DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP) NAGARI NYIUR MELAMBAI PALANGAI

DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP) NAGARI NYIUR MELAMBAI PALANGAI 2012-2016

KABUPATEN PESISIR SELATAN 2012

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Nagari Pesisir Tangguh (RPDP) Nagari Nyiur Melambai. Rencana Pengembangan Nagari Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari). Dalam penyusunannya Rencana Pengembangan Nagari Pesisir Tangguh mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nagari. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dalat dilakukan mulai dengan lingkup wilayah terkecil, yaitu Nagari yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Nagari Pesisir. Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembagunan yang ada di Nagari kami, yakni yang dimulai dengan sosialisi, pembentukan tim penyusun, pengkajian keadaan Nagari dengan metode P3MD, penyusunan draf, pembahasan draf dan legitimasi terhadap dokumen RPDP Nagari Nyiur Melambai, serta penguatan kelembagaan di tingkat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan terhadap hasil

yang berupa dokumen perencanaan pembangunan karena telah dilegalisasi melalui Peraturan Nagari untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari. Terimakasih kasih kami ucapkan kepada perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, serta Fasilitator dan Assisten Rencana Pengembangan Nagari Pesisir Tangguh, Kordinator Tenaga Pendamping dan Pendamping yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RPDP Nagari yang akan datang.

Nyiur Melambai Palangai, September2012

Tim Penyusun

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Sejarah Nagari 1.3 Dasar Hukum 1.4 Pengertian 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Ruang Lingkup Bab 2 Gambaran Umum wilayah 2.1 Deskripsi Umum 2.1.1 Letak Geografis dan Administrasi 2.1.2 Topografi dan Penggunaan Lahan 2.1.3 Sosial Ekonomi 2.2 Dampak Perubahan Iklim di Nagari Nyiur Melambai Palangai 2.3 Permasalahan Bab 3 Metode Penyusunan Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai 2012 – 2016 3.1 Kerangka Perencanaan 3.2 Fokus 3.3 Pendekatan 3.4 Unit Analisis 3.5 Alur Proses Bab 4 Keterkaitan Dengan Rencana Lain Bab 5 Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai 5.1 Fokus 5.2 Spirit Perencanaan 5.3 Perencanaan Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai 5.3.1 Perencanaan Program Bina Manusia 5.3.2 Perencanaan Program Bina Usaha dan Sumbernya Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 37

5.3.3 Perencanaan Program Bina Lingkungan dan Infrastruktur 5.3.4 Perencanaan Program Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi 6.1 Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi 6.2 Rantai Pemantauan dan Evaluasi 6.3 Pengukuran Kinerja 6.4 Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Nyiur Melambai 2012 – 2016 Lampiran – lampiran

Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

Bab 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pertengahan tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis program Pengembangan Nagari Pesisir Tangguh yang disingkat PDPT yang didasarkan atas realitas persoalan yang dihadapi Nagari Nagari pesisir di Indonesia, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Tercatat, pada tahun 2010 kemiskinan di Nagari-Nagari pesisir mencapai angka 7 juta jiwa; (2) tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial Nagari dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) rendahnya infrastruktur Nagari dan kesehatan lingkungan pemukiman. Atas dasar tersebut, maka tidak heran jika NagariNagari pesisir di Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Keberadaan PDPT sebagai perwujutan dalam rangka: (1) menata dan meningkatkan kehidupan Nagari pesisir/nelayan berbasis masyarakat; (2) kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) secara fisik yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menemukan cara-cara pemecahan masalah dan kebutuhannya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang ada; dan (4) masyarakat sebagai agen pembangunan. Tentunya, agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan pendekatan yang

melibatkan

masyarakat

atau

kelompok-kelompok

masyarakat

melalui

perencanaan pengembangan Nagari yang bersifat partisipatif. Pentingnya keterlibatan warga dikarenakan merekalah sebagai pelaku (aktor) utama yang dapat mewujudkan ketangguhan Nagarinya. Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

Disamping itu Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Nagari Pesisir (RPDP) sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PDPT ke dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda besar: peningkatan kapasitas k e l o m p o k

masyarakat dan penguatan

pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan. Hasil Perencanaan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Nagari, kecamatan dan kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBD. Proses dimaksud, memunculkan berbagai isu penting: keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (nagari dan kecamatan), akomodasi usulan

masyarakat

dalam

Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait isu-isu di atas.

1.2.

Sejarah Nagari Dengan menindak lanjuti Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2007 dan Peraturan

Bupati Pesisir Selatan No. 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemekaran Pemerintah Nagari Pelangai. Berdasarkan Musyawarah Nagari pada hari Sabtu Tanggal dua Puluh Tujuh Bulan Maret Dua Ribu Sepuluh dan Minggu Tanggal dua puluh delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh yang bertempat di Wilayah Nagari Pelangai. Yang bertanda tangan adalah Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai, Bundo Kanduang dan Generasi Muda serta Lembaga Nagari telah mengadakan Musyawarah untuk memekarkan Pemerintahan Nagari Pelangai. Berdasarkan dialog musyawarah mufakat di mekarkan menjadi 2 (dua) Pemerintahan Nagari, yang akan diusulkan kepada Wali Nagari dan BAMUS Nagari serta selanjutnya kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

menjadi sebuah wilayah Administrasi Pemerintah Nagari tersendiri, dengan sesungguhnya bersepakat bahwa Pembentukan Pemekaran Pemerintahan Nagari Sungai ini bertujuan : 1. Bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 2. Bertujuan tidak merobah Status Nagari Pelangai sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga adat Nagari Pelangai atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan hukum adat yang talah ada dengan lembaga KAN atau tidak membentuk memekarkan kesatuan hukum adat yang telah ada. 3. Bertujuan tetap memelihara kerukunan hukum bermasyarakat dan kehidupan Adat salingka Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di Nagari Nyiur Melambai Pelangai terdiri dari 2 kampung : 1. Kampung Air Tambang 2. Kampung Sumedang

1.3 Dasar Hukum Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPDP Nagari antara lain: 1. Undang-Undang Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309); Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Insonesia tahun 2000 nomor 206) 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 1


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nagari; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Nagari / Kelurahan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;


17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009. 18. Surat

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

414.2/1408/PMD

tanggal

31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari.

1.4 Pengertian 1. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk nagari, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui

bersama

oleh

pemerintah

nagari

dan

Badan

Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari. 3. Desentralisasi adalah

penyerahan

wewenang

pemerintahan

oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. 5. Fasilitator

adalah

tenaga

terlatih

atau

berpengalaman,

memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan keterampilan menerapkan

berbagai

menunjang efektivitas pelaksanaan pemerintah

teknik

yang

teknis serta memiliki dan

instrumen

tugas memandu masyarakat

untuk dan

nagari melaksanakan tugas-tugasnya.


6. Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan

fungsi/sub

fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar

pelaku pembangunan untuk membahas

pembangunan

prioritas kegiatan

hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau

gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. 10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka

menyusun

rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 11. Musrenbang Nagari adalah

forum

musyawarah

stakeholder nagari (pihak yang berkepentingan

tahunan

untuk mengatasi

permasalahan nagari dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 12. Musrenbang Kecamatan stakeholder kecamatan kegiatan

dari

adalah

untuk

forum

mendapatkan

musyawarah masukan

prioritas

nagari serta menyepakati kegiatan lintas nagari di

kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya. 13. Partisipasi adalah membuka

kesempatan

yang

seluas-luasnya

bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. 14.

Partisipatif

adalah

mendorong

dan

memberi

ruang

bagi

pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan. 15. Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme reguler. 16. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. 17. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki,baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan. 18. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan

pada

identifikasi

masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan. 19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 20. Rencana

Kerja

Pembangunan

Nagari

(RKP-Nagari)

adalah

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari ekonomi

yang

memuat

nagari, dengan mempertimbangkan

rancangan kerangka

kerangka pendanaan

yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah nagari maupun yang ditempuh dengan Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari. 21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD),

adalah

dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkatRPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat

arah kebijakan

pembangunan

Nagari,

arah

kebijakan

keuangan Nagari, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 26. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat. 27. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi.

1.5 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Pengembangan nagari Nyiur Melambai yang untuk selanjutnya disebut Nagari Nyiur Melambai Palangai 2012 – 2016 adalah untuk mewujudkan peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan Nagari pesisir tangguh. Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

Tujuan umum Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai 2012 2016, adalah panduan program Nagari dalam rangka mewujudkan Nagari pesisir yang tangguh. Sementara itu, tujuan khusus dari Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai, sebagai berikut: a. Teridentifikasinya kebutuhan dan harapan warga Nagari Nyiur Melambai Palangai terkait dengan pengembangan Nagari pesisir tangguh; b. Terbentuknya program berdasarkan lima bina program, meliputi: manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, serta siaga bencana dan perubahan iklim; dan c. Tersusunya program secara sistematis dalam jangka lima tahun yang akan dijalankan oleh warga.

1.6 Ruang Lingkup Dokumen Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai 2012 – 2016 terdiri dari enam bab sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup perencanaan. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah, mengulas tentang deskripsi umum Nagari (letak geografis dan administrasi, topografi dan penggunaan lahan, dan kondisi sosialekonomi), dampak perubahan iklim yang dirasakan, serta permasalahan yang ada. Bab 3 Metode Penyusunan Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai 2012 – 2016, yang menjelaskan mengenai kerangka perencanaan yang disusun, pendekatan yang digunakan, unit analisis, serta alur proses penyusunannya.


Bab 4 Keterkaitan dengan Rencana Lain, mengurai tentang hubungan antara Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai 2011 – 2014 dengan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan. Bab 5 Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai, menjelaskan fokus perencanaan, spirit nilai yang dijadikan dasar dalam perencanaan, serta rencana pengembangan itu sendiri yang terdiri lima rencana program, yaitu rencana program bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim. Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi, membahas tentang konsep, definisi dan rantai proses pemantauan dan evaluasi, serta pengukuran kinerja.


Bab 2. GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1 Deskripsi Umum 2.1 .1 Letak Geografis dan Administrasi Nagari Nyiur Melambai Pelangai merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Ranah Pesisir, yang terdiri dari 2 (dua) kampung, yaitu Kampung Air Tambang dan Kampung Sumedang. Nagari yang memiliki wilayah 5.25 Km2, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Barat Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Utara

: : : :

Samudera Hindia Nagari Air Batu Nan IV Nagari Nyiur Melambai Palangai Nagari Nyiur Melambai

Secara administratif, Nagari adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.


Struktur Pemerintahan Nagari Nyiur Melambai Palangai Wali Nagari DARWIS, YA

Sekretaris

Bendahara

ASRIL YUSRA

NURMAINIS

Kaur Pemerintahan

Kaur Pembangunan

Kaur Kemasyarakatan

SYOFYAN

SYAIFUL NASAR

RUSDIANTO

STAFF

Kepala Kampuang Sumedang

Kepala Kampuang Air Tambang

SYAFRIL M

SAHRIZAL


2.1.2 Topografi dan Penggunaan Lahan Jenis dan kesuburan tanah yang terdapat di Nagari Nyiur Melambai Pelangai dengan warna tanah merah, kuning,hitam dan abu-abu. tekstur tanah merupakan tanah berpasir dengan tingkat kemiringan tanah datar. Perairan umum mempunyai posisi yang strategis dan berfungsi multi guna, selain dimanfaatkan sektor perikanan, juga dimanfaatkan oleh sektor perindustrian, pariwisata, perhubungan, pemukiman dan sebagainya. Perairan umum terdiri dari danau, waduk, rawa, lebak, sungai serta genangan lainnya, merupakan salah satu sumberdaya perairan yang potensial untuk lebih dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia, khususnya kebutuhan protein hewani dari ikan. Pemanfaatan perairan umum tersebut umumnya dilakukan melalui kegiatan penangkapan ikan, namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan keterampilan masyarakat, maka perairan umum telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha budidaya perikanan secara intensif. Produksi perikanan perairan umum sebagian besar didominasi oleh produksi penangkapan, kini terjadi pergeseran ke arah sektor budidaya. Selain dari sector pemanfaatan lahan dibidang perikanan, dapat juga dilihat pada table pemanfaatan lahan yang ada si Nagari Nyiur Melambai Pelangai Table 2.1. Jenis dan Luas Peruntukan Lahan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir No. Peruntukan Lahan Luas (±Ha) Keterangan 1. Areal Budi Daya: a. Sawah beririgasi ½ teknis 463 b. Sawah tadah hujan 232 c. Perkebunan/perladangan 289 d. Kolam/tambak/telaga 1 e. Areal wisata pantai 6 2. Areal Pemukiman 771 3. Areal Sosial Ekonomi: a. Pasar Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

b. Jalan c. Kantor/sekolah d. Lapangan olah raga e. Tempat ibadah 4. Areal peruntukan lainnya Jumlah Sumber: Kantor Nagari Pelangai

14.5 5.5 5.5 8.7 1496

Table 2.2. Jumlah Sungai di Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesiser No. Nama Sungai Panjang Sungai (± Km) Keterangan 1. Batang Ujung Labung 2 2. Batang Sumedang 2 Sumber: Kantor Nagari Palangai 2.1.3 Kependudukan dan Sosial Ekonomi a. Monografi Penduduk Penduduk merupakan faktor utama penggerak dan pelaksana pembangunan. Dengan demikian potensi penduduk merupakan modal dasar dalam proses pembangunan bila segenap potensi penduduk tersebut dapat diaktualisasikan menjadi gerak langkah bersama sesuai dengan cita-cita pembangunan Nagari. Berdasarkan data monografi Nagari Nyiur Melambai Pelangai tahun 2010, jumlah penduduk adalah 4298 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2115 jiwa dan perempuan sebanyak 2183 jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk produktif berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 . Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur penduduk di Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir No Kelompok umur Jumlah (jiwa) Persentase (%) 1 0 – 5 tahun 278 2 6 – 10 tahun 431 3 11-15 tahun 445 4 16-20 tahun 352 5 21-25 tahun 446 Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

6 7

26-55 tahun >55 tahun Jumlah

1821 525 4298

100.00

Sumber : perhitungan dilapangan b. Pendidikan Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Jumlah penduduk Nagari Nyiur Melambai Pelangai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendidikan penduduk di Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir No Tingkat pendidikan Jumlah ( jiwa ) Persentase ( % ) 1 Belum/tidak sekolah 727 2 Tidak tamat SD 729 3 Tamat SD 1139 4 Tamat SLTP 730 5 Tamat SLTA 840 6 Perguruan Tinggi 133 Jumlah 4298 Sumber : perhitungan dilapangan c. Peranan Kaum Perempuan Kaum perempuan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Di Nagari Nyiur Melambai Pelangai kaum perempuan berperan khusunya dalam bidang perikanan sebagai tenaga pengolah hasil tangkapan nelayan. Hasil tangkapan ikan diolah menjadi ikan asin yang kemudian dapat langsung Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

mereka jual kepasar atau kepada tauke. peranan kaum perempuan lainnya, selain sebagai ibu rumah tangga, kaum perempuan juga dapat beternak ayam dan membuka kelompok jahit border, yang hasil jahitan tersebut dipasarkan sampai keluar daerah seperti ke Bukit Tinggi. d. Perekonomian Nagari Kurangnya lembaga keuangan yang menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang dapat memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan

dana

tersebut

dalam

bentuk

pinjaman

utang

kepada

yang

membutuhkan. Rendahnya perekonomian masyarakat terutama nelayan dapat disebabkan juga karena sistem pemasaran yang kurang tertata. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu : kebutuhan, keinginan dan permintaan; produk, nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan; pasar, pemasaran dan pemasar ( Sugito, 2007 ). e. Kearifan Lokal Kearifan local atau kebiasaan masyarakat yang masih diyakini sampai saat sekarang ini adalah berupa larangan/pantangan melaut apabila ada dari masyarakat setempat (sekitar pesisir pantai) yang meninggal dunia, dan setiap hari jum’at nelayan


pun tidak diperbolehkan melaut. Kearifan local seperti ini masih dilakukan oleh penduduk di Nagari Nyiur Melambai Pelangai.

2.2 PERMASALAHAN UTAMA a. Lingkungan Kondisi lingkungan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai agak memprihatikan, dimana masih kurangnya ketersedian air bersih, fasilitas umum MCK yang belum memadai dan penyebarannya belum merata. banyaknya tumpukan sampah ditepi jalan karena tidak adanya tempat pembuangan sampah akhir dan kotoran ternak yang berserakan dijalan sehingga kurangnya kebersihan di Nagari tersebut. Rumah-rumah penduduk tidak memiliki sumur serapan dan saluran pembuangan limbah rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan. b. Status Lahan Status lahan yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan pemukiman, di Nagari Nyiur Melambai Pelangai merupakan kepemilikan pribadi (milik perorangan) dan tanah ulayat (pusako). c. Pertanian Pertanian di Nagari Nyiur Melambai Pelangai sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat. Lahan pertanian yang ada sangat berpotensi di nagari ini, tetapi belum dikelola dengan maksimal. Keterbatasan sumberdaya manusia dan keterampilan masyarakat, modal yang tidak mencukupi sangat mempengaruhi hasil pertanian. Hasil pertanian ini juga dipengaruhi karena keterbatasan sarana yang menunjang hasil pertanian, seperti halnya, masyarakat tani masih menggunakan


teknis sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada alam. apabila tidak ada hujan para petani dapat memproduksi hasil pertanian. d. Perikanan Nagari Nyiur melambai Pelangai mempunyai panjang bibir pantai sekitar 2.5 Km. sebagian besar mata pencarian penduduk Nagari Nyiur melambai pelangai adalah nelayan yang terdiri dari jenis perairan laut dan perairan umum (kolam, tambak, sungai, rawa) . Jenis kegiatan usaha penduduk di sector perikanan berupa penangkapan ikan, pembudidayakaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan pemasaran/perdagangan hasil perikanan. e. Penangkapan ikan Alat yang digunakan untuk penangkapan ikan pada perairan laut maupun perairan umum masih tradisional. Alat tangkap yang digunakan berupa pancing, jaring insang dan pukat tarik. Armada yang beroperasi di perairan Nagari Nyiur Melambai berupa perahu tanpa motor/perahu boliang dan perahu motor tempel. Jumlah perahu/kapal yang beroperasi di Nagari Nyiur Melambai dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5. Jumlah perahu/kapal yang beroperasi di Nagari Nyiur Melambai Kecamatan Ranah Pesisir Jenis kapal Jumlah (unit) Aktif (unit) Tidak aktif (unit) Perahu tanpa motor 33 33 Perahu motor 9 9 tempel Perahu 3 3 motor/robins sumber: perhitungan dilapangan Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa nelayan di Nagari Nyiur Melambai masih banyak yang menggunakan perahu tanpa motor, sehingga jarak penagkapan ikan yang dapat ditempuh nelayan hanya berkisar 1 km dari tepi pantai. Kondisi tersebut yang Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

dilakukan bertahun-tahun dapat mengurangi jumlah hasil tangkapan, karena ikan yang terdapat di areal tangkapan tersebut menjadi sedikit, karena penangkapan dilakukan di daerah itu saja. Keterbatasan sumberdaya menusia dan tidak adanya modal nelayan untuk membeli armada penangkapan yang memadai menjadi masalah utama di Nagari Nyiur Melambai Pelangai. Nelayan di Nagari Nyiur Melambai mengalami masalah dalam pengoperasian penangkapan ikan, disebabkan karena arus ombak besar dan kuat sehingga menyulitkan nelayan untuk melaut. Terutama nelayan yang masih menggunakan perahu tanpa motor yang tidak dapat menghadang ombak. f. Pembudidayaan Ikan Budidaya perikanan adalah kegiatan memelihara, mengembang biakan, dan melestarikan komoditi perikanan yang dapat dikontrol dan dilaksanakan pada wadah atau tempat tertentu. Kegiatan budidaya ikan sudah dilakukan oleh masyarakat di Nagari Nyiur Melambai Pelangai dengan membentuk kelompok-kelompok nelayan, yang sebagian kelompok mendapatkan modal dan pembinaan dari pemerintah setempat. Kegiatan pembudidayaan ikan ini tidak berkembang dengan baik dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Jenis budidaya yang dilakukan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai adalah pembudidayaan ikan di kolam. g. Pengolahan Hasil Perikanan Selain dari menjual hasil tangkapan ikan segar, nelayan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai juga melakukan pengolahan hasil perikanan. Pengolahan hasil perikanan merupakan proses atau upaya untuk mengawetkan dan memperpanjang masa simpan hasil perikanan menjadi produk siap saji maupun setengah jadi. Pengolahan hasil perikanan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai adalah produksi Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

penggaraman/ikan asin.. Pengolahan penggaraman/ikan asin ini sangat tergantung pada hasil tangkapan nelayan, apabila nelayan mendapat hasil tangkapan melimpah dimusim-musim tertentu maka pengolahan hasil perikanan akan berproduksi. Proses pengaraman ikan masih tradisional bergantung pada alam, apabila hujan proses penggaramanpun terhenti. Selain dari itu, keterbatasan modal dan hasil tangkapan menjadi kendala untuk memproduksi pengolahan hasil perikanan. Jadi proses pengolahan ikan asin tidak rutin diproduksi. Untuk mengetahui jumlah bahan baku, produksi usaha pengolahan hasil perikanan dapa dilihat pada tabel 10. Tabel 2.6. Jumlah bahan baku, produksi usaha pengolahan hasil perikanan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Jenis pengolahan Bahan baku (ton/tahun) Produksi (ton/tahun) Produk ikan segar 596 596 Penggaraman/ikan asin 31 19 sumber: pendataan lengkap kelautan dan perikanan tahun2011

h. Pemasaran ikan Pemasaran ikan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai belum terorganisir. Nelayan langsung menjual hasil tangkapannya kepada tauke yang datang langsung ke tepi pantai atau nelayan tersebut langsung menjual ke masyarakat sekitar pantai. Dari pengumpul/tauke hasil tangkapan tersebut langsung dijual di pasar. begitu juga dengan hasil olahan perikanan berupa ikan asin. Nelayan Tauke Konsumen Gambar 2. Skema pemasaran ikan


i. Pariwisata Kondisi pesisir pantai Nagari Nyiur Melambai pelangai berpotensi untuk dijadikan tempat wisata pantai. Pemandangan di sekitar lokasi sangat cocok dijadikan tempat wisata dan dapat menarik perhatian masyarakat setempat. Tetapi akumodasi untuk menuju lokasi tidak memadai. j. Bencana Alam Bencana alam yang pernah terjadi di Nagari Nyiur Melambai Pelangai adalah banjir air pasang dan gempa bumi. Apabila pasang bulan datang, luapan air laut dapat menggenang sampai kepemukiman masyarakat, sedangkan masyarakat belum pempunyai sarana untuk mengaliri air yang menngenang akibat pasang tersebut. Daerah pesisir pantai Kecamatan Ranah Pesisir khususnya Nagari Nyiur Melambai Pelangai termasuk daerah zona merah berpotensi Tsunami. Masyarakat setempat belum memahami tentang apa itu Tsunami dan cara penanganan Tsunami dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Abrasi pantai juga merupakan bencana bagi daerah pesisir, yang apabila abrasi tersebut terus terjadi akan mengakibatkan pengikisan tanah yang akan meluas sampai kepemukiman masyarakat. 2.3 MODEL PENANGANAN MASALAH a. Degradrasi Lingkungan Pesisir Banjir air pasang dan abrasi pantai merupakan degradasi lingkungan pesisir yang terjadi di Nagari Nyiur Melambai Pelangai. Beberapa opsi yang dapat dilakukan guna mengurangi atau mencegah dampak dari pengrusakan banjir air pasang ini salah satunya dengan pembuatan parit atau saluran yang dapat menampung dan


mengalirkan luapan air pasang sehingga tidak terjadi genangan. Parit atau galian ini dibuat di sepanjang area atau lokasi yang mendapat pengaruh banjir. Penanaman mangrove, cemara laut, dan pemasangan batu grip merupakan berbagai opsi yang dapat diambil guna mengatasi degradasi lingkungan pesisir abrasi pantai. Melihat kondisi pantai berpasir putih dan sebagian areal pantai memiliki dasar perairan berlumpur ketiga opsi tersebut dapat dilaksanakan. b. Sosial Ekonomi Masyarakat Pertanian Nyiur Melambai Pelangai memiliki potensi besar di bidang pertanian selain bidang perikanan. Hal ini dapat dilihat dari areal pertanian terutama sawah yang cukup luas dan juga dialiri dua buah sungai yang dapat menjadi sumber pengairan (irigasi) bagi kegiatan pertanian. Namun ketidak tersediaaan saluran irigasi membuat sistem pertanian terutama sawah hanya menggunakan sistem tadah hujan. Pembuatan bendungan dan saluran pengairan akan meningkatkan produksi pertanian. Perikanan Pembuatan hangar, penambahan armada/ kapal penangkap ikan, peningkatan SDM dan manajemen masyarakat nelayan dalam menjalankan koperasi/ kelompokkelompok nelayan merupakan hal penting guna menunjang perekonomian masyarakat Nagari Nyiur Melambai Pelangai disektor perikanan tangkap. Pembuatan hangar berguna untuk memudahkan nelayan menangkap ikan karena kondisi ombak yang cukup besar di tepi pantai. Peningkatan kualitas dan kuantitas kapal penangkap ikan merupakan salah satu solusi melihat potensi perikanan tangkap Nagari Nyiur Melambai yang masih terbilang under fishing. Koperasi dan kelompok nelayan juga memiliki peranan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan. Nelayan penangkap dapat terlepas dari para tengkulak dan Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

pedagang pengumpul yang nakal, koperasi dapat juga mengontrol hasil pemasaran sehingga pada musim-musim panceklik atau pada bulan terang nelayan tetap memiliki penghasilan. Infrastruktur Isu lainnya yang tidak kalah penting dan perlu penanganan cepat di bidang Infrastruktur adalah pembuatan dan pengaspalan jalur evakuasi tsunami selain juga jalan nagari yang kondisinya banyak yang rusak dan tidak layak.


Bab 3. METODE PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN NAGARI NYIUR MELAMBAI PALANGAI Tahun 2012 - 2016 3.1. Kerangka Perencanaan Penyusunan rencana pengembangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dengan 4 (empat) kali pertemuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahap pertama dilakukan pemetaan awal dengan melakukan proses pengamatan dan diskusi dengan masyarakat terhadap Nagari sebagai lokasi program serta profil Nagari. Pemetaan yang dilakukan berkaitan dengan pemetaan sosial, infrastruktur dan aksi di tingkat Nagari meliputi: analisis kebutuhan yang didasarkan potensi dan masalah, analisis institusi, identifikasi modal sosial, identifikasi peran aktor, dan penilaian peran gender. Selanjutnya aksi di tingkat Nagari yang merujuk lima bina, yakni bina manusia, bina sumberdaya, bina usaha, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga bencana. Pada pertemuan tingkat

pertama, dilakukan pengkajian terhadap potensi

masalah, penyebab masalah, alternative penyelesaian masalah dan tindakan yang layak yang terdapat pada masing-masing Nagari bersama pemerintahan nagari dan kelompok - kelompok masyarakat. Kajian dilakukan dengan menggunakan sketsa nagari, kalender musim dan diagram Venn


Bagaimana dengan Tanjung Pasir? Perlu Desain Skenario Desa Tanjung Pasir Agar Dapat Tangguh !!! Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3 dst

Peningkatan SDI

Analisis Kebutuhan

Mangrove

Bina Manusia

Pelatihan SD

Analisis Institusi Sosial and Infrastruk tur Mapping

Identifikasi Modal Sosial

Bina Sumberdaya Aksi di Tk. Desa

Bina Usaha

Penguatan Ekonomi

Bina Lingkungan & Infrastruktur

Identifikasi Peran Aktor

Desa Tanjung Pasir Tangguh

Rehabilitasi Sumberdaya

Bina Siaga Bencana

Gender Role Assessment

Akses Teknologi

Akses Modal Akses Pasar Kemitraan

Spirit & Institusi Penggerak (Working Group)

Gambar 3.1. Kerangka Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai, Kec Ranah Pesisir, kabupaten Pesisir Selatan Kemudian pada tahun ketiga, diharapkan terwujudnya rehabilitasi sumberdaya dan penguatan ekonomi masyarakat di Nagari Nyiur Melambai Palangai. Tentunya semua ini bertujuan untuk mewujudkan Nagari Nyiur Melambai Palangai yang Tangguh terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta ketangguhan dalam hal ekonomi. Untuk menjalankan roda aktivitas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dibutuhkan spirit dan institusi penggerak dalam bentuk group kerjasama (working group) yang memiliki komitmen kuat untuk membangun Nagari peisisir yang tangguh.

3.2 Pendekatan Penyusunan Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai ini menggunakan pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang memaksimalkan partisipasi masyarakat dan bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki masyarakat Nagari Nyiur Melambai Palangai dengan metode P3MD. Beberapa hal Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

yang dilakukan dalam pendekatan penyusunan rencana pengembangan ini, sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi sistem nilai sebagai spirit penggerak pembangunan di Nagari Nyiur Melambai Palangai; b. Melakukan need assessment warga di Nagari Nyiur Melambai Palangai, meliputi: kebutuhan dan harapan, kelembagaan/institusi, dan modal sosial; c. Merumuskan bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan warga di Nagari Nyiur Melambai Palangai terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, dan aktor yang akan melaksanakan program yang dimaksud; dan d. Menyusun roadmap pengembangan Nagari pesisir di Nagari Nyiur Melambai Palangai. Kemudian, untuk melakukan rumusan poin-poin di atas, maka didampingi oleh 2 (dua) orang fasilitator yang memliki pemahaman sebagai berikut: a. Memahami target pencapaian yang diharapkan; b. Memahami tahapan kerja perencanaan partisipatif pengembangan Nagari pesisir, dalam hal ini Nagari Nyiur Melambai Palangai c. Memahami lima bina yang merupakan fokus pengembangan program, seperti: bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, dan bina siaga dan perubahan iklim; serta d. Memahami dan menguasai prinsip-prinsip partisipatif dalam mendampingi proses assessment yang dilakukan kepada warga.


3.3. Unit Analisis Perencanaan pengembangan Nagari pesisir dibuat oleh keterwakilan warga yang berasal dari ragam latar belakang kelompok-kelompok sosial (social institution) yang terdapat di Nyiur Melambai. Umumnya, institusi sosial di Nagari ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni: (1) institusi non-formal, terdiri dari: Majlis Taklim, kelompok simpan pinjam perempuan, kelompok tani dan (2) institusi formal, terdiri dari: Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari ,Badan Permusyawaratan Nagari, Wali Nagari, Koperasi Unit Nagari, PKK maupun Posyandu. Berdasarkan institutional assessment, kemudian ditentukan keterwakilan warga melalui institusi sosial yang aktif dan berperan banyak dalam kegiata-kegiatan warga. Adapun institusi sosial yang dimaksud sebagai wakil dalam penyusunan perencanaan pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai, sebagai berikut: Tabel 3.1 Organisasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ada di nagari Jumlah Keterwakilan Kelompok Sosial (Social Institutional) (Orang) 1. Aparatur Nagari 4 2. Badan Musyawarah Nagari 1 3. Kelompok – kelompok Masyarakat 10 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1 Nagari 5. Kepala Kampung 4 Total 20 3.4. Alur Proses Alur proses penyusunan Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai dimulai dari identifikasi dan pengkajian keadaan Nagari Nyiur Melambai Palangai dengan menggunakan metode P3MD. Tahapan ini dilakukan untuk memahami identifikasi potensi dan masalah dalam menggarap potensi yang dimiliki oleh Nagari Nyiur Melambai Palangai untuk mengetahui kondisi eksisting Nyiur Melambai dari


aspek sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan pemerintahan Nagari, infrastruktur, lingkungan, dan sumberdaya manusia. Setelah dihasilkan potensi

masalah dan

penyebab masalah, kemudian dilakukan validasi ke lapangan untuk melihat sejauh mana pengkajian yang disusun sudah sesuai dan bagaimana cara menerapkannya. Hasil lapangan tersebut, kemudian didiskusikan kepada masyarakat untuk mempertajam tindakan yang layak untuk keluar dari persoalan kemiskinan yang mereka

hadapi

sebagai

rangkaian

pembangunan dalam meujudkan

untuk

memperbaiki

kegiatan-kegiatan

ketangguhan Nagari Nyiur Melambai Palangai

Alur Proses Kegiatan

sebagai Nagari pesisir.

1 Penyusunan Indikator CDRV

2

3

Uji Indikator & Konsultasi Publik 1

Diskusi Pakar & Perbaikan Indikator CDRV

4 Indikator CDRV sebagai Basis Indikator Lokasi PDPT

5 Penguatan Kelembagaan Sosial

6 Workshop PDPT

7 Need Assessment Perencanaan Program & Konsultasi Publik 2

Gambar 3.2. Alur Proses Kegiatan di Nagari Nyiur Melambai Palangai Selanjutnya indikator yang digunakan tersebut, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penguatan kelembagaan sosial di Nagari pesisir Nyiur Melambai. Penguatan kelembagaan sosial ini bertujuan, sebagai berikut:


a. Mampu melakukan identifikasi kelembagaan sosial masyarakat untuk menentukan

kelembagaan

yang

dapat

dijadikan

sebagai

wadah

pengorganisasian; b. Mampu mengidentifikasi dan mengenali modal sosial yang dimiliki warga sebagai modal dasar memperkuat kelembagaan yang dapat mengantisipasi sedini mungkin terjadinya bencana alam dan perubahan iklim; c. Membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan yang ada di warga agar mampu merespon secara cepat dan tanggap terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini, berupa: (1) teridentifikasi dan terbentuknya kelembagaan

sosial

masyarakat

sebagai

wadah

pengorganisasian

untuk

mengantisipasi perubahan iklim dan bencana alam; (2) terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan sosial di Nagari pesisir; dan (3) terjalinnya modal sosial sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan. Agar menunju hasil yang komprehensif, maka dilakukan pembahasan rencana pengembangan Nagari Pesisir Tangguh dalam Musrenbang Nagari yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya membangun Nagari pesisir yang tangguh serta menjaring dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, musrenbang Nagari yang dilakukan tersebut dalam rangka menggalang opini untuk perbaikan konsep pembangunan Nagari pesisir tangguh melalui rumusan dilakukan pembahasan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, proses-proses yang dilakukan sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam melakukan need assessment perencanaan program pengembangan Nagari pesisir tangguh sebagai arah kebijakan pembangunan Nagari Nyiur Melambai Palangai untuk lima tahun ke depan yang akan

dilaksanakan di Nagari Nyiur

Melambai Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 36

Bab 4. KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN Tingkatan (hierarki) pemerintahan merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJP Daerah. Sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, diatur ketentuan mengenai RPJP Daerah Provinsi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi. Seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007, Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai 2012 – 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan demikian

diharapkan dapat terwujud keselarasan dan konsistensi gerak langkah dan pencapaian pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Bab 5. RENCANA PENGEMBANGAN NAGARI NYIUR MELAMBAI PALANGAI 5.1. Fokus Fokus perencenaan meliputi lima aspek bina program, yakni bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan dan infrastruktur, serta bina siaga bencana dan perubahan iklim. Kelima aspek ini merupakan cerminan dari aktivitas yang dijalankan oleh Nyiur Melambai Palangai untuk menuju ketangguhan dan kesejahteraan Nagari pesisir. Adapun uraian ke lima bina yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini. Tabel 5.1. Uraian Lima Bina Program sebagai Fokus Perencanaan Nagari Nyiur Melambai Palangai. Bina Program

1.

2.

Bina Manusia

Bina Usaha

Uraian  Membuat peraturan-peraturan nagari yang mengatur tentang tatacara kehidupan bernagari  Pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk mata pencaharian alternative  Pelatihan-pelatihan tekhnologi pertanian dan perkebunan  Pembinaan/pelatihan/penataran manajemen kelembagaan/organisasi  Penyuluhan tentang PHBS  Mengaktifkan kembali majelis taklim  Memberikan sangsi berupa denda kepada masyarakt yang mengabaikan kearifan local  Pengadaan tenaga kesehatan yg permanen  Pengadaan kendaraan roda tiga  Pengadaan sarana prasarana wisata bahari (pondok wisata)  Mendirikan koperasi  Pengadaan bibit unggul kelapa, sawit, padi & palawija


3.

4.

5

       Bina Sumberdaya             Bina Lingkungan dan Infrastruktur             Bina Siaga Bencana &  Perubahan Iklim   

Memperluas pangsa pasar palawija Pembuatan brosur wisata pantai Pembuatan pupuk organik dari kotoran unggas Penyediaan bibit unggas unggul Pengadaan alat pengolah kelapa Rehabilitasi terumbu karang Pembangunan pondok informasi Penanaman cemara laut Penanaman pohon sukun Penanaman bakau Pembuatan jalan Pembangunan plat dekker Pembuatan sumur bor Pembangunan MCK Pembuatan saluran drainase Penyediaan jaringan listrik Pembuatan parit miring Mamperbaiki saluran irigasi Pembangunan sarana prasarana sosial (lap. sepak bola, lap. Volly) Mendirikan pabrik pengolahan minyak sawit Perbaikan sarana prasarana ibadah Pembuatan sarana prasarana pendidikan pengadaan alat tangkap yang lebih modern Pembangunan anggar mini Pengadaan alat alsintan Rehab rumah tak layak huni Pelurusan muara sungai Pembangunan bank sampah (TPS) Simulasi mitigasi gempa dan tsunami Perbaikan jalur evakuasi tsunami Pembukaan jalur evakuasi Pengadaan rambu-rambu evakuasi tsunami Pembangunan shelter Pengadaan radio komunikasi Penyediaan papan informasi bencana


5.2 Spirit Perencanaan Spirit perencanaan Nagari pesisir merupakan sistem nilai yang dijadikan sebagai panduan para pemangku kepentingan untuk menyelenggaran pembangunan Nagari pesisir yang tangguh. Spirit ini merupakan koridor yang mengarahkan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan, yakni Nagari pesisir sejahtera dan tangguh terhadap perubahan iklim dan becana alam. Adapun basis nilai yang dimaksud, terdiri dari: kemandirian, keberlanjutan, keberdaulatan, dan kesejahteraan.

Adapun makna dari spirit tersebut, sebagai

berikut: 1.

Kemandirian, adalah upaya warga agar tidak tergantung ide/gagasan yang tidak bersumber dari kebutuhan dan realitas yang dihadapi warga. Hal ini dimaksudkan agar tumbuhnya kreativitas menciptakan peluang dan menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip kebutuhan yang dirasakan oleh warga. Tentunya usaha yang dijalankan bersumber dari sumberdaya alam lokal. Selain itu, kemandirian dalam kaitannya dengan bencana alam dan perubahan iklim adalah upaya untuk menciptakan kesadaran mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana alam dan perubahan iklim;

2.

Keberlanjutan, adalah sikap kemandirian warga yang terus konsisten untuk menjaga keberlanjutan memanfaatkan sumberdaya alam lokal untuk kegiatan usaha. Tentunya keberlanjutan ini terkait dengan dukungan dari institusi internal maupun eksternal. Selain itu, keberlanjutan dimaknai upaya untuk terus menerus menjaga lingkungan dan infrastruktur yang ada. Juga konsistensi dalam hal antisipasi dan pencegahan bencana dan perubahan iklim;

3.

Keberdaulatan, adalah kemampuan warga untuk mencukupi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan dari pihak luar untuk mengelola sendiri potensi


sumberdaya yang dimliki, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjaga untuk meningkatkan kekuatan ekonomi warga. Selain itu, keberdaulatan dalam hal lingkungan dan infrastruktur adalah kemampuan warga untuk terus menjaga lingkungannya sehingga terciptanya kesadaran penuh akan problem bencana alam dan perubahan iklim; dan 4.

Kesejahteraan, adalah kemampuan warga untuk mencukupi kebutuhan baik secara psikologi maupun ekonomi. Pihak luar diharapkan sebagai stimulan untuk mewujudkan kesejahteraan yang dimiliki warga. KetangguhanMasyarakat & NagariPesisir KesejahteraanMasyarakat & NagariPesisir

StrukturPDPT

Gambar

ProfilNaga riPesisir

Basis Nilai

PenyusunanR PDPesisir

Kemandiria n

Keberlanjutan

Keberdaulatan

Kesejahteraan

5.2. Basis Nilai Perencanaan Pembangun Nagari Pesisir Tangguh.


Berdasarkan kelima spirit di atas, jika dihubungkan dengan fokus perencanaan program di Nagari Nyiur Melambai Palangai, maka teridentifikasi makna dan realitas, serta bentuk aktivitas yang menggambarkan irisan antar spirit dan fokus perencanaan program di Nyiur melambai. Adapun matrik keterkaitan antara spirit dan fokus perencanaan program dapat di lihat pada Tabel 5.2


Tabel 5.2. Matriks Keterkaitan antara Spirit dan Fokus Perencanaan Program di Nagari Nyiur Melambai Palangai Bina Siaga Bencana Spirit Lingkungan dan Manusia Usaha Sumberdaya dan Perubahan Infrastruktur Iklim • Sadar dan Sadar potensi mandiri Kesadaran untuk Kreatif sumberdaya, shg menjaga dan mengantisipasi menciptakan Tidak tergantung perlu reorientasi membersihkan dan mencegah Makna peluang dan ide/gagasan pengelolaan, lingkungan terjadinya menjalankan pemanfaatan dan • Kemandirian bencana dan usaha lain-lain memb.sarana&p perubahan iklmi rasarana Nagari • Sudah ada, meski masih Sudah ada, Masih ada Optimalisasi terbatas meski Kemandirian warga/kel.warga keberadaan • Belum Sudah ada Realitas dukungan yg masih sumberdaya yang ditemukan kesadaran warga inter.&eks. tergantung masih kurang keswadayaan belum optimal memb. infrastruktur • Dukungan • Akses • Membangun lembaga internal pemasaran kesadaran • Penyadaran • Operasi bersih dan ekternal • Akses modal warga melalui advokasi • Keswadayaan Aktivitas • Pelatihan untuk • Penguatan • Pembentukan • Pelatihan memb. memb. Kapasitas skill kelembagaan produktif infrastruktur kemandirian warga/kel.us yang kuat warga/kel.warga aha Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 37

Bina Spirit

Manusia

Makna

Sumberdaya

Kemampuan masyarakat untuk terus-menerus (sustainable) dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Upaya untuk terus-menerus menjaga lingkungan dan infrastruktur yang ada.

Sikap kemandirian yang terus konsisten.

Keberlanjutan dalam soal usaha yang telah digeluti. Keberlanjutan terkait dukungan dari institusi internal dan eksternal soal modal hingga pemasaran.

Masih ditemukan ketergantungan warga terhadap bantuan

• Ketersediaan tergantung pada Keberlanjutan kondisi alam usaha khusus (musim/cuaca). untuk usaha • Ketergantungan yang berisfat yg besar terhdp pribadi. Namun laut membuat tidak untuk potensi sumber usaha kelompok daya lainnya kurang dilirik.

Keberlanjutan

Realitas

Usaha

Lingkungan dan Infrastruktur

• Sudah ada kesadaran untuk menghargai lingkungan • Beberapa aktivitas terkait dgn bina ini berjalan dengan baik

Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Kesadaran yang terus berkelanjutan dalam soal antisipasi dan pencegahan bencana dan perubahan iklim.

Terdapat orang atau kelompok yang dapat menggerakkan dan mengarahkan


Aktivitas

Tindak lanjut dari setiap proses pelatihan berupa pendampingan sampai benarbenar mereka bias melakukannya sendiri.

• Membuka akses modal; • Membuka akses pasar

Mengelola peluang yang ada terkait sumberdaya non laut

• Mempertahanka n kesadaran warga akan lingkungan • Pembangunan infstruktur yang rusak

Penguatan kapasitas warga terkait kesiapsiagaan


Bina Spirit

Makna

Manusia

Usaha

Sumberdaya


Manusia yang telah mampu secara paripurna mencukupi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan terhadap pelatihan atau pendampingan.

Kemampuan menjalankan aktifitas usaha tanpa lagi memiliki ketergantunga n dari pihak luar.

Kemampuan mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimiliki.

Memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan dan pembangunan infrastruktur.

Keberdaulatan Realitas

Masih ditemukan ketergantungan

Masih tergantung dengan kondisi eksternal

Terbatas pada potensi SDP (tangkap & pariwisata)

Aktivitas

Dukungan penguatan internal manusia dan dukungan kuat dari system yang telah ada.

Penyadaran & pendampingan masyarakat mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

Memfasilitas masyarakat agar mampu mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimilikinya.

• Minimnya kemampuan membangun infstruktur • Kesadaran thd lingkungan tinggi Kesadaran dalam diri juga adanya dukungan dari kelembagaan Nagari

Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

Adanya kesadaran penuh akan problem bencana dan perubahan iklim

Sudah ada aksi untuk antisipasi

Sikap ketangguhan mencegah terjadinya bencana dan perubahan iklim.


Bina Spirit

Manusia

Makna

Manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya baik secara psikologi (kepuasan) maupun ekonomi.

Usaha

Usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup paripurna.

Sumberdaya


Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

Kemampuan mengelola sendiri potensi sumberdaya yang dimiliki.

Memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan dan pembangunan infrastruktur.

Kemampuan mengantisipasi bencana dan perubahan iklim berimplikasi pada kesejahteraan.

Kesejahteraan

Realitas

Masih banyak warga yang kurang bahkan tidak sejahtera

Menciptakan kesejahteraan diperoleh dengan kemudahan menciptakan peluang dan memasarkan produk.

Sumberdaya laut dikelola sendiri oleh masyarakat karena mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

Belum semua masyarakat memiliki kesadaran penuh (kesadaran memiliki lingkungan dan infrastruktur berusaha untuk menjaganya)


Aktivitas

Menciptakan peluang ekonomi warga

Menciptakan kesejahteraan dan menciptakan peluang dan memasarkan produk.

Paket program pengelolaadiusah akan oleh masyarakat.

Mengorganisir kesadaran dalam diri dan dukungan kelembagaan Nagari

Kelembagaan yang mampu mengorganisir kesadaran melainkan juga dukungan dari pihak-pihak luar (eksternal)


5.3. Perencanaan Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai Perencanaan pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai disusun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan warga dan fokus program (manusia, usaha, sumberdaya, lingkungan dan infrastruktur, dan kesiagaan bencana alam dan perubahan iklim) dalam kurung waktu lima tahun. Atau dengan kata lain, bentuk program merupakan akumulasi kebutuhan dan harapan yang disesuaikan dengan fokus program pembangunan Nagari pesisir tangguh. Dalam proses penyusunannya, keterlibatan wakil warga (melalui institusi lokal), dibagi ke dalam empat kelompok, yakni: kelompok bina manusia,kelompok bina usaha dan sumberdaya, kelompok bina lingkungan dan infrastruktur, dan kelompok siaga bencana dan perubahan iklim.

Selanjutnya, masing-masing

kelompok tersebut diidentifikasi kebutuhan dan harapannya sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

Berdasarkan daftar kebutuhan dan harapan

tersebut, kemudian disusun bentuk program yang mencerminkan konteks Nagari yang mana menggambarkan mekanisme, perencanaan waktu, dan indikator keberhasilan program yang telah tersusun. Semua ini memberikan gambaran peta perjalanan (roadmap) program Nagari Nyiur Melambai Palangai yang disusun secara partisipatif (Gambar 5.1).


Daft. Kebutuhan

Kel. Bina Usaha & SD Kel. Bina Manusia Pembagian ke dalam 4 kelompok

Kel. Bina Lingk.&Infra

Proses Mekanisme

Need Assessment Warga Desa

Bentuk Program

Kel. Bina SB

Perenc. Waktu

Roadmap Peren. Desa

Indikator Daft. Harapan

Gambar 5.1. Kerangka Kerja Perencanaan Pembangunan Nagari Pesisir Tangguh. Dengan demikian perencanaan pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai, dibagi ke dalam empat bagian, meliputi: (1) perencanaan bina program manusia; (2) perencanaan bina program usaha dan sumberdaya; (3) perencanaan bina program lingkungan dan infrastruktur; dan (4) perencanaan bina program siaga bencana dan

perubahan iklim.

Adapun penjelasan keempat bagian ini

sebagaimana disajikan pada bagian berikut. 5.3.1. Perencanaan Program Bina Manusia Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif, teridentifikasi lima daftar kebutuhan terkait dengan program bina. Adapun kelima kebutuhan yang dimaksud, meliputi:  Bina Manusia  Bina Usaha  Bina Sumber Daya  Bina Lingkungan & Infrastruktur  Bina Siaga Bencana & Perubahan iklim


Selanjutnya, hasil identifikasi daftar keinginan warga terkait dengan program bina manusia, meliputi:  Membuat peraturan-peraturan nagari yang mengatur tentang tatacara kehidupan bernagari  Pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk mata pencaharian alternative  Pelatihan-pelatihan tekhnologi pertanian dan perkebunan  Pembinaan/pelatihan/penataran manajemen kelembagaan/organisasi  Penyuluhan tentang PHBS  Mengaktifkan kembali majelis taklim  Memberikan sangsi berupa denda kepada masyarakt yang mengabaikan kearifan local  Pengadaan tenaga kesehatan yg permanen Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk program perencanaan pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Adapun bentuk-bentuk

program yang direncanan, antara lain: (lihat Lampiran, Tabel 6). Adapun waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 1. 5.3.2. Perencanaan Program Bina Usaha dan Sumberdaya Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif terkait dengan perencanaan program bina usaha dan sumberdaya, maka teridentifikasi daftar kebutuhan terkait dengan program bina usaha dan sumberdaya, meliputi:     

Rehabilitasi terumbu karang Pembangunan pondok informasi Penanaman cemara laut Penanaman pohon sukun Penanaman bakau


Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk matrik bentuk program bina usaha dan bina sumberdaya dalam bentuk

perencanaan

pengembangan

Nagari

Nyiur

Melambai

Palangai

berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk program yang direncanakan, terdiri dari: (1) bina usaha, antara lain: (Lihat lampiran, Tabel.6)

Untuk

waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator

pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 3. 5.3.3. Perencanaan Program Bina Lingkungan dan Infrastruktur Hasil need assessment yang dilakukan secara partisipatif, teridentifikasi delapan daftar kebutuhan terkait dengan program bina lingkungan dan infrastruktur. Adapun kebutuhan yang dimaksud, meliputi:                  

Pembuatan jalan Pembangunan plat dekker Pembuatan sumur bor Pembangunan MCK Pembuatan saluran drainase Penyediaan jaringan listrik Pembuatan parit miring Mamperbaiki saluran irigasi Pembangunan sarana prasarana sosial (lap. sepak bola, lap. Volly) Mendirikan pabrik pengolahan minyak sawit Perbaikan sarana prasarana ibadah Pembuatan sarana prasarana pendidikan pengadaan alat tangkap yang lebih modern Pembangunan anggar mini Pengadaan alat alsintan Rehab rumah tak layak huni Pelurusan muara sungai Pembangunan bank sampah dan atau (TPS)


Beranjak dari daftar kebutuhan dan keinginan di atas, maka tersusunlah matrik bentuk matrik bentuk program lingkungan dan infrastruktur perencanaan pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk program yang direncanan, antara lain: (lihat Lampiran, Tabel.6) Untuk waktu, aktor, mekanisme kegiatan, dan indikator pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.3.4. Perencanaan Program Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Sejumlah permasalahan yang merupakan potensi bencana di Nyiur Melambai Palangai, yaitu gempa, tsunami, banjir, Potensi bencana yang dapat ditimbulkan antara lain, (1) jatuhnya korban jiwa manusia (2) rusaknya infrastruktur nagari dan lahan pertanian & perkebunan Dari beberapa persoalan/permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa kebutuhan & harapan yang diungkapkan oleh masyarakat, yaitu:       

Simulasi mitigasi gempa dan tsunami Perbaikan jalur evakuasi tsunami Pembukaan jalur evakuasi gempa dan tsunami Pengadaan rambu-rambu evakuasi tsunami Pembangunan shelter Pengadaan radio komunikasi Penyediaan papan informasi bencana

Adapun rincian dan indikator program bina siaga bencana dan perubahan iklim dapat dilihat pada Lampiran 4.


Bab 6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 6.1. Konsep dan Definisi Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi (evaluation) adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan implementasi dari sebuah program kegiatan atau program kerja. Dengan demikian, Pemantauan dan Evaluasi (PE) adalah salah satu unit kegiatan penting dalam konteks rencana strategis karena salah satu keluaran rencana strategis adalah indikasi program yang merupakan turunan dari stratagi yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan PE adalah mengukur (measurement) dan menduga (assessment) kinerja dari sebuah program agar dapat mengelola hasil (outcomes) dan keluaran (outputs) program tersebut dengan lebih efisien (UNDP, 2002). Dengan demikian kata kunci penting dalam tujuan PE ini adalah kinerja program (perfomances) yang didefinisikan sebagai kemajuan atau hasil yang telah dicapai. Secara tradisional, tujuan dari PE menitikberatkan pada perkiraan input dan implementasi dari sebuah program, namun dalam konteks modern, PE lebih memfokuskan diri pada proses pengukuran dan pendugaan dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang sedang diteliti. Secara standar, tujuan PE terdiri dari empat unsur utama seperti yang disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini. Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 42

be pe laja ng r d ala ar ma i n

M ke akun enin ma ta gk mp bil atk ua itas an n r da ep n os isi membangun kapasitas

Membuat keputusan yang berbasis informasi

Gambar 6.1 Tujuan pemantauan dan evaluasi (diadopsi dari UNDP, 2002 dalam Adrianto, 2005) Sementara itu, per definisi, pemantauan (monitoring) adalah sebuah fungsi atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan utama menyediakan indikasi awal dari kemajuan atau kemunduran dari kinerja sebuah program kepada pihak pengelola (manajemen). Ada delapan prinsip pemantauan yang baik (good principles of monitoring) yaitu (UNDP, 2002): (1) fokus pada hasil dan follow-up-nya; (2) disain pemantauan yang baik; (3) kunjungan reguler terhadap program yang dipantau; (4) melakukan analisis reguler terhadap setiap pencapaian hasil; (5) dilakukan dengan prinsip partisipatif; (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dan pengembangan garis dasar (baselines) program; (7) menduga relevansi dan keberhasilan dari setiap titik pencapaian hasil dari program; dan (8) menjadikan setiap proses pemantauan sebagai pembelajaran (lesson learned).


Sedangkan menurut definisinya, evaluasi (evaluation) adalah upaya atau proses selektif yang bertujuan untuk memperkirakan kemajuan (progress) dari sebuah program secara sistematik dan berorientasi pada hasil (UNDP, 2002). Ruang lingkup dari evaluasi mencakup empat hal yaitu (1) status hasil (outcomes status) yaitu apakah hasil sudah dicapai atau belum dan apabila belum apakah terdapat kemajuan untuk mencapai hasil yang sudah diperkirakan; (2) faktor yang berpengaruh (underlying factors) yaitu sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil; (3) kontribusi pengelola (proponent contribution) yaitu kontribusi dari pengelola terhadap proses pencapaian hasil; dan (4) strategi kemitraan (partnership strategy) yaitu apakah dalam evaluasi dilakukan proses kemitraan antara pengelola dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program yang sedang dievaluasi serta efektivitas pelaksanaannya. 6.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi Dalam konteks proses, rantai pemantauan dan evaluasi (PE) secara diagram dapat digambarkan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6.2.

SCOPE OF INPUTS Tenaga ahli (experts) Perlengkapan (equipments) Dana (funds)

SCOPE OF OUTPUTS Studies completed People trained

SCOPE OF OUTCOMES

Gambar 6.2. Rantai proses pemantauan dan evaluasi

Peningkatan pendapatan Penciptaan lapangan kerja baru

SCOPE OF IMPACTS

Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai

Kondisi kesehatan meningkat Angka harapan hidup meningkat

44

Rantai PE yaitu terdiri dari rantai ruang lingkup input (scope of inputs), ruang lingkup keluaran (scope of outputs), ruang lingkup hasil (scope of outcomes), dan ruang lingkup dampak (scope of impacts) dari sebuah program yang sedang mendapatkan perlakuan PE. Dengan demikian, rantai proses PE dimulai dari pendugaan dan estimasi input yang diperlukan dalam implementasi sebuah program yang telah direncanakan di mana prinsip dasar dari estimasi input ini adalah azas efisiensi. Proses ini kemudian dilanjutan dengan menentukan prakiraan keluaran yang diharapkan, hasil program sekaligus dampak yang dapat ditimbulkan dari implementasi sebuah program. 6.3. Pengukuran Kinerja Salah satu faktor penting dalam PE adalah pengukuran kinerja dari sebuah program yang telah ditetapkan. Dalam konteks rencana pengembangan Nagari pesisir tangguh, maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator seperti yang dapat dilihat secara diagram pada Gambar 6.3 Indikator yang digunakan harus dapat diukur, mudah pengukurannya dan jumlahnya tidak terlalu banyak proporsional terhadap tujuan pengukuran kinerja itu sendiri.

PERFORMANCE MEASUREMENT Sistem Rating (Pemeringkatan) Pengukuran Efisiensi

PEMILIHAN INDIKATOR Langkah kunci dalam pemilihan indikator Perencanaan indikator

Gambar 6.3. Pentingnya pendekatan indikator dalam pengukuran kinerja

PENGGUNAAN INDIKATOR Pelibatan stakeholders Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai Pemanfaatan indikator dalam monitoring

45

Menurut DKP (2004), indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu indikator masukan (input), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator untuk masing-masing kelompok tersebut harus diestimasi dan ditentukan berdasarkan beberapa prinsip seperti yang ditentukan oleh UNDP (2002) yaitu : (1) estimasi indikator dilakukan dengan basis atau target tertentu; (2) menggunakan indikator proxy apabila perlu; (3) menggunakan data disagregat; (4) melibatkan stakeholder untuk menentukan indikator; (5) membedakan antara indikator kuantitatif dan kualitatif; (6) membatasi jumlah indikator; (7) menggunakan timelines yang tepat sehingga indikator yang diestimasi tepat sasaran dan waktu program. Menurut Thia-Eng (2006) dalam buku the Dynamic of Integrated Coastal Management, salah satu indikator yang disarankan dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah dengan menggunakan kerangka kerja (framework) DPSIR seperti pada Gambar 6.3. Dalam model ini, indikator monitoring dan evaluasi terhadap komponen faktor pendorong (driving force), tekanan (pressure), status atau kondisi (state), dampak suatu tekanan (impact) dan upaya atau kebijakan yang telah diambil (response) dianalisis secara sistimatis dan berkesinambungan.


Gambar 6.3. Konsepsi kerangka kerja (framework) Driving force-Pressure-StateImpact-Response (DPSIR) dan indikator dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, dari proses identifikasi issu hingga monitoring dan evaluasi dalam upaya penyempurnaan secara terus-menerus (continued improvement) (UNESCO, 2003; AIDEnvironement et al. 2004; IOC 2005) Indikator Driving forces didefinisikan sebagai perkembangan ekonomi, demograsi dan sosial dalam suatu masyarakat yang terkait dengan perubahan pola produksi dan konsumsi. Atau dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 47

ekonomi dan sosial yang berpotensi mempengaruhi sistem alam dan manusia (termasuk wilayah pesisir) di suatu lokasi dan waktu tertentu, seperti kegiatan industri dan pertumbuhan penduduk. Indikator Pressure adalah kondisi perubahan pola konsumsi dan produksi yang menekan sistem alam (ekosistem) dan sosial ekonomi, seperti penggunaan

lahan,

pertambangan

miyak

lepas

pantai,

atau

kegiatan

penangkapan ikan. Indikator State adalah suatu kondisi terkini suatu ekosistem atau sosekbud pada suatu lokasi tertentu sebagai akibat adanya pressure, yang dideskripsikan secara kuantitatif atau kalau tidak mungkin secara kualitatif dalam indikator-indikator yang dapat diukur. Contoh-contoh indikator state ini seperti konsentrasi bahan pencemar di perairan (mg/l merkuri), jumlah penurunan stok ikan, dan luasan lahan yang tererosi. Indikator Impact (dampak) adalah gambaran akibat akhir dari suatu perubahan lingkungan alam atau lingkungan sosekbud yang merugikan kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia secara ekonomi atau sosial. Halhal yang dapat dikategorikan sebagai indikator dampak ini antara lain bajir sebagai akibat penebangan pohon, krisis air sebagai akibat peyedotan air tanah secara tidak kendali, atau pengangguran sebagai akibat penurunan investasi di wilayah pesisir. Indikator Response dapat didefinisikan sebagai berbagai upaya, tindakan yang dilakukan oleh berbagai individu atau masyarakat untuk mengatasi atau menghadapi perubahan kondisi lingkungan alam atau lingkungan sosial yang terjadi. Hal ini dapat juga berupa kebijakan yang diambil oleh pemerintah (daerah) dalam mengatasi suatu masalah pengelolaan wilayah pesisir. Contoh respon ini adalah perda-perda yang dibuat untuk mengatasi Dokumen Renstra Nagari Nyiur Melambai 48

suatu masalah, baku mutu kualitas lingkungan yang ditetapkan pemerintah atau berbagai kebijakan lainnya yang diambil untuk mengatasi kemiskinan.

6.4. Evaluasi Substansi Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Melambai Palangai Tahun 2012 – 2016 Rencana Pengembangan Nagari Nyiur Meambai 2012 - 2016 perlu ditinjau kembali lima tahun sekali secara teratur dan direvisi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Tinjauan lima tahun merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan lima tahun, yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan rencana pengembangan Nagari dengan rencana pembangunan lainnya. Tinjauan ini akan memberikan kesempatan untuk mengkaji kembali dan memperbaharui Tujuan dan Strategi Kebijakan dan melibatkan komunikasi dengan semua unsur terkait. Tinjauan periodik dapat diperlukan saat muncul isu-isu baru atau proyek baru atau saat diperolehnya pengalaman baru selama pelaksanaan rencana pengembangan Nagari tersebut. rencana pengembangan Nagari dapat direvisi dan harus mengikuti proses yang sama sebagaimana pembuatan suatu rencana pengembangan Nagari yang baru. Sebagaimana umumnya suatu revisi, alasan untuk perubahan/tambahan harus didokumentasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.


DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR (RPDP) NAGARI NYIUR MELAMBAI PALANGAI

Recommend Documents