RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 KOTA MATARAM

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2016 KOTA MATARAM

PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PERTAMANAN KOTA MATARAM 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk

membidani empat komponen urusan pemerintahan yakni pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU), Perizinan Reklame dan Pemakaman di Kota Mataram, Dinas Pertamanan menuangkan Visi Misi kota ke dalam Visi misi dinas dan program kerja. Salah satu dari dokumen perencanaan tersebut adalah rencana kerja (Renja) SKPD ini. Sebagai dokumen perencanaan Renja SKPD ini, merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan program kegiatan tahun‐tahun sebelumnya yang merupakan usulan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pembangunan kota Mataram.

Untuk mewujudkan hal itu maka Dinas Pertamanan memiliki

tanggung jawab besar sesuai bidang kelolanya, yang diwujudkan dalam visi, misi dan program kerja dinas sebagai berikut : 1.2 LANDASAN HUKUM Dalam mengemban amanat masyarakat dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan kota Mataram dasar hukum kewenangan dan acuan penyusunan perencanaan adalah sebagai berikut:

Landasan Hukum Organisasi Dinas Pertamanan 1. Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993, Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3531); 2. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang‐ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang‐ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4741); 4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram; 5. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 23 /PERT/2008 Tentang

Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Mataram; 1.2.1. Landasan Hukum Perencanaan 1. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 2. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); “ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Perda kota mataram Nomor 8, Tahun 2008 RPJPD Kota Mataram 6. Perda Kota Mataram Nomor 11, Tahun 2011 tentang RPJMD Kota

Mataram 1.2.2.

Landasan Hukum Acuan Kerja Pengelolaan Bidang RTH

1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang

Perumahan Dan Permukiman; 2. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang‐Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negar a Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang‐Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang‐Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak

dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

“ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

4

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 7. Perda Kota Mataram Nomor 12, Tahun 2011 Rencana Umum Tata

Ruang Kota Mataram; 1.2.3. Landasan Hukum Acuan Kerja Pengelolaan PJU 1. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang

Jalan; 2. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Mataram dengan Kepala

PT. PLN Cabang Mataram tahu 2003 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan melalui pembayaran rekening listrik; 4. Perda Kota Mataram Nomor 31 tahun 1997 Pajak Penerangan Jalan

Umum yang dirubah dengan Nomor 3 tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum 5. SNI 7391:2008 Spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan;

1.2.4. Landasan Hukum Acuan Kerja Pengelolaan Perizinan dan Bina Peran Serta 1. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Perda Kota Mataram Nomor: 7 tahun 2009 tentang Pajak Reklame; 3. Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Reklame.


5

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 MAKSUD Maksud dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalah untuk memberi gambaran mengenai rencana kerja, sasaran kegiatan Dinas Pertamanan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. 1.3.2 TUJUAN Tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pertamanan 2015 adalah untuk mendapatkan anggaran yang akan menunjang pelaksanaan rencana kegiatan Dinas Pertamanan tahun anggaran 2016, agar terlaksana dengan baik.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1. EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD 2.3. ISU‐ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


6

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014

2.1.

EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014 Sesuai dengan RKA tahun anggaran 2014 gambaran Alokasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.4.615.782.738,‐ sedangkan

anggaran

Belanja

Langsung

adalah

sebesar

Rp.27.790.089.142,‐ yang terdiri dari : 

Belanja Pegawai sebesar :

Rp.

1.116.180.400,‐



Belanja Barang dan Jasa sebesar:

Rp.

18.186.643.742,‐



Belanja Modal sebesar:

Rp.

8.487.265.000,‐

Secara umum pada dasarnya pelaksanaan Renja Dinas Pertamanan tahun 2014 hampir sesuai dengan RKA 2014. Tapi dengan fokus kegiatan yang berubah, dimana kegiatan RTH lebih difokuskan pada kegiatan pemeliharaan dan penataan makam. Sementara untuk PJU fokus penganggarannya pada efisiensi pembayaran rekening listrik dan penambahan jangkauan jaringan PJU

2.1.1. Gambaran Alokasi Kebutuhan Dana Pelaksanaan Kegiatan T.A. 2015 Berdasarkan RENJA 2015 Untuk Kegiatan yang merupakan program pada Dinas Pertamanan sepenuhnya didanai oleh belanja langsung dengan sumber dana PAD dan lain‐lain pendapatan. Adapun Rincian Program Kegiatan yang didanai Belanja Langsung adalah seperti tabel berikut:

Tabel 1.

Alokasi Anggaran Program Dinas Pertamanan (SKPD) Dinas Pertamanan Tahun 2014 Berdasarkan RENJA 2014

NO. 1

PROGRAM Program Penataan dan Pemeliharaan

JUMLAH (RP) 1.476.135.000

Ornamen Kota dan Reklame 2

Program Peningkatan dan Pemeliharaan

5.739.155.000

Fasilitas PJU 3

Program Pemeliharaan/Pengelolaan

1.096.250.000

Pemakaman 4

Program pengelolaan ruang terbuka hijau

1.040.677.000

(RTH) TOTAL

9.352.217.000

2.1.2. Perbandingan Kebutuhan Anggaran RENJA dengan RKA T.A. 2014 Penyusunan RKA 2014 mempertimbangkan usulan yang tertuang dalam RENJA 2014. Untuk melakuka evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA 2014, maka RKA 2014 menjadi dasar pembanding sekaligus dapat dikatakan menjadi dasar evaluasi pelaksanaan RENJA 2014. Adapun perbandingan antara RENJA dengan RKA 2014 dapat dilihat pada table sebagai beikut.


2

Kode Program Rek. 17 Program Penataan dan Pemeliharaan ornamen kota dan reklame

Sasaran

RENJA 2014

RKA 2014

SELISIH

tersedianya ornamen kota dan reklame sehingga menciptakan keindahan kota

1,369,278,350

1,476,135,000

(106,856,650)

1,131,635,000

940,660,000

190,975,000

18

Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

Penigkatan Layanan dan Pencapaian target PAD serta Penyediaan Tata Dekorasi Kota

18.06

Pengelolaan Layanan Isi Reklame

Pembangunan media Reklame

647,445,000

372,790,000

274,655,000

Penyediaan Tata hias dekorasi dan Penataan permukiman

240,800,000

302,040,000

(61,240,000)

Penyediaan Tata hias dekorasi dan Penataan permukiman

243,390,000

265,830,000

(22,440,000)

4,725,606,721

5,739,155,000

(1,013,548,279)

1,342,495,000

1,580,480,000

(237,985,000.00)

3,383,111,721

1,073,820,000

18.08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota 18.09

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

19

Terpeliharanya PJU Program Peningkatan dan dan efisiensi Pelayanan PJU Pemeliharaan Fasilitas PJU

19.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU

19.02

Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU

Belanja Suku Cadang PJU Belanja Pemeliharaan dan Lampu Hias Kota Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu dan jaringan untuk Lingkungan Penyisipan Tiang, Ornamen dan Lampu PJU Penggantian tiang dan Lampu PJU Meterisasi

2,309,291,721.00

Pembangunan Lampu PJU


3

Kode Program Rek. 22 Program Pemeliharaan/Pe ngelolaan Pemakaman 22.02 Pengembangan,

Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman

Sasaran

RENJA 2014

RKA 2014

SELISIH

Pembangunan Sarana RTH/Taman/makam

551,372,800

1,096,250,000

(544,877,200)

Pembangunan Sarana dan prasaranan pemakman di 12Lokasi

551,372,800

1,096,250,000

(544,877,200)

1,511,020,775

2,284,855,000

(773,834,225.00)

31,762,500

51,990,000

(20,227,500.00)

24

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

24.01

Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Tersedianya rancangan PERDA Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan

24.02

Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Sosialisasi Ranperwal dan 2 manual peraturan mengenai Pengelolaan RTH

154,154,000

201,050,000

(46,896,000.00)

24.05

Penataan RTH

Tertatanta RTH, Rehab dan Pembangunan Taman

455,831,200

1,156,825,000

(700,993,800)

24.06

Pemeliharaan RTH

Terpeliharanya peralatan operasional RTH dan Sarana dan prasarana taman dan jalur hijau

545,855,200

730,950,000

(185,094,800)


4

2.1.3. SASARAN DAN CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS SKPD TAHUN 2014 Dari program‐program prioritas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan T. A. 2014 dapat digambarkan dalam evaluasi sebagai berikut: 2.1.3.1.

BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM Seksi Penerangan Jalan Umum memiliki kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dalam rangka untuk menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang aman, nyaman dan damai.` Sasaran yang ingin dicapai dari program adalah terwujudnya

peningkatan

dan

pemerataan

pelayanan

masyarakat di bidang penerangan jalan umum di seluruh wilayah kota guna mendukung bagi penciptaan suasana perkotaan yang aman, nyaman dan damai. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi Penerangan Jalan Umum, realisasinya adalah sebagai berikut: 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU

Masukan

berupa

dana

APBD

sebesar

Rp.1.580.480.000,‐ dengan target 9 (sembilan) pekerjaan meliputi; 

Belanja suku cadang PJU



Belanja penyediaan instalasi listrik event‐event


5

Belanja pemeliharaan lampu dan jaringan PJU di 2



poros Belanja pemindahan tiang/ornament/lampu PJU dan



pengecatan tiang. Belanja perjalanan dinas dalam daerah penanganan



PJU(Pencatatan meter dan pemeliharaan panel, survey dan penertiban PJU Lingkungan dan penanganan insidentil) 

Penyisipan tiang, ornament, dan lampu PJU.



Pengadaan perkakas dan alat keselamatan kerja



Belanja penambahan/pemeliharaan lampu dan jaringan PJU di 6 lokasi



Belanja pengadaan Box panel PJU

Kegiatan ini diharapkan mendapat keluaran berupa

terpeliharanya sarana dan prasarana PJU sehingga hasilnya sarana prasarana PJU dapat berfungsi dengan baik. 2. Pemasangan Tiang, Kap dan lampu PJU

Masukan

berupa

dana

APBD

sebesar

Rp.1.073.820.000,‐ dengan target 1 (satu) pekerjaan yang meliputi: Pemasangan tiang dan kap lampu PJU di 12 lokasi




6

3. Pemasangan Meterisasi Listrik dan Penyesuaian daya Masukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.536.505.000,‐ dengan target 4 (empat) pekerjaan meliputi : 

Meterisasi PJU kontrak daya di 6 kecamatan sekota Mataram.



Revie Perencanaan Meterisasi di 6 Kecamatan



Pembangunan Titik PJU Lingkungan bermeter.



Belanja pembelian/penyelesaian daya listrik PLN

4. Pembangunan Fasilitas PJU Masukan berupa dana APBD sebesar Rp. 1.548.350.000,‐ dengan target 1 (satu) pekerjaan meliputi : 

Pembangunan lampu PJU LED di 4 lokasi. Dengan kegiatan ini didapat keluaran berupa

tersedianya fasilitas PJU, dan hasilnya adalah bertambahnya jangkauan pelayanan lampu PJU sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat yang dulunya belum merasakan fasilitas ini. Pekerjaan pemasangan tiang, kap dan lampu PJU merupakan kegiatan pemasangan titik lampu dan penambahan jumlah jaringan dengan menggunakan skala prioritas pada daerah‐daerah sangat membutuhkan sehingga menciptakan kawasan kota yang terang, aman, indah dan nyaman.


7

2.1.3.2.

Bidang Perizinan dan Bina Peran serta Keindahan kota dan pencapaian Target Pendapatan Asli

Daerah merupakan 2 (dua) tugas pokok yang dibebankan pada Bidang Perizinan dan Bina Peran serta. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bidang Perizinan dan Bina Peran serta dalam tahun 2014 mempunyai 3 (tiga) kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai adalah Terwujudnya tata ruang yang dapat merangsang dan menarik iklim investasi di wilayah perkotaan guna untuk percepatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan ke dalam 3 (tiga ) kegiatan yaitu: 1. Pengelolaan Layanan Isi Reklame Masukan

berupa

dana

APBD

sebesar

Rp.500.650.000,‐ dengan target 2 (dua) pekerjaan yang meliputi:  Pemeliharaan saran dan prasarana reklame yang telah ada.  Pengadaan atau pembangunan papan atau baliho dan running text. Dari

kegiatan

ini

diharapkan

menghasilkan

keluaran berupa terlaksananya pelayanan perijinan bidang pertamanan sehingga hasilnya adalah meningkatnya “ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

8

kenyamanan dan keindahan kota, serta meningkatnya PAD yang didapat dengan kelancaran sistem perijinan karena perolehan PAD dari perijinan pertamanan terutama reklame cukup besar dan dapat memenuhi target PAD tahun ini. 2. Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pengelolaan RTH Masukan

berupa

dana

APBD

sebesar

Rp.51.990.000,‐ dengan target 2 (dua) dokumen peraturan yang diharapkan terealisasi 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun PERDA mengenai Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberikan pedoman hukum guna menghasilkan pengelolaan reklame yang efektif. 3. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pengelolaan RTH Masukan

berupa

dana

APBD

sebesar

Rp.201.050.000,‐ dengan target yang meliputi:  Sosialisasi 2 (dua) dokumen peraturan  Kegiatan sosialisasi melalui media massa, brosur atau pamflet, serta forum khusus dengan masyarakat.  Pengadaan papan informasi.


9

Dari kegiatan ini didapat keluaran berupa terlaksananya pelayanan perijinan bidang pertamanan sehingga hasilnya adalah meningkatnya kenyamanan dan keindahan kota, serta meningkatnya PAD yang didapat dengan kelancaran sistem perijinan karena perolehan PAD dari perijinan pertamanan terutama reklame cukup besar dan dapat memenuhi target PAD tahun ini. 2.1.3.3. Bidang Pengelolaan Dan Pemeliharaan RTH Mengingat arti penting dari ruang terbuka hijau (RTH) dalam kaitannya dengan keseimbangan ekosistem kota, bidang pengelolaan dan pemeliharaan RTH merupakan unit kerja yang bertanggung jawab akan keberadaan ruang terbuka hijau. Sehingga kegiatan di lingkup Dinas Pertamanan Kota Mataram termasuk dalam program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan serta sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari program adalah : a. Terwujudnya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang serasi, selaras dan seimbang serta sesuai dengan

kebutuhan

guna


menunjang

penciptaan

10

keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan, serta fungsi pengaman lingkungan hidup perkotaan. b. Tersedianya sarana rekreasi bagi masyarakat yang menunjang penciptaan suasana dinamika interaksi sosial masyarakat dalam lingkungan perkotaan. c. Tersedianya areal bagi perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan serta area resapan air. Dalam upaya melakukan upaya mempertahankan kelestarian dan keberadaan serta kuantitas RTH dengan menempuh metode intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. a. Metode Intensifikasi

Yang dimaksud dengan metode Intensifikasi yaitu

usaha mempertahankan kualitas lahan RTH yang ada agar sesuai dengan standard dan kembali kepada fungsinya

secara

maksimal

melalui

optimalisasi

penanganan/pengolahan lahan yang ada.

Upaya‐upaya

intensifikasi

yang

telah

dilaksanakan sampai dengan saat ini telah menempuh berbagai langkah yaitu :  Pemupukan.  Pemangkasan.  Penyiangan. “ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

11

 Penyiraman.  Pembibitan.  Penanaman yang terdiri dari 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu penghijauan, penyulaman/penyisipan dan penggantian/peremajaan tanaman. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan‐kegiatan tersebut di atas didukung oleh sarana dan prasarana berupa 

2 unit kendaraan dump truck.



1 unit kendaraan carry pickup.



3 unit kendaraan tangki penyiraman kapasitas 5000 liter dan 1 unit kapasitas 6000 liter.



1 unit kendaraan roda 2.



7 unit hand sprayer.



4 unit mesin potong rumput.



10 unit mesin chainsaw.



10 unit mesin potong rumput gendong.



Peralatan ringan lainnya seperti sabit gayam, sapu lidi, pacul, keranjang sampah dan lain‐lain. 71 orang tenaga kerja yang terbagi dalam 2 kategori

menurut cara pembayaran upahnya yaitu pekerja bulanan dengan satuan upah kerja orang/bulan (OB) dan pekerja harian dengan satuan upah kerja orang/hari (OH). Pekerja “ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

12

bulanan terdiri dari 15 orang petugas taman kota, 6 orang penjaga taman sedangkan pekerja harian terdiri dari 4 orang Mandor, 47 orang tenaga terampil, 63 orang tenaga tidak terampil, dan 6 orang sopir. Dengan sarana dan prasarana tersebut di atas, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman sampai dengan saat ini mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 48.557,780 m2. b. Metode Ekstensifikasi

Yang dimaksud dengan metode Ekstensifikasi

yaitu usaha mempertahankan luas areal RTH agar tetap seimbang dengan luas areal terbangun di wilayah kota melalui upaya ke arah perluasan lahan yang ada dengan pembentukan areal RTH baru.

Wujud

nyata

dari

metode

ini

adalah

terealisasinya pekerjaan Penataan Kawasan Green Belt di Jl. Udayana Kota Mataram yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh masyarakat, baik secara estetika, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Sebagai Ruang Terbuka Hijau, Green Belt telah

menunjukkan fungsinya dengan baik yaitu sebagai paru‐ paru hijau, wilayah resapan dan ruang interaksi antar warga kota.


13

Untuk

melaksanakan

tugas‐tugas

pokoknya,

Seksi

Pembangunan dan Pemeliharaan Taman memiliki Pogram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dituangkan dalam 6 (enam) kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.775.435.000,‐ dengan target kegiatan yaitu:  Kegiatan dekorasi hari‐hari besar nasional dan keagamaan serta Agenda Khusus Kota Mataram selama 1 tahun  Pengadaan lampu hias jalan  Belanja modal pengadaan neon box Kalimat Islami  Belanja pengadaan Sarana Bermain Anaka Taman Bermain Muara Jangkok.  Pembangunan Ornamen Kota di Perempatan Jl. Gajah Mada Lingkar Selatan.

Keluaran

yang

didapat

berupa

meningkatnya

kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota. 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.200.050.000,‐ dengan target 3 (tiga) kegiatan pemeliharaan yaitu:  Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota “ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

14

 Belanja alat listrik dan elektronik dekorasi event‐event khusus kota untuk 1 tahun.  Belanja pemeliharaan ornament kota ( Air mancur, kolam, lampu hias dan dekorasi lainnya)

Keluaran

yang

didapat

berupa

meningkatnya

kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota. 3. Penataan RTH Masukan

berupa

dana

APBD

sebesar

Rp.1.156.825.000,‐ dengan target kegiatan penataan yang meliputi 5 (lima) lokasi yaitu:  Penataan Taman Jangkar  Penataan Taman P2KH 2014  Penataan Kawasan Jl. Gajah Mada  Pembuatan Taman di Pura Agra Karang Taliwang (Asp)  Penataan Taman Perumahan Taman Baru (Asp)  Belanja tanaman hias untuk lokasi‐lokasi sebagai berikut: o Median Jl. Langko ‐ Pejanggik o Median Jl. Sriwijaya

Keluaran yang didapat berupa tertatanya RTH, dan

hasilnya berupa meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota. “ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

15

4. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.730.950.000,‐ dengan target kegiatan yaitu:  Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Taman Kota.  Belanja bahan pengolahan bibit  Belanja kompos  Belanja service peralatan Pemeliharaan taman  Belanja

penggantian

suku

cadang

peralatan

pemeliharaan Taman  Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas peralatan pemeliharaan taman.  Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan jalur hijau meliputi : perantingan pohon di Kota Mataram dan jasa pemelihraan taman serta damija jalan protocol.  Belanja Alat Operasional Lapangan  Belanja Modal Pengadaan Grass Cutter (besar)  Belanja Modal Pengadaan mesin chainsaw  Belanja Modal pembuatan sumur bor dan penyiraman


16

Hasil yang didapat berupa meningkatnya kenyamanan,

kebersihan dan keindahan Kota. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau meliputi pemeliharaan Sarana Prasarana Taman, Jalur Hijau dan Elemen Pertamanan, serta pembangunan fasilitas pendukung taman yang bertujuan memelihara dan menjaga kualitas prasarana taman, jalur hijau dan elemen pertamanan guna

meningkatkan

kualitas

lingkungan

hidup

dan

peningkatan estetika fisik kota. 5. Pengawasan dan Pengendalian RTH Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.92.290.000,‐ dengan target kegiatan yaitu: 

Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

Hasil yang didapat berupa percepatan target SPM bidang RTH. 6. Penghijauan Ruang Terbuka Hijau Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.51.750.000,‐ dengan target kegiatan yaitu:  Pembelian bibit pohon pelindung  Satu kegiatan penanaman pohon pelindung

Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah taman serta

jalur hijau kota yang asri dan terpelihara.


17

Kendala dan penanggulangannya Adapun kendala dan langkah‐langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut: 

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara RTH dan elemen pertamanan, sehingga sering terjadi perusakan atau penyalahgunaan fungsi Taman dan RTH yang ada. Hal ini membutuhkan pengawasan dan penertiban yang lebih intensif.



Penanaman pohon pelindung sering tidak berhasil karena masyarakat kurang menyadari pentingnya keberadaan pohon pelindung. Sehingga perlu sosialisasi guna merangsang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pohon pelindung sebagai penyangga lingkungan.



Pesatnya pembangunan fisik kota sering mengorbankan pohon pelindung kota tanpa prosedur dan pertimbangan teknis yang jelas. Sehingga perlu sosialisasi tentang prosedur pengajuan ijin penebangan pohon serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Tata Kota dalam hal perijinan dan pengawasan bangunan.

7. Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman Masukan berupa dana APBD sebesar Rp.1.096.250.000,‐ dengan target kegiatan pemeliharaan dan penataan areal pemakaman di beberapa lokasi yaitu:


18

 Penataan sarana dan prasarana pemakaman di 10 lokasi.  Belanja Pemasangan Penerangan Lingkungan Makam  Belanja Modal pengadaan konstruksi pendukung taman di 2 lokasi. Dari

kegiatan

ini

didapat

keluaran

berupa

pembangunan paving blok dan pagar atau tembok serta taman pemakaman di 12 lokasi.


19

2.2.

ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Pertamanan merupakan SKPD yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat melalui tiga bidang pelayanan publik yaitu: 1. Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta Masyarakat 2. Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) 3. Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH.

Selanjutnya ketiga bidang ini akan dianalisa sampai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 2.2.1. Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta Masyarakat Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta Masyarakat ruang lingkup pelayanan publiknya meliputi Perijinan Reklame, Penyusunan dan Sosialisasi Norma, Kebijakan dan Standar Prosedur RTH. Pada tahun 2014 pelaksanaan perijinan reklame dapat dikatakan bekinerja belum maksimal dapat terlihat pada persentase pencapaian target sebesar 83,50% Pencapaian ini didukung pula dengan berhasilnya penyusunan 1 buah peraturan dan sosialisasi yang memadai. Didukung dengan system informasi reklame yang semakin tertib, sehigga pelaksanaan perjinan reklame menjadi lebih efisien. Saat ini Dinas Pertamanan masih terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan perijinan reklame dan keindahan dan kenyamanan dekorasi kota. 2.2.2. Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) Cakupan pelayanan Bidang PJU adalah pemeliharaan jaringan lampu PJU yang telah ada, serta pengadaan pemasangan tiang dan lampu PJU untuk menambah keindahan dan kenyamanan Kota Mataram. PJU merupakan salah satu utilitas kota yang sangat penting dalam mendukung kelancaran sistem transportasi, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tata hias “ Rencana Kerja Dinas Pertamanan Kota Mataram Tahun 2016 “

20

keindahan kota di malam hari. Begitu pentingnya keberadaan PJU ini sehingga menjadi salah satu program prioritas dalam penyediaannya oleh Pemerintah Kota Mataram. Adapun penyebaran titik lampu PJU pada jalan Negara, Jalan Provinsi dan jalan kota sepanjang 390,41 km, yang terdata pada tahun 2010 terdapat 5.370 titik lampu. Angka ini belum termasuk lampu penerangan yang dipasang secara swadaya oleh warga. Besarnya angka tersebut diikuti pula dengan tingginya pembayaran rekening PJU. Untuk tahun anggaran ini dianggarkan sebesar Rp. 14.392.971.742,‐. Adapun pembayaran rekening PJU tahun 2014 ini per bulannya adalah seperti tabel berikut:


21

Tabel 2. Tren Pembayaran Listrik PJU 2014 No.

Bulan

1 Januari

Jumlah ‐

2 Februari

3.025.225.870

3 Maret

1.344.611.234

4 April

1.296.667.360

5 Mei

1.345.770.621

6 Juni

1.400.028.437

7 Juli

1.356.860.107

8 Agustus

1.454.722.663

9 September

1.516.635.716

10 Oktober

1.839.093.141

11 Nopember

1.765.175.012

12 Desember

1.903.079.356

TOTAL

18.247.869.517

Sumber: Dinas Pertamanan 2014 Jika ditinjau dari status lampu PJU kota Mataram bahwa Porsi terbesar pembayaran tersebut adalah PJU Non‐meter dengan persentase hingga 78% sedangkan pembayaran PJU yang bermeter hanya 28%. Hal ini disebabkan karena selain penggunaan lampu dengan daya besar dan tidak hemat energi, sistem pengenaan tarifnya pun berbeda, yakni dengan tarif sistem kontrak. Untuk pemenuhan pemeliharaan lampu PJU, sampai saat ini Dinas Pertamanan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya yang dimiliki baik itu berupa


22

sumber daya manusia, maupun peralatan penunjang sangat kurang memadai dibanding dengan cakupan kerja pemeliharaan PJU yang ada. 2.2.3. Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH Untuk pemeliharaan RTH yang sudah ada, Dinas Pertamanan didukung oleh 96 orang pekerja harian. Hasil yang diharapkan adalah terpeliharanya RTH Kota Mataram dan meningkatkan kenyamanan dan keindahan Kota (area publik). Sampai saat ini dengan target jumlah RTH yang mencapai 30% luas Kota Mataram sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 26 th 2006 dan Permendagri 1 tahun 2007, Dinas Pertamanan tidak bias bekerja sendiri. Diperlukan partisipasi masyarakat dan pihak swasta guna pemenuhan amanat Undang‐ undang. Beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan adalah sebagai berikut: 1. Untuk Pencapaian 30% Lahan RTH dengan sisa sekitar 8% untuk RTH publik, perlu adanya komitmen dan koordinasi yang lebih intensif antar pihak terkait seperti Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagai penanggung jawab pengadaan tanah pemerintah, dan Dinas Tata Kota dalam mengendalikan pemanfaatan atau alih fungsi lahan privat, terutama mempertegas alokasi penyediaan RTH pada pembangunan perumahan bukan hanya secara umum 30% lahan untuk fasum‐fasos, pembangunan rumah dan ruko maupun fasilitas lainnya yang hanya berdasarkan Koefisien dasar bangunan yang selama ini masih belum optimal karena tidak menutup kemungkinan pembangunan 100% kavling yang ada tanpa menyediakan RTH; 2. Dalam Upaya menekan Penebangan Pohon khususnya di depan Bangunan seperti Ruko dan Perkantoran perlu ada komitmen pemilik atau pengelola sebelum penerbitan ijin bangunan untuk menyesuaikan bangunan dengan keberadaan pohon yang ada jangan sampai pohon dikalahkan atau diminta untuk di potong


23

untuk menyesuaikan dengan bangunan, terkecuali kondisi secara teknis memungkinkan; 3. Untuk meningkatkan tata hias dekorasi kota dan meningkatkan kesan asri kawasan pertokoan dan perkantoran atau sekolah diperlukan partisipasi pihak masyarakat dengan mengadakan atau menyediakan tata hias baik berupa taman maupun tanaman hias dalam pot di depan atau sekitar bangunannya, dan bila memungkinkan diberikan komitmen pada sempadan atau median jalan di sekitar bangunan kantor atau lokasi tertentu yang ditetapkan Pemerintah Kota;

2.3.

ISU‐ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Merupakan alternatif pilihan dari beberapa macam isu yang ada di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari‐hari kriteria pemilihan bila isu tersebut dapat diatasi dengan akan berakibat/pengaruh yang positif dalam masyarakat. 1.

Penyediaan Lahan RTH Perkotaan, 30% dari luas wilayah Kota (antara lain Hutan Kota, Taman Rekreasi/Taman Lingkungan, (Sesuai amanat UU 26 th 2006 dan Permendagri 1 tahun 2007)

2.

Peningkatan Kualitas RTH (penghijauan Jalur hijau, baik Jalan, sempadan sungai dan pantai, Hutan Kota dan lingkungan dll dan guna menindaklanjuti program‐program pemerintah spt: GERHAN, KMDM, 1 orang 1 Pohon, atau Eco city)

3.

Peningkatan Pengelolaan Dan Penataan RTH (Perbaikan Manajemen pengelolaan, baik dengan penyiapan SDM melalui rekrutmen dan pelatihan serta pemenuhan sarana prasarana, termasuk penambahan kendaraan operasional yang lebih memadai)


24

4.

Peningkatan Pengelolaan Dan Penataan Sarana dan Prasarana Pemakaman (Perbaikan pengelolaan pemakaman, baik dengan penyiapan SDM dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai)

5.

Penyediaan Lahan untuk Areal Pemakaman (Penyediaan lahan‐lahan baru untuk dibangun menjadi areal pemakaman dengan fasilitas yang memadai dan tertata serta terkelola dengan lebih baik)

6.

Peningkatan Pelayanan PJU (jangkauan pelayanan sekota Mataram/efisiensi penggunaan daya/efektivitas penanggulangan gangguan)

7.

Penggalangan Partisipasi Masyarakat (menanamkan kesadaran akan lingkungan hidup/RTH; penyisihan sebagian lahan untuk RTH menanam pohon dll; Menjaga dan memelihara aset publik; sosialisasi melalui media massa dan regulasi/perizinan; serta Sistem Informasi Manajemen)

8.

Peningkatan Perolehan PAD. (Intensifikasi penarikan Pajak reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU); evaluasi tarif serta pengendalian)


25

2.4.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

2.5.

PENELAAHAN U SULAN P ROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil MPBM Kota Mataram Tahun 2015 Tingkat Kecamatan

No. 1 2 3 4 5 6

Kecamatan Ampenan Sekarbela Mataram Selaparang Cakranegara Sandubaya

PJU 431 Titik 65 Titik 673 Titik 591 Titik 638 Titik

Permintaan Penembokan Lahan Pemakaman Makam

Taman 2 Lokasi

1 Paket 1500 M2 1500 M/4 lokasi 750 M 102 Are

5 Paket 10 Are 21 Are di 2 lokasi 1 Lokasi


26

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP A. GAMBARAN KONDISI UMUM SKPD 1. Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan data pegawai sampai dengan bulan Maret tahun 2014 pada Dinas Pertamanan Kota Mataram terdapat 65 orang PNS dan 6 tenaga kerja Honor Daerah. Komposisi jumlah PNS pada Dinas Pertamanan Kota Mataram berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Komposisi PNS Dinas Pertamanan Kota Mataram

NO

TINGKAT PENDIDIKAN 2

JUMLAH

1

1.

Pasca Sarjana (S2)

5

2.

Sarjana S1 / D4

19

3.

Sarjana Muda (D3)

1

4.

SMA

36

5.

SMP

4

6.

SD

1

Jumlah

KETERANGAN

3

4

65

Sumber : Dinas Pertamanan, 2014

Sedangkan berdasarkan kepangkatan PNS di Dinas Pertamanan Kota Mataram seperti tersebut di bawah ini.

Tabel 2. Kepangkatan PNS Dinas Pertamanan Kota Mataram

Uraian

Tahun2014 (Rp)

Tahun2015 (Rp)

1

2

3

ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran

JUMLAH

15,673,797,142

18,210,555,642

15,673,797,142

18,210,555,642

Sumber : Dinas Pertamanan, 2014 Tabel 3. Jumlah Komposisi Pendidikan Non‐PNS (HONDA) Dinas Pertamanan Kota Mataram per Maret 2013

No. 1 1 2 3 4 5 6

Tingkat Pendidikan 2 Pasca Sarjana (S2) Sarjana S1 / D4 Sarjana Muda (D3) SMA / STM SMP SD Jumlah Total

Jumlah (Orang) 3 6 0 6

Catatan: Di luar Tenaga lapangan (Harian Lepas = 79 Orang) Sumber: Dinas Pertamanan, 2013

Dari tabel‐tabel diatas jika dilihat dari tingkat pendidikan dan status kepangkatan yang ada belum cukup memenuhi kebutuhan Dinas. Berdasarkan kondisi tersebut masih diperlukan adanya penambahan pegawai khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian Teknik Sipil, Lanskap, Komputer, Teknik Elektro (Arus Keras), dan Akuntansi, yang penempatannya pada bidang atau seksi yang terkait sehingga tugas‐tugas pelayanan publik di bidang pertamanan dan keindahan kota dapat terlaksana dengan baik.


3

Sedangkan untuk pegawai non PNS seperti tampak pada tabel.3 di atas sudah jumlahnya cukup memadai, dan tenaganya sudah dapat dimanfaatkan pada jabatan penunjang kegiatan administrasi dinas maupun operasional di lapangan seperti

operator

komputer,

administratur

umum,

administratur kepegawaian, caraka juru pungut retribusi, dan tenaga lapangan lainnya. Hal yang menjadi kendala berkaitan dengan pegawai non PNS antara lain adalah masih rendahnya sumber daya manusia dari pegawai‐pegawai tersebut mengingat tingkat pendidikan dari pegawai‐pegawai non PNS ini sebagian besar adalah non sarjana. Langkah selanjutnya untuk meningkatkan kerja mereka diperlukan adanya pelatihan ataupun kursus‐ kursus keterampilan sesuai dengan pendidikan dan keahlian/ keterampilan mereka. Ini dirasa akan sangat membawa manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru yang akan bermanfaat bagi Dinas Pertamanan nantinya. Berdasarkan hasil analisis jabatan bahwa kebutuhan pegawai Dinas Pertamanan sesuai jabatan yang ada baik struktural maupun non‐struktural idealnya diperlukan tenaga sejumlah 60 orang berdasarkan atas asumsi setiap jabatan struktural terendah membutuhkan 3 atau 4 orang pejabat non‐ struktural (staf) dan ditambah beberapa jabatan fungsional lainnya. Sebagai catatan: 

Diperlukan adanya penambahan pegawai khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keahlian bidang Teknik Sipil, Laneskap, Teknik Elektro (Arus Keras), Komputer serta Akuntansi.


4



Perlu Pembentukan UPTD atau tim khusus yang menangani kebun bibit dan untuk ke depannya perlu juga untuk taman rekreasi dan pemakaman yang menjadi kegiatan baru bagi Dinas Pertamanan.


5

2. Sarana Penunjang Lainnya Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas‐tugas di Dinas Pertamanan baik rutin maupun operasional di lapangan dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan menunjang pelaksanaan

pembangunan,

sarana/prasarana

yang

dilengkapi

memadai.

juga

Sebagai

oleh

gambaran

ketersediaan dan kebutuhan sarana operasional seperti pada tabel berikut:. Tabel 4 : Jumlah sarana penunjang di masing‐masing Bidang/seksi

No

1

K en d araan Kom Roda Roda p u ter 4 2

B ag ian /S eksi

K epala D inas

F ill. K ab in et

M eja T am u

M eu b elair M eja K u rsi K erja K erja

1

-

-

2

1

1

1

1

1

-

-

1

-

1

1

1

8

2

-

1

-

-

1

3

4 S ubdin P JU

4

5

-

3

-

-

3

16

5

S ubdin P erizinan dan

1

2

1

1

-

1

1

6

S ub B ag

6

5

3

-

1

1

1

S ub B ag K euangan

1

-

2

1

1

S ub B ag P erencanaan

1

1

1

2 S ekretaris 3

B idang

P eng.

P enataan R T H

D an

B ina P eran S erta

K epegaw aian dan

7

8

9

L em ari A rsip

Gdg K n tr

3

U m um

S eksi T am an dan

1 1

1

Jalur

10 S eksi P enataan P JU

11 S eksi P erizinan 12 S eksi P JU

3

1

P em eliharaan

13 S eksi D ekorasi K ota

1

14 S eksi P engendalian Ju m lah Sumber : Dinas Pertamanan, 2014

15

19

7


14

3

4

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

31

6

3

Sedangkan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional guna menunjang kegiatan operasional jika ditinjau dari kebutuhan sangatlah jauh dari cukup sebagai gambaran terlihat pada tabel berikut. Tabel 5. Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional

No.

Jenis

1

2

Kondisi

Kebutuhan (Unit)

KET.

3

4

5

6

1

Kendaraan Pimpinan

2

B

1

2

Roda 4 Pickup

4

B

5

3

Dump Truck

2

R

2

Penambahan 2 Unit

4

Tangki Penyiraman

4

2B;2R

6

Penambahan 4 Unit

5

Mobil Tangga (Sky Lift)

2

B

5

Penambahan 3 Unit

Roda 2

16

B

25

Penambahan 8 Unit

Mobil Potong Rumput

0

3

8 9

Penambahan 3 Unit

Mesin Potong Dorong

3

R

8

Penambahan 8 Unit

Mesin Potong Gendong

8

5B, 3R

15

10

Penambahan 10 Unit

Chain Saw

6

3B,3R

15

Penambahan 12 Unit

11

Tangga Alum/Fiber

2

B

4

Penambahan 2 Unit

12

Radio Komunikasi HT

24

18B; 6R

35

Penambahan 17 Unit

13

RIG - Repeater HT

1

B

1

14

RIG

1

R

2

Penambahan 2 Unit

15

komputer + Printer

8

4B;4R

15

Penambahan 7 Unit

16

LCD Proyektor

17

Faximile

1 1

B B

18

Mesin FotoCopy

1

Penambahan 1 Unit

19

Genset

2

Penambahan 2 Unit

6 7

Yang Dimiliki Vol (Unit)

1

R

Sumber: Dinas Pertamanan, 2014 Catatan: Di luar Peralatan dan keselamatan kerja


7

Sebagai catatan:  Dengan Beban kerja yang demikian besar sarana dan prasarana penunjang masih sangat jauh dari ideal.  Dan kebutuhan untuk menunjang Operasional Pemeliharaan RTH dibutuhkan Kebun Bibit yang memadai karena kebun bibit yang ada di Kekalik hanya seluas 2.200 m2 sangat tidak memadai, idealnya untuk kebutuhan stok, pembibitan dibutuhkan 30000 m2 dengan kelembagaan pengelola berbentuk UPTD  Sedangkan Prasarana Penunjang Lainnya Berupa Bangunan Gedung Kantor Terdiri dari 2 Gedung. Jika Ditinjau dari Kebutuhan Ruang dan kelengkapan kerja Belum cukup memadai untuk menampung Jumlah Karyawan yang ada dan beban kerja yang cukup besar.


8

B. ISU‐ISU STRATEGIS

I.

PROGRAM / KEGIATAN 1. Kode : 1.08 . 1.08.02 . 01 Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pembiayaan Uraian

Tahun 2014 ( Rp )

Tahun 2015 ( Rp )

1

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran J UMLAH

15,673,797,142

18,210,555,642

15,673,797,142

18,210,555,642

b. Tujuan Dan Sasaran Program Tahun 2016 -

Tujuan Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk mewujudkan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

-

Sasaran Program

Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah pelayanan jasa kantor, administrasi kepegawaian dan keuangan, penyediaan/pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor.


9

c. Kegiatan dan Sumber Pembiayaan No.

Uraian Kegiatan KODE KEGIATAN

KEGIATAN

KELUARAN

1 3 2 1 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

4 Tersedianya jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 1 08 02 01 12 Penyediaan Terlaksananya komponen instalasi penyediaan komponen listrik/penerangan instalasi bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor 7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan Terlaksananya dan perlengkapan penyediaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor 8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan Terlaksananya rumah tangga penyediaan peralatan rumah tangga 9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan Terlaksananya bacaan dan peraturan penyediaan bahan perundang-undangan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan Terlaksananya dan minuman penyediaan makanan dan minuman

VOLUME

1

5 Tahun

15 unit kendaraan roda 4, 16 unit roda 2

8 unit komputer,3 unit AC, 3 unit mesin ketik, 8 unit printer, 21 unit HT 1 Tahun

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

LOKASI 6 Dinas Pertamana n Kota Mataram Dinas Pertamana n Kota Mataram Dinas Pertamana n Kota Mataram Dinas Pertamana n Kota Mataram Dinas Pertamana n Kota Mataram Dinas Pertamana n Kota Mataram

Dinas Pertamana n Kota Mataram 8 Jenis Dinas Pertamana n Kota Mataram 60 Eksemplar media Dinas Pertamana n Kota Mataram Dinas Pertamana n Kota Mataram


10

No.

KODE KEGIATAN'

KEGIATAN

KELUARAN

LOKASI

VOLUME

1 3 2 11 1 08 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 1 08 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan

4 Terlaksananya Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan

13 1 08 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Terwujudnya 106 Orang administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

14 1 08 02 01 26 Penyediaan administrasi keuangan

Tersedianya dana pembayaran tenaga administrasi keuangan

1

5 Tahun

8

Dokumen

12 orang PNS DAN 10 orang Non PNS

6 Dinas Pertamana n Kota Mataram Dinas Pertamana n Kota Mataram Dinas Pertamana n Kota Mataram

Dinas Pertamana n Kota Mataram

-

Sumber Pembiayaan

No. KODE KEGIATAN 1

USULAN ANGGARAN 2016

KEGIATAN

2 3 1 1 08 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 2 1 08 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 1 08 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 1 08 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 5 1 08 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 1 08 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rupiah 4 23,000,000,000

PHLN 5 -

Jumlah 6 23,000,000,000

70,180,000

-

70,180,000

34,210,000

-

34,210,000

19,682,875

-

19,682,875

11,121,000

-

11,121,000

29,150,000

-

29,150,000

12,925,000

-

12,925,000


11

No. KODE KEGIATAN


KEGIATAN

-

Jumlah 6 12,925,000

1,386,000

-

1,386,000

9 1 08 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

163,900,000

-

163,900,000

10 1 08 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

59,950,000

-

59,950,000

11 1 08 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

110,000,000

-

110,000,000

12 1 08 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan

142,285,000

-

142,285,000

13 1 08 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 14 1 08 02 01 26 Penyediaan administrasi keuangan

1,386,311,000

-

1,386,311,000

108,818,000

-

108,818,000

1

Rupiah 4 12,925,000

3 2 7 1 08 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 1 08 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

PHLN 5


12

2. Kode : 1.08 . 1.08.02 . 02 Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembiayaan

Uraian

Tahun 2014 ( Rp )

Tahun 2015 ( Rp )

1

2

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur JUMLAH

1,381,982,000

1,357,983,500

1,381,982,000

1,357,983,500


Tujuan Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi.

-

Sasaran program Sasaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah penyediaan gedung kantor dan peralatan serta perlengkapannya.

c. Kegiatan dan Sumber Pembiayaan -

Uraian Kegiatan

No. KODE REKENING 1

KEGIATAN

KELUARAN

3 4 2 1 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung Terlaksananya kantor pembangunan gedung kantor baru

1

2 1 08 02 02 07 Pengadaan Terlaksananya 2 perlengkapan gedung pengadaan kantor perlengkapan gedung kantor

VOLUME

LOKASI

5 Kegiatan

6 Dinas Pertaman an Kota Mataram Dinas Pertaman an Kota Mataram

Unit AC


13

No. KODE REKENING 1

KEGIATAN

KELUARAN

VOLUME

2 5 3 4 3 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan Pengadaan peralatan 2 Unit PC, 3 Unit Printer, 1 tahun gedung kantor gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan Terlaksananya rutin/berkala peralatan pemeliharaan kantor rutin/berkala peralatan kantor 6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi Terlaksananya sedang/berat gedung rehabilitasi kantor sedang/berat gedung kantor Terlaksananya 7 1 08 02 02 44 Rehabilitasi rehabilitasi sedang/berat sedang/berat kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional 4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8

1 08 02 02

22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

LOKASI 6 Dinas Pertaman an Kota Mataram Dinas Pertaman an Kota Mataram Dinas Pertaman an Kota Mataram Dinas Pertaman an Kota Mataram Dinas Pertaman an Kota Mataram Dinas Pertaman an Kota Mataram


14

Sumber Pembiayaan

No. KODE KEGIATAN 1

KEGIATAN

2 3 1 1 08 02 02 03 Pembangunan gedung kantor 2 1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 1 08 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 1 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 6 1 08 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

USULAN ANGGARAN 2012 Rupiah 4 101,943,000

PHLN 5 -

Jumlah 6 101,943,000

18,750,000

-

18,750,000

35,880,000

-

35,880,000

335,276,500

-

335,276,500

7,950,000

-

7,950,000

73,040,000

-

73,040,000


15

3. Kode : 1.08 . 1.08.02 . 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pembiayaan Uraian

Tahun 2014 ( Rp )

Tahun 2015 ( Rp )

1

2

3

Peningkatan Disiplin Aparatur J UML AH

1,145,500,000

71,000,000

1,145,500,000

71,000,000

-

Tujuan Dan Sasaran Program Tahun 2016

-

Tujuan Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur pada Dinas Pertamanan.

-

Sasaran Program Sasaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah Peningkatan disiplin aparatur pada Dinas Pertamanan Kota Mataram.

b. Kegiatan dan Sumber Pembiayaan -

Uraian Kegiatan

No. KODE REKENING 1

KEGIATAN

3 2 1 1 08 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

KELUARAN 4 Tersedianya ongkos jahit pakaian dinas PNS pada Dinas Pertamanan Kota Mataram

67

VOLUME

LOKASI

5 Pakaian

6 Dinas Pertaman an Kota Mataram

-

Sumber Pembiayaan


16

No. KODE KEGIATAN 1


KEGIATAN

2 3 1 1 08 02 06 01 Pengadaan mesin kartu absensi 2 1 08 02 06 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rupiah 4

PHLN 5

10,950,000

Jumlah 6

-

10,950,000

4. Kode : 1.08 . 1.08.02 . 06 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Pembiayaan

Uraian

Tahun 2014 ( Rp )

Tahun 2015 ( Rp )

1

2

3

16,490,000

15,760,000

6,875,000

5,775,000

16,490,000

15,760,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah J UML AH

b.Tujuan Dan Sasaran Program Tahun 2016 -

Tujuan Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun anggaran.

-

Sasaran Program Sasaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah pelaporan kinerja instansi pemerintah secara akuntabel.

b.

Kegiatan dan Sumber Pembiayaan -

Uraian Kegiatan


17

No. KODE REKENING 1

KEGIATAN

2 3 1 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 1 08 02 06 07 Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

KELUARAN 4 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

VOLUME

LOKASI

74

5 Buku

6 Dinas Pertaman an Kota Mataram

74

Buku

Dinas Pertaman an Kota Mataram

Sumber Pembiayaan

No. KODE KEGIATAN 1


KEGIATAN

2 3 1 1 08 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 1 08 02 06 07 Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Rupiah 4 18,139,000

PHLN 5

7,563,000

-

Jumlah 6 18,139,000

-

7,563,000

5. Kode : 1.05.1.05.02.19 Program : Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame a. Pembiayaan

P r ogr am Pe nat aan K o ta d an Rekl ame

Ur aian

Tah un 2 014 ( Rp )

Ta hu n 20 15 ( Rp )

1

2

3

da n P em elih ar aan O r nam en J U M LA H

1,47 6,1 35,0 00

747 ,76 0,00 0

1,47 6,1 35,0 00

74 7,76 0,0 00


Tujuan Program Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame bertujuan untuk mewujudkan penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame yang teratur.

-

Sasaran Program


18

Sasaran Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame adalah sarana dan prasarana ornamen kota dan reklame, aksesoris/ornamen kota dan reklame. c. Kegiatan dan Sumber Pembiayaan Uraian Kegiatan

-

No. KODE REKENING 1

KEGIATAN

KELUARAN

2 3 4 1 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan Terlaksananya Isi Reklame pelayanan perijinan bidang pertamanan 2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana Tersedianya Sarana dan Prasarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Ornamen Kota dan Reklame Reklame 3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana Terlaksananya Sarana dan dan Prasarana Prasarana Ornamen Dekorasi Kota dan Kota dan Reklame Reklame

VOLUME

LOKASI

1

5 Tahun

6 Kota Mataram

1

Tahun

Kota Mataram

1

Tahun

Kota Mataram

-

Sumber Pembiayaan


19

No. KODE KEGIATAN 1


KEGIATAN

2 3 1 1 05 02 18 06 Pengelolaan Layanan Isi Reklame 2 1 05 02 18 08 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame 3 1 05 02 18 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

Rupiah 4 571,098,000

PHLN 5 -

Jumlah 6 571,098,000

790,625,000

-

790,625,000

220,055,000

-

220,055,000

6. Kode : 1.05.1.05.02.18 Program : Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU a. Pembiayaan

Uraian

Tahun 2014 ( Rp )

Tahun 2015 ( Rp )

1

2

3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU J UM L A H

5,739,155,000

7,187,830,000

5,739,155,000

7,187,830,000


Tujuan Program Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan penerangan jalan umum yan memadai di Kota Mataram.

-

Sasaran Program Sasaran Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU adalah sarana dan prasarana penerangan jalan umum.


Uraian Kegiatan

-

Sumber Pembiayaan


20

7. Kode : 1.08 . 1.04.02 . 22 Program : Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman

a. Pembiayaan

Uraian

Tahun 2014 ( Rp )

Tahun 2015 ( Rp )

1

2

3

Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman JUMLAH

1,096,250,000

889,000,000

1,096,250,000

889,000,000

b. Tujuan Dan Sasaran Program Tahun 2016 Tujuan Program

-

Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman bertujuan untuk mewujudkan areal pemakaman yang tertata dan terpelihara dengan baik. Sasaran Program

-

Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman adalah fasilitas‐fasilitas berupa sarana dan prasarana areal pemakaman. c. Kegiatan dan Sumber Pembiayaan Uraian Kegiatan

-

No. KODE REKENING 1

KEGIATAN

3 2 1 1 08 02 22 02 Pengembangan , Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman

KELUARAN 4 Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman serta pengelolaan areal pemakaman

VOLUME 12

LOKASI 6 Kota Mataram

5 Lokasi

-

Sumber Pembiayaan


21

No. KODE KEGIATAN 1


KEGIATAN

3 2 1 1 08 02 22 02 Pengembangan , Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman

Rupiah 4 1,505,625,000

PHLN 5

Jumlah 6 1,505,625,000

-

8. Kode : 1.08 . 1.08.2 . 24 Program : Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

a. Pembiayaan

Uraian

Tahun 2014 ( Rp )

Tahun 2015 ( Rp )

1

2

3

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) JUMLAH

2,284,855,000

2,477,255,000

2,284,855,000

2,477,255,000


Tujuan Program Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan ruang terbuka hijau yang memenuhi kebutuhan Kota Mataram.

-

Sasaran Program Sasaran Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) adalah ruang terbuka hijau di Kota Mataram, fasilitas‐fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi ruang terbuka hijau Kota Mataram.


Uraian Kegiatan


22

No. KODE REKENING 1

KEGIATAN

3 2 1 1 08 02 24 01 Penyusunan kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan 2 1 08 02 24 02 Sosialisasi Kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH 3 1 08 02 24 05 Penataan RTH 4 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH 5 1 08 02 24 08 Pengawasan & Pengendalian RTH 6 1 08 02 24 12 Penghijauan RTH

KELUARAN 4 Tersusunnya 2 Rancangan PERDA pelayanan perijinan bidang pertamanan Tersosialisasikannya 1 program/kebijakan pengelolaan RTH

VOLUME

LOKASI

5 Aturan

6 Kota Mataram

Tahun

Kota Mataram

Kegiatan

Kota Mataram Kota Mataram Kota Mataram

Tertatanya RTH

12

Terlaksananya pemeliharaan RTH Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH

10 Unit Chainsaw, 10 1 Tahun

Tersedianya phon pelindung dan tanaman hias

1

Tahun

Kota Mataram

Sumber Pembiayaan


23

No. 1

KODE KEGIATAN

2 1 1 08 02 24

01

2 1 08 02

24

02

3 1 08 02 4 1 08 02 5 1 08 02

24 24 24

05 06 08

6 1 08 02

24

12

KEGIATAN 3 Penyusunan kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH Sosialisasi Kebijakan norma, standar,prosedur, dan manual pengelolaan RTH Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengawasan & Pengendalian RTH Penghijauan RTH

USULAN ANGGARAN 2016 Rupiah 4 57,189,000

PHLN 5 -

Jumlah 6 57,189,000

211,530,000

-

211,530,000

1,254,077,000 798,270,000 101,519,000

-

1,254,077,000 798,270,000 101,519,000

111,925,000

-

-

111,925,000

I.

PENUTUP Saat ini kinerja Dinas Pertamanan memang belum optimal mengingat beban kerja yang cukup besar, karena masih memiliki kendala di beberapa hal. Kendala yang diarasakan cukup besar adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional, sumber daya manusia yang juga masih kurang memadai dari segi kemampuan dan keterampilan, juga penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau yang sangat terbatas.


24

Dengan pemaparan rencana kerja Dinas Pertamanan untuk tahun anggaran 2016, yang memaparkan mengenai program dan kegiatan‐kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan tahun anggaran 2016 ini diharapkan akan meningkatkan kinerja dan prestasi Dinas Pertamanan khususnya dan memajukan Kota Mataram pada umumnya. Karena rencana kerja ini telah melalui beberapa tahapan pemikiran yang cukup matang disesuaikan dengan kebutuhan dinas untuk mengeliminir kekurangan‐kekurangan di beberapa bidang, namun tentu saja dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada. Sehingga diharapkan rencana‐rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas Pertamanan dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2016 nantinya.


25

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 KOTA MATARAM

Recommend Documents