2013 PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT) TIM PENYUSUN RPDP DESA SITIARJO
[RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ] DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG
PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT)
RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP) DESA SITIARJO-KEC. SUMBERMANJING WETAN TIM PENYUSUN RPDP DESA SITIARJO
13
PROFIL DESA SITIARJO KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG - JAWA TIMUR
DISUSUN OLEH : PON LIDAH,S.Pi.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG – JAWA TIMUR
RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP) DESA SITIARJO KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG - JAWA TIMUR
DISUSUN OLEH : TIM PENYUSUN RPDP DESA SITIARJO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG – JAWA TIMUR
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR Bab 1. Pendahuluan………………………………………………………………………………………………………………………1 -
Latar belakang………………………………………………………………………………………………………………….1
-
Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………………………………2
-
Ruang Lingkup…………………………………………………………………………………………………………………3
Bab 2. Gambaran Umum Wilayah ……………………………………………………………………………………………....4 -
Deskripsi umum ……………………………………………………………………………………………………………..4
Sejarah desa …………………………………………………………………………………………………………....4
Letak Geografis dan Administrasi………………………………………………………………………….….4
Topografi dan Penggunaan Lahan……………………………………………………………………………5
Sosial Ekonomi……………………………………………………….……………………………………………....5
-
Dampak perubahan iklim / Bencana ……………………………………………………………………………..6
-
Permasalahan ……………………………………………………………………………………………………………....7
Bab 3. Metode Penyusunan RPDP……………………………………………………………………………………………..9 -
Kerangka Perencanaan …………………………………………………………………………………………………9
-
Fokus……………………………………………………………………………………………………………………………10
-
Pendekatan………………………………………………………………………………………………………………….11
Bab 4. Keterkaitan Dengan Rencana Lain………………………………………………………………………………….12 Bab 5 Rencana Pengembangan Desa……………………………………………………………………………………….13 -
Fokus ………………………………………………………………………………………………………………………….13
-
Spirit Perencanaan……………………………………………………………………………………………………...13
-
Perencanaan Pengembangan Desa ……………………………………………………………………………13
Perencanaan Bina Manusia dan Kelembagaan…………………………………………………….15
Perencanaan Bina Usaha dan Sumberdaya ………………………………………………………….15
Perencanaan Bina Lingkungan dan Infrastruktur …………………………………………………15
Perencanaan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim……………………………………….15
Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi……………………………………………………………………………………………..17
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
i
-
Konsep dan definisi Pemantauan dan Evaluasi……………………………………………………………17
-
Rantai Pemantauan dan Evaluasi………………………………………………………………………………..18
-
Pengukuran Kinerja ……………………………………………………………………………………………………19
-
Evaluasi………………………………………………………………………………………………………………………20
Daftar Pustaka ………………………………………………………………………………………………………………………..21 Lampiran …………………………………………………………………………………………………………………………………22
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
ii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang Desa pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7,8 jiwa (BPS, 2010); (2) tingginya kerusakan sumberdaya alam pesisir, (3) rendahnya kemandirian organisasi lokal desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) minim dan rendahnya kualitas infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Atas dasar realitas di atas, Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – KKP RI- menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi penghela kemajuan desa-desa pesiisr di indonesia, yakni melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (selanjutnya disingkat PDPT). Kegiatan PDPT ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. PDPT mempunyai makna strategis, yaitu: pertama, wujud implementasi konkrit dari 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011-2014. PDPT merupakan implementasi kebijakan Presiden terkait peningkatan dan perluasan program prorakyat; dan kedua, PDPT merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata desa pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, (2) menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. PDPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
1
Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan desa yang antara lain disusun berdasarkan profil desa yang antara lain disusun berdasarkan profil desa yang memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun dengan uraian waktu tiap tahunnya. Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan desa di lokasi kegiatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam proses penyusunannya, rencana pengembangan desa juga mendapat arahan dari Tim Teknis, yang turut serta memverifikasi terhadap isi rencana pengembangan desa. 1.2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir adalah : 1. Mewujudkan perencanaan pengembangan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 1.3.Landasan Hukum 1.3.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 1.3.2. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
2
1.3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1.3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 1.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana, Pegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 1.3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 1.3.7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 1.3.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 1.4. Ruang Lingkup Secara umum ruang lingkup Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir meliputi metode pelaksanaan, proses pelaksanaan, hasil dokumen dan mekanisme pelaksanaan. Lingkup dari metode pelaksanaan mencakup: 1. Prinsip-prinsip perencanaan, meliputi penerapan konsep bina manusia, bina usaha, bina kelemabagaan, bina lingkungan dan bina siaga bencana serta keterkaitan wilayah kecamatan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
3
2. Kerangka pikir perencanaan, meliputi kegiatan penyusunan rencana pengembangan desa mulai dari persiapan, pelaksanaan penyusunan sampai dengan penetapan, pengendalian serta evaluasi program. 3. Metode penyusunan meliputi metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyusunan rencana. Lingkup dari proses pelaksanaan pengembangan desa pesisir meliputi, sosial budaya, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur, bencana dan perubahan iklim, dan kelembagaan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
4
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH
2.1.
Deskripsi umum Sejarah Desa Menurut informasi yang kami dapatkan dari para sesepuh, Desa Sitiarjo didirikan oleh orang yang bernama Kyai Ngastowo pada tahun 1895 membuka hutan dibagian daerah Palunglor. Babatan palung lor inilah yang kemudian dinamakan Pondhok Dhulang, karena terus berkembang pesat kemudian berubah menjadi Sitiarjo . Desa Sitiarjo terbagi menjadi 4 (empat) wilayah dusun yaitu : 1. Dusun Sitiarjo (Krajan) 2. Dusun Rowotrate 3. Dusun Tambak Redjo 4. Dusun Sendang Biru Pada tahun 1978 Dusun Tambak Redjo dan Dusun Sendang Biru mengalami pemekaran menjadi desa sendiri Desa Tambak Redjo bersama Dusun Tamban. Wilayah Desa Sitiarjo yang semula terdiri dari 2 (dua) Dusun, pada tahun 2012 mengalami pemekaran menjadi 4 (empat) Dusun yaitu : 1. Dusun Krajan Wetan 2. Dusun Krajan Tengah 3. Dusun Krajan Kulon 4. Dusun Rowotrate Letak Geografis dan Administrasi Secara geografis desa Sitiarjo terletak pada7⁰21′ – 7⁰31′ LS dan 110⁰10′ -111⁰40′ Bujur Timur. Jarak tempuh Desa Sitiarjo ke Ibu Kota Kecamatan adalah 18 km,yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit, sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 58 km,yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
5
Secara administrasi, Desa Sitiarjo terletak diwilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa desa tetangga yaitu : -
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumberagung
-
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambakrejo
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan
Topografi dan Penggunaan Lahan Topografi desa sitiarjo terdiri dari dataran dan perbukitan. Wilayah berupa dataran memiliki luas 555 Ha atau 16,7% dan perbukitan/ pegunungan memiliki luas 2.758 Ha atau 83,3%. Ketinggian wilayah desa berupa dataran berada sekitar 5 - 10 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dataran rendah berupa lembah (cekungan) dikelilingi oleh perbukitan kapur dengan ketinggian berkisar 200 m – 650m diatas permukaan laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2008, selama tahun 2010 curah hujan di Desa Sitiarjo rata-rata mencapai 2.800 mm. Wilayah desa Sitiarjo berupa dataran rendah banyak diantaranya merupakan lahan pertanian persawahan. Tanaman utama yang dibudidayakan masyarakat di alahan tersebut adalah tanaman padi. Beberapa tahun terakhir beberapa diantara petani beralih menanam tebu terutama di lahan persawahan tadah hujan.Wilayah desa Sitiarjo yang berupa perbukitan dimanfaatkan sebagai perkebunan dengan komoditas utama pisang, kelapa, dan kayu. Sosial Ekonomi Penduduk Desa Sitiarjo mayoritas memeluk agama Kristen (85 %), sedangkan sebagian kecil memeluk agama Islam (15%). Kedua umat beragama hidup rukun berdampingan saling menghormati. Sebagian besar penduduk desa Sitiarjo mempunyai mata pencaharian sebagai petani sebanyak 2.536 orang (76%). Selain mengolah lahan sawah dan kebun, sebagian besar masyarakat juga memiliki ternak berupa sapi, kambing, ayam, dll. Hanya sebagian kecil yang bermata pencaharian di sektor jasa/perdagangan sebanyak 483 orang (14,5%) dan sektor industri 303 orang (9%). Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
6
Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan sangat sedikit dan semuanya berdomisili di Dusun Rowotrate. Nelayan desa Sitiarjo merupakan nelayan kecil yang selama ini mencari ikan dengan memasang jaring di area terumbu karang dengan cara berenang dan menyelam karena tidak memiliki alat bantu penangkapan berupa perahu. Dulu mereka memiliki perahu meski ukurannya kecil, tapi saat ini sudah tidak lagi. Ada diantaranya yang hilang dicuri orang, ada juga yang hanyut terbawa air. Banyak diantara nelayan yang juga terpaksa menjadi abk perahu, atau menjalankan perahu milik juragan dari sendangbiru. Nelayan desa Sitiarjo belum memiliki kelompok sehingga mengalami kesulitan untuk mengajukan bantuan pemerintah. Kegiatan PDPT memfasilitasi nelayan untuk dapat membentuk kelompok dan mengajukan bantuan pada pemerintah. Kegiatan perikanan di desa Sitiarjo terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya air tawar. Perikanan tangkap diusahakan dengan peralatan yang sangat terbatas yaitu menggunakan jaring gill net di area terumbu karang. Hasil ikan tangkapan berupa ikan-ikan karang seperti udang barong, kakap, tambakan, kerapu, dll.
Data produksi perikanan tangkap di desa Sitiarjo belum ada sama sekali.
Sementara perikanan air tawar yaitu budidaya ikan lele mampu berproduksi 1 ton senilai Rp. 15.000.000,-. 2.2.
Dampak perubahan iklim / Bencana
Dampak perubahan iklim dari segi kebencanaan sangat terasa di desa Sitiarjo. Bencana alam banjir terjadi setiap tahun dengan ketinggian air bervariasi. Banjir di desa Sitiarjo sering terjadi karena topografi desa berada di cekungan (lembah) yang dikelilingi oleh perbukitan yang luas. Banjir yang datang seringkali merupakan merupakan air kiriman dari desa-desa yang berada di area perbukitan. Air dari beberapa desa mengalir melalui sungai Mbambang dan sungai Kedung Banteng. Kedua aliran sungai bertemu dan memjadi satu aliran di Desa Sitiarjo tepatnya di Dusun Rowotrate. Berdasarkan data dari RPJM Desa, bencana banjir yang melanda desa Sitiarjo terjadi pada : 1. Tahun 1939 2. Tahun 1986 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
7
3. Tahun 2003 4. Tahun 2007 5. Tahun 2010. Banjir terbesar berupa banjir bandang terjadi pada tahun 2003 dan 2007 yang merupakan imbas dari penggundulan hutan di perbukitan. Banjir bandang tahun 2003 dengan luapan air mencapai ketinggian 2,5 meter dan luasan genangan mencapai 30% wilayah desa. Bencana tersebut memberikan dampak kerugian materi yang besar sehingga menyebabkan ekonomi masyarakat desa Sitiarjo lumpuh. Banjir biasanya terjadi pada puncak musim penghujan yaitu pada bulan Desember.
Gambar 2.1. Luapan air banjir pada tahun 2007
-Permasalahan Identifikasi permasalahan desa Sitirjo berdasarkan data RPJM Desa tersaji pada tabel berikut. 1.Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa No 1.
Bidang
Pendidikan
Masalah 1.Sarana dan prasarana PAUD MARIA, TK MARDI PUTRA kurang memadai 2.PAUD Maria APE dan mebeler belum lengkap 3.Anak SD dan SMP yang putus sekolah dan sering tidak masuk sekolah 3.Belum ada PAUD di dusun Rowotrate
2.
Kesehatan
1.Kurangnya kesadaran Ibu Hamil untuk memeriksakan kehamilannya 2.Masih adanya balita kurang gizi 3. kehadiran penimbangan balita kurang 4.Kurang adanya peningkatan kapasitas Kader 5.Kurang baiknya sarana sanitasi rumah/lingkungan 6.Kurangnya kesadaran warga untuk hidup ber
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
8
3.
4. 5.
6.
7.
8.
PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 1.Rusaknya jalur transportasi 2.Sarana transportasi (jalan) desa yang rusak 3.Sarana irigasi masih non teknis Sarana dan Prasarana 4. Kurangnya debit air pertanian 5. Belum ada pembuangan air di kanan dan kiri jalan(drainase) Adanya lahan yang sering longsor jika hujan Lingkungan hidup deras 1.Kurangnya alat kesenian khusunya kesenian tradisional Sosial Budaya 2. Budaya tradisional (jawa) kurang diminati pemuda Luas wilayah perlu diimbangi dengan Pemerintahan peningkatan kinerja dan SDM Aparat Pemerintahan Desa 1.Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap Koperasi dan Usaha 2.Penghasilan pertanian kurang maksimal Masyarakat 3.Pembelian pupuk pada masa tanam sulit’ 4.Banyaknya pengangguran 5.Kesenjangan ekonomi 1.Hasil produksi pertanian menurun karena saluran irigasi ada yang rusak, debit air Pertanian, kehutanan, berkurang pertambangan, 2.Hutan yang beralih fungsi menjadi ladang Pariwisata dan Kelautan 3.Tempat wisata yang belum tertata dengan baik
Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan Supra Desa No. 1.
Bidang Pendidikan
2. 3.
Kesehatan
Sarana dan Prasarana
4. 5. 6.
Lingkungan hidup Sosial dan Budaya Pemerintahan
Masalah 1.Belum lengkapnya APE & mebeller PAUD Maria 2.Sarana dan prasarana Gedung PAUD EMANUEL, TK. MARDI PUTRA belum memiliki gedung sendiri. 1.Kurang adanya peningkatan kualitas kader 1.Sarana penghubung (jembatan/gorong-gorong) yang rusak 2.Sarana transportasi (jalan) yang rusak 3.Belum ada pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase) 1.Adanya lahan yang sering longsor jika hujan deras 2.Kurangnya tempat pembuangan sampah 1.Kurangnya alat kesenian khususnya kesenian tradisional Luas wilayah perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja dan SDM Aparat Pemerintah Desa serta
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
9
7. 8.
Koperasi dan Usaha Masyarakat Pertanian, kehutanan, Pertambangan, periwisata, dan Kelautan
Lembaga-lembaga yang ada di Desa Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap Hasil produksi pertanian menurun karena saluran irigasi ada yang rusak, debit air berkurang
Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat No. 1
Dusun Krajan Wetan
2. Krajan Tengah 3. 4.
Krajan Kulon Rowotrate
Masalah yang mendesak 1.Pembangunan batakonisasi saluran irigasi 2.Perkerasan jalan pertanian 3.Pembuatan tempat pembuangan sampah 1.TPT Utara Pasar 2.Rabat beton 3.TPT RW 10 4. Pembuatan tempat pembuangan sampah 1.Pembangunan batakonisasi saluran irigasi 2.rehab Jembatan RT 39/RW 07 1.Pengerasan jalan Rowotrate-Tumpakawu 2.Pembenahan wisata pantai Goa Cina
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
10
BAB III. METODE PENYUSUNAN RPDP
3.1. Kerangka Perencanaan Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) merupakan “blue print” perencanaan jangka menengah desa pesisir (jangka waktu 5tahun kedepan). Keberadaan RPDP merupakan satu kesatuan utuh dengan RPJM Desa, dimana RPDP merupakan bagian tidak terpisah dari RPJM Desa yang proses penyusunannya samasama berdasar usulan dari masyarakat. Rencana Pengembangan Desa Peisisir (RPDP) memiliki focus perencanaan berdasarkan pada 5 Bina yakni bina sumberdaya, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, bina siaga bencana dan perubahan iklim, dan bina manusia. Keberadaan RPDP dengan focus 5 bina tersebut ikut memberikan warna baru pada RPJM Desa terutama pada bidang-bidang yang belum tersentuh (mendapat perhatian). A. Visi Desa Sitiarjo Berdasarka RPJM Desa Sitiarjo, visi desa yang telah dirumuskan adalah “BERPACU BERSAMA MEWUJUDKAN KEDAMAIAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA AKHLAQ MULIA” Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju dimsa mendatang oleh segenap warga Dsa Sitiarjo. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sitiarjo yang maju dalam bidang pertanian sehingga bias mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan. Untuk meraih visi desa Sitiarjo tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sitiarjo sebagai berikut : 1. Mendukung meningkatkan kwalitas sumberdaya manusia melalui keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 11
2. Menciptikan hubungan harmonis antara Pemerintah Desa dengan umat beragama dan instansi-instansi terkait. 3. Meningkatkan kesejahteraan dengan membangun sarana dan prasarana public melalui pola kemitraan. 4. Menciptakan kepercayaan, rasa aman buat warga dan transparansi keuangan.
3.2 Fokus Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh merupakan aksi yang menitik beratkan pada Coastal Resilient Village dimana partisipasi komunitas desa pesisir sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Namun demikian, peran pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai fasilitator tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan desa pesisir yang tangguh. Fokus pengembangan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Bina Manusia, yaitu kegiatan yang mancakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif. 2. Bina Usaha, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan
teknologi.
Selain
itu,
program
ini
meningkatkan
dan
mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal. 3. Bina Sumber Daya, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling and surveillance dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 12
ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya. 4. Bina Lingkungan atau Infrastruktur,
yaitu kegiatan yang mencakup
pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya. 5. Bina siaga bencana atau perubahan iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usaha-usaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi dalam pengurangan resiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana ( antara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir. 3.3 Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Desa Sitiarjo ini adalah pendekatan perencanaan partisipatif (Partisipatory Rural Appraisal atau PRA) dan Focus Discussion Group (FGD). (Partisipatory Rural Appraisal atau PRA) merupakan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Sedangkan Focus Discussion Group (FGD) merupakan suatu proses pengumpulan informasi dari suatu permasalahan melalui diskusi kelompok yang dalam proses pengumpulan informasinya bukan melalui wawancara yang ditujukan pada perorangan. Penggunaan metode pendekatan perencanaan partisipatif ini diharapkan agar dapat mengidentifikasi semua permasalahan dan potensi yang ada di wilayah Desa Sitiarjo, serta dapat diperoleh gambaran umum wilayah dan aspek-aspek kehidupan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 13
masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Focus Discussion Group (FGD) ditujukan karena permasalahan bersifat lokal dan spesifik yang melibatkan masyarakat setempat untuk turut andil dalam menjaring setiap aspirasi atas topik yang didiskusikan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 14
BAB. IV. KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN
Setiap kegiatan yang dilaksanakan di setiap wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Begitupun kegiatan Program PDPT yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di bawah Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pelaksanaan program PDPT di tingkat Desa juga merupakan bagian dari kegiatan pembangunan desa yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des). Kegiatan tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan 5 bina yang menjadi fokus dari program PDPT. Kegiatan yang telah direncanakan dalam RPDP dan RPJM Des merupakan kompilasi dari kebijakan pembangunan desa yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dan didanai oleh berbagai pihak terkait. Dalam program PDPT diharapkan terdapat sinkronisasi dengan kegiatan kab./kota dan propinsi terkait. Diharapkan tim teknis kabupaten/kota mempunyai komitmen melaksanakan perencanaan yang ada di RPDP. Dinas KP propinsi juga memprioritaskan kegiatan di lokasi PDPT dengan melibatkan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya. Selain keterlibatan pemerintah dari berbagai sector dan tingkatan, diharapkan peran aktif dari mitra bahari, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan media massa.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
15
BAB V. RENCANA PENGEMBANGAN DESA
5.1. Fokus Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di desa Sitiarjo, telah di rumuskan langkah-langkah startegis seperti terlampir. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan melalui program PDPT di desa Sitiarjo, namun secara garis besar perencanaan kegiatan tersebut memiliki fokus pada pengembangan potensi yang memiliki prospek ke depan dan mampu memberikan dampak berantai secara positif pada pembangunan desa secara berkesinambungan dan penyelesaian permasalahan yang bersifat mendesak maupun jangka panjang. Kegiatan-kegiatan tersebut secara umum terwakili dalam lima bina yaitu: bina manusia dan kelembagaan, bina siaga bencana dan perubahan iklim, bina lingkungan dan infrastruktur, bina sumberdaya, dan bina usaha. 5.2. Spirit Perencanaan Spirit perencanaan Program PDPT adalah kemandirian dan keberlanjutan, artinya melalui PDPT masyarakat belajar mengenali potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi. Mampu merumuskan solusi permasalahan serta pengembangan potensi desa kedalam langkah-langkah terarah dan terukur untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan di Desa Sitiarjo melalui program PDPT diharapkan menjadi pondasi bagi pengembangan desa di masa depan sehingga mampu menjadi
desa
yang
mandiri
dalam
mengelola
potensi
dan
menyelesaikan
permasalahannya. 5.3. Perencanaan Pengembangan Desa Melalui proses identifikasi dan analisa yang mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang ada di desa Sitiarjo, masyarakat telah melakukan perencanaan strategis dalam pembangunan desa. Kegiatan-kegiatan tersebut terangkum dalam lima bina yaitu : Perencanaan Bina Manusia dan Kelembagaan Kegiatan bina manusia dalam program PDPT bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Peningkatan kapasitas
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
16
masyarakat tersebut dapat berupa penguasaan teknologi, keterbukaan dan kedalaman pemikiran, keluwesan dan ketahanan dalam menjalankan perannya sebagai pelaku pembangunan. Kegiatan bina manusia dan kelembagaan dilakukan dalam setiap proses dalam kegiatan PDPT dan even-even khusus yang dirancang, diantaranya : 1) pelatihan pembuatan albumin dan abon ikan gabus, 2) pelatihan pengolahan produk berbahan baku kelapa, 3) pelatihan pengolahan produk berbahan baku pisang. Perencanaan Bina Usaha dan Sumberdaya Kegiatan perencanaan bina usaha dan bina sumberdaya program PDPT di desa Sitiarjo memiliki keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya. Memberikan pemahaman dengan harapan mneghasilkan tindakan nyata berupa upaya pelestarian lingkungan bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Pengemasan kegiatan dan pendekatan kepada berbagai pihak harus dilakukan dengan intensif. Baik pada
pihak berwenang maupun pada masyarakat awam
sebagai pelaku yang notabene memiliki tingkat pendidikan rendah. Secara garis besar, kegiatan bina usaha dan sumberdaya meliputi: (1) pembuatan konservasi penyu di pantai leter, (2) pengembangan wisata bahari (selam, snorkeling dan selancar) (3) pengembangan wisata air di muara sungai ungapan, (4) pengembangan wisata alam out bound, hiking di perbukitan tepi laut dan pemancingan (5) penghijaun kembali area pengembangan wisata alam (poin 1-4 tersebut diatas). Perencanaan Bina Lingkungan dan Infrastruktur Perencanaan bina lingkungan dan infrastruktur dalam kegiatan PDPT di desa Sitiarjo difokuskan untuk
mendukung pengembangan potensi yang dapat memberikan
dampak luas pada pengembangan ekonomi masyarakat dan berkontribusi pada desa. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi modal untuk mempercepat pembangunan desa secara lebih mandiri. Kegiatan tersebut diantaranya : (1) perbaikan jalan menuju pesisir di dusun Rowotrate, (2) Pembuatan jalan menuju wisata muara sungai ungapan (wisata air), (3) pembuatan jalan setapak di perbukitan pantai barat leter (menuju wisata pemancingan, wisata bahari dan
hiking),(4)
pengelolaan persampahan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
17
Perencanaan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Masyarakat Desa Sitiarjo sudah terbiasa dengan bencana alam banjir. Mereka seoleh-oleh telah siap menghadapi bencana banjir tersebut, namun apabila diteliti lebih lanjut berdasarkan gambaran masyarakat pada saat bencana, belum terdapat langkah-langkah teratur bagi masyarakat pada saat bencana berlangsung. Masyarakat bergerak tidak teratur untuk melakukan evakuasi diri dan keluarga beserta harta bendanya. Hal tersebut sangat berbahaya, oleh karena itu dibutuhkan pencerahan pemahaman pada cara pandang baru agar mereka bersedia bergerak bersama secara tertur dan tepat dalam menhadapi banjir sehingga dapat meminimalisir bahaya banjir.
Perencanaan bina siaga bencana di desa Sitiarjo
meliputi: (1) pembuatan jalur evakuasi banjir menuju perbukitan (2) pengadaan alat evakuasi dan komunikasi siaga bencana banjir(3) pengadaan pelatihan simulasi tanggap bencana banjir dengan melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait kebencanaan. Desa Sitiarjo juga rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim berkaitan dengan kondisi alam terutama hujan yang memiliki peranan sentra bagi pertanian. Keberadaan air sebagai sumber utama dalam pertanian sawah (padi) menjadi komoditas yang penting. Pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian menjadi prioritas dan mendesak. Perencanaan bina siaga perubahan iklim pada program PDPT adalah pembuatan tanggul penampung air penujang pertanian dan perikanan air tawar, yang juga berpotensi menjadi wisata pemancingan keluarga.
PERENCANAAN KEGIATAN PDPT DI DESA SITIARJO Bidang Kegiatan Bina siaga bencana dan 1.Pembuatan jalur evakuasi ke perbukitan perubahan iklim 2. Penyediaan sarana evakuasi 3. Penyediaan sarana komunikasi siaga bencana 4. Pengadaan pelatihan simulasi tanggap bencana 5. Penghijauan sempadan sungai 6. Penghijauan hutan dan perbukitan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
18
Bina Sumberdaya
Bina Infrastruktur lingkungan
Bina Usaha
Bina Manusia
7. Pembuatan drainase di dusun Rowotrate 1.Penghijauan sempadan sungai 2.Penghijauan Sempadan pantai 3.Penanaman kembali mangrove di ungapan dan pakisan 4.Penghujauan perbukitan di pesisir 5.konservasi penyu di pantai leter 6. Penghijauan Perbukitan 7. Pengelolaan sampah dan 1.Perbaikan jalan Dusun Rowotrate 2. Pengadaan bak sampah 3. Pembuatan drainase 4.Pembuatan tanggul penampung air 5. Perbaikan jalan menuju muara 6.Perbaikan jalan menuju Pantai leter 7.Perbaikan jalan lintasan hiking di perbukitan 8.Pembuatan Pos Pantau Siaga Bencana 9.Pembuatan Pos Pantau di perbukitan (2 titik), wisata air 10. Pembuatan Home base konservasi penyu 1.Pengembangan wisata air di muara sungai ungapan 2. Pengembangan Wisata bahari (snorkeling, selam) 3.Pengembangan wisata hiking dan pemancingan di perbukitan pesisir pantai 4.Pengembangan wisata out bound di pantai leter 5.Pengembangan wisata penyu 6.Pengembangan wisata pemancingan keluarga (rest area) di rawa 7.Pembuatan pusat oleh-oleh 1.Pelatihan Simulasi bencana masyarakat dan tim evakuasi 2. Pelatihan tim evakuasi siaga bencana 3.Pelatihan tenaga konservasi 4. Pelatihan pengolahan ikan gabus (albumin dan abon) 5.Pelatihan pengolahan hasil pertanian (pembuatan minyak kelapa) 6. Pengolahan hasil pertanian (pembuatan olehan dari pisang)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
19
7. Pelatihan pembuatan cinderamata
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
20
BAB. VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
6.1. Konsep dan definisi Pemantauan dan Evaluasi Monitoring (bahasa Indonesia: pemantauan) adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan. Sedangkan kata Monitoring lainnya adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring, seperti contohnya pada sebuah program monitoring, tidak boleh dirancang tanpa diketahui bagaimana data dan informasi akan dievaluasi dan tepat guna, sebab ketidakmampuan dalam mengumpulkan dan menyimpan data yang akan digunakan. Monitoring adalah kegiatan yang berkesinambungan. Sementara itu, per definisi, pemantauan (monitoring) adalah sebuah fungsi atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menyediakan indikasi awal dari kemajuan atau kemunduran dari kinerja sebuah program kepada pihak pengelola (manajemen).
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
20
Ada delapan prinsip pemantauan yang baik (good principles of monitoring) yaitu: (1) fokus pada hasil dan follow-up-nya; (2) disain pemantauan yang baik; (3) kunjungan reguler terhadap program yang dipantau; (4) melakukan analisis reguler terhadap setiap pencapaian hasil; (5) dilakukan dengan prinsip partisipatif; (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dan pengembangan garis dasar (baselines) program; (7) menduga relevansi dan keberhasilan dari setiap titik pencapaian hasil dari program; dan (8) menjadikan setiap proses pemantauan sebagai pembelajaran (lesson learned). Sedangkan menurut definisinya, evaluasi (evaluation) adalah upaya atau proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil. Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan (partnership strategy) yaitu apakah dalam evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya. 6.2 Rantai Pemantauan dan Evaluasi Ada delapan prinsip pemantauan yang baik (good principles of monitoring) yaitu: (1) fokus pada hasil dan follow-up-nya; (2) disain pemantauan yang baik; (3) kunjungan reguler terhadap program yang dipantau; (4) melakukan analisis reguler terhadap setiap pencapaian hasil; (5) dilakukan dengan prinsip partisipatif; (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dan pengembangan garis dasar (baselines) program; (7) menduga relevansi dan keberhasilan dari setiap titik pencapaian hasil dari program; dan (8) menjadikan setiap proses pemantauan sebagai pembelajaran (lesson learned). Sedangkan menurut definisinya, evaluasi (evaluation) adalah upaya atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
21
proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil. Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan (partnership strategy) yaitu apakah dalam evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya. 6.3 Pengukuran Kinerja Salah satu faktor penting dalam Pemantauan dan Evaluasi adalah pengukuran kinerja dari sebuah program yang telah ditetapkan. Dalam konteks rencana pengembangan desa pesisir tangguh, maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator. Kriteria yang akan dipakai untuk menilai objek evaluasi dan kinerja merupakan tujuan yang paling sulit dalam evaluasi. Apabila yang diacu hanya pencapaian tujuan, maka ini memang pekerjaan yang mudah, namun ini baru pada sebagian dari pada isu kriteria evaluasi. Pencapaian tujuan-tujuan yang penting memang merupakan salah satu kriteria yang penting. Kriteria lainnya yaitu identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya. Tampaknya ada persetujuan diantara ahli evaluasi bahwa kriteria yang dipakai untuk menilai suatu objek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks objek tertentu dan fungsi evaluasinya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria-kriteria penilaian suatu objek adalah: a. Kebutuhan, ideal, dan nilai-nilai. b. Penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan. c. Ketepatan efektivitas program.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
22
d. Pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dan tujuan penting lainnya. Beberapa istilah yang terkait dengan evaluasi di antaranya program, Audiensi, Instumen, data kualitatif dan kuantitatif. Program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan oleh seseorang atau organisasi dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Kadang-kadang informasi yang dikumpulkan digunakan untuk membuat keputusan tentang program itu misalnya bagaimana memperbaiki program, apakah akan diperluas atau dihentikan. Kadangkadang informasi hanya berpengaruh secara tidak langsung terhadap keputusan, atau mungkin juga tidak dihiraukan sama sekali karena merugikan pimpinan. Terlepas bagaimana akhir dari kegunaannya suatu evaluasi program harus mengumpulkan informasi yang valid, yang dapat dipercaya, dan yang berguna untuk program yang dievaluasi. Audiensi, evaluasi selalu mempunyai bermacam-macam audiensi (peminat, pemakai, pelanggan), audiensi yaitu orang yang secara langsung atau tidak langsung berurusan dengan evaluasi. Bila program itu akan dikembangkan lebih luas, atau akan diterbitkan ke surat kabar, maka masyarakat juga menjadi audiensi. Jadi audiensi ialah sekelompok orang yang harus diperhitungkan apabila akan melakukan evaluasi. Kata-kata harus dibaca untuk artinya dan iluminasi artinya, tafsiran kejadian dapat digambarkan sebagai tujuan pokok analisis data kualitatif. Data kuantitatif, data berupa angka-angka, analisis data kuantitatif berpendapat kalau ada ia akan berupa jumlah dan dapat diukur. Data kuantitatif memberi jawaban untuk pertanyaan: berapa? Sampai seberapa jauh? Dan berapa banyak? Sebagai tambahan analisis data kuantitatif mencari hubungan antara jumlah (kuantitas), misalnya sikap yang lebih positif terhadap program berhubungan dengan penerimaan informasi yang lebih banyak tentang program itu? Serta berapa masyarakat yang dapat merasakan dampak adanya program 6.4 Evaluasi Rencana Pengembangan Desa Sitiarjo Periode 2013 – 2017 Rencana Pengembangan Desa Sitiarjo 2013 - 2017 perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
23
mensinkronkan rencana pengembangan desa dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan
ini
akan
memberikan
kesempatan
untuk
mengkaji
kembali
dan
memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan rencana pengembangan desa tersebut. rencana pengembangan desa dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu rencana pengembangan desa yang baru. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
24
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh DAFTAR TABEL
Hal Bagan 1.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa Sitiarjo...........................................5 Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....................................................................................11 Tabel 2.2. Sebaran Penduduk Berdasarkan RT-RW Desa Sitiarjo..........................................................12 Tabel 2.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sitiarjo.........................................................................12 Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Sosial di Desa Sitiarjo.........................................................................13 Table 2.5. Mata Pencaharian Penduduk di Bidang jasa/ Perdagangan.................................................15 Tabel 3.1. Produksi Tanaman Pangan Desa Sitiarjo..............................................................................19 Tabel 3.2. Produksi Tanaman Perkebunan Desa Sitiarjo......................................................................19
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh DAFTAR GAMBAR
Hal Gambar 2.1. Peta Administrasi lokasi Desa Sitiarjo.................................................................................6 Gambar 2.2. Peta Topografi lokasi Desa Sitiarjo di Lembah....................................................................8 Gambar 2.3. Peta Kondisi Pesisir Pantai Desa Sitiarjo………………………………………………………………………10 Gambar 3.1. Potensi Pertanian di Desa Sitiarjo a. Lahan Saah, b. perbukitan Menghasilkan kelapa dan pIsang........................................................................................................................................20 Gambar 3.2. a. Ikan karang hasil tangkapan nelayan, b. Area tambak bandeng di Pakisan..................22 Gambar 3.3. Pariwisata yang sudah dikembangkan di desa Sitiarjo “pantai Goa Cina”........................23 Gambar 3.4. Kawasan Pantai Barat yang belum dikembangkan sebagai wisata...................................23 Gambar 3.5. Muara sungai ungapan memiliki sumberdaya ikan tinggi dan pemandangan indah berpotensi sebagai wisata sungai............................................................................................24 Gambar 3.6. Rawa berlokasi di pinggir JLS berpotensi sebagai wisata pemancingan (rest area)........24 Gambar 4.1. a. Pantai Leter Barat, b. pantai Leter Timur, c. Pantai Goa Cina Barat.............................27 Gambar 4.2. Sempadan pantai gundul .................................................................................................27 Gambar 4.3. Hutan di perbukitan tepi laut beralih fungsi : a. ladang singkong, b. Ditumbuhi alangalang dan semak belukar.........................................................................................................28 Gambar 4.4. a,b,. Hutan mangrove di muara sungai dan © clongop rusak, (b,d). sempadan sungai gundul .....................................................................................................................................28 Gambar 4.5. Sampah dari pasar dan masyarakat dibuang di sungai yang bermuara di laut..............29 Gambar 4.6. a. Tempurung penyu hijau, b. Telur penyu....................................................................30 Gambar 4.7. Sumber mata air di Dusun Krajan Wetan........................................................................30 Gambar 4.8. a. Rawa di pinggir JLS, b. Air di rawa menggenang meski diguyur hujan satu malam pada musim peralihan ....................................................................................................................31 Gambar 4.9. Tempat pengungsian pada saat bencana banjir kurang optimal pemanfaatannya.....33 Gambar 4.10.Jjalan desa menuju laut berupa jalan tanah tidak dapat dilalui saat musim hujan....35 Gambar 4.11. Rawa menjadi area digenangi hujan, memiliki sumberdaya ikan kutuk (gabus) belum diamanfaatkan......................................................................................................................35
DAFTAR POTENSI DAN MASALAH DARI PROFIL DESA No 1
2
3
4
5
Potensi Masalah -Di rawa terdapat sumberdaya ikan yang besar, diantaranya : gabus, -Pada musim hujan air dalam jumlah cukup besar meluap hingga ke sawah lele, belut, wader, dll. disekitarnya, sehingga merusak tanaman pertanian. Pada musim kemarau, air -Lokasi stategis di tepi Jalur Lintas Selatan (JLS) surut sampai kering sehingga sawah tidak dapat diolah. -Pemandangan di sekeliling rawa sangat indah -Akses jalan menuju rowo masih kurang memadai (jalan tanah yang apabila -terdapat sumber air yang bertahan sepanjang tahun. musim hujan tidak dapat dilalui). -Sumber air menurun volumenya karena penggundulan hutan di sekeliling perbukitan. -Muara sungai sangat lebar dan dalam, serta memiliki pemandangan -Mangrove di sepanjang aliran muara beralih fungsi menjadi tanaman ladang yang indah. seperti pisang dan kelapa. -Sungai mengandung sumberdaya ikan yang besar diantaranya : -Abrasi tanah aliran sungai oleh karena sempadan sungai yang ditanami belanak, kepiting, sidat, udang pohon yang akarnya tidak dapat mengikat tanah. -Lokasi dekat JLS dan berada persis dibawah jembatan yang ramai -Akses jalan menuju muara masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui pada dilalui kendaraan. saat musim hujan -Jembatan JLS memiliki arsitektur yang indah sehingga banyak -Pencemaran sampah oleh masyarakat menarik perhatian pengunjung untuk berfoto. -Belum terdapat sarana dan prasarana pendukung wisata sungai -pendangkalan sungai oleh material longsor perbukitan atas -perilaku sebagian kecil masyarakat yang mengambil ikan di sungai dengan menggunakan setrum dan obat -Pantai leter menjadi tempat bertelurnya penyu -Ada sebagian masyarakat yang mengambil penyu dan telurnya. -Memiliki pemandangan yang indah -Jumlah penyu mengalami penurunan signifikan -Terumbu karang mengalami kerusakan berat, namun masih ada yang -Pantai dan perbukitan di sekitarnya gundul dalam kondisi baik beserta sumberdaya ikan masih cukup tinggi -Akses jalan belum memadai -Lokasi jauh dari keramaian -Belum terdapat sarana dan prasarana pendukung wisata bahari -menjadi lokasi pemancingan -banyak masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan obat. -perbukitan memiliki pemandangan laut yang indah Wilayah desa berupa perbukitan cukup luas menghasilkan kelapa, -Sering mengalami longsor karena penggundulan hutan. pisang dan kayu -Masyarakat menanam tanaman ladang yang bisa diambil kayunya sehingga kurang mendukung pemulihan penghijauan hutan. Produksi hasil ladang melimpah terutama kelapa dan pisang -Hasil ladang dipasarkan dalam bentuk mentah (tidak diolah)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
1
6
Dusun rowotrate merupakan dusun pesisir dengan potensi pertanian dan perikanan besar
7
Wisata goa cina memiliki pemandangan yang indah
8
-Pantai semenggung memiliki pemandangan indah (merupakan kawasan penyu bermain dan bertelur) -Gelombang dan arus relative tenang -kondisi terumbu karang masih tergolong baik -Clongop dan pakisan merupakan wilayah teluk yang indah dan memiliki keanekaragaman hayati (mangrove sebagai tempat perkembangbiakan ikan, kepiting dll) -area luas cocok untuk pengembangan tambak bandeng, kepiting, sidat dll Terdapat sumber mata air di Dusun Krajan Wetan dan Rowotrate
9
10 11
Desa Sitiarjo memiliki potensi pertanian padi sebagai lumbung pangan kabupaten
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
-Harga jual kedua komoditas tersebut tidak stabil. -Pada musim penghujan sering dilanda banjir (th 2003 terjadi banjir bandang menelan 3 korban jiwa) -System saluran air (drainase )tidak berfungsi dengan baik -Jalan di dusun kurang memadai (berupa macadam) -Jalan menuju pantai / laut masih berupa jalan tanah dan tidak dapat dilalui saat musim hujan -Pengelolaan area wisata masih belum tertata dengan baik dengan pihakpihak yang berkaitan -Pantai gundul -Fasilitas masih sederhana -Jalan menuju wisata kurang memadai -Jalan menuju lokasi berupa jalan setapak -Lokasi berada di balik bukit sehingga sulit dijangkau
-Jalan ke lokasi berupa jalan setapak dan berada di balik bukit sehingga sulit dijangkau -Mangrove beralih fungsi menjadi lahan pertanian, beberapa lokasi yang tidak ditanami dibiarkan terbengkalai (gundul) -pengembangan budidaya bandeng dan kepiting belum optimal -Debit air turun dari tahun ke tahun oleh karena penggundulan hutan -Pada musim kemarau sumber air banyak yang kering -sering terjadi banjir dan longsor -Belum terdapat sarana dan prasarana komunikasi siaga banjir -Belum terdapat SOP evakuasi bencana banjir -Tanggul penampung air sungai di desa Kedung banteng rusak sehingga debit air irigasi ke Desa Sitiarjo kecil (tidak mencukupi) -jalan dan jembatan penghubung pertanian kurang memadai sehingga ongkos transportasi pertanian tinggi -drainase di dusun rowo tidak berfungsi sehingga genangan air banjir tidak segera surut 2
12
Laut yang luas sampai perairan ZEE belum dimanfaatkan oleh nelayan
-belum terdapat sarana dan prasarana evakuasi -penggundulan hutan di perbukitan di desa-desa lain di perbukitan -sarana dan prasarana penangkapan belum memadai (perahu, mesin dan jarring)
PENENTUAN PERINGKAT MASALAH No
Masalah
A 1 2
Bina Siaga Bencana dan Perubahan iklim Belum ada jalur evakuasi bencana banjir Pada musim hujan air dalam jumlah cukup besar meluap merusak tanaman pertanian di area rawa Sering mengalami longsor karena penggundulan hutan dan alih fungsi hutan menjadi ladang Abrasi tanah aliran sungai Belum terdapat sarana dan prasarana evakuasi Belum terdapat sarana dan prasarana siaga bencana di dusun rowotrate (komunikasi dll.) Belum terdapat SOP evakuasi bencana banjir Penggundulan hutan di perbukitan di desadesa lain di perbukitan Drainase di Dusun Rowotrate tidak berfungsi sehingga genangan air banjir tidak segera surut Bina Sumberdaya
3
4 5 6
7 8 9
B
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
Dirasakan oleh orang
sangat
Menghambat peningkatan
Sering terjadi
Tersedia potensi
Jumlah nilai
Urutan peringkat
5 3
5 3
5 3
5 3
5 5
25 17
1 4
3
3
3
3
3
15
5
5 5
5 5
3 5
5 5
5 3
23 23
2 2
5
5
5
5
3
23
2
5
5
3
5
3
21
3
5
5
5
5
5
25
1
3
3
3
3
3
15
5
3
1 2 3
4 5 6
7
8
C 1 2 3 4 5 6
Pencemaran sampah di sungai Ada sebagian masyarakat yang mengambil penyu dan telurnya Mangrove di sepanjang aliran muara beralih fungsi menjadi tanaman ladang seperti pisang dan kelapa Abrasi tanah aliran sungai Pantai leter dan perbukitan tepi laut gundul Mangrove beralih fungsi menjadi lahan pertanian, beberapa lokasi yang tidak ditanami dibiarkan terbengkalai (gundul) Debit air sumber air turun dari tahun ke tahun karena penggundulan hutan dan alih fungsi hutan menjadi ladang Pada musim kemarau sumber air (sumur masyarakat) banyak yang kering karena penggundulan hutan dan alih fungsi hutan menjadi ladang Bina Infrastruktur dan lingkungan Akses jalan menuju pantai leter kurang memadai Saluran air (drainase )di dusun rotrate tidak berfungsi dengan baik Jalan di dusun Rowotrate kurang memadai (berupa macadam) Akses jalan menuju muara masih belum memdai Akses jalan menuju JLS dan laut masih kurang memadai Jalan menuju wisata Goa Cina kurang memadai
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
3 1
3 1
3 1
5 5
5 5
19 19
2 2
1
1
1
5
5
13
5
3 1
3 3
3 3
5 5
5 5
19 17
2 3
1
3
3
3
5
15
4
3
5
5
5
5
23
1
3
5
5
5
5
23
1
3
3
3
3
5
17
4
3
3
3
3
3
15
5
5
3
3
5
5
21
3
3
3
3
3
5
17
4
5
5
5
5
5
25
1
5
3
5
5
5
23
2 4
7
8 9
10
D 1
2
3 4 5 6 7
Jalan ke hutan mangrove dan tambak bandeng di clongop berupa jalan setapak sehingga sulit dijangkau Jalan menuju pantai semenggung berupa jalan tanah setapak Jalan dan jembatan penghubung pertanian kurang memadai sehingga ongkos transportasi pertanian tinggi Tanggul penampung air sungai di desa Kedungbanteng rusak sehingga debit air irigasi ke Desa Sitiarjo kecil (tidak mencukupi) Bina Usaha Harga jual komoditas pertanian terutama pisang dan kelapa tidak stabil (kurang akses pasar). Pengelolaan area wisata goa cina masih belum sinkron antara pihak-pihak yang berkaitan (desa, perhutani dan LKDPH) Fasilitas wisata goa cina masih sederhana dan belum tertata dengan baik Pengembangan budidaya bandeng dan kepiting di clongop belum optimal Sarana dan prasarana penangkapan belum memadai (perahu, mesin dan jaring) Wisata bahari di pantai leter belum dikembangkan Wisata muara sungai ungapan belum dikembangkan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
1
3
3
3
5
15
5
1
1
3
3
5
13
6
5
5
5
5
5
25
1
5
5
5
5
5
25
1
5
5
5
5
5
25
1
5
5
5
5
5
25
1
3
3
3
3
5
17
2
1
3
3
3
5
15
3
1
3
3
3
5
15
3
1
3
3
3
5
15
3
3
3
3
3
5
17
2
5
PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
No A 1
Masalah Bina Siaga Bencana dan Perubahan iklim Belum ada jalur evakuasi bencana banjir
2
Pada musim hujan air dalam jumlah cukup besar meluap merusak tanaman pertanian di area rawa
3
Sering mengalami longsor karena penggundulan hutan dan alih fungsi hutan menjadi ladang Abrasi tanah aliran sungai
4
5 6
7 8
Penyebab
Potensi
Alternative Tindakan Pemecahan Masalah
Tindakan yang layak
kurang sadar masyarakat akan siaga bencana penggundulan hutan dan perbukitan
masyarakat bersedia menyediakan lahan
pembuatan jalur evakuasi
pembuatan jalur evakuasi
pengembangan budidaya pertanian dan perikanan air tawar, menjadi kolam pemancingan, wisata “rest area” pertanian buah
pembuatan tanggul penampung air
pembuatan tanggul penampung air
reboisasi menggunakan tanaman buah
reboisasi menggunakan tanaman buah
pembudidayaan tanaman buah pelidung sruktur tanah pengadaan sarana evakuasi pengadaan sarana evakuasi
pembudidayaan tanaman buah pelidung sruktur tanah pengadaan sarana evakuasi pengadaan sarana evakuasi
Pembuatan SOP
Pembuatan
Pembuatan drainase
Pembuatan drainase
penggundulan hutan
banjir dan penanaman pohon pisang
Belum terdapat sarana dan prasarana evakuasi Belum terdapat sarana dan prasarana siaga bencana di dusun rowotrate (komunikasi dll.) Belum terdapat SOP evakuasi bencana banjir Drainase di Dusun Rowotrate tidak berfungsi sehingga genangan air banjir tidak segera surut
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
tidak ada dana
pembudidayaan tanaman buah pelidung sruktur tanah BLM
tidak ada dana
BLM
SDM kurang
masyarakat peduli bencana Masyarakat mau bergotong royong
Tidak ada dana
6
B 1
Bina Sumberdaya Pencemaran sampah di sungai
2
Ada sebagian masyarakat yang mengambil penyu dan telurnya Mangrove di sepanjang aliran muara beralih fungsi menjadi tanaman ladang seperti pisang dan kelapa Abrasi tanah aliran sungai
3
4
5
Pantai leter dan perbukitan tepi laut gundul
6
Hutan Mangrove rusak dan beralih fungsi menjadi lahan pertanian
7
Debit air sumber air turun dari tahun ke tahun karena penggundulan hutan dan alih fungsi hutan menjadi ladang Bina Infrastruktur dan lingkungan Saluran air (drainase )di dusun rotrate tidak berfungsi dengan baik Jalan di dusun Rowotrate kurang memadai (berupa macadam) Akses jalan menuju muara masih belum memdai Akses jalan menuju JLS dan laut masih kurang memadai Jalan menuju wisata Goa Cina kurang memadai Tanggul penampung air sungai di desa
C 1 2 3 4 5 6
Masyarakat kurang sadar lingkungan Kurang memahami perlindungan penyu Masyarakat kurang memahami peran mangrove banjir dan penanaman pohon pisang
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
Masyarakat kurang sadar
Pemerintah desa perduli
Pengelolaan sampah
Pengelolaan sampah
Masyarakat ada yang peduli menyelamatkan Budidaya kepiting dan perbaikan lingkungan
Pembuatan konservasi
Pembuatan konservasi
Perbaikan hutan mangrove
Penanaman mangrove
pembudidayaan tanaman buah pelidung sruktur tanah Konservasi penyu Wisata edukasi
pembudidayaan tanaman buah pelidung sruktur tanah Reboisasi Tempat konservasi hutan dan penyu Perbaikan hutan mangrove
pembudidayaan tanaman buah pelidung sruktur tanah Reboisasi Tempat konservasi hutan dan penyu Penanaman mangrove
Masyarakat kurang memahami peran mangrove penggundulan hutan
Budidaya kepiting dan perbaikan lingkungan pertanian buah
reboisasi menggunakan tanaman buah
reboisasi menggunakan tanaman buah
Tidak ada dana
Mengurangi resiko banjir
Pembuatan drainase
Pembuatan drainase
Tidak ada dana
Jalan sirip ke JLS
Perbaikan jalan
Perbaikan jalan
Tidak ada dana
Jalan menuju tempat wisata air sungai
Perbaikan jalan
Perbaikan jalan
Tidak ada dana
Peningkatan wisata
Perbaikan jalan
Perbaikan jalan
Tidak ada dana
Peningkatan produktivitas
Perbaikan tanggul
Perbaikan tanggul 7
D 1
2
3 4
5 6 E 1
2
3
4 5
Kedungbanteng rusak sehingga debit air irigasi ke Desa Sitiarjo kecil (tidak mencukupi) Bina Usaha Harga jual komoditas pertanian terutama pisang dan kelapa tidak stabil (kurang akses pasar). Fasilitas wisata goa cina masih sederhana dan belum tertata dengan baik Pengembangan budidaya bandeng dan kepiting di clongop belum optimal Sarana dan prasarana penangkapan belum memadai (perahu, mesin dan jaring) Wisata bahari di pantai leter belum dikembangkan Wisata muara sungai ungapan belum dikembangkan Bina Manusia dan Kelembagaan Pengelolaan area wisata goa cina masih belum sinkron antara pihak-pihak yang berkaitan (desa, perhutani dan LKDPH) SDM konservasi kurang (mangrove, penyu, terumbu karang, sumber air, sungai) SDM SAR belum terlatih
Masyarakat belum paham evakuasi bencana Nelayan belum terwadahi dan kurang
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
pertanian
Tidak ada akses pasar
Pengolahan produk
Membuat jejaring pemasaran
Membuat jejaring pemasaran
Tidak ada dana
Pengembangan wisata
Penambahan sarana wisata
Penambahan sarana wisata
Tidak ada dana Sdm kurang Tidak ada dana Tidak ada kelompok nelayan Sdm kurang Tidak ada dana Sdm kurang Tidak ada dana
Pengembangan perikanan budidaya Pengembangan perikanan tangkap
Pengadaan bibit ikan
Pengadaan bibit ikan
Pengadaan sarana prasarana penangkapan
Pengadaan sarana prasarana penangkapan
Pengembangan wisata
Pengembangan wisata
Pengembangan wisata
Pengembangan wisata
Pengembangan wisata
Pengembangan wisata
Ada oknum yang bermasalah (provokator) Belajar mandiri
Pengembangan wisata
Penyelesaian organisasi secara hukum
Penyelesaian organisasi secara hukum
Terdapat kelompok masyarakat yang aktif melakukan secara mandiri Terdapat masyarakat yang aktif berlatih dibawah pengawasan AL Masyarakat kooperatif
Pelatihan tenaga konservasi
Pelatihan tenaga konservasi
Pelatihan tenaga sar dengan lembaga terkait
Pelatihan tenaga sar dengan lembaga terkait
Simulasi bencana
Simulasi bencana
Pembentukan kelompok
Pembentukan kelompok
Kurang terlatih
Pelatihan evakuasi belum sesuai kondisi Nelayan tidak
Masyarakat masih aktif
8
mendapat perhatian pemerintah
6
Sumberdaya alam belum diawasi secara serius
mempunyai informasi dan akses ke perikanan Masyarakat belum terkoordinasi
menjadi nelayan
nelayan
nelayan
Masyarakat melakukan konservasi secara mandiri
Pembentukan POKMASWAS
Pembentukan POKMASWAS
PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
No A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 1
Masalah Bina Siaga Bencana dan Perubahan iklim Belum ada jalur evakuasi bencana banjir Pada musim hujan air dalam jumlah cukup besar meluap merusak tanaman pertanian di area rawa Sering mengalami longsor karena penggundulan hutan dan alih fungsi hutan menjadi ladang Abrasi tanah aliran sungai Belum terdapat sarana dan prasarana evakuasi Belum terdapat sarana dan prasarana siaga bencana di dusun rowotrate (komunikasi dll.) Belum terdapat SOP evakuasi bencana banjir Penggundulan hutan di perbukitan di desa-desa lain di perbukitan Drainase di Dusun Rowotrate tidak berfungsi sehingga genangan air banjir tidak segera surut Bina Sumberdaya Pencemaran sampah di sungai
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
Pemenuhan kebutuhan
Dukungan Peningkatan
Dukungan Potensi
Jumlah nilai Urutan peringkat
5 1
5 1
5 5
15 7
1 4
3
3
3
9
3
1 5 1
1 3 3
5 3 3
7 11 7
2 4
5
15 11
1 2
5 3
5 3
5
1
1
1
3
5
3
3
5
11
3 9
2 3 4 5 6
7
8
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ada sebagian masyarakat yang mengambil penyu dan telurnya Mangrove di sepanjang aliran muara beralih fungsi menjadi tanaman ladang seperti pisang dan kelapa Abrasi tanah aliran sungai Pantai leter dan perbukitan tepi laut gundul Mangrove beralih fungsi menjadi lahan pertanian, beberapa lokasi yang tidak ditanami dibiarkan terbengkalai (gundul) Debit air sumber air turun dari tahun ke tahun karena penggundulan hutan dan alih fungsi hutan menjadi ladang Pada musim kemarau sumber air (sumur masyarakat) banyak yang kering karena penggundulan hutan dan alih fungsi hutan menjadi ladang Bina Infrastruktur dan lingkungan Akses jalan menuju pantai leter kurang memadai Saluran air (drainase )di dusun rowotrate tidak berfungsi dengan baik Jalan di dusun Rowotrate kurang memadai (berupa macadam) Akses jalan menuju muara masih belum memdai Akses jalan menuju JLS dan laut masih kurang memadai Jalan menuju wisata Goa Cina kurang memadai Jalan ke hutan mangrove dan tambak bandeng di clongop berupa jalan setapak sehingga sulit dijangkau Jalan menuju pantai semenggung berupa jalan tanah setapak Tanggul penampung air sungai di desa Kedungbanteng rusak sehingga debit air irigasi ke Desa Sitiarjo kecil (tidak mencukupi)
5
5
5
15
1
3
5
5
13
2
1 3 3
1 5 5
5 5 5
7 13 13
2 2
3
3
5
11
3
3
3
5
11
3
1 3
1 3
1 3
3 9
5
5
5
15
1
3 5 3 3
3 5 5 3
5 5 5 3
13 15 13 9
2 1 2 3
3
3
3
9
3
1
1
3
5
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 10
D 1 2
3 4 5 6 7
Bina Usaha Harga jual komoditas pertanian terutama pisang dan kelapa tidak stabil (kurang akses pasar). Pengelolaan area wisata goa cina masih belum sinkron antara pihak-pihak yang berkaitan (desa, perhutani dan LKDPH) Fasilitas wisata goa cina masih sederhana dan belum tertata dengan baik Pengembangan budidaya bandeng dan kepiting di clongop belum optimal Sarana dan prasarana penangkapan belum memadai (perahu, mesin dan jaring) Wisata bahari di pantai leter belum dikembangkan Wisata muara sungai ungapan belum dikembangkan
3
3
3
9
3
3
5
5
13
2
3
3
3
9
3
3
5
5
13
3
5
5
5
15
1
3 5
5 5
5 5
13 15
2 1
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 11
Perencanaan Pembangunan Desa Desa Kecamatan Kabupaten No
: Sitiarjo : Sumbermanjing Wetan : Malang
Program Kegiatan
Tujuan Kegiatan
Lokasi (RT/RW, Kampung) 4 Dusun Rowotrate
Sasaran
5 masyara kat
Target L
Sifat R
P
2013
Waktu Pelaksanaan 2014 2015 2016
7 v
8
9
10 v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
2017
1 1
2 Pembuatan jalur evakuasi banjir
3 keamanan, dan keselamatan masyarakat dari bencana banjir
2
Pengadaan peralatan evakuasi
keamanan, dan keselamatan masyarakat dari bencana banjir
Dusun Rowotrate
masyara kat
3
Pembuatan pos pantau terpadu
keamanan, dan keselamatan masyarakat dari bencana banjir
Muara sungai ungapan
masyara kat
4
Pelatihan Tim SAR
Meningkatkan kapasitas tim evakuasi bencana dan kecelakaan laut
-
SAR
5
Pengadaan alat logistik banjir Pengadaan sarana komunikasi siaga bencana
Penanggulangan banjir
Desa
masyara kat
v
v
v
v
v
v
Penanggulangan bencana banjir
Desa
masyara kat
v
v
v
v
v
v
6
6 resiko banjir menur un resiko banjir menur un resiko banjir menur un Pening katan kapasi tas
B
11
Rp 12
Biaya Sumber
Ket
13 APBN (PDPT)
14
APBN, APBD (PDPT) APBN, APBD (PDPT) Desa, BPBD, Perikan an
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 12
7 8
9 10
Simulasi bencana banjir Pengadaan alat penerangan bencana banjir Pembuatan drainase Pembuatan tanggul penampung air di rawa
11
Penghijauan (fruit center)
12
Pengadaan peralatan selam
13
Pengadaan alat wisata sungai
14
Penanaman mangrove
15
Budidaya
Penanggulangan bencana banjir Penanggulangan bencana banjir
Penanggulangan banjir -Memperbaiki produktifitas lahan pertanian -Mengembangkan potensi perikanan tawar -Mengembangkan potensi wisata pemancingan (rest area) -Menjaga kelestarian alam -Mencegah banjir dan longsor -Meningkatkan perekonomian masyarakat -Melestarikan sumberdaya air -Mengembangkan wisata bahari -Meningkatkan perekonomian -Mengembangkan wisata sungai -Meningkatkan perekonomian Perbaikan lingkungan
Peningkatan ekonomi
Dusun Rowotrate Dusun Rowotrate
masyara kat Petani, masyara kat
Sempadan sungai, sempadan pantai, perbukitan
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
pening katan ekono mi
v
Seluruh masyara kat pemilik lahan
Perbai kan lingku ngan
v
v
v
v
v
v
pantai leter
Nelayan ,masyar akat
v
v
v
v
v
v
Muara sungai ungapan
Nelayan , masyara kat Masyar akat
Penge mbang an wisata Penge mbang an wisata Pelest arian lingku ngan Pening
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Clongop, muara sungai ungapan Clongop
Peterna
v
v
v
v
PMI, BPBD,
v
APBN, pertania n
APBN, Pertania n, Kehhuta nan, Perikan an APBN (PDPT)
APBN (PDPT)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 13
bandeng
k ikan
16
Budidaya kepiting
Peningkatan ekonomi
Clongop
Peterna k ikan
17
Budidaya kepiting
Peningkatan ekonomi
Muara Ungapan
Peterna k ikan
18
Pengadaan Perahu Pengadaan Alat Tangkap Makadam jalan
Peningkatan ekonomi
Nelayan
Peningkatan ekonomi
Nelayan
19 20
Penunjang wisata sungai
Ungapan
21
Rabat beton jalan
Penunjang wisata sungai
Ungapan
22
Pembuatan pos pantau hiking & pemancingan Konservasi penyu
Penunjang wisata hiking & pemancingan
Leter
Melestarikan penyu
Pantai leter
Penunjang wisata leter
Leter
23
24
Pengadaan alat outbound
Nelayan , masyara kat Nelayan , masyara kat Nelayan , masyara kat Nelayan , masyara kat Nelayan , masyara kat
katan ekono mi Pening katan ekono mi Pening katan ekono mi
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Pening katan ekono mi Pening katan ekono mi Pening katan ekono mi Melest arikan SDA
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Pening katan ekono mi
v
v
v
v
v
v
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 14
25
Pengadaan perahu penangkapan
Peningkatan ekonomi
-
26
Pengadaan jaring penangkapan
Peningkatan ekonomi
-
27
Pengerasan jalan Rabat beton jalan Rabat beton jalan Pengadaan bak sampah
Menunjang pekonomian
31
32
28 29 30
33
34
Menunjang wisata
Dusun rowotrate Dusun rowotrate Goa cina
Menjaga kebersihan lingkunga terutama sungai
Dusun krajan
Pengadaan TPA
Menjaga kebersihan lingkunga terutama sungai
Dusun krajan
Pengadaan mobil pengangkut sampah Pelatihan Pengolahan sampah
Menjaga kebersihan lingkunga terutama sungai
Dusun krajan
Menjaga kebersihan lingkunga terutama sungai
Dusun krajan
Pengadaan alat pengolah sampah
Menunjang perekonomian
Dusun krajan
Nelayan , masyara kat Nelayan , masyara kat Masyar akat Masyar akat Masyar akat Seluruh lapisan masyara kat Seluruh lapisan masyara kat Seluruh lapisan masyara kat Seluruh lapisan masyara kat Seluruh lapisan masyara kat
Pening katan ekono mi Pening katan ekono mi
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
PDPT, ADD,
v
v
v
v
v
v
ADD
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
APBN
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 15
35
36
37
38
39
40
Pelatihan pengolahan ikan gabus Pengadaan alat produksi olahan ikan gabus Pelatihan pengolahan minyak kelapa Pengadaan peralatan pengolahan minyak kelapa Pelatihan Pengolahan Pisang Pengadaan alat pengolahan pisang
Meningkatkan perekonomian masyarakat
Dusun Rowotrate,
PKK, Remaja
v
v
v
v
v
v
Perikan an
Meningkatkan perekonomian masyarakat
Dusun Rowotrate,
PKK, Remaja
v
v
v
v
v
v
Perikan an
Meningkatkan perekonomian masyarakat
Dusun Rowotrate,
PKK, Remaja
v
v
v
v
v
v
Pertania n
Meningkatkan perekonomian masyarakat
Dusun Rowotrate,
PKK, Remaja
v
v
v
v
v
v
Pertania n
Meningkatkan perekonomian masyarakat
Dusun Rowotrate,
PKK, Remaja
v
v
v
v
v
v
Pertania n
Meningkatkan perekonomian masyarakat
Dusun Rowotrate,
PKK, Remaja
v
v
v
v
v
v
Pertania n
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 16
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 17
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 18
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 19
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 20
PEMERINTAH DESA SITIARJO PERATURAN DESA SITIARJO
NOMOR:4
TAHUN?Ol4
TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR DENGAN NAHMAT TUI'IAH YANO MAHA E$A
KEPALA DESA SITIARJO
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka Perencanaan Pengembangan Desa Pesisir
(RPDP) merupakan salah satu syarat dalam rangka menunjang pelaksanaan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh dapat terwujud; b.
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini maka Perencanaan Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) perlu ditetapkan dengan Pbraturan Desa.
Mengingat
:
1.
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 2.
Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang
sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a21); 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1?S, Tambahan Lembaran Negara Rspublik lndoneeia Nomor 4/.37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 4.
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
I
5.
Peratu ra n Pemeri ntah Repub
lik i ntionesia
-Tti-mWTTahu
n
2005--
tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587 ); 6.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4664): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Oare Penyu*Unan, Pangendalian dan Hvaluaui
Pelakeenaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a8fi); 8.
1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Peraturan Presiden Nomor
Pengundangan
dan
undangan;
L
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
No. 66 Tahun 2007
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang
Perencanaan Pembangunan Desa. 12
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; Dengan Persetujuan Bersama
EADAN FERMUSYAI'UARATAN DESA SITIARJO dan
KEPALA DESA SITIARJO
MEMUTUST(AN:
Menetapkan
:
PERATURAN
DESA TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN
DESA PESISIR (RPDP)
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Desa iniyang dimaksud dengan dengan
(1)
Desa adalah Desa Sitiarjo
Q)
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sitiarjo.
:
(3)
Kepala Desa adalah Kepala Desa Sitiarjo
(4)
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(5)
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adad istiadad setempat yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia. (6)
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (7)
Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan
Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adad istiadad setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten.
(8)
Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
(9)
Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
(10) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM)Des adalah Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa Sitiarjo;
(11) Wisata Edukasi adalah konsep wisata yang menerapkan pendidikan nonformal tentang suatu pengetahuan pada wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata.
(12) Wisata Desa adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisiyang berlaku.
(13) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah
'
adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal
pengawasan
dan
pembinaan dalam
hal
keamanan,
pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut.
,
(14) Batas dese adalah betas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
BAB
II
KEDUDUKAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP} Pasal 2
(1)Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) merupakan bagian yang tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitiarjo;
(2)Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) merupakan
pedoman
bagi pemerintah desa dalam
melaksanakan
pembangunan berdasar pada potensi dan permasalahan pesisir terlepas dari perubahan kepemimpinan Desa Sitiarjo;
(3)Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahunan) yang kemudian direvisi kembali;
BAB III CAKUPAN WLAYAH RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP} Pasal 3
(l)Wilayah Rencana Pengembangan Desa Pesisir meliputi wilayah administrative Desa Sitiarjo didaratan dan perairan;
(2)Batas-batas wilayah darat seperti tertuang pada dokumen administrative batas Desa Sitiarjo; (3)Batas wilayah perairan adalah bentangan perairan dari batas desa
terluar (ungapan-bajulmati hingga clungup barat) lurus kearah laut sejauh 200mil laut (Zona Ekonomi Eksklusifl;
BAB IV FOKUS RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP) Pasal 4 (1)
Fokus Reneana Pongembangan Desa $itlario
adalah
melaksanakan perbaikan kerusakan ekosistem darat maupun
perairan untuk mewujudkan desa yang tangguh pada semua aspek terutama ekonomi dan kebencanaan. Perbaikan ekosistem darat dan perairan diwadahi dalam kegiatan
konservasi Sitiarjo. (2) Kegiatan pengembangan desa secara terpadu untuk mewujudkan Sitiarjo sebagai Desa tujuan wisata meliputi:
1. Wisata edukasi di area Konservasi Sitiarjo. 2. Wisata Desa berupa situasi, aktifitas, kreatifitas dan
budaya
khas/adat masyarakat Desa Sitiarjo.
(3)Penyiapan berbagai aspek pendukung kegiatan kepariwisataan Desa Sitiarjo meliputi:
l.Pengembangan komoditas perikanan dan pertanian bernilai ekonomitinggi.
2.Pengembangan pengolahan makanan oleh-oleh dan cinderamata khas Desa Sitiarjo. 3.Penataan tata ruang Desa Sitiarjo.
4.Pelestarian kesenian dan budaya khas Desa Sitiarjo. S.Penataan kebersihan dan pengelolaan sampah.
(4)Kegiatan Konservasi Sitiarjo selanjutnya diatur secara khusus pada peraturan Desa tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut. (5)
Kegiatan kepariwisataan dibawah koordinasi
kelompok
Masyarakat pengawas (PO KMASWAS) bidang kepa riwisataan.
BAB V PENUTUP
Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan Pada
di
tanggal
: Malang
:
1 Juli 2014 SITIARJO