petilasan Daruno Daruni
Kelancaran tranportasi/irigasi. Peningkatan kesenian Kelancaran transportasi Kelancaran transportasi
Komplek Pemdes VII. Dk. X
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
8 x 15 M 200 M 600 x 3 M
B B B
-
-
-
0 0 600 x 3 M
8 x 15 M 200 M 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
150 125 50
PEMDES PU PEMDA
25
Pembangunan talut jalan
Kelancaran transportasi
DK III & IV
Masyarakat
1.600 M
B
-
-
-
0
0
550
550
500
500 PNPM PU,PEMDA,KKP
26
Pembangunan Tempat Ibadah
Dk. I Komplek TPI.
Masyarakat
6 x 5 M2
B
-
-
-
0
6x5
0
0
0
65 PNPM PU,PEMDA,KKP
27
Pembangunan tempat peribadatan
Peningkatan sarana peribadatan Peningkatan Keimnan.
Komplek Kantor Desa
Masyarakat
6 x 10 M2
-
-
L
-
0
6 x 10
0
0
0
70
28
Pembangunan tersier dan Talut
Kelancaran irigasi
Bulak Bgl. I
Masyarakat
800 M
B
-
-
-
0
0
300
300
200
300 PNPM PU,PEMDA,KKP
29
Pembanmgunan Bangket tanggul Dholok ke timur
Kelancaran transportasi
Bulak Bugel I
Masyarakat
600 M
B
-
-
-
0
0
200
200
200
250 PNPM PU,PEMDA,KKP
30
Pembuatan jembatan
Kelancaran transportasi
Dk.IV
Masyarakat
4 x 15 M
B
-
-
-
0
4 x 15 M
0
0
0
150
PEMDA
PU
31
Perbaika jalan aspal Loji s/d Batas Kanoman
Kelancaran Tranprotasi
-
-
400
400
400
400
400
1.000
PU
32
Perbaikan jalan aspal Loji s/d Bumati (Batas Tirto Rahayu) Kelancaran transportasi
-
R L
-
400
400
400
400
400
300
PU
33
Rehab Balai Desa
34 35 36
Rehab Cor Plat Temuroso Rehab gedung TK Rehab gedung TK
Peningkatan pelayanan Masy. Kelancaran Tranprotasi Kenyaamanan pendidikan Kenyaamanan pendidikan
12 x 22 M
-
R -
-
0
12 x 22 M
0
0
0
250
PEMDES
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
3 x 1.5 M 4x6 6x9
B - - R - R -
-
3 x 1.5 M 0 0
0 4x6 6x9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 40 110
PEMDES PENDIDIKAN PENDIDIKAN
37
Renofasi Gedung TK KM I
Keindahan dan kenyamanan TK KM I
Masyarakat
20 x 8 M
B
-
-
-
20 x 8 M
0
0
0
0
20
PENDIDIKAN
38
Talud dan Perkerasan Kali Siwates
Dk.V
Masyarakat
400 x 3 M
B
-
-
-
400 x 3 M
0
0
0
0
50
PNPM PU,PEMDA
39
Talud Jalan dan Perkerasan Jalan Perbatasan Desa Kanoman dan Depok
Dk.VIII dan Dk.X
Masyarakat
400 x 1.5 M ; 900 x 3 M
B
-
-
-
0
400 x 1.5 M
900 x 3 M
0
0
75
PNPM PU,PEMDA
40
Talud Jalan Ngori - Bangkrung
Dk.IX
Masyarakat
400 x 1.5 M
B
-
-
-
400 x 1.5 M
0
0
0
0
25
PNPM PU,PEMDA
41
Talud Sungai dan Normalisasi Jalan
Dk.VI
Masyarakat
1.000 x 1.5 M
B
-
-
-
0
0
400
300
300
125 PNPM PU,PEMDA,KKP
42
Talut Jalan
Dk. IX & X
Masyarakat
700 x 2 M
B
-
-
-
0
0
300
200
200
300 PNPM PU,PEMDA,KKP
43
Talud jalan dan drainase
Pedukuhan V, IX dan X
Masyarakat
348Mx2M
B
-
-
-
328Mx2M
0
0
0
0
114.840
44
Pembangunan Bangket lapangan
Dk. VII
Masyarakat
50 M
B
-
-
-
50 M
0
0
0
0
20
PEMDES
45
Pembangunan Gorong-gorong Cor Plat
Dk. III.
Masyarakat
8 x 2 M.
B
-
-
-
8 x 2 M.
0
0
0
0
10
PEMDES
46
Pembangunan Talud jalan masuk Pedukuhan
Peningkatan jalan
I ,II, dan IV
Masyarakat
250 M
- R
-
-
0
0
100
100
50
150 PNPM PU,PEMDA,KKP
47
Talud jalan
Kelancaran tranportasi/irigasi.
Dk.III-IV
Masyarakat
500 M x 2
B
-
-
0
0
200
200
100
119 PNPM PU,PEMDA,KKP
Kelancaran tranportasi/irigasi. Kelancaran tranportasi/irigasi. Kelancaran tranportasi/irigasi. Kelancaran tranportasi/irigasi. Kelancaran irigasi Kelancaran tranportasi/irigasi. peningkatan drainase. Penanggulangan bencana banjir
Dk. VII,VIII & X
Masyarakat
6 x 2.000 M
- R
Dk. VII, V.Bulak I
Masyarakat
6 x 2.000 M
Komplek Pemdes.
Masyarakat
Dk. VII TK ABA, DK VII TK ABA Dk. I
-
PNPM KKP
Bina Sumberdaya Sifat NO
Program Kegiatan
1
2
1
Penanaman cemara udang
2
Penanganan lalat .
Tujuan Kegiatan 3 Pelindung Pantai dan Keindahan, Peningkatan kesehatan masyarakat
Lokasi (RT/RW, Dusun, Desa)
Sasaran
Target
4
5
6
Waktu Pelaksanaan
B
L R P
7
8 9 10
2012
2013
2014
Biaya 2015
2016
11
Sumber
12
Pedukuhan I & II
Masyarakat
10.500 batang B
-
-
-
500
2.250
2.250
2.250
2.250
Dk I dan II.
Masyarakat
400 KK
-
-
-
0
400
-
-
-
B
Rp (juta)
13
160 KKP dan KEHUTANAN 40
KESEHATAN
Bina Usaha Sifat Program Kegiatan
NO 1 1 2 3
2 Pembuatan kolam ikan. Pembangunan gedung pemasaran hasil pertanian Pembangunan Kios Desa
4
Pembangunan tempat parkir
5
Pembinaan pelaku usaha
6
Pembuatan Kolam renang.
7 8
Pengaadan Saprodi. Pengadaan alat tangkap ikan ( jaring )
9
Pengadaan APE
10 11 12
Pengadaan bibit ikan Pengadaan Pompa air Pengadaan terpal ( untuk kolam ikan )
13
Perluasan pasar ikan/ pembuatan kios.
14
Perluasan pasar ikan/Pembuatan kios usaha bersama
15 16
Pengadaan Sarana Distribusi Air Minum Alat pengemasan air gelas Penyediaan Sarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
17
Tujuan Kegiatan 3 Peningkatan perkapita Peningkatan sarana usaha Peningkatan sarana usaha Keamanan kendaraan wisata Peningkatan SDM Peningkatan Kunjungan wisatawan. Peningkatan Sarana kerja Peningkatan sarana kerja Peningkatan Ketrampilan anak. Peningkatan Sarana kerja kelancaran sarana kerja Peningkatan Sarana kerja Peningkatan penjualan hasil ikan. Peningkatan penjualan hasil ikan. Peningkatan perkapita Peningkatan perkapita Peningkatan perkapita
Lokasi (RT/RW, Dusun, Desa)
Sasaran
Target
Dk. I s/d X Dk I Dk, I dan VII
5 Masyarakat Masyarakat Masyarakat
6 100 kolam 8 x 10 8 lokal
Dk. I Komplek TPI.
Masyarakat
Dk I s/d X
2012
2013
L R P
7 8 9 10 B - - B - - B - - -
0 0 1
108 M
B
-
-
-
Masyarakat
20 orang
B
-
-
Dk. I Komplek TPI.
Masyarakat
1 Unit
B
-
Bulak Bugel I & 2 TPI Bugel
Masyarakat Masyarakat
2 kelom. 5 Paket
B B
PAUD
Masyarakat
2 Paud
Dk III, VI, IX Dk III, VI, IX Dk III, VI, IX
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Dk. I ( TPI Bugel )
Biaya
2014
2015
2016
0 8 x 10 1
40 0 2
40 0 2
20 0 2
12 100 80 100
13 KKP PERTANIAN KKP, PEMDA
0
0
0
108 M
0
50
PEMDA
-
0
0
20
0
0
20
KKP
-
-
0
0
1 Unit
0
0
200
PARIWISATA
-
-
-
0 0
0 0
1 2
1 2
0 1
40 50
KKP, PERTANIAN KKP
B
-
-
-
0
0
0
2 Paud
0
20
PENDIDIKAN
10 ribu 12 unit 30 lembar
B B B
-
-
-
0 0 0
0 4 unit 0
400 4 unit 10
400 4 unit 10
200 0 10
10 50 15
KKP KKP, PERTANIAN KKP
Masyarakat
5 kios
B
-
-
-
1
1
1
1
1
100
PARIWISATA, KKP
Pedukuhan VII
Masyarakat
1 unit
B
-
-
-
1 unit
0
0
0
0
43
KKP
Pedukuhan III Pedukuhan III
Masyarakat Masyarakat
1 unit 1 unit
B B
-
-
-
1 unit 1 unit
0 0
0 0
0 0
0 0
40
KKP KKP
Pedukuhan I
Masyarakat
1 unit
B
-
-
-
1 unit
1
0
0
0
21
KKP
4
B
Waktu Pelaksanaan
11
Rp (juta)
Sumber
Bina Manusia Sifat NO
Program Kegiatan
Tujuan Kegiatan
1
2
3
1
Bia siswa
Peningkatan SDM
2 3
Pembinaan nelayan Pemberian PMT.
Peningkatan SDM Nelayan Peningkatan Gisi Balita
4
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa.
5
Lokasi (RT/RW, Dusun, Desa) 4 SD Ngebung Beran, SDN Bugel, SD Muh Bugel TPI Bugel Dk. 1 s/d X
Sasaran
Target
5
6
Waktu Pelaksanaan
B
L R P
7
8 9 10
2012
2013
2014
Biaya 2015
2016
11
Rp (juta)
Sumber
12
13
Masyarakat
90 ANAK
-
-
L
-
0
0
90 ANAK
0
0
25
PENDIDIKAN
Masyarakat Masyarakat
50 orang 400 Balita
B -
- - L
-
0 0
400 Balita
0
25 orang 0
25 orang 0
20 12
KKP SOSIAL
Peningakatan Pengetahuan aparat Pemdes
Masyarakat
15 Orang
B
-
-
-
0
15 Orang
0
0
0
15
PEMDA
Pembinaan hansip
Peningakatan Pengetahuan DK. I s/d X
Masyarakat
50 orang.
B
-
-
-
0
50 orang.
0
0
0
3
PEMDA
6 7
Pembinaan kesenian jhatilan Pembinaan kesenian krawitan
DK X Dk VII
Masyarakat Masyarakat
40 orang 30 orang
B B
-
-
-
0 0
40 orang 30 orang
0 0
0 0
0 0
10 10
PARIWISATA PARIWISATA
8
Pemeriksaan Lansia
Dk 1 s/d X
Masyarakat
200 lansia
-
-
L
-
0
200 lansia
0
0
0
12
KESEHATAN
9
Pengadaan pakaian jadhilan
B
-
-
-
0
0
1 setel
0
0
10
PARIWISATA
Pengadaan Sarana bermaian
DK X Masyarakat TK KM I & II, TK ABA Bugel I, Masyarakat TK Masito, TK ABA Beran
1 setel
10
Peningkatan SDM Peningkatan SDM Peningkatan kesehatan masyarakat Keindahan Peningkatan Ketrampilan anak.
5 TK
B
-
-
-
0
0
5 TK
0
0
50
PENDIDIKAN
11
Peningkatan ketrampilan Masyarakat.
Peningkatan SDM.
Dk. I s / d X
Masyarakat
150 Orang
B
-
-
-
0
50 Orang
50 Orang
50 Orang
0
50
KKP
12
Peningkatan Sanitasi.
Dk. I s/d X.
Masyarakat
150 RTM
B
-
-
-
0
60 RTM
30 RTM
30 RTM
30 RTM
150
KESEHATAN
13
Pensertifakatan tanah masyarakat.
DK. I s/d X
Masyarakat
1.000 bidang
B
-
-
-
0
0
1.000 bidang
0
0
100
BPN
Peningkatan kesehatan masyarakat Kepastian hukum hak milik tanah.
Keterangan 14
Keterangan 14
Keterangan 14
Keterangan 14
Keterangan 14
Lampiran 7 Peringkat Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RPJM Desa Tahun 2013 s/d 2016 (elum dilakukan skoring) (RPJM Des mengalami revisi dan belum dilakukan skoring ulang) Desa
: Bugel
Kecamatan : Panjatan Kabupaten : Kulon Progo No
Kriteria dan Nilai Pembobotan
Masalah
Dirasakan oleh orang
Sangat parah
Menghambat
Sering terjadi
Kriteria lainnya
2
3
4
5
6
7
1 1
Bia siswa
2
Cor Blok halaman Balai Desa
3
Normalisasi Jalan Desa
4
Normalisasi Jl.Diponegoro
5
Normalisasi Saluran Drainase Desa
6
Nurmalisasai Drainese.
7
Nurmalisasai saluran irigasi.
8
Nurmalisasi Sungai Tengah glaran,S. Sen, S. Peni , S. Hai Sero.
9 10
Pebinaan nelayan Pebuatan Gardu pandang & MCK.
11
Pebuatan kolam ikan.
12
Pembangunan gedung pemasaran hasil pertanian
13
Pembangunan pintu air
14
Pembangunan Bangket lapangan
15
Pembangunan Gapura Pintu masuk Desa
16
Pembangunan gedung Budaya
17
Pembangunan gedung LKM.
18
Pembangunan Gedung PAUD.
19
Pembangunan Gedung pesantren
20
Pembangunan Gorong-gorong Cor Plat
21
Pembangunan gorong-gorong.
22
Pembangunan Gudang kantor Desa Bugel.
23
Pembangunan gudang TK
24
Pembangunan Jalan batas Desa Bugel dan Desa Kanoman
25
Pembangunan Kios Desa
26
Pembangunan Pagar Tugu Bugel
Jumlah Nilai Uraian Peringkat 8
9
Keterangan 10
27
Pembangunan Pagar Gedung PAUD
28
Pembangunan Pagar Kantor Desa
29
Pembangunan Perkerasan Jalan Diponegoro.
30
Pembangunan Rabat Beton Jalan .
31
Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun.
32
Pembangunan Rabat Beton jalan.
33
Pembangunan Rabat Beton Jln. Tembus Tran Ring
34
Pembangunan Talud Drainase
35
Pembangunan Talud Drainasi .
36
Pembangunan Talud jalan masuk Pedukuhan
37
Pembangunan Talud Jalan RT 31
38
Pembangunan Talud Jalan Temuroso ke timur
39
Pembangunan Talud utara Petilasan Daruno Daruni
40
Pembangunan talut jalan
41
Pembangunan Tempat Ibadah
42
Pembangunan tempat parkir
43
Pembangunan tempat peribadatan.
44
Pembangunan tersier dan Talut .
45
Pembanmgunan Bangket tanggul Dholok ke timur.
46
Pemberian PMT.
47
Pembersihan Enceng Gondok\
48
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa.
49
Pembinaan hansip
50
Pembinaan kesenian jhatilan
51
Pembinaan kesenian krawitan
52
Pembinaan pelaku usaha
53
Pembuatan jembatan
54
Pembuatan Kolam renang.
55
Pemeriksaan Lansia
56
Penanaman cemooro udang
57
Penanganan lalat .
58
Pengaadan Saprodi.
59
Pengadaan alat tangkap ikan
60
Pengadaan APE Pengadaan bibit ikan
61 62 63
Pengadaan pakaian jadhilan Pengadaan Pompa air
( jaring )
64 65
Pengadaan Sarana bermaian Pengadaan terpal ( untuk kolam ikan )
67
Peningkatan ketrampilan Masyarakat. Peningkatan Sanitasi.
68
Pensertifakatan tanah masyarakat.
69
Perbaika jalan aspal Loji s/d Batas Kanoman.
70
Perbaikan jalan aspal Loji s/d Bumati
71
Perkerasan Jalan Barat SD Muh Bugel.
72
Perkerasan Jalan Barat SD Muh Bugel.
73
Perkerasan jalan Diponegoro.
74
Perkerasan jalan Ring I ke pantai
75
Perkerasan jalan tembus depan TPI ke timur sd Mushola
76
Perkerasan jalan tembus Ring I sd Poros Tengah
77
Perkerasan Jln. Tegaldowo.
78
Perluasan pasar ikan/ pembuatan kios.
79
Rehab Balai Desa.
80
Rehab Cor Plat Temuroso.
81
Rehab gedung TK
82
Rehab gedung TK
83
Renofasi Gedung TK KM I
84
Talud dan Perkerasan Kali Siwates
85
Talud jalan
86
Talud Jalan dan Perkerasan Jalan Perbatasan Desa Kanoman dan Depok
87
Talud Jalan Ngori - Bangkrung
88
Talud Sungai dan Normalisasi Jalan
89
Talut Jalan
90
Talut Jalan & Saluran Irigasi.
91
Talut Jalan & Saluran Irigasi.
66
( Batas Tirto Rahayu )
