DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) DESA ASAHAN MATI TAHUN

DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) DESA ASAHAN MATI TAHUN 2014 - 2016

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh(PDPT) Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan 2014-2016

NASKAH

RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR ( RPDP ) TAHUN 2014 - 2016 DESA ASAHAN MATI

KECAMATAN TANJUNGBALAI

KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, penyusun yang terdiri dari sebagian anggota BPD dan Perangkat Desa Pematang Sei Baru berhasil menyusun Dokumen RPDP. RPDP adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Asahan Mati yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya. Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RPDP ini. Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi tolak ukur Pembangunan di Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dan semoga seluruh Rencana Pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Wassalamu’ alaikum Wr.Wb Pematang Sei Baru, ……………………… Tim Penyusun

Pemerintah Desa Pematang Sei Baru

2

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud 1.2.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Landasan Hukum 1.5 Pengertian

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 2.1. Sejarah Desa 2.2. Sejarah Pembangunan Desa 2.3. Kondisi Geografis 2.4. Dampak perubahan iklim/bencana 2.5. Perekonomian Desa 2.6. Sosial Budaya Desa 2.7. Prasarana dan Sarana Desa 2.8. Pemerintahan Umum 2.9. Kondisi Desa 2.9.1 Keadaan Ekonomi 2.9.2 Kondisi Pemerintahan Desa 2.9.2.1 Pembagian Wilayah desa 2.9.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa BAB III METODE PENYUSUNAN RPDP 3.1 Visi 3.1.1 Nilai-nilai yang Melandasi 3.1.2 Makna yang terkandung 3.2 Misi 3.3 Kerangka Perencanaan 3.4 Fokus Pengembangan Kegiatan 3.5 Pendekatan BAB IV KETERKAITAN DENGAN PERENCANAAN LAIN BAB V POTENSI DAN MASALAH 5.1 Potensi Asahan Mati 5.2 Masalah Asahan Mati 5.3 Pemecahan Masalah 5.4 Penentuan Peringkat Masalah 5.5 Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah 5.6 Penentuan Peringkat Tindakan Masalah BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN DESA BAB VII MONITORING DAN EVALUASI 7.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi

3

7.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi 7.3. Pengukuran Kinerja 7.4. Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati 2012 - 2016 BAB VII PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan jumlah pulau sekitar 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia dikenal sebagai negara mega-biodiversity dalam hal keanekaragaman hayati,serta memiliki kawasan pesisir yang sangat potensial untuk berbagai opsi pembangunan. Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, bagi berbagai peruntukan(pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata dan lain-lain), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut itu semakin meningkat.Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ada disekitarnya. Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah, bahwa kecenderungan kerusakan lingkungan pesisir dan lautan lebih disebabkan paradigma dan praktek pembangunan yang selama ini diterapkan

belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

(sustainable development). Cenderung bersifat ekstraktif serta dominasi kepentingan ekonomi pusat lebih diutamakan daripada ekonomi masyarakat setempat (pesisir).Seharusnya lebih bersifat partisipatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan (accountable), efektif dan efisien, pemerataan serta mendukung supremasi hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan

berkelanjutan,

maka

perlu

dirumuskan

suatu

pengelolaan

(strategic

plan),

mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan (proporsionality) antar dimensi ekologis, dimensi sosial, antar sektoral, disiplin ilmu dan segenap pelaku pembangunan (stakeholders). Desa Pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir; pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7,8 juta jiwa (BPS, 2010); (2) tingginya kerusakan sumberdaya alam pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir, terutama di wilayah pesisir pulau pulau kecil. Atas dasar realitas di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia –

5

KKP RI – menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi penghela kemajuan desadesa pesisir di Indonesia, yakni melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (selanjutnya disingkat PDPT). Kegiatan PDPT ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM

Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan desa yang antara lain disusun berdasarkan profil desa yang memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun dengan uraian waktu tiap tahunnya; Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan desa di lokasi kegiatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat; dan Tahapan ketiga, pelaksanaan program menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai potensi dampak kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem, dan pencemaran. Disisi lain, juga terjadi berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan pembangunan, kelembagaan, dan tingkatan pemerintahan. Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik, tanpa pedoman dan mitigasi lingkungan yang tepat, akan menghasilkan permasalahan dan konflik. Oleh karena itu keterpaduan perlu dilakukan untuk menyepakati kepentingan antar sektor, tingkatan pemerintahan, ruang darat dan laut, ilmu dan pengelolaan, serta internasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dalat dilakukan mulai dengan lingkup wilayah terkecil, yaitu desa yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Desa Pesisir. Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

6

Rencana Pengembangan Desa Pesisir Desa Asahan Mati ini diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, effektif, effisiensi yang secara tidak langsung akan mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. 1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Maksud disusunnya Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan Pembangunan Desa Pesisir. 1.2.2 Tujuan Tujuan Rencana Pengembangan Desa Pesisir Tangguh adalah: 1. Memfasilitasi dan mengembangkan prasarana dan sarana sosial ekonomi desa pesisir. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup desa pesisir. 3. Meningkatkan kapaasitas kelmbagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir. 4. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap bencana dan perubahan iklim desa pesisir. 1.3 Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati 2012 – 2016 terdiri dari enam bab sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup perencanaan. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah, mengulas tentang deskripsi umum Desa (letak geografis dan administrasi, topografi dan penggunaan lahan, dan kondisi sosial- ekonomi), dampak perubahan iklim yang dirasakan, serta permasalahan yang ada. Bab 3 Visi dan Misi, menjabarkan tentang visi dan Misi Desa Asahan Mati. Bab 4 Keterkaitan dengan Rencana Lain, mengurai tentang hubungan antara Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati 2011 – 2015. Bab 5 Potensi dan Masalah, menjelaskan tentang potensi yang ada di Desa Asahan Mati dengan permasalahan yang terjadi yang mendasari peringkat masalah dan tindakan yang

7

layak untuk dilakukan. Bab 6 Rencana Pengembangan Desa, menjelaskan fokus perencanaan, spirit nilai yang dijadikan dasar dalam perencanaan, serta rencana pengembangan itu sendiri yang terdiri lima rencana program, yaitu rencana program bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim. Bab 7 Pemantauan dan Evaluasi, membahas tentang konsep, definisi dan rantai proses pemantauan dan evaluasi, serta pengukuran kinerja. Bab 8 Penutup 1.4 Landasan Hukum Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas

isu,

permasalahan, peluang dan tantangan. Terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir yaitu: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 )

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

8

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817) 7.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

9.

Surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk teknik Perencanaan Pembangunan Desa.

10. Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. Per.04/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2012. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Dalam Kabupaten Asahan. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Desa. 1.5. Pengertian 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku

9

kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 1(satu) tahunan. 6. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks Pembangunan manusia. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya. 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 11. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes. 12. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

10

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

Kelurahan/Desa

Desa

Nama Kelurahan/Desa

Asahan Mati

Kode Wilayah Kelurahan/Desa

12.09.10.2001

Nama Kecamatan

Tanjung Balai

Kabupaten/Kota

Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota

Asahan

Propinsi

Sumatera Utara

Batas wilayah desa Letak Batas Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur

Desa/Kelurahan Selat Malaka Sungai Asahan Desa Sei Apung Desa Bagan Asahan

2.1 Sejarah Desa Asahan Mati

Secara ringkas dapat kami paparkan sejarah terbentuknya nama Desa Asahan Mati dan wilayahnya adalah dari seorang Datuk Panglima Besar Aceh yang terkenal pada tahun 1802 disebabkan pada jaman itu ada pertikaian / perbedaaan pendapat di kerajaan aceh tentang masuk nya penjajah Belanda ke negeri aceh, yang mana atas musyawarah yang dilaksanakan Raja aceh terdapat perbedaan pendapat, yang pertama menyatakan perang secara terbuka dan yang satu lagi meyatakan perang secara gerilya, perbedaan ini lah yang menyebabkan Datuk Panglima besar mersa sakit hati dan pergi berkelana menyelusuri pesisir pantai dan sampailah ke suatu alur sungai bercabang yang bernama SUNGAI DUA, di sini lah Datuk panglima besar menetap dan kawin dengan seorang perempuan yang berasal dari RIO (sekarang Riau), dan apabila ada warga yang melewati pesisir sungai tersebut tampa sepengetahuannya warga itu tidak akan selamat, dan beliu selalu berseru “ Siapa saja yang berani melewati alur sungai tanpa sepengetahuanku, langkahi dulu mayatku” Kemudian pada tahun 1853 Datuk panglima besar jatuh sakit, keluarga dari Aceh banyak yang berdatangan menjenguk setelah melihat kondisi beliau keluarga tersebut

11

menyarankan agar Datuk panglima besar di bawah berobat ke Aceh, namun beliau tidak bersedia dan kemudian beliau mengajak seluruh keluarga dari Aceh tersebut ke pinggir sungai Asahan dan Datuk Panglima besar menjatuhkan batu asah pedang yang di milikinya serta berkata “kalau timbul yang ku buang ini barulah aku mau pulang ke Negeri Aceh” disinilah perpisahan antara Datuk Panglima besar dengan keluarganya. Adapun hubungan dengan nama Desa Asahan Mati adalah (Batu tempat Mengasah /batu Asahan pedang yang Mati ) yang tidak dapat digerakkan atas Kesaktian Datuk Panglima Besar. Desa Asahan Mati dahulunya termasuk bahagian kesultanan Asahan yang disebut Kampung yang dikepalai oleh seorang KEPALA KAMPUNG, adapun Kepala Kampung yang pertama adalah : Tabel 1. Nama Kepala Desa No

Nama

Tahun

1

Zakaria

1905-1928

2

Abdul Razak

1929-1939

3

Abdullah

1940-1950

4

Tajuddin

1951-1964

5

M.Khadir Mrp

1965-1994(pertukaran kampung jadi desa tahun 1978)

6

Abdul Basyith

1995-2008

7

Tauhiddin

2008-2014

Sejarah perkembangan desa dari tahun terbukanya desa Asahan Mati masih Swadaya Partisipasi masyarakat Desa dan pada tahun 1975 barulah ada bantuan dari pemerintahan berupa dana Bangdes, pembangunan Benteng Air Asin, Bangunan sekolah, jalan,listrik dan lain-lain. Keadaan Sosial. Penduduk desa Asahan Mati disamping suku Melayu, adalah Suku Batak, Jawa, Banjar meskipun penduduk dari berbagai daerah akan tetapi tetap mempuyai kepedulian satu sama lainnya dan saling tolong menolong. Desa Asahan Mati mempunyai penduduk 2363 jiwa yang terdiri dari 562 kepala keluarga : Laki-laki = 1141 jiwa Perempuan = 1222 jiwa

12

2.2 Sejarah Pembangunan Desa Tabel 2. Sejarah Pembangunan Desa NO 1. 2. 3.

Tahun

Kegiatan Pembangunan

1912

Pembangunan Madrasah Shomadiah Pembangunan Jalan Dusun I Sepanjang 2 Km

1966 Pembangunan Masjid Al-Jihad 1974 Pembangunan Benteng Air Asin

4.

1975

5.

1975

Pembangunan SD,MDA

6.

1978

Pembanguanan Jalan Perjuangan

1987

Pembangunan Jalan Tanjung Berombang

1989

Pembangunan PPI Tanjung Berombang

7. 8. 9. 10.

1992 2007

Pembanguna Kantor Kepala Desa Asahan Mati Pembanguan Jalan Dusun VI sepanjang 2200 m

Keterangan Swadaya Masyarakat Swadaya masyarakat Swadaya masyarakat Swadaya Masyarakat dan APBD TK II Swadaya Masyarakat 3 Lokal Sawadaya Masyarakat dan APBD TK II APBD TK I APBD TK I Swadaya dan Lanjutan Pembangunan Desa APBD TK II

2.3 Kondisi Geografis Tabel 3. Kondisi Geografis No

Uraian

1

Luas wilayah

2

Jumlah Dusun : 10

Keterangan

: 900 Ha

Batas wilayah 3

a. Utara

: Selat Malaka

b. Selatan : Sei Asahan c. Barat

:

Desa Sei Apung

d. Timur

: Desa Bagan Asahan

13

Topografi 4

a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar 900 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 1,5 m

5

Hidrologi : Air asin dan Tawar Klimatologi :

6

7

8 9

a. Suhu

: 38 0C

b. Curah Hujan

: ………………

c. Kelembaban udara

: ………………

d. Kecepatan angin Luas lahan pertanian

: ………………

a. Sawah teririgasi

: ………………

b. Sawah tadah hujan

: .......................

c. Perkebunan Rakyat Luas lahan pemukiman

:: 800 Ha 13 Ha

Kawasan rawan bencana : a. Banjir

: ………………..

2.4 Dampak perubahan Iklim/bencana Perubahan iklim dan cuaca di Desa Asahan Mati cendrung stabil dikarenakan bencana tidak merupakan hal yang terjadi. Gempa bumi seringnya hanya merupakan getaran rambatan yang terjadi di lokasi yang jauh dari desa. Keadaan perubahan yang terjadi hanya pada kondisi pantai, dikarenakan abrasi. Sehingga penanaman mangrove kelak diharapkan menjadi solusi perbikan kondisi pantai. 2.5 Perekonomian Desa Tabel 4. Tabel Sumber Penerimaan Desa

No

Sumber Penerimaan Desa

2008

1

Pajak

4.532.927

2

ADD

59.525.652,38

3

DPD/K

-

14

Tahun 2009 5.258.098 38.787.559 -

2010 20.105.542 19.393.780 -

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: Pajak dari Desa dapat terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2.6 Sosial Budaya Tabel 5. Kondisi Sosial Budaya Desa No. 1

2

3

4

Uraian Kependudukan : A. Jumlah Penduduk (Jiwa) B. Jumlah KK C. Jumlah laki-laki a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun D. Jumlah perempuan a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun Kesejahteraan Sosial : A. Jumlah KK Prasejahtera B. Jumlah KK Sejahtera C. Jumlah KK Kaya D. Jumlah KK Sedang E. Jumlah KK Miskin Tingkat Pendidikan : A. Tidak tamat SD B. SD C. SLTP D. SLTA E. Diploma/Sarjana Mata Pencaharian : A. Buruh Tani B. Petani C. Peternak D. Pedagang E. Tukang Kayu F. Tukang Batu G. Penjahit H. PNS

Jumlah 2363 562 1141 281 475 385 1222 272 550 400 210 292 60 292 210 320 482 373 352 30 172 50 2 25

I. Pensiunan J. TNI/Polri K. Perangkat Desa L. Pengrajin M.Industri kecil

3 1 3

15

Keterangan Pertambahan Penduduk / Tahun 0,05 %

5

N. Buruh Industri O. Nelayan P. Lain-lain Agama : A. Islam B. Kristen C. Protestan D. Katolik E. Hindu F. Budha

333 560

KK

2

KK

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Kependudukan. Pertambahan Penduduk sangat rendah disebabkan karena kebanyakan warga yang sudah dewasa atau pada tahap perkawinan membawa istri /suami ke luar daerah untuk mencari lapangan pekerjaan. 2. Kesejahteraan Tingkat Kesejahteraan belum merata pada tiap tahun karena kurangnya lapangan pekerjaan 3. Tingkat Pendidikan Cukup Memadai walaupun pada tingkat Lanjutan Pertama dan tingkat atas para warga masyarakat melanjutkan Pendidikan ke Desa yang masih berbatas dengan Desa Asahan Mati. 4. Mata Pencaharian Kurang Lapangan Pekerjaan / Mata Pencaharian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menurut standart UMR. 5. Agama Mayoritas beragama Islam

2.7 Sarana dan Prasarana Desa Tabel 6. Sarana dan Prasarana Desa No 1 2 3 4

Jenis Prasarana dan Sarana Desa Kantor Desa Gedung SLTA Gedung SLTP Gedung SD

Jumlah 1 2

16

Keterangan

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gedung MI Gedung TK Masjid Musholla Pasar Desa Polindes Panti PKK Poskamling Jembatan Gedung .....................

1 1+3 2 4 1 1 2

TK 1 + PAUD3

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Tingkat kesejahteraan dari sektor kesehatan ,pendidikan, agama,keamanan dan pelayanan masyarakat cukup memadai. 2.8. Pemerintahan Umum Tabel 7. Pemerintahan Umum No

Uraian

Keberadaan Ada Tidak

1

Pelayanan kependudukan

Ada

-

2

Pemakaman

Ada

-

3

Perizinan

-

Tidak

4

Pasar tradisional

-

Tidak

5

Ketentraman dan tibum

ada

-

Keterangan

Umum

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 1.Pelayanan masyarakat dan keamanan cukup memadai sedangkan dari sektor kebutuhan mayarakat terhadap harga bahan pokok dapat dikategorikan stabil. 2.9 Kondisi Desa Desa Asahan Mati merupakan salah satu desa pesisir pantai yang ada di kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang mayoritas penduduknya nelayan dan petani. Berbagai aspek telah dikembangkan untuk menopang kehidupan para petani dan nelayan tersebut yang berorientasi kepada potensi yang ada,seperti pengembanngan wilayah pantai di dusun III selat Malaka yang berada di sebelah utara Desa Asahan Mati sangat potensial untuk pengambilan

17

udang belacan atau trasi sekaligus pemasaran dan pengolahannya, namun yang menjadi kendala adalah sarana jalan dan infrastruktur ke lokasi tersebut. 2.9.1. Keadaan Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat Desa Asahan Mati secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan dan perkebunan. 2.9.2 Kondisi Pemerintah Desa 2.9.2.1. Pembagian Wilayah Desa Pembagian wilayah Desa Asahan Mati dibagi menjadi 10 (sepuluh) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi setiap dusun ada yang memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun 1 (satu, setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. 2.9.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa (Sopd) Struktur Organisasi Desa Asahan Mati Menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa Dengan Pola Minimal, Selengkapnya Disajikan Dalam Gambar Sebagai Berikut: Kades

: Tauhiddin

Sekdes

: Rosita

BPD

: Muslimsyah Marpaung

Sekretaris BPD

: Akmal Wasilah

LPM

: Yuswardi Silaen

Tokoh Masyarakat

: Azrai Marpaung

Tokoh Masyarakat

: Mahmiluddin

Tokoh Agama

: Bahrum Marpaung

Tokoh Agama

: Syahrudin Srt.

18

Berikut ini dilampirkan peta situasi Desa Asahan Mati

Gambar 1.Peta Desa Asahan Mati

19

BAB III METODE PENYUSUNAN RPDP 3.1.

VISI DESA Terwujudnya

Desa

Asahan

Mati

dengan

Bina

MUSLIM

(Manusia

,Usaha,Lingkungan, dan Imfastruktur ) 3.1.1. Nilai-nilai yang melandasi: 1.

Masih melekatnya nilai budaya / tradisi Daerah

2.

Tingkat Tatakrama serta Sopan Santun dilandasi dari tuntutan Agama.

3.1.2. 1.

Makna yang terkandung : Segala sesuatu yang ingin diputuskan terlebih dahulu dibawa ke Forum Musyawarah Desa yang melibatkan semua unsur dan lembaga Desa termasuk Tokoh Agama ,Tokoh Masyarakat,Tokoh wanita dan Pemuda.

2.

Menjaga hubungan baik antara pemerintahan Desa dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa.

3.2

Misi Desa 1.Mengelola Pemerintahan Desa yang aman bersih, berwibawa , transparan dan pelayanan

prima.

2.Menggali Potensi Desa,memelihara

kearifan local menjunjung tinggi nilai

budaya dan mendukung proses pembangunan yang berwawasan lingkungan. 3.Mengembangkan potensi sumber daya manusia ,Pengembangan usaha masyarakat untuk tambahan Modal

melalui Pinjaman UMKM, KUR dan

BUMDes, dll. 3.3. Kerangka Perencanaan Penyusunan rencana pengembangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dengan 4 (empat) kali pertemuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahap pertama dilakukan pemetaan awal dengan melakukan proses pengamatan dan diskusi dengan masyarakat terhadap Desa Asahan Mati sebagai lokasi program serta profil desa. Pemetaan yang dilakukan berkaitan dengan pemetaan sosial, infrastruktur dan aksi di tingkat desa meliputi: analisis kebutuhan yang didasarkan potensi dan masalah, analisis institusi, identifikasi modal sosial, identifikasi peran aktor, dan penilaian peran gender. Selanjutnya aksi di tingkat desa yang merujuk lima bina, yakni bina manusia, bina sumberdaya, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga bencana.

20

Pada pertemuan tingkat

pertama, dilakukan pengkajian terhadap potensi masalah,

penyebab masalah, alternative penyelesaian masalah dan tindakan yang layak yang terdapat pada masing-masing desa bersama pemerintahan desa dan kelompok - kelompok masyarakat. Kajian dilakukan dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim dan diagram Venn

Desa Pemata ng Sei. Baru

Gambar 3.1. Kerangka Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati Kabupaten Asahan kemudian pada tahun ketiga, diharapkan terwujudnya rehabilitasi sumberdaya dan penguatan ekonomi masyarakat di Desa Asahan Mati tentunya semua ini bertujuan untuk mewujudkan Desa Asahan Mati

yang Tangguh terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta

ketangguhan dalam hal ekonomi. Untuk menjalankan roda aktivitas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dibutuhkan spirit dan institusi penggerak dalam bentuk group kerjasama (working group) yang memiliki komitmen kuat untuk membangun Desa peisisir yang tangguh. 3.4. Fokus Pengembangan Kegiatan POPT merupakan aksi yang menitikberatkan pada coastal viIlage community dimana partisipasi komunitas desa pesisir sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Namun demikian, peran pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai fasilitator tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan desa pesisir yang tangguh. Desa pesisir memiliki kerentanan ekonomi, sosial, lingkungan dan fisiko Masyarakat pesisir rentan secara ekonomi, ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 jumlah masyarakat miskin di desa-desa pesisir sebesar 7,8 juta jiwa. Pengetahuan masyarakat desa pesisir tentang bencana dan ancaman

21

perubahan iklim di wilayah pesisir masih rendah, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, serta rendahnya tingkat kemandirian organisasi sosial desa yang semuanya itu mempertinggi tingkat kerentanan desa pesisir secara sosial. Desa pesisir juga rentan secara lingkungan dan fisik Secara umum kualitas infrastruktur desa tergolong rendah, seperti kondisi jalan yang rusak, kekurangan energi Iistrik, kesulitan air bersih, sanitasi yang buruk, serta kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan, baik akibat bencana maupun aktivitas manusia. Kondisi vegetasi dan ekosistem di pesisir secara umum telah mengalami kerusakan. Luas existing mangrove Indonesia telah mengalami penurunan, yaitu dari luas 3,9 juta hektar pada tahun 2003 (data Departemen Kehutanan) menjadi 3,24 juta hektar pada tahun 2009 (data Bakosurtanal). Oleh karenanya, untuk mewujudkan ketangguhan desa diperlukan kebijakan berupa fokus pengembangan kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan-persoalan pokok yang dihadapi masyarakat desa pesisir. Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bina Manusia, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif; 2. Bina Usaha, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal; 3. Bina Sumber Daya, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling and surveillance dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah Iingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya; 4. Bina Lingkungan atau Infrastruktur, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui

22

pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya; 5. Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usahausaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Cantara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelornpokkelompok sosial yang terdapat pada masyarakatjkomunitas pesisir. Keberhasilan program kelima fokus pengembangan kegiatan sebagaimana tersebut di atas sangat tergantung peran aktif kelembagaan desa sehingga penguatan kelembagaan sangat perlu ditingkatkan ( Bina Kelembagaan ). 3.5. Pendekatan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati ini menggunakan pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang memaksimalkan partisipasi masyarakat dan bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki masyarakat Desa Asahan Mati dengan metode P3MD. Beberapa hal yang dilakukan dalam pendekatan penyusunan rencana pengembangan ini, sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi sistem nilai sebagai spirit penggerak pembangunan di Desa Asahan Mati b. Melakukan need assessment warga di Desa Asahan Mati, meliputi: kebutuhan dan harapan, kelembagaan/institusi, dan modal sosial; c. Merumuskan bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan warga di Desa Asahan Mati terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, dan aktor yang akan melaksanakan program yang dimaksud; dan d. Menyusun roadmap pengembangan Desa pesisir di Desa Asahan Mati. Kemudian, untuk melakukan rumusan poin-poin di atas, maka didampingi oleh 2 (dua) orang fasilitator yang memliki pemahaman sebagai berikut: a. Memahami target pencapaian yang diharapkan;

23

b. Memahami tahapan kerja perencanaan partisipatif pengembangan Desa pesisir, dalam hal ini Desa Asahan Mati. c. Memahami lima bina yang merupakan fokus pengembangan program, seperti: bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga dan perubahan iklim; serta d. Memahami dan menguasai prinsip-prinsip partisipatif dalam mendampingi proses assessment yang dilakukan kepada warga.

24

BAB IV KETERKAITAN DENGAN PERENCANAAN LAIN Rencana Pengembangan Daerah Pesisir(RPDP) merupakan rencana pengembangan Desa yang mengacu pada RPJMDes. Hal-hal yang berkenaan dengan rencana pengembangan desa yang berkaitan langsung dengan pemabangunan desa merupakan pedoman di dalam perencanaan dan tujuan fokus pembangunan. Tingkatan (hierarki) pemerintahan merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJP Daerah. Sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, diatur ketentuan mengenai RPJP Daerah Provinsi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi. Seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007, Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati 2012 – 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJP Daerah Kabupaten Asahan. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud keselarasan dan konsistensi gerak langkah dan pencapaian pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

25

BAB V POTENSI DAN MASALAH Beberapa potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan antara lain potensi pemasaran hasil laut, hasil tanaman pesisir, serta pengembangan wisata alam beting kepah yang ada di dusun V Tanjung Berombang Desa Asahan Mati.Secara Geografis Asahan Mati Berada di antara dua laut yaitu selat Malaka dan sungai Asahan, sehingga secara tinjauan Desa Asahan Mati memiliki peluang manjadi Desa Pesisir yang tangguh. Namun kondisi pada saat ini masih belum terbina. Maka dari itu dengan adanya program PDPT, Desa Asahan Mati kembali berbenah untuk memfokuskan kegiatannya membentuk sebuah Desa Pesisir yang kelak menjadi Desa yang mandiri dalam hal ekonomi dan juga kemandirian. Sehingga dibentuklah mind future di dusun VIII menjdi dusun nelayan yang kelak akan menjadi barometer bagi perkembangan daerah pesisir bagi dusun yang lainnya. Kesemuanya ini telah diangkat pada penyusunan RPJM desa dengan melibatkan tokoh pemuda dan kaum ibu yang mengacu kepada adat istiadat kebudayaan yang ada di desa. Hal yang sangat penting untuk diatasi pada saat ini adalah pemukiman penduduk yang kurang sehat terutama masalah sanitasi lingkungan yang pada saat ini lebih dari 50 rumah yang belum mempunyai WC yang standart,masih menggunakan WC galian. Inilah yang harus menjadi perhatian serius para lembaga desa dan stakeholders,apabila hal ini terpenuhi paling tidak beberapa persoalan dari permasalah nelayan dapat terjawab. Satu hal lagi yang menjadi perhatian adalah permasalahan listrik di dusun VIII, belum masuknya jaringan listrik yang menuju perkampungan nelayan dan sampai sekarang belum ada kepastian dari pemerintah kabupaten. Padahal kebutuhan akan listrik sudah sangat diimpikan oleh para warga mengingat pentingnya pemanfaatan listrik untuk beraktifitas keseharian. Berikut ini daftar potensi dan masalah yang ada di Desa Asahan Mati: 4.1 Potensi Asahan Mati Tabel 8. Potensi Desa Asahan Mati NO BIDANG POTENSI perkebunan pisang 1 Pertanian

2

Perikanan

masyarakat bertani kebun sawit perkebunan kelapa masyarakat nelayan kolam ikan Sungai Laut

26

LOKASI Dusun II Dusun III Dusun III Dusun V Dusun VIII Dusun V Dusun VIII Dusun VIII,III

3

Pariwisata

4

Usaha

wisata beting kepah Wisata mangrove pembuatan sapu dan keset kaki pemasaran ikan asin dan terasi pengolahan air kelapa

Dusun V Dusun III,VIII Dusun V,IV Dusun V,VIII Dusun V,VIII

4.2 Masalah Asahan Mati Tabel 9 Masalah yang dihadapi Desa Asahan Mati NO 1

2

BIDANG Pendidikan

Kesehatan

MASALAH Anak putus sekolah pendidikan 9 tahun Tinggi minat baca tetapi tidak adanya sarana perpustakaan desa Tidak adanya honor guru TPQ

Desa

Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap computer Adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK

Desa

Sering terjadi banjir Masyarakat tidak memiliki JAMKESMAS Kurangnya tenaga medis

3

Sarana dan Prasarana

4

Lingkungan Hidup

5

Sosial budaya

6

Ekonomi

LOKASI Desa Desa

Rumah masyarakat yang tidak layak huni Kurangnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat lansia Sulitnya mendapatkan air bersih Jalan gang rusak tidak bisa dilewati saat hujan Saat musim hujan jalan usaha tani/jalan setapak tidak bisa dilalui Tidak ada jembatan penghubung antar dusun Kondisi jalan yang gelap Masih adanya masyarakat yang belum menerima aliran listrik Pemanfaatan SDA belum maksimal Sumber air besih berkurang Banyaknya hewan ternak berkeliaran dan kotoran ternak yang berserakan Abrasi pantai Tidak adanya tempat untuk melaksanakan kegiatan kesenian Tidak adanya sarana olahraga permanen (volly, bulutangkis) Masih banyak lahan yang kepemilikannya dari luar desa Masih lemahnya prilaku generasi muda terhadap sosial dan budaya Masih adanya tanah masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah/sertifikat Masih minimnya pengetahuan tentang

27

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Dusun III,V Dusun III dan IV Desa Dusun VIII Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

pemasaran produk Masih minimnya kreatifitas dan inovasi Masih minimnya modal usaha

Desa Desa

4.3. Pemecahan Masalah Berdasarkan musyawarah desa beserta masyarakat maka diketahui penyebab permasalahan Desa dan telah disepakati pula beberapa alternative pemecahan masalah sebagai berikut : Tabel 10. Alternatif pemecahan masalah Desa Asahan Mati No

Masalah

Penyebab

Potensi

Alternatif Tindakan Pemecahan masalah

I Pendidikan 1

Anak putus sekolah pendidikan 9 tahun

kurangnya pembiayaan untuk sekolah

Ada Gedung Sekolah dasar (SD)

Pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu/sekolah gratis.

2

Tinggi minat baca tetapi tidak adanya sarana perpustakaan desa

tidak adanya sarana baca

Adanya Siswa dan Calon Siswa Untuk TK, SD, SMP, SMA

Pengadaan bangunan gedung perpustakaan

3

Tidak adanya honor guru TPQ

kurangnya pembiayaan

Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap komputer II Kesehatan

4

1

Adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK

2

Sering terjadi banjir

3

Masyarakat tidak memiliki JAMKESMAS

4

Kurangnya tenaga medis

5

rumah masyarakat yang tidak layak huni

honor tetap guru TPQ

tidak tersedianya sarana komputer kurangnya kemampuan untuk membuat MCK sendiri tidak adanya siring penyalur banjir terbatasnya fasilitas Jamkesmas yang diberikan pemerintah kurangnya distribusi tenaga medis dari pemerintah kurangnya kemampuan membangun rumah

28

Ada Guru TK, SD, SMP

pelatihan dan pengadaan komputer

Adanya Sumber air Bersih dari sumur gali

Pembangunan WC Umum

Adanya tim SAR

Pembangunan siring pasang (drainase) Pengadaan tambahan fasilitas JAMKESMAS

Adanya puskesmas Pembantu (Pustu)

Pengadaan Tenaga medis (dokter, perawat dan mantri) Bedah rumah untuk masyarakat miskin

6

kurangnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat lansia

terbatasnya sarana pelayanan kesehatan

Adanya Bidan Desa, Mantri, dan Dukun Beranak

penyediaan posyandu pelayanan kesehatan bagi anak cacat dan lansia

7

sulitnya mendapatkan air bersih

tidak tersedianya fasilitas air bersih

Adanya Sumber air Bersih dari sumur gali

Pembangunan sarana air bersih

III Sarana dan Prasarana 1

jalan gang rusak tidak bisa dilewati saat hujan

2

Saat musim hujan jalan usaha tani/jalan setapak tidak bisa dilalui

3

Belum adanya jalan setapak yang baik

4

Belum adanya sea wall

5

tidak ada jembatan penghubung antar dusun

6

kondisi jalan yang gelap

masih adanya masyarakat yang belum menerima aliran listrik IV Lingkungan Hidup 7

1

pemanfaatan SDA belum maksimal

2

Pariwisata

3 4 5

sumber air besih berkurang banyaknya hewan ternak berkeliaran dan kotoran ternak yang berserakan Peternakan

kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah belum ada jalan usaha tani yang layak dan kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah dan bertebing

belum tersedianya program

Pembangunan jalan lingkungan rabat beton adanya jalan penghubung antar dusun

pembukaan jalan usaha tani

Adanya jalan usaha tani

pengerasan jalan dan pengaspalan penetrasi

Adanya Jalan umum skala pembuatan sea wall negara Adanya jalan gang, penghubung pembuatan jembatan antar rumah (lingkungan)

penerangan lampu jalan tidak ada terbatasnya pasokan listrik dan jangkauan PLN kurangnya keterampilan masyarakat desa

pengadaan lampu jalan pengadaan listrilk/PLTMH

adanya sumberdaya alam

Peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat

kurangnya daerah resapan air

adanya sungai dan laut memiliki konservasi alam

belum ada aturan desa

adanya hewan ternak

tidak adanya kandang

adanya hewan ternak

Pengembangan kawasan Ekowisata penghijauan hutan rakyat dan DAS penyusunan perdes pengelolaan kegiatan usaha masyarakat pengandangan hewan ternak

V Sosial Budaya 1

tidak adanya tempat untuk melaksanakan kegiatan kesenian

tidak tersedianya fasilitas gedung

2

tidak adanya sarana

kurangnya

29

adanya kegiatan karang taruna. adanya grup rabana perempuan adanya lapangan

pembuatan gedung serba guna pembuatan lapangan

olahraga permanen (volly, pembiayaan bulutangkis, sepak bola) pembuatan lapangan

volly dan klub sepakbola

3

mesjid belum memadai

kurangnya pembiayaan masjid

4

masih banyak lahan yang kepemilikannya dari luar desa

belum adanya peraturan desa

5

masih lemahnya prilaku generasi muda terhadap sosial dan budaya

kurangnya aktifitas dan keterampilan generasi muda

masih adanya tanah masyarakat yang belum 6 mempunyai bukti kepemilikan yang sah/sertifikat Koperasi dan Usaha VI Masyarakat

adanya masjid dan musholla

adanya kegiatan ibu-ibu PKK

kurangnya pembiayaan pembuatan sertifikat

olahraga (volly, bulutangkis, bola kaki) rehab dan peningkatan sarana dan prasarana masjid pembuatan perdes tentang kepemilikan lahan dan tataguna tanah desa peningkatan kapasitas keterampilan generasi muda di bidang sosial dan seni budaya pembuatan sertifikat bersubsidi (prona)

1

kurangnya modal bagi masyarakat miskin

kurangnya sumber permodalan

2

kurang berkembangnya usaha masyarakat

kurangnya pembinaan bagi usaha kecil

adanya kelompok SPP Ibu Mandiri

penambahan modal untuk kegiatan usaha masyarakat pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat

belum berkembangnya lembaga pemasaran

adanya usaha bengkel motor dan las, mebel, warung manisan, air isi ulang, menjahit, ternak, kebun kelapa, kapal ikan.

pembentukan kelembagaan usaha masyarakat

1

alat tangkap dan perahu belum memadai

kurangnya pembiayaan pengadaan alat tangkap dan perahu

adanya masyarakat nelayan

pengadaan alat tangkap ikan dan perahu

2

sulitnya memasarkan hasil laut

kurangnya fasilitas angkut hasil perikanan

adanya sumber ikan

3

nelayan sulit mendapatkan kebutuhan melaut dan saprodi

4

minimnya keterampilan masyarakat

5

sulitnya mendapatkan bibit dan pakan ikan air tawar

3

VII

sulitnya pemasaran hasil usaha oleh masyarakat

Perikanan

kurangnya pembiayaan untuk mendirikan warung kurangnya pembinaan pengolahan hasil perikanan

adanya masyarakat nelayan

pengadaan sarana pengangkutan hasil nelayan dan kerjasama dengan kabupaten. Pembangunan sarana dan prasarana usaha warung pesisir

adanya masyarakat nelayan

pelatihan keterampilan pengelolaan hasil perikanan

kurangnya pasokan bibit dan pakan

adanya kolam ikan

pengadaan bibit dan pakan ikan tawar

30

kurangnya pembiayaan pembangunan pelabuhan

adanya masyarakat nelayan

pembuatan pelabuhan kecil pendaratan perahu nelayan

1

belum adanya tempat wisata

kurangnya sumber pembiayaan

adanya pantai yang indah

pembangunan objek wisata dan permainan pantai

2

pengelolaan daerah pantai yang belum maksimal

kurangnya sumber pembiayaan

adanya pantai yang indah

pengelolaan daerah pantai

kurangnya sumber pembiayaan

Memiliki daerah yang tinggi

Pembangunan jalan evakuasi tsunami Pembangunan shelter tempat penampungan pengungsi Pembuatan peta resiko bencana Pengadaan peralatan penanganan bencana Pembangunan gudang logistik bencana Pengadaan alat komunikasi peringatan dini tsunami Rehabilitasi vegetasi pantai (penanaman pohon cemara dan ketapang)

Adanya kebun kelapa

Pelatihan dan Pengolahan sabut kelapa pembuatan briket dari tempurung kelapa Penanaman dan pembuatan gudang terasi. Pelatihan dan penjualan Keterampilan Kerang Laut

6

VIII

IX 1 2 3 4 5 6 7 X 1

2 3

belum adanya pelabuhan nelayan Pariwisata

Siaga bencana Belum adanya jalur evakuasi tsunami Belum adanya shelter tempat penampungan pengungsi Belum adanya peta resiko bencana Belum adanya peralatan penanganan bencana Belum tersedia gudang logistik bencana Belum adanya sistem informasi peringatan dini tsunami Pantai mengalami abrasi Mata pencaharian alternatif Potensi kelapa yang belum dimanfaatkan

Adanya potensi bahan trasi Belum adanya keterampilan sebagai cindra mata desa pesisir

kurangnya sumber pembiayaan kurangnya sumber pembiayaan kurangnya sumber pembiayaan kurangnya sumber pembiayaan kurangnya sumber pembiayaan kurangnya sumber pembiayaan

kurangnya sumber pembiayaan

Kurangnya bahan kurangnya pengetahuan dan sumber pembiayaan

31

Memiliki potensi mangrove Banyak kerang laut yang terbuang saja

4.4 Penentuan peringkat masalah Tabel 11. Penentuan peringkat masalah No

1

Masalah

Tidak ada jaringan listrik di dusun VIII

Dirasakan oleh orng banyak ya

Sangat

Sering terjadi

Tersedia

ya

Menghambat peningkatan pendapatan ya

ya

Ya

Potensi memecahkan masalah Kerjasama antar penduduk yang besar Adanya bangunan jembatan Membangun jalan setapak

Jumlah nilai

Urutan peingkat

85

1

84

2

83

3

2

Tidak ada jembatan penghubung

ya

ya

ya

ya

Ya

3

Jalan untuk kegiatan perekonomian warga rusak Sarana air bersih yang belum terpenuhi Usaha pemasaran hasil laut belum terbina

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

Membangun sumur bor

82

4

ya

ya

ya

ya

Ya

82

5

6

Abrasi di daerah pantai

ya

ya

ya

ya

Ya

82

6

7

ya

ya

ya

ya

Ya

81

9

8

Usaha pertanian(kelapa,kebun pisang) Belum ada MCK yang layak

ya

ya

ya

ya

Ya

75

18

9

Fasilitas ibadah belum layak

ya

ya

ya

ya

Ya

79

10

10

Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap computer Anak putus sekolah pendidikan 9 tahun pemanfaatan SDA belum maksimal

ya

ya

ya

ya

Ya

Membangun tempat pemasaran hasil laut dan fasilitasnya Penanaman mangrove Penambahan fasilitas pertanian Pembangunan MCK Renovasi mesjid Pelatihan komputer

78

13

ya

ya

ya

ya

Ya

79

11

ya

ya

ya

ya

Ya

Biaya beasiswa Pelatihan skill

78

12

Belum adanya sea wall

ya

ya

ya

ya

Ya

75

19

ya

ya

ya

ya

Ya

82

7

ya

ya

ya

ya

Ya

74

20

ya

ya

ya

ya

Ya

76

16

ya

ya

ya

ya

Ya

73

21

ya

ya

ya

ya

Ya

78

15

ya

ya

ya

ya

Ya

Pembangunan sea wall Pemberian bantuan modal masyarakat Bantuan alat tangkap perikanan Adanya pembenihan dari dinas perikanan yang lebih murah Pembangunan pelabuhan nelayan Pembangunan wisata beting kepah dan mangruve Pembangunan

78

14

4 5

11 12 13 14

kurangnya modal bagi masyarakat miskin 15

alat tangkap dan perahu belum memadai

16 sulitnya mendapatkan bibit dan pakan ikan air tawar

17

belum adanya pelabuhan nelayan

18 belum adanya tempat wisata 19

Belum adanya jalur evakuasi

32

tsunami 20

ya

ya

ya

ya

Ya

ya

ya

ya

ya

Ya

Adanya potensi bahan trasi 21 Sering terjadi banjir

lokasi jalur tsunami Penanaman mangrove berkala Pembangunan drainase yang baik

81

8

76

17

4.5 Pengkajian tindakan pemecahan masalah Tabel 12. Penentuan peringkat masalah

No

Masalah

Penyebab

Potensi

Alternatif tindakan pemecahan

Tindakan yang layak

1

Listrik

Belum ada sarana

Ada

Pembangunan sarana listrik

2

Jembatan

Jembatan kayu

Ada

Pembangunan jembatan kayu

3

Jalan setapak

Ada

Penimbunan jalan

4

Sumur bor

Ada

Air sungai

Pembangunan sumur bor

5

Gudang bina usaha

Jalan rawa Tdk ada sumber air bersih Tidak ada tempat usaha

Masuknya arus listrik Pembangunan Jembatan beton Pembangunan jalan setapak

Ada

Rumah warga

Pembangunan gudang

6

Penanaman mangrove

abrasi

Ada

Penanaman mangrove

Penanaman mangrove

7

Bina usaha

kemiskinan

Ada

Pemasaran secara manual

8

Bahan trasi minim

Ada

Penanaman mangrove

9

Pembiakan bahan trasi Usaha pertanian(kelapa,pisang)

Ada

Pemberian alat pertanian

10

Fasilitas musholla

Alat tidak memadai Tidak adalistrik dan air bersih

Ada

Renovasi swadaya

11

Tidak ada dana sekolah

Pendidikan mahal

Ada

Mengurangi beban biaya

12

Pelatihan skill SDA

Ada

Belajar secara otodidak

13

Pelatihan komputer

Skill masih minim Masih buta akan komputer

Ada

Belajar manual

Adanya fasilitas belajar

14

Modal bagi masyarakat

kemiskinan

Ada

Bantuan ringan

15

Wisata alam

Belum terbina

Ada

Pembangunan jalan rintis

16

Bibit dan pakan air tawar

Belum terbina

Ada

Pembiakan sendiri

Dana hibah usaha Pembangunan sarana wisata Adanya pelatihan dan penyediaan bibit dari dinas

17

Sering banjir

Pasang

Ada

Pembuatan alur ke sungai

18

Wisata mangrove

Belum terbina

Ada

Penanaman mangrove

19

Belum ada

Ada

Pembangunan bronjong

20

Tidak ada Sea wall Alat perahu dan tangkap

Belum terbina

Ada

Pembuatan manual

21

Pelabuhan nelayan

Belum ada

Ada

Tempat tambatan manual

33

Pemasaran yang lebih baik Penanaman mangrove Penyediaan alat Pembangunan sumur bor dan masuk listrik beasiswa Adanya pelatihan

Pembuatan turab Perawatan mangrove Pembangunan sea wall Pemberian bantuan dari diskanla Pembangunan pelabuhan

4.6 Penentuan peringkat tindakan Tabel 13. Penentuan Peringkat Tindakan

Peringkat

Masalah

Tindakan yg layak

Kebutuhan orang banyak

Dukungan peningkatan pendapatan warga

Jumlah nilai

Ya

Ada

85

Ya

Ada

84

Ya

Ada

83

Ya

Ada

82

1

Listrik

2

Jembatan

3

Jalan setapak

4

Sumur bor

Masuknya arus listrik Pembangunan Jembatan beton Pembangunan jalan setapak Pembangunan sumur bor

5

Gudang bina usaha

Pembangunan gudang

Ya

Ada

82

6

Penanaman mangrove

Ya

Ada

82

7

Bina usaha

Penanaman mangrove Pemasaran yang lebih baik

Ya

Ada

82

8

Penanaman mangrove

Ya

Ada

81

9

Pembiakan bahan trasi Usaha pertanian(kelapa,pisang)

Ya

Ada

81

10

Fasilitas musholla

Penyediaan alat Pembangunan sumur bor dan masuk listrik

Ya

Ada

79

11

Tidak ada dana sekolah

beasiswa

Ya

Ada

79

12

Pelatihan skill SDA

Adanya pelatihan

Ya

Ada

78

13

Pelatihan komputer

Adanya fasilitas belajar

Ya

Ada

78

14

Modal bagi masyarakat

Ya

Ada

78

15

Wisata alam

Ya

Ada

78

16

Bibit dan pakan air tawar

Dana hibah usaha Pembangunan sarana wisata Adanya pelatihan dan penyediaan bibit dari dinas

Ya

Ada

76

17

Sering banjir

Pembuatan turab

Ya

Ada

76

18

Wisata mangrove

Perawatan mangrove

Ya

Ada

75

19

Ada

75

Ya

Ada

74

21

Pelabuhan nelayan

Pembangunan sea wall Pemberian bantuan dari diskanla Pembangunan pelabuhan

Ya

20

Tidak ada Sea wall Alat perahu dan tangkap

Ya

Ada

73

34

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN DESA Program Kegiatan Rencana Pengembangan Desa Pesisir ini, kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana detail kegiatan pengembangan desa pesisir, yang dapat meliputi: aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang dijabarkan dalam lima focus pengembangan kegiatan yaitu Bina Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, Bina Sumberdaya, Bina Manusia, dan Bina Usaha. Dari ketiga aspek yang telah disebutkan di atas, pada prinsipnya muatan PDPT lebih menekankan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, pembangunan lingkungan dan infrastruktur, sumberdaya serta kemandirian ekonomi, yang diharapkan dapat mampu meningkatkan ketangguhan dengan meminimalkan dampak kerugian akibat beneana dan perubahan iklim di desa-desa pesisir. Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bina Manusia, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif; 2. Bina Usaha, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya system insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal; 3. Bina Sumber Daya, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan monitoring, controlling and surveillance dengan prinsip

35

partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi, dan memperkaya sumber daya; 4. Bina Lingkungan atau Infrastruktur, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya; 5. Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim, yaitu kegiatan yang mencakup usahausaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi desa dalam pengurangan risiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Cantara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir. Berikut ini tabel penjelasan tentang program pelaksanaan kegiatan RPDP beserta waktu pelaksanaan, lokasi, sasaran,tujuan kegiatan, target dan juga sumber pendanaan program Desa Asahan Mati :

36

No 1 A.

1

2

3

4

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

sasaran 5

Waktu Pelaksanaan

Target 6

Biaya Ket.

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

Rp (x.1000)

Sumber

7

10

11

12

13

x

135,000

APBD II, PNPM

x

120,000

PDPT, PNPM

200,000

PDPT, PNPM

x

200,000

APBD II, PNPM

x

80,000

PDPT, PNPM

x

150,000

PDPT, PNPM

8

9

BINA LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR Pengadaan bangunan gedung perpustakaan Pembangunan MCK

Pembangunan drainase

Bedah rumah untuk masyarakat miskin

tersedianya sarana membaca untuk Desa menambah ilmu pengetahuan

anak usia sekolah, pemuda, dan masyarakat umum

mencegah masyarakat agar tidak buang air sembarangan

masyarakat berdirinya 40 Desa unit MCK di Asahan Mati tiap dusun

Desa

adanya saluran pembuangan yang lancar agar tidak terjadi genangan air

Desa

tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat

Desa

5

masyarakat memperoleh air Pembangunan bersih untuk Desa sarana air bersih kebutuhan rumah tangga

6

tersedianya Pembangunan sarana jalan jalan lingkungan yang layak dan paving block nyaman

Desa

berdirinya 1 unit gedung x perpustakaan desa

x

dibangunnya drainase masyarakat pada tiap x Desa ruas jalan Asahan Mati desa sepanjang 2000 m masyarakat direhabnya Desa minimal 8 x Asahan Mati rumah warga yang tidak per tahun mampu seluruh masyarakat rumah warga Desa mendapatkan x Asahan Mati pasokan air bersih dibangunnya pengguna jalan paving jalan bata masyarakat sepanjang desa 950m

37

x

x

x

x

x

x

x

14

No 1

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

sasaran 5

Waktu Pelaksanaan

Target 6

Biaya Ket.

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

Rp (x.1000)

Sumber

7

10

11

12

13

x

25,000

APBD II

120,000

PDPT

70,000

APBD II

90,000

PDPT, APBD II

8

9

7.

8

pengadaan lampu jalan

terwujudnya lingkungan yang aman dan Desa nyaman bagi pengguna jalan

9

pengadaan dan pemasangan tiang listrik dan kabel

tersalurkannya Dusun listrik dari PLN VIII ke rumah warga

10

Pengadaan meubeler balai desa dan kantor desa

Tersedianya tempat pertemuan dan pelayanan warga desa

11

Pembangunan jembatan

Melancarkan transportasi masyarakat

Desa

Desa

masyarakat dibangunnya x Desa lampu jalan Asahan Mati seluruh ruas jalan desa adanya masyarakat penambahan x Desa jaringan listrik Asahan Mati PLN berdirinya bangunan aparat desa x Balai Desa dan BPD dan Kantor Desa Masyarakat desa

Terbangunny a jembatan penghubung dusun

38

x

x

x

x

x

14

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

B.

BINA MANUSIA

1

Pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu

No

2

3

4

honor tetap guru TPQ

pelatihan dan pengadaan computer

Pengadaan tambahan fasilitas JAMKESMAS

untuk menolong anak -anak yang tidak Desa mampu meneruskan sekolah guru honorer mendapatkan penghasilan tetap anak-anak sekolah mempunyai keterampilan teknologi komputer tersedianya jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat

Desa

Desa

Desa

sasaran 5

anak usia sekolah yang tidak mampu

guru-guru TPQ

pelajar SD, SLTP dan SLTA

masyarakat Desa

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target 6

P

2012 2013 2014 2015 2016

Rp (x.1000)

Sumber

7

10

11

12

13

tersedianya beasiswa tiap tahun untuk x 12 orang anak kel. Miskin diberikannya honor tetap x tiap tahun untuk 2 orang guru TPQ tersedianya 2 unit komputer tiap sekolah dan x dislenggarak annya pelatihan bagi siswa Seluruh masyarakat tidak mampu mendapat fasilitas Jamkesmas

39

Ket.

B L R 8

9

x

x

x

x

x

x 45,000

APBD II

15,000

APBD II

95,000

APBD II

200,000

APBD II

x

x

x

x

14

No 1

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

5

Pengadaan Tenaga medis (dokter, perawat dan mantri)

masyarakat memperoleh Desa layanan kesehatan yang baik

6

penyediaan posyandu pelayanan kesehatan bagi anak cacat dan lansia

7

Peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat

8

pembuatan gedung serba guna

menyediakan sarana bagi aktifitas seni budaya

9

pembuatan lapangan olahraga (volly, bulutangkis, bola kaki)

menyediakan sarana olahraga Desa yang representatif

menyediakan tempat pelayanan Desa kesehatan bagi lansia dan anak cacat meningkatkan keterampilan masyarakat Desa dalam mengelola SDA

Desa

sasaran

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target

5

6 bertambahny a tenaga anak cacat medis yang dan lansia melayani kesehatan warga seluruh warga lansia dan anak anak cacat cacat dan lansia mendapat pelayanan kesehatan terselenggara masyarakat nya pelatihan Desa keterampilan Asahan Mati usaha masyarakat dibangunnya 1 unit gedung remaja dan serbaguna karang lengkap taruna dengan tendanya dibangunnya 1 unit lapangan remaja dan bola volly dan karang 1 unit taruna lapangan bulutangkis dan lapangan sepakbola

40

Ket.

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

Rp (x.1000)

Sumber

7

10

11

12

13

200,000

APBD II

8

9

x

x

x

x

x

x

x

100,000

APBD II

x

x

20,000

PNPM

275,000

APBD II

150,000

APBD II, Swaday a

x

x

x

x

x

14

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

10

rehab dan peningkatan sarana dan prasarana masjid

meningkatkan peran masjid sebagai sarana ibadah

No

Desa

sasaran 5

warga desa dan jemaah masjid

peningkatan kapasitas keterampilan generasi muda di bidang sosial dan seni budaya

meningkatkan peran generasi muda dalam bidang sosial dan budaya

Desa

remaja dan karang taruna

12

pelatihan bagi aparatur desa dan BPD

Meningkatnya peran kelembagaan desa untuk partisipasinya dalam pembangunan desa

Desa

aparat desa dan BPD

13

Penambahan honor kades dan BPD

Kades dan aparat desa dan BPD bisa Desa bekerja dengan lebih baik

aparat desa dan BPD

11

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target 6 terlaksanany a perbaikan dan penambahan saranaprasarana masjid terlaksanany a kegiatan peningkatan keterampilan generasi melalui pendidikan dan pelatihan bidang sosial dan seni budaya

P

2012 2013 2014 2015 2016

Rp (x.1000)

Sumber

7

10

11

12

13

x

250,000

APBD II, Swaday a

x

20,000

PNPM, Swaday a

x

10,000

APBD II

114,000

APBD II

8

9

x

x

x

terlaksanany x a pelatihan bagi seluruh aparatur desa dan BPD tersedianya tambahan honor perangkat desa dan BPD

41

Ket.

B L R

x

x

x

x

14

No 1

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

14

15

Membantu penambahan kelancaran biaya operasional administrasi kantor desa

Desa

16

penyusuan APBDes

Agar arah pendapatan dan pembelanjaan Desa desa bisa lebih terarah

17

Pelatihan dan sosialisasi pemahaman UU dan perda tentang desa

Aparatur desa dan BPD memahami Desa tentang UU dan Perda/des

5

aparat desa dan BPD

aparat desa dan BPD

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target B L R

Kades dan aparat desa dan BPD bisa Desa bekerja dengan lebih baik

penambahan sarana kerja bagi aparatur desa dan BPD

sasaran

6 7 tersedianya sarana kerja berupa ATK dan komputer untuk Kantor Desa dan BPD bertambahny a biaya operasional kantor desa dari tahun sebelumnya

masyarakat tersusunnya desa Perdes Asahan Mati APBDes setiap tahun terlaksanany a sosialisasi UU dan aparat desa Perda bagi dan BPD seluruh perangkat desa dan BPD

42

8

9

Ket.

P

2012 2013 2014 2015 2016

Rp (x.1000)

Sumber

10

11

12

13

x

x

x

x

25,000

APBD II

x

x

x

x

30,000

APBD II

x

x

15,000

APBD II

x

x

15,000

APBD II

14

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

18

pelatihan keterampilan pengelolaan hasil perikanan

C.

BINA SIAGA BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

No

1

2

3

4

5

Pembangunan jalan evakuasi tsunami Pembangunan shelter tempat penampungan pengungsi Pembuatan peta resiko bencana

Pengadaan peralatan penanganan bencana Pembangunan gudang logistik bencana

meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan

memudahkan proses evakuasi saat terjadi bencana menyediakan tempat penampungan sementara bagi pengungsi akibat bencana memberikan informasi bagi masyarakat tentang lokasi rawan bencana membantu kelancaran proses penanganan bencana tempat penyimpanan peralatan penanganan bencana dan logistik

Desa

sasaran 5

6 terlaksanany a pelatihan keterampilan masyarakat pengolahan nelayan dan ikan bagi perempuan kelompok nelayan nelayan dan wanita nelayan

Desa

masyarakat desa

Desa

masyarakat desa

Desa

masyarakat desa

Desa

masyarakat desa

Desa

masyarakat desa

Waktu Pelaksanaan

Target

dibangunnya jalan evakuasi tsunami dibangunnya shelter penampunga n pengungsi

dibuatnya peta resiko bencana di 2 dusun diadakannya peralatan penanganan bencana dibangunnya gudang logistik bencana

43

Biaya Ket.

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

Rp (x.1000)

Sumber

7

10

11

12

13

x

8

9

x

x

x

x

x

x

x

15,000

PDPT, PNPM

x

300,000

PDPT, PNPM & APBD II

x

300,000

PDPT, PNPM & APBD II

50,000

PDPT, PNPM & APBD II

400,000

PDPT, PNPM & APBD II, APBD I

200,000

PDPT, PNPM & APBD II, APBD I

x

x

x

14

No 1

6

7

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

Pengadaan alat komunikasi peringatan dini tsunami

Pembuatan tembok penahan abrasi

D.

BINA SUMBERDAYA

1

Pengembangan kawasan Ekowisata

3

membantu kelancaran proses penanganan bencana

Pembangunan mencegah tanggul pemecah abrasi pantai ombak

8

2

Sifat

Program Kegiatan

penghijauan hutan rakyat dan DAS

Pengadaan hewan ternak

mencegah terjadinya longsor

optimalisasi pemanfaatan potensi SDA

Desa

Desa

sasaran 5

masyarakat desa

masyarakat desa

Dusun VIII

masyarakat Dusun VIII

Desa

masyarakat Desa

meningkatkan daerah resapan air sebagai Desa sumber air bersih

masyarakat Desa

mencegah hewan ternak berkeliaran di jalan

warga desa yang memiliki ternak

Desa

Waktu Pelaksanaan

Target 6 diadakannya peralatan komunikasi untuk penanganan bencana dibangunnya tanggul pemecah ombak sepanjang 300 m dibangunnya penahan abrasi sepanjang 500 m dibangunnya sarana dan prasarana objek wisata pantai dilaksanakan nya kegiatan penghijauan daerah hulu sungai dan DAS dibuatkannya kandang bersama disetiap dusun

44

Biaya Ket.

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

Rp (x.1000)

Sumber

7

10

11

12

13

200,000

PDPT, PNPM & APBD II, APBD I

300,000

PDPT, PNPM & APBD II

8

9

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

350,000

150,000

x

x

x 150,000

x

x

x 20,000

APBD II, PNPM,P DPT

PNPM, PDPT & APBD II

PNPM, APBD II, APBD I APBD II & APBDes Swaday a

14

4

No 1

pembuatan biogas

memanfaatkan kotoran ternak Desa sebagai sumber energi

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

5

mengatur kepemilikan lahan oleh pihak luar dan pemanfaatan lahan desa

6

pembuatan sertifikat bersubsidi (prona)

mempermudah pembuatan sertifikat tanah masyarakat

7

8

dibangunnya reaktor biogas di setiap dusun

sasaran

Target

x

x 50,000

Sifat

Program Kegiatan

pembuatan perdes tentang kepemilikan lahan dan tataguna tanah desa

warga desa yang memiliki ternak

B L R 5

Desa

masyarakat Desa dan pendatang

Desa

masyarakat Desa yang belum memiliki sertifikat tanah

desa memperoleh pengadaan tanah sumber Desa kas desa pendapatan sendiri untuk pembangunan Menjadikan areal Pantai sebagai tujuan wisata yang pengelolaan dapat Desa daerah pantai menambah pendapatan masyarakat dan desa

lahan desa

kawasan pantai desa

6 7 dikeluarkanny a perdes untuk pengaturan x kepemilikan lahan dan tataguna tanah desa diterbitkanny a sertifikat tanah bersubsidi bagi masyarakat yang tidak mampu tersediannya lahan usaha produktif untuk kas desa kawasan pantai dikelola secara profesional oleh desa

45

8

9

Waktu Pelaksanaan P

2012 2013 2014 2015 2016

10

11

PDPT, PNPM

Biaya Rp (x.1000) 12

Ket. Sumber 13

x

10,000

APBDes

x

50,000

APBD II

x

x

100,000

PNPM, APBDes

x

x

100,000

PDPT, PNPM

x

x

x

14

9

No 1 E.

1

2

Rehabilitasi vegetasi pantai (penanaman mangrove)

menahan pecahnya ombak di pantai Desa yang menyebabkan abrasi

masyarakat desa

terlaksanany a penanaman x vegetasi seluruh pantai

x

Sifat

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Lokasi

2

3

4

sasaran

x

Waktu Pelaksanaan

Target

5

6

masyarakat petani desa

dilakukannya pembukaan jalan usaha tani sepanjang 1000 m

PDPT, PNPM

85,000

Biaya Ket.

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

7

10

11

Rp (x.1000) 12

x

250,000

PNPM, PDPT & APBD II

x

10,000

APBDes

x

100,000

PDPT, PNPM

x

20,000

PDPT, PNPM

8

9

Sumber 13

BINA USAHA tersedianya sarana jalan pembukaan jalan yang layak dan Desa usaha tani nyaman ke lokasi usaha tani mengatur dan penyusunan menata usaha perdes masyarakat pengelolaan Desa termasuk kegiatan usaha penataan usaha masyarakat ternak

3

penambahan modal untuk kegiatan usaha masyarakat

meningkatkan kemampuan usaha masyarakat

4

pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat

membuka peluang usaha masyarakat

masyarakat Desa yang memiliki usaha

Desa

masyarakat desa yang memiliki usaha

Desa

masyarakat desa yang memiliki usaha

keluarnya Perdes untuk pengaturan usaha masyarakat tersedianya modal usaha melalui koperasi dan perbankan dengan bunga ringan terlaksanany a pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat

46

x

x

x

x

x

x

14

No 1

5

Program Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Sifat Lokasi

2

3 4 Adanya jaminan bibit pengadaan bibit bersertifikat perkebunan yang Desa untuk bersertifikat perkebunan memenuhi kebutuhan Desa pasokan air untuk pertanian

6

pembuatan irigasi desa

7

pengadaan mesin sedot air

8

pengadaan alat meningkatkan tangkap ikan dan produktifitas perahu nelayan

9

pengadaan sarana pengangkutan hasil nelayan

memenuhi kebutuhan Desa pasokan air untuk pertanian

desa memperoleh sumber pendapatan sendiri untuk pembangunan

sasaran 5

masyarakat petani Desa

masyarakat petani Desa

masyarakat petani Desa

Desa

masyarakat nelayan desa

Desa

masyarakat nelayan desa

Waktu Pelaksanaan

Target 6 tersedianya bibit perkebunan yang bersertifikasi bagi petani dibangunann ya irigasi desa sekitar 1500 m diadakannya mesin sedot air pada kawasan pertanian tersedianya bantuan alat tangkap ikan dan perahu bagi kelompok nelayan tersedianya 2 unit alat angkut hasil tangkapan nelayan

47

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

7

10

11

8

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Biaya Rp (x.1000) 12

Ket. Sumber 13

50,000

PNPM & PDPT

350,000

APBD II, APBD I

10,000

PNPM, APBDes

x

x

155,000

PNPM, APBD II

x

x

50,000

PDPT, PNPM

14

No 1

10

Program Kegiatan 2

pengadaan bibit dan pakan ikan tawar

11

Pemasaran hasil laut

12

Pembangunan gudang bina usaha

13

14

Tujuan Kegiatan

Sifat Lokasi

3 4 menyediakan pasokan bibit dan pakan untuk Desa pengembangan usaha masyarakat menyediakan fasilitas pemasaran hasil laut

Desa

Sebagai sarana wadah kegatan Desa bina usaha Menjadikan areal Pantai sbg Obyek wisata pembangunan yang dapat objek wisata dan Desa menambah permainan pantai pendapatan masyarakat dan desa memberikan Pelatihan dan mata Pengolahan air pencaharian Desa kelapa dan sabut alternatif bagi kelapa masyarakat pesisir

sasaran 5

Waktu Pelaksanaan

Biaya

Target 6

B L R

P

2012 2013 2014 2015 2016

7

10

11

8

9

tersedianya bibit dan masyarakat pakan ikan X pembudiday air tawar a ikan dalam jumlah yang cukup

x

masyarakat nelayan desa

Pemasaran hasil laut dapat menembus pasar kota

X

x

Masyarakat desa

Tempat kegiatan bina x usaha

x

kawasan pantai desa

tersediannya lokasi wisata dengan X sarana permainan dan hiburan di pantai

masyarakat desa

dilaksanakan nya pelatihan dan X pengembang an usaha sabut kelapa

48

Ket. Sumber 13

X

75,000

PNPM, APBD II

X

95,000

PDPT, APBD II

40.000

PDPT

450,000

APBD II

75,000

PDPT, PNPM

X

x

Rp (x.1000) 12

x

x

14

15

memberikan mata pembuatan briket pencaharian dari tempurung alternatif bagi kelapa masyarakat pesisir

Desa

masyarakat desa

berkembangn ya usaha X briket dari tempurung kelapa

49

x

50,000

PDPT, PNPM

TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN DESA DESA ASAHAN MATI KECAMATAN TANJUNGBALAI KABUPATEN ASAHAN

No

Nama

Unsur

Tanda Tangan

I

2

3

4

1

TAUHIDDIN

Kepala Desa

2

Rosita

Sekretaris Desa

3

Muslimsyah Marpaung

BPD

4

Akmal Wasilah

Sekretaris BPD

5

Yuswardi Silaen

LPM

6

Azrai Marpaung

Tokoh Masyarakat

7

Bahrum Marpaung

Tokoh Agama

8

Syahruddin Srt

Tokoh Agama

9

Junaidi Sitompul

Tokoh Pemuda

10

Mahmiluddin

Tokoh Masyarakat

50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI 7.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi (evaluation) adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan implementasi dari sebuah program kegiatan atau program kerja. Dengan demikian, Pemantauan dan Evaluasi (PE) adalah salah satu unit kegiatan penting dalam konteks rencana strategis karena salah satu keluaran rencana strategis adalah indikasi program yang merupakan turunan dari stratagi yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan PE adalah mengukur (measurement) dan menduga (assessment) kinerja dari sebuah program agar dapat mengelola hasil (outcomes) dan keluaran (outputs) program tersebut dengan lebih efisien (UNDP, 2002). Dengan demikian kata kunci penting dalam tujuan PE ini adalah kinerja program (perfomances) yang didefinisikan sebagai kemajuan atau hasil yang telah dicapai. Secara tradisional, tujuan dari PE menitikberatkan pada perkiraan input dan implementasi dari sebuah program, namun dalam konteks modern, PE lebih memfokuskan diri pada proses pengukuran dan pendugaan dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang sedang diteliti. Secara standar, tujuan PE terdiri dari empat unsur utama

be pe laja ng r d ala ar ma i n

seperti yang disajikan pada Gambar 7.1berikut ini.

M ke akun enin ma ta gk mp bil atk ua itas an n r da ep n os isi membangun kapasitas

Membuat keputusan yang berbasis informasi Gambar 7.1. Tujuan pemantauan dan evaluasi (diadopsi dari UNDP, 2002 dalam Adrianto, 2005)

51

Sementara itu, per definisi, pemantauan (monitoring) adalah sebuah fungsi atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menyediakan indikasi awal dari kemajuan atau kemunduran dari kinerja sebuah program kepada pihak pengelola (manajemen). Ada delapan prinsip pemantauan yang baik (good principles of monitoring) yaitu (UNDP, 2002): (1) fokus pada hasil dan follow-up-nya; (2) disain pemantauan yang baik; (3) kunjungan reguler terhadap program yang dipantau; (4) melakukan analisis reguler terhadap setiap pencapaian hasil; (5) dilakukan dengan prinsip partisipatif; (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dan pengembangan garis dasar (baselines) program; (7) menduga relevansi dan keberhasilan dari setiap titik pencapaian hasil dari program; dan (8) menjadikan setiap proses pemantauan sebagai pembelajaran (lesson learned). Sedangkan menurut definisinya, evaluasi (evaluation) adalah upaya atau proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil (UNDP, 2002). Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan (partnership strategy) yaitu apakah dalam evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya. 7.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi Dalam konteks proses, rantai pemantauan dan evaluasi (PE) secara diagram dapat digambarkan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7.2.

52

SCOPE OF INPUTS Tenaga ahli (experts) Perlengkapan (equipments) Dana (funds)

SCOPE OF OUTPUTS Studies completed People trained

SCOPE OF OUTCOMES Peningkatan pendapatan Penciptaan lapangan kerja baru

SCOPE OF IMPACTS Kondisi kesehatan meningkat Angka harapan hidup meningkat

Gambar 7.2. Rantai proses pemantauan dan evaluasi Rantai PE yaitu terdiri dari rantai ruang lingkup input (scope of inputs), ruang lingkup keluaran (scope of outputs), ruang lingkup hasil (scope of outcomes), dan ruang lingkup dampak (scope of impacts) dari sebuah program yang sedang mendapatkan perlakuan PE. Dengan demikian, rantai proses PE dimulai dari pendugaan dan estimasi input yang diperlukan dalam implementasi sebuah program yang telah direncanakan di mana prinsip dasar dari estimasi input ini adalah azas efisiensi. Proses ini kemudian dilanjutan dengan menentukan prakiraan keluaran yang diharapkan, hasil program sekaligus dampak yang dapat ditimbulkan dari implementasi sebuah program.

53

7.3. Pengukuran Kinerja Salah satu faktor penting dalam PE adalah pengukuran kinerja dari sebuah program yang telah ditetapkan. Dalam konteks rencana pengembangan desa pesisir tangguh, maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator seperti yang dapat dilihat secara diagram pada Gambar 7.3. Indikator yang digunakan harus dapat diukur, mudah pengukurannya dan jumlahnya tidak terlalu banyak proporsional terhadap tujuan pengukuran kinerja itu sendiri. PERFORMANCE MEASUREMENT Sistem Rating (Pemeringkatan) Pengukuran Efisiensi

PEMILIHAN INDIKATOR Langkah kunci dalam pemilihan indikator Perencanaan indikator

PENGGUNAAN INDIKATOR Pelibatan stakeholders Pemanfaatan indikator dalam monitoring

Gambar 7.3. Pentingnya pendekatan indikator dalam pengukuran kinerja Menurut DKP (2004), indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu indikator masukan (input), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator untuk masing-masing kelompok tersebut harus diestimasi dan ditentukan berdasarkan beberapa prinsip seperti yang ditentukan oleh UNDP (2002) yaitu : (1) estimasi indikator dilakukan dengan basis atau target tertentu; (2) menggunakan indikator proxy apabila perlu; (3) menggunakan data disagregat; (4) melibatkan stakeholder untuk menentukan indikator; (5) membedakan antara indikator kuantitatif dan kualitatif; (6) membatasi jumlah indikator; (7) menggunakan timelines yang tepat sehingga indikator yang diestimasi tepat sasaran dan waktu program. Menurut Thia-Eng (2006) dalam buku the Dynamic of Integrated Coastal Management, salah satu indikator yang disarankan dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah dengan

54

menggunakan kerangka kerja (framework) DPSIR seperti pada Gambar 7.4. Dalam model ini, indikator monitoring dan evaluasi terhadap komponen faktor pendorong (driving force), tekanan (pressure), status atau kondisi (state), dampak suatu tekanan (impact) dan upaya atau kebijakan yang telah diambil (response) dianalisis secara sistimatis dan berkesinambungan.

Gambar 7.4. Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-State-ImpactResponse (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, dari proses identifikasi issu hingga monitoring dan evaluasi dalam upaya penyempurnaan secara terusmenerus (continued improvement) (UNESCO, 2003; AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005) Indikator Driving forces didefinisikan sebagai perkembangan ekonomi, demograsi dan sosial dalam suatu masyarakat yang terkait dengan perubahan pola produksi dan konsumsi. Atau dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berpotensi mempengaruhi sistem alam dan manusia (termasuk wilayah pesisir) di suatu lokasi dan waktu

55

tertentu, seperti kegiatan industri dan pertumbuhan penduduk. Indikator Pressure adalah kondisi perubahan pola konsumsi dan produksi yang menekan sistem alam (ekosistem) dan sosial ekonomi, seperti penggunaan lahan, pertambangan miyak lepas pantai, atau kegiatan penangkapan ikan. Indikator State adalah suatu kondisi terkini suatu ekosistem atau sosekbud pada suatu lokasi tertentu sebagai akibat adanya pressure, yang dideskripsikan secara kuantitatif atau kalau tidak mungkin secara kualitatif dalam indikator-indikator yang dapat diukur. Contoh-contoh indikator state ini seperti konsentrasi bahan pencemar di perairan (mg/l merkuri), jumlah penurunan stok ikan, dan luasan lahan yang tererosi. Indikator Impact (dampak) adalah gambaran akibat akhir dari suatu perubahan lingkungan alam atau lingkungan sosekbud yang merugikan kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia secara ekonomi atau sosial. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai indikator dampak ini antara lain bajir sebagai akibat penebangan pohon, krisis air sebagai akibat peyedotan air tanah secara tidak kendali, atau pengangguran sebagai akibat penurunan investasi di wilayah pesisir. Indikator Response dapat didefinisikan sebagai berbagai upaya, tindakan yang dilakukan oleh berbagai individu atau masyarakat untuk mengatasi atau menghadapi perubahan kondisi lingkungan alam atau lingkungan sosial yang terjadi. Hal ini dapat juga berupa kebijakan yang diambil oleh pemerintah (daerah) dalam mengatasi suatu masalah pengelolaan wilayah pesisir. Contoh respon ini adalah perda-perda yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah, baku mutu kualitas lingkungan yang ditetapkan pemerintah atau berbagai kebijakan lainnya yang diambil untuk mengatasi kemiskinan. 7.4. Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati 2012 - 2016 Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati 2012 - 2016 perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan rencana pengembangan desa dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatan untuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat

56

diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan rencana pengembangan desa tersebut. rencana pengembangan desa dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu rencana pengembangan desa yang baru. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.

57

BAB VIII PENUTUP Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) dilaksanakan secara partisipatif di tiap-tiap desa melalui pendampingan dengan mempertimbangkan antara lain profil desa pesisir, hasil musyawarah perencanaan desa (musrembangdes), rencana pengembangan jangka menengah desa (RPJMDes), dan rencana tata ruang wilayah serta zonasi rinci kabupaten. Kegiatan pertemuan dalam penyusunan RPDP dilakukan dalam rangka persiapan, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPDP dan konsultasi kepada seluruh pemangku kepentingan di desa sebelum dilakukan pengesahan. RPDP ini merupakan gambaran kondisi Desa Asahan Mati dalam rangka partisipatif terhadap program Pemerintah Pusat yang sangat baik dan perhatian terhadap gejolak kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia. Sehingga dengan program ini nantinya akan sangat membantu terhadap proses pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan juga masyarakat Desa Asahan Mati khususnya. Maka dari itu, Saya selaku Kepala Desa Asahan Mati sangat mendukung program ini dan berperan aktif untuk menyukseskannya. Disamping itu kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memilih desa kami menjadi bagian dari program ini. Dan terimakasih juga kepada seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh pemuda yang berperan aktif di dalam pertemuan ini. Demikianlah dari saya selaku kepala desa Asahan Mati, jika ada kekurangan di dalam penyampaian ini saya mohon maaf yang sebesarnya.

KEPALA DESA ASAHAN MATI KABUPATEN ASAHAN

TAUHIDDIN

58

DAFTAR PUSTAKA UNDP, 2002 dalam Adrianto 2005, Tujuan pemantauan dan evaluasi. DKP ,2004. Pentingnya pendekatan indikator dalam pengukuran kinerja UNESCO, 2003. AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005 Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir Asahan Mati, RPJMDes, 2011. Rencana Pengembangan Desa Asahan Mati. Kabupaten Asahan Sumatera Utara Menurut Thia-Eng (2006) The Dynamic of Integrated Coastal Management Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. BPS, 2010. Kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai angka 7,8 juta jiwa UU Nomor 27 Tahun 2007. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

59