RENCANA PENGEMBANGAN
KECAMATAN ALUH-ALUH, KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2012-2016
PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH
DESA LABAT MUARA
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR Dampak perubahan iklim akibat pemanasan global saat ini telah menjadi ancaman terhadap kondisi lingkungan hidup terutama di wilayah pesisir dan memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi bahkan aspek keamanan dan pertahanan suatu bangsa. Sektor kelautan dan perikanan yang merupakan sektor dengan potensi sumber pendapatan ekonomi yang tinggi sangat bergantung dan rentan terhadap perubahan iklim. Secara konseptual, penguatan spirit (etos) yang mengilhami pembangunan pedesaan
yang
kelembagaan,
bertumpu sosial
pada
budaya,
kekuatan
ekonomi,
dan
potensi
infrastruktur
desa,
dan
meliputi
lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut, disusunlah suatu spirit gerakan baru yang disebut Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang bertumpu pada potensi warga desa pesisir sebagai koreksi atas pendekatan bottom up. Program PDPT ini sejalan dan mendukung kebijakan pembangunan nasional yaitu pro growth (pro pertumbuhan), pro poor (pro kemiskinan) dan pro job (pro penciptaan lapangan kerja). Program PDPT merupakan sebuah gerakan pembangunan desa-desa pesisir yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
pesisir,
pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup, kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses keputusan secara partisipatif, serta kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya PDPT fokus pada lima aspek, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Sumberdaya, Bina Lingkungan dan Bina Siaga Bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, yang perlu dilakukan dalam pengembangan desa pesisir adalah dengan mengaplikasikan kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Desa Labat muara dipilih sebagai lokasi implementasi PDPT karena beberapa alasan, antara lain tingkat kerentanan yang tinggi terhadap erosi (DKP, 2008), merupakan sentra perikanan (memiliki TPI), kondisi ii
lingkungan
permukimannya
kumuh,
penduduknya
relatif
miskin,
terjadi
degradasi lingkungan pesisir, tingkat pelayanan dasar rendah, serta mendukung prioritas Renstra KKP. Harapan kami, Rencana Pengembangan Desa Labat Muara, Kecamatan Aluhaluh Kabupaten Banjar ini kiranya dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir, pemerintah daerah, dan masyarakat pedesaan di wilayah pesisir serta para pihak terkait dalam mendukung upaya rencana pengembangan desa Bakambat secara khususnya dan desa yang berwilayah pesisir secara umum. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, komitmen dan kerja keras dalam penyusunan Rencana Pengembangan Desa Labat Muara ini dan menyukseskan program PDPT secara keseluruhan, kami menyampaikan ucapan terimakasih. Hanya Tuhan yang Maha Esa kiranya yang dapat membalas apa yang telah Saudara berikan, semoga cita-cita bersama kita untuk menjadikan pesisir dan laut sebagai sumberdaya penunjang perekonomian bangsa yang dikelola secara optimal dan lestari dapat terwujud. Tim Penyusun
iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................ ii DAFTAR ISI ................................................................................... iv BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2
Maksud dan Tujuan .................................................................... 3
1.3
Ruang Lingkup .......................................................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN 2.1
Deskripsi Umum ......................................................................... 5 2.1.1 Sejarah desa............................................................ 5 2.1.2 Letak Geografis dan Administratif ............................... 5 2.1.3 Topografi dan Penggunaan Lahan .............................. 7 2.1.4 Sosial Ekonomi.......................................................... 8
2.2
Dampak Perubahan Iklim di Desa Labat muara ........................... 13
2.3
Permasalahan .......................................................................... 16
BAB III METODE PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA LABAT MUARA 2012 – 2016 3.1
Kerangka Perencanaan.............................................................. 17
3.2
Fokus ..................................................................................... 18
3.3
Pendekatan ............................................................................. 20
3.4
Unit Analisis ............................................................................ 21
3.5
Alur Proses ............................................................................. 22
BAB IV KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN ...................................... 24 BAB V
RENCANA PENGEMBANGAN DESA Labat Muara 5.1
Fokus ..................................................................................... 25
5.2
Spirit Perencanaan ................................................................... 26
5.3
Perencanaan Pengembangan Desa Labat Muara.......................... 34 5.3.1 Perencanaan Program Bina Manusia ................................... 35 5.3.2 Perencanaan Program Bina Usaha dan Sumberdaya ............ 36 5.3.3 Perencanaan Program Bina Lingkungan dan Infrastruktur .... 37 v
5.3.4 Perencanaan Program Siaga Bencana dan Perubahan Iklim .. 38 BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 6.1
Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi ........................... 41
6.2
Rantai Pemantauan dan Evaluasi ............................................... 43
6.3
Pengukuran Kinerja .................................................................. 44
6.4 Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa labat muara 20122016 ........................................................................................ 45 BAB VII
PENUTUP ..................................................................................................... 49
Lampiran Lampiran A: Matriks Perencanaan Pengembangan Labat Muara Lampiran B: Peta – Peta
v
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN ALIJH
- ALTJH DESA LABAT MUARA
Alamat : Desa Labat Muara Kecamatan Aluh
-
Aluh
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LABAT MUARA
NoMoR : LoaI @L ISK/LM/V|
I
t
l2ot2
TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DESA
Menimbang
a.
Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan program pembangunan pengembangan di desa Labat Muara Kecamatan Aluh - Aluh, maka perlu disusun dokumen Rencana Pengembangan Desa.
b.
Bahwa untuk maksrtd tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
Mengingat
a- RPJM-Des Desa Labat Muara
Memperhatikan
1. PER.DIRJEN KP3K NOMOR PER-O4/KP3KI}OLZ Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2012
2. PER.MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, NOMOR PER.O7IMEN|2OL? Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2072. MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Labat Muara sebagai pedoman pelaksanaan program desa dan program PDPT 2012 20L4.
Kedua
Pelaksanaan program kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua komponen pemerintah di masyarakat.
Ketiga
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat
Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di : LABAT MUARA Pada Tanggal : 9 JULI 2012 LABAT MUARA
BAB I PENDAHULUAN
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
Bab I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penghujung tahun 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh yang disingkat menjadi PDPT. Program ini tidak datang begitu saja, melainkan didasarkan atas realitas persoalan yang dihadapi desa-desa pesisir di Indonesia, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Tercatat, pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7 juta jiwa; (2) tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Atas dasar tersebut, maka tidak heran jika desa-desa pesisir di Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Untuk itu, PDPT bagi KKP adalah wujud intervensi dalam hal: (1) menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir/nelayan berbasis masyarakat; (2) kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) secara fisik yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menemukan cara-cara pemecahan masalah dan kebutuhannya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang ada; dan (4) masyarakat sebagai agen pembangunan. Intervensi yang dilakukan oleh KKP di atas, tidak lain merupakan upaya untuk mencapai 5 (lima) tujuan PDPT yang telah dirumuskan. Adapun tujuan yang dimaksud, yaitu: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi; (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses keputusan secara partisipatif; serta (5) meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Untuk mewujudkan tujuan di atas, KKP bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan akan mengimplementasikan PDPT di 48 lokasi desa pesisir dengan kriteria yang telah ditetapkan, antara lain: mempunyai potensi ekonomi unggulan, masyarakat pesisir I-1
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
miskin, kondisi lingkungan permukiman kumuh, kondisi penduduk relatif miskin, terjadinya degradasi lingkungan pesisir, tingkat pelayanan dasar rendah, rawan bencana dan perubahan iklim, serta mendukung prioritas rencana pengembangan KKP. Terkait dengan kriteria di atas, Desa Labat Muara merupakan salah satu lokasi desa sasaran yang selama ini telah didampingi dan dilakukan berbagai aktivitas oleh KKP. Dengan demikian, KKP berkewajiban memfasilitasi desa ini keluar dari persoalan-persoalan yang menghimpitnya. Tentunya, agar keluar dari persoalan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang
melibatkan
warga
atau
kelompok-kelompok
warga
melalui
perencanaan
pengembangan desa yang bersifat partisipatif. Pentingnya keterlibatan warga dikarenakan merekalah sebagai pelaku (aktor) utama yang dapat mewujudkan ketangguhan desanya. Pelaksanaan konsultasi publik oleh KKP, tidak lain ditujukan untuk memfasilitasi dan mengorganisir warga agar secara bersama-sama (termasuk pemangku kepentingan lainnya) merencanakan pengembangan desa ke depan agar tangguh dalam hal ekonomi, kerawanan bencana alam dan perubahan iklim, dan lain-lain.
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Pengembangan Desa Labat Muara 2012 – 2016 adalah untuk mewujudkan
peningkatan
kehidupan
nelayan
dan
masyarakat
pesisir
melalui
pengembangan desa pesisir tangguh. Tujuan umum Rencana Pengembangan Desa Labat Muara 2012 - 2016, adalah panduan program desa dalam rangka mewujudkan desa pesisir yang tangguh. Sementara itu, tujuan khusus dari Rencana Pengembangan Desa Labat Muara, sebagai berikut: a. Teridentifikasinya kebutuhan dan harapan warga Desa Labat Muara terkait dengan pengembangan desa pesisir tangguh; b. Terbentuknya program berdasarkan 5 (lima) bina program, meliputi: manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, serta siaga bencana dan perubahan iklim; dan c. Tersusunnya program secara sistematis dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan dijalankan oleh warga.
I-2
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
1.3. Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengembangan Desa Labat Muara 2012 – 2016 terdiri dari Tujuh bab sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup perencanaan. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah, mengulas tentang deskripsi umum desa (letak geografis dan administrasi, topografi dan penggunaan lahan, dan kondisi sosial- ekonomi), dampak perubahan iklim yang dirasakan, serta permasalahan yang ada. Bab 3 Metode Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Labat Muara 2012 – 2016, yang menjelaskan mengenai kerangka perencanaan yang disusun, pendekatan yang digunakan, unit analisis, serta alur proses penyusunannya. Bab 4 Keterkaitan dengan Rencana Lain, mengurai tentang hubungan antara Rencana Pengembangan Desa Labat Muara 2012 – 2016 dengan RPJP Kabupaten Banjar. Bab 5 Rencana Pengembangan Desa Labat Muara, menjelaskan fokus perencanaan, spirit nilai yang dijadikan dasar dalam perencanaan, serta rencana pengembangan itu sendiri yang terdiri lima rencana program, yaitu rencana program bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim. Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi, membahas tentang konsep, definisi dan rantai proses pemantauan dan evaluasi, serta pengukuran kinerja. Bab 7 Penutup, membahas tentang manfaat dan harapan.
I-3
BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Bab II
GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1. Deskripsi Umum 2.1.1 Sejarah Desa Desa Labat Muara terbentuk dari sebuah dusun dari desa Tanipah yang terletak di muara sungai dengan penduduk yang Labat (Banyak dalam bahasa banjar) lama kelamaan dusun ini diberinama dusun labat atau dusun labat muara oleh masyarakat,lama kelamaan dusun ini tumbuh dengan jumlah penduduk yang meningkat. Sehingga pada tahun 1980-an dusun labat ini menjadi desa definitif memisahkan diri dari desa Tanipah. Sehingga desa Labat muara memiliki kepala desa sendiri. 2.1.2 Letak Geografis dan Administratif Desa Labat Muara termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Desa ini terletak pada koordinat 03° 29’ 24” LS dan 114° 31’ 17” BT. Secara geografis, desa ini termasuk ke dalam wilayah pesisir karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Desa Labat Muara : a. Sebelah Utara
: Desa Tanipah
b. Sebelah Selatan
: Sungai Barito dan Desa Tanipah
c. Sebelah Barat
: Sungai Barito
d. Sebelah Timur
: Desa Bakambat
Desa Labat Muara memiliki jarak orbitasi 14 km dari pusat pemerintahan kecamatan yang bisa ditempuh dengan menggunakan prasarana transportasi darat (khusus roda 2) dan air (kapal kelotok) , sedangkan dari Ibukota Kabupaten berjarak 59 km. Secara administrasi, desa ini terbagi ke dalam 3 (tiga) RT (Rukun Tetangga). Secara geografis, seluruh wilayah Desa Labat Muara yang memiliki resiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim terutama wilayah RT 3 yang berada di alur sungai barito. Dampak
II - 1
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
perubahan iklim ini ditandai dengan banjir di pemukiman warga akibat pasang tinggi yang semakin sering terjadi dan meresahkan warga.
II - 2
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Gambar 2.1. Peta Administrasi Desa Labat Muara 2.1.3 Topografi dan Penggunaan Lahan Desa Labat Muara berada pada wilayah muara sungai barito dan memiliki luas wilayah 5,5Km2. Desa ini sebagian besar wilayahnya adalah merupakan lahan rawa yang ketinggian permukaan airnya sangat dipengaruhi oleh pasang surut sungai barito dan sungai-sungai lain yang bermuara di sungai barito, secara umum, kondisi topografi desa Labat Muara adalah landai dengan kemiringan lahan kurang dari 15˚dan ketinggian dari permukaan laut tidak lebih dari 1 m. Kondisi tanah di desa Labat Muara yang cukup subur karena berada pada wilayah sedimentasi muara sungai barito menyebabkan wilayah ini memiliki kelebihan dalam hal sawah penghasil padi. Akan tetapi posisi desa yang berada tepat di mulut muara sungai II - 3
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Tanipah menyebabkan sebagian lahan diwilayah desa ini, terutama wilayah RT I sangat rawan terhadap gerusan dan erosi aliran sungai. Wilayah permukiman penduduk tersebar pada suatu wilayah disepanjang sungai Labat Muara yang bermuara di sungai Barito, lokasi permukiman warga yang sebagian besar berada diwilayah muara inilah yang menyebabkan rawannya wilayah ini dari bencana banjir dan gelombang pasang. 2.1.4 Sosial Ekonomi Berdasarkan data monografi desa, total jumlah penduduk Desa Labat Muara adalah 1.111 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 357Rumah tangga yang tersebar di 3 wilayah Rukun Tetangga (RT). Meski ada berbagai etnis yang membentuk susunan kependudukan di desa Labat Muara, akan tetapi etnis Banjar adalah suku bangsa yang paling dominan. Seperti halnyadengan desa-desa lain disekitarnya, sebagian besar masyarakat desa Labat Muara mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani padipada lahan persawahan pasang surut dengan frekuensi panen 1 kali dalam setahun. Mata pencaharian warga lain yang dominan adalah nelayan tangkapdengan komoditas utama udang, ikan otek dan ikan selungsungan.
2.2 Dampak Perubahan Iklim di Desa Labat Muara Perubahan iklim yang terjadi telah dirasakan di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dirasakan dari pergantian musim yang terjadi. Saat ini pergantian musim telah mengalami perubahan waktu, dan hampir sulit untuk diprediksikan. Sebagai contoh adalah musim kemarau yang panjang, musim dingin yang lebih panjang dari biasanya maupun sebaliknya dan pergantian musim lainnya. Untuk di Indonesia perubahan iklim ditandai dengan pergeseran musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau yang lebih panjang dari waktu normalnya dapat berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan mempengaruhi ketersediaan pangan. Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian besar lahan pertanian di Indonesia merupakan lahan pertanian yang menggantungkan kebutuhan airnya pada air hujan. Jika hujan tak datang tepat waktu, maka akan mempengaruhi produktivitas
tanaman
pertanian
yang
mana
sangat
membutuhkan
air
untuk II - 4
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
pertumbuhannya. Demikian juga sebaliknya, jika musim penghujan lebih panjang dari biasanya maka akan mempengaruhi sektor yang lain dan bahkan bisa mengakibatkan terjadinya bencana, seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Wilayah pesisir juga merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim telah mengakibatkan kenaikan paras muka air laut. Kenaikan muka air laut ini mengakibatkan terkikisnya wilayah pesisir melalui abrasi dan semakin menggerus wilayah daratan. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, karena banyak lahan-lahan produktif yang hilang, pemukiman yang tergenang banjir rob dan bahkan ada pemukiman yang tenggelam sebagaimana yang terjadi di Desa Bedono Kabupaten Demak. Demikian juga yang terjadi di Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar terjadinya perubahan iklim telah mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakatnya. Pada pertengahan bulan maret tahun 2012 ini terjadi bencana angin puting beliung yang disertai oleh gelombang pasang yang merusak
banyak
pemukiman
warga
di
beberapa desa disekitar muara sungai Barito, desa Labat Muara adalah salah satunya. Selain
merusak
permukiman menimbulkan beberapa
areal
warga,
persawahan bencana
ini
kerusakanparah
infrastruktur
penting
dan juga pada desa,
diantaranya adalah titian dan jembatan jalan desa.
Gambar 2.2 Sebagian pemukiman warga yang rusak akibat gelombang pasang
Sesuai dengan kajian Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banjar Tahun 2010-2015 Strategi Adaptasi dan Mitigasi Bencana Pesisir Akibat Perubahan Iklim terhadap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2008, Desa Labat Muara merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan hasil indentifikasi, dampak yang dirasakan masyarakat Desa Labat Muara antara lain : Adanya peningkatan suhu udara baik di darat maupun di laut. II - 5
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Sering terjadi pasang tinggi yang lebih lama dari biasanya pada bulan purnama. Pendangkalan muara sungai sebagai akibat tingginya tingkat sedimentasi. Lokasi penangkapan ikan yang semakin jauh karena semakin berkurangnya hasil tangkapan di daerah tangkapan sebelumnya. Angin ribut yang dirasa semakin sering terjadi. Banjir pasang sering terjadi, sehingga membanjiri dan merusak pemukiman warga. Hasil tangkapan nelayan di laut menurun. Abrasi pesisir akibat air pasang dan hantaman gelombang laut/sungai. Dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat ini, memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola hidup dan kesejahteraan masyarakat di lokasi terdampak. Untuk itu, dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat di Desa Labat Muara ini, maka perlu kiranya dirumuskan suatu perencanaan yang tepat dan implementatif dalam upaya untuk bisa beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
2.3 Permasalahan Beranjak dari ilustrasi di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dijawab dari Rencana Pengembangan Desa Labat Muara 2012 - 2016, yakni: a. Apa saja kebutuhan dan keinginan warga terkait dengan pembangunan desa pesisir tangguh? b. Apa saja bentuk program yang dianggap strategis oleh warga untuk mewujudkan pembangunan desa pesisir tangguh? c. Apa saja indikator pencapaian keberhasilan dari program yang dibutuhkan oleh warga?
II - 6
BAB III
METODE PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA BAKAMBAT 2012 – 2016
Dokumen Rencana Pengembangan
Bab III
METODE PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN DESA LABAT MUARA 2011 – 2015 3.1. Kerangka Perencanaan Penyusunan rencana pengembangan dibatasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahun pertama, dilakukan pemetaan sosial dan infrastruktur, meliputi : analisis kebutuhan, analisis institusi, identifikasi modal sosial, identifikasi peran aktor, dan penilaian peran gender. Selanjutnya pada tahun kedua, dilakukan aksi di tingkat desa yang merujuk lima bina, yakni bina manusia, bina sumberdaya, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga bencana. Kemudian pada tahun ketiga, diharapkan terwujudnya rehabilitasi sumberdaya dan penguatan ekonomi masyarakat di Desa Labat Muara. Tentunya semua ini bertujuan untuk mewujudkan Desa Labat Muara yang Tangguh terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta ketangguhan dalam hal ekonomi.
III - 1
Dokumen Rencana Pengembangan
DESA LABAT MUARA TANGGUH
Gambar 3.1. Kerangka Rencana Pengembangan Desa Labat Muara, Kec. Aluh Aluh, Kabupaten Banjar. Untuk menjalankan roda aktivitas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dibutuhkan spirit dan institusi penggerak dalam bentuk group kerjasama (working group) yang memiliki komitmen kuat untuk membangun desa peisisir yang tangguh.
3.2. Fokus Fokus perencenaan meliputi lima aspek bina program, yakni bia manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan perubahan iklim. Kelima aspek ini merupakan cerminan dari aktivitas yang dijalankan oleh Labat Muara untuk menuju ketangguhan dan kesejahteraan desa pesisir. Adapun uraian ke lima bina yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.
III - 2
Dokumen Rencana Pengembangan
Tabel 3.1. Uraian Lima Bina Program sebagai Fokus Perencanaan Desa Labat Muara. Bina Program
1.
Manusia
2.
Usaha
Uraian • Investasi pada “human capital”, penekanan pada bidang pendidikan dan kesehatan • Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok, baik formal maupun informal • Memperluas dan meningkatkan kerjasama untuk efisiensi • Memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat • Menghilangkan sifat negatif, boros, konsumtif • Meningkatkan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi • Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan • Membangun kemitraan dengan pelaku usaha • Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal
Bina Program • • • 3.
Bina Sumberdaya
• • • •
4.
Lingkungan dan Infrastruktur
• •
Uraian Memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya Revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal Menerapkan MCS dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal Menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli (indegenous technology) Merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumberdaya Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan Membangun infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di pesisir Melakukan rehabilitasi vegetasi pantai dan mengendalikan pencemaran
III - 3
Dokumen Rencana Pengembangan
5.
Bina Program
Uraian
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
• Melakukan usaha-usaha pengurangan risiko bencana, perencanaan tanggap darurat dan rehabilitasi pada tingkat masyarakat. • Memperkuat kearifan lokal dalam antisipasi bencana • Menyusun rencana aksi desa pengurangan risiko bencana, mengadakan penyadaran masyarakat, gladi yang reguler, latihan tanggap darurat, akses data dan informasi bencana, dan aktivitas lain terkait penanggulangan bencana. • Membangun sarana dan prasarana penanggulangan bencana (jalur evakuasi , shelter , struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, cadangan strategis desa, dan lain-lain
3.3 Pendekatan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Labat Muara ini menggunakan pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang memaksimalkan partisipasi masyarakat dan bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki masyarakat Desa Labat Muara. Namun demikian, penyusunan rencana pengembangan ini juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti: perguruan tinggi, praktisi, dan birokrasi. Adapun maksud dilibatkannya pemangku kepentingan tersebut adalah untuk melengkapi kekurangan pendekatan yang telah disusun sebelumnya. Untuk itu, beberapa hal yang dilakukan dalam pendekatan penyusunan rencana pengembangan ini, sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi sistem nilai sebagai spirit penggerak pembangunan di Desa Labat Muara; b. Melakukan need assessment warga di Desa Labat Muara, meliputi: kebutuhan dan harapan, kelembagaan/institusi, dan modal sosial; c. Merumuskan bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan warga di Desa Labat Muara terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, dan aktor yang akan melaksanakan program yang dimaksud; dan d. Menyusun roadmap pengembangan desa pesisir di Desa Labat Muara. Kemudian, untuk melakukan rumusan poin-poin di atas, maka diperlukan beberapa pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Adapun pemahaman yang dimaksud, sebagai berikut: III - 4
Dokumen Rencana Pengembangan
a. Memahami target pencapaian yang diharapkan; b. Memahami tahapan kerja perencanaan partisipatif pengembangan desa pesisir, dalam hal ini Desa Labat Muara; c. Memahami lima bina yang merupakan fokus pengembangan program, seperti: bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga dan perubahan iklim; serta d. Memahami dan menguasai prinsip-prinsip partisipatif dalam mendampingi proses assessment yang dilakukan kepada warga.
3.4. Unit Analisis Perencanaan pengembangan desa pesisir Labat Muara dibuat oleh keterwakilan warga yang berasal dari ragam latar belakang kelompok-kelompok sosial (social institution) yang terdapat di Labat Muara. Umumnya, institusi sosial di desa ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni: (1) institusi non-formal, terdiri dari: pengajian, paguyuban kematian, dan jumat bersih; dan (2) institusi formal, terdiri dari: Karang Taruna, Lembaga Pengembangan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Bank Rakyat Indonesia, Koperasi Unit Desa, PKK maupun Posyandu. Berdasarkan institutional assessment, kemudian ditentukan keterwakilan warga melalui institusi sosial yang aktif dan berperan banyak dalam kegiatan - kegiatan warga. Adapun institusi sosial yang dimaksud sebagai wakil dalam penyusunan perencanaan pengembangan Desa Labat Muara, sebagai berikut:
III - 5
Dokumen Rencana Pengembangan
Tabel 3.2 Wakil institusi sosial dalam penyusunan perencanaan pengembangan desa Labat Muara Kelompok Sosial (Social Institutional) 1. 2. 3. 4.
Aparatur Desa Jamaah Yasinan Karang Taruna Kelompok Olah Raga Total
Jumlah Keterwakilan (Orang) 5 5 5 5 20
3.5. Alur Proses Alur proses penyusunan Rencana Pengembangan Desa Labat Muara dimulai dari identifikasi dan penyusunan indikator ketangguhan desa pesisir (PDPT). Penyusunan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting Labat Muara dari aspek sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan pemerintahan desa, infrastruktur, lingkungan, dan sumberdaya manusia. Hasil uji coba tersebut, kemudian didiskusikan kepada para pakar untuk memperkuat validasi indikator sebagai rangkaian untuk memperbaiki indikator PDPT yang akan digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat ketangguhan desa-desa pesisir.
Penyusunan Indikator PDPT
Konsultasi Penguatan Konsultasi Publik 1 kelembagaan Publik 1 (Uji Indikator) (Diskusi pakar & perbaikan materi)
Workshop PDPT
Konsultasi publik 3 (need assessment rencana pengembangan)
Gambar 3.2. Alur proses kegiatan di desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-Aluh
III - 6
Dokumen Rencana Pengembangan
Selanjutnya indikator yang digunakan tersebut, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penguatan kelembagaan sosial di desa pesisir Labat Muara. Penguatan kelembagaan sosial ini bertujuan, sebagai berikut: a.
Mampu
melakukan
menentukan
identifikasi
kelembagaan
kelembagaan
yang
dapat
sosial
masyarakat
untuk
dijadikan
sebagai
wadah
pengorganisasian; b.
Mampu mengidentifikasi dan mengenali modal sosial yang dimiliki warga sebagai modal dasar memperkuat kelembagaan yang dapat mengantisipasi sedini mungkin terjadinya bencana alam dan perubahan iklim;
c.
Membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan yang ada di warga agar mampu merespon secara cepat dan tanggap terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.
Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini, berupa: (1) teridentifikasi dan terbentuknya kelembagaan sosial masyarakat sebagai wadah pengorganisasian untuk mengantisipasi perubahan iklim dan bencana alam; (2) terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan sosial di desa pesisir; dan (3) terjalinnya modal sosial sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan. Agar menuju hasil yang komprehensif, maka dilakukan Workshop Pembangunan Desa Pesisir Tangguh yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya membangun desa pesisir yang tangguh serta menjaring dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, workshop yang dilakukan tersebut dalam rangka menggalang opini untuk perbaikan konsep pembangunan desa pesisir tangguh melalui rumusan dilakukan pembahasan oleh para pakar yang berkompoten dalam bidangnya masingmasing. Dengan demikian, proses-proses yang dilakukan sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam melakukan need assessment perencanaan program pengembangan desa pesisir tangguh yang dilaksanakan di Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar
III - 7
BAB IV
KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN
Dokumen Rencana Pengembangan
Bab IV
KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN Tingkatan (hierarki) pemerintahan merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJP Daerah. Sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, diatur ketentuan mengenai RPJP Daerah Provinsi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi. Seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007, Rencana Pengembangan Desa Labat Muara 2011 – 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJP Daerah Kabupaten Banjar. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud keselarasan dan konsistensi gerak langkah dan pencapaian pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
IV - 1
BAB V
RENCANA PENGEMBANGAN DESA BAKAMBAT
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Bab V
RENCANA PENGEMBANGAN DESA LABAT MUARA 5.1. Fokus Fokus perencenaan meliputi 5 (lima) aspek bina program, yakni bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan perubahan iklim. Kelima aspek ini merupakan cerminan dari aktivitas yang dijalankan untuk menuju ketangguhan dan kesejahteraan desa pesisir. Adapun uraian dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini. Tabel 5.1. Uraian 5 (lima) Bina Program sebagai Fokus Perencanaan Desa Labat Muara. Bina Program
1.
Manusia
2.
Usaha
3.
Bina Sumberdaya
Uraian • Investasi pada “human capital”, penekanan pada bidang pendidikan dan kesehatan • Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok, baik formal maupun informal • Memperluas dan meningkatkan kerjasama untuk efisiensi • Memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat • Menghilangkan sifat negatif, boros, konsumtif • Meningkatkan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi • Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan • Membangun kemitraan dengan pelaku usaha • Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal • Memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan
V-1
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
4.
Lingkungan dan Infrastruktur
5.
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
sumberdaya • Revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal • Menerapkan MCS dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal • Menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli (indegenous technology) • Merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumberdaya • Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan • Membangun infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) dan Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di pesisir • Melakukan rehabilitasi vegetasi pantai dan mengendalikan pencemaran • Melakukan usaha-usaha pengurangan risiko bencana, perencanaan tanggap darurat dan rehabilitasi pada tingkat masyarakat. • Memperkuat kearifan lokal dalam antisipasi bencana • Menyusun rencana aksi desa pengurangan risiko bencana, mengadakan penyadaran masyarakat, gladi yang reguler, latihan tanggap darurat, akses data dan informasi bencana, dan aktivitas lain terkait penanggulangan bencana. • Membangun sarana dan prasarana penanggulangan bencana (jalur evakuasi , shelter , struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, cadangan strategis desa, dan lain-lain
5.2 Spirit Perencanaan Spirit perencanaan desa pesisir merupakan sistem nilai yang dijadikan sebagai panduan para pemangku kepentingan untuk menyelenggaran pembangunan desa pesisir yang tangguh.
Spirit ini merupakan koridor yang mengarahkan para
pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan, yakni desa pesisir sejahtera dan tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
V-2
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Adapun basis nilai yang dimaksud, terdiri dari: kemandirian, keberlanjutan, keberdaulatan, dan kesejahteraan. Adapun makna dari spirit tersebut, sebagai berikut: 1.
Kemandirian, adalah upaya warga agar tidak tergantung ide/gagasan yang tidak bersumber dari kebutuhan dan realitas yang dihadapi warga. Hal ini dimaksudkan agar tumbuhnya kreativitas menciptakan peluang dan menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip kebutuhan yang dirasakan oleh warga. Tentunya usaha yang dijalankan bersumber dari sumberdaya alam lokal. Selain itu, kemandirian dalam kaitannya dengan bencana alam dan perubahan iklim adalah upaya untuk menciptakan kesadaran mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana alam dan perubahan iklim;
2.
Keberlanjutan, adalah sikap kemandirian warga yang terus konsisten untuk menjaga keberlanjutan memanfaatkan sumberdaya alam lokal untuk kegiatan usaha. Tentunya keberlanjutan ini terkait dengan dukungan
dari institusi
internal maupun
eksternal.
Selain itu,
keberlanjutan dimaknai upaya untuk terus menerus menjaga lingkungan dan infrastruktur yang ada. Juga konsistensi dalam hal antisipasi dan pencegahan bencana dan perubahan iklim; 3.
Keberdaulatan, adalah kemampuan warga untuk mencukupi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan dari pihak luar untuk mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimliki, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjaga untuk meningkatkan kekuatan ekonomi warga. keberdaulatan
dalam
hal
lingkungan
dan
Selain itu,
infrastruktur
adalah
kemampuan warga untuk terus menjaga lingkungannya sehingga terciptanya kesadaran penuh akan problem bencana alam dan perubahan iklim; dan
V-3
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
4.
Kesejahteraan, adalah kemampuan warga untuk mencukupi kebutuhan baik secara psikologi maupun ekonomi. Pihak luar diharapkan sebagai stimulan untuk mewujudkan kesejahteraan yang dimiliki warga.
Gambar 5.1. Basis Nilai Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir Tangguh.
Berdasarkan kelima spirit di atas, jika dihubungkan dengan fokus perencanaan program di Desa Labat Muara, maka teridentifikasi makna dan realitas, serta bentuk aktivitas yang menggambarkan irisan antar spirit dan fokus perencanaan program di Labat Muara.
Adapun matrik keterkaitan antara spirit dan fokus
perencanaan program dapat di lihat pada Tabel 5.2.
V-4
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Tabel 5.2. Matriks Keterkaitan antara Spirit dan Fokus Perencanaan Program di Desa Labat Muara. Bencana Spirit
Kemandirian
Manusia
Usaha
Sumberdaya
Lingkungan dan Infrastruktur
Sadar potensi sumberdaya, shg perlu reorientasi pengelolaan, pemanfaatan dan lainlain
• Sadar dan mandiri menjaga dan membersihkan lingkungan • Kemandirian memb.sarana&pras arana desa
Kesadaran untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana dan perubahan iklmi
Optimalisasi keberadaan sumberdaya yang masih kurang
• Sudah ada, meski masih terbatas • Belum ditemukan keswadayaan memb. infrastruktur
Sudah ada kesadaran warga
Makna
Tidak tergantung ide/gagasan
Kreatif menciptakan peluang dan menjalankan usaha
Realitas
Masih ada warga/kel.warga yg masih tergantung
Sudah ada, meski dukungan inter.&eks. belum optimal
Aktivitas
• Dukungan lembaga internal dan ekternal • Pelatihan untuk memb. Kapasitas kemandirian warga/kel.warga
• Akses pemasaran • Akses modal • Penguatan skill warga/kel.usaha
• Penyadaran melalui advokasi • Pelatihan produktif
• Operasi bersih • Keswadayaan memb. infrastruktur
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
• Membangun kesadaran warga • Pembentukan kelembagaan yang kuat
V-5
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Bencana Spirit
Manusia
Makna
Sikap kemandirian yang terus konsisten.
Realitas
Masih ditemukan ketergantungan warga terhadap bantuan
Aktivitas
Tindak lanjut dari setiap proses pelatihan berupa pendampingan sampai benar-benar mereka bias melakukannya sendiri.
Keberlanjutan
Usaha Keberlanjutan dalam soal usaha yang telah digeluti. Keberlanjutan terkait dukungan dari institusi internal dan eksternal soal modal hingga pemasaran.
Sumberdaya
Lingkungan dan Infrastruktur
Kemampuan masyarakat untuk terusmenerus (sustainable) dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada.
Upaya untuk terusmenerus menjaga lingkungan dan infrastruktur yang ada.
Keberlanjutan usaha khusus untuk usaha yang berisfat pribadi. Namun tidak untuk usaha kelompok
• Ketersediaan tergantung pada kondisi alam (musim/cuaca). • Ketergantungan yang begitu besar terhadap laut membuat potensi sumberdaya lainnya kurang dilirik.
• Sudah ada kesadaran untuk menghargai lingkungan • Beberapa aktivitas terkait dgn bina ini berjalan dengan baik
• Membuka akses modal; • Membuka akses pasar
Mengelola peluang yang ada terkait sumberdaya non laut
• Mempertahankan kesadaran warga akan lingkungan • Pembangunan infstruktur yang rusak
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Kesadaran yang terus berkelanjutan dalam soal antisipasi dan pencegahan bencana dan perubahan iklim.
Terdapat orang atau kelompok yang dapat menggerakkan dan mengarahkan
Penguatan kapasitas warga terkait kesiapsiagaan
V-6
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Bencana Spirit
Makna
Lingkungan dan Infrastruktur
Manusia
Usaha
Sumberdaya
Manusia yang telah mampu secara paripurna mencukupi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan terhadap pelatihan atau pendampingan.
Kemampuan menjalankan aktifitas usaha tanpa lagi memiliki ketergantungan dari pihak luar.
Kemampuan mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimiliki.
Memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan dan pembangunan infrastruktur.
Realitas
Masih ditemukan ketergantungan
Masih tergantung dengan kondisi eksternal
Terbatas pada potensi SDP (tangkap & pariwisata)
• Minimnya kemampuan membangun infstruktur • Kedasaran akan lingkungan yang tinggi
Aktivitas
Dukungan penguatan internal manusianya dan dukungan kuat dari system yang telah ada.
Upaya penyadaran dan pendampingan masyarakat mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
Memfasilitas masyarakat agar mampu mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimilikinya.
Kesadaran dalam diri juga adanya dukungan dari kelembagaan Desa
Keberdaulatan
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim
Adanya kesadaran penuh akan problem bencana dan perubahan iklim
Sudah ada aksi untuk antisipasi
Sikap ketangguhan mencegah terjadinya bencana dan perubahan iklim.
V-7
Dokumen Rencana Pengembangan desa pesisir
Bencana Spirit
Manusia
Makna
Kesejahteraan
Realitas
Aktivitas
Manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya baik secara psikologi (kepuasan) maupun ekonomi.
Masih banyak warga yang kurang bahkan tidak sejahtera
Menciptakan peluang ekonomi warga
Usaha Usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup paripurna. Menciptakan kesejahteraan diperoleh dengan kemudahan menciptakan peluang dan memasarkan produk. Menciptakan kesejahteraan dan menciptakan peluang dan memasarkan produk.
Sumberdaya
Lingkungan dan Infrastruktur
Kemampuan mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimiliki.
Memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan dan pembangunan infrastruktur.
Sumberdaya laut dikelola sendiri oleh masyarakat karena mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Belum semua masyarakat memiliki kesadaran penuh (kesadaran memiliki lingkungan dan infrastruktur berusaha untuk menjaganya)
Paket program pengelolaadiusahakan oleh masyarakat.
Mengorganisir kesadaran dalam diri dan dukungan kelembagaan Desa
Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Kemampuan mengantisipasi bencana dan perubahan iklim berimplikasi pada kesejahteraan.
Kelembagaan yang mampu mengorganisir kesadaran melainkan juga dukungan dari pihak-pihak luar (eksternal)
V-8
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
5.3. Perencanaan Pengembangan Desa Labat Muara Perencanaan pengembangan Desa Labat Muara disusun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan warga dan fokus program (manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, dan kesiagaan bencana alam dan perubahan iklim) dalam kurung waktu 5 (lima) tahun. Atau dengan kata lain, bentuk program merupakan akumulasi kebutuhan dan harapan yang disesuaikan dengan fokus program pembangunan desa pesisir tangguh. Dalam proses penyusunannya, keterlibatan wakil warga (melalui institusi lokal), dibagi ke dalam empat kelompok, yakni: kelompok bina manusia,kelompok bina usaha dan sumberdaya, kelompok bina lingkungan dan infrastruktur, dan kelompok siaga bencana dan perubahan iklim.
Selanjutnya, masing-masing
kelompok tersebut diidentifikasi kebutuhan dan harapannya sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Berdasarkan daftar kebutuhan dan harapan tersebut, kemudian disusun bentuk program yang mencerminkan konteks desa yang mana menggambarkan mekanisme, perencanaan waktu, dan indikator keberhasilan program yang telah
Kerangka Kerja
tersusun.
Semua ini memberikan gambaran peta perjalanan (roadmap) program Desa Labat Muara yang disusun secara partisipatif (Gambar 5.3).
Kel. Bina Usaha & SD Kel. Bina Manusia Pembagian ke dalam 4 kelompok
Kel. Bina Lingk.&Infra
Daft. Kebutuhan Proses Mekanisme
Need Assessment Warga Desa
Kel. Bina SB
Bentuk Program
Perenc. Waktu
Roadmap Peren. Desa
Indikator Daft. Harapan
Gambar 5.3. Kerangka Kerja Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir Tangguh.
V-9
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
Dengan demikian perencanaan pengembangan Desa Labat Muara, dibagi ke dalam empat bagian, meliputi: (1) perencanaan bina program manusia; (2) perencanaan bina program usaha dan sumberdaya; (3) perencanaan bina program lingkungan dan infrastruktur; dan (4) perencanaan bina program siaga bencana dan perubahan iklim. Adapun penjelasan keempat bagian ini sebagaimana disajikan pada bagian berikut. 5.3.1 Perencanaan Program Bina Manusia Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif, teridentifikasi 5 (lima) daftar kebutuhan terkait dengan program bina manusia. Adapun kelima kebutuhan yang dimaksud, meliputi:
Peningkatan keterampilan generasi muda (pendidikan keterampilan);
Peningkatan kualitas kerja sama antar masyarakat;
Perbaikan pada budaya kerja gotong royong (kekompakan);
Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan; dan
Pendidikan teknologi bagi generasi muda.
Selanjutnya, hasil identifikasi daftar keinginan warga terkait dengan program bina manusia, meliputi:
Adanya keinginan anak-anak dapat bersekolah setinggi-tingginya;
Adanya keinginan kekompakan masyarakat lebih meningkat lagi;
Adanya keinginan supaya masyarakat Labat Muara bisa bekerja sama satu sama lain;
Adanya keinginan adanya pelayanan kesehatan yang memadai;
Adanya keinginan sandang pangan terpenuhi; dan
Adanya keinginan lapangan kerja yang dapat memberikan pendapatan tambahan bagi warga desa.
Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk program perencanaan pengembangan Desa Labat Muara berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk program yang direncanan, antara lain: pelatihan keterampilan generasi muda, pendidikan agama bagi
V - 10
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
generasi muda, pelatihan peningkatan kualitas kader posyandu, program peningkatan kerjasama antar warga, program peningkatan kemampuan teknologi bagi generasi muda, penyuluhan kesehatan, program rutin bersama, peningkatan pelayanan kesehatan melalui puskesmas keliling, dan peningkatan kualitas SDM anggota organisasi masyarakat. Adapun waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 1. 5.3.2 Perencanaan Program Bina Usaha dan SumberDaya Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif terkait dengan perencanaan program bina usaha dan sumberdaya, maka teridentifikasi empat daftar kebutuhan terkait dengan program bina usaha dan sumberdaya. Adapun kelima kebutuhan yang dimaksud, meliputi:
Kebutuhan tanaman mangrove yang berfungsi terutama untuk menahan erosi, abrasi serta terpaan gelombang.
Kebutuhan untuk melakukan kerja bakti bersama merawat mangrove;
Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi dan kordinasi antar kelembagaan desa;
Selanjutnya, hasil identifikasi daftar keinginan warga terkait dengan program bina manusia, meliputi:
Memajukan desa dan menjaga lingkungan;
Menjaga kebersihan dan kelestarian sebagai cermin dari masyarakat;
Menjaga harmonisasi antar lembaga desa;
Meningkatkan sumber penghasilan warga desa; dan
Mengembangkan potensi yang ada di desa sebagai budaya yang harus diunggulkan.
Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk matrik bentuk program bina usaha dan bina sumberdaya dalam bentuk perencanaan pengembangan Desa Labat Muara berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
Untuk
waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator
pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 3.
V - 11
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
5.3.3 Perencanaan Program Bina Lingkungan dan Infrastruktur Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif, teridentifikasi delapan daftar kebutuhan terkait dengan program bina lingkungan dan infrastruktur. Adapun kedelapan kebutuhan yang dimaksud, meliputi:
Kebutuhan air bersih;
Kebutuhan akan sumber air bersih
Kebutuhan untuk perbaikan jalan dan titian desa.
Kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus) bersama;
Selanjutnya, hasil identifikasi daftar keinginan warga terkait dengan program bina lingkungan dan infrastruktur, meliputi:
Adanya keinginan untuk mengurangi pemanasan global;
Adanya keinginan lingkungan desa bersih, terjaga, indah, dan sehat; dan
Adanya
keinginan
untuk
memotivasi
pemuda-pemudi
desa
agar
berkelakuan positif. Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk matrik bentuk program lingkungan dan infrastruktur perencanaan pengembangan Desa Labat Muara berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Untuk waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 2. 5.3.4 Perencanaan Program Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Sejumlah permasalahan yang merupakan potensi bencana di Labat Muara, yaitu angin dan naiknya air laut. Potensi bencana yang pertama adalah Angin. Angin kencang, dalam bentuk angin puting beliung, menjadi ancaman tersendiri yang dapat menyebabkan robohnya rumah-rumah penduduk, terutama warung-warung yang berada di pinggir pantai, tempat penduduk mencari penghasilan. Akibat perubahan iklim, yaitu ketidakteraturan pola angin di Labat Muara juga menyebabkan bencana ekonomi yang sangat fatal, dimana para nelayan tidak dapat melaut akibat ancaman angin dan gelombang besar di lautan.
V - 12
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
Naiknya permukaan air laut menyebabkan banjir rob yang mencapai wilayahwilayah pemukiman penduduk. Perpaduan dari kenaikan permukaan air laut, angin yang menyebabkan gelombang besar, hingga sampah yang menyumbat saluransaluran air, menyebabkan ancaman banjir yang sangat parah yang dapat membahayakan pemukiman penduduk Labat Muara, fasilitas-fasilitas umum, serta usaha-usaha masyarakat. Dari beberapa persoalan/permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa kebutuhan masyarakat, meliputi:
Sarana informasi yang mencakup penyedian data prakiraan cuaca, kondisi angin dan gelombang, sehingga masyarakat dapat mengetahui sedini mungkin apabila bencana akan terjadi, dan persiapan menghadapi bencana dapat segera dilakukan.
Penanaman mangrove.
Adanya tenaga penanggulangan bencana beserta fasilitasnya.
Sebagai tindak lanjut dari kebutuhan yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa harapan yang diungkapkan oleh masyarakat, yaitu:
Penanaman mangrove di psesisir pantai.
Adanya pos siaga bencana yang berfungsi sebagai berikut: (1) Menyediakan informasi data prakiraan cuaca, kondisi angin dan gelombang, (2) Sebagai base camp kelompok pemuda siaga bencana, (3) Pusat informasi dan pelatihan tanggap bencana, (4) Pusat peringatan dini terjadinya bencana, dan (5) Shelter pengungsian bagi penduduk yang terkena bencana.
Merujuk dari kebutuhan dan harapan di atas, maka program pembangunan pemecah gelombang serta penanaman mangrove diharapkan dapat terakomodir di kelompok bina lingkungan dan infrastruktur. Sedangkan pada bina siaga bencana, program yang diharapkan dapat terealisasi adalah Pos Siaga Bencana dan Kelompok Pemuda Siaga Bencana. Adapun rincian dan indikator program bina siaga bencana dan perubahan iklim dapat dilihat pada Lampiran 4.
V - 13
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
Bab VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 6.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi (evaluation) adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan implementasi dari sebuah program kegiatan atau program kerja. Dengan demikian, Pemantauan dan Evaluasi (PE) adalah salah satu unit kegiatan penting dalam konteks rencana strategis karena salah satu keluaran rencana strategis adalah indikasi program yang merupakan turunan dari stratagi yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan PE adalah mengukur (measurement) dan menduga (assessment) kinerja dari sebuah program agar dapat mengelola hasil (outcomes) dan keluaran (outputs) program tersebut dengan lebih efisien (UNDP, 2002). Dengan demikian kata kunci penting dalam tujuan PE ini adalah kinerja program (perfomances) yang didefinisikan sebagai kemajuan atau hasil yang telah dicapai. Secara tradisional, tujuan dari PE menitikberatkan pada perkiraan input dan implementasi dari sebuah program, namun dalam konteks modern, PE lebih memfokuskan diri pada proses pengukuran dan pendugaan dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang sedang diteliti. Secara standar, tujuan PE terdiri dari empat unsur utama seperti yang disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.
V-5
be pe laja ng r d al a r am i an
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
M ke akun enin ma ta gk mp bil atk ua itas an n r da ep n os isi
membangun kapasitas
Membuat keputusan yang berbasis informasi
Gambar 6.1. Tujuan pemantauan dan evaluasi (diadopsi dari UNDP, 2002 dalam Adrianto, 2005) Sementara itu, per definisi, pemantauan (monitoring) adalah sebuah fungsi atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menyediakan indikasi awal dari kemajuan atau kemunduran dari kinerja sebuah program kepada pihak pengelola (manajemen). Ada delapan prinsip pemantauan yang baik (good principles of
monitoring) yaitu (UNDP, 2002): (1) fokus pada hasil dan follow-up-nya; (2) disain pemantauan yang baik; (3) kunjungan reguler terhadap program yang dipantau; (4) melakukan analisis reguler terhadap setiap pencapaian hasil; (5) dilakukan dengan prinsip partisipatif; (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dan pengembangan
garis
dasar
(baselines)
program;
(7)
menduga
relevansi
dan
keberhasilan dari setiap titik pencapaian hasil dari program; dan (8) menjadikan setiap proses pemantauan sebagai pembelajaran (lesson learned). Sedangkan menurut definisinya, evaluasi (evaluation) adalah upaya atau proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil (UNDP, 2002). Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan (partnership strategy) yaitu apakah dalam
V-6
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya. 6.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi Dalam konteks proses, rantai pemantauan dan evaluasi (PE) secara diagram dapat digambarkan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6.2.
SCOPE OF INPUTS Tenaga ahli (experts) Perlengkapan (equipments) Dana (funds)
SCOPE OF OUTPUTS Studies completed People trained
SCOPE OF OUTCOMES Peningkatan pendapatan Penciptaan lapangan kerja baru
SCOPE OF IMPACTS Kondisi kesehatan meningkat Angka harapan hidup meningkat
Gambar 6.2. Rantai proses pemantauan dan evaluasi Rantai PE yaitu terdiri dari rantai ruang lingkup input (scope of inputs), ruang lingkup keluaran (scope of outputs), ruang lingkup hasil (scope of outcomes), dan ruang lingkup dampak (scope of impacts) dari sebuah program yang sedang mendapatkan perlakuan PE. Dengan demikian, rantai proses PE dimulai dari pendugaan dan estimasi input yang diperlukan dalam implementasi sebuah program yang telah direncanakan di mana prinsip dasar dari estimasi input ini adalah azas efisiensi. Proses ini kemudian dilanjutan dengan menentukan prakiraan keluaran yang diharapkan, hasil program sekaligus dampak yang dapat ditimbulkan dari implementasi sebuah program. V-7
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
6.3. Pengukuran Kinerja Salah satu faktor penting dalam PE adalah pengukuran kinerja dari sebuah program yang telah ditetapkan. Dalam konteks rencana pengembangan desa pesisir tangguh, maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator seperti yang dapat dilihat secara diagram pada Gambar 6.3.1 Indikator yang digunakan harus dapat diukur, mudah pengukurannya dan jumlahnya tidak terlalu banyak proporsional terhadap tujuan pengukuran kinerja itu sendiri. PERFORMANCE MEASUREMENT Sistem Rating (Pemeringkatan) Pengukuran Efisiensi
PEMILIHAN INDIKATOR Langkah kunci dalam pemilihan indikator Perencanaan indikator
PENGGUNAAN INDIKATOR Pelibatan stakeholders Pemanfaatan indikator dalam monitoring
Gambar 6.3.1 Pentingnya pendekatan indikator dalam pengukuran kinerja menurut DKP (2004) Indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu indikator masukan (input), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator untuk masing-masing kelompok tersebut harus diestimasi dan ditentukan berdasarkan beberapa prinsip seperti yang ditentukan oleh UNDP (2002) yaitu : (1) estimasi indikator dilakukan dengan basis atau target tertentu; (2) menggunakan indikator proxy apabila perlu; (3) menggunakan data disagregat; (4) melibatkan stakeholder untuk menentukan indikator; (5) membedakan antara indikator kuantitatif dan kualitatif; (6) membatasi jumlah indikator; (7) menggunakan timelines yang tepat sehingga indikator yang diestimasi tepat sasaran dan waktu program. Menurut Thia-Eng (2006) dalam buku the Dynamic of Integrated Coastal Management, salah satu indikator yang disarankan dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah dengan menggunakan kerangka kerja (framework) DPSIR seperti pada Gambar 6.3.2 Dalam model ini, indikator monitoring dan evaluasi terhadap komponen faktor pendorong
V-8
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
(driving force), tekanan (pressure), status atau kondisi (state), dampak suatu tekanan (impact) dan upaya atau kebijakan yang telah diambil (response) dianalisis secara sistimatis dan berkesinambungan.
Gambar 6.3.2
Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-State-
Impact-Response (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, dari proses identifikasi issu hingga monitoring dan evaluasi dalam upaya penyempurnaan secara terus-menerus (continued improvement) (UNESCO, 2003; AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005)
Indikator Driving forces didefinisikan sebagai perkembangan ekonomi, demograsi dan sosial dalam suatu masyarakat yang terkait dengan perubahan pola produksi dan konsumsi. Atau dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berpotensi mempengaruhi sistem alam dan manusia (termasuk wilayah pesisir) di suatu lokasi dan waktu tertentu, seperti kegiatan industri dan pertumbuhan penduduk.
Indikator Pressure adalah kondisi perubahan pola konsumsi dan produksi yang menekan sistem alam (ekosistem) dan sosial ekonomi, seperti penggunaan lahan, pertambangan miyak lepas pantai, atau kegiatan penangkapan ikan.
V-9
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
Indikator State adalah suatu kondisi terkini suatu ekosistem atau sosekbud pada suatu lokasi tertentu sebagai akibat adanya pressure, yang dideskripsikan secara kuantitatif atau kalau tidak mungkin secara kualitatif dalam indikator-indikator yang dapat diukur. Contoh-contoh indikator state ini seperti konsentrasi bahan pencemar di perairan (mg/l merkuri), jumlah penurunan stok ikan, dan luasan lahan yang tererosi.
Indikator Impact (dampak) adalah gambaran akibat akhir dari suatu perubahan lingkungan alam atau lingkungan sosekbud yang merugikan kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia secara ekonomi atau sosial. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai indikator dampak ini antara lain bajir sebagai akibat penebangan pohon, krisis air sebagai akibat peyedotan air tanah secara tidak kendali, atau pengangguran sebagai akibat penurunan investasi di wilayah pesisir. Indikator Response dapat didefinisikan sebagai berbagai upaya, tindakan yang dilakukan oleh berbagai individu atau masyarakat untuk mengatasi atau menghadapi perubahan kondisi lingkungan alam atau lingkungan sosial yang terjadi. Hal ini dapat juga berupa kebijakan yang diambil oleh pemerintah (daerah) dalam mengatasi suatu masalah pengelolaan wilayah pesisir. Contoh respon ini adalah perda-perda yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah, baku mutu kualitas lingkungan yang ditetapkan pemerintah atau berbagai kebijakan lainnya yang diambil untuk mengatasi kemiskinan.
6.4. Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa Labat Muara2012 – 2016 Rencana Pengembangan Desa Labat Muara 2012 - 2016 perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan rencana pengembangan desa dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatan untuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait.
V - 10
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan rencana pengembangan desa tersebut. rencana pengembangan desa dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu rencana pengembangan desa yang baru. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
V - 11
BAB VII
PENUTUP
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
Bab VII
PENUTUP
Perencanaan pengembangan Desa Labat Muara disusun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan warga dan fokus program (manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, dan kesiagaan bencana alam dan perubahan iklim) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir ini ditetapkan sebagai acuan dan referensi pelaksanaan pengembangan desa pesisir yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan social di desa Labat Muara yang diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan dengan meminimalkan dampak kerugian akibat bencana dan perubahan iklim. Keberhasilan
kegiatan
Pengembangan
Desa Pesisir
sangat ditentukan
oleh
kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat meningkatkan pengembangan Desa Pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup desa pesisir.
VII - 1
Dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir
DAFTAR PUSTAKA
Anonim 2010. Profil Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Martapura. Anonim 2011. Profil Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Martapura. Badan Pusat Statistik 2011. Kecamatan Aluh-Aluh Dalam Angka. Martapura. Badan Pusat Statistik 2011. Kabupaten Banjar Dalam Angka. Martapura. Direktorat Pesisir dan Lautan 2011. Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir.Dirjen Kelautan,Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Kabupaten Banjar 2010. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Banjar Tahun 2010-2030. Martapura.
1
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. DAFTAR POTENSI DAN MASALAH DARI PROFIL DESA Potensi Masalah Lingkungan Pemukiman Sanitasi Lingkungan/MCK Wisata memancing Infrastruktur/Penataan lingkungan/organisasi Hutan Mangrove Abrasi/Erosi Lahan Tidur Modal Pengelolaan Peternakan Itik Bantuan Modal Usaha Udang terasi Teknologi & penggunaan pewarna kain Pengolahan Air Nipah Teknologi pengolahan Pertanian Peralatan pendukung Penangkapan ikan Teknologi dan modal Infrastruktur (jalan, jembatan, titian) rusak akibat bencana alam rob Air Bersih keruh dan asin pada musim kemarau
II. PENENTU PERINGKAT MASALAH No
Masalah
Dirasakan Oleh Orang
Sangat
Menghambat Sering Peningkatan Terjadi
Tersedia Potensi
Jumlah Nilai
Urutan Peringkat
1
Sanitasi Lingkungan/MCK
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
Ya
90
1
2
Abrasi/Erosi
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
Ya
90
1
3
Lahan tidur
>75% penduduk
Ya
Ya
Ya
Ya
60
2
4
Peternakan itik
10% Penduduk
Ya
40
3
5
Pengolahan Terasi
27 KK
Ya
40
3
6
Pengolahan Air Nipah
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
40
3
7
Penangkapan ikan
>25% penduduk
Ya
Ya
60
2
Ya
8
Pertanian
>45% penduduk
Ya
Ya
9
Infrastruktur (jalan, jembatan, titian)
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
10
Air Bersih
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
60
2
Ya
Ya
90
1
Ya
Ya
90
1
III. PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH No.
Masalah
1
Lingkungan Pemukiman/mck
2
Wisata memancing
3
Abrasi/Erosi
4
Lahan Tidak Produktif
5
Udang terasi
6
Pengolahan Air Nipah
7 8 9 10
11
Penyebab Rendah penghasilan keluarga Belum dikelola dengan baik Hempasan ombak dan gelombang pasang Penguasaan teknologi dan modal penguasaan teknologi dan modal serta kesadaran
Potensi Kesadaran ada tp kemampuan terbatas pasar cukup tp promosi dan kurang manajemen Kesadaran ada tp kemampuan terbatas Kesadaran ada tp kemampuan terbatas Bahan baku tersedia
Pohon nipah cukup banyak untuk dikelola diversifikasi usaha mina Pertanian Penguasaan teknologi padi Penguasaan teknologi wilayah muara kaya ikan Penangkapan ikan dan modal dan udang Kemampuan dan tenaga kerja cukup Infrastruktur (jalan, perhatian Pemda banyak jembatan, titian) kurang Sumber air baku sungai lahan tersedia kerush & PDAM belum Air Bersih masuk tenaga kerja cukup Pendangkalan sungai Sedimentasi dan lumpur banyak bawaan dari hulu sungai Penguasaan teknologi
Alternatif tindakan pemecahan masalah Pembangunan mck dan air bersih berbasis komunal Pengorganisasian usaha dan promosi Penanaman mengrove sepanjang pesisir sungai Penyuluhan dan bantuan Penyuluhan dan bantuan Penyuluhan/pelatihan dan bantuan Penyuluhan dan bantuan Penyuluhan/pelatihan dan bantuan Pembangunan /rehabilitasi berbasis masyarakat Pembangunan sumur bos atau pemasangan jaringan PDAM Pengerukan sungai
Tindakan yang layak Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan Pembinaan Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan Pembinaan Pembinaan Bantuan, penyuluhan/pelatihan Bantuan, penyuluhan/pelatihan Bantuan, penyuluhan/pelatihan Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan
VI. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN
No 1
: LABAT MUARA : ALUH - ALUH : BANJAR
Program Kegiatan 2
3
Lokasi, (RT/RW), Kampung 4
Tujuan Kegiatan
Sifat Sasaran
Waktu Pelaksanaan
Target
5
6
B L R 7 8 9
P 10
2012
2013
2014
2015
2016
11
Rp. 12
1
Penanaman Mangrove
Penghijauan Bibir Pantai
RT I,II,III
1,5 km
1,5 km
B L
R
P
√
√
√
√
√
Rp.150.000.000,
2
Pembangunan & Rehab Titian
Perbaikan sarana Transportasi
RT I,II,III,IV
1,5 km
1,5 km
B L
R
P
√
√
√
√
√
Rp.1.500.000.00
3
Pembangunan Jalan Beton Poros Desa
Perbaikan sarana Transportasi
RT I,II,III
1,6 km
1,6 km
B
√
√
√
√
√
Rp.600.000.000,
4
Rehab/Pembangunan Jembatan
Perbaikan sarana Transportasi
RT I,II
2 buah
2 buah
B L
√
√
√
√
√
Rp.200.000.000,
5 Air Bersih
6
Pembangunan MCK Komunal
7 Mina Padi
Sanitasi/kesehatan/ Lingkungan
RT I,II,III, IV
4 buah
4 buah
B
√
√
√
√
Rp.400.000.000,
Sanitasi/kesehatan/ Lingkungan
RT I,II,III, IV
4 buah
4 buah
B
√
√
√
√
Rp.400.000.000,
Peningkatan Pendapatan/diversifikasi Usaha
RT I sd VI
√
√
Rp.250.000.000,
RT I sd. V
30 orang
30 orang
√
√
Rp.60.000.000,-
RT III
Muara Sungai
Muara Sungai
√
√
Rp.1.000.000.00
30 orang
30 orang
√
√
Rp.60.000.000,0
8
Pengolahan Nira Nipah
Peningkatan Pendapatan/diversifikasi Usaha
9
Pengerukan Sungai
Perbaikan sarana Transportasi
Penangkapan Ikan
Perbaikan teknologi
10
4 petak 4 petak B Percontohan Percontohan
B
R
B
DESA KECAMATAN KABUPATEN No
IV. PERINGKAT USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJMDeS TAHUN 2012- 2016 : Labat Muara : Aluh-Aluh : Banjar Kreteria dan Nilai Pembobotan Uraian Jumlah Masalah Pering Dirasakan Oleh Sangat Menghambat Sering Kriteria Nilai kat Orang Parah Peningkatan terjadi lainnya
1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
3
4
5
6
Sanitasi Lingkungan/MCK
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Abrasi/Erosi
Seluruh Penduduk
Ya
Lahan Tidak Produktif
>75% penduduk
Ya
Peternakan itik Pengolahan Terasi Pengolahan Air Nipah
7
8
9
Ya
90
1
Ya
Ya
90
1
Ya
Ya
60
2
10% Penduduk
40
3
27 KK
40
3
40
3
Seluruh Penduduk
Ya
Penangkapan ikan
>25% penduduk
Ya
Ya
60
2
Pertanian
>45% penduduk
Ya
Ya
60
2
Infrastruktur (jalan, jembatan, titian)
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
90
1
Air Bersih
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
90
1
Pendangkalan Sungai
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
90
1
Keterangan 10
LAMPIRAN :
MATRIKS PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA BAKAMBAT
I. DAFTAR POTENSI DAN MASALAH DARI PROFIL DESA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Potensi Lingkungan Pemukiman Wisata memancing Hutan Mangrove Lahan Tidur Peternakan Itik Udang terasi Pengolahan Air Nipah Pertanian Penangkapan ikan Infrastruktur (jalan, jembatan, titian) Pasar Desa Jumlah Penduduk
Masalah Sanitasi Lingkungan/MCK Infrastruktur/Penataan lingkungan/organisasi Abrasi/Erosi Modal Pengelolaan Bantuan Modal Usaha Teknologi & penggunaan pewarna kain Teknologi pengolahan Peralatan pendukung Teknologi dan modal Pendangkalan sungai Air Bersih Lalu lintas air tidak lancar
II. PENENTU PERINGKAT MASALAH No
Masalah
Dirasakan Oleh Orang
Sangat
Menghambat Peningkatan
Sering Terjadi
Tersedia Potensi
Jumlah Nilai
Urutan Peringkat
1
Sanitasi Lingkungan/MCK
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
Ya
90
1
2
Abrasi/Erosi
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
Ya
90
1
3
Lahan Tidur
>75% penduduk
Ya
Ya
Ya
Ya
60
2
4
Peternakan itik
10% Penduduk
Ya
40
3
5
Pengolahan Terasi
27 KK
Ya
40
3
6
Pengolahan Air Nipah
Ya
40
3
7
Seluruh Penduduk
Ya
Penangkapan ikan
>25% penduduk
Ya
Ya
Ya
60
2
8
Pertanian
>45% penduduk
Ya
Ya
Ya
60
2
9
Infrastruktur (jalan, jembatan, titian) Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
Ya
90
1
10 Air Bersih
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
Ya
90
1
11 Pendangkalan Sungai
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
Ya
90
1
III. PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH No.
Masalah
Penyebab
Potensi
Alternatif tindakan pemecahan masalah
Tindakan yang layak
1 Lingkungan Pemukiman/mck
Rendah penghasilan keluarga
Kesadaran ada tp kemampuan terbatas
Pembangunan mck dan air bersih berbasis komunal
Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan
2 Wisata memancing
Belum dikelola dengan baik
pasar cukup tp promosi dan kurang manajemen
Pengorganisasian usaha dan promosi
Pembinaan
3 Abrasi/Erosi
Hempasan ombak dan gelombang pasang
Kesadaran ada tp kemampuan terbatas
Penanaman mengrove sepanjang pesisir sungai
Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan
4 Lahan Tidurf
Penguasaan teknologi dan modal
Kesadaran ada tp kemampuan terbatas
Penyuluhan dan bantuan
Pembinaan
5 Udang terasi
penguasaan teknologi dan modal serta kesadaran
Bahan baku tersedia
Penyuluhan dan bantuan
Pembinaan
6 Pengolahan Air Nipah
Penguasaan teknologi
Pohon nipah cukup banyak untuk dikelola
Penyuluhan/pelatihan dan bantuan
Bantuan, penyuluhan/pelatihan
7 Pertanian
Penguasaan teknologi
diversifikasi usaha mina padi
Penyuluhan dan bantuan
Bantuan, penyuluhan/pelatihan
8 Penangkapan ikan
Penguasaan teknologi dan modal
wilayah muara kaya ikan dan udang
Penyuluhan/pelatihan dan bantuan
Bantuan, penyuluhan/pelatihan
9 Infrastruktur (jalan, jembatan, titian)
Kemampuan dan perhatian Pemda kurang
tenaga kerja cukup banyak
Pembangunan /rehabilitasi berbasis masyarakat
Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan
10 Air Bersih
Sumber air baku sungai kerush & PDAM belum masuk
lahan tersedia
Pembangunan sumur bos atau pemasangan jaringan PDAM
Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan
11 Pendangkalan sungai
Sedimentasi dan lumpur bawaan dari hulu sungai
tenaga kerja cukup banyak
Pengerukan sungai
Bantuan pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan
IV. PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
No
Masalah
Penyebab
Potensi
Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
Tindakan Yang Layak
Tenaga Kerja
MCK Komunal
Bantuan
Tenaga Kerja & Bibit Mangrove
Penanaman Mangrove
Penanaman Mangrove
1
Sanitasi Lingkungan/MCK
Rendah penghasilan keluarga
2
Abrasi/Erosi
Hempasan ombak dan gelombang pasang
3
Lahan Tidur
Penguasaan teknologi dan modal
Tenaga Kerja
Bantuan & Penyuluhan
Bantuan & Penyuluhan
4
Peternakan itik
Penguasaan teknologi dan modal
Tenaga Kerja
Bantuan & Penyuluhan
Bantuan & Penyuluhan
5
Pengolahan Terasi
Penguasaan teknologi dan modal serta kesadaran
Tenaga Kerja
Bantuan & Penyuluhan
Bantuan & Penyuluhan
6
Pengolahan Air Nipah
Penguasaan teknologi
Tenaga Kerja
Bantuan & Pelatihan/Penyuluhan
Bantuan & Penyuluhan
7
Penangkapan ikan
Penguasaan teknologi
Tenaga Kerja
Bantuan & Pelatihan/Penyuluhan
Bantuan & Penyuluhan
8
Pertanian
Penguasaan teknologi dan modal
Tenaga Kerja
Bantuan & Pelatihan/Penyuluhan
Bantuan & Penyuluhan
9
Infrastruktur (jalan, jembatan, titian)
Kemampuan dan perhatian Pemda kurang
Tenaga Kerja
Pembangunan
Bantuan
10
Air Bersih
Sumber air baku sungai kerush & PDAM belum masuk
Tenaga Kerja
Sumur Bor atau Pemasangan Jaringan PDAM
Bantuan
11
Pendangkalan Sungai
Sedimentasi dan lumpur bawaan dari hulu sungai
Tenaga Kerja
Pengerukan
Bantuan
VI. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN
: : :
LABAT MUARA ALUH - ALUH BANJAR Program Kegiatan
No
2 1 Bina Manusia 1 Pelatihan Manajemen Usaha dan pemasaran 2 Pelatihan Pembuatan Kerupuk udang 3 Peningkatan keahlian pertukangan Pelatihan Siaga Bencana 4 5 Pelatihan pengolahan ikan 6 Pelatihan Budidaya mina Padi 7 Pelatihan Pengolahan Nira Nipah 8 Pelatihan pengelolaan manggrove 9 Pelatihan Navigasi Laut Bina Usaha 1 Peningkatan modal usaha 2 Bantuan Bibit Itik 3 Pemberian kredit usaha Tanpa agunan
Tujuan Kegiatan 3
Lokasi, (RT/RW), Kampung
Sasaran
Target
Sifat B L R P 7 8 9 10
4
5
6
Peningkatan keahlian Peningkatan keahlian Peningkatan keahlian Peningkatan pengetahuan Peningkatan keahlian Peningkatan keahlian Peningkatan pendapatan Peningkatan keahlian Peningkatan keahlian
I,II,III I,II,III I,II,III I,II,III I,II,III I,II,III I,II,III I,II,III I,II,III
30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
B B B B B B B B B
Peningkatan Pendapatan Pekerjaan alternatif Peningkatan usaha
I,II,III I,II,III I,II,III
30 orang 30 orang 30 orang
30 orang 30 orang 30 orang
B B B
4
Bantuan peralatan penangkapan ikan
perbaikan peralatan
I,II,III
30 orang
30 orang
B
5
Bantuan Alat navigasi (GPS)dan fishfinder
Penyerapan teknologi
I,II,III
30 orang
30 orang
B
6
Bantuan Alat Perontok Padi
Peningkatan keahlian
I,II,III
10 orang
10 orang
B
7
Bantuan Alat pengolah Air Bersih
Peningkatan keahlian
I,II,III
1 unit
1 unit
B
8
Bantuan Mesin dan Kapal Penangkapan
Peningkatan usaha
I,II,III
10 orang
10 orang
B
2012
Waktu Pelaksanaan 2013 2014 2015 11
√ √
√ √ √
√
2016
√ √
Keterangan
Sumber 13
14
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
APBD APBN APBD APBN APBN APBD APBD APBN APBD
Disperindag PDPT Disnakertrans PDPT PDPT DiskanLut DiskanLut PDPT DiskanLut
√
300.000.000 100.000.000 300.000.000
APBN APBD APBD
DiskanLut Dinas Peternakan DiskanLut
√
400.000.000
APBN
PUMP
25.000.000
APBN
PUMP
25.000.000
APBD
Dinas Pertanian
300.000.000
APBN
PUMP
400.000.000
APBN
PUMP
√
√
√ √
Biaya Rp. 12
√
√ √
Bina Sumberdaya 1
Penanaman Bibit Nipah
meningkatkan kualitas lingkungan
I,II,III
6150 bibit
6150 bibit B
2
Penanaman Bibit Nipah
meningkatkan kualitas lingkungan
I,II,III
8000 bibit
8000 bibit B
4
Pembangunan Sarana Olahraga
Sarana Olahraga
I
1 unit
1 unit
B
5
Rehab Sarana Pendidikan
Sarana Pendidikan
I,II,III
1 unit
1 unit
B
√
√
√ √
√
√
√ √
106.052.000
APBN
PDPT
400.000.000
APBN
PDPT
300.000.000
APBN
Dispora
400.000.000
APBN/APBDDinas Pendidikan
28.400.000
APBN/APBDPDPT
20.715.000
APBN/APBDPDPT
116.523.000
APBN/APBDPDPT
400.000.000
APBN/APBDPU
100.000.000
APBN/APBDDinas kesehatan
400.000.000
APBN/APBDPU
400.000.000
APBN/APBDPU
400.000.000
APBN/APBDPU
300.000.000
APBN/APBDPU
200.000.000
APBN/APBDPDPT
400.000.000
APBN/APBDPDPT
150.000.000
APBN/APBDPDPT
2 400000000
APBN/APBDDinas Sosial
Bina Lingkungan dan infrastruktur 1
Rehap Titian
Memperlancar transportasi
II
70 m
70 m
B
2
Rehap Jembatan
Memperlancar transportasi
II
1
1
B
3
Pembangunan Titian
Memperlancar transportasi
II
152 m
152 m
B
4
Pembangunan Jembatan
Memperlancar transportasi
I,II,III
6 buah
6 buah
B
5
Pembangunan MCK Komunal
menjaga kualitas lingkungan
I,II,III
3 Unit
3 Unit
B
6
Perkerasan Jalan
Memperlancar transportasi
I,II,III
3 km
3 km
B
7
Peninggian jalan
Memperlancar transportasi
I,II,III
4000 m
4000 m
B
8
Pembuatan dermaga pendaratan ikan
Peningkatan usaha
I,II,III
1 unit
1 unit
B
9
Pembangunan Pasar Desa
Peningkatan Ekonomi
I,II,III
1 unit
1 unit
√ √ √ √
√ √ √
√ √ √
Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim 1
Pembuatan Jalur evakuasi
Mengatasi bencana
I,II,III
1 km
1 km
B
2
Pembangunan pasilitas Penyelamatan
Mengatasi bencana
I,II,III
1 unit
1 unit
B
3
Pembuatan Pusat informasi siaga bencana
Mengatasi bencana
I,II,III
1 unit
1 unit
B
4
Pembangunan Perumahan ramah bencana
Mengatasi bencana
I,II,III
25 unit
25 unit
B
√ √ √ √
IV. PERINGKAT USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJMDeS TAHUN 2012- 2016 DESA : KECAMATAN : KABUPATEN :
Labat Muara Aluh-Aluh Banjar
No
Masalah
1
2
Dirasakan Oleh Orang 3
Kreteria dan Nilai Pembobotan Menghambat Sangat Parah Sering terjadi Peningkatan 4 5 6
Kriteria lainnya 7
Jumlah Nilai
Uraian Peringkat
Keterangan
8
9
10
1 Sanitasi Lingkungan/MCK
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
90
1
2 Abrasi/Erosi
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
90
1
3 Lahan Tidur
>75% penduduk
Ya
Ya
Ya
60
2
4 Peternakan itik
10% Penduduk
40
3
27 KK
40
3
40
3
5 Pengolahan Terasi
6 Pengolahan Air Nipah
Seluruh Penduduk
Ya
7 Penangkapan ikan
>25% penduduk
Ya
Ya
60
2
8 Pertanian
>45% penduduk
Ya
Ya
60
2
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
90
1
10 Air Bersih
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
90
1
11 Pendangkalan Sungai
Seluruh Penduduk
Ya
Ya
Ya
90
1
9 Infrastruktur (jalan, jembatan, titian)
VIII. TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN DESA DESA LABAT MUARA KECAMATAN ALUH-ALUH No 1
Nama 2
1 ASBULAH
Unsur 3
Tanda Tangan 4
Kepala Desa
1
2 HADIMI
Sekretaris Desa
2
3 M. KIPLI
BPD
3
4 MUHYAR
Sekretaris BPD
4
Tokoh Masyarakat
5
6 M. TAHER
Tokoh Agama
6
7 BAJURI
Tokoh Agama
7
8 ABDUL WAHAB
Tokoh Pemuda
8
Tokoh Masyarakat
9
5 BASUNI
9 H. HANAFI
PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
NO TINDAKAN YANG LAYAK 1 Bantuan 2 Penanaman Mangrove 3 Bantuan & Penyuluhan 4 Bantuan & Penyuluhan 5 Bantuan & Penyuluhan 6 Bantuan & Penyuluhan 7 Bantuan & Penyuluhan 8 Bantuan & Penyuluhan 9 Bantuan 10 Bantuan 11 Bantuan
PEMENUHAN KEBUTUHAN Lingkungan Pemukiman/mck Wisata memancing Abrasi/Erosi Lahan Tidurf Udang terasi Pengolahan Air Nipah Pertanian Penangkapan ikan Infrastruktur (jalan, jembatan, titian) Air Bersih Pendangkalan sungai
DUKUNGAN PENINGKATAN Seluruh Penduduk Seluruh Penduduk >75% penduduk 10% Penduduk 27 KK Seluruh Penduduk >25% penduduk >45% penduduk Seluruh Penduduk Seluruh Penduduk Seluruh Penduduk
DUKUNGAN POTENSI Tenaga Kerja Tenaga Kerja & Bibit Mangrove Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja
JUMLAH NILAI 90 90 60 40 40 40 60 60 90 90 90
URUTAN PERINGKAT 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1