DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) DESA PEMATANG SEI BARU TAHUN

DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) DESA PEMATANG SEI BARU TAHUN 2014 - 2016

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh(PDPT) Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan 2014-2016

NASKAH RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) TAHUN 2014 - 2016 DESA PEMATANG SEI BARU

KECAMATAN NASAL KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

RPDP Desa Pematang Sei Baru

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, penyusun yang terdiri dari sebagian anggota BPD dan Perangkat Desa Pematang Sei Baru berhasil menyusun Dokumen RPDP. RPDP adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Asahan Mati yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya. Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RPDP ini. Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi tolak ukur Pembangunan di Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dan semoga seluruh Rencana Pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Wassalamu’ alaikum Wr.Wb Pematang Sei Baru, ……………………… Tim Penyusun

Pemerintah Desa Pematang Sei Baru


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud 1.2.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Landasan Hukum 1.5 Pengertian

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 2.1. Sejarah Desa 2.2. Sejarah Pembangunan Desa 2.3. Kondisi Geografis 2.4. Dampak perubahan iklim/bencana 2.5. Perekonomian Desa 2.6. Sosial Budaya Desa 2.7. Prasarana dan Sarana Desa 2.8. Pemerintahan Umum 2.9. Kondisi Desa 2.9.1 Keadaan Ekonomi 2.9.2 Kondisi Pemerintahan Desa 2.9.2.1 Pembagian Wilayah desa 2.9.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa BAB III METODE PENYUSUNAN RPDP 3.1 Visi 3.1.1 Nilai-nilai yang Melandasi 3.1.2 Makna yang terkandung 3.2 Misi 3.3 Kerangka Perencanaan 3.4 Fokus Pengembangan Kegiatan 3.5 Pendekatan BAB IV KETERKAITAN DENGAN PERENCANAAN LAIN BAB V POTENSI DAN MASALAH 5.1 Potensi Asahan Mati 5.2 Masalah Asahan Mati 5.3 Pemecahan Masalah 5.4 Penentuan Peringkat Masalah 5.5 Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah 5.6 Penentuan Peringkat Tindakan Masalah


BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN DESA BAB VII MONITORING DAN EVALUASI 7.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi 7.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi 7.3. Pengukuran Kinerja 7.4. Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati 2012 - 2016 BAB VII PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Dalam pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir isu utamanya adalah masih sangat besarnya jumlah masyarakat yang kurang mampu (penghasilan dibawah standar rata-rata yang ditentukan) dan masih harus menghadapi masalah kesehatan, kekurangan air bersih, abrasi, dan sulitnya mengcapai tingkat pendidikan yang layak, hal ini disebabkan belum dikelola dengan baik. Menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung, sarana dan prasarana terbatas,. demikian pula tingkat aksesibilitas dan dana yang tersedia termasuk program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang merupakan hal utama dalam menentukan arah pemberdayaan. Konsep pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif efisien secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga masyarakat, negara, regional maupun Internasional, termasuk dalam bidang politik ekonomi, maupun lainnya. Atas dasar realitas di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – KKPRI – menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi penghela kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia, yakni melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (selanjutnya disingkat PDPT). Kegiatan PDPT ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. PDPT mempunyai makna strategis, yaitu: pertama, wujud implementasi konkrit dari 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011-2014. PDPT merupakan implementasi kebijakan Presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat; dan kedua, PDPT merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata desa pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. PDPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya RPDP Desa Pematang Sei Baru

pesisir. Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan desa yang antara lain disusun berdasarkan profil desa yang memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun dengan uraian waktu tiap tahunnya; Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan desa di lokasi kegiatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai potensi dampak kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem, dan pencemaran. Disisi lain, juga terjadi berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan pembangunan, kelembagaan, dan tingkatan pemerintahan. Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik, tanpa pedoman dan mitigasi lingkungan yang tepat, akan menghasilkan permasalahan dan konflik. Oleh karena itu keterpaduan perlu dilakukan untuk mengompromikan kepentingan antar sektor, tingkatan pemerintahan, ruang darat dan laut, ilmu dan pengelolaan, serta internasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dalat dilakukan mulai dengan lingkup wilayah terkecil, yaitu desa yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Desa Pesisir. Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Rencana Pengembangan Desa Pesisir Desa Pematang Sei Baru ini diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, effektif, effisiensi yang secara tidak langsung akan mewujudkan masyarakat yang makmur dan RPDP Desa Pematang Sei Baru

berkeadilan. 1.2. Tujuan Tujuan Rencana Pengembangan Desa Pesisir adalah: 1. Mewujudkan perencanaan pengembangan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 1.3. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817); 7.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

9.

Surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk teknik Perencanaan Pembangunan Desa.

10. Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. Per.04/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2012 11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 25 s/d 61 tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Dalam Kabupaten Asahan. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 06 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa 1.4. Pengertian 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 1(satu) tahunan. RPDP Desa Pematang Sei Baru

6. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks Pembangunan manusia. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya. 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 11. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes. 12. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 1.6 Ruang Lingkup RPDP Desa Pematang Sei Baru

Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pematang Sei. Baru 2012 – 2016 terdiri dari enam bab sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup perencanaan. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah, mengulas tentang deskripsi umum Desa (letak geografis dan administrasi, topografi dan penggunaan lahan, dan kondisi sosial- ekonomi), dampak perubahan iklim yang dirasakan, serta permasalahan yang ada. Bab 3 Metode Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pematang Sei. Baru 2012 – 2016, yang menjelaskan mengenai kerangka perencanaan yang disusun, pendekatan yang digunakan, unit analisis, serta alur proses penyusunannya. Bab 4 Keterkaitan dengan Rencana Lain, mengurai tentang hubungan antara Rencana Pengembangan Desa Pematang Sei. Baru 2011 – 2014 dengan RPJP Kabupaten Asahan. Bab 5 Rencana Pengembangan Desa Pematang Sei. Baru, menjelaskan Pendekatan perencanaan, spirit nilai yang dijadikan dasar dalam perencanaan, serta rencana pengembangan itu sendiri yang terdiri lima rencana program, yaitu rencana program bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim. Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi, membahas tentang konsep, definisi dan rantai proses pemantauan dan evaluasi, serta pengukuran kinerja.


BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1. Deskripsi Umum 2.1. 1. Sejarah Desa Dahulu Desa Pematang Sei Baru adalah Desa Kampung Pematang Teluk Nibung Berlokasi Dekat dengan pinggir Laut sehingga Masyarakat beraktifitas sehari – harinya sebagai Nelayan Pesisir, akibat terjadinya Abrasi maka Masyarakat Pesisir tersebu2t berangsur – angsur pindah Kedarat mengarah ke jalan Protokol Jalan satunya – satunya yang mengarah ke Sei. Baru yaitu Dusun XII

dari Bagian Desa Pematang Sei. Baru, Desa Pematang

di kenal Desa yang

mempunyai Hutan Mangrove yang luasnya + 180 Hektar mulai berbatasan dengan Desa Sei Apung sampai Desa Silo laut sementara luas Desa Pematang Sei. Baru + 16.000 hektar . Di sebabkan Desa Kampung Pematang Teluk Nibung Adalah desa yang dekat dengan Laut maka Desa ini mempunyai Anak sungai + 25 tersebar di setiapDusun terutama Dusun XII yang berhampiran langsung dengan laut sehingga Surut Pasangnya Air dapat di rasakan di Dusun ini, kemudian di jelaskan masyarakat yang berada di Dusun XII adalah hampir 100 % Pekerjaannya sebagai Nelayan Pesisir ini dapat di lihat dari Keadaan Daerah tersebut. Yang sebagian dari masyarakat Luar sering datang

kedaerah ini hanya untuk memancing ikan yang selalu

menggunakan anak sungai tersebut . Akibat dari kondisi lingkungan yang sebagian besar daerahnya banyak terdapat Air Asin maka masyarakat yang tersebar di Dusun XII sangat sulit untuk mendapat kan Air bersih sehingga di butuhkan perjalanan panjang untuk mendapat kan air bersih di daerah yang sudah mempunyai sarana penyediaan air bersih. Desa hasil pemakaran dan Desa Induk Dahulunya bernama Kampung Pematang Teluk Nibung yang wilayahnya pada saat itu sampai kekelurahan perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, dan yang menjabat sebagai Kepala Desa saat itu adalah BAHRUM AISUL AMAR menjabat Kepala Kampung sampai Tahun 1963 Pada Tahun 1966 diadakan pemekaran kampung Pematang Sei Baru Induk bergabung dengan Kota Madya Tanjung Balai, sedangkan Desa baru hasil Pemekaran berada di Kabupten Asahan, dengan nama Desa Pematang Sei Baru. Pada tahun 1967 di adakan pemilihan di Desa Pematang Sei Baru yang di ikuti oleh 5 ( lima ) calon Kepala Desa yaitu : RPDP Desa Pematang Sei Baru

1. BAHRUM SITORUS 2. MIJAN 3. SAHIBON RAWA 4. ZAKARIA MENGUNGSONG 5. ZAINUDDIN SINAGA Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak ZAKARIA MANGUNSONG Maka menyebut Kepala Desa yang pertama di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjung Balai Kabupaten Asahan adalah Bapak ZAKARIA MANGUNSONG. Selanjutnya pada tahun 1974 Pemilihan Kepala Desa yang kedua di Desa Pematang Sei. Baru dengan Calon Tetap 2 ( dua ) orang yaitu : 1.

H. ZAKARIA MANGUNSONG ( Kepala Desa yang masih Menjabat ).

2. H. SUPARLI. Dalam Pemilhan yang kedua ini juga dimenangkan oleh Bapak Kepala Desa H. ZAKARIA MANGUNSONG, seterusnya pada tahun 1983 Kembali Pemilihan Kepala Desa di Desa Pematang Sei Baru ( Pemilihan yang ke – 3 ) denga calon 2 ( dua ) orang yaitu : 1. H. ZAKARIA MANGUNSONG. 2. AHMAD HASIBUAN Hasil pemilhan kedua yang Ke – 3 kalinya, ini juga di menangkan oleh Bapak H. ZAKARIA MANGUNSONG. ( Kepala Desa yang lama ), sampai tahun 2002. Pada tahun 2002 berakhirnya kepemimpinan Bapak H. ZAKARIA MANGUNSONG, sebagai Kepala Desa di Desa Pematang Sei Baru, selama 35 ( Tiga Puluh Lima ) tahun Menjadi Kepala Desa Pematang Sei Baru ini, maka di tahun yang sama ( Tahun 2002 ) Desa Pematang Sei Baru Kembali mengadakan Pemilihan yang Ke – 4 dengan calon 2 ( dua ) orang yaitu : 1. AJMAIN. 2. AKMAL SINAGA Dalam Pemilihan ini yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Bapak Ajma’in menjabat selama 5 (lima) Tahun (satu Periode) tahun 2002 – 2007. Pada tahun yang sama 2007 pemilihan Kepala Desa yang kelima di laksanakan di Desa Pematang Sei. Baru, dengan calon 5 (lima) orang yaitu : 1. ABDUH PANJAITAN. RPDP Desa Pematang Sei Baru

2. DTM. JAMALUDDIN. 3. AKMAL SINAGA 4. SAMSUDDIN. 5. GUNAWAN MZ. Dalam Pemilihan ini saudara Akmal Sinaga yang dipercayakan oleh masyarakat menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Sei Baru sampai sekarang. 2.1.2.

Letak Geografis dan Administrasi Desa Pematang Sei. Baru merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan

Tanjung Balai, yang terdiri dari 12 (dua) Dusun, Pembagian wilayah Desa Pematang Sei Baru dibagi menjadi 12 (Dua Belas) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi setiap dusun ada yang memiliki wilayah pertanian dan Perikanan, sementara pusat desa berada di dusun IV (satu, setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Tahun 2011, tercatat jumlah penduduk Desa Pematang Sei Baru sebanyak 4.386 jiwa. Yang terdiri atas 2.215 jiwa laki-laki dan 2.171 jiwa perempuan ,di hitung berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) Desa Pematang Sei Baru dihuni oleh 1.161 kepala keluarga,berikut komposisi menurut dusun dan jenis kelamin. Secara administratif, Desa Pematang Sei. Baru adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. 2.1.3.

Topografi dan Penggunaan Lahan

Tabel. 1. Topografi dan Penggunaan lahan. No

Urairan

Keterangan

1

Luas Wilayah : 1.600. Ha.

ADA

2

Jumlah Dusun : 12 ( Dua Belas )

ADA

3

Batas Wilayah

BENAR

a. Utara Berbatas dengan Selat Malaka. b. Selatan Berbatas dengan Kodya Tanjung Balai. c. Barat Berbatas dengan Kapias Batu VIII d. Timur Berbatas dengan Desa Sei. Apung RPDP Desa Pematang Sei Baru

4

Topografi a. Luas Kemiringan lahan ( Rata – Rata ) 1. Datar 1600 Ha. b. Ketinggian di atas Permukaan laut ( Rata – Rata ) .........m

5

Hidrologi :

TIDAK ADA

Irigasi berpergian tehnis 6

7

Klimatologi a. Suhu

: 38 0C

b. Curah Hujan

: ………………

c. Kelembaban udara

: ………………

Luas Lahan Pertanian

TIDAK ADA

a. Sawah teririgasi. : b. Sawah tadah hujan : 8

Luas Lahan Pemukiman

: 300 Ha.

300 Ha.

9

Kawasan rawan bencana

: Dusun XII Pematang

Pasang Surut Air Asin

a. Banjir

: Sei. Baru

2.1.4. Sosial Ekonomi Desa Pematang Sei Baru Penduduknya mayoritas muslim sebagian besar adalah buruh tani (Petani Kelapa) dan lain sebagainya 30% Nelayan Tradisional (Nelayan Kecil) luas wilayah 1600 Ha, dengan jumlah penduduk 4.386 Jiwa, yang terdiri dari Laki – laki : 2.237 orang, Perempuan : 2.149. Orang dengan jumlah Kepala Keluarga 1.161. KK, Jumlah rumah sekolah (Pendidikan) sebanyak : 12, terdiri tingkat SD: 3, MDA : 4, MIN : 1. MIS : 1, TSANAWIYAH : 1, Pendidikan PAUD :2, Jumlah Rumah Ibadah 16 buah, terdiri dari 10 Musholla dan 6 Masjid, jumlah Gedung Kesehatan, 3 Yaitu : Puskesmas (didusun I ) Poskesdes (didusun XII), Pustu (di Dusun VIII), Jumlah Perkantoran 2 Yaitu : Kantor Kepala Desa (Didusun VI) dan kantor urusan Agama (KUA) (Didusun I ).


Tabel. 2. Jumlah Rumah Sekolah ( PENDIDIKAN ) NO

SARANA / PRASARANA

JUMLAH

KETERANGAN

1.

SD

3 unit

Desa Pematang Sei Baru

2.

MDA

4 unit


3.

MIS

1 unit


4.

MIN

1 unit


5.

TSANAWIYAH

1 unit


6.

PENDIDIKAN PAUD

2 unit


Tabel. 3. Jumlah Rumah Ibadah NO

SARANA / PRASARANA

JUMLAH

KETERANGAN

1.

MUSHOLLA

10 unit


2.

MESJID

6 unit


. Tabel. 4. Jumlah Gedung Kesehatan NO

SARANA / PRASARANA

JUMLAH

KETERANGAN

1.

PUSKESMAS

1 unit

Ds I

2.

POSKESDES

1 unit

Ds XII

3.

PUSTU

1 unit

Ds VIII

Tabel. 5. Jumlah Perkantoran NO

SARANA / PRASARANA

JUMLAH

KETERANGAN

1.

KANTOR KEPALA DESA

1 unit

Ds VI

2.

KANTOR URUSAN AGAMA

1 unit

Ds I


Tabel 6 Data Penduduk Desa Pematang Sei Baru Jumlah Jiwa No

Dusun Laki – Laki

Perempuan

Jumlah

1.

I

214

186

403

2.

II

366

347

713

3.

III

98

97

195

4.

IV

100

98

198

5.

V

125

123

248

6.

VI

352

364

716

7.

VII

118

98

216

8.

VIII

93

98

191

9.

IX

34

35

69

10.

X

133

106

239

11.

XI

11

12

23

12.

XII

571

604

1.175

2.215

2.171

4.386

Jumlah

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa (Sopd) Struktur Organisasi Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Nasal Menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa Dengan Pola Minimal, Selengkapnya Disajikan Dalam Gambar Sebagai Berikut: Kades Plt

: Sahrul

Sekdes Plt

: Imansyah

Kaur Pemerintahan

: E r n i.

Kaur Umum

: Imansyah.

Kaur Kesra

: E t t i.


2.2.

Kadus 1

: Iwan Abdullah Hamid.

Kadus 2

: Ruslan.

Kadus 3

: Khairul Bahri Rawa.

Kadus 4

: Yahya Batubara.

Kadus 5

: Abd.Muis.

Kadus 6

: Azzuhri Situmorang.

Kadus 7

: Legimin.

Kadus 8

: Abd.Hakim.

Kadus 9

: Abdullah

Kadus 10

: Ruslan Marpaung.

Kadus 11

: Naem Panjaitan.

Kadus 12

: A.Khazali.

Dampak Perubahan Iklim.

2.2.1. Sejarah Kondisi iklim dan dampak perubahan iklim selama lima tahun terahir TAHUN/BULAN Year/Month


(1)

Jumlah Hujan Number of Rain (hari) (2)

Curah Hujan Rainfall (mm) (3)

2007

132

2 150

2008

125

1 926

2009

120

1 774

2010

142

2 127

2011

111

2 330

BAB III METODE PENYUSUNAN RPDP KERANGKA PERENCANAAN 3.1. Kerangka Perencanaan Penyusunan rencana pengembangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dengan 4 (empat) kali pertemuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahap pertama dilakukan pemetaan awal dengan melakukan proses pengamatan dan diskusi dengan masyarakat terhadap Desa Pematang Sei. Baru sebagai lokasi program serta profil Desa. Pemetaan yang dilakukan berkaitan dengan pemetaan sosial, infrastruktur dan aksi di tingkat Desa meliputi: analisis kebutuhan yang didasarkan potensi dan masalah, analisis institusi, identifikasi modal sosial, identifikasi peran aktor, dan penilaian peran gender. Selanjutnya aksi di tingkat Desa yang merujuk lima bina, yakni bina manusia, bina sumberdaya, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga bencana. Pada pertemuan tingkat

pertama, dilakukan pengkajian terhadap potensi masalah,

penyebab masalah, alternative penyelesaian masalah dan tindakan yang layak yang terdapat pada masing-masing Desa bersama pemerintahan Desa dan kelompok - kelompok masyarakat. Kajian dilakukan dengan menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan diagram Venn

Desa Pemata ng Sei. Baru

Gambar 3.1. Kerangka Rencana Pengembangan Desa Pematang Sei. Baru kec. Tanjung Balai kabupaten Asahan kemudian pada tahun ketiga, diharapkan terwujudnya rehabilitasi sumberdaya dan penguatan RPDP Desa Pematang Sei Baru

ekonomi masyarakat di Desa Pematang Sei. Baru

Tentunya semua ini bertujuan untuk

mewujudkan Desa Pematang Sei. Baru yang Tangguh terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta ketangguhan dalam hal ekonomi. Untuk menjalankan roda aktivitas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dibutuhkan spirit dan institusi penggerak dalam bentuk group kerjasama (working group) yang memiliki komitmen kuat untuk membangun Desa peisisir yang tangguh. 3.2. Fokus Pengembangan Kegiatan POPT merupakan aksi yang menitikberatkan pada coastal viI/age community dimana partisipasi komunitas desa pesisir sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Namun demikian, peran pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai fasilitator tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan desa pesisir yang tangguh. Oesa pesisir memiliki kerentanan ekonomi, sosial, lingkungan dan fisiko Masyarakat pesistr rentan secara ekonomi, ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 jumlah masyarakat miskin di desa-desa pesisir sebesar 7,8 juta jiwa. Pengetahuan masyarakat desa pesisir tentang bencana dan ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir masih rendah, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, serta rendahnya tingkat kemandirian organisasi sosial desa yang semuanya itu mempertinggi tingkat kerentanan desa pesisir secara sosial. Oesa pesisir juga rentan secara lingkungan dan fisiko Secara umum kualitas infrastruktur desa tergolong rendah, seperti kondisi jalan yang rusak, kekurangan energi Iistrik, kesulitan air bersih, sanitasi yang buruk, serta kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan, baik akibat bencana maupun aktivitas manusia. Kondisi vegetasi dan ekosistem di pesisir secara umum telah mengalami kerusakan. Luas existing mangrove Indonesia telah mengalami penurunan, yaitu dari luas 3,9 juta hektar pada tahun 2003 (data Departemen Kehutanan) menjadi 3,24 juta hektar pada tahun 2009 (data Bakosurtanal). Oleh karenanya, untuk mewujudkan ketangguhan desa diperlukan kebijakan berupa fokus pengembangan kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan-persoalan pokok yang dihadapi masyarakat desa pesisir. Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut: Gambar 3. Fokus Pengembangan Kegiatan PDPT Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bina Manusia, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan RPDP Desa Pematang Sei Baru

peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif; 2. Bina Usaha, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal; 3. Bina Sumber Daya, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling and surveillance dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapanteknologi ramah Iingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya; 4. Bina Lingkungan atau Infrastruktur, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya; 5. Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usaha-usaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Cantara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelornpokkelompok sosial yang terdapat pada masyarakatjkomunitas pesisir. Keberhasilan program kelima fokus pengembangan kegiatan sebagaimana tersebut di atas sangat tergantung peran aktif kelembagaan desa sehingga penguatan kelembagaan sangat perlu ditingkatkan ( Bina Kelembagaan ).


3.3. Pendekatan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pematang Sei. Baru ini menggunakan pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang memaksimalkan partisipasi masyarakat dan bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki masyarakat Desa Pematang Sei. Baru dengan metode P3MD.

Beberapa hal yang dilakukan dalam pendekatan penyusunan rencana

pengembangan ini, sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi sistem nilai sebagai spirit penggerak pembangunan di Desa Pematang Sei. Baru; b. Melakukan need assessment warga di Desa Pematang Sei. Baru, meliputi: kebutuhan dan harapan, kelembagaan/institusi, dan modal sosial; c. Merumuskan bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan warga di Desa Pematang Sei. Baru terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, dan aktor yang akan melaksanakan program yang dimaksud; dan d. Menyusun roadmap pengembangan Desa pesisir di Desa Pematang Sei. Baru. Kemudian, untuk melakukan rumusan poin-poin di atas, maka didampingi oleh 2 (dua) orang fasilitator yang memliki pemahaman sebagai berikut: a. Memahami target pencapaian yang diharapkan; b. Memahami tahapan kerja perencanaan partisipatif pengembangan Desa pesisir, dalam hal ini Desa Pematang Sei. Baru c. Memahami lima bina yang merupakan fokus pengembangan program, seperti: bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga dan perubahan iklim; serta d. Memahami dan menguasai prinsip-prinsip partisipatif dalam mendampingi proses assessment yang dilakukan kepada warga.


BAB IV. KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN Tingkatan (hierarki) pemerintahan merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJP Daerah. Sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, diatur ketentuan mengenai RPJP Daerah Provinsi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi. Seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang No

27 Tahun 2007, Rencana

Pengembangan Desa Pematang Sei. Baru 2012 – 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJP Daerah Kabupaten Asahan. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud keselarasan dan konsistensi gerak langkah dan pencapaian pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.


BAB V POTENSI DAN MASALAH 3.1. Potensi Desa Pematang Sei Baru Berdasarkan Musyawarah dan Penjaringan Potensi yang dilakukan dalam musyawarah rencana pengembangan desa (musrenbangdes) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Desa Pesisir (RPDP) dalam kegiatan Pengembangan Desa Persisir Tangguh (PDPT) tahun 2012 di Desa Pematang Sei Baru ini serta berdasarkan dokumen RPJMDes Desa Pematang Sei Baru tahun 2010-2015, didapati Potensi Desa sebagai berikut : 3.1.1. Potensi Urusan Wajib Tabel 7. Potensi urusan wajib Desa Pematang Sei Baru NO 1

BIDANG Pendidikan

2

Kesehatan

3

Sarana dan Prasana

4

Lingkungan Hidup

5

Sosial Budaya

POTENSI Ada Gedung Sekolah dasar (SD) Ada Guru TK, SD, SMP Adanya Siswa dan Calon Siswa Untuk TK, SD, SMP, SMA. Adanya puskesmas Pembantu (Pustu) Adanya Bidan Desa, Mantri, dan Dukun Beranak Adanya Sumber air Bersih dari sumur gali Adanya Jalan umum skala negara Adanya jembatan adanya jalan penghubung antar dusun Adanya jalan usaha tani adanya sungai adanya sumberdaya alam memiliki konservasi alam Adanya Tambak yang tidak di manfaatkan adanya hewan ternak adanya kegiatan karang taruna adanya masjid dan musholla adanya tempat pemakaman umum adanya kegiatan ibu-ibu PKK


LOKASI Dsn I,III,VI dan Dsn XII Dusun I dan II Desa Desa Desa Desa Dusun I dan II Dusun I s/d XII Desa Dusun I Desa Desa Desa Dusun XII Desa Desa Dsn I s/d XII Dusun I Desa

3.1.2. Potensi Urusan Pilihan Tabel 8. Potensi urusan pilihan Desa Pematang Sei Baru NO BIDANG POTENSI adanya masyarakat bertani. 1 Pertanian 2

Perikanan

3

Pariwisata

adanya kebun sawit adanya masyarakat nelayan adanya Tambak ikan sungai laut Banyak terdapat Mangrove Seringnya masyarakat memancing

Luar

ating

LOKASI Desa Desa Dusun XII Dusun XII Desa Desa Dusun XI Dan XII untuk Dusun XII

3.2. Masalah Desa Pematang Sei Baru Berdasarkan Musyawarah dan Penjaringan Potensi yang dilakukan dalam musyawarah rencana pengembangan desa (musrenbangdes) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Desa Pesisir (RPDP) dalam kegiatan Pengembangan Desa Persisir Tangguh (PDPT) tahun 2012 di Desa Pematang Sei Baru ini serta berdasarkan dokumen RPJMDes Desa Pematang Sei Baru tahun 2010-2015, didapati Permasalahan Desa sebagai berikut : 3.2.1. Masalah Urusan Wajib Tabel 9. Masalah urusan wajib Desa Pematang Sei Baru NO 1

2

BIDANG Pendidikan

Kesehatan

MASALAH Anak putus sekolah pendidikan 9 tahun tinggi minat baca tetapi tidak adanya sarana perpustakaan desa tidak adanya honor guru TPQ

Desa

Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap komputer Adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK

Desa

masyarakat tidak memiliki JAMKESMAS Kurangnya tenaga medis

3

Sarana dan Prasarana


LOKASI Desa Desa

rumah masyarakat yang tidak layak huni jalan gang rusak tidak bisa dilewati saat hujan Jalan rebat beton rusak

Desa Desa Desa Desa Desa Desa

4

5

6

7

kondisi jalan yang gelap masih adanya masyarakat yang belum menerima aliran listrik Jalan Protokol sebagian besar masih Tanah Tidaknya Penahan Abrasi Tidak ada Jembatan Gantung Penghubung Dusun sumber air besih kurang banyaknya hewan ternak berkeliaran dan kotoran ternak yang berserakan Belumnya adanya tempat Pembuangan sampah tidak adanya sarana olahraga permanen (volly, bulutangkis, sepak bola) mesjid belum memadai masih banyak lahan yang kepemilikannya dari luar desa masih lemahnya prilaku generasi muda terhadap sosial dan budaya masih adanya tanah masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah/sertifikat

Lingkungan Hidup

Sosial budaya

Mata pencaharian alternative

Potensi kelapa yang belum dimanfaatkan

Desa Dusun III dan IV Desa Dusun XII Dusun XII Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

Belum adanya keterampilan sebagai cindra mata Desa desa pesisir rendahnya kinerja aparatur desa dan BPD Desa

Pemerintahan

belum memiliki sumber pendapatan desa Desa pemahaman terhadap peraturan dan perundang- Desa undangan masih lemah

8

Koperasi dan Usaha masyarakat

kurangnya modal bagi masyarakat miskin kurang berkembangnya usaha masyarakat sulitnya pemasaran hasil usaha oleh masyarakat

Desa Desa Desa

3.2.2. Masalah Urusan Pilihan Tabel 10. Masalah urusan pilihan Desa Pematang Sei Baru NO 1

BIDANG Pertanian

2

Pariwisata

3

Perikanan


MASALAH masih adanya lahan tidur Adanya bibit perkebunan yang tidak terjamin mutunya (tidak bersertifikasi) Adanya tempat Pemancingan Pengelolaan mangrove yang kurang. Belum adanya perahu wisata Mangrove alat tangkap dan perahu belum memadai sulitnya memasarkan hasil laut

LOKASI

Desa Desa Dusun XII Desa Dusun XII Dusun XII Desa

4

Siaga Bencana

5

Infra Struktur

nelayan sulit mendapatkan kebutuhan melaut dan saprodi minimnya keterampilan masyarakat belum adanya TPI sulitnya mendapatkan bibit dan pakan ikan air tawar belum adanya pelabuhan nelayan Pantai mengalami abrasi Habitat mangrove yang sudah mulai habis Masih banyak terdapat Jembatan yang Rusak Masih terdapatnya Jalan Setapak yang belum di perbaiki

Dusun XII Desa Dusun XII Desa Dusun XII Desa Dusun XII Dusun XII Desa

3.3. Pemecahan Masalah Berdasarkan Musyawarah dan Penjaringan Potensi yang dilakukan disetiap dusun dalam musyawarah rencana pengembangan desa (musrenbangdes) dalam kegiatan Pengembangan Desa Persisir Tangguh (PDPT) tahun 2012 di Desa Pematang Sei Baru ini serta berdasarkan dokumen RPJMDes Desa Pematang Sei Baru tahun 2010-2015, maka diketahui penyebab permasalahan Desa dan telah disepakati pula beberapa alternative pemecahan masalah sebagai berikut : Tabel 11. Alternatif pemecahan masalah Desa Pematang Sei Baru No

Masalah

Penyebab

Potensi

Alternatif Tindakan Pemecahan masalah

I

Pendidikan

1

Anak putus sekolah pendidikan 9 tahun

kurangnya pembiayaan untuk sekolah

Ada Gedung Sekolah dasar (SD)

Pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu

2

tinggi minat baca tetapi tidak adanya sarana perpustakaan desa

tidak adanya sarana baca

Adanya Siswa dan Calon Siswa Untuk TK, SD, SMP, SMA

Pengadaan bangunan gedung perpustakaan

3

tidak adanya honor guru TPQ

kurangnya pembiayaan

4 II 1

Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap komputer Kesehatan Adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK


honor tetap guru TPQ

tidak tersedianya sarana komputer

Ada Guru TK, SD, SMP

pelatihan dan pengadaan computer

kurangnya kemampuan untuk membuat MCK sendiri

Adanya Sumber air Bersih dari sumur gali

Pembangunan WC Umum

2

masyarakat tidak memiliki JAMKESMAS

3

Kurangnya tenaga medis

4

rumah masyarakat yang tidak layak huni

No

Masalah

terbatasnya fasilitas Jamkesmas yang diberikan pemerintah kurangnya distribusi tenaga medis dari pemerintah kurangnya kemampuan membangun rumah

Penyebab

Pengadaan tambahan fasilitas JAMKESMAS Adanya puskesmas Pembantu (Pustu)

Pengadaan Tenaga medis (dokter, perawat dan mantri) Bedah rumah untuk masyarakat miskin

Potensi


III Sarana dan Prasarana 1

jalan gang rusak tidak bisa dilewati saat hujan

2

kondisi jalan yang gelap

3

masih adanya masyarakat yang belum menerima aliran listrik

kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah penerangan lampu jalan tidak ada terbatasnya pasokan listrik dan jangkauan PLN

Pembangunan jalan lingkungan rabat beton pengadaan lampu jalan pengadaan listrilk/PLTMH pengadaan dan pemasangan tiang listrik dan kabel

4

5

Jalan Protokol sebagian Bersar masih berupa tanah

Belum adanya pembangunan jalan protocol

Satunya jalan yang digunakan untuk Melangsir bahan Perikanan dan Perkebunan

Pembangunan Jalan protocol.

kurangnya daerah resapan air

memiliki konservasi alam

Pengadaan sumur bor

belum ada aturan desa

adanya hewan ternak

penyusunan perdes pengelolaan kegiatan usaha masyarakat

kurangnya pembiayaan pembuatan lapangan

adanya lapangan volly dan klub sepakbola

pembuatan lapangan olahraga (volly, bulutangkis, bola kaki)

6 IV Lingkungan Hidup sumber air besih berkurang banyaknya hewan ternak 2 berkeliaran dan kotoran ternak yang berserakan V Sosial Budaya 1

1

tidak adanya sarana olahraga permanen (volly, bulutangkis, sepak bola)


2

mesjid belum memadai

kurangnya pembiayaan masjid

3

masih banyak lahan yang kepemilikannya dari luar desa

belum adanya peraturan desa

4

masih lemahnya prilaku generasi muda terhadap sosial dan budaya

kurangnya aktifitas dan keterampilan generasi muda

5

masih adanya tanah masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah/sertifikat

kurangnya pembiayaan pembuatan sertifikat

No

Masalah

Penyebab

VI

Koperasi dan Usaha Masyarakat

1

kurangnya modal bagi masyarakat miskin

kurangnya sumber permodalan

2

kurang berkembangnya usaha masyarakat

kurangnya pembinaan bagi usaha kecil masyarakat

3

sulitnya pemasaran hasil usaha oleh masyarakat

belum berkembangnya lembaga pemasaran

adanya masjid dan musholla

adanya kegiatan ibu-ibu PKK

rehab dan peningkatan sarana dan prasarana masjid pembuatan perdes tentang kepemilikan lahan dan tataguna tanah desa peningkatan kapasitas keterampilan generasi muda di bidang sosial dan seni budaya pembuatan sertifikat bersubsidi (prona)

Potensi


adanya kelompok SPP Ibu Mandiri

penambahan modal untuk kegiatan usaha masyarakat pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat

adanya usaha bengkel motor dan las, mebel, warung manisan, air isi ulang, menjahit, galian C, ternak, kolam ikan

pembentukan kelembagaan usaha masyarakat

Sruktur aparatur desa dan BPD lengkap

pelatihan bagi aparatur desa dan BPD


Penambahan honor kades dan BPD


penambahan sarana kerja bagi aparatur desa dan BPD


pengadaan balai desa dan kantor desa

VII Pemerintahan 1

rendahnya kinerja aparatur desa dan BPD

2

3

4


belum adanya pelatihan aparatur desa dan BPD yang memadai minimnya honor aparatur desa dan BPD sarana kerja aparatur desa dan BPD belum memadai Belum memiliki Balai Desa dan Kantor Desa

5

belum adanya sarana transportasi dinas


pengadaan kendaraan dinas

6

tidak adanya pakaian seragam aparatur desa dan BPD


pengadaan pakaian seragam aparatur desa dan BPD

7

biaya operasional kantor yang rendah dan tidak mencukupi


penambahan biaya operasional kantor

No 8

Masalah belum memiliki sumber pendapatan desa

Penyebab

Potensi

belum adanya aturan desa dan tanah kas desa

penyusuan APBDes

9

10

pengadaan tanah kas desa pemahaman terhadap peraturan dan perundangundangan masih lemah

VII Pertanian I Adanya bibit perkebunan yang tidak terjamin 1 mutunya (tidak bersertifikasi) IX Perikanan 1

2 3

4

5 6


kurangnya sosialisasi yang diberikan


Pelatihan dan sosialisasi pemahaman UU dan perda tentang desa

kurangnya pasokan bibit bersertifikasi

adanya kebun sawit

pengadaan bibit perkebunan yang bersertifikat

adanya masyarakat nelayan

pengadaan alat tangkap ikan dan perahu

kurangnya alat tangkap dan perahu pembiayaan belum memadai pengadaan alat tangkap dan perahu kurangnya fasilitas sulitnya memasarkan hasil angkut hasil laut perikanan nelayan sulit kurangnya mendapatkan kebutuhan pembiayaan untuk melaut dan saprodi mendirikan warung kurangnya minimnya keterampilan pembinaan masyarakat pengolahan hasil perikanan kurangnya belum adanya TPI pembiayaan pembangunan TPI sulitnya mendapatkan kurangnya pasokan



pengadaan sarana pengangkutan hasil nelayan Pembangunan sarana dan prasarana usaha warung pesisir


pelatihan keterampilan pengelolaan hasil perikanan

adanya kolam ikan

adanya masyarakat nelayan adanya kolam

pembuatan bangunan TPI pengadaan bibit dan

bibit dan pakan ikan air tawar 7

No

belum adanya pelabuhan nelayan

Masalah

bibit dan pakan

ikan

pakan ikan tawar

kurangnya pembiayaan pembangunan pelabuhan


pembuatan pelabuhan kecil pendaratan perahu nelayan

Penyebab

Potensi


X Pariwisata 1

belum adanya tempat wisata

Pengelolaan mangrove yang masih kurang XI Siaga bencana 2

1 XII 1 2 3

Pantai mengalami abrasi Mata pencaharian alternative Potensi kelapa yang belum dimanfaatkan

kurangnya sumber pembiayaan kurangnya sumber pembiayaan

kurangnya sumber pembiayaan

pembangunan objek wisata dan permainan pantai

Adanya Hutan mangrove

Pengelolaan Mangrove

Adanya terumbu karang

Rehabilitasi vegetasi pantai (penanaman pohon cemara dan ketapang)

Adanya kebun kelapa

Pelatihan dan Pengolahan sabut kelapa pembuatan briket dari tempurung kelapa Belum adanya kurangnya · Banyak kerang Pelatihan dan penjualan keterampilan sebagai pengetahuan dan laut yang Keterampilan Kerang cindra mata desa pesisir sumber pembiayaan terbuang saja Laut


kurangnya sumber pembiayaan

adanya pantai yang indah

4.4 Penentuan peringkat masalah Tabel 11. Penentuan peringkat masalah No

1 2 3

Masalah Habitat mangrove yang sudah mulai habis Masih banyak terdapat Jembatan yang Rusak Adanya tempat Pemancingan

Dirasakan oleh orng banyak

Sanga t

Menghambat peningkatan pendapatan

Sering terjad i

Tersedi a

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

4

sumber air besih kurang

ya

ya

ya

ya

Ya

5

Tidaknya Penahan Abrasi

ya

ya

ya

ya

Ya

6

Jalan rebat beton rusak

ya

ya

ya

ya

Ya

7

Jalan Protokol sebagian besar masih Tanah

ya

ya

ya

ya

Ya

8

Anak putus sekolah pendidikan 9 tahun

ya

ya

ya

ya

Ya

9

Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap komputer

ya

ya

ya

ya

Ya

10

kurang berkembangnya usaha masyarakat

ya

ya

ya

ya

Ya

11

rumah masyarakat yang tidak layak huni

ya

ya

ya

ya

Ya

12

kondisi jalan yang gelap

ya

ya

ya

ya

Ya

Potensi memecahkan masalah Penanaman Mangrove Membangun Jembatan Membangun Tempat Pemancingan Membangun sumur bor Di bangun bronjong Perehabatan Jalan rebat beton Pembangunan jalan protokol Pemberian Biasiswa siswa yang kurang mampu Adanya Pelatihan Komputer Pengadaan Pelatihan Kewirausahaan bagi masyarakat Bantuan untuk rumah masyarakat yang kurang mampu Pengadaan Lampu jalan di Desa P. Sei. Baru Mengadakan Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat

Jumlah nilai

Urutan peingkat

96

1

85 84 84 83 83 83

2 3 4 5 6 9

80

18

81

10

78

13

79

11

78

12

75

19

82

7

74

20

13

minimnya keterampilan masyarakat

ya

ya

ya

ya

Ya

14

Belumnya adanya tempat Pembuangan sampah

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

Bantuan untuk masyarakt yang belum mempunyai Meteran listrik

76

16

ya

ya

ya

ya

Ya

Pembangunan Jembatan Gantung

73

21

Pengadaan Tenaga medis (dokter, perawat dan mantri)

78

15

78

14

81

8

76

17

15 16 17

masyarakat tidak memiliki JAMKESMAS masih adanya masyarakat yang belum menerima aliran listrik Tidak ada Jembatan Gantung Penghubung Dusun

18

Kurangnya tenaga medis

ya

ya

ya

ya

Ya

19

alat tangkap dan perahu belum memadai

ya

ya

ya

ya

Ya

20

Adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK

ya

ya

ya

ya

Ya

21

sulitnya pemasaran hasil usaha oleh masyarakat

ya

ya

ya

ya

Ya


Pembuatan Tempat Pembuangan sampah Pengadaan tambahan fasilitas JAMKESMAS

pengadaan alat tangkap ikan dan perahu Pembangunanan MCK umum sulitnya pemasaran hasil usaha oleh masyarakat

4.5 Pengkajian tindakan pemecahan masalah Tabel 12. Penentuan peringkat masalah No

Masalah

Penyebab

Potensi

Alternatif tindakan pemecahan

Tindakan yang layak

1

Mangrove

Terjadinya abrasi

Ada

Penanaman mangrove

Penanaman Mangrove

2

Jembatan

Rusak

Ada

Jembatan Kayu

Membangun Jembatan

3

Sumur bor

Tidak

Ada

4

Tempat Pemancingan

Belum ada

Ada

Memancing di sembarang tempat

Membangun sumur bor

5

Beronjong

Belum ada

Ada

Pembangunan bronjong

Rusak

Ada

Penanaman mangrove

Di bangun bronjong Perehabatan Jalan rebat beton

Tempat sampah tidak ada

Ada

Menimbun sampah

Pembangunan MCK umum Pembangunan Jalan Protokol Kursus Komputer Bantuan untuk Perumahan yang layak Bantuan Pengadaan Lampu jalan dari PLN Pelatihan Pengambangan Bina Usaha

Air sungai

Jalan rusak

6 Adanya sampah

7 8

Belum adanya MCK umum

Belum ada

Ada

9

Rusak

Ada

10

Jalan Protokol rusak Pembelajaran Komputer

MCK di pribadi Swadaya dari masyrakat penimbunan jalan yang rusak

Belum ada

Ada

Belajar secara otodidak

11

Rumah kumuh

Rusak

Ada

Bantuan dari masyarakat sekitar

12

Lampu jalan tdk ada

Ada

Lampu rumah warga

13

Jalan Gelap Usaha kurang berkembang

SDM Kurang

Ada

Belajar manual

14

Alat Penangkapan

Belum ada

Ada

Penangkapan secara tradisional

15

Belum ada

Ada

Dukun Kampung

16

Tenaga medis kurang Tidak ada jariangan aliran listrik

Belum ada

Ada

Pembangunan sarana listrik

17

Bina usaha

Belum ada

Ada

Pemasaran yang terjangkau

18

Pendidikan

Belum ada

Ada

Pendidikan di sekolah biasa

19

Minimnya keterampilan

SDM kurang

Ada

Pengetahuan secara otodidak

20

Belum ada JAMKESMAS Belum ada Jembatan Gantung

Belum ada

Ada

Pengobatan tradisional

Belum ada

Ada

Jembatan seadanya

21


Membangun Tempat Pemancingan

Pembuatan Tempat Sampah

Bantuan dari Diskanla Bantuan dari Dinas Kesehatan Pengadaan PLTH Bantuan dari Dinas Koperasi Pemberian Beasiswa Pelatihan dari Dinas terkait Pemberian JAMKESMAS Pengadaan jembatan gantung

4.6 Penentuan peringkat tindakan Tabel 13. Penentuan Peringkat Tindakan

Peringkat

Masalah

1

Mangrove

2

Jembatan

3

Sumur bor

4

Tempat Pemancingan

5

Beronjong Jalan rusak

6 Adanya sampah

7 8 9

Belum adanya MCK umum

Tindakan yg layak

Kebutuhan orang banyak

Dukungan peningkatan pendapatan warga

Penanaman Mangrove

Ya

Ada

Ya

Ada

Ya

Ada

Ya

Ada

Ya

Ada

Ya

Ada

Ya

Ada

82

Ya

Ada

81

Ya

Ada

81

Kursus Komputer Bantuan untuk Perumahan yang layak Bantuan Pengadaan Lampu jalan dari PLN Pelatihan Pengambangan Bina Usaha

Ya

Ada

79

Ya

Ada

79

Ya

Ada

78

Ya

Ada

78

Bantuan dari Diskanla Bantuan dari Dinas Kesehatan

Ya

Ada

78

Ya

Ada

78

Pengadaan PLTH Bantuan dari Dinas Koperasi

Ya

Ada

76

Ya

Ada

76

Ya

Ada

75

Ya

Ada

75

Ya

Ada

74

Ya

Ada

73

Membangun Jembatan Membangun Tempat Pemancingan Membangun sumur bor Di bangun bronjong Perehabatan Jalan rebat beton

Pembuatan Tempat Sampah Pembangunan MCK umum Pembangunan Jalan Protokol

10

Jalan Protokol rusak Pembelajaran Komputer

11

Rumah kumuh

12

Jalan Gelap

13

Usaha kurang berkembang

14

Alat Penangkapan

15 16

Tenaga medis kurang Tidak ada jariangan aliran listrik

17

Bina usaha

18

Pendidikan

19

Minimnya keterampilan

Pemberian Beasiswa Pelatihan dari Dinas terkait

20

Belum ada JAMKESMAS Belum ada Jembatan Gantung

Pemberian JAMKESMAS Pengadaan jembatan gantung

21


Jumlah nilai 96 85 84 84 83 83

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR

4.1. Visi dan Misi 4.1.1.Visi Desa Pematang Sei Baru memiliki Visi dan Misi. Visi Desa Pematang Sei Baru berdasarkan Visi dan Misi Kepala Desa terpilih. Visi Desa Pematang Sei Baru merupakan suatu gambaran yang menunjukkan tentang keadaan pembangunan Desa, yang diinginkan dengan melihat seluruh potensi dan kebutuhan Desa Pematang Sei Baru. Penyusunan Visi Desa Pematang Sei Baru ini dilakukan dengan penjajagan dan pendekatan dengan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pematang Sei Baru di antaranya Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa sendiri pada umumnya. Visi Desa Pematang Sei Baru : ‘Membangun sumberdaya manusia yang berkesinambungan, membangun perekonomian yang mapan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat” 4.1.2. Misi Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi Desa Pematang Sei Baru adalah : 1. Mengembangkan dan meningkatkan usaha masyarakat 2. Peningkatan jalan lingkungan 3. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat 4. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat 6. Meningkatkan keterampilan/keahlian masyarakat 7. Peningkatan kualitas, kinerja, dan sarana prasarana Aparatur desa dan BPD 8. Meningkatkan kesiagaan terhadap bencana RPDP Desa Pematang Sei Baru

4.2. Program Kegiatan Rencana Pengembangan Desa Pesisir tangguh ini, kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan reneana detail kegiatan pengembangan desa pesisir, yang dapat meliputi: aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang dijabarkan dalam lima focus pengembangan kegiatan yaitu Bina Kesiapsiagaan terhadap Beneana dan Perubahan Iklim, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, Bina Sumberdaya, Bina Manusia, dan Bina Usaha. Dari ketiga aspek yang telah disebutkan di atas, pada prinsipnya muatan PDPT lebih menekankan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, pembangunan lingkungan dan infrastruktur, sumberdaya serta kemandirian ekonomi, yang diharapkan dapat mampu meningkatkan ketangguhan dengan meminimalkan dampak kerugian akibat bencana dan perubahan iklim di desa-desa pesisir. Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Bina Manusia, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif; 2. Bina Usaha, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya system insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal; 3. Bina Sumber Daya, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling and surveillance dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya;


4. Bina Lingkungan atau Infrastruktur, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya; 5. Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usahausaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Cantara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir.


37

Tabel 12. Program kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pematang Sei Baru 2012-2016 No 1 A.

1

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

Pengadaan bangunan gedung perpustakaan

tersedianya Desa sarana membaca untuk menambah ilmu pengetahuan

Pembangunan siring pasang (drainase)

adanya saluran pembuangan yang lancar agar tidak terjadi genangan air

Desa

Bedah rumah untuk masyarakat miskin

tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat

Pembangunan sarana air bersih

masyarakat Desa memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga tersedianya Desa sarana jalan yang layak dan nyaman

5

6

sasaran

Waktu Pelaksanaan

Target

5

6

anak usia sekolah, pemuda, dan masyarakat umum masyarakat Desa Pematang Sei Baru

berdirinya 1 unit gedung perpustakaan desa

Biaya

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

7

10

11

Rp (x.1000) 12

x

145,000

8

9

Ket. Sumber 13

BINA LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR

3

4

Sifat

Program Kegiatan

Pembangunan Jembatan


Desa

masyarakat Desa Pematang Sei Baru yang tidak mampu masyarakat Desa Pematang Sei Baru pengguna jalan masyarakat desa

dibangunnya siring pasang pada tiap ruas jalan desa sepanjang 2000 m direhabnya minimal 8 rumah warga per tahun

x

x

x

x

seluruh rumah warga mendapatkan x pasokan air bersih Di bangunnya jembatan di dusun XII x yang di kalkulasikan 100 mtr

x

x

x

x

x

x

APBD II, PNPM

x 200,000

APBD I,PNPM

200,000

APBD II,

100,000

PDPT

400,000

PDPT

x

x

x

x

14

38

No 1 7

8

9

10

11

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

5 masyarakat Dusun III

sasaran

pembuatan tembok penahan tanah (TPT)

mencegah terjadinya longsor

Dusun III

pembuatan plat decker jembatan

memperlancar jalur transportasi ke lokasi kebun

masyarakat Dusun III Desa & IV Pematang Sei Baru

pengadaan lampu jalan

terwujudnya lingkungan yang aman dan Desa nyaman bagi pengguna jalan

pengadaan listrilk/PLTMH

masyarakat terpenuhinya Dusun III Desa kebutuhan listrik & IV Pematang masyarakat Sei Baru

pengadaan dan pemasangan tiang listrik dan kabel

12

pengadaan balai desa dan kantor desa

13

pengadaan kendaraan dinas

tersalurkannya listrik dari PLN ke rumah warga Dusun V Tersedianya tempat pertemuan dan Desa pelayanan warga desa meningkatkan kinerja dan mobilisasi aparat desa


Desa

masyarakat Desa Pematang Sei Baru

masyarakat Desa Pematang Sei Baru aparat desa dan BPD

aparat desa dan BPD

Waktu Pelaksanaan

Target 6 dibangunnya TPT sepanjang 800 m

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

7

10

11

8

9

x

x

dibangunnya 4 unit jembatan penghubung antar dusun

x

x

dibangunnya lampu jalan seluruh ruas jalan desa

x

dibangunnya 2 unit pembangkit listrik mikro hidro adanya penambahan jaringan listrik PLN berdirinya bangunan Balai Desa dan Kantor Desa tersedianya kendaraan operasional untuk perangkat desa

x

x

x

x

x

x

x

x

Biaya Rp (x.1000) 12

Ket. Sumber 13

350,000

APBD II, PNPM

x

250,000

APBD II, PNPM

x

25,000

APBD II

350,000

APBD II

50,000

APBD II

300,000

APBD II

25,000

APBD II

x

14

39

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

14

Pembuatan Tempat Pembuatan sampah

Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman

Desa

15

Rehab Jalan setapak

Tersedianya jalan yang layak untuk di jalankan

Dusun XII

16

Pembuatan Beronjong

Agar dapat menahan abrasi tidak terjadi lagi

Dusun XII

B.

BINA MANUSIA

No

sasaran 5 masyarakat Desa Pematang Sei Baru Masyarakat Desa Pematang Sei Baru Masyarakat Desa Pematang Sei baru

1

Pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu

untuk menolong anak -anak yang tidak Desa mampu meneruskan sekolah

anak usia sekolah yang tidak mampu

2

honor tetap guru TPQ

guru honorer mendapatkan penghasilan tetap

Desa

guru-guru TPQ

pelatihan dan pengadaan computer

anak-anak sekolah mempunyai keterampilan teknologi komputer

Desa

pelajar SD, SLTP dan SLTA

3


Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target 6 Agar terciptanya masyarakt yang bersih dari sampah Di rehabnya jalan 1000 yang terdapat di dusun XII Pembuatan beronjong sepanjang 1000 m

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

7

10

11

Rp (x.1000) 12

8

9

Ket. Sumber 13

X

x

x

100.000

PDPT/S wadaya

X

X

X

200.000

APBD / PDPT/S wadaya

X

X

X

500.000

PDPT/ Swaday a

45,000

APBD II

15,000

APBD II

95,000

APBD II

tersedianya beasiswa tiap tahun untuk x 12 orang anak kel. Miskin diberikannya honor tetap x tiap tahun untuk 3 orang guru TPQ tersedianya 2 unit komputer tiap sekolah dan x dislenggarak annya pelatihan bagi siswa

x

X

x

x

X

x

14

40

No 1

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

sasaran 5

4

Pengadaan tambahan fasilitas JAMKESMAS

tersedianya jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat

5

Pengadaan Tenaga medis (dokter, perawat dan mantri)

masyarakat memperoleh layanan Desa kesehatan yang baik

anak cacat dan lansia

6

penyediaan posyandu pelayanan kesehatan bagi anak cacat dan lansia

menyediakan tempat pelayanan Desa kesehatan bagi lansia dan anak cacat

anak cacat dan lansia

7

Peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat

meningkatkan keterampilan masyarakat Desa dalam mengelola SDA


8

pembuatan lapangan olahraga (volly, bulutangkis, bola kaki)

menyediakan sarana olahraga Desa yang representatif

remaja dan karang taruna


Desa


Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

6 7 8 9 Seluruh masyarakat tidak mampu x mendapat fasilitas Jamkesmas bertambahny a tenaga medis yang x melayani kesehatan warga seluruh warga lansia dan anak x cacat mendapat pelayanan kesehatan terselenggara nya pelatihan keterampilan x usaha masyarakat dibangunnya 1 unit lapangan bola volly dan x 1 unit lapangan bulutangkis dan lapangan sepakbola

10

11

x

Rp (x.1000) 12

Ket. Sumber 13

200,000

APBD II

200,000

APBD II

x

100,000

APBD II

x

20,000

PNPM

x

150,000

APBD II, Swaday a

x

x

14

41

No 1

9

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

rehab dan peningkatan sarana dan prasarana masjid

meningkatkan peran masjid sebagai sarana ibadah

Desa

sasaran 5

warga desa dan jemaah masjid

10

peningkatan kapasitas keterampilan generasi muda di bidang sosial dan seni budaya

meningkatkan peran generasi muda dalam bidang sosial dan budaya

11

pelatihan bagi aparatur desa dan BPD

Meningkatnya peran kelembagaan desa untuk partisipasinya dalam pembangunan desa

Desa

aparat desa dan BPD

12

Penambahan honor kades dan BPD

Kades dan aparat desa dan BPD bisa Desa bekerja dengan lebih baik

aparat desa dan BPD


Desa

remaja dan karang taruna

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target 6 terlaksanany a perbaikan dan penambahan saranaprasarana masjid

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

7

10

11

8

9

x

terlaksanany a pelatihan bagi seluruh x aparatur desa dan BPD tersedianya tambahan honor perangkat desa dan BPD

x

Ket. Sumber 13

250,000

APBD II, Swaday a

x

20,000

PNPM, Swaday a

x

10,000

APBD II

114,000

APBD II

x

terlaksananya kegiatan peningkatan keterampilan generasi melalui x pendidikan dan pelatihan bidang sosial dan seni budaya

Rp (x.1000) 12

x

x

x

x

14

42

No 1

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

sasaran

B L R 5

14

penambahan sarana kerja bagi aparatur desa dan BPD

Kades dan aparat desa dan BPD bisa Desa bekerja dengan lebih baik

aparat desa dan BPD

15

pengadaan pakaian seragam aparatur desa dan BPD

Menciptakan kedisiplinan dan Desa keseragaman dalam bertugas

aparat desa dan BPD

16

Membantu penambahan kelancaran biaya operasional administrasi kantor desa

17

18

penyusuan APBDes

Pelatihan dan sosialisasi pemahaman UU dan perda tentang desa

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target 6 7 tersedianya sarana kerja berupa ATK dan komputer untuk Kantor Desa dan BPD tersedianya pakaian seragam untuk seluruh x perangkat desa dan anggota BPD bertambahny a biaya operasional kantor desa dari tahun sebelumnya

8

9

P

2012 2013 2014 2015 2016

10

11

x

x

x

x

x

Rp (x.1000) 12

Ket. Sumber 13

25,000

APBD II

10,000

APBD II

30,000

APBD II

Desa

aparat desa dan BPD

Agar arah pendapatan dan pembelanjaan Desa desa bisa lebih terarah

masyarakat desa Pematang Sei Baru

tersusunnya Perdes APBDes setiap tahun

x

x

15,000

APBD II

aparat desa dan BPD

terlaksanany a sosialisasi UU dan Perda bagi x seluruh perangkat desa dan BPD

x

15,000

APBD II

Aparatur desa dan BPD memahami Desa tentang UU dan Perda/des


x

x

x

x

14

43

No 1

19

C.

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

pelatihan keterampilan pengelolaan hasil perikanan

meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan

sasaran

B L R

Desa

5

6 7 terlaksanany masyarakat a pelatihan nelayan dan keterampilan perempuan pengolahan x nelayan ikan bagi desa kelompok Pematang nelayan dan Sei Baru wanita nelayan

Di tanamnya Bibiit Bakau di Pantai Desa X Pematang Sei Baru dengan luas + 300 hektar Pembanguna n turab x sepanjang 4000m

Penanaman Mangrove-

Menahan agar tidak terjadi Abrasi

Desa

Desa Pematang Sei. Baru

2

Pembangunan turab

Menahan erosi di pinggir DAS

Desa


3

Pembangunan klep pengendali banjir

Mengendalikan banjir

Desa


Pembanguna x n pintu klep banjir

4

Pembangunan jalan evakuasi

Mempercepat transportasi

Desa


Pembanguna n jalan evakuasi


dilaksanakan nya kegiatan penghijauan x daerah hulu sungai dan DAS

1

Biaya

8

9

P

2012 2013 2014 2015 2016

10

11

x

Rp (x.1000) 12

Ket. Sumber 13

40,000

PDPT

300.000

PDPT

200.000

PDPT,P NPM

50.000

PDPT,P NPM

200.000

PDPT,P NPM

80,000

APBD I

BINA SIAGA BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

1

D.

Waktu Pelaksanaan

Target

x

x

x

x

x

x

x

x

BINA SUMBERDAYA penghijauan hutan rakyat dan DAS

meningkatkan daerah resapan air sebagai Desa sumber air bersih


x

x

14

44

pengandangan hewan ternak

2

No 1

Program Kegiatan 2

mencegah hewan ternak berkeliaran di jalan

Tujuan Kegiatan

Desa

warga desa yang memiliki ternak

sasaran

Desa

masyarakat Desa dan pendatang

Desa

masyarakat Desa yang belum memiliki sertifikat tanah

Desa

lahan desa Pematang Sei Baru

4

pembuatan perdes tentang kepemilikan lahan dan tataguna tanah desa

mengatur kepemilikan lahan oleh pihak luar dan pemanfaatan lahan desa

5

pembuatan sertifikat bersubsidi (prona)

mempermudah pembuatan sertifikat tanah masyarakat

6

desa memperoleh pengadaan tanah sumber kas desa pendapatan sendiri untuk pembangunan


x

6 7 8 dibangunnya reaktor x biogas di setiap dusun dikeluarkanny a perdes untuk pengaturan x kepemilikan lahan dan tataguna tanah desa diterbitkanny a sertifikat tanah bersubsidi x bagi masyarakat yang tidak mampu tersediannya lahan usaha x produktif untuk kas desa

9

APBD II & APBDes , Swaday a

20,000

Waktu Pelaksanaan

Target B L R

5 warga desa yang memiliki ternak

pembuatan biogas

x

Sifat Lokasi

3 4 memanfaatkan kotoran ternak Desa sebagai sumber energi

3

dibuatkannya kandang x bersama disetiap dusun

P

2012 2013 2014 2015 2016

10

11


Ket. Sumber 13

x

50,000

APBD

x

10,000

APBDes

x

50,000

APBD II

x

100,000

PNPM, APBDes

14

45

No 1 E.

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

sasaran

Waktu Pelaksanaan

Target B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

7

10

11

5

6

Desa

masyarakat petani desa Pematang Sei Baru

dilakukannya pembukaan jalan usaha tani sepanjang 2000 m

mengatur dan menata usaha masyarakat Desa termasuk penataan usaha ternak

masyarakat Desa Pematang Sei Baru yang memiliki usaha

keluarnya Perdes untuk x pengaturan usaha masyarakat

Desa

masyarakat desa yang memiliki usaha

tersedianya modal usaha melalui koperasi dan perbankan dengan bunga ringan

Desa


Menjadi usaha x Alternatif bagi masyarakat


dibentuknya lembaga usaha pemasaran x untuk mempermuda h pemasaran produk masyarakat

8

9


Ket. Sumber 13

BINA USAHA

1

tersedianya sarana jalan pembukaan jalan yang layak dan usaha tani nyaman ke lokasi usaha tani

2

penyusunan perdes pengelolaan kegiatan usaha masyarakat

3

penambahan modal untuk kegiatan usaha masyarakat

meningkatkan kemampuan usaha masyarakat

5

Membuat usaha Pemancingan

membuka peluang usaha masyarakat

5

Sifat

Program Kegiatan

pembentukan kelembagaan usaha masyarakat

membantu kelancaran pemasaran usaha masyarakat


Desa

x

x

x

250,000

PNPM

x

10,000

APBDes

x

100,000

PNPM

250.000

PDPT

10,000

APBD

x

x

14

46

No 1

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

6

menyediakan pengadaan pupuk pupuk bersubsidi bersubsidi bagi petani

7

pembuatan pupuk organic

memberikan pupuk alternatif bagi masyarakat

8

pemanfaatan lahan tidur dengan usaha tani terpadu

Agar desa bisa menambah pendapatan Desa Diluar APBD

pengendalian hama babi dan tikus

Gangguan hama babi dan tikus ke lahan masyarakat dapat diatasi

9

Sifat

Program Kegiatan


sasaran

B L R 5

6 7 tersedianya pupuk x bersubsidi yang cukup dan kontinyu masyarakat mampu membuat x pupuk organik secara mandiri

Desa

masyarakat petani Desa Pematang Sei Baru

Desa


Desa


dimanfaatkan nya semua x lahan tidur yang ada di Desa Merpas


terlaksanany a kegiatan pengendalian x hama babi dan tikus rutin setiap bulan

Desa

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target 8

9

P

2012 2013 2014 2015 2016

10

11

Rp (x.1000) 12

Ket. Sumber 13

200,000

APBD II, APBD I

x

15,000

APBD II

x

50,000

PNPM, APBD II

30,000

APBDes & Swaday a

x

x

x

x

x

x

x

x

14

47

No 1

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

sasaran

B L R 5

10

pengadaan handtractor

Desa


11

Adanya jaminan pengadaan bibit bibit perkebunan yang bersertifikat Desa bersertifikat untuk perkebunan


12

pembuatan irigasi desa

memenuhi kebutuhan Desa pasokan air untuk pertanian


13

pengadaan mesin sedot air

memenuhi kebutuhan Desa pasokan air untuk pertanian


14

pengadaan alat meningkatkan tangkap ikan dan produktifitas perahu nelayan

15

pengadaan sarana pengangkutan hasil nelayan

meningkatkan produktivitas petani

desa memperoleh sumber pendapatan sendiri untuk pembangunan


Desa

masyarakat nelayan desa Pematang Sei Baru

Desa


Waktu Pelaksanaan

Target 6 7 8 tersedianya hand traktor untuk x pengolahan lahan usaha tani yang cukup tersedianya bibit perkebunan x yang bersertifikasi bagi petani dibangunann ya irigasi desa sekitar 2500 m diadakannya mesin sedot x air pada kawasan pertanian tersedianya bantuan alat tangkap ikan x dan perahu bagi kelompok nelayan tersedianya 2 unit alat angkut hasil x tangkapan nelayan

9

P

2012 2013 2014 2015 2016

10

11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Ket. Sumber 13

50,000

APBD II, APBD I

50,000

PNPM

350,000

APBD II, APBD I

10,000

PNPM, APBDes

155,000

PNPM, APBD II

50,000

APBD I

14

48

No 1

17

18

19

21

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Sifat Lokasi

2

3 4 menyediakan pasokan bibit pengadaan bibit dan pakan dan pakan ikan untuk Desa tawar dan Payau pengembangan usaha masyarakat pembuatan pelabuhan kecil pendaratan perahu nelayan

menyediakan fasilitas tambat labuh perahu nelayan

Desa

Menjadikan areal Pantai sbg Obyek wisata pembangunan yang dapat objek wisata dan Desa menambah permainan pantai pendapatan masyarakat dan desa memberikan mata pembuatan briket pencaharian dari tempurung Desa alternatif bagi kelapa masyarakat pesisir


sasaran 5

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target 6

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

7

10

11

8

9

Rp (x.1000) 12

Ket. Sumber 13

masyarakat pembudiday a ikan desa Pematang Sei Baru

tersedianya bibit dan pakan ikan x air tawar dalam jumlah yang cukup

x

x

75,000

APBD II


dibangunnya fasilitas tambat labuh x perahu nelayan

x

x

125,000

APBD II

kawasan pantai desa Pematang Sei Baru

tersediannya lokasi wisata dengan x sarana permainan dan hiburan di pantai

250,000

APBD II


berkembangn ya usaha x briket dari tempurung kelapa

50,000

PDPT

x

x

x

x

14

49

No 1

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

22

memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir

24

Pengadaan Benih ikan Bandeng dan benur udang

memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir

Usaha Kuliner

Memberi mata pencarian Dusun alterntif bagi ibu XII – biu


5

Desa


Desa



Waktu Pelaksanaan

Target B L R

Pelatihan dan penjualan Keterampilan Kerang Laut

25

sasaran

6 7 8 dilaksanakan nya pelatihan dan pengembang x an usaha souvenir dari kerang laut dilaksanakan nya pelatihan dan pengembang x an usaha souvenir dari kerang laut Menjadi Usaha alternatif bgi x ibu – ibu nelayan di Dusun XII

9

P

2012 2013 2014 2015 2016

10

11

x

x

x


Ket. Sumber 13

50,000

APBD

100.000

PNPM

60.000.-

PDPT

14

50

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI 7.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi (evaluation) adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan implementasi dari sebuah program kegiatan atau program kerja. Dengan demikian, Pemantauan dan Evaluasi (PE) adalah salah satu unit kegiatan penting dalam konteks rencana strategis karena salah satu keluaran rencana strategis adalah indikasi program yang merupakan turunan dari stratagi yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan PE adalah mengukur (measurement) dan menduga (assessment) kinerja dari sebuah program agar dapat mengelola hasil (outcomes) dan keluaran (outputs) program tersebut dengan lebih efisien (UNDP, 2002). Dengan demikian kata kunci penting dalam tujuan PE ini adalah kinerja program (perfomances) yang didefinisikan sebagai kemajuan atau hasil yang telah dicapai. Secara tradisional, tujuan dari PE menitikberatkan pada perkiraan input dan implementasi dari sebuah program, namun dalam konteks modern, PE lebih memfokuskan diri pada proses pengukuran dan pendugaan dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang sedang diteliti. Secara standar, tujuan PE terdiri dari empat unsur utama

be pe laja ng r d ala ar ma i n

seperti yang disajikan pada Gambar 7.1berikut ini.

M ke akun enin ma ta gk mp bil atk ua itas an n r da ep n os isi membangun kapasitas

Membuat keputusan yang berbasis informasi Gambar 7.1. Tujuan pemantauan dan evaluasi (diadopsi dari UNDP, 2002 dalam Adrianto,


51

2005) Sementara itu, per definisi, pemantauan (monitoring) adalah sebuah fungsi atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menyediakan indikasi awal dari kemajuan atau kemunduran dari kinerja sebuah program kepada pihak pengelola (manajemen). Ada delapan prinsip pemantauan yang baik (good principles of monitoring) yaitu (UNDP, 2002): (1) fokus pada hasil dan follow-up-nya; (2) disain pemantauan yang baik; (3) kunjungan reguler terhadap program yang dipantau; (4) melakukan analisis reguler terhadap setiap pencapaian hasil; (5) dilakukan dengan prinsip partisipatif; (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dan pengembangan garis dasar (baselines) program; (7) menduga relevansi dan keberhasilan dari setiap titik pencapaian hasil dari program; dan (8) menjadikan setiap proses pemantauan sebagai pembelajaran (lesson learned). Sedangkan menurut definisinya, evaluasi (evaluation) adalah upaya atau proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil (UNDP, 2002). Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan (partnership strategy) yaitu apakah dalam evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya. 7.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi Dalam konteks proses, rantai pemantauan dan evaluasi (PE) secara diagram dapat digambarkan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7.2.


52

SCOPE OF INPUTS Tenaga ahli (experts) Perlengkapan (equipments) Dana (funds)

SCOPE OF OUTPUTS Studies completed People trained

SCOPE OF OUTCOMES Peningkatan pendapatan Penciptaan lapangan kerja baru

SCOPE OF IMPACTS Kondisi kesehatan meningkat Angka harapan hidup meningkat

Gambar 7.2. Rantai proses pemantauan dan evaluasi Rantai PE yaitu terdiri dari rantai ruang lingkup input (scope of inputs), ruang lingkup keluaran (scope of outputs), ruang lingkup hasil (scope of outcomes), dan ruang lingkup dampak (scope of impacts) dari sebuah program yang sedang mendapatkan perlakuan PE. Dengan demikian, rantai proses PE dimulai dari pendugaan dan estimasi input yang diperlukan dalam implementasi sebuah program yang telah direncanakan di mana prinsip dasar dari estimasi input ini adalah azas efisiensi. Proses ini kemudian dilanjutan dengan menentukan prakiraan keluaran yang diharapkan, hasil program sekaligus dampak yang dapat ditimbulkan dari implementasi RPDP Desa Pematang Sei Baru

53

sebuah program. 7.3. Pengukuran Kinerja Salah satu faktor penting dalam PE adalah pengukuran kinerja dari sebuah program yang telah ditetapkan. Dalam konteks rencana pengembangan desa pesisir tangguh, maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator seperti yang dapat dilihat secara diagram pada Gambar 7.3. Indikator yang digunakan harus dapat diukur, mudah pengukurannya dan jumlahnya tidak terlalu banyak proporsional terhadap tujuan pengukuran kinerja itu sendiri. PERFORMANCE MEASUREMENT Sistem Rating (Pemeringkatan) Pengukuran Efisiensi

PEMILIHAN INDIKATOR Langkah kunci dalam pemilihan indikator Perencanaan indikator

PENGGUNAAN INDIKATOR Pelibatan stakeholders Pemanfaatan indikator dalam monitoring

Gambar 7.3. Pentingnya pendekatan indikator dalam pengukuran kinerja Menurut DKP (2004), indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu indikator masukan (input), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator untuk masing-masing kelompok tersebut harus diestimasi dan ditentukan berdasarkan beberapa prinsip seperti yang ditentukan oleh UNDP (2002) yaitu : (1) estimasi indikator dilakukan dengan basis atau target tertentu; (2) menggunakan indikator proxy apabila perlu; (3) menggunakan data disagregat; (4) melibatkan stakeholder untuk menentukan indikator; (5) membedakan antara indikator kuantitatif dan kualitatif; (6) membatasi jumlah indikator; (7) menggunakan timelines yang tepat sehingga indikator yang diestimasi tepat sasaran dan waktu program. Menurut Thia-Eng (2006) dalam buku the Dynamic of Integrated Coastal Management, RPDP Desa Pematang Sei Baru

54

salah satu indikator yang disarankan dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah dengan menggunakan kerangka kerja (framework) DPSIR seperti pada Gambar 7.4. Dalam model ini, indikator monitoring dan evaluasi terhadap komponen faktor pendorong (driving force), tekanan (pressure), status atau kondisi (state), dampak suatu tekanan (impact) dan upaya atau kebijakan yang telah diambil (response) dianalisis secara sistimatis dan berkesinambungan.

Gambar 7.4. Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-State-ImpactResponse (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, dari proses identifikasi issu hingga monitoring dan evaluasi dalam upaya penyempurnaan secara terusmenerus (continued improvement) (UNESCO, 2003; AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005) Indikator Driving forces didefinisikan sebagai perkembangan ekonomi, demograsi dan sosial dalam suatu masyarakat yang terkait dengan perubahan pola produksi dan konsumsi. Atau


55

dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berpotensi mempengaruhi sistem alam dan manusia (termasuk wilayah pesisir) di suatu lokasi dan waktu tertentu, seperti kegiatan industri dan pertumbuhan penduduk. Indikator Pressure adalah kondisi perubahan pola konsumsi dan produksi yang menekan sistem alam (ekosistem) dan sosial ekonomi, seperti penggunaan lahan, pertambangan miyak lepas pantai, atau kegiatan penangkapan ikan. Indikator State adalah suatu kondisi terkini suatu ekosistem atau sosekbud pada suatu lokasi tertentu sebagai akibat adanya pressure, yang dideskripsikan secara kuantitatif atau kalau tidak mungkin secara kualitatif dalam indikator-indikator yang dapat diukur. Contoh-contoh indikator state ini seperti konsentrasi bahan pencemar di perairan (mg/l merkuri), jumlah penurunan stok ikan, dan luasan lahan yang tererosi. Indikator Impact (dampak) adalah gambaran akibat akhir dari suatu perubahan lingkungan alam atau lingkungan sosekbud yang merugikan kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia secara ekonomi atau sosial. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai indikator dampak ini antara lain bajir sebagai akibat penebangan pohon, krisis air sebagai akibat peyedotan air tanah secara tidak kendali, atau pengangguran sebagai akibat penurunan investasi di wilayah pesisir. Indikator Response dapat didefinisikan sebagai berbagai upaya, tindakan yang dilakukan oleh berbagai individu atau masyarakat untuk mengatasi atau menghadapi perubahan kondisi lingkungan alam atau lingkungan sosial yang terjadi. Hal ini dapat juga berupa kebijakan yang diambil oleh pemerintah (daerah) dalam mengatasi suatu masalah pengelolaan wilayah pesisir. Contoh respon ini adalah perda-perda yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah, baku mutu kualitas lingkungan yang ditetapkan pemerintah atau berbagai kebijakan lainnya yang diambil untuk mengatasi kemiskinan. 7.4. Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati 2012 - 2016 Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati 2012 - 2016 perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan rencana pengembangan desa dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan


56

memberikan kesempatan untuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan rencana pengembangan desa tersebut. rencana pengembangan desa dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu rencana pengembangan desa yang baru. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.


57

BAB V PENUTUP Suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Pematang Sei Baru yang telah menyusun perencanaan pembangunan desa pesisir yang begitu kompleks melalui Rencana Pembangunan Desa Pesisir (RPDP) yang mengacu dan berdasar atas kebutuhan permasalahan yang ada di masyarakat. Perencanaan pembangunan desa nantinya akan mengacu kepada dokumen RPDP sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa, Penyusunan dokumen RPDP ini melalui beberapa tahapan, dimana setiap tahapannya selalu melibatkan peran serta elemen masyarakat Desa Pematang Sei Baru secara partisipatif dalam perencanaan pembangunan dengan memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun. Kami selaku Tim Penyusun RPDP mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Pematang Sei Baru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, aparat pemerintahan desa dan BPD atas sumbangsihnya dengan meluangkan waktu dan tenaga untuk penyelesaian dokumen ini. Kesalahan dan kekurangan juga tidak luput dari apa yang telah kita sajikan, untuk itu kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam dokumen RPDP ini.

PLt. DESA PEMATANG SEI BARU KECAMATAN TANJUNG BALAI

SAHRUL


58

TIM PENYUSUN RPDP TAHUN 2012-2016 DESA PEMATANG SEI BARU

No.

Nama

Unsur

Jabatan dalam Tim

1.

Sahrul

PLt. Desa

Ketua Tim

2.

Azrai

Ketua BPD

Anggota Tim

3.

Drs.Rusli Hasim.

Sekretaris BPD

Anggota Tim

4.

Nasrun Sitorus

LPMD

Anggota Tim

5.

Hasyim Sambas.

Tokoh Masyarakat

Anggota Tim

6.

Nummad

Tokoh Pemuda

Anggota Tim

7.

Asni Sinaga

Tokoh Perempuan

Anggota Tim

8.

Gunawan MZ

Wakil Masyarakat

Anggota Tim

9.

Nurlina Panjaitan

Wakil Masyarakat

Anggota Tim


DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) DESA PEMATANG SEI BARU TAHUN

Recommend Documents