DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) DESA SILO BARU TAHUN

DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) DESA SILO BARU TAHUN 2014 - 2016

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh(PDPT) Desa Silo Baru Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan 2014-2016

NASKAH

RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) TAHUN 2014 - 2016 DESA SILO BARU

KECAMATAN SILAU LAUT

KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, penyusun yang terdiri dari sebagian anggota BPD dan Perangkat Desa Silo Baru berhasil menyusun Dokumen RPDP. RPDP adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Silo Baru yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya. Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RPDP ini. Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi tolak ukur Pembangunan di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dan semoga seluruh Rencana Pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Slo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.

Wassalamu’ alaikum Wr.Wb Silo Baru, ……………………… Tim Penyusun

Pemerintah Desa Silo Baru

2

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud 1.2.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Landasan Hukum 1.5 Pengertian BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 2.1. Sejarah Desa 2.2. Sejarah Pembangunan Desa 2.3. Kondisi Geografis 2.4. Dampak perubahan iklim/bencana 2.5. Perekonomian Desa 2.6. Sosial Budaya Desa 2.7. Prasarana dan Sarana Desa 2.8. Pemerintahan Umum 2.9. Kondisi Desa 2.9.1 Keadaan Ekonomi 2.9.2 Kondisi Pemerintahan Desa 2.9.2.1 Pembagian Wilayah desa 2.9.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa BAB III METODE PENYUSUNAN RPDP 3.1 Visi 3.1.1 Nilai-nilai yang Melandasi 3.1.2 Makna yang terkandung 3.2 Misi 3.3 Kerangka Perencanaan 3.4 Fokus Pengembangan Kegiatan 3.5 Pendekatan BAB IV KETERKAITAN DENGAN PERENCANAAN LAIN BAB V POTENSI DAN MASALAH 5.1 Potensi Silo Baru 5.2 Masalah Silo Baru 5.3 Pemecahan Masalah 5.4 Penentuan Peringkat Masalah 5.5 Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah 5.6 Penentuan Peringkat Tindakan Masalah BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN DESA BAB VII MONITORING DAN EVALUASI 7.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi 7.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi 7.3. Pengukuran Kinerja 7.4. Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa Silo Baru 2014 - 2016 BAB VII PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 2. Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) ialah Program yang di lahirkan oleh Pemerintah Pusat untuk menciptakan Masyarakat Pesisir yang Tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan baik berupa Bencana, Kerusakan Infrastriktur,Lingkungan, Bina Usaha dan sebagai upaya percepatan Pemerintah dalam Pembangunan wilayah pesisir Republik Indonesia dengan mempertimbangakan segala aturan dan petunjuk yang telah di atur sebagai mestinya. 3. Atas dasar realitas di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – KKP RI – menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi penghela kemajuan desa-desa pesisir di

Indonesia, yakni melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir

Tangguh (selanjutnya disingkat PDPT). Kegiatan PDPT ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

(PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan

Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. PDPT mempunyai makna strategis, yaitu: pertama, wujud implementasi konkrit dari 11 prioritas . PDPT merupakan implementasi kebijakan Presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat; dan kedua, PDPT merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata desa pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. PDPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir. 5. Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan desa yang antara lain disusun berdasarkan profil desa yang memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun dengan uraian waktu tiap tahunnya; Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan desa di lokasi kegiatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para

4

pemangku kepentingan (stakeholders). 6. Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai potensi dampak kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem, dan pencemaran. Disisi lain, juga terjadi berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan pembangunan, kelembagaan, dan tingkatan pemerintahan. Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik, tanpa pedoman dan mitigasi lingkungan yang tepat, akan menghasilkan permasalahan dan konflik. Oleh karena itu keterpaduan perlu dilakukan untuk mengompromikan kepentingan antar sektor, tingkatan pemerintahan, ruang darat dan laut, ilmu dan pengelolaan, serta internasional. 7. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dalat dilakukan mulai dengan lingkup wilayah terkecil, yaitu desa yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Desa Pesisir. 8. Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 9. Rencana Pengembangan Desa Pesisir Desa Silo Baru ini diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, effektif, effisiensi yang secara tidak langsung akan mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

5

1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Maksud disusunnya Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan Pembangunan Desa Pesisir. 1.2.2 Tujuan Tujuan Rencana Pengembangan Desa Pesisir Tangguh adalah: 1. Memfasilitasi dan mengembangkan prasarana dan sarana sosial ekonomi desa pesisir. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup desa pesisir. 3. Meningkatkan kapaasitas kelmbagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir. 4. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap bencana dan perubahan iklim desa pesisir. 1.3 Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengembangan Desa Silo Baru 2012 – 2016 terdiri dari enam bab sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup perencanaan. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah, mengulas tentang deskripsi umum Desa (letak geografis dan administrasi, topografi dan penggunaan lahan, dan kondisi sosial- ekonomi), dampak perubahan iklim yang dirasakan, serta permasalahan yang ada. Bab 3 Visi dan Misi, menjabarkan tentang visi dan Misi Desa Silo Baru. Bab 4 Keterkaitan dengan Rencana Lain, mengurai tentang hubungan antara Rencana Pengembangan Desa Silo Baru 2011 – 2015. Bab 5 Potensi dan Masalah, menjelaskan tentang potensi yang ada di Desa Silo Baru dengan permasalahan yang terjadi yang mendasari peringkat masalah dan tindakan yang layak untuk dilakukan. Bab 6 Rencana Pengembangan Desa, menjelaskan fokus perencanaan, spirit nilai yang dijadikan dasar dalam perencanaan, serta rencana pengembangan itu sendiri yang terdiri lima rencana program, yaitu rencana program bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim.

6

Bab 7 Pemantauan dan Evaluasi, membahas tentang konsep, definisi dan rantai proses pemantauan dan evaluasi, serta pengukuran kinerja. Bab 8 Penutup 1.4 Landasan Hukum Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas

isu,

permasalahan, peluang dan tantangan. Terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir yaitu: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 )

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Republik Indonesia Nomor 4817)

7

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

7.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

9.

Surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk teknik Perencanaan Pembangunan Desa.

10. Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. Per.04/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2012. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Dalam Kabupaten Asahan. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Desa. 1.5. Pengertian 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 1(satu) tahunan. 6. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,

8

lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks Pembangunan manusia. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya. 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 11. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes. 12. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

9

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

Kelurahan/Desa

Desa

Nama Kelurahan/Desa

Silo Baru

Kode Wilayah Kelurahan/Desa

12.09.10.2001

Nama Kecamatan

Silau Laut

Kabupaten/Kota

Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota

Asahan

Propinsi

Sumatera Utara

Batas wilayah desa Letak Batas Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur

Desa/Kelurahan Berbatasan dengan kabupaten Batu Bara Berbatasan dengan Sei Pematang Baru,Lubuk Palas Berbatasan Silo Bonto Berbatasan dengan Selat Malaka

2.1 Sejarah Desa Silo Baru

Secara ringkas dapat kami paparkan sejarah terbentuknya nama Desa Silo Baru dan wilayahnya adalah pada dasarnya desa Silo Bonto yang mana daerah silo bonto merupakan desa dari kecamatan air joman. Dengan adanya perkembangan dan luas desa maka dengan adanya Otonomi Daerah terjadilah pemekaran Desa Silo Bonto dengan Silo Laut menjadi dua Desa,dan di pemerintahan Kecamatan pun di pecah menjadi dua, pada awalnya Silo Bonto dan Silo Baru Kecamatan Air Joman menjadi kecamtan Silau Laut. Terjadinya pemekaran antara Desa Silo Bonto dengan Silo Baru pada tahun 1996,yang mana menjabat sebagai Kepala Desa Bapak Zairing dan pada tahun 2001 terjadi pemilihan kepala desa yang di menangkan oleh bapak Syafaruddin. Kemudian pada tahun 2006 terjadi pemilihan kepala desa dan hasil dari pemeilihan kepala desa tersebut di menangkan oleh bapak Ahmad Sofyan sampai sekarang ini beliau masih menjadi kepala Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut.

10

Keadaan Sosial. Kehidupan mayarakat Desa Silo Baru sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara –upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahirdewasa/berumah tangga-mati),seperti upacara kelahiran,khitanan,perkawinan dan upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, tradisi sedekah bumi,bersih desa dan semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun. Kegotong royongan masyarakat masih kental,kebiasaan menjenguk orang sakit masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang di bawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama –sama warga untuk kemudian si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih di lakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan di desa ini masih erat/kuat. Kesenian yang paling di gemari oleh masyarakat ketetanggaat adalah kesenian daerah seperti nasid,kasidah. Namun belakangan ini para pemuda cenderung lebih menyukai musik -musik modern. Kelompok - kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendur kegiatannya, sedangkan kelompok – kelompok kesenian modern tampak bermunculan. Kondisi masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Pustu. Namun demikian, pada musim – musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama malaria. Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Balita ya Karena Desa Silo Baru, desa nelayan dan Petani maka besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayanng mengalami gizi buruk kurang pada umumnya kurang terjadi diwilayah pesisir. 2.2 Sejarah Pembangunan Desa Tabel 2. Sejarah Pembangunan Desa NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tahun 1987 1989 1992 1996 1996 1997 1987

Kegiatan Pembangunan Pembangunan Madrasah Pembangunan Jalan Dusun I Pembangunan Masjid Pembangunan Benten Pembangunan SD,MDA Pembanguanan Jalan Protokol Pembangunan PUKESDES

11

Keterangan Swadaya Masyarakat Swadaya masyarakat Swadaya masyarakat Swadaya Masyarakat dan APBD Swadaya Masyarakat 3 Lokal Sawadaya Masyarakat dan APBD APBD

8. 9. 10.

1998 1996 2007

Pembangunan jembatan Pembanguna Kantor Kepala Desa Silo Baru Pembanguan Jalan Dusun VI

APBD Swadaya dan Lanjutan Pembangunan Desa APBD

2.3 Kondisi Geografis Tabel 3. Kondisi Geografis No

Uraian

1

Luas wilayah

2

Jumlah Dusun : 11

Keterangan

: 3150 Ha

Batas wilayah 3

a. Utara

b. Selatan : Pematang Sei Baru c. Barat d. Timur Topografi

4

: Kabupaten Batu Bara :

Desa Silo Bonto

: Desa Bagan Asahan

a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar 3150 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 1,5 m

5

Hidrologi : Air asin dan Tawar Klimatologi :

6

7

8

a. Suhu

: 38 0C

b. Curah Hujan

: ………………

c. Kelembaban udara

: ………………

d. Kecepatan angin Luas lahan pertanian

: ………………

a. Sawah teririgasi

: ………………

b. Sawah tadah hujan

: .......................

c. Perkebunan Rakyat Luas lahan pemukiman

:: 800 Ha 85 Ha

12

9

Kawasan rawan bencana : a. Banjir

: ………………..

2.4 Dampak perubahan Iklim/bencana Perubahan iklim dan cuaca di Desa Silo Baru cendrung stabil dikarenakan bencana tidak merupakan hal yang terjadi. Gempa bumi seringnya hanya merupakan getaran rambatan yang terjadi di lokasi yang jauh dari desa. Keadaan perubahan yang terjadi hanya pada kondisi pantai, dikarenakan abrasi. Sehingga penanaman mangrove kelak diharapkan menjadi solusi perbikan kondisi pantai. 2.5 Perekonomian Desa Tabel 4. Tabel Sumber Penerimaan Desa

No

Sumber Penerimaan Desa

2008

1

Pajak

7.532.927

2

ADD

59.525.652,38

3

DPD/K

-

Tahun 2009

2010

12.258.098 38.787.559

20.105.542 19.393.780

-

-

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: Pajak dari Desa dapat terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2.6 Sosial Budaya Tabel 5. Kondisi Sosial Budaya Desa No. 1

2

Uraian Kependudukan : A. Jumlah Penduduk (Jiwa) B. Jumlah KK C. Jumlah laki-laki a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun D. Jumlah perempuan a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun Kesejahteraan Sosial :

Jumlah 2.961 685 1.541 281 475 385 1.1420 272 550 400

13

Keterangan Pertambahan Penduduk / Tahun 0,05 %

3

4

5

A. Jumlah KK Prasejahtera B. Jumlah KK Sejahtera C. Jumlah KK Kaya D. Jumlah KK Sedang E. Jumlah KK Miskin Tingkat Pendidikan : A. Tidak tamat SD B. SD C. SLTP D. SLTA E. Diploma/Sarjana Mata Pencaharian : A. Buruh Tani B. Petani C. Peternak/Pembudida ikan D. Pedagang E. Tukang Kayu F. Tukang Batu G. Penjahit H. PNS

210 292 60 292 210 320 482 373 352 30 98 74 50 2 25

I. Pensiunan J. TNI/Polri K. Perangkat Desa L. Pengrajin M.Industri kecil N. Buruh Industri O. Nelayan P. Lain-lain Agama : A. Islam B. Kristen C. Protestan D. Katolik E. Hindu F. Budha

3 1 3

333 560

KK

2

KK

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Kependudukan. Pertambahan Penduduk sangat rendah disebabkan karena kebanyakan warga yang sudah dewasa atau pada tahap perkawinan membawa istri /suami ke luar daerah untuk mencari lapangan pekerjaan. 2. Kesejahteraan Tingkat Kesejahteraan belum merata pada tiap tahun karena kurangnya lapangan

14

pekerjaan 3. Tingkat Pendidikan Cukup Memadai walaupun pada tingkat Lanjutan Pertama dan tingkat atas para warga masyarakat melanjutkan Pendidikan ke Desa yang masih berbatas dengan Desa Silo Baru. 4. Mata Pencaharian Kurang Lapangan Pekerjaan / Mata Pencaharian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menurut standart UMR. 5. Agama Mayoritas beragama Islam

2.7 Sarana dan Prasarana Desa Tabel 6. Sarana dan Prasarana Desa No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jenis Prasarana dan Sarana Desa Kantor Desa Gedung SLTA Gedung SLTP Gedung SD Gedung MI Gedung TK Masjid Musholla Pasar Desa Polindes Panti PKK Poskamling Jembatan Gedung .....................

Jumlah 1 1 2 3 1 1+3 3 7 1 1 11

Keterangan

TK 1 + PAUD1

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Tingkat kesejahteraan dari sektor kesehatan ,pendidikan, agama,keamanan dan pelayanan masyarakat cukup memadai. 2.8. Pemerintahan Umum

15

Tabel 7. Pemerintahan Umum No

Uraian

Keberadaan Ada Tidak

1

Pelayanan kependudukan

Ada

-

2

Pemakaman

Ada

-

3

Perizinan

-

Tidak

4

Pasar tradisional

-

ada

5

Ketentraman dan tibum

ada

-

Keterangan

Umum

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 1.Pelayanan masyarakat dan keamanan cukup memadai sedangkan dari sektor kebutuhan mayarakat terhadap harga bahan pokok dapat dikategorikan stabil. 2.9 Kondisi Desa Desa Silo Baru merupakan salah satu desa pesisir pantai yang ada di kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan yang mayoritas penduduknya nelayan dan petani. Berbagai aspek telah dikembangkan untuk menopang kehidupan para petani dan nelayan tersebut yang berorientasi kepada potensi yang ada,seperti pengembanngan wilayah pantai di dusun selat Malaka yang berada di sebelah utara Desa Silo Baru sangat potensial untuk pengambilan udang belacan atau trasi sekaligus pemasaran dan pengolahannya, namun yang menjadi kendala adalah sarana jalan dan infrastruktur ke lokasi tersebut. 2.9.1. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Silo Baru secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan dan perkebunan. 2.9.2 Kondisi Pemerintah Desa 2.9.2.1. Pembagian Wilayah Desa Pembagian wilayah Desa Silo Baru dibagi menjadi 10 (sepuluh) dusun, dan masingmasing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi setiap dusun ada yang memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun 1 (satu, setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

16

2.9.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa (Sopd) Struktur Organisasi Desa Silo Baru Menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa Dengan Pola Minimal, Selengkapnya Disajikan Dalam Gambar Sebagai Berikut:

Kades Sekdes Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kadus 1 Kadus 2 Kadus 3 Kadus 4 Kadus 5 Kadus 6 Kadus 7 Kadus 8 Kadus 9 Kadus 10 Kadus 11

: AHMAD SOFYAN : ABDUL LATIF : ROSMAWATI MANURUNG : BUDIDARMA : M.ARSYID : SITI NAISAH : HERI KADRI MANURUNG : NAZARUDDIN LUBIS : JHOHANI : HEBAT KELANA : Arifin Manurung : Supardi : Sidik,am : Kusnan : Sidik Jr : Mujio :Husin,stm :Sunarto

Berikut ini dilampirkan peta situasi Desa Silo Baru

17

Gambar 1.Peta Desa Silo Baru

18

BAB III METODE PENYUSUNAN RPDP 3.1.

VISI DESA

Terwujutnya Desa Silo Baru yang Religius, makmur, aman, sejahtera, bermatabat, dan berahklakul mulia” 3.1.1. Nilai-nilai yang melandasi: 1.

Masih melekatnya nilai budaya / tradisi Daerah

2.

Tingkat Tatakrama serta Sopan Santun dilandasi dari tuntutan Agama.

3.1.2. 1.

Makna yang terkandung : Segala sesuatu yang ingin diputuskan terlebih dahulu dibawa ke Forum Musyawarah Desa yang melibatkan semua unsur dan lembaga Desa termasuk Tokoh Agama ,Tokoh Masyarakat,Tokoh wanita dan Pemuda.

2.

Menjaga hubungan baik antara pemerintahan Desa dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa.

3.2

Misi Desa

1. Membangun tata Pemerintahan Desa yang baik dengan bersendikan pada prinsif keterbukaan, tanggung jawab, saling percaya, dan parsitipasi masyarakat. 2. Meningkatkan kwalitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat desa secara berkelajutan dan berkeadilan 3. Merawat adat istiadat dan nilai-nilai kebudayaan local yang dapat menciptakan kerukunan dan semangat kerja yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat 4. Mengembangkan dan memanfaatkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan 5. Melakukan pendidikan Non pormal dalam sektor keagamaan yang dapat menimbulkan masyarakt menjadi santun dan berahklakul karimah 3.3. Kerangka Perencanaan Penyusunan rencana pengembangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dengan 4 (empat) kali pertemuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahap pertama dilakukan pemetaan awal dengan melakukan proses pengamatan dan diskusi dengan masyarakat terhadap Desa Silo Baru sebagai lokasi program serta profil desa. Pemetaan yang dilakukan berkaitan dengan pemetaan sosial, infrastruktur dan aksi di tingkat desa meliputi: analisis kebutuhan yang didasarkan potensi dan masalah, analisis institusi,

19

identifikasi modal sosial, identifikasi peran aktor, dan penilaian peran gender. Selanjutnya aksi di tingkat desa yang merujuk lima bina, yakni bina manusia, bina sumberdaya, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga bencana. Pada pertemuan tingkat

pertama, dilakukan pengkajian terhadap potensi masalah,

penyebab masalah, alternative penyelesaian masalah dan tindakan yang layak yang terdapat pada masing-masing desa bersama pemerintahan desa dan kelompok - kelompok masyarakat. Kajian dilakukan dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim dan diagram Venn

Desa Pemata ng Sei. Baru

Gambar 3.1. Kerangka Rencana Pengembangan Desa Silo Baru Kabupaten Asahan kemudian pada tahun ketiga, diharapkan terwujudnya rehabilitasi sumberdaya dan penguatan ekonomi masyarakat di Desa Silo Baru tentunya semua ini bertujuan untuk mewujudkan Desa Silo Baru

yang Tangguh terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta

ketangguhan dalam hal ekonomi. Untuk menjalankan roda aktivitas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dibutuhkan spirit dan institusi penggerak dalam bentuk group kerjasama (working group) yang memiliki komitmen kuat untuk membangun Desa peisisir yang tangguh. 3.4. Fokus Pengembangan Kegiatan POPT merupakan aksi yang menitikberatkan pada coastal viIlage community dimana partisipasi komunitas desa pesisir sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Namun demikian, peran pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai fasilitator tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan desa pesisir yang tangguh.

20

Desa pesisir memiliki kerentanan ekonomi, sosial, lingkungan dan fisiko Masyarakat pesisir rentan secara ekonomi, ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 jumlah masyarakat miskin di desa-desa pesisir sebesar 7,8 juta jiwa. Pengetahuan masyarakat desa pesisir tentang bencana dan ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir masih rendah, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, serta rendahnya tingkat kemandirian organisasi sosial desa yang semuanya itu mempertinggi tingkat kerentanan desa pesisir secara sosial. Desa pesisir juga rentan secara lingkungan dan fisik Secara umum kualitas infrastruktur desa tergolong rendah, seperti kondisi jalan yang rusak, kekurangan energi Iistrik, kesulitan air bersih, sanitasi yang buruk, serta kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan, baik akibat bencana maupun aktivitas manusia. Kondisi vegetasi dan ekosistem di pesisir secara umum telah mengalami kerusakan. Luas existing mangrove Indonesia telah mengalami penurunan, yaitu dari luas 3,9 juta hektar pada tahun 2003 (data Departemen Kehutanan) menjadi 3,24 juta hektar pada tahun 2009 (data Bakosurtanal). Oleh karenanya, untuk mewujudkan ketangguhan desa diperlukan kebijakan berupa fokus pengembangan kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan-persoalan pokok yang dihadapi masyarakat desa pesisir. Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bina Manusia, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif; 2. Bina Usaha, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal; 3. Bina Sumber Daya, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling and surveillance dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah Iingkungan, mendorong

21

pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya; 4. Bina Lingkungan atau Infrastruktur, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya; 5. Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usahausaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Cantara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelornpokkelompok sosial yang terdapat pada masyarakatjkomunitas pesisir. Keberhasilan program kelima fokus pengembangan kegiatan sebagaimana tersebut di atas sangat tergantung peran aktif kelembagaan desa sehingga penguatan kelembagaan sangat perlu ditingkatkan ( Bina Kelembagaan ). 3.5. Pendekatan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Silo Baru ini menggunakan pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang memaksimalkan partisipasi masyarakat dan bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki masyarakat Desa Silo Baru dengan metode P3MD. Beberapa hal yang dilakukan dalam pendekatan penyusunan rencana pengembangan ini, sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi sistem nilai sebagai spirit penggerak pembangunan di Desa Silo Baru b. Melakukan need assessment warga di Desa Silo Baru, meliputi: kebutuhan dan harapan, kelembagaan/institusi, dan modal sosial; c. Merumuskan bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan warga di Desa Silo Baru terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, dan aktor yang akan melaksanakan program yang dimaksud; dan d. Menyusun roadmap pengembangan Desa pesisir di Desa Silo Baru.

22

Kemudian, untuk melakukan rumusan poin-poin di atas, maka didampingi oleh 2 (dua) orang fasilitator yang memliki pemahaman sebagai berikut: a. Memahami target pencapaian yang diharapkan; b. Memahami tahapan kerja perencanaan partisipatif pengembangan Desa pesisir, dalam hal ini Desa Silo Baru. c. Memahami lima bina yang merupakan fokus pengembangan program, seperti: bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga dan perubahan iklim; serta d. Memahami dan menguasai prinsip-prinsip partisipatif dalam mendampingi proses assessment yang dilakukan kepada warga.

23

BAB IV KETERKAITAN DENGAN PERENCANAAN LAIN Rencana Pengembangan Daerah Pesisir(RPDP) merupakan rencana pengembangan Desa yang mengacu pada RPJMDes. Hal-hal yang berkenaan dengan rencana pengembangan desa yang berkaitan langsung dengan pemabangunan desa merupakan pedoman di dalam perencanaan dan tujuan fokus pembangunan. Tingkatan (hierarki) pemerintahan merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJP Daerah. Sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, diatur ketentuan mengenai RPJP Daerah Provinsi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi. Seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007, Rencana Pengembangan Desa Silo Baru 2012 – 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJP Daerah Kabupaten Asahan. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud keselarasan dan konsistensi gerak langkah dan pencapaian pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

24

BAB V POTENSI DAN MASALAH Beberapa potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan antara lain potensi pemasaran hasil laut, hasil tanaman pesisir, serta pengembangan wisata alam beting kepah yang ada di dusun V Tanjung Berombang Desa Silo Baru.Secara Geografis Asahan Mati Berada di antara dua laut yaitu selat Malaka dan sungai Asahan, sehingga secara tinjauan Desa Silo Baru memiliki peluang manjadi Desa Pesisir yang tangguh. Namun kondisi pada saat ini masih belum terbina. Maka dari itu dengan adanya program PDPT, Desa Silo Baru kembali berbenah untuk memfokuskan kegiatannya membentuk sebuah Desa Pesisir yang kelak menjadi Desa yang mandiri dalam hal ekonomi dan juga kemandirian. Sehingga dibentuklah mind future di dusun menjdi dusun nelayan yang kelak akan menjadi barometer bagi perkembangan daerah pesisir bagi dusun yang lainnya. Kesemuanya ini telah diangkat pada penyusunan RPJM desa dengan melibatkan tokoh pemuda dan kaum ibu yang mengacu kepada adat istiadat kebudayaan yang ada di desa. Hal yang sangat penting untuk diatasi pada saat ini adalah pemukiman penduduk yang kurang sehat terutama masalah sanitasi lingkungan yang pada saat ini lebih dari 50 rumah yang belum mempunyai WC yang standart,masih menggunakan WC galian. Inilah yang harus menjadi perhatian serius para lembaga desa dan stakeholders,apabila hal ini terpenuhi paling tidak beberapa persoalan dari permasalah nelayan dapat terjawab. Satu hal lagi yang menjadi perhatian adalah permasalahan di dusun belum masuknya yang menuju perkampungan nelayan dan sampai sekarang belum ada kepastian dari pemerintah kabupaten. Padahal kebutuhan akan listrik sudah sangat diimpikan oleh para warga mengingat pentingnya pemanfaatan listrik untuk beraktifitas keseharian. Berikut ini daftar potensi dan masalah yang ada di Desa Silo Baru: 4.1 Potensi Desa Silo Baru Tabel 8 NO BIDANG 1

2

Pertanian

Perikanan

POTENSI

LOKASI

Adanya kebun kelapa

Desa

adanya kebun sawit/pribadi

Desa

adanya masyarakat nelayan

Desa

adanya kolam ikan

Desa

25

Tambak

Desa

laut

Desa

Habitat Kerang 3

Pariwisata

adanya wisata mangruve

Dusun I dan II

4.2 Masalah Silo Baru Tabel 9 Masalah yang dihadapi Desa Silo Baru NO BIDANG Pendidikan 1

2

3

Kesehatan

Sarana dan Prasarana

4

Lingkungan Hidup

5

Sosial budaya

MASALAH Anak putus sekolah pendidikan 9 tahun tinggi minat baca tetapi tidak adanya sarana perpustakaan desa tidak adanya honor guru TPQ

LOKASI Desa Desa

Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap komputer Sering terjadi banjir masyarakat tidak memiliki JAMKESMAS Kurangnya tenaga medis rumah masyarakat yang tidak layak huni kurangnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat lansia sulitnya mendapatkan air bersih jalan gang rusak tidak bisa dilewati saat hujan Saat musim hujan jalan tidak bisa dilalui Rusaknya jembatan penghubung antar dusun kondisi jalan yang gelap masih adanya masyarakat yang belum menerima aliran listrik pemanfaatan SDA belum maksimal banyaknya hewan ternak berkeliaran dan kotoran ternak yang berserakan tidak adanya tempat untuk melaksanakan kegiatan kesenian tidak adanya sarana olahraga permanen (volly, bulutangkis, sepak bola) mesjid belum memadai

Desa

26

Desa

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Dusun III Dusun III dan Desa Dusun III dan IV Desa Desa Desa Desa Desa

masih banyak lahan yang kepemilikannya dari luar desa masih lemahnya prilaku generasi muda terhadap sosial dan budaya masih adanya tanah masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah/sertifikat NO

Pemerintahan

6

MASALAH

BIDANG

Desa Desa Desa

LOKASI

rendahnya kinerja aparatur desa dan BPD

Desa

belum memiliki sumber pendapatan desa

Desa

pemahaman terhadap peraturan dan perundang- Desa undangan masih lemah Koperasi dan

7

kurangnya modal bagi masyarakat miskin

Desa

kurang berkembangnya usaha masyarakat

Desa

sulitnya pemasaran hasil usaha oleh masyarakat

Desa

Usaha masyarakat

4.3. Pemecahan Masalah Berdasarkan musyawarah desa beserta masyarakat maka diketahui penyebab permasalahan Desa dan telah disepakati pula beberapa alternative pemecahan masalah sebagai berikut : Tabel 10. Alternatif pemecahan masalah Desa Silo Baru No

Masalah

I Pendidikan Anak putus sekolah 1 pendidikan 9 tahun

Penyebab

Potensi

Alternatif Tindakan Pemecahan masalah

kurangnya pembiayaan untuk sekolah

Ada Gedung Sekolah dasar (SD)

Pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu

Adanya Siswa dan Calon Siswa Untuk TK, SD, SMP, SMA

Pengadaan bangunan gedung perpustakaan

2

tinggi minat baca tetapi tidak adanya sarana perpustakaan desa

tidak adanya sarana baca

3

tidak adanya honor guru TPQ

kurangnya pembiayaan

4

Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap komputer

tidak tersedianya sarana komputer

honor tetap guru TPQ

27

Ada Guru TK, SD, SMP

pelatihan dan pengadaan komputer

II Kesehatan Adanya masyarakat yang 1 tidak memiliki MCK 2

Sering terjadi banjir

3

masyarakat tidak memiliki JAMKESMAS

4

Kurangnya tenaga medis

5

rumah masyarakat yang tidak layak huni

No

Masalah

6

kurangnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat lansia sulitnya mendapatkan air bersih

7

III Sarana dan Prasarana jalan gang rusak tidak 1 bisa dilewati saat hujan 2

Saat musim hujan jalan usaha tani/jalan setapak tidak bisa dilalui

3

Titi jembatan darurat

4

Jalan kabupaten,kecamatan dan dusun tidak ada jembatan penghubung antar dusun

5

kurangnya kemampuan untuk membuat MCK sendiri tidak adanya siring penyalur banjir

Adanya Sumber air Bersih dari sumur gali

Pembangunan WC Umum

Adanya Bidan Desa, Mantri, dan Dukun Beranak

Pembangunan siring pasang (drainase)

terbatasnya fasilitas Jamkesmas yang diberikan pemerintah kurangnya distribusi tenaga medis dari pemerintah kurangnya kemampuan membangun rumah

Adanya puskesmas Pembantu (Pustu)

Penyebab

Potensi

terbatasnya sarana pelayanan kesehatan tidak tersedianya fasilitas air bersih

kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah belum ada jalan usaha tani yang layak dan kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah dan bertebing Blum adanya alokasi Blum adanya alokasi belum tersedianya program

28

Pengadaan tambahan fasilitas JAMKESMAS Pengadaan Tenaga medis (dokter, perawat dan mantri) Bedah rumah untuk masyarakat miskin

Adanya Bidan Desa, Mantri, dan Dukun Beranak Adanya Sumber air Bersih dari sumur gali

Alternatif Tindakan Pemecahan masalah penyediaan posyandu pelayanan kesehatan bagi anak cacat dan lansia Pembangunan sarana air bersih

Pembangunan jalan lingkungan rabat beton adanya jalan penghubung antar dusun

pembukaan jalan usaha nelayan

Penghubung ke kab,dan kec,dusun Adanya Jalan umum

Pembuatan jembatan

Pembuatan/

Adanya jalan pembuatan plat decker gang, penghubung jembatan antar rumah (lingkungan)

6

kondisi jalan yang gelap

penerangan lampu jalan tidak ada

pengadaan lampu jalan pengadaan dan pemasangan tiang listrik dan kabel

7

IV Lingkungan Hidup pemanfaatan SDA belum 1 maksimal

kurangnya keterampilan masyarakat desa

2 3 4

sumber air besih berkurang banyaknya hewan ternak berkeliaran dan kotoran ternak yang berserakan

No

Masalah

kurangnya daerah resapan air belum ada aturan desa

Penyebab

adanya sumberdaya alam

Peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat

adanya sungai

Pengembangan kawasan Ekowisata penghijauan hutan rakyat dan DAS penyusunan perdes pengelolaan kegiatan usaha masyarakat

memiliki konservasi alam adanya hewan ternak

Potensi


V Sosial Budaya 1

tidak adanya tempat

tidak tersedianya

adanya kegiatan

pembuatan gedung

untuk melaksanakan

fasilitas gedung

karang taruna.

serba guna

kegiatan kesenian

adanya grup rabana perempuan

2

tidak adanya sarana

kurangnya

adanya lapangan

pembuatan lapangan

olahraga permanen (volly, pembiayaan

volly dan klub

olahraga (volly,

bulutangkis, sepak bola)

sepakbola

bulutangkis, bola

pembuatan lapangan

3

mesjid belum memadai

kaki)

kurangnya

adanya masjid

rehab dan peningkatan

pembiayaan masjid

dan musholla

sarana dan prasarana masjid

4

masih banyak lahan yang

belum adanya

pembuatan perdes

kepemilikannya dari luar

peraturan desa

tentang kepemilikan

desa

lahan dan tataguna tanah desa

5

masih lemahnya prilaku

kurangnya aktifitas

adanya kegiatan

peningkatan kapasitas

generasi muda terhadap

dan keterampilan

ibu-ibu PKK

keterampilan generasi

sosial dan budaya

generasi muda

muda di bidang sosial dan seni budaya

VI Koperasi dan Usaha

29

Masyarakat 1

kurangnya modal bagi

kurangnya sumber

adanya kelompok

penambahan modal

masyarakat miskin

permodalan

SPP Ibu Mandiri

untuk kegiatan usaha masyarakat

2

3

kurang berkembangnya

kurangnya

pelatihan

usaha masyarakat

pembinaan bagi

keterampilan usaha

usaha kecil

bagi masyarakat

sulitnya pemasaran hasil

belum

adanya usaha

pembentukan

usaha oleh masyarakat

berkembangnya

bengkel motor

kelembagaan usaha

lembaga pemasaran

dan las, mebel,

masyarakat

air isi ulang, menjahit, ternak, kolam ikan No

Masalah

VII Pemerintahan rendahnya kinerja 1 aparatur desa dan BPD 2 3

4

5 6

7

Penyebab

Potensi


belum adanya pelatihan aparatur desa dan BPD yang memadai minimnya honor aparatur desa dan BPD sarana kerja aparatur desa dan BPD belum memadai Belum memiliki Balai Desa dan Kantor Desa

Sruktur aparatur desa dan BPD lengkap

pelatihan bagi aparatur desa dan BPD

Sruktur aparatur desa dan BPD lengkap Sruktur aparatur desa dan BPD lengkap

Penambahan honor kades dan BPD


pengadaan balai desa dan kantor desa

belum adanya sarana transportasi dinas tidak adanya pakaian seragam aparatur desa dan BPD

Sruktur aparatur desa dan BPD lengkap Sruktur aparatur desa dan BPD lengkap

pengadaan kendaraan dinas

biaya operasional kantor yang rendah dan tidak mencukupi


penambahan biaya operasional kantor

30

penambahan sarana kerja bagi aparatur desa dan BPD

pengadaan pakaian seragam aparatur desa dan BPD

8

belum memiliki sumber pendapatan desa

belum adanya aturan desa dan tanah kas desa

penyusuan APBDes

pengadaan tanah kas desa

9

10

pemahaman terhadap peraturan dan perundangundangan masih lemah

VIII Pertanian sulit mendapatkan pupuk 1 bersubsidi 2

kurangnya sosialisasi yang diberikan


Pelatihan dan sosialisasi pemahaman UU dan perda tentang desa

terbatasnya pasokan pupuk

adanya persawahan

adanya kebun karet

pengadaan pupuk bersubsidi pembuatan pupuk organik pemanfaatan lahan tidur dengan usaha tani terpadu

3

masih adanya lahan tidur

kurangnya upaya pemanfaatan lahan

No

Masalah

Penyebab

Masih banyak masyarakat kurang pengetahuan tentang pemanpaatann pohon kelapa IX Perikanan alat tangkap dan perahu 1 belum memadai 4

2

sulitnya memasarkan hasil laut

3

nelayan sulit mendapatkan kebutuhan melaut dan saprodi minimnya keterampilan masyarakat

4

5

belum adanya TPI

6

sulitnya mendapatkan bibit dan pakan ikan air tawar belum adanya pelabuhan nelayan

7

Potensi

Alternatif Tindakan Pemecahan masalah pengadaan handtractor

kurangnya fasilitas mesin bajak (traktor)

adanya masyarakat bertani

kurangnya pembiayaan pengadaan alat tangkap dan perahu kurangnya fasilitas angkut hasil perikanan kurangnya pembiayaan untuk mendirikan warung kurangnya pembinaan pengolahan hasil perikanan kurangnya pembiayaan pembangunan TPI kurangnya pasokan bibit dan pakan


pengadaan alat tangkap ikan dan perahu

adanya kolam ikan

pengadaan sarana pengangkutan hasil nelayan Pembangunan sarana dan prasarana usaha warung pesisir pelatihan keterampilan pengelolaan hasil perikanan pembuatan bangunan TPI

kurangnya pembiayaan pembangunan pelabuhan


31

adanya masyarakat nelayan adanya masyarakat nelayan adanya masyarakat nelayan adanya kolam ikan

pengadaan bibit dan pakan ikan tawar pembuatan pelabuhan kecil pendaratan perahu nelayan

1

X Pariwisata belum adanya tempat wisata

2

pengelolaan daerah pantai yang belum maksimal

No

Masalah

XI Siaga bencana Belum adanya jalur 1 evakuasi tsunami Belum adanya shelter 2 tempat penampungan pengungsi

kurangnya sumber pembiayaan

adanya pantai yang indah


adanya pantai yang indah

Penyebab

kurangnya sumber pembiayaan kurangnya sumber pembiayaan

Belum adanya peta resiko bencana Belum adanya peralatan penanganan bencana Belum tersedia gudang logistik bencana

kurangnya sumber pembiayaan kurangnya sumber pembiayaan kurangnya sumber pembiayaan

6

Belum adanya sistem informasi peringatan dini tsunami


7

Pantai mengalami abrasi


3 4 5

Potensi

Memiliki daerah yang tinggi

Adanya terumbu karang Adanya terumbu karang

8 rusaknya ekosistem terumbu karang XII Mata pencaharian alternatif Potensi kelapa yang 1 belum dimanfaatkan 9

4

Adanya potensi rumput laut yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal Belum adanya keterampilan sebagai cindra mata desa pesisir

Alternatif Tindakan Pemecahan masalah Pembangunan jalan evakuasi tsunami Pembangunan shelter tempat penampungan pengungsi Pembuatan peta resiko bencana Pengadaan peralatan penanganan bencana Pembangunan gudang logistik bencana Pengadaan alat komunikasi peringatan dini tsunami Rehabilitasi vegetasi pantai (penanaman pohon cemara dan ketapang) Pembangunan tanggul pemecah ombak Rehabilitasi terumbu karang


Adanya terumbu karang


Adanya kebun kelapa

Kurangnya pengetahuan dan sumber pembiayaan

Memiliki potensi pantai dan rumput laut

kurangnya pengetahuan dan sumber pembiayaan

· Banyak kerang Pelatihan laut yang penjualan terbuang saja Keterampilan

2 3

pembangunan objek wisata dan permainan pantai pengelolaan daerah pantai

32

Pelatihan dan Pengolahan sabut kelapa pembuatan briket dari tempurung kelapa Pelatihan dan Pengolahan rumput laut dan

Kerang Laut

4.4 Penentuan peringkat masalah Tabel 11. Penentuan peringkat masalah No

1

Masalah

Pembuatan Jembatan DusunXII

Dirasakan oleh orng banyak ya

Sangat

Sering terjadi

Tersedia

ya

Menghambat peningkatan pendapatan ya

ya

Ya

Potensi memecahkan masalah Kerjasama antar penduduk yang besar Adanya bangunan jembatan Membangun jalan setapak

Jumlah nilai

Urutan peingkat

85

1

84

2

83

3

2

Tidak ada jembatan penghubung

ya

ya

ya

ya

Ya

3

Jalan untuk kegiatan perekonomian warga rusak Sarana air bersih yang belum terpenuhi Usaha pemasaran hasil laut belum terbina

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

Membangun sumur bor

82

4

ya

ya

ya

ya

Ya

82

5

6

Abrasi di daerah pantai

ya

ya

ya

ya

Ya

82

6

7

ya

ya

ya

ya

Ya

81

9

8

Usaha pertanian(kelapa,kebun pisang) Belum ada MCK yang layak

ya

ya

ya

ya

Ya

75

18

9

Fasilitas ibadah belum layak

ya

ya

ya

ya

Ya

79

10

10

Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap computer Anak putus sekolah pendidikan 9 tahun pemanfaatan SDA belum maksimal

ya

ya

ya

ya

Ya

Membangun tempat pemasaran hasil laut dan fasilitasnya Penanaman mangrove Penambahan fasilitas pertanian Pembangunan MCK Renovasi mesjid Pelatihan komputer

78

13

ya

ya

ya

ya

Ya

79

11

ya

ya

ya

ya

Ya

Biaya beasiswa Pelatihan skill

78

12

Belum adanya sea wall

ya

ya

ya

ya

Ya

75

19

ya

ya

ya

ya

Ya

82

7

ya

ya

ya

ya

Ya

74

20

ya

ya

ya

ya

Ya

76

16

ya

ya

ya

ya

Ya

Pembangunan sea wall Pemberian bantuan modal masyarakat Bantuan alat tangkap perikanan Adanya pembenihan dari dinas perikanan yang lebih murah Pembangunan pelabuhan

73

21

4 5

11 12 13 14

kurangnya modal bagi masyarakat miskin 15

alat tangkap dan perahu belum memadai

16 sulitnya mendapatkan bibit dan pakan ikan air tawar

17

belum adanya pelabuhan nelayan

33

nelayan 18

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

belum adanya tempat wisata 19

Belum adanya jalur evakuasi tsunami

20 Adanya potensi bahan trasi 21 Sering terjadi banjir

Pembangunan wisata beting kepah dan mangruve Pembangunan lokasi jalur tsunami Penanaman mangrove berkala Pembangunan drainase yang baik

78

15

78

14

81

8

76

17

4.5 Pengkajian tindakan pemecahan masalah Tabel 12. Penentuan peringkat masalah

No

Masalah Pembuatan Badan Jalan

Penyebab Belum ada jln kepantai

1

Potensi

Alternatif tindakan pemecahan

Ada

Pembuatan badan jalan

2

Jembatan

Jembatan kayu

Ada

Pembangunan jembatan kayu

3

Jalan con blok

Ada

Penimbunan jalan

4

Wisata Kuliner

Ada

Rumah warga

5

Pondok Pemancingan

Jalan rusak Tdk ada sumber air bersih Tidak ada tempat usaha

Ada

Rumah warga

6

Penanaman mangrove

abrasi

Ada

Penanaman mangrove

7

Bina usaha

kemiskinan

Ada

Pemasaran secara manual

8

Bahan trasi minim

Ada

Penanaman mangrove

9

Pembiakan bahan trasi Usaha pertanian(kelapa,pisang)

Ada

Pemberian alat pertanian

10

Fasilitas musholla

Alat tidak memadai Tidak adalistrik dan air bersih

Ada

Renovasi swadaya

11

Tidak ada dana sekolah

Pendidikan mahal

Ada

Mengurangi beban biaya

12

Pelatihan skill SDA

Ada

Belajar secara otodidak

13

Pelatihan komputer

Skill masih minim Masih buta akan komputer

Ada

Belajar manual

Adanya fasilitas belajar

14

Modal bagi masyarakat

kemiskinan

Ada

Bantuan ringan

15

Wisata alam

Belum terbina

Ada

Pembangunan jalan rintis

16

Bibit dan pakan air tawar

Belum terbina

Ada

Pembiakan sendiri

Dana hibah usaha Pembangunan sarana wisata Adanya pelatihan dan penyediaan bibit dari dinas

17

Sering banjir

Pasang

Ada

Pembuatan alur ke sungai

18

Wisata mangrove

Belum terbina

Ada

Penanaman mangrove

19

Belum ada

Ada

Pembangunan bronjong

20

Tidak ada Sea wall Alat perahu dan tangkap

Belum terbina

Ada

Pembuatan manual

21

Pelabuhan nelayan

Belum ada

Ada

Tempat tambatan manual

34

Tindakan yang layak Pembekoan jalan Pembangunan Jembatan beton Pembangunan jalan con blok Pembuatan pondok kuliner Pembutan ponddok pemancingan Penanaman mangrove Pemasaran yang lebih baik Penanaman mangrove Penyediaan alat Pembangunan sumur bor dan masuk listrik beasiswa Adanya pelatihan

Pembuatan turab Perawatan mangrove Pembangunan sea wall Pemberian bantuan dari diskanla Pembangunan pelabuhan

4.6 Penentuan peringkat tindakan Tabel 13. Penentuan Peringkat Tindakan Kebutuhan orang banyak

Dukungan peningkatan pendapatan warga

Jumlah nilai

Ya

Ada

85

Pembuatan Jembatan

Pembekoan badan jalan Pembangunan Jembatan beton

Ya

Ada

84

3

Pembuatan Con blok

Pembangunan jalan

Ya

Ada

83

4

Wisata kuliner

Pembuatan

Ya

Ada

82

5

Pondok pemancingan

Pembangunan pondok

Ya

Ada

82

6

Penanaman mangrove

Ya

Ada

82

7

Bina usaha

Penanaman mangrove Pemasaran yang lebih baik

Ya

Ada

82

8

Penanaman mangrove

Ya

Ada

81

9

Pembiakan bahan trasi Usaha pertanian(kelapa,pisang)

Ya

Ada

81

10

Fasilitas musholla

Penyediaan alat Pembangunan sumur bor dan masuk listrik

Ya

Ada

79

11

Tidak ada dana sekolah

beasiswa

Ya

Ada

79

12

Pelatihan skill SDA

Adanya pelatihan

Ya

Ada

78

13

Pelatihan komputer

Adanya fasilitas belajar

Ya

Ada

78

14

Modal bagi masyarakat

Ya

Ada

78

15

Wisata alam

Ya

Ada

78

16

Bibit dan pakan air tawar

Dana hibah usaha Pembangunan sarana wisata Adanya pelatihan dan penyediaan bibit dari dinas

Ya

Ada

76

17

Sering banjir

Pembuatan turab

Ya

Ada

76

18

Wisata mangrove

Perawatan mangrove

Ya

Ada

75

19

Ada

75

Ya

Ada

74

21

Pelabuhan nelayan

Pembangunan sea wall Pemberian bantuan dari diskanla Pembangunan pelabuhan

Ya

20

Tidak ada Sea wall Alat perahu dan tangkap

Ya

Ada

73

Peringkat

Masalah

Tindakan yg layak

1

Pembuatan badan jalan

2

35

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN DESA Program Kegiatan Rencana Pengembangan Desa Pesisir ini, kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana detail kegiatan pengembangan desa pesisir, yang dapat meliputi: aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang dijabarkan dalam lima focus pengembangan kegiatan yaitu Bina Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, Bina Sumberdaya, Bina Manusia, dan Bina Usaha. Dari ketiga aspek yang telah disebutkan di atas, pada prinsipnya muatan PDPT lebih menekankan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, pembangunan lingkungan dan infrastruktur, sumberdaya serta kemandirian ekonomi, yang diharapkan dapat mampu meningkatkan ketangguhan dengan meminimalkan dampak kerugian akibat beneana dan perubahan iklim di desa-desa pesisir. Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bina Manusia, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif; 2. Bina Usaha, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya system insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal; 3. Bina Sumber Daya, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling and surveillance dengan prinsip

36

partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya; 4. Bina Lingkungan atau Infrastruktur, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya; 5. Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usahausaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Cantara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir. Berikut ini tabel penjelasan tentang program pelaksanaan kegiatan RPDP beserta waktu pelaksanaan, lokasi, sasaran,tujuan kegiatan, target dan juga sumber pendanaan program Desa Silo Baru :

37

Tabel . Program kegiatan perencanaan pembangunan Desa Silo Baru 2014-2016 No

1

Program Kegiatan

2

Tujuan Kegiatan

3

Lokasi

4

A.

BINA LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR

1

Peningkatan ruas jalan

Memudahkan tranfortasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Jalan protoko l Desa silo baru

2

Pembuatan jembatan beton

Mempermuda h hubungan desa lain

Dusun X desa silo baru

3

Pembuatan jalan cone blok

4

Peningkatan badan jalan


Penimbunan jalan


sasaran

5

Memudahk an tranfortasi dan meningkatk an pertumbuh an ekonomi Memudah kan tranfortasi dan meningkat kan pertumbu han ekonomi Memudah kan jalan keluar desa dan menuju wisa mangruve Memudah kan jalan ke wisata mangruve

Target

Sifat

Waktu Pelaksanaan

B L R

P

6

7

10

6000 m

x

8

9

2012

2013

2014

2015

11

x

x

x

Biaya 2016

Ket.

Rp (x.1000) 12

Sumber

2.000,0 00

PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK

13

8mx3m

x

100.546

PDPT

380 m x 3 m x o,6 m

x

164.436

PDPT

1000 m

x

40.000

PDPT

38

14

5

Pembuatan jembatan komposisi plat beton

6

Pembangunan siring pasang (drainase)

adanya saluran pembuangan yang lancar agar tidak terjadi genangan air

Desa

7

Perumahan nelayan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan

8

Pembangunan sarana air bersih

masyarakat memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga

Dusun VI s/d dsn X Desa silo baru Dusun XI,XIII,I II s/d VII

Untuk mengentas kan kemiskinan masyaraka t masyaraka t Desa Silo Baru

9

Tutup penahan tanah

Dusun I s/d X

10

Pembuatan gorong gorong

Dusun I s/d X

Penguatan badan jalan dari longsor Untuk pembuang an air

11

Pemadasan

Dusun x desa silo baru

Penyambung jalan menuju desa lubuk palas

Dusun V

Memudahk an tranfortasi dan meningkatk an pertumbuh an ekonomi masyaraka t Desa Silo Baru

Sebagai penghubun g antar desa

4 m 30 m

x

x

x

700.000


x

700,000


400,000


800,000

PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK

dibangunny a siring pasang pada tiap ruas jalan desa sepanjang 2000 m direhabnya minimal 8 rumah warga per tahun

x

x

x

x

x

x

seluruh rumah warga mendapatka n pasokan air bersih 12 Km

x

x

x

x

x

x

x

250.000

1,20 m x1,50 m

x

x

x

10.000

3 x 750 m

x

x

x

215.000

39

x

12

Pembuatan Jembatan

13

Gapura desa

14

Pembuatan Tanggul

No

Program Kegiatan

1

2

16

pembuatan tembok penahan tanah (TPT) pembuatan plat decker jembatan

pengadaan lampu jalan

17

18

No

1

Program Kegiatan

2

Jembatan kayu

Penahan Banjir

Tujuan Kegiatan

3

VII

Sebagai penyebera ngan desa

Dusun I

Batas wilayah antar desa

VII

x

sasaran

x

Target

Sifat B L R

P 10

2013

7

Tembok penahan tanah

Dusun VI

x

Dusun III & IV

dibangunny a TPT sepanjang 30 m dibangunny a 4 unit jembatan penghubung antar dusun

x

memperlancar jalur transportasi ke lokasi kebun

Untuk mencegah erosi air pasang masyaraka t Desa Silo Baru

x

x

terwujudnya lingkungan yang nyaman bagi pengguna jalan Tujuan Kegiatan

Desa

masyaraka t Desa Silo Baru

dibangunny a lampu jalan seluruh ruas jalan desa Target

x

4

5

6

9

2012

6

3

8

P

7

10

40

2015

2016

2012

2013

Sumber

30,000

PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK

250,000

x

25,000

2014

11

2015

Ket.

Rp (x.1000) 12

x

Waktu Pelaksanaan

B L R 9

2014

PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK PDPT

Biaya

11

Sifat

8

240.000

Waktu Pelaksanaan

5

sasaran

30.000

15,000

4

Lokasi

x

90 m x5x5 m 6000 m

Lokasi

x

13


Biaya 2016

Rp (x.1000) 12

14

Ket.

Sumber 13

14

19

pengerasan jalan dan pengaspalan penetrasi

B.

BINA MANUSIA Pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu

1

Desa

masyaraka t desa

dilaksanaka nnya pengerasan jalan sepanjang 3000 m dan pengaspala n 9000 m

untuk menolong anak -anak yang tidak mampu meneruskan sekolah guru honorer mendapatkan penghasilan tetap

Desa

anak usia sekolah yang tidak mampu

tersedianya beasiswa tiap tahun untuk 12 orang anak kel. Miskin

x

Desa

guru-guru TPQ

diberikanny a honor tetap tiap tahun untuk guru TPQ tersedianya 2 unit komputer tiap sekolah dislenggara kannya pelatihan bagi siswa Seluruh masyarakat tidak mampu mendapat fasilitas Jamkesmas

x

2

honor tetap guru TPQ

3

pelatihan dan pengadaan komputer

anak-anak sekolah mempunyai keterampilan teknologi komputer

Desa

pelajar SD, SLTP dan SLTA

4

Pengadaan tambahan fasilitas JAMKESMAS

tersedianya jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat

Desa


No

Program Kegiatan

X

tersedianya sarana jalan yang layak dan nyaman

Tujuan Kegiatan

Lokasi

sasaran

x

x

x

Target

x

x

x

x

x

x

x

Sifat

41

x

x

Waktu Pelaksanaan

535,000


x

45,000


x

15,000


95,000


200,000


Biaya

Ket.

1

2

3

5

Pengadaan Tenaga medis (dokter, perawat dan mantri)

masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang baik

6

penyediaan posyandu pelayanan kesehatan bagi anak cacat dan lansia

7

Peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat

8

pembuatan gedung serba guna

9

pembuatan lapangan olahraga (volly, bulutangkis, bola kaki)

4

5

6

Desa

anak cacat dan lansia

menyediakan tempat pelayanan kesehatan bagi lansia dan anak cacat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola SDA menyediakan sarana bagi aktifitas seni budaya

Desa

anak cacat dan lansia

Desa


Desa

remaja dan karang taruna

menyediakan sarana olahraga yang representatif

Desa


bertambahn ya tenaga medis yang melayani kesehatan warga seluruh warga lansia dan anak cacat mendapat pelayanan kesehatan terselenggar anya pelatihan keterampila n usaha masyarakat dibangunny a 1 unit gedung serbaguna lengkap dengan tendanya dibangunny a 1 unit lapangan bola volly dan 1 unit lapangan bulutangkis dan lapangan sepakbola

B L R

P

7

10

8

9

x

2012

2013

2014

2015

2016

11 x

x

x

x

Rp (x.1000) 12

Sumber

200,000


13

x

x

100,000


x

x

20,000


275,000


150,000


x

42

x

x

x

x

14

No

1

Program Kegiatan

2

Tujuan Kegiatan

3

Lokasi

4

sasaran

5

10

rehab dan peningkatan sarana dan prasarana masjid

meningkatkan peran masjid sebagai sarana ibadah

Desa

warga desa dan jemaah masjid

11

peningkatan kapasitas keterampilan generasi muda di bidang sosial dan seni budaya

meningkatkan peran generasi muda dalam bidang sosial dan budaya

Desa


12

pelatihan bagi aparatur desa dan BPD

Desa

aparat desa dan BPD

13

Penambahan honor kades dan BPD

Meningkatnya peran kelembagaan desa untuk partisipasinya dalam pembangunan desa Kades dan aparat desa dan BPD bisa bekerja dengan lebih baik

Desa

aparat desa dan BPD

Target

Sifat

6 terlaksanan ya perbaikan dan penambaha n saranaprasarana masjid terlaksanan ya kegiatan peningkatan keterampila n generasi melalui pendidikan dan pelatihan bidang sosial dan seni budaya terlaksanan ya pelatihan bagi seluruh aparatur desa dan BPD

Waktu Pelaksanaan

B L R

P

7

10

8

9 x

2012

2013

x

Biaya

Ke t.

Sumber

11

Rp (x.1000) 12

x

250,000


2014

2015

2016

13

X

x

20,000


X

x

10,000


114,000


tersedianya tambahan honor perangkat desa dan BPD

43

x

x

x

x

14

No

1

Program Kegiatan

2

Tujuan Kegiatan

3

Lokasi

4

sasaran

5

14

penambahan sarana kerja bagi aparatur desa dan BPD

Kades dan aparat desa dan BPD bisa bekerja dengan lebih baik

Desa

aparat desa dan BPD

15

pengadaan pakaian seragam aparatur desa dan BPD

Menciptakan kedisiplinan dan keseragaman dalam bertugas

Desa

aparat desa dan BPD

16

penambahan biaya operasional kantor

Membantu kelancaran administrasi desa

Desa

aparat desa dan BPD

17

penyusuan APBDes

Desa

masyaraka t desa Silo Baru

18

Pelatihan dan sosialisasi pemahaman UU dan perda tentang desa

Agar arah pendapatan dan pembelanjaan desa bisa lebih terarah Aparatur desa dan BPD memahami tentang UU dan Perda/des

Desa

aparat desa dan BPD

Target

Sifat

6 tersedianya sarana kerja berupa ATK dan komputer untuk Kantor Desa dan BPD tersedianya pakaian seragam seluruh perangkat desa dan anggota BPD bertambahn ya biaya operasional kantor desa dari tahun sebelumnya tersusunnya Perdes APBDes setiap tahun terlaksanan ya sosialisasi UU dan Perda bagi seluruh perangkat desa dan BPD

Waktu Pelaksanaan

B L R

P

7

10

11

x

x

8

9

X

2012

2013

2014

2015

x

Biaya 2016

x

x

x

x

x

x

Ket.

Rp (x.1000) 12

Sumber

25,000


10,000


30,000


13

X

x

15,000


X

x

15,000


44

14

No

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

sasaran

1

2

3

19

pelatihan keterampilan pengelolaan hasil perikanan

meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan

C.

BINA SIAGA BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

1

Pembangunan jalan evakuasi tsunami

2

Pembangunan shelter tempat penampungan pengungsi

3

Pembuatan peta resiko bencana

4

Pengadaan peralatan penanganan bencana

memudahkan proses evakuasi saat terjadi bencana menyediakan tempat penampungan sementara bagi pengungsi akibat bencana memberikan informasi bagi masyarakat tentang lokasi rawan bencana membantu kelancaran proses penanganan bencana

4 Desa

Target

Sifat

Waktu Pelaksanaan

B L R

P 10

8

9

2012

2013

2014

11

2015

Biaya 2016

Ket.

Rp (x.1000) 12

Sumber

5

6

7

masyaraka t nelayan dan perempuan nelayan desa Silo Baru

terlaksanan ya pelatihan keterampila n pengolahan ikan bagi kelompok nelayan dan wanita nelayan

x

x

15,000


300,000


300,000


50,000


400,000


Desa


dibangunny a jalan evakuasi tsunami

x

x

Desa


dibangunny a shelter penampung an pengungsi

x

x

Desa


dibuatnya peta resiko bencana di 2 dusun

x

x

Desa


diadakanny a peralatan penanganan bencana

x

45

x

x

13

14

5

Pembangunan gudang logistik bencana

6.

Pembangunan jalan rabat beton

No

Program Kegiatan

tempat penyimpanan peralatan penanganan bencana dan logistik Mencegah abrasi/banjir ke area masyarakat Tujuan Kegiatan

1

2

6

Pengadaan alat komunikasi peringatan dini tsunami

membantu kelancaran proses penanganan bencana

7

Pembangunan tanggul pemecah ombak

D.

BINA SUMBERDAYA Pengembangan kawasan Ekowisata

1

2

Penanaman pohon mangruve

3


dibangunny a gudang logistik bencana

x

x

Desa

Masyaraka t silo baru

Dibangunny a jalan rabat beton

x

x x x Silo 200.000 masyarakat desa Baru

Lokasi

sasaran

Target

Desa

4

Sifat P 10

2013

Sumber

11

Rp (x.1000) 12 200,000


300,000


150,000


2014

5

6

7

Desa


x

x

mencegah abrasi pantai

Desa


diadakanny a peralatan komunikasi untuk penanganan bencana dibangunny a tanggul pemecah ombak sepanjang 300 m

x

x

optimalisasi pemanfaatan potensi SDA

Desa


x

Pembibitan/ penanaman

Pinggir an sungai / kuala

Wisata mangrove dan mengatasi abrasi dan penghijaua n

dibangunny a sarana dan prasarana objek wisata pantai Mencegah abrasi

x

46

9

2012

x


PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK Biaya

Waktu Pelaksanaan

B L R 8

200,000

x

x

x

x

2015

x

x

2016

50,000

13

PDPT

Ket.

14

3

No

1

pembuatan biogas Program Kegiatan

2

memanfaatkan kotoran ternak sebagai sumber energi Tujuan Kegiatan

3

Desa

Lokasi

4

warga desa yang memiliki ternak sasaran

x

x

Sifat B L R

P 10

2013

7

dikeluarkan nya perdes untuk pengaturan kepemilikan lahan dan tataguna tanah desa Melestarika n pohon mangrove dan lingkungan

x

tersedianny a lahan usaha produktif untuk kas desa kawasan pantai dikelola secara profesional oleh desa

x

x

x

x

mengatur kepemilikan lahan oleh pihak luar dan pemanfaatan lahan desa

Desa

masyaraka t Desa dan pendatang

5

Penanaman mangruve

Mencegah terjadinya abrasi pada badan jalan

Desa

6

pengadaan tanah kas desa

Desa

7

pengelolaan daerah pantai

desa memperoleh sumber pendapatan sendiri untuk pembangunan Menjadikan areal Pantai sebagai tujuan wisata yang dapat menambah pendapatan masyarakat dan desa

Agar masyarak at tidak terkena dampak air pasang dan abrasi lahan desa Silo Baru

kawasan pantai desa Silo Baru

9

2012

6

pembuatan perdes tentang kepemilikan lahan dan tataguna tanah desa

8

2014

11 x

x

47

50,000

PDPT, APBD,P NPM,AP BN,DAK Biaya

Waktu Pelaksanaan

5

4

Desa

dibangunny a reaktor biogas di setiap dsn Target

2015

2016

Rp (x.1000) 12

Sumber

10,000


11.240. 000

PDPT

100,000


100,000


13

x

x

Ket.

14

8

Rehabilitasi vegetasi pantai (penanaman pohon cemara dan ketapang)

menahan pecahnya ombak di pantai yang menyebabkan abrasi

No

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

1

2

9

Rehabilitasi habitat kerang

10

Penanaman Mangruv

E.

BINA USAHA

1

3

Desa

Lokasi

4


terlaksanan ya penanaman vegetasi seluruh pantai

sasaran

Target

x

x

Sifat P 10

6

7 x

mengurangi hempasan ombak sehingga dapat mencegah abrasi pantai Pembibitan dan penanaman

Desa


dilakukanny a rehabilitasi terumbu karang yang telah rusak

Desa

Masyaraka t desa silo baru

Mencegah abrasi

Pembuatan usaha

Lesehan kuliner


Menumbu hkan lapangan pekerjaan

15 mx 25 m

2

Pembuatan usaha

Wisata pemancingan

Pinggir an aliran sungai /kuala

10 pondok

3

penyusunan perdes pengelolaan kegiatan usaha masyarakat

mengatur dan menata usaha masyarakat termasuk penataan usaha ternak

Desa

Peningkat an pendapata n masyarak at masyaraka t Desa Silo Baru yang memiliki usaha

Waktu Pelaksanaan

B L R 5

8

9

x

2012

x

48


Biaya

Ket.

Rp (x.1000) 12

Sumber

x

150,000


x

27.856, 000

PDPT

2013

2014

11

x

2015

2016

41.620

x

keluarnya Perdes untuk pengaturan usaha masyarakat

85,000

47.398

x

10,000

13

PDPT

PDPT


14

4

penambahan modal untuk kegiatan usaha masyarakat

meningkatkan kemampuan usaha masyarakat

Desa

masyaraka t desa yang memiliki usaha

5

pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat

membuka peluang usaha masyarakat

Desa


No

1

Program Kegiatan

2

Tujuan Kegiatan

3

Lokasi

4

sasaran

tersedianya modal usaha melalui koperasi perbankan dengan bunga ringan terlaksanan ya pelatihan keterampila n usaha bagi masyarakat

x

x

Target

Sifat P 10


x

20,000


2012

2013

5

6

7

dibentuknya lembaga usaha pemasaran untuk mempermu dah pemasaran produk masyarakat tersedianya pupuk bersubsidi yang cukup dan kontinyu masyarakat mampu membuat pupuk organik secara

x

x

x

x

x

x

6

pembentukan kelembagaan usaha masyarakat

membantu kelancaran pemasaran usaha masyarakat

Desa


7

pengadaan pupuk bersubsidi

menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani

Desa

masyaraka t petani Desa Silo Baru

8

pembuatan pupuk organik

memberikan pupuk alternatif bagi masyarakat

Desa


49

9

100,000

Waktu Pelaksanaan

B L R 8

x

2014

2015

Biaya 2016

11

x

x

x

Ket.

Rp (x.1000) 12

Sumber

15,000


200,000


15,000


13

14

mandiri

9

pemanfaatan lahan tidur dengan usaha tani terpadu

N o

Program Kegiatan

Agar desa bisa menambah pendapatan Desa Diluar APBD

Tujuan Kegiatan

Loka si

Desa

sasara n


Target

1

2

3

4

5

6

10

pengadaa n handtracto r

meningka tkan produktivi tas petani

Desa

masyar akat petani Desa Silo Baru

11

pembuata n irigasi desa

Desa


12

pengadaa n mesin sedot air

memenu hi kebutuha n pasokan air untuk pertanian memenu hi kebutuha n pasokan air untuk pertanian

tersedia nya hand traktor untuk pengola han lahan usaha tani yang cukup dibangu nannya irigasi desa sekitar 2500 m

Desa


diadaka nnya mesin sedot air pada kawasa n

dimanfaatka nnya semua lahan tidur yang ada di Desa Merpas

x

x

Sifa t

Waktu Pelaksanaan

Biay a

Ket .

B

L

R

P

7

8

9

10

x

x

x

2012

2013

2014

11

2015

2016

Rp (x.1000) 12


Sumbe r 13

x

x

50,000

PDPT, APBD, PNPM, APBN, DAK

x

x

350,000


10,000


x

50

50,000

14

pertania n 13

pengadaa n alat tangkap ikan dan perahu

meningka tkan produktifit as nelayan

Desa

masyar akat nelaya n desa Silo Baru

14

pengadaa n sarana pengangk utan hasil nelayan

desa mempero leh sumber pendapat an sendiri untuk pembang unan

Desa

masyar akat nelaya n desa Silo Baru

No

1

Program Kegiatan

2

15

pembuatan bangunan TPI

16

pembuatan pelabuhan kecil pendaratan perahu nelayan

Tujuan Kegiatan

3 menyediakan tempat pendaratan hasil tangkapan nelayan menyediakan fasilitas tambat labuh perahu nelayan

Lokasi

4

x

tersedia nya bantuan alat tangkap ikan dan perahu bagi kelomp ok nelayan tersedia nya 2 unit alat angkut hasil tangkap an nelayan

x

x

sasaran

x

x

Target

Sifat

Waktu Pelaksanaan

B L R

P 10

5

6

7

Desa

masyaraka t nelayan desa Silo Baru

dibangunny a 1 unit TPI

x

Desa

masyaraka t nelayan desa V

dibangunny a fasilitas tambat labuh perahu

x

51

8

9

2012

2013

1000,000


50,000


Biaya

Ket.

Sumber

11

Rp (x.1000) 12

x

250,000


125,000


2014

2015

x

2016

x

13

14

nelayan

17

pembangunan objek wisata dan permainan pantai

18

Pelatihan dan Pengolahan sabut kelapa

19

pembuatan briket dari tempurung kelapa

No

1 20

Program Kegiatan

2 Pelatihan dan Pengolahan rumput laut

Menjadikan areal Pantai sbg Obyek wisata yang dapat menambah pendapatan masyarakat dan desa memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir

Desa

kawasan pantai desa Silo Baru

tersedianny a lokasi wisata dengan sarana permainan dan hiburan di pantai

x

Desa


x

memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir

Desa


dilaksanaka nnya pelatihan dan pengemban gan usaha sabut kelapa berkembang nya usaha briket dari tempurung kelapa

x

Tujuan Kegiatan

3 memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir

Lokasi

4 Desa

sasaran

Target

x

Sifat P 10

6

7


dilaksanaka nnya pelatihan dan pengemban gan usaha rumput laut

x

52

8

9

x

250,000


x

175,000


x

50,000


Waktu Pelaksanaan

B L R 5

x

2012

2013

2014

11 x

2015

Biaya 2016

Ket.

Rp (x.1000) 12

Sumber

50,000


13

14

21

Pelatihan dan penjualan Keterampilan Kerang Laut

memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir

Desa


22

Pembangunan sarana dan prasarana usaha warung pesisir

menyediakan kebutuhan nelayan untuk melaut dan kebutuhan akan suku cadang alat tangkap dan mesin

Desa

kelompok usaha masyaraka t

dilaksanaka nnya pelatihan dan pengemban gan usaha souvenir dari kerang laut berdirinya 2 unit warung pesisir

x

x

53

x

50,000


200,000


TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN DESA DESA SILO BARU KECAMATAN SILAU LAUT KABUPATEN ASAHAN 1.

AHMAD SOFYAN

2.

Abdul Latif

3.

TARMIJI PANJAITAN

4.

ABDUL WAHID MANGUNSONG

5.

SAFRIN

6.

ROSMAWATI MANURUNG

7.

BUDI DARMA

Kepala Desa

Ketua tim

Seketaris

Seketaris Tim

Ketua BPD

Anggota Tim

Seketaris BPD

Anggota Tim

LPM

Anggota Tim

Kaur Pemerintah

Anggota Tim

Kaur Pembangunan

Anggota Tim Anggota Tim

8.

SITINAISAH

Kaur Umum

9.

M. ARSID

Kaur Kesra

Anggota Tim

Tokoh Pemuda

Anggota Tim

11. DEWIANA

Tokoh Perempuan

Anggota Tim

12. AMINUDDIN SITORUS

Wakil Masyarakat

Anggota Tim

13. ISKANDAR

Wakil Masyarakat

Anggota Tim

14. NAZARUDDIN

Kepala Dusun

Anggota Tim

15. JOHANI

Kepala Dusun

Anggota Tim

16. HEBAT KELANA

Kepala Dusun

Anggota Tim

17. ARIFIN MANURUNG

Kepala Dusun

Anggota Tim

18. SUPARDI

Kepala Dusun

Anggota Tim

19. SIDIK AM

Kepala Dusun

Anggota Tim

20. KUSNAN

Kepala Dusun

Anggota Tim

21. SIDIK JR

Kepala Dusun

Anggota Tim

22. MUJITO

Kepala Dusun

Anggota Tim

23. HUSIN SITUMORANG

Kepala Dusun

Anggota Tim

24. SUNARTO

Kepala Dusun

Anggota Tim

10. HERI KADRI MANURUNG

54

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI 7.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi (evaluation) adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan implementasi dari sebuah program kegiatan atau program kerja. Dengan demikian, Pemantauan dan Evaluasi (PE) adalah salah satu unit kegiatan penting dalam konteks rencana strategis karena salah satu keluaran rencana strategis adalah indikasi program yang merupakan turunan dari stratagi yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan PE adalah mengukur (measurement) dan menduga (assessment) kinerja dari sebuah program agar dapat mengelola hasil (outcomes) dan keluaran (outputs) program tersebut dengan lebih efisien (UNDP, 2002). Dengan demikian kata kunci penting dalam tujuan PE ini adalah kinerja program (perfomances) yang didefinisikan sebagai kemajuan atau hasil yang telah dicapai. Secara tradisional, tujuan dari PE menitikberatkan pada perkiraan input dan implementasi dari sebuah program, namun dalam konteks modern, PE lebih memfokuskan diri pada proses pengukuran dan pendugaan dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang sedang diteliti. Secara standar, tujuan PE terdiri dari empat unsur utama

be pe laja ng r d ala ar ma i n

seperti yang disajikan pada Gambar 7.1berikut ini.

M ke akun enin ma ta gk mp bil atk ua itas an n r da ep n os isi membangun kapasitas

Membuat keputusan yang berbasis informasi Gambar 7.1. Tujuan pemantauan dan evaluasi (diadopsi dari UNDP, 2002 dalam Adrianto, 2005)

55

Sementara itu, per definisi, pemantauan (monitoring) adalah sebuah fungsi atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menyediakan indikasi awal dari kemajuan atau kemunduran dari kinerja sebuah program kepada pihak pengelola (manajemen). Ada delapan prinsip pemantauan yang baik (good principles of monitoring) yaitu (UNDP, 2002): (1) fokus pada hasil dan follow-up-nya; (2) disain pemantauan yang baik; (3) kunjungan reguler terhadap program yang dipantau; (4) melakukan analisis reguler terhadap setiap pencapaian hasil; (5) dilakukan dengan prinsip partisipatif; (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dan pengembangan garis dasar (baselines) program; (7) menduga relevansi dan keberhasilan dari setiap titik pencapaian hasil dari program; dan (8) menjadikan setiap proses pemantauan sebagai pembelajaran (lesson learned). Sedangkan menurut definisinya, evaluasi (evaluation) adalah upaya atau proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil (UNDP, 2002). Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan (partnership strategy) yaitu apakah dalam evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya. 7.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi Dalam konteks proses, rantai pemantauan dan evaluasi (PE) secara diagram dapat digambarkan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7.2.

56

SCOPE OF INPUTS Tenaga ahli (experts) Perlengkapan (equipments) Dana (funds)

SCOPE OF OUTPUTS Studies completed People trained

SCOPE OF OUTCOMES Peningkatan pendapatan Penciptaan lapangan kerja baru

SCOPE OF IMPACTS Kondisi kesehatan meningkat Angka harapan hidup meningkat

Gambar 7.2. Rantai proses pemantauan dan evaluasi Rantai PE yaitu terdiri dari rantai ruang lingkup input (scope of inputs), ruang lingkup keluaran (scope of outputs), ruang lingkup hasil (scope of outcomes), dan ruang lingkup dampak (scope of impacts) dari sebuah program yang sedang mendapatkan perlakuan PE. Dengan demikian, rantai proses PE dimulai dari pendugaan dan estimasi input yang diperlukan dalam implementasi sebuah program yang telah direncanakan di mana prinsip dasar dari estimasi input ini adalah azas efisiensi. Proses ini kemudian dilanjutan dengan menentukan prakiraan keluaran yang diharapkan, hasil program sekaligus dampak yang dapat ditimbulkan dari implementasi sebuah program.

57

7.3. Pengukuran Kinerja Salah satu faktor penting dalam PE adalah pengukuran kinerja dari sebuah program yang telah ditetapkan. Dalam konteks rencana pengembangan desa pesisir tangguh, maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator seperti yang dapat dilihat secara diagram pada Gambar 7.3. Indikator yang digunakan harus dapat diukur, mudah pengukurannya dan jumlahnya tidak terlalu banyak proporsional terhadap tujuan pengukuran kinerja itu sendiri. PERFORMANCE MEASUREMENT Sistem Rating (Pemeringkatan) Pengukuran Efisiensi

PEMILIHAN INDIKATOR Langkah kunci dalam pemilihan indikator Perencanaan indikator

PENGGUNAAN INDIKATOR Pelibatan stakeholders Pemanfaatan indikator dalam monitoring

Gambar 7.3. Pentingnya pendekatan indikator dalam pengukuran kinerja Menurut DKP (2004), indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu indikator masukan (input), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator untuk masing-masing kelompok tersebut harus diestimasi dan ditentukan berdasarkan beberapa prinsip seperti yang ditentukan oleh UNDP (2002) yaitu : (1) estimasi indikator dilakukan dengan basis atau target tertentu; (2) menggunakan indikator proxy apabila perlu; (3) menggunakan data disagregat; (4) melibatkan stakeholder untuk menentukan indikator; (5) membedakan antara indikator kuantitatif dan kualitatif; (6) membatasi jumlah indikator; (7) menggunakan timelines yang tepat sehingga indikator yang diestimasi tepat sasaran dan waktu program. Menurut Thia-Eng (2006) dalam buku the Dynamic of Integrated Coastal Management, salah satu indikator yang disarankan dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah dengan

58

menggunakan kerangka kerja (framework) DPSIR seperti pada Gambar 7.4. Dalam model ini, indikator monitoring dan evaluasi terhadap komponen faktor pendorong (driving force), tekanan (pressure), status atau kondisi (state), dampak suatu tekanan (impact) dan upaya atau kebijakan yang telah diambil (response) dianalisis secara sistimatis dan berkesinambungan.

Gambar 7.4. Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-State-ImpactResponse (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, dari proses identifikasi issu hingga monitoring dan evaluasi dalam upaya penyempurnaan secara terusmenerus (continued improvement) (UNESCO, 2003; AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005) Indikator Driving forces didefinisikan sebagai perkembangan ekonomi, demograsi dan sosial dalam suatu masyarakat yang terkait dengan perubahan pola produksi dan konsumsi. Atau dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berpotensi mempengaruhi sistem alam dan manusia (termasuk wilayah pesisir) di suatu lokasi dan waktu

59

tertentu, seperti kegiatan industri dan pertumbuhan penduduk. Indikator Pressure adalah kondisi perubahan pola konsumsi dan produksi yang menekan sistem alam (ekosistem) dan sosial ekonomi, seperti penggunaan lahan, pertambangan miyak lepas pantai, atau kegiatan penangkapan ikan. Indikator State adalah suatu kondisi terkini suatu ekosistem atau sosekbud pada suatu lokasi tertentu sebagai akibat adanya pressure, yang dideskripsikan secara kuantitatif atau kalau tidak mungkin secara kualitatif dalam indikator-indikator yang dapat diukur. Contoh-contoh indikator state ini seperti konsentrasi bahan pencemar di perairan (mg/l merkuri), jumlah penurunan stok ikan, dan luasan lahan yang tererosi. Indikator Impact (dampak) adalah gambaran akibat akhir dari suatu perubahan lingkungan alam atau lingkungan sosekbud yang merugikan kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia secara ekonomi atau sosial. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai indikator dampak ini antara lain bajir sebagai akibat penebangan pohon, krisis air sebagai akibat peyedotan air tanah secara tidak kendali, atau pengangguran sebagai akibat penurunan investasi di wilayah pesisir. Indikator Response dapat didefinisikan sebagai berbagai upaya, tindakan yang dilakukan oleh berbagai individu atau masyarakat untuk mengatasi atau menghadapi perubahan kondisi lingkungan alam atau lingkungan sosial yang terjadi. Hal ini dapat juga berupa kebijakan yang diambil oleh pemerintah (daerah) dalam mengatasi suatu masalah pengelolaan wilayah pesisir. Contoh respon ini adalah perda-perda yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah, baku mutu kualitas lingkungan yang ditetapkan pemerintah atau berbagai kebijakan lainnya yang diambil untuk mengatasi kemiskinan. 7.4. Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa Silo Baru 2012 - 2016 Rencana Pengembangan Desa Silo Baru 2012 - 2016 perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan rencana pengembangan desa dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatan untuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat

60

diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan rencana pengembangan desa tersebut. rencana pengembangan desa dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu rencana pengembangan desa yang baru. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.

61

BAB VIII PENUTUP Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) dilaksanakan secara partisipatif di tiap-tiap desa melalui pendampingan dengan mempertimbangkan antara lain profil desa pesisir, hasil musyawarah perencanaan desa (musrembangdes), rencana pengembangan jangka menengah desa (RPJMDes), dan rencana tata ruang wilayah serta zonasi rinci kabupaten. Kegiatan pertemuan dalam penyusunan RPDP dilakukan dalam rangka persiapan, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPDP dan konsultasi kepada seluruh pemangku kepentingan di desa sebelum dilakukan pengesahan. RPDP ini merupakan gambaran kondisi Desa Silo Baru dalam rangka partisipatif terhadap program Pemerintah Pusat yang sangat baik dan perhatian terhadap gejolak kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia. Sehingga dengan program ini nantinya akan sangat membantu terhadap proses pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan juga masyarakat Desa Silo Baru khususnya. Maka dari itu, Saya selaku Kepala Desa Silo Baru sangat mendukung program ini dan berperan aktif untuk menyukseskannya. Disamping itu kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memilih desa kami menjadi bagian dari program ini. Dan terimakasih juga kepada seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh pemuda yang berperan aktif di dalam pertemuan ini. Demikianlah dari saya selaku kepala Desa Silo Baru, jika ada kekurangan di dalam penyampaian ini saya mohon maaf yang sebesarnya.

KEPALA DESA SILO BARU KABUPATEN ASAHAN

AHMAD SOFYAN

62

DAFTAR PUSTAKA UNDP, 2002 dalam Adrianto 2005, Tujuan pemantauan dan evaluasi. DKP ,2004. Pentingnya pendekatan indikator dalam pengukuran kinerja UNESCO, 2003. AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005 Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir Asahan Mati, RPJMDes, 2011. Rencana Pengembangan Desa Silo Baru. Kabupaten Asahan Sumatera Utara Menurut Thia-Eng (2006) The Dynamic of Integrated Coastal Management Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. BPS, 2010. Kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7,8 juta jiwa UU Nomor 27 Tahun 2007. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

63

DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) DESA SILO BARU TAHUN

Recommend Documents