RENCANA KERJA (RENJA) BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

RENCANA KERJA (RENJA) BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

2016

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) merupakan salah satu badan yang ada pada Pemerintah Kota Mataram, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah Kota Mataram, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi secara Kelembagaan maka perlu di susun Renja SKPD Tahun 2016, sesuai yang diamanahkan dalam ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanganan Daerah, dalam Pasal 27 (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137. Selanjutnya Renja, SKPD yang telah disusun diharapkan menjadi bahan Pra-RKA SKPD Tahun Anggaran 2016, untuk itu alokasi anggaran harus lebih realistis sesuai kemampuan pembiayaan dalam APBD.

RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

1.2. Landasan Hukum.

Dalam penyusunan Renja-SKPD Tahun 2015 ini mengacu pada peraturan per Undang-undangan sebagai rujukan, antara lain : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tk II Mataram. 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Undang-undang

Nomor

52

Tahun

2009

tentang

Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah Kota Mataram. 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. 10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Mataram 2011-2015.


11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram Tahun Anggaran 2015. 1.3. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan disusunnya RENJA SKPD Tahun 2016 ini agar dapat dimanfaatkan baik secara Vertikal maupun Horizontal. Secara Vertikal dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan penyusunan pra-RKA. Sedangkan secara Horizontal dapat digunakan sebagai bahan koordinasi bagi SKPD yang lain. 1.4. Sistimatika Penulisan Untuk memudahkan dalam penulisan Renja SKPD ini, maka disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan. 1.1. Latar Belakang. 1.2. Landasan Hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan. 1.4. Sistimatika Penulisan. Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD. 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD. RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III. Tujuan,Sasaran,Program dan Kegiatan. 3.1. Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. 3.3. Program dan Kegiatan. Bab IV. Penutup. 4.1. Kesimpulan. 4.2. Saran-saran


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD. Kajian (Riview) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKB Kota Mataram Tahun 2013 dan pencapaian tahun 2014, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPPKB berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja BPPKB Tahun sebelumnya. Pada LAKIP BPPKB Tahun 2014 tercatat jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai akhir bulan Desember 2014 sebanyak 74 kasus (data UPPA Polres Mataram dan Pengadilan Negeri Mataram 2014). Kemudian persentase peningkatan jumlah keluarga sejahtera, dimana pada tahun 2013 tahapan pra KS sejumlah 9,6%, KS I sejumlah 40,1%, KS II sejumlah 25,5%, KS III sejumlah 21,2%, KS III plus sejumlah 3,67%. Sedangkan pada tahun 2014 tahapan pra KS sejumlah 8,08%, KS I sejumlah 39,32%, KS II sejumlah 33,34%, KS III sejumlah 17,02%, KS III plus sejumlah 2,24%. Pengelolaan dan pelaksanaan program PP dan KB di Kota Mataram sejak diserahkan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kota Mataram tetap seperti semula, namun lebih dipertajam lagi dengan memanfaatkan potensi yang ada, baik diwilayah Kecamatan dan Kelurahan, sehingga


program PP dan KB merupakan kebutuhan keluarga, dan masyarakat yang ada di Kota Mataram. 1. Program KB. Pelaksanaan

program PP dan

KB dilihat

dari

partisipasi

masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari pencapaian program dari hasil pelayanan dan pembinaan sampai dengan Desember 2014 jumlah peserta KB aktif sebesar 50.485 dari PPM sebesar 50.882 dibandingkan dengan pencapaian sampai dengan bulan Desember 2013 jumlah peserta KB aktif sebesar 49.645 dari PPM sebesar 50.730 peserta dan PUS sebesar 67.605 peserta. Pencapaian peserta KB baru sampai Desember 2014 sebesar 11.625 dari PPM sebesar 10.327 sedangkan pencapaian peserta KB baru bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar 11.336 peserta dari PPM peserta baru sebesar 8.200 peserta. 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam rangka meningkatkan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain konseling KRR bagi remaja yang dilaksanakan di pondok pesantren, SLTA/SLTP, dan melakukan penyuluhan disetiap kelurahan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. 3. Program

Pemberdayaan

Keluarga

dan

Penguatan

Kelembagaan

Jaringan KB Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan


pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS (89 kelompok), pembinaan kepada kelompok Bina Keluarga Balita (40 kelompok), Bina Keluarga Remaja (13 kelompok), Bina Keluarga Lansia (25 kelompok) dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga khusunya bagi keuarga pra sejahtera dan KS I. Dan melakukan advokasi/KIE kepada Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan LSOM dalam rangka meningkatkan pencapaian program dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dimasing-masing kelurahan, sehingga program PP dan KB merupakan kebutuhan bagi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan KS I 4. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka dikeluarkanlah beberapa program antara lain program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 5. Program Penunjang Dalam rangka mengetahui jumlah sasaran yang akan dicapai setiap tahun, dan agar pengelolaan program PP dan KB berhasil guna dan berdaya guna, maka dilakukan pendataan keluarga setiap tahun, yang dilakukan serentak diseluruh Indonesia, yang digunakan sebagai peta kerja, sehingga dapat mempertajam sasaran yang ingin dicapai,


teutama

dalam

upaya

mengatur

kelahiran

dan

pemberdayaan

perempuan. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, maka laporan kinerja harus dilengkapi dengan analisis akuntabilitas kinerja, untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kinerja Badan PP dan KB Kota Mataram, sehingga pendekatan yang dilakukan berdasarkan : a. Program, Kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan. b. Sasaran yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan proses analisis dan berkesinambungan untuk

menginter-prestasikan

keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pogram, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Badan PP dan KB Kota Mataram dengan jalan membandingkan antara rencana kerja yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kerja. a. Realisasi Program/Kegiatan yang kurang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Mengenai realisasi program/kegiatan pada BPPKB yang kurang memenuhi target relatif sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari 15 program dan ada 52 kegiatan, dari kegiatan tersebut diatas ada 3 program yang presentasi kegiatannya masih rendah sebagai berikut : -

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan terealisasi 59,87% dari jumlah anggaran Rp. 20.755.000,- atau diserap hanya Rp. 12.425.000,-


-

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

terealisasi 58,45% dari target anggaran Rp.

108.126.500,- atau diserap hanya sekitar Rp. 63.202.150,-

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : -

Program

Peningkatan

kualitas

hidup

dan

perlindungan

perempuan terealisasi sebesar 81,67% dari anggaran sebesar Rp. 56.622.000,-

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak terealisasi sebesar 85,72% dari anggaran sebesar Rp. 80.106.000,-

-

Program keluarga berencana terealisasi sebesar 83,50% dari anggaran Rp. 790.675.900,-

-

Program

peningkatan

pelayanan

kontrasepsi

terealisasi

sebesar 98,99% dari anggaran sebesar Rp. 393.000.000,-

Program peningkatan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak terealisasi sebesar 98,45% dari target anggaran sebesar Rp. 11.255.000,-

-

Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan kelompok UPPKS, BKB, BKR dan BKL terealisasi sebesar 85,44% dari target anggaran sebesar Rp. 44.375.000,-

-

Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU terealisasi sebesar 100%


Dalam rangka pengetahuan program BPPKB telah banyak mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini diberikan dengan besarnya realisasi yang telah dicapai. Kaitan dengan itu,disamping programprogram yang menyentuh masyarakat secara langsung ada pula beberapa program lain seperti : -

Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

terealisasi

88,07% -

Program

peningkatan

sarana

dan

prasarana

aparatur

terealisasi 94,78% -

Program

peningkatan

kapasitas

sumber

daya

aparatur

terealisasi 79,21% -

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan terealisasi 64,39% -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terealisasi 97,59%

c. Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/tidak memenuhi target yang telah ditentukan. -

Program Kesehatan Reproduksi Remaja tidak dapat terealisasi dari target anggaran sebesar Rp. 20.825.000,-

d. Faktor-faktor penyebab kurang tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan. a. Terdapat kendala teknis dalam pengerjaan masing

bidang,

sehingga

pengajuan dana GU.


mengakibatkan

SPJ di masingketerlambatan

b. Kelebihan atau sisa dari beberapa pengadaan barang dan jasa,

sehingga

dana

tersebut

tidak

digunakan

dan

dikembalikan ke kas Daerah. e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 1. Bahwa dalam penyusunan RKT, Renja, RKA dan DPA dilakukan penyederhanaan item kegiatan yang maksimal dan sasarannya untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin. 2. Bahwa dalam penyusunan RKT, Renja, RKA, DPA agar pelaksanaan menyusun program,

kegiatannya yang sesuai

dengan tupoksi dan hasil MPBM/usulan masyarakat dan di sesuaikan dengan prioritas serta anggaran yang tersedia. 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD. Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelayanan yang telah diberikan oleh BPPKB kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan

keluarga

dengan

mengembangkan

berbagai

aspek

kebutuhan keluarga, di dalamnya menyangkut fungsi-fungsi keluarga seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan nilai agama yang kesemuanya

merupakan dasar untuk mewujudkan keluarga

berkualitas. 2.2.1. Permasalahan Terhadap Kinerja Pelayanan PP & KB. 1. Program KB. a. Pencapaian peserta KB baru Non Hormonal (IUD) relative rendah (s/d Desember 2014 sebanyak 3.323 dari total PUS 67.605). RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

b. kesertaan pria dalam menggukan alat kontrasepsi (Kondom dan Kontap Pria) sangat rendah (s/d Desember 2014 sebanyak 482 dari total PUS 67.605). c. sarana medis untuk menunjang pemasangan alat kontrasepsi (IUD dan implant) masih tebatas. d. masih rendahnya pengetahuan/pemahaman para Keluarga tentang perlunya memelihara dan meningkatkan kesehatan. 2. Kesehatan Reproduksi Remaja a. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman para remaja tentang program KRR. b. Kurangnya sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program KRR seperti Booklet, Leaflet, Brosur, Poster dan lain sebagainya. c. Belum berfungsinya secara maksimal Pusat Informasi dan Konsultasi KRR (PIK-KRR) yang sudah dibentuk dalam memberi KIE kepada para remaja. 3. Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Kelembagaan dan Jaringan KB. a. Belum optimalnya pertemuan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). b. Masih banyak kelompok UPPKS tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. c. Masih terbatasnya sarana untuk kegiatan kelompok BKB,BKL dan BKR. d. Masih rendahnya pengetahuan pengurus dalam kegiatan bina-bina dan kelompok UPPKS. e. Peran institusi masyarakat dalam pelaksanaan program KB masih rendah.


f. Frekuensi KIE/Advokasi program KB ke Pondok pesantren masih tebatas. g. belum optimalnya peran Toga/Toma dalam pelaksanaan program KB. 4. Pemberdayaan Perempuan a. Masih tebatasnya sarana KIE untuk memberi penyuluhan/materi kepada Toma/Toga,LSOM dan kelompok sosial lainnya. b. Dukungan

untuk

penyebarluasan

informasi

tentang

program

untuk

memberi

Pemberdayaan Perempuan sangat terbatas. 5. Perlindungan Anak a. Terbatasnya

sarana

KIE,

Juklak,

Juknis

penyuluhan/materi perlindungan anak kepada masyarakat (Toma, Toga, LSOM dan kelompok sosial lainnya yang ada di masyarakat) b. Terbatasnya dukungan dana untuk memberi informasi tentang program perlidungan anak kepada masyarakat (Toma/Toga, LSOM, Camat, Lurah dll) berupa pelatihan, orientasi, rakor, dll. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. Selain permasalahan tersebut, beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Mataram perlu mendapatkan perhatian adalah: 1. Tingkat TFR belum mendukung terwujudnya PTS. 2. Unmet-Need pelayanan KB / KR masih tinggi. 3. Jumlah Remaja meningkat dan kesiapan berkeluarga masih rendah. 4. Mekanisme operasional lini lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. 5. Kesadaran hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Gender rendah.


Disamping isu-isu strategi diatas, maka masih ada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD sebagai berikut : 1. Trend kelangsungan penggunaan kontrasepsi (Current Prevelensi Rate/CPR), belum sesuai dengan yang diharapkan (73,9% dari pus yang ada). Kondisi semacam ini banyak dipengaruhi berbagai aspek,terutama pada penggunaan alkon yang sederhana (Pil dan Suntik) maupun terhadap kedisiplinan dan pembinaan yang belum optimal.

2. Trend penggunaan metode kontrasepsi Sebagian besar dari PUS menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal (Suntikan,pil dan implant). 3. Trend Unmet Need. Ada

pergeseran

angka

yang

cukup

memperihatinkan

dalam

kaitannya dengan Unmet Need. Faktor dominan penyebab fungsinya angka Unmet Need adalah pada PUS yang tidak ingin mempunyai anak sementara

(Spacing)

atau

berhenti

punya

(Limiting)

yang

tidak

menggunakan Kontrasepsi. Prinsip dilayanai dan terlayani dengan membantu PUS untuk memiliki kontrasepsi yang rasional,efectif dan efisien adalah prioritas yang harus dilakukan. 4. Partisipasi Pria. Partisipasi ber-KB pria masih rendah, hal ini disebabkan jenis alkonnya masih terbatas. 5. Median Umur Persalinan Pertama. RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

Media Persalinan Pertama mempunyai korelasi yang sangat signifikan dengan usia kawin pertama. Berdasarkan hasil empat kali SDKI rata-rata persalinan pertama terjadi pada usia 18,5 tahun, 18,2 tahun, 19,7 tahun dan 20,4 tahun. Kondisi demikian menggambarkan bahwa telah terjadi kelahiran pada usia muda yang masih dalam kelompok resiko tinggi, baik untuk ibu maupun bayinya, sekaligus dimungkinkan terjadinya perkembangan penduduk yang besar secara alami. 6. Angka Tersilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk angka tersilitas menurut kelompok umur selama periode tahun 2005, menunjukan kecenderungan menurun. Hal ini semakin diperkuat berdasrkan hasil SDKI yang mencerminkan terjadinya trend penurunan TFR dari 2,5 menjadi 2,3. 7. Trend angka kematian Ibu dan Bayi. Trend penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Mataram. Penurunan trend tersebut dampak dari pada penanganan program terpadu meliputi optimalisasi program perencanaan kehamilan dan persalinan serta KB. Pendarahan, infeksi, partus lama, BBLR, tetanus, aspikasia dapat ditekan. 8. Pemahaman dan kesadaran tentang hak reproduksi remaja masih rendah. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Adapun dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian SPM dan MDGS (Millenium Development Goals).


1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Mataram, dengan telah menerima Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas. 2. Meningkatnya usia kawin pertama melalui program pendewasaan usia kawin (Kesehatan Reproduksi Remaja, Pembentuk Kelompok-kelompok Remaja (PIK-KRR) di setiap tingkatan kecamatan,kelurahan dan di pondok pesantren. 3. Meningkatnya

keluarga ikut dalam kelompok Keluarga Balita (BKB),

Keluarga Remaja (BKR) dan Keluarga Lansia (BKL). 4. Meningkatnya keluarga yang sudah ber KB melakukan usaha Ekonomi Produktif, melalui kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Disamping itu ada beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD antara lain : 1. Adanya kelembagaan pengelola program PP dan KB di Kab/Kota. 2. Dukungan politis maupun dukungan operasional program,baik oleh Instansi Pemerintah maupun Institusi masyarakat serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. 3. Tersedianya tenaga penyuluh lapangan KB, tenaga penyuluh ini merupakan peluang bagi keberhasilan program KB yang dapat berperan sebagai ujung tombak lapangan. 4. Tersedianya

sarana

pelayanan

KB

sampai

ke

(RSU,PKM,POLINDES,Pokesdes,Posyandu,dan klinik KB)


lini

lapangan

5. Adanya sistem pengelolaan data dan informasi serta pencetakan dan pelaporan program KB Nasional

yang berkesinambungan dari

dusun/desa sampai ke tingkat Nasional. Dari Isu-isu penting tersebut diatas, maka ada formulasi berupa rekomendasi dan catatan yang setrategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan. 1. Bahwa dukungan politis perlu dan terus di tingkatkan baik oleh Pemerintah maupun Institusi masyarakat sertaperan tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan semua Stakeholders yang ada sehingga Program PP dan KB dapat di laksanakan sesuai dengan yang diharapkan. 2. Bahwa perlu adanya Sinkronisasi Program dan Kegiatan antara Pemerintah

Pusat,

Propinsi

dan

Kabupaten/Kota

sehingga

Program/Kegiatan terarah-terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan demikian juga dengan dukungannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Bahwa Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang ada serta Norma Standar Prosedur dan Kreteria (NSPK) dan di sesuaikan dengan pagu yang ada (dengan menggunakan prioritas) di sesuaikan dengan kebutuhan lapangan.


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan

hasil

MPBM

tahun

2015

kebanyakan

masyarakat

menginginkan agar penyuluhan tentang KB lebih diperbanyak/digalakkan lagi dan sasarannya agar lebih terperinci lagi di lingkungan ataupun di tingkat RT. Kemudian ada usulan tentang memperbanyak orientasi kepada kelompok- kelompok BKB, BKR dan BKL yang telah dibentuk.


BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional. - Bahwa penelaahan program dan kegiatan tetap mengacu pada kebijakan Nasional, (SPM,NSPK), namun disesuaikan dengan kebutuhan lapangan sehingga program dan kegiatan tersebut dapat di laksanakan dan menyentuh serta dapat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. - Bahwa Pemerintah Pusat melalui kebijakan (tidak semua kebijakan pusat di lakukan di daerah) namun di sesuaikan dengan kebutuhan dan dukungan yang tersedia. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. 1. Tujuan : - sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD agar terarah dan terpadu.

2. Sasaran : - Sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2016. - Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di bidang PP dan KB.


3.3. Program dan Kegiatan. a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan . a.a. Pencapaian visi dan misi kdh. Sesuai dengan visi dan misi Kota Mataram, maka visi BPPKB Kota Mataram mengacu pada visi dan misi Pemda Kota Mataram yaitu : Terwujudnya pertumbuhan penduduk Tumbuh Seimbang

tahun

2015. Visi diarahkan untuk membangun setiap keluarga di Kota Mataram, agar memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan

dan

terpenuhi

hak-hak

reproduksi

melalui

pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi, perlindungan,

informasi

kependudukan

dan

keluarga,

serta

penguatan kelembagaan dan jejaring KB. a.b. Pencapaian MDGS. - Bahwa masyarakat sudah menerima Norma Keluarga Kecil yang berkualitas, hal ini ditandai dengan peserta KB aktif di Kota Mataram sebanyak 73,9 % dari PUS (Pasangan Usia Subur) yang ada dengan mengatur

kelahiran

keluarganya

yang

di

sesuaikan

degan

kemampuannya -

Meningkatnya usia perkawinan pertama yang sudah umur 18 Th.dan saat ini sudah rata-rata di atas 20 Th.

a.c. Pengentasan kemiskinan. Bahwa dengan keluarga yang sudah ikut menjadi peserta KB, dan mempunyai usaha ekonomi produktif diberikan bantuan modal guna meningkatkan usahanya yang tergabung dalam kelompok UPPKS. RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

a.d. Pencapaian SPM. Bahwa standar pelayanan minimal yang ada serta Norma Standar Prosedur dan kreteria di Kota Mataram sampai dengan tahun 2014 ini sudah di capai beberapa item al : 1) Pencapaian peserta KB sebesar 112,6 %. 2) Ratio PKB bahwa 1 PKB 1 Kelurahan 3) PPKBD 1 kelurahan 1 Pembina.

a.e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Memperhatikan Kota Mataram, merupakan pusat Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat, maka potensi yang ada dengan memberikan bantuan modal kepada anggota keluarga yang sudah ber KB, dalam wadah

kelompok

UPPKS,

untuk

mengembangkan

usahanya,

sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

a.f. Pengembangan daerah terisolir. Memberikan pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan KB (Muyan KB), setiap saat sesuai dengan permintaan dari Kepala Lingkungan, Kader dan Penyuluhan KB yang ada, sehingga semua keluarga yang berada pada daerah pinggiran dapat dilayani KB sesuai standar yang berlaku.

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain, meliputi :  Jumlah program dan jumlah kegiatan.


- Bahwa jumlah program yang ada pada Badan PP dan KB Kota Mataram KB ada 10 program adalah : 1. Program Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Keluarga Berencana / Kesehatan Reproduksi 3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 5. Program Pelayanan Kontrasepsi. 6. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 7. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 8. Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 9. Program Pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan. Sedangkan dari 9 program tersebut jumlah kegiatannya berjumlah 59 kegiatan.  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan. Penyebaran lokasi program dan kegiatan 75 % dari kegiatan tersebut berada tingkat di kelurahan (dengan kegiatan Rakor, Penyuluhan, (Sosialisasi, Orientasi, Refresing) bagi TOMA, TOGA, TP PKK, LSOM, Generasi Muda dll), serta pelayanan KB / KS bagi keluarga yang miskin, dan Biaya operasional yang diberikan kepada Kader dengan jumlah 800 kader se Kota Mataram.


 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. - Belanja Langsung

: Rp. 3.044.934.075,-

- Belanja tidak langsung : Rp. 4.717.263.020,DAU

: Rp. 7.762.197.095,- (sdh termasuk DAK)

DAK

: Rp. 1.018.910.000,- (Status Qua = Th. 2015)

c) Penjelasan jika perumusan program dan kegiatan tidak sesuai denga rancangan awal SKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif meupun kombinasi keduannya. Renja yang di susun ini dibuat sesuai dengan standar pelayanan dan kebutuhan lapangan, terutama kegiatannya, namun untuk pagunya dapat di sesuaikan Kemampuan Daerah Kota Mataram.


BAB. IV PE NUTUP

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA dan DPA lebih lanjut, sehingga RKA dan DPA yang akan di susun,benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan serta di laksanakan secara berkelanjutan dengan prioritaskan yang sesuai dengan dukungan dana yang tersedia, sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu, sehingga seluruh keluarga yang ada di Kota Mataram menjadi Keluarga yang berkualitas.

Mataram,

Maret 2015

Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kota Mataram

Drs. Sutrisno S. MBA NIP. 19590625 198603 1 010


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT (Tuhan yang Maha Esa) dan atas limpahan Rahmat serta karunianya penyusunan RENCANA KERJA (RENJA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram Th. 2016 ini dapat disusun, walupun masih banyak di temukan kekurangannya. Penyusunan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renja SKPD. Renja SKPD yang di susun akan menjadi bahan RKA SKPD Tahun 2016 yang selanjutnya manjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD),

sehingga

dapat

di

susun

suatu

rencana

terarah,menyeluruh,konsisten dan dapat di pertanggung jawabkan. Dengan demikian target-target program/kegiatan yang diterapkan dari tahun ke tahun dapat dicapai sesuai dengan yang di rencanakan yaitu meningkatnya capaian peserta KB (Baru/Ulangan),sehingga akan terwujudnya keluarga yang berkualitas di Kota Mataram. RENJA BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran sehingga penyusunan RENJA-SKPD ini dapat di selesaikan walaupun didalamnya masih terdapat kekurangan dan untuk itu mohon masukan dan saran agar penuyusunan ini dapat lebih baik dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Mataram,

Maret 2015

Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kota Mataram

Drs. Sutrisno S. MBA NIP. 19590625 198603 1 010


RENCANA KERJA (RENJA) BPPKB KOTA MATARAM TAHUN 2016

Recommend Documents