RENCANA KERJA KANTOR CAMAT SAKETI TAHUN 2014
KANTOR CAMAT SAKETI
KABUPATEN PANDEGLANG Jalan Raya Labuan Km.20 Telp ( 0253 ) 402278 Kode Pos 42273 Saketi
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KANTOR CAMAT SAKETI Jalan Raya Labuan Km. 20 Telp ( 0253 ) 402278 Kode Pos 42273 Saketi KEPUTUSAN CAMAT SAKETI Nomor : 400 /290-Kep/SKT/VI/2013 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SAKETI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
Menimbang
Mengingat
CAMAT SAKETI, : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Camat Saketi tentang Rencana Kerja Kecamatan Saketi; : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
14.
15.
16.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);
Memperhatikan
: 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/Kep.197-Huk/2013 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 4. Keputusan Camat Saketi Nomor 400/01-Kep/SKT/I/2011 tentang Rencana Strategis Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Rencana Kerja Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
KETIGA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.
KEEMPAT
: Sistematika BAB I : BAB II : BAB III : BAB IV :
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat : PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP
Ditetapkan di : Pandeglang Pada tanggal : 07 Juni 2013 CAMAT SAKETI
EDIH ROHAEDY, SE NIP. 19610706 198303 1 014
KATA PENGANTAR Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Saketi yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD yang lebih obyektif karena rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.
Saketi, 31 Mei 2013 CAMAT SAKETI
EDIH ROHAEDY, SE NIP. 19610706 198303 1 014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …..………………………………………………………....
1
1.2 Landasan Hukum ...……………..………………………………………….
2
1.3 Maksud dan Tujuan …….…………………………………………………..
3
1.4 Sistematika Penulisan ….……………………………...…………………..
4
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
BAB III
BAB IV
SKPD …………………………………………………………..…………....
5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ...…..………………………………………….
7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD ……..……
8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ….…………………………..
10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..…………….
10
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ……………………….………....
11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………….…………………………….
11
3.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………..……
12
PENUTUP ……………………..………………………………………………….
14
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Secara
umum
tugas
dan
kewajiban
pemerintahan
adalah
menciptakan
regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban
masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural
dan memperkuat
persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian
lingkungan
hidup,
penerapan
dan
penegakan
undang-undang
dan
mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi
oleh
bangsa.
governance yang
Dalam
memuat
pelaksanaannya
diperlukan
penerapan
prinsip-prinsip akuntabilitas,transparansi,
prinsip Good
rule
of
law
profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : “ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah “ Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping
Camat
melaksanakan
tugas
dari
Bupati
atau
Walikota,
menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi : 1)
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2)
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3)
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4)
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
1
juga
5)
Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6)
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7)
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di
tingkat
Musrenbang
kecamatan
yang
dalam
pelaksanaannya
dilakukan
baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
melalui
mekanisme
Adapun pelaksanaan
pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati. Sebagai aplikasi dari uraian di atas
maka perlu disusun suatu
Rencana
Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu prinsipprinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecataman Saketi Tahun 2011 – 2016 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Pandeglang di Kecamatan Saketi dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing.
Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan
diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Saketi untuk rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2016. 1.2.
Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Saketi tahun 2014 antara
lain : 1)
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2)
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2
3)
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
4)
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7)
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang);
8)
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016;
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Saketi tahun 2014 adalah memberikan
arah
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pembinaan
kehidupan
kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatankegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Saketi guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun oleh semua
lapisan
masyarakat
sehingga
hasil-hasil
pelayanan
publik,
pelaksanaan
pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif
mendapatkan
pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunya Rencana Kinerja Kecamatan Saketi tahun 2014 adalah : 1)
Sebagai input dalam rangka perbaikan
pelaksanaan tugas dan peningkatan
pembangunan satu tahun kedepan; 2)
Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pandeglang khususnya Kecamatan Saketi;
3
3)
Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4)
Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
1.4.
Sistimatika Penyusunan
I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penyusunan
II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAKETI TAHUN LALU
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Saketi
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Saketi
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5
Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Saketi
3.3
Program Dan Kegiatan
IV.
PENUTUP
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAKETI TAHUN LALU 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Saketi Pelaksanaan program dan kerja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2011-2013
antara lain : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
-
Penyediaan jasa keamanan kantor
-
Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan
-
Pengadaan kelengkapan dan alat kebersihan
-
Pembayaran honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Peningkatan Kapasitas pengembangan system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan, meliputi kegiatan : -
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
-
Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan
-
Pengelolaan asset SKPD
5
Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi, meliputi kegiatan : -
Penyusun dokumen perencanaan SKPD
-
Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD Program penyelenggaraan pemerintahan umum, meliputi kegiatan :
-
Pembinaan/penyelenggaran pemerintah desa/kelurahan
-
Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi tingkat kecamatan
-
Pelaksanaan PHBI
-
Pelaksanaan PHBN
-
Pemberdayaan PKK
-
Pengelolaan administrasi pemerintahan ( KTP, KK dan Akte )
-
Pameran pembangunan tingkat kabupaten
-
Musrenbangkec
-
Asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes
-
Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi RASKIN kecamatan
-
Monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Desa ( DAD )
-
Fasilitasi kegiatan UKS Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama, meliputi kegiatan :
-
Pembinaan keagamaan
-
Pelaksanaan MTQ Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga tingkat kecamatan, meliputi
kegiatan : -
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda tingkat kecamatan, meliputi
kegiatan : -
Pembinaan kegiatan kepemudaan
Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Tahun 2012 Kecamatan Saketi dapat dilihat pada lampiran.
6
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Saketi Kinerja Pelayanan di Kecamatan Saketi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
1)
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2)
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3)
Meningkatnya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4)
Meningkatnya pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi;
5)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahaan umum;
6)
Meningkatnya kerukunan kehidupan beragama;
7)
Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga tingkat kecamatan dan
8)
Meningkatnya pembinaan dan partisipasi pemuda tingkat kecamatan. Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Saketi meliputi analisis lingkungan
internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : 1)
Lingkungan Internal
Kekuatan : -
Visi dan misi organisasi yang jelas
-
Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
-
Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
-
Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan
-
Adanya sarana dan prasarana
Kelemahan -
Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
-
Belum adanya SPM Kecamatan Saketi
-
Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
-
Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
-
Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
7
2)
Lingkungan Eksternal
Peluang : -
RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016
-
Agenda pembangunan tahunan kabupaten Pandeglang
-
Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
-
Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
-
Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
-
Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
-
Diklat peningkatan kualitas aparatur
-
Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
-
Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
Ancaman : -
Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten
-
Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
-
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
-
Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
-
Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
-
Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
-
Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas. Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Saketi
dapat dilihat pada lampiran. 2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Saketi bahwa ditentukan
isu-isu penting yaitu sebagai berikut : a.
Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pandeglang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan 8
strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pandeglang; b.
Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan
pembangunan,
terlebih
pada
pembangunan
peningkatan
insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan
adanya
kewajiban
pengusaha
untuk
sungguh–sungguh
memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; c.
Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan
memunculkan
kembali
kepercayaan
masyarakat
kepada
pemerintah,
menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat; d.
Peningkatan Kapasitas Aparatur, Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
e.
Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang tentang pengembangan bersama bidang pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2 ( dua ) Kota dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Saketi harus betulbetul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
9
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan
pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja ( Renja ). Rencana Kerja Kecamatan Saketi berdasarkan RKPD Kabupaten Pandeglang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Saketi. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran. 2.5.
Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Saketi pada tahun 2014 dalam rangka
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada : a)
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
b)
Peningkatan
kualitas
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pemerintahan desa; c)
Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
d)
Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa
dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Saketi maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.
10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas
pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendalakendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Saketi dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : -
Optimalisasi
pelaksanaan
mengoptimalkan upaya
tugas-tugas
pemerintahan
pengkoordinasian
umum
pemberdayaan
dalam
rangka
masyarakat,
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; -
Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
3.2.
Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Saketi Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana
Strategis maka Kecamatan Saketi mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan
sosial
dengan sasaran Terwujudnya
penyelenggaraan
tugas
umum
pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Saketi secara Optimal.
11
3.3.
Program Dan Kegiatan
1.
Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan
yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Saketi maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : -
Program pelayanan administrasi perkantoran;
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
-
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
-
Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi;
-
Program penyelenggaraan pemerintahan umum;
-
Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak criminal;
-
Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama;
-
Program optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
2.
Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan
tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.
Berpedoman pada tahun
sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : -
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
-
Rapat-rapat koordinasi dann konsultasi keluar daerah;
-
Layanan administrasi kantor;
-
Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kabupaten Pandeglang. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional;
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
12
Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, meliputi kegiatan : -
Penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi keuangan;
-
Pengelolaan asset SKPD. Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan dan
evaluasi, meliputi kegiatan : -
Penyusun dokumen perencanaan SKPD;
-
Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD. Program penyelenggaraan pemerintahan umum, meliputi kegiatan :
-
Pembinaan/penyelenggaran pemerintah desa/kelurahan;
-
Pelaksanaan PHBI;
-
Pelaksanaan PHBN;
-
Pemberdayaan PKK;
-
Pameran pembangunan tingkat kabupaten;
-
Musrenbangkec;
-
Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, meliputi kegiatan:
-
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama, meliputi kegiatan :
-
Pembinaan keagamaan;
-
Pelaksanaan MTQ. Program optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, meliputi kegiatan :
-
Operasional PAD di kecamatan. Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun
2014 Kecamatan Saketi dapat dilihat pada lampiran.
13
BAB IV PENUTUP Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Saketi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pandeglang di Kecamatan Saketi. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Saketi. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Saketi ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2014, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: a)
Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
b)
Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
c)
Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
d)
Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
14
e)
Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang
telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, dan menjadikan Kabupaten Pandeglang lebih baik khususnya dalam pencapaian visi dan misi, dan umumnya dalam pembangunan Kabupaten Pandeglang untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Saketi, 31 Mei 2013 Camat Saketi
EDIH ROHAEDY, SE NIP.19610706 198303 1 014
15
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : BAPPEDA KAB. PANDEGLANG (1.06.01 ) PROGRAM : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ( 1.06.1.06.01.28.) KEGIATAN : Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (1.06.1.06.01.28.01)
NO 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
- Terlaksananya perencanaan pengendalian pembangunan yang berkualitas, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD) Keluaran (Output) Musrenbang RKPD, Target : 5 Doumen (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Laporan hasil evaluasi Lakip, LPPD untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
ASUMSI ASUMSI POKOK -Terjaganya stabilitas moneter; Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; -Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif; -dll
Laporan hasil evaluasi LAKIP - Tidak terjadinya dan LPPD untuk capaian penambahan indikator yang program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD; Adanya dokumen rancangan awal RKPD, Rancangan RKPD, Rancangan Akhir, Rekapitulasi Pelaksanaan Musrenbang Hasil musrenbang, dan RKPD Kab. Pandeglang rekapitulasi Renja SKPD dilaksanakan tepat waktu
Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Pandeglang
Dokumentasi pelaksanaan musrenbang, berita acara, dll
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
(Menyesuaikan)
Pengawasan pelaksanaan monitoring musrenbang kecamatan terselenggara dengan baik Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 200.000.000,2. 40 ORANG 3. 2 unit mobil
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN Nama skpd
Pandeglang, Mei 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT Nama skpd
Nama Pejabat Nip……
Nama Pejabat Nip……
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
-
