RENCANA KERJA DPRD KOTA SERANG

Oleh Nama : Shinta Sugiarti NPM : AP201410221

RENCANA KERJA DPRD KOTA SERANG TAHUN SIDANG 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG Menimbang

: a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota

Serang maka perlu disusun Rencana Kerja DPRD Kota Serang yang akan dilaksanakan selama Tahun Sidang 2015; 1. bahwa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah hasil rumusan yang telah melalui pembahasan Badan Musyawarah selama masa persidangan berjalan; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat

:

1.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748); 2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043); 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERTAMA

: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun Sidang 2015.

KEDUA

: Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Sistematika Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun

Sidang 2015 meliputi : BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: VISI, MISI DAN TUJUAN PENYELENGGARA-AN FUNGSI DPRD

BAB III

:EVALUASI KONDISI, KINERJA DAN PER-MASALAHAN PENYELENGGARAAN

FUNGSI DPRD BAB IV

:ARAH, TUJUAN DAN PRIORITAS PROGRAM RENCANA KERJA DPRD KOTA

SERANG TAHUN 2015 BABV

:PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD TAHUN RENCANA

BAB VI

: ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII : PENUTUP

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 Juni 2014


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

KETUA,

NUR’AENI

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ADDE ROSI KHOERUNNISA

BAMBANG JANOKO

IIF FARIUDIN

Lampiran

: Keputusan Pimpinan DPRD Kota Serang

Nomor

: 03/KEP. PIM - DPRD / VI / 2014

Tanggal

: 30 Juni 2014


BAB I PENDAHULUAN

1. A. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENJA DPRD DPRD sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah diharapkan mampu bersinerji dengan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. DPRD selaku mitra sejajar Pemerintah daerah, diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD pada pelaksanaan Fungsi Legislasi melalui penetapan peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, pelaksanaan Fungsi Anggaran melalui pembahasan dan persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah, dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Sejalan dengan hal tersebut di atas mengenai penegasan kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya mengenai penegasan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka perlu disediakan belanja penunjang yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, menegaskan bahwa : ”Sekretariat DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD”. Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2015 adalah sebagai berikut :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 114, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4540; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 5104); 8. Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang. Atas dasar penjabaran di atas, maka disusun RENCA KERJA DPRD KOTA SERANG TAHUN 2015.

1. B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. 1.

Maksud


Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2015 disusun dengan maksud : 1. Sebagai penjabaran tahapan pencapaian Visi dan Misi DPRD Masa Jabatan 2014-2019 pada Tahun Sidang 2015; 2. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja bagi Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya pada Tahun Sidang 2015; 3. Merupakan pedoman Penyusunan Anggaran bagi Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan DPRD Tahun Sidang 2015.

1. 2.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2015, yaitu : 1. Tersedianya alat ukur untuk melakukan evaluasi tahapan pencapaian Visi dan Misi DPRD Masa Jabatan 2014-2019 Pada Tahun Sidang 2015; 2. Tersedianya pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan alat kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur pada Tahun Sidang 2015; 3. Tersedianya instrumen Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan Anggaran bagi Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan DPRD Tahun Sidang 2015.

1. C. TAHAPAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENJA DPRD KOTA SERANG TAHUN 2015

Renja DPRD Tahun 2015, disusun dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut : 1. Rapat konsultasiDPRD untuk penyamaan persepsi tentang arah Renja DPRD Tahun 2015 2. Kajian terhadap rancangan awal RKPD untuk antisipasi keterkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD 3. Rapat Badan MusyawarahDPRD untuk penyelarasan materi Renja DPRD Tahun 2015 4. Penyusunan Rancangan Renja DPRD Tahun 2015 oleh Badan Musyawarah DPRD 5. Pembahasan Rancangan Renja DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD 6. Formulasi rancangan Renja DPRD ke dalam rancangan Renja Sekretariat DPRD 7. Penyempurnaan rancangan Renja DPRD 8. Konsultasi dengan pakar dan/atau dengan Kementrian Dalam Negeri 9. Pembahasan hasil penyempurnaan rancangan Renja DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD 10. Penyempurnaan rancangan Renja DPRD menjadi Renja DPRD 11. Penetapan Renja DPRD oleh Pimpinan DPRD 12. Formulasi Renja DPRD ke dalam Renja Sekretariat DPRD 13. Perumusan pokok-pokok rencana kerja dan program DPRD Tahun 2015

1. D. SISTEMATIKA RENJA DPRD


Renja DPRD disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang landasan hukum, maksud dan tujuan, tahapan dan mekanisme penyusunan, pengorganisasian penyusunan, dan sistematika Renja DPRD BAB II : VISI, MISI, DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD Bab ini menjelaskan tentang visi, misi dan tujuan penyelenggaraan fungsi DPRD. BAB III : EVALUASI KONDISI, KINERJA, DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD Bab ini menjelaskan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah pemilihan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Serang, kinerja penyelenggaraan fungsi DPRD dan isu-isu strategis penyelenggaraan fungsi DPRD. BAB IV : ARAH, TUJUAN, DAN PRIORITAS PROGRAM RENJA DPRD TAHUN 2015 Bab ini menjelaskan tentang arah, tujuan dan prioritas program Renja DPRD Kota Serang Tahun 2015 BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD TAHUN RENCANA Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan fungsi legislasi, program dan kegiatan fungsi anggaran, program dan kegiatan fungsi pengawasan dan program dan kegiatan penguatan kapasitaskelembagaan DPRD

BAB VI : ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menjelaskan tentang anggaran program dan kegiatan BAB VII

: PENUTUP

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD

1. A.

VISI

Visi DPRD merupakan kristalisasi norma kelembagaan yang menjadi arah (direction) dalam membangun komitmen pemangku kepentingan lembaga perwakilan dengan Pemerintah Kota Serang guna mewujudkan peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. DPRD Masa Jabatan Tahun 2014 – 2018 mempunyai Visi :


“TERWUJUDNYA SINERJITAS LEMBAGA DPRD KOTA SERANG DENGAN PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM RANGKA MENCAPAI VISI DAN MISI KOTA SERANG TAHUN 2014 2018”

Sedangkan visi Kota Serang Tahun 2014-2018 adalah : “TERWUJUDNYA KOTA SERANG MADANI SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERTUMPU PADA POTENSI PERDAGANGAN JASA, PERTANIAN DAN BUDAYA”

1. B.

MISI

Misi DPRD masa jabatan 2014-2018 pada hakekatnya merupakan upaya penjabaran Visi DPRD agar lebih fokus dan terarah dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, tanggungjawab pokok, dan kelembagaan DPRD. Berdasarkan Visi DPRD, dirumuskan Misi DPRD sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif melalui pembentukan peraturan daerah dengan Pemerintah Kota Serang untuk pencapaian visi-misi Kota Serang Tahun 2014-2018; 2. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran daerah yang akuntabel dan transparan melalui pembahasan dan persetujuan APBD dengan Pemerintah Kota Serang untuk menunjang pencapaian visi-misi Kota Serang Tahun 2014-2018; 3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan, efektif dan akuntabel melalui pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, sehingga tercapai visi-misi Kota Serang Tahun 2014-2018; 4. Meningkatkan sinergitaskelembagaan melalui harmonisasi dan sinkronisasi program kerja antar Alat Kelengkapan DPRD; dan 5. Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lembaga.

1. C.

TUJUAN PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan

sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas. Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling


mendominasi satu sama lain, dalam praktiknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Berdasarkan ketantuan Pasal 4 Peraturan DPRD Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Serang, menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu : 1. Fungsi legislasi, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah 2. Fungsi anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah 3. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Ketiga fungsi tersebut di atas diselenggarakan oleh DPRD dalam kerangka representasi rakyat di daerah.Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan DPRD Kota Serang No. 2 Tahun 2010, bahwa untuk menyelenggarakan fungsi dan hak, DPRD diberikan tugas dan wewenang antara lain yaitu : 1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; 4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; 5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; 10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.


BAB III KONDISI KINERJA, DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD

1. A. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI DAERAH PEMILIHAN

Data dan fakta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah pemilihan (DAPIL) didasarkan pada hasil pelaksanaan masa reses Tahun Sidang 2013 oleh Anggota DPRD.

1. 1. NO

DAPIL I : Kecamatan Serang PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

URUSAN WAJIB 1. 1. 1.1

PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Penyediaan beasiswa

- Perlu realisasi pendidikan

retrieval untuk anak putus

gratis 12 tahun sesuai visi-misi

sekolah

Walikota terpilih

- Kec. Serang


NO 1.2

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

Program Pendidikan menengah - Penyediaan beasiswa bagi

- Diperlukan kebijakan

keluarga tidak mampu

mengenai bantuan kepada

- Kec. Serang

siswa yang kurang mampu di tingkat pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan gratis 12 tahun 1.3

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Pembinaan Dewan

- Perlu pengawasan intensif

Pendidikan

terhadap lembaga

- Kec. Serang

penyelenggara pendidikanagar berkomitmen mewujudkan pendidikan gratis 12 tahun - Pembinaan Komite Sekolah

- Masih terjadi pungutan biaya

- Kec. Serang

pendidikan menjelang ulangan semester yang di koordinir oleh komite sekolah 1. 2. 2.1

KESEHATAN Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Kemitraan asuransi

- JAMKESDA belum tepat

kesehatan

sasaran dan perlu penambahan

- Kemitraan pengobatan bagi

kouta Penerima JAMKESDA

pasien kurang mampu

- Perlu peningkatan pelayanan JAMKESMAS - Perlu sosialisasi dan cara menjadi peserta JKN

2.2

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana

- Kec. Serang


NO

2.3

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

- Pengadaan

- Perlu pengadaan mobil

ambulance/mobil jenajah

ambulance di setiap Puskesmas

LOKASI - Kec. Serang

Program Upaya Kesehatan Masayarakat - Perbaikan gizi Masyarakat

- Perlu penanganan

- Kec. Serang

pencegahan dan penanggulangan gizi buruk

1. 3. 3.1

- Penyelenggaraan

- Pembangunan fasiltas mandi

penyehatan lingkungan

cuci dan kakus (MCK)

- Benggala

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan jalan

- Perlu pembangunan jalan

- Sepang Tengah

lingkungan

RT 06/06

- Perlu pelebaran jalan

- Kaligandu

lingkungan - Perlu hotmix jalan lingkungan

- Kel. Serang Kp. Muntil RT 03/23 - Kel.Trondol Komp. Lebak Indah RT 01/04 dan RT 02/04 - Kel. Kali Gandu Komp. Bumi Asih RT 04/04 - Kel. Lopang Komp. Griya Lopang RT03/09 dan RW 14


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI - Kel. Unyur Komp. Griya Lopang RW 14, Kp. Unyur dan Komp. Bumi Indah Permai RT 05/27

- Perlu pelebaran jalan

- Jalan Sam’un Bakri

- Perlu kelanjutan

- Kel. Serang

pembangunan jalan

Komp. Bumi Mukti Indah Ciracas RT 04/09 dan RT 05/09

3.2

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Pembangunan saluran

-

Perlu perbaikan dan

drainase/ gorong-gorong

normalisasi drainase

- Kel. Kota Baru Kantin RT 02/08 - Jalan Sekita RS Bedah Benggala - Jalan Ciwaktu - Jalan Cikeupuh - Jalan Ayip usman

-

Perlu pelebaran drainase dan

kali

- Drainase/kali yang melintas di Kel. Kaligandu

-

Perlu pelebaran irigasi

- Kel. Unyur Irigasi yang melintas di Komp. Bumi Indah Permai

-

Perlu pembangunan irigasi

- Domba


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI - Tegal - Kebaharan Dukuh (Wil. Citra Mandala)

-

Perlu pembangunan saluran

air

- Kel. Serang Samping TPU Buahgede Kaujon

3.3

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi/ pemeliharaan

-

Perlu perbaikan jalan

jalan

lingkungan

- Kel. Serang Kaujon Gg. Bhineka RT 03/13 - Kel. Unyur Komp. Griya Lopang RT 01/09 dan RT14/09 dan Komp. Bumi Agung Permai RT 02/23

-

3.4

Perlu perbaikan jalan yang

- Lontar sampai

kondisinya sudah rusak parah

keganteran

-

Perlu perbaikan median jalan

- Ciwaktu

- Rehabilitasi/ pemeliharaan

-

Perlu perbaikan jembatan

- Sempu Seroja

jembatan

gantung

Program Pengendalian Banjir - Pembangunan reservoir

-

pengendali banjir

mengantisipasi banjir di jalan-

Kaligandu

- Mengendalikan banjir pada

jalan yang sering tergenang air

- Jalan Warung

daerah tangkapan air dan

(banjir)

Pojok

badan-badan sungai

Perlu mencari solusi untuk

- Terowongan

- Benggala


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI - Jalan Letn. Jidun - Depan Kantor Disperindagkop

1. 4. 4.1

PERHUBUNGAN Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Kegiatan penyuluhan bagi

- Perlu pembenahan

sopir/juru mudi untuk

kesemrautan lalu lintas

- Kec. Serang

peningkatan keselamatan penumpang -

Kegiatan pengendalian

- Perlu penertiban trayek

-

Kec. Serang

disiplin pengoperasiaan

angkutan Kota dan solusi

-

Terowongan Tol

angkutan umum di jalan raya

mengatasi kemacetan

Terondol Kaligandu

- Kegiatan penataan tempat-

- Perlu penataan dan

-

tempat pemberhentian

pembinaan parkir jalan umum

Kec. Serang

angkutan umum 4.2

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Pemasangan/ perbaikan

- Perlu pemasangan PJU

- Wilayah Lontar –

Penera-ngan Jalan Umum

Kaloran,

(PJU)

Sukawana, Tanggul, Kaliwadas, Kampung kedaung, Kubang Apu, dan Kaligandu

- Pemasangan traffic light

1. 5.

LINGKUNGAN HIDUP

- Perlu pemasangan lampu

- Perempatan

merah

Cadika – Cikulur.


NO 5.1

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Prasarana

- pengadaan bak penampungan

- Kaujon Kel.

dan Sarana pengelolaan

sampah sementara

Serang

- Peningkatan operasi dan

- pengadaan kendaraan

- RT 02/09 Griya

pemeliharaan Prasarana dan

pengangkut sampah

Lopang Indah

persampahan

Sarana persampahan 1. 6. 6.1

SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1. 7. 7.1

7.2

- Fasilitasi manajemen

- Perlu peningkatan bantuan

usaha bagi keluarga miskin

sosial kemasyarakatan

- Kec. Serang

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kondusif - Fasilitasi pengembangan


UKM

pembinaan terhadap UKM

- Kec. Serang

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1. 8. 8.1

- Memfasilitasi peningkatan


kemitraan usaha bagi UMKM

pembinaan terhadap UKM

- Kec. Serang

KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Fasilitasi partisipasi

- Pembentukan dan pembinaan

masyarakat dalam

kelompok seni/sanggar seni

- Kec. Serang


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

pengelolaan kekayaan budaya - Pengembangan

- Perlu peningkatan pem-binaan

kebudayaan dan parawisata

seni dan budaya kepada

- Kec. Serang

kelompok/sanggar seni 1. 9. 9.1

PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pembinaan organisasi

- Perlu peningkatan pem-binaan

kepemu-daan

bagi pemuda dan remaja

- Kec. Serang

10. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 10.1

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Penyiapan tenaga

-

Perlu pengawasan terha-dap

pengendali keamanan dan

pedagang kaki lima

- Kec. Serang

kenyamanan lingkungan - Pengendalian kebisingan

-

Perlu pengawasan dan

dan ganguan dari kegiatan

pembinaan atas menjamurnya

masyarakat

tempat-tempat hiburan

- Kec. Serang

11. PEMERINTAHAN UMUM 11.1

11.2

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Peningkatan pelayanan

- Perlu sosialiasi bantuan

bantuan hukum

hukum kepada masyarakat

- Kec. Serang

- Program Kemitraan Pengem-bangan Wawasan Kebangsaan - Pembinaan keagamaan

- Perlu pendataan terhadap

- Kubang apu,

dan peringatan hari besar

guru-guru ngaji

Teron-dol,


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

islam

LOKASI Kaliwadas, dan Cinanggung

- Perlu peningkatan honorarium

- Kec. Serang

petugas pemandi jenazah 11.3

Program Peningkatan Keber-dayaan Masyarakat - Pemberdayaan lembaga

- Perlu peningkatan pelayanan

dan organisasi masyarakat

dan pembinaan kepada

- Kec. Serang

masyarakat khususnya pengurus RT dan RW URUSAN PILIHAN 1. 1. 1.1

1. 2. NO

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Peningkatan sistem

- Perlu penyaluran bantuan

- Kubang Apu,

insentif dan disinsentif bagi

kepada petani yang gagal

Suka-wana dan

petani / kelompok tani

panen

Kali Salak

DAPIL II : Kecamatan Cipocok Jaya PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

URUSAN WAJIB 1. 1. PENDIDIKAN 1.1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun - Penyediaan beasiswa

- Perlu realisasi pendidikan

- Kec. Cipocok


gratis 12 (dua belas) tahun

Jaya

sekolah

sesuai visi-misi Walikota terpilih


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1.2

Program Pendidikan menengah

PERMASALAHAN

LOKASI

- Penyediaan beasiswa bagi

- Diperlukan kebijakan mengenai

- Kec. Cipocok


bantuan kepada siswa yang

Jaya

kurang mampu di tingkat pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan gratis 12 (dua belas) tahun 1.3



- Kec. Cipocok

Pendidikan

terhadap lembaga

Jaya

penyelenggara pendidikan agar berkomitmen mewujudkan pendidikan gratis 12 tahun - Pembinaan Komite Sekolah

- Masih terjadi pungutan biaya

- Kec. Cipocok

pendidikan menjelang ulangan

Jaya

semester yang di koordinir oleh komite sekolah 1.4

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pengembangan mutu dan

- Perlu peningkatan bantuan

- Kec. Cipocok

kualitas program pendidikan

kesejahteraan kepada tenaga

Jaya

dan pelatihan bagi pendidik

pengajar dari tingkat PAUD

dan tenaga kependidikan

sampai SMA sederajat.

1. 2. KESEHATAN 2.1

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Kemitraan asuransi

- Perlu sosialisasi dan cara

kesehatan

menjadi peserta BPJS/JKN


- Kec. Cipocok


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

pasien kurang mampu 2.2

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya - Pembangunan Posyandu

- Perlu pembangunan Posyandu

- Jagarayu, Dalung, Tembong dan Banjar Sari

2.3

- Pengadaan sarana dan

- Perlu pengadaan peralatan

- Kel. Gelam

prasarana Posyandu

Posyandu

Ling. Kalang Anyar

Program Upaya Kesehatan Masayarakat - Peningkatan dan

- Dinas Kesehatan Perlu

- Kec. Cipocok

pelayanan penanggulangan

mengevaluasi pengaduan

Jaya

masalah kesehatan

masyarakat tentang tidak maksimalnya pelayanan di Puskesmas pada Jam Kerja

- Penyelenggaraan

- Pembangunan Fasiltas MCK


-

Kel. Gelam

Link. Jagarayu

1. 3. PEKERJAAN UMUM 3.1

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan jalan


- Kel. Banjar Agung, Ciwaru – Lingkungan Kelebut - Kel. Dalung RT 02, RT 01 dan RT 03

3.2

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

- Pembangunan saluran

-

Perlu pembangunan saluran


drainase / gorong-gorong

LOKASI - Kawasan Terminal Pakupatan – Jalan Syekh Nawawi, Parung dan Banjar Agung

-

Perlu perbaikan dan

- Kawasan

normalisasi saluran

Terminal

drainase/gorong-gorong

Pakupatan, Karang Anyar Gelam dan Dalung

3.3


-

Perlu hotmix jalan poros desa

- Kel. Tembong

-

Perlu peningkatan sarana

- Ling. Pelopor

jalan

jalan

RT 01/03, - Ling. Ulancia RT 03/04

3.4

Program Pengendalian Banjir - Pembangunan reservoir

- Perlu upaya pencegahan

- Kec. Cipocok

pengendali banjir

banjir

Jaya

- Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 3.5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Rehabilitasi/pemeliharaan

- Perlu bantuan pengairan

- Kec. Cipocok

jaringan irigasi

irigasi kepada petani yang

Jaya

mengalami kekurangan air di


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

sawah 3.6

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Pembangunan embung dan

- Perlu bantuan kepada petani

- Kec. Cipocok

bangunan penampung air

agar dibangun

Jaya

lainnya

waduk/penampung air lainnya untuk keperluan pengairan persawahan

1. 4. 4.1

1. 5. 5.1

PERUMAHAN Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Pembangunan sarana dan

- Perlu penyediaan Tempat

- Ciwaru Banjar

prasarana pemakaman

Pemakaman Umum (TPU)

Agung

-

-

-

PERHUBUNGAN Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Pemasangan / perbaikan


Penerangan Jalan Umum

- Kel. Dalung RW 01 dan RW 02

(PJU) 1. 6. 6.1

SOSIAL Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Peningkatan kualitas SDM

- Perlu fasilitasi bantuan

- Kel. Karundang

kesejateraan sosial

pelatihan menjahit,

RW 01, RW 02, RW

masyarakat

perbengkelan, komputer dan tata

03, RW 04 dan RW

rias

05


NO 1. 7. 7.1

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pembinaan organisasi

- Perlu meningkatkan perhatian

- Kec. Cipocok

kepemudaan

dan pemberdayaan para

Jaya

pemuda dalam rangka persiapan usaha/wiraswasta 1. 8. 8.1

8.2

PEMERINTAHAN UMUM Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Pembinaan keagamaan dan

-

Perlu peningkatan honor bagi

peringatan hari besar islam

guru-guru ngaji

- Kec. Cipocok Jaya

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat - Pemberdayaan lembaga

- Perlu peningkatan honor bagi

- Kec. Cipocok


pengurus RT dan RW

Jaya

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur - Rehabilitasi sedang/berat

- Perlu dilakukan rehabilitasi

- Kel.

gedung kantor

gedung kantor Kelurahan

Penancangan

Penancangan URUSAN PILIHAN 1. 1. 1.1

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Peningkatan kemampuan

-

Perlu bantuan pendirian

lembaga petani

saung kepadagabungan kelompok tani (Gapoktan)

- Kec. Cipocok Jaya


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

- Peningkatan sistem insentif

-

Diharapkan pemerintah Kota

dan disinsentif bagi petani /

Serang dapat memberikan

kelompok tani

apresiasi/ penghargaan kepada

LOKASI - Kec. Cipocok Jaya

petani yang berhasil 1.2

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Penyusunan kebijakan

- Perlu ditetapkan regulasi

- Kec. Cipocok

pencegahan alih fungsi lahan

berupa Perda yang mengatur

Jaya

pertanian

tentang Pemanfaatan Lahan Pertanian

1.3

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Pengadaan sarana dan

- Perlu bantuan peralatan

- Kec. Cipocok

prasarana teknologi pertanian/

pertanian

Jaya

- Perlu bantuan bibit bersubsidi

- Kec. Cipocok

perkebunan tepat guna - Penyediaan sarana produksi pertanian

Jaya

/perkebunan 1.4

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan - Pembangunan pusat-pusat


- Kec. Cipocok

etalase/eksebisi promosi atas

untuk memasarkan hasil

Jaya

hasil produksi pertanian/

pertaniannya

perkebunan 1.5

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan -

Pendistribusian bibit ternak

- Perlu bantuan modal dan bibit

- Kec. Cipocok

kepada masyarakat

ternak berupa hewan kambing

Jaya

-

bagi kelompok usaha bersama/kelompok usaha kecil

3. DAPIL III : Kecamatan Kasemen


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI


PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun - Penyediaan beasiswa

- Perlu realisasi pendidikan gratis


12 (dua belas) tahun sesuai visi-

sekolah

misi Walikota terpilih

- Rehabilitasi sedang/berat

- Perlu rehabilitasi SD dan SMP

bangunan sekolah

yang rusak dan kondisinya

- Kec. Kasemen

- Kec. Kasemen

memprihatinkan 1.2





- Kec. Kasemen

kurang mampu di tingkat pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan gratis 12 (dua belas) tahun 1. 2. 2.1


- Perlu realisasi jaminan

kesehatan

kesehatan masyarakat miskin


dan nelayan yang kehidupannya

pasien kurang mampu

kurang sejahtera

- Monitoring, evaluasi dan

-

pelaporan

Jamkesda dan Jamkesmas

Perlu pendataan peserta

secara akurat dan tepat sasaran

- Kec. Kasemen

- Kec. Kasemen


NO 2.2

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Penyemprotan/fogging

- Perlu kegiatan fogging intensif

sarang nyamuk

sebagai upaya prefentif

- Kec. Kasemen

pencegahan penyakit demam berdarah 2.3

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Kemitraan peningkatan

- Diharapkan peningkatan

kualitas dokter dan paramedis

pelayanan dan mutu tenaga

- Kec. Kasemen

medis 2.4

Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Pemberian tambahan

- Diharapkan Dinas Kesehatan

makanan dan vitamin

melakukan upaya pencegahan

Kec. Kasemen

terulangnya kejadian gizi buruk terhadap balita 2.5

Program Upaya Kesehatan Masayarakat - Penyelenggaraan



- Kp. Pasir RT 12/04 Soka - Kel. Sawah Luhur Kp. Kebasiran - Kel. Baedung Kp. Sungak - Kp. Kademangan SDN Kademangan

1. 3. 3.1

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


NO

PROGRAM / KEGIATAN - Pembangunan jalan

PERMASALAHAN

LOKASI


- Kel. Bendung

lingkungan

Kp. Sungak, Kp. Cipare - Kel. Terumbu Kp. Peranan, Kp. Kademangan - Kel. Kasunyatan Kp. Kenari - Kp. Pamarican RT 01/14 dan RT 02/14

- Pembangunan jalan

- Kp. Priyai sampai Skuwali - Kp. Margaluyu sampai Kp. Tegal Dawa - Kp. Kendal sampai Kp. Ambon

3.2


-

Perlu pembangunan dan

- Kp. Angsoka Jaya


perbaikan/ normalisasi saluran

- Kel. Banten

drainase/ orong-gorong untuk

Kp. Suka Jaya, RT

mencegah terjadinya banjir

01/03 Kp. Karang Jaya, Kp. Baru. - Sepanjang Jalan Warung Jaud sampai Kp. Kubang Mas

3.3


-

Pelebaran Jalan/penambahan

jalan

jalur

- Jalan raya menuju dan dari Banten


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI Lama

-

Pelebaran jalan

- Kel. Banten Pelebaran tikungan di Kp. Karang Serang dan Kp. Kebalen

-

Perlu peningkatan jalan poros

dengan cara Hotmix

- Jalan Pelabuhan Karangantu - Jalan utama Komp. Asoka

-

Rehabilitasi/ pemeliharaan

jembatan

-

Perlu perbaikan Jembatan dan

Jembatan Gantung

- Jembatan Gantung di Kp. Keganteran - Kel. Terumbu Kp. Karang Kayen - Kel. Bendung - Kp. Cipare dan Kp. Sungak.

-

Pelebaran dan peninggian

jembatan 3.4

- Jembatan Karangantu

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Rehabilitasi/pemeliharaan

-

jaringan irigasi - Pembangunan embung dan

Perlu bantuan

-

Kp. Kroya

pembangunan irigasi kepada

-

Kp. Cengkok

petani

-

Kel. Terumbu


Kp. Kademangan

lainnya

-

Kel. Kilasah

-

Kel. Sawah

Luhur


NO 3.5

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

Program Pengembangan Infra Struktur perdesaan/kelurahan - Pembangunan sarana dan

- Perlu bantuan pembangunan

-

Kp. Pasir Soka

prasarana air bersih

sarana air bersih kepada

RT 12/04

perdesaan/kelurahan

masyarakat

-

Kel. Sawah

Luhur Kp. Kebasiran -

Kel. Baedung

Kp. Sungak -

Kp.

Kademangan 1. 4. 4.1

PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan - Fasilitasi dan stimulasi

- Perlu realisasi program Rumah

pembangunan masyarakat

Tangga Layak Huni (RTLH)

-

Kec. Kasemen

kurang mampu 1. 5. 5.1


1. 6. 6.1


- Kel. Bendung


Dari Kp. Cibening

(PJU)

sampai Kp. Sungak

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Prasarana dan

- Perlu penyediaan tempat

Sarana pengelolaan

pembuangan sampah sementara

persampahan

- Kec. Kasemen


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

- Peningkatan operasi dan

-

Perlu peningkatan rutinitas

pemeliharaan Prasarana dan

pengakutan sampah oleh dinas

Sarana persampahan

terkait, dan mengharapkan

LOKASI - Kec. Kasemen

masyaraka tidak dibebankan pungutan biaya angkutan sampah. 1. 7. 7.1

PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Olah Raga - Peningkatan pembangunan

- Perlu penyediaan dan

sarana dan prasarana olah

peningkatan sarana dan

raga

prasarana olah raga

- Kec. Kasemen

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga - Pembibitan dan pembinaan

- Perlu memperhatikan

olahragawan berbakat

pendidikan dan pembinaan

- Kec. Kasemen

terhadap kegiatan olah raga 1. 8. 8.1

8.2

PEMERINTAHAN UMUM Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Pembinaan keagamaan dan

-

Perlu peningkatan honor bagi

peringatan hari besar islam

guru-guru ngaji

- Kec. Kasemen

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat - Pemberdayaan lembaga

- Perlu peningkatan honor bagi


pengurus RT dan RW

- Kec. Kasemen



gedung kantor

gedung kantor Kelurahan

- Kec. Kasemen


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

Penancangan URUSAN PILIHAN 1. 1. 1.1

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Peningkatan kemampuan

-

Perlu bantuan pendirian saung

lembaga petani

kepada gabungan kelompok tani

- Kec. Kasemen

(Gapoktan) - Peningkatan sistem insentif

-

Diharapkan pemerintah Kota

dan disinsentif bagi petani /

Serang dapat memberikan

kelompok tani

apresiasi/ penghargaan kepada

- Kec. Kasemen

petani yang berhasil 1.2

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Penyusunan kebijakan

- Perlu ditetapkan regulasi

pencegahan alih fungsi lahan

berupa Perda yang mengatur

pertanian

tentang Pemanfaatan Lahan

- Kec. Kasemen

Pertanian 1.3

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Pengadaan sarana dan

- Perlu bantuan peralatan


pertanian (traktor, alat pompa, air

perkebunan tepat guna

alat penunjang pertanian lainnya)

- Penyediaan sarana

- Perlu bantuan bibit bersubsidi

- Kec. Kasemen

- Kec. Kasemen

produksi pertanian /perkebunan 1.4

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan - Pembangunan pusat-pusat


- Kec. Kasemen


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

etalase/eksebisi promosi atas

untuk memasarkan hasil

hasil produksi pertanian/

pertaniannya

LOKASI

perkebunan 1.5

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan -


- Perlu bantuan modal dan bibit

kepada masyarakat

ternak berupa hewan kambing

-

bagi kelompok usaha

- Kec. Kasemen

bersama/kelompok usaha kecil 1. 2. 2.1

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Perikanan Tangkap -

Pendampingan pada

- Diharapkan Pemerintah Kota

- Kelompok

kelompok nelayan perikanan

Serang memberikan bantuan

nelayan Karangantu

tangkap

jaring dan membenahi kelompok nelayan

2.2

Program Pengembangan Budidaya Perikanan -

Pembinaan dan

pengembangan perikanan

- Perlu bantuan bibit ikan lele untuk pemuda - Perlu bantuan nenar

1. 3. 3.1

- Kp. Kasunyatan

- Kec. Kasemen

PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata -

Peningkatan pembangunan

saran dan prasarana

- Perlu pembenahan dan

- Kec. Kasemen

penataan kawasan banten lama

pariwisata - Peningkatan pembangunan

- Diharapkan pengembangan

saran dan prasarana

kampung budaya

- Kec. Kasemen


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

pariwisata - Pengembangan daerah

- Pemerintah Kota Serang perlu

tujuan wisata

membenahi lokasi wisata bahari

- Kec. Kasemen

dan wisata sejarah banten lama

1. 4. NO

DAPIL IV : Kecamatan Curug dan Kecamatan Walantaka PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI


PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini - Pembangunan gedung

- Perlu pembangunan gedung

Kec. Curug

sekolah

PAUD

- Kel. Sukawana 3 unit PAUD Kec. Walantaka - Kp. Lipatik Lor 1 unit PAUD

1.2

1.3

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun - Penyediaan beasiswa


Kec Curug



Kec. Walantaka

sekolah


- Rehabilitasi sedang/berat

- Perlu rehabilitasi gedung

Kec. Curug

bangunan sekolah

Madrasah Ibtidaiyah Nurul

- Kel Sukawana

Hidayah

Kp. Gowok Masjid


Kec Curug



NO

PROGRAM / KEGIATAN keluarga tidak mampu

PERMASALAHAN bantuan kepada siswa yang

LOKASI Kec. Walantaka




Kec. Curug

Pendidikan Pembinaan Komite

terhadap Komite Sekolah dan

Kec. Walantaka

Sekolah

Pihak Sekolah untuk berkomitmen mewujudkan pendidikan gratis - Masih terjadi pungutan biaya pendidikan menjelang ulangan semester

1. 2. 2.1



Kec. Curug

kesehatan


Kec. Walantaka



pasien kurang mampu

kurang sejahtera

- Monitoring, evaluasi dan

- Perlu pendataan peserta

Kec. Curug

pelaporan

Jamkesda dan Jamkesmas

Kec. Walantaka

secara akurat dan tepat sasaran 2.2

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya - Pembangunan Posyandu

- Perlu pembangunan posyandu

Kec. Curug - Kel. Sukalaksana 4 Unit Posyandu


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI - Kel. Curug 4 Unit Posyandu yaitu : Kp. Parapatan, Kp. Kembang, Kp. Bojong Salam, dan Kp. Beng-keng. - Kel. Sukajaya 1 Unit di Kp. Cikampak Kec. Walantaka - Kel. Pangampalan 4 unit Posyandu yaitu : di Kp. Cirogol, Kp. Cipetik, Kp. Jelalan dan Komplek Graha - Kel. Tega Sari 8 unit Posyandu - Kel. Pabuaran 6 unit Posyandu yaitu : RT 01, RT 03, RT 05, RT 06, RT 07 dan RT 13

- Pembangunan Puskesmas

- Perlu pembangunan

Kec. Curug

puskesmas

- Kel Sukajaya. Kp. Cikampak

- Rehalibitasi sedang/berat

- Perlu renovasi poliklinik desa

Pus-kesmas pembantu

Kec. Curug - Kel. Cipete Kp. Sandiang

2.3

Program Upaya Kesehatan Masayarakat - Penyelenggaraan


Kec. Walantaka


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN


LOKASI -

Kel. Pager

Agung Kp. Simanggu -

Kel. Pabuaran

28 unit MCK di RT 01 dan RT 14 1. 3. 3.1


- Perlu pembangunan jalan poros

Kec. Curug :

desa/kelurahan

-

Kel. Kemanisan

Kp. Kebon Jati Sanding -

Kel.

Pancalaksanan Kp. Marga Cinta sampai Kp. Cipari dan Kp. Bojot 3.2


-

Perlu pembangunan dan

Kec. Walantaka


perbaikan/ normalisasi saluran

-

drainase/ orong-gorong

RT 03, RT 04 dan

Kel. Kiara

RT 05 Kp. Kiara. RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 05 Kp. Citerep - Kel. Tegal Sari 3.3

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

Perlu pengaspalan jalan

Kec. Curug : - Kel. Sukawana


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI Kp. Sidumara, RT 004/02 Kp. Kemanisan - Kel. Sukalaksana Kp. Cipete Umbul sampai Kp. Ciemas Kp. Buah dan Kp. Longsir Kec. Walantaka - Kel. Walantaka Kp. Dukuh Raden, Kp. Winong Tonjong dan Kp. Pesanggrahan, - Kel. Pabuaran RT 06/02 Kp. Pedali dan RT 11 s/d RT 14 Kp. Pelumasan - Kel. Pipitan RT 01, RT 07 dan RT 08 Kp. Pipitan dan RW 03 Kp. Tegal Kembang - Kel. Teritih Kp. Jengkol, Kp. Kewunen, Kp. Sidapurna, Kp. Ketileng Kp. Kubang lutung dan Kp. Kemenduran Sindangraksa - Kel. Cigoong Kp. Ciwuru - Kel. Kalodran Kp. Wotgalih


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN -

Perlu perbaikan jalan yang

rusak

LOKASI Kec. Curug - Kel. Tinggar Kp. Tinggar dan Kp. Cidadap Pengasinan - Kel. Pancalaksana Kec. Walantaka - Kel. Kepuren Kp. Sukalila sampai Kp. Andiwung, Kp. Ciwuni sampai Kp. Cisonok

-

Perlu peningkatan jalan poros

Kec. Curug

desa/kelurahan dengan cara

- Kel. Sukawana

Hotmix

Kp. Kubang sampai Kp. Andamui, - Kel. Cilaku Kp. Timbang - Kel. Sukajaya Kp. Cikampak, Kp. Tebu, Kp. Pabuaran dan Kp. Sukamulya. - Kel. Kemanisan Kp. Kalitanjung. - Kel. Cipete Kp. Sandiang dan Kp. Gadaraha Kec. Walantaka - Kel. Pabuaran Kp. Ciwuni sampai Kp. Cisonok. - Kel. Kepuren Kp. Sukalila sampai


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI Kp. Andiwung - Kel. Nyapah RT 01, RT 02 dan RT 03

-

Perlu pemasangan paving

blok

Kec. Walantaka - Kel. Tegal Sari Ling. Kadeos dan RT. 05 Ling. Temiang

3.4

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Pembangunan embung dan

- Perlu bantuan pengairan irigasi

Kec. Curug


kepada petani

- Kel. Sukalsana

lainnya

Kp. Cikasir dan Kp. Pasar Tinggar

3.5

Program Pengembangan, Penge-lolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Pembangunan embung dan

-

Perlu bantuan kepada petani


agar dibangun

lainnya

waduk/penampung air lainnya

Kec. Curug Kp. Kemang

yang megairi 15 area sawah melintasi 3 desa 3.6

Program Pengembangan Infra Struktur perdesaan/kelurahan - Pembangunan sarana dan

- Perlu bantuan pembangunan

Kec. Curug

prasarana air bersih

sarana air bersih kepada

- Kel. Cipete

perdesaan/kelurahan

masyarakat

Kp. Gandahara, Kp. Sandiang, Bunyuh dan Kp. Jeruk Kec. Walantaka


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI Di setiap kelurahan

3.7

Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong - Pembangunan Turap/Talud/

- Perlu bantuan pembangu-nan

Kec. Walantaka

Bronjong

tembok penahan tanah

- Kel. Pabuaran Kp. Ciwuni sampai Kp. Sukabungah

1. 4. 4.1

PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan - Fasilitasi dan stimulasi

- Perlu kelanjutan bantuan


berupa Fasilitasi dan stimulasi

kurang mampu

pembangunan rumah layak huni

Kec. Curug

kepada masyarakat 1. 5. 5.1



Kec. Curug


-

Kel. Kemanisan

(PJU)

-

Kel.

Sukalaksana 1. 6. 6.1

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Prasarana dan

- Perlu pembangunan pagar di

Kec. Walantaka

Sarana pengelolaan

area Tempat Pembua-ngan Akhir

-

persampahan

Sampah (TPA) Graha

Pengampelan

Kel.

TPA Komplek Graha


NO 1. 7. 7.1

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga - Pembibitan dan pembinaan

- Perlu pembinaan terhadap


semua cabang olah raga, agar

Kec. Curug

para atlit dapat meningkatkan prestasinya 1. 8. 8.2

PEMERINTAHAN UMUM Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat - Pemberdayaan lembaga

- Diperlukan pelaksanaan


Diklat/kursus keterampilan/

Kec. Walantaka

keahlian kepada masyarakat 8.3

Program Penataan Daerah Otonomi Baru - Fasilitasi pemantapan

- Perlu pemberdayaan per-

SOTK pemerintahan di desa

angkat desa yang berubah status

yang berubah status menjadi

menjadi kelurahan

kelurahan

- Perlu bantuan pendanaan

Kec. Curug

dalam rangka penyeleng-garaan pemerintahan ditingkat desa yang berubah status menjadi kelurahan 8.4



gedung kantor

gedung kantor Kec. Walantaka

URUSAN PILIHAN

Kec. Walantaka


NO 1. 1. 1.1

1. 5. NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Penyuluhan dan bimbingan

-

Perlu penyaluran bantuan

pemanfaatan dan produktivitas

bibit dan pepohonan agar lahan

lahan tidur

kosong dapat dimanfaatkan

Kec. Walantaka

DAPIL V : Kecamatan Taktakan PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI


PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun - Penyediaan beasiswa


Kec. Taktakan



sekolah


- Penambahan ruang kelas

- Perlu penambahan Ruang

- Kel. Taman Baru

sekolah

Kelas Baru (RKB)

SDN Cibeutik dan SDN Cikentang (2 unit RKB)

- Pembangunan taman,

- Perlu pembangunan pagar

- Kel. Umbul

lapangan upacara, fasiltas

Tengah

parkir dan pagar

SDN Taman dan SDN Majalawang

1.2





-


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Pelaksanaan evaluasi hasil

- Perlu penyesuaian/ pergan-tian

- Kel. Taman Baru

kinerja bidang pendidikan

nama sekolah SDN Umbul

dan

tengah menjadi SDN Taman Baru

- Kel. Umbul

dan SDN Taman Baru menjadi

Tengah

SDN Umbul Tengah 1. 2. 2.1

KESEHATAN Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

1. 3. 3.1

- Kemitraan asuransi


- Kec. Taktakan

kesehatan




pasien kurang mampu

kurang sejahtera

- Pengadaan sarana dan

- Diperlukan sarana dan

- Kp. Prahmatan

prasarana Puskesmas keliling

prasarana puskesmas keliling

dan Kp. Cilowong



-

Kp. Taktakan,

Kp. Buah Gede dan Kp. Pakijing. - Pembangunan Jembatan

- Masyarakat telah menghi-

-

Kp. Cibeutik,

bahkan tanah kepada pemerintah

-

Kp Prahmatan,


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN untuk keperluan pelebaran jalan

LOKASI -

Kp. Jakung

dan pembangunan jembatan 3.2


- Perlu lanjutan peningkatan

- Kel. Taman Baru

jalan

jalan dengan Hotmix

Taman I, Taman II dan Taman Jaya - Kel. Umbul Tengah Kp. Taman Sijaga, Kp. Drangong, Kp. Ranca Tales, Kp. Ranca Sawah, Kp. Munjul - Kel. Panggung Jati Kp. Cilowong Jaya - Kel. Pancur Ling. Kubang Karang Asem - Kel. Sepang Ling. Karodangan Coe - Kel. Sayar Ling. Padukan Batu Gede

-

Perlu perbaikan jalan

- Kel. Sepang dan Kel. Kuranji Kp. Kemeranggen sampai Taman Baru

1. 4. 4.1

PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

- Fasilitasi dan stimulasi

- Perlu realisasi program Rumah

- Kel. Drangong


Tangga Layak Huni (RTLH)

Kp. Legok

kurang mampu 1. 5. 5.1



- Kel. Sayar


Sepanjang jalan Kp,

(PJU)

Bojong sampai Serang dan Salinggara

1. 6. 6.1

PEMERINTAHAN UMUM Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat - Pembentukan unit khusus

-

Diperlukan penanganan

penangan pengaduan

peningkatan dan percepa-tan

masyarakat

pelayanan dan penang-anan

-

Kec. Taktakan

permasalahan yang ada di masyarakat sehingga SKPD terkait dapat menyusun Program dan Kegiatan tepat sasaran sesuai dengan Tupoksi. URUSAN PILIHAN 1. 1. 1.1

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Penyuluhan dan bimbingan

-

Perlu penyaluran bantuan

pemanfaatan dan produktivitas

bibit Durian dan Albasiah untuk

lahan tidur

penghijauan pegunungan yang

- Kec. Taktakan


NO

PROGRAM / KEGIATAN

PERMASALAHAN

LOKASI

sudah gundul

1. B. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SERANG Data dan fakta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

di Kota Serang didasarkan

pada perumusan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2015 dalam MUSRENBANG RKPD Kota Serang Tahun 2015.

1. 1. Bidang Pendidikan NO

PROGRAM/KEGIATAN YANG INFORMASI DAN ASPIRASI

DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 1.

(2)

(3) Program Pendidikan Anak Usia

Perlu pembangunan gedung PAUD

Dini - Pembangunan gedung sekolah

2.

Perlu realisasi pendidikan gratis sesuai

Program Wajib Belajar Pendidikan

visi-misi Walikota terpilih dan kebijakan

Dasar Sembilan Tahun

mengenai bantuan kepada siswa kurang

- Penyediaan dana pengembangan

mampu. Disamping Pemerintah Kota

sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS

Serang diminta untuk merehabilitasi

- Penyediaan beasiswa retrieval

bangunan sekolah yang rusak dan

untuk anak putus sekolah

kondisinya meprihatinkan

- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Program Pendidikan menengah -

Penyediaan beasiswa bagi

keluarga tidak mampu - Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah 3.

Perlu pengawasan intensif terhadap

Program Manajemen Pelayanan


NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 1.

(2) Perlu pembangunan gedung PAUD

(3) Program Pendidikan Anak Usia Dini - Pembangunan gedung sekolah

Komite Sekolah dan Pihak Sekolah untuk

Pendidikan

berkomitmen mewujudkan pendidikan

-

Pembinaan Dewan Pendidikan

gratis karena masih sering terjadi

-

Pembinaan Komite Sekolah

pungutan biaya pendidikan menjelang ujian semester 4.

Perlu peningkatan bantuan kesejahteraan

Program Peningkatan Mutu

kepada tenaga pengajar dari tingkat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PAUD sampai SMA sederajat.

-

Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1. 2. Bidang Kesehatan NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1)

(2)

(3)

1.

Belum tuntasnya permasalahan mengenai

Program Kemitraan Peningkatan

Jamkesda, Jamkesmas mulai dari tidak

Pelayanan Kesehatan

tepat sasaran dan kurangnya kuota

-

Kemitraan asuransi kesehatan

penerima, kurangnya sosialisasi untuk

-

Kemitraan pengobatan bagi

menjadi peserta BPJS/JKN khususnya

pasien kurang mampu

kepada masyarakat miskin, petani dan

-

nelayan yang kehidupannya kurang

dokter dan para medis

Kemitraan peningkatan kualitas


NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1)

(2)

(3)

sejahtera. Disamping itu Pemerintah Kota Serang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan mutu tenaga medis 2.

Perlu pengadaan Mobil ambulance di

Program Pengadaan, Peningkatan

setiap Puskesmas

sarana dan prasarana -

Pengadaan ambulance/mobil

jenajah 3.

Dinas Kesehatan diminta merespon

Program Upaya Kesehatan

pengaduan masyarakat tentang tidak

Masayarakat

maksimalnya pelayanan puskesmas pada

- Perbaikan gizi Masyarakat

jam kerja. Disamping itu Perlu

- Penyelenggaraan penyehatan

penanganan pencegahan dan

lingkungan

penanggulangan gizi buruk khususnya terhadap balita. Masyarakat juga

Program Perbaikan Gizi

membutuhkan agar Pemerintah Kota

Masyarakat

Serang dapat membangunan Fasiltas Mandi Cuci dan Kakus (MCK)

- Penanggulangan kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat kurang yodium, Kurang vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

4.

Perlu pembangunan dan pengadaan

Program Pengadaan, Pening-katan

peralatan Posyandu

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan


NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1)

(2)

(3) Jaringannya -

Pembangunan Posyandu

-

Pengadaan sarana dan prasarana

Posyandu 5.

Perlu kegiatan fogging intensif sebagai

Program Pencegahan dan

upaya prefentif pencegahan penyakit

Penanggulangan Penyakit Menular

demam berdarah

-

Penyemprotan/fogging sarang

nyamuk

1. 3.

Bidang Pekerjaan Umum

NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 1.

(2)

(3)

Perlu pengaspalan jalan demi kelancaran

Program Pembangunan Jalan dan

dan peningkatan perekoniman masyarakat

Jembatan Pembangunan jalan

2.

Perlu pembangunan, perbaikan dan

Program Pembangunan saluran

normalisasi saluran drainase/gorong-

drainase/gorong-gorong

gorong

-

Perencanaan pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong -

Suvei kontur saluran drainase/

gorong-gorong -

Pembangunan saluran drainase/

gorong-gorong


NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 3.

(2)

(3)

Perlu perbaikan jalan yang rusak,

Program

pelebaran jalan, pemasangan paving blok

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan perbaikan jembatan gantung

dan Jembatan -

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

-

Rehabilitasi/ pemeliharaan

jembatan 4.

Perlu upaya pencegahan banjir

Program Pengendalian Banjir -

Pembangunan reservoir

pengendali banjir -

Rehabilitasi dan pemeliharaan

bantaran dan tanggul sungai -

Peningkatan pembersihan dan

pengerukan sungai/kali -

Mengendalikan banjir pada

daerah tangkapan air dan badanbadan sungai 5.

Perlu bantuan pengairan irigasi kepada

Program Pengembangan dan

petani yang mengalami kekurangan air di

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

sawah

dan Jaringan Pengairan Lainnya -

Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi 6.

Perlu bantuan kepada petani agar

Program Pengembangan, Penge-

dibangun waduk/penampung air lainnya

lolaan dan Konservasi Sungai,

untuk keperluan pengairan persawahan

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya -

Pembangunan embung dan

bangunan penampung air lainnya 7.

Perlu bantuan pembangunan sarana air

Program Pengembangan Infra


NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1)

(2) bersih kepada masyarakat

(3) Struktur perdesaan/kelurahan -

Pembangunan sarana dan

prasarana air bersih perdesaan/kelurahan 8.

Perlu bantuan pembangunan tembok

Program Pembangunan Turap/

penahan tanah

Talud/Bronjong -

Pembangunan Turap/Talud/

Bronjong

1. 4.

Bidang Perumahan NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 1.

(2)

(3)

Perlu penyediaan Tempat Pemakaman

Program Pengelolaan Areal

Umum (TPU)

Pemakaman -

Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman 2.

Perlu realisasi program Rumah Tangga

Program Pengembangan

Layak Huni (RTLH)

Perumahan -

Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan masyarakat kurang mampu

1. 5.

Bidang Perhubungan


NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1)

(2)

(3)

1.

Perlu pembenahan kesemrautan lalu lintas

Program Peningkatan Pelayanan

dan penertiban trayek angkutan Kota dan

Angkutan

mencari solusi mengatasi kemacetan

-

Kegiatan penyuluhan bagi

sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang -

Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasiaan angkutan umum di jalan raya Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 2.

Perlu pemasangan/perbaikan PJU dan

Program Pengendalian dan

lampu merah

Pengamanan Lalu Lintas -

Pemasangan/ perbaikan Penera-

ngan Jalan Umum (PJU) -

Pemasangan traffic light

1. 6. Bidang Lingkungan hidup NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1)

(2)

(3)

1.

Dibutuhkan pengadaan bak penampungan

Program Pengembangan Kinerja

sampah sementara dan pengadaan

Pengelolaan Persampahan

kendaraan pengangkut sampah

- Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana persampahan


1. 7.

Bidang Sosial NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 1.

(2)

(3)

Perlu peningkatan bantuan sosial

Program Pemberdayaan Fakir

kemasyarakatan

Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. -

Fasilitasi manajemen usaha

bagi keluarga miskin 2.

Perlu fasilitasi dan bantuan pelatihan

Program Pemberdayaan Kelemba-

menjahit, perbengkelan, komputer dan tata

gaan Kesejahteraan Sosial

rias

-

Peningkatan kualitas SDM

kesejateraan sosial masyaraka

1. 8.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 1.

(2)

(3)

Perlu penataan dan pembinaan terhadap

Program Penciptaan Iklim Usaha

UKM

Kecil Menengah (UKM) yang kondusif Fasilitasi pengembangan UKM

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan


NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1)

(2)

(3) usaha bagi UMKM

1. 9.

Bidang Kebudayaan NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 1.

(2)

(3)

Perlu peningkatan pembinaan seni dan

Program Pengelolaan Kekayaan

budaya kepada kelompok/sanggar seni

Budaya -

Fasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan budaya -

Pengembangan kebudayaan dan

parawisata

10. Bidang Pemuda dan Olah Raga NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 1.

(2)

(3)

Perlu peningkatan pembinaan bagi

Program Peningkatan Peran Serta

pemuda dan remaja

Kepemudaan -

Pembinaan organisasi

kepemudaan 2.

Perlu penyediaan dan peningkatan sarana

Program Peningkatan Sarana dan


NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1)

(2) dan prasarana olah raga

(3) Prasaran Olah Raga -

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana olah raga 3.

Perlu memperhatikan pendidikan dan

Program Pembinaan dan

pembinaan terhadap kegiatan olah raga

Pemasyarakatan Olah Raga

serta pembinaan terhadap semua cabang

-

olah raga agar para atlit dapat


Pembibitan dan pembinaan

meningkatkan prestasinya.

11. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NO


DIBUTUHKAN

MASYARAKAT (1) 1.

(2)

(3)

Perlu pengawasan dan pembinaan

Program Peningkatan Keamanan

terhadap pedagang kaki lima

dan Kenyamanan Lingkungan -

Penyiapan tenaga pengendali

keamanan dan kenyamanan lingkungan -

Pengendalian kebisingan dan

ganguan dari kegiatan masyarakat

12. Bidang Pemerintahan umum NO

INFORMASI DAN ASPIRASI

PROGRAM/KEGIATAN YANG

MASYARAKAT

DIBUTUHKAN


(1) 1.

(2)

(3)

Perlu sosialiasi bantuan hukum kepada

Program Penataan Peraturan

masyarakat

Perundang-undangan -

Peningkatan pelayanan bantuan

hukum 2.

Perlu pendataan guru-guru ngaji dan

Program Kemitraan

peningkatan honorarium petugas pemandi

Pengembangan Wawasan

jenazah

Kebangsaan -

Pembinaan keagamaan dan

peringatan hari besar islam 3.

Perlu peningkatan pelayanan kepada

Program Peningkatan

masyarakat dan penyelenggaraan

Keberdayaan Masyarakat

diklat/kursus keterampilan/keahlian

-

kepada masyarakat serta peningkatan

organisasi masyarakat

Pemberdayaan lembaga dan

pembinaan pengurus RT dan RW 4.

Perlu dilakukan rehabilitasi gedung kantor

Program Peningkatan sarana dan

Kelurahan dan kecamatan yang

Prasarana Aparatur

mengalami kerusakan.

-

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor 5.

Perlu pemberdayaan perangkat desa yang

Program Penataan Daerah

berubah status menjadi kelurahan, serta

Otonomi Baru

bantuan pendanaan dalam rangka

-

penyelenggaraan pemerintahan ditingkat

pemerintahan di desa yang berubah

desa yang berubah status menjadi

status menjadi kelurahan

Fasilitasi pemantapan SOTK

kelurahan 6.

Diperlukan penanganan peningkatan dan

Program Mengintesifkan

percepa-tan pelayanan dan penang-anan

Penanganan Pengaduan

permasalahan yang ada di masyarakat

Masyarakat

sehingga SKPD terkait dapat menyusun

-

Program dan Kegiatan tepat sasaran

penangan pengaduan masyarakat

sesuai dengan TUPOKSI

Pembentukan unit khusus


13. Bidang Pertanian NO



MASYARAKAT

DIBUTUHKAN

(2)

(3)

(1) 1.

Perlu penyaluran bantuan kepada petani

Program Peningkatan

yang gagal panen dan bantuan pendirian

Kesejahteraan Petani

saung Gabungan Kelompok Tani

-

(Gapoktan). Disamping itu Diharapkan

disinsentif bagi petani / kelompok tani

pemerintah Kota Serang dapat

-

memberikan apresiasi/ penghargaan

lembaga petani

Peningkatan sistem insentif dan

Peningkatan kemampuan

kepada petani yang berhasil 2.

Perlu ditetapkan regulasi berupa Perda

Program Peningkatan Produksi

yang mengatur tentang Pemanfaatan

Pertanian/Perkebunan

Lahan Pertanian

-

Penyusunan kebijakan

pencegahan alih fungsi lahan pertanian 3.

-

Perlu bantuan peralatan pertanian, bibit

Program Peningkatan Penerapan

bersubsidi, dan bibit pohon untuk

Teknologi Pertanian/Perkebunan

pemanfaatan lahan kosong dan

-

penghijauan pegunungan yang sudah


gundul

perkebunan tepat guna -

Pengadaan sarana dan

Penyediaan sarana produksi

pertanian /perkebunan 4.

Perlu bantuan kepada petani untuk

Program Peningkatan Pemasaran

memasarkan hasil pertaniannya

Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan -

Pembangunan pusat-pusat

etalase/ eksebisi promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan 5.

Perlu bantuan modal dan bibit ternak

Program Peningkatan Produksi


NO



MASYARAKAT

DIBUTUHKAN

(2)

(3)

(1)

berupa hewan kambing bagi kelompok

Hasil Peternakan

usaha bersama/kelompok usaha kecil

-


kepada masyarakat

1. C. KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD Kinerja penyelenggaraan fungsi DPRD disusun dan dirumuskan berdasarkan pada fungsi dan tugas DPRD yang diatur dalam : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 4. Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Kinerja DPRD dititik beratkan pada upaya peningkatan pranata pembangunan dan upaya untuk mendorong peningkatan peran serta DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang pada penjabarannya dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPRD. DPRD dalam kedudukannya sebagai perwujudan perwakilan rakyat, dituntut untuk lebih mengoptimalkan kemampuan dalam kualitas Pengawasan, Legislasi dan fungsi Anggaran yang mencerminkan adanya keselarasan antara fungsi-fungsi DPRD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang. DPRD dalam kedudukannya sebagai mitra kerja sejajar bagi Pemerintah Kota Serang selaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dituntut untuk dapat bersinerji dengan Pemerintah Kota Serang dalam mencapai arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Serang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No. 16Tahun 2013 tentang Sitem perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Serang baik RPJPD, RPJMD dan RKPD . Hubungan yang serasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Serang menjadi hal penting dalam merumuskan kebijakan guna menggali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga dapat dianalisis berapa besar anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaanya. Dengan demikian, sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah, harus memiliki arah pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang diaplikasikan dalam rencana kerja DPRD yang dibuat untuk 1 (satu) tahun sidang.


Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengukuran kinerja DPRD Tahun 2015 memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. 1.

Perumusan Kebijakan Umum Daerah;

1. Keterlibatan DPRD dalam perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; 2. Kesiapan DPRD (Hak Inisiatif) dalam proses perencanaan penyusunan peraturan daerah dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2016 3. 2.

Penetapan bidang keuangan daerah;

1. Penyusunan, pembahasan dan penetapan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA); 2. Penetapan prioritas dan plafon anggaran (PPAS) SKPD; 3. Pembahasan dan penetapan APBD; 4. Pembahasan, penetapan Perubahan APBD; 5. Pembahasan pertanggungjawaban APBD. 6. 3.

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah:

1. Kewenangan DPRD meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah); 2. Meminta keterangan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHP – BPK); 3. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan jika terjadi indikasi penyimpangan; 4. Meminta keterangan laporan tentang penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah; 7. Optimalisasi Bidang Pengawasan; 1. Pelaksanaan Undang–undang; 2. Pelaksanaan Peraturan Daerah; 3. Pelaksanaan Peraturan dan keputusan walikota ; 4. Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pola Kerjasama Internasional, Pinjaman Daerah, Pengelolaan Aset Daerah); 5. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan SKPD. Dalam rangka menunjang kinerja DPRD, makadiperlukan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Untuk itu DPRD menyusun strategi guna memantapkan kapasitas dan sinergi Alat Kelengkapan DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang disertai dengan dukungan fasilitasi dari kesekretariatan. Untuk menjabarkan strategi tersebut, ditetapkan sasaran yang telah diklasifikasikan sebagai berikut: 1. 1.

Fungsi Legislasi

1. Memperhatikan dan memahami landasan filosofis, sosiologis dan yuridis setiap Raperda yang akan diusulkan, disusundan dibahas bersama dengan Pemerintah Kota Serang; 2. Mengupayakan setiap Peraturan Daerah yang akan ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;


3. Mengupayakan pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dengan narasumber dan kegiatan Dengar Pendapat dengan masyarakat pada setiap pembahasan Raperda; 4. menyelenggarakankonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Tehknis sesuai dengan Substansi/materi muatan Raperda, maupun Instansi Vertikal pada setiap pembahasan Raperda; 5. Mengikutsertakan Stageholders, Perancang, Kelompok Pakar/Tim Ahli Pimpinan dan Anggota DPRD pada setiap Pembahasan Raperda. 6. 2.

Fungsi Anggaran

1. Menyusun, membahas dan menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Mengupayakan terlaksananya penganggaran program dan kegiatan secara proporsional, pada

bidang-bidang

yang

telah

diprioritaskan

dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah. 3. Menetapkan belanja daerah secara efektif dan efisien; 4. Mendorong peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada. 5. 3.

Fungsi Pengawasan

1. Pengawasan terhadap seluruh program kegiatan Pemerintah Daerah dengan penekanan kepada kegiatan–kegiatan yang strategis, memiliki nilai yang besar dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak; 2. Pengawasan tersebut diantaranya melakukan dan mencari solusi terhadap hal-hal yang diindikasikan pada isu–isu strategis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Serang. 6. 4.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD

1. Penyerapan Aspirasi 2. Menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah. 3. Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat difasilitasi secara baik dan nyaman. 4. Peningkatan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas tupoksi DPRD. 5. Kunjungan kerja ke dalam daerah/ studi banding ke luar daerah 6. Menghimpun

informasi

dari

daerah

lain

terkait

dengan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

1. D. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD Perumusan isu–isu strategis ditujukan untuk mengetahui peran dan fungsi DPRD. Berikut adalah perumusan isu– isu strategis berdasarkan fungsi–fungsi yang dilaksanakan oleh DPRD : 1. 1.

Fungsi Legislasi


1. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; 2. Masih diperlukannya Perda–perda yang memihak kepada kepentingan masyarakat dan tidak membebani terhadap masyarakat; 3. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah; 4. Perlu dilaksanakannya konsultasi serta mengikutsertakan SKPD terkait sesuai dengan Substansi/materi pembahasan Raperda. 5. 2.

Fungsi Anggaran

1. Masih terlambatnya penyusunan dokumen anggaran; 2. Beberapa pos anggaran masih dijumpai kurang efisien dan asas manfaatnya kurang maksimal; 3. Alokasi anggaran bidang pendidikan belum sesuai dengan amanat UUD 1945; 4. Pendapatan daerah belum sesuai dengan potensi yang ada.

1. 3.

Fungsi Pengawasan

Masih minimnya pengawasan dari DPRD terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah. 1. 4.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1. Anggota DPRD perlu mengikuti dan memahami perubahan peraturan perundang–undangan yang dinamis; 2. Perlunya peningkatan wawasan anggota DPRD agar memiliki kemampuan yang setara dengan eksekutif. 3. Banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir. 4. Perlunya pemantauan lapangan secara langsung di dalam wilayah Kota Serang; 5. Perlunya studi bandingterhadap penyelenggara pemerintahan daerah yang sudah berhasil sesuai dengan bidangnya.

BAB IV ARAH, TUJUAN, DAN PRIORITAS PROGRAM RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2015

1. A. ARAH DAN TUJUAN RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2015 Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran programprogram pemerintah daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang mensahkan Rencana strategi daerah, maka dalam merumuskan rencana kerja, anggota DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut


sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD. Selain itu, penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance) di daerah, sehingga diperlukan berbagai instrumen yaitu peraturan daerah, kebijakan dan program berbasis kerakyatan serta kualitas anggota DPRD yang mampu proaktif merancang kebutuhan masyarakat dan lembaga DPRD. Arah dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2015 antara lain : 1. Sebagai landasan Rencana Kerja DPRD; 2. Dasar untuk pengukuran kinerja DPRD; 3. Dasar untuk evaluasi kinerja DPRD; 4. Kepastian hukum hubungan kinerja antar DPRD dengan Pemerintah Kota Serang; 5. Sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

1. B. PRIORITAS PROGRAM RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2015 Tujuan menyusun Prioritas Rencana Kerja DPRD adalah menyediakan kerangka bagi DPRD untuk mengidentifikasikan program dan kegiatan yang diperlukan bagi DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi DPRD sesuai dengan Urusan Wajib dan urusan Pilihan pemerintahan daerah telah ditetapkan. Rencana Kerja DPRD Tahun 2015 menitikberatkan kepada upaya menyatukan persepsi sehingga terwujud sinerjitas DPRD dan Pemerintah Kota Serang dalam usaha peningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peran serta DPRD dalam upaya tersebut antara lain melalui peningkatan fungsi Legislasi, fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD. Oleh karenanya materi rencana kerja ini merupakan penuangan dari keputusan rapat Pimpinan DPRD, rapat Badan Musyawarah dan rangkuman dari rencana kerja yang telah disusun oleh Alat Kelengkapan DPRD. Pelaksanaan fungsi DPRD yang diaplikasikan melalui rencana kerja, merupakan perwujudan bentuk legitimasi yang menjadi acuan pokok pelaksanaan kegiatan DPRD pada tahun sidang 2015. Pelaksanaan rencana kerja DPRD tahun sidang 2015 oleh alat – alat kelengkapan DPRD, dilakukan dengan melalui prosedur dan mekanisme, sebagai berikut : 1. Rapat Internal setiap Alat Kelengkapan DPRD untuk melaksanakan persiapan kegiatan operasional dan evaluasi; 2. Melakukan dengar pendapat untuk mencari jalan pemecahan masalah dan/atau meminta pandangan atau pendapat; 3. Menerima keluhan atau pengaduan aspirasi masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti; 4. Rapat dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Serang untuk mencari penyelesaian persoalan yang muncul, meminta klarifikasi, meminta keterangan atau mengevaluasi kegiatan pembangunan;


5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku; 6. Kunjungan kerja dalam daerah atau ke lapangan untuk melihat, mengetahui, dan mendalami persoalan secara langsung; 7. Studi

banding

ke

luar

daerah

untuk

mencari

informasi

perbandingan

pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintah pada daerah lain yang sudah berhasil; 8. Pengambilan keputusan di tingkat alat kelengkapan DPRD. Penyusunan rencana kerja DPRD ini tentunya sebuah pendekatan untuk mengoptimalisasikan sinergitas antara DPRD dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Rencana Kerja ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Prioritas yang diupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja ini memperhatikan beberapa faktor berikut ini: 1. Mendorong pelaksanaan kegiatan–kegiatan rutin penyusunan anggaran daerah yang tepat waktu, sehingga berkontribusi pada penyusunan RAPBD dab APBD yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang–undangan; 2. Menempatkan kegiatan–kegiatan DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan, sasaran RKPD, dan APBD; 3. Mewujudkan konsistensi dan harmonisasi dalam proses, tahapan dan keluaran kegiatan DPRD; 4. Memanfaatkan secara optimal keluaran proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga kegiatan DPRD berorientasi kepada pemenuhan aspirasi dan kepentingan masyarakat; 5. Mewujudkan konsistensi kebijakan DPRD dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani isu dan permasalahan strategis daerah. Pada Rencana Kerja DPRD Tahun 2015 yang menjadi Program prioritas adalah : 1. 1.

Bidang Legislasi

Program prioritas pada bidang legislasi diarahkan pada terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memberikan payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mempercepat terwujudnya

peningkatan

pelayanan

dalam

bidang

pemerintahan,

pembangunan,

dan

kemasyarakatan. 1. 2.

Bidang Penganggaran

Program prioritas pada bidang penganggaran diarahkan pada terbentuknya komposisi APBDsesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang didasarkan pada kinerja dengan skala prioritas pembangunan daerahuntuk mendukung terwujudnya peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. 1. 3.

Bidang Pengawasan


Program prioritas pada bidang pengawasan diarahkan pada terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif, efesien dan konstruktif kepada pemerintah daerah dalam rangka mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 1. 4.

Bidang Kelembagaan

Program prioritas pada bidang kelembagaan diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerahuntuk bersinerji dengan Pemerintah Daerah guna tercapaianyaVisi dan Misi Kota Serang 2014 – 2018.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KOTA SERANG TAHUN SIDANG 2015

1. A. PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN FUNGSI DPRD

1. 1.

Fungsi Legislasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Atas dasar ketentuan tersebut, berikut program dan kegiatan DPRD pada Fungsi Legislasi : NO 1

PROGRAM / KEGIATAN

DASAR HUKUM

PENYUSUNAN PROLEGDA 1.1

Pengajuan usul prakarsa Raperda

Pasal 24 ayat (1)

1.2

Inventarisasi, pengkajian dan seleksi usul

Pasal 24 ayat (3)

prakarsa Raperda 1.3

Pengharmonisasian, pembulatan, dan

Pasal 67 huruf d

pemantapan konsepsi Raperda usul DPRD berdasarkan program prioritas 1.4

Rapat paripurna penetapan Raperda usul prakarsa menjadi Raperda prakarsa DPRD

Pasal 24 ayat (8)


NO

PROGRAM / KEGIATAN 1.5

Penyusunan rancangan Prolegda di

DASAR HUKUM Pasal 67 huruf a

lingkungan DPRD 1.6

Koordinasi penyusunan Prolegda antara

Pasal 67 huruf b

DPRD dan pemerintah daerah 1.7

Rapat paripurna penetapan Prolegda TA

Pasal 115 ayat (3)

2016 1.8 2

Penyebarluasan Prolegda TA 2016

PEMBAHASAN RAPERDA PROLEGDA 2015 2.1

Rapat Paripurna Penyampaian Raperda

Pasal 119 ayat (3)

Usul Walikota/prakarsa DPRD 2.2

Rapat Paripurna Pemandangan Umum

Pasal 119 ayat (3)

fraksi/pendapat Walikota 2.3

Rapat Paripurna tanggapan dan/atau

Pasal 119 ayat (3)

Jawaban Walikota/Fraksi 2.4

Rapat paripurna pembentukan Pansus

Pasal 119 ayat (3)

2.5

Rapat Pembahasan Raperda interal

Pasal 119 ayat (3)

2.6

2.5.1

Pembahasan Jadwal Kegiatan

2.5.2

Pembahasan Inventarisasi Masalah

Koordinasi / konsultasi publik materi muatan Raperda 2.6.1

Koordinasi dengan SKPD

2.6.2

Konsultasi dengan Pemerintah

Provinsi Banten (Biro Hukum/SKPD Teknis) 2.6.3

Konsultasi dengan Pemerintah

Pusat (Kemendagri dan Kementerian Teknis)

Pasal 119 ayat (3)


NO

PROGRAM / KEGIATAN 2.6.4

DASAR HUKUM

Konsultasi/Studi Banding dengan

DPRD di daerah lain 2.7

Rapat dengar pendapat 2.7.1

Pasal 119 ayat (3)

Rapat dengar pendapat dengan

Kemenkum HAM Wilayah Provinsi Banten 2.7.2

Rapat dengar pendapat dengan

Stakeholder/masyarakat 2.8

Pembahasan Raperda bersama Pemerintah

Pasal 119 ayat (3)

Daerah Kota Serang 2.9

Persetujuan bersama Perda antara DPRD

Pasal 119 ayat (4)

dan Pemerintah Daerah Kota Serang 3.1

PENGELOLAAN PROLEGDA 3.1

Monitoring dan Inventarisasi pembahasan

Pasal 67 huruf f

Raperda Prolegda TA. 2014 3.2

Mengkaji dan mendalami konsistensi

Pasal 67 huruf g

substansi Peraturan Walikota dengan Perda 3.3

Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda

Pasal 67 huruf g

1. 2. FUNGSI ANGGARAN Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. Atas dasar ketentuan tersebut, berikut program dan kegiatan DPRD pada Fungsi Anggaran : NO 1

PROGRAM / KEGIATAN PEMBAHASAN RAPBD TAHUN 2016

DASAR HUKUM


NO


Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam

DASAR HUKUM Pasal 78 ayat (5)

rangka menyusun Rancangan arah kebijakan umum 1.2

Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD

Pasal 69 huruf a

untuk Rancangan APBD TA. 2016

1.3

Koordinasi penyusunan arah KUA-PPAS

Pasal 123 ayat (4)

APBD TA. 2016 1.4

Penyampaian R-KUA dan R-PPAS oleh

Pasal 123 ayat (6)

Walikota 1.5

1.6

Pembahasan R-KUA dan R-PPAS TA.

Pasal 123 ayat (7) dan

2016

(8)

Kesepakatan R-KUA dan R-PPAS TA.

Pasal 123 ayat (9)

2016 berikut lampirannya 1.7

Rapat paripurna penyampaian RAPBD TA.

Pasal 124 huruf b

2016 berikut lampirannya 1.8

Pembahasan RAPBD TA. 2016

Pasal 124 huruf b

1.9

Rapat paripurna Persetujuan Bersama

Pasal 119 ayat (4)

Raperda APBD TA. 2016 1.10

Rapat paripurna penyampaian Keputusan

Pasal 122 ayat (6)

Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan hasil Evaluasi Gubernur atas APBD TA 2016 1.11 2

Penetapan APBD TA. 2016

PEMBAHASAN PERUBAHAN APBD TA. 2015

Pasal 122 ayat (7)


NO


Koordinasi penyusunan arah KUA-PPAS

DASAR HUKUM Pasal 62 ayat (2)

Perubahan APBD TA. 2015 2.2

Penyampaian Rancangan Perubahan KUA

Pasal 125 ayat (3)

dan Rancangan PPAS TA. 2015 oleh Walikota 2.3

Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS

Pasal 125 ayat (4)

TA. 2015 2.4

Penyampaian Raperda Perubahan APBD

Pasal 119 ayat (3)

TA. 2015 beserta lampirannya oleh Walikota 2.5

Persetujuan bersama Raperda Perubahan

Pasal 119 ayat (4)

APBD TA. 2015 2.6

Rapat paripurna penyampaian Keputusan

Pasal 122 ayat (6)

Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan hasil Evaluasi Gubernur atas Perubahan APBD TA. 2015 3

PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN RENCANA PENINGKATAN PAD 3.1

Inventarisasi potensi daerah dalam rangka peningkatan PAD

3.2

Seminar pembahasan rencana peningkatan PAD

1. 3.

FUNGSI PENGAWASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan DPRD Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Atas dasar ketentuan tersebut, berikut program dan kegiatan DPRD pada Fungsi Pengawasan :


NO

PROGRAM / KEGIATAN

DASAR HUKUM

1

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN

Pasal 62 ayat (3) huruf a

WAJIB PEMERINTAH DAERAH 1.1

Pengawasan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan

1.2

Pengawasan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang

1.3

Pengawasan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyrakat

1.4

Pengawasan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana umum

1.5

Pengawasan kebijakan penanganan bidang kesehatan

1.6

Pengawasan kebijakan pendidikan

1.7

Pengawasan kebijakan penanggulangan masalah sosial

1.8

Pengawasan kebijakan bidang ketenagakerjaan

1.9

Pengawasan kebijakan fasilitas pengembangan kopersasi dan UMKM

1.10

Pengawasan kebijakan pengendalian lingkungan hidup

1.11

Pengawasan kebijakan pelayanan pertanahan

1.12

Pengawasan kebijakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil


NO


DASAR HUKUM

Pengawasan kebijakan administrasi umum pemerintahan

1.14

Pengawasan kebijakan pelayanan perizinan dan penanaman modal

2

PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN

Pasal 62 ayat (3) huruf c

PEMERINTAH DAERAH 2.1

Pengawasan kerjasama antar daerah

2.2

Pengawasan pengelolaan barang daerah

2.3

Pengawasan proses pengadaan barang dan jasa

2.4

Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah

3

PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD TA 2015 3.1

Pasal 62 ayat (3) huruf a

Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya TA. 2015

3.2

Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester II TA. 2014

3.3

Koordinasi dan tindak lanjut atas pengawasan internal inspektorat

4

PEMBAHASAN LKPJ AKHIR TA. 2014 4.1

Rapat paripurna penyampaian LKPJ TA 2014

Pasal 127


NO

PROGRAM / KEGIATAN

DASAR HUKUM

4.2

Pembentukan Pansus LKPJ TA 2014

Pasal 128 ayat (1)

4.3

Pembahasan LKPJ TA 2014

Pasal 128 ayat (6)

4.4

Pembahasan dengan pakar/narasumber

Pasal 128 ayat (6)

4.5

Konsultasi/Studi Banding dengan DPRD di

Pasal 128 ayat (6)

daerah lain 4.6

Rapat paripurna penyampaian pendapat

Pasal 128 ayat (6) huruf

fraksi atas rancangan catatan dan

d

rekomendasi LKPJ TA 2014 4.7

Rapat Paripurna Istimewa penyampaian

Pasal 129

catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ TA 2014

5

PEMBAHASAN LHP-BPK

Permendagri No 13 Tahun 2010

5.1

Pembentukan Pansus LHP-BPK

5.2


5.3

Konsultasi/Studi Banding dengan DPRD di daerah lain yang memperoleh opini WTP

5.4

Konsultasi dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten

5.5

Konsultasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri-RI)

5.6

Pembahasan LHP-BPK dengan Tim tindak lanjut


NO


DASAR HUKUM

Rapat paripurna penyampaian Rekomendasi DPRD hasil pembahasan LHP-BPK

6

PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2014 6.1

Rapat Paripurna Penyampaian Raperda

Pasal 126 ayat (1)

Pertanggungjawaban APBD TA. 2014 6.2

6.3

6.4

Rapat Paripurna Pemandangan Umum


fraksi

a angka 2

Rapat Paripurna tanggapan/Jawaban


Walikota

a angka 3

Rapat paripurna pembentukan Pansus

Pasal 119 ayat (3) huruf c

6.5

Rapat interal Pembahasan Raperda

6.6

Konsultasi publik materi muatan Raperda

6.7


Pasal 119 ayat (3)

Pasal 99 UU No. 12 /2011

6.8

Konsultasi/Studi Banding dengan DPRD di daerah lain

6.9

Pembahasan Raperda bersama

Pasal 119 ayat 3 huruf c

Pemerintah Daerah 6.10

Persetujuan bersama Perda antara DPRD


dan Pemerintah Daerah

a angka 2


1. B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf k Peraturan DPRD Kota Serang No. 2

Tahun 2010

menyebutkan, bahwa DPRDmempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Progran dan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD. berikut Progran dan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah :

1. 1.

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH NO

DASAR HUKUM KEGIATAN

1

2

3

Keikutsertakan Perancang Peraturan

Pasal 98 ayat (1)

Perundang-undangan terkait legal drafting

UU No. 12 /2011

Keikutsertakan Peneliti dan Tenaga Ahli terkait

Pasal 99 UU

pendampingan Pansus

No. 12 /2011

Keikutsertakan nara sumber terkait materi muatan

Pasal 99 UU No. 12 /2011

4

1. 2.

Pelaksanaan Studi Banding

Pasal 132 huruf i

HEARING /DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA NO


1

Pelaksanaan Hearing/dialog


NO


1.1 2

Penerimaan aspirasi masyarakat

Pasal 60 huruf e

Pelaksanaan Koordinasi 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Koordinasi dengan Pemda mengenai

Pasal 61 ayat (2)

pembangunan

huruf d

Koordinasi dengan Pemda mengenai Keuangan

Pasal 61 ayat (2)

dan Asset daerah

huruf c

Koordinasi dengan Pemda mengenai Hukum dan

Pasal 61 ayat (2)

Pemerintahan

huruf a

Koordinasi dengan Pemda mengenai Ekonomi dan

Pasal 61 ayat (2)

Kesejahteraan

huruf b

Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Unsur Muspida

Pasal 52 huruf g

mengenai Hukum, Keamanan dan Ketertiban 3

Pelaksanaan Konsultasi dengan Pemda Provinsi Banten 3.1

3.2

3.3

3.4

Konsultasi dengan Pemda Provinsi Banten

Pasal 61 ayat (2)

mengenai pembangunan

huruf d


Pasal 61 ayat (2)

mengenai Keuangan dan Asset Daerah

huruf c


Pasal 61 ayat (2)

mengenai Hukum dan Pemerintahan

huruf a


Pasal 61 ayat (2)

mengenai Ekonomi dan Kesejahteraan

huruf b


NO


4

Pelaksanaan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat 4.1

4.2

4.3

4.4

1. 3.

Konsultasi dengan Pemerintah Pusat mengenai

Pasal 61 ayat (2)

pembangunan

huruf d


Pasal 61 ayat (2)

Keuangan dan Asset Daerah

huruf c


Pasal 61 ayat (2)

Hukum dan Pemerintahan

huruf a


Pasal 61 ayat (2)

Ekonomi dan Kesejahteraan

huruf b

RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN NO


3.1

Rapat-Rapat Pimpinan DPRD 3.1.1 3.1.1.1

Rapat-Rapat Konsultasi Pimpinan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi pada awal masa sidang I Tahun 2015

3.1.1.2

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi pada masa sidang I Tahun 2015 dan Koordinasi persiapan pada masa sidang II Tahun 2015 dan

Pasal 79 ayat (6)


NO


Sinkronisasi Laporan Kinerja Akhir Masa Jabatan setiap Alat Kelengkapan 3.1.1.3

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi pada masa sidang II dan Koordinasi serta persiapan pada masa sidang III Tahun 2015

3.1.2

Rapat-Rapat Gabungan Pimpinan Komisi

3.1.2.1

Kordinasi dan Sinkronisasi antar Komisi Masa

Pasal 79 ayat (9)

Sidang I Tahun 2015 3.1.2.2

Kordinasi dan Sinkronisasi antar Komisi Masa Sidang II Tahun 2015

3.1.2.3

Kordinasi dan Sinkronisasi antar Komisi Masa Sidang III Tahun 2015

3.2

Rapat-Rapat Badan Musyawarah 3.2.1

Penyusunan dan Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD setiap Masa Sidang Tahun 2015

3.2.2

Penyusunan Renja DPRD Tahun 2016

3.2.3

Evaluasi agenda kerja dan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Sidang I Tahun 2015

3.2.4

Evaluasi agenda kerja dan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Sidang II Tahun 2015

Pasal 58 ayat (1)


NO


3.2.5

Evaluasi agenda kerja dan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Sidang III Tahun 2015

3.3

Rapat-Rapat Komisi – Komisi 3.3.1

Rapat Komisi untuk menyusun kegiatan komisi

Pasal 63 ayat (4)

sesuai dengan Renja DPRD Tahun 2015 3.3.2

Rapat kerja komisi dengan SKPD mitra kerja,

Pasal 62 ayat (1)

dalam penyusunan inventarisasi dalam

huruf a

penyusunan Prolegda Tahun 2016 3.3.3

Rapat kerja komisi dengan SKPD mitra kerja

Pasal 62 ayat (2)

untuk persiapan penyusunan pokok-pokok

huruf b

pikiran DPRD tentang APBD tahun 2016 3.3.4


Pasal 62 ayat (2)

dalam pembahasan atas laporan keuangan dan

huruf f

pelaksanaan APBD TA 2014 termasuk LHPBPK 3.3.5

Rapat komisi untuk merumuskan masukan dan

Pasal 62 ayat (3)

bahan dalam penyusunan catatan dan

huruf d

rekomendasi LKPJ Walikota Serang Tahun 2014. 3.3.6


Pasal 123 ayat

dalam rangka pendalaman dan sinkronisasi

(4)

program dan kegiatan SKPD dengan merujuk pada RKPD Kota Serang untuk Tahun 2016 3.3.7


Pasal 123 ayat

dalam penyusunan arah KUA-PPAS APBD

(4)


NO


Tahun 2016 3.3.8


Pasal 62 ayat (2)

dalam penyusunan arah KUA-PPAS Perubahan

huruf d

APBD tahun 2015 3.3.9


Pasal 62 ayat (2)

dalam pembahasan Rencana Perubahan

huruf d

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(R-

APBD) untuk Tahun 2015 3.3.10

Rapat Kerja Komisi untuk sinkronisasi hasil

Pasal 62 ayat (2)

pembahasan laporan keuangan daerah dengan

huruf g

Pemerintah Daerah Kota Serang 3.3.11

Rapat Komisi untuk pelaksanaan pengawasan

Pasal 62 ayat (3)

terhadap pelaksanaan Perda, APBD serta

huruf a

peraturan pelaksanaannya. 3.3.12

3.3.13

Rapat Komisi untuk melakukan pengawasan

Pasal 62 ayat (2)

terhadap kebijakan pemerintah daerah

huruf c

Rapat Komisi untuk penyusunan laporan

Pasal 60 huruf j

kegiatan Tahun 2015 dan penyusunan Rancangan Renja Komisi Tahun 2016 3.4

Rapat-Rapat Badan Legislasi Daerah

Pasal 67

3.4.1

Pasal 67 huruf h

Evaluasi atas implementasi produk hukum daerah

3.4.2

Evaluasi terhadap pembahasan Pansus Raperda Masa Sidang I dan persiapan pembahasan pansus raperda Masa Sidang II

Pasal 67 huruf f


NO


Tahun 2015 3.4.3

Evaluasi terhadap pembahasan Pansus

Pasal 67 huruf f

Raperda Masa Sidang II dan persiapan pembahasan pansus raperda Masa Sidang III Tahun 2015 3.4.4

Pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan

Pasal 67 huruf f

konsepsi Raperda usul prakarsa dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Prolegda tahun 2016 3.4.5

Penyusunan Rancangan Prolegda tahun 2016

Pasal 67 huruf a

dengan Pemerintah Daerah Kota Serang 3.4.6

Evaluasi terhadap pembahasan Pansus

Pasal 67 huruf f

Raperda Masa Sidang III tahun 2015 3.5

Rapat-Rapat Badan Anggaran

Pasal 69

3.5.1

Pasal 69 huruf a

Pembahasan dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD

3.5.2

Rapat Internal KUA-PPAS APBD TA. 2016

Pasal 123 ayat (8)

3.5.3

Rapat pembahasan dengan TAPD Kota Serang

Pasal 69 huruf e

terhadap KUA-PPAS APBD TA. 2016 3.5.4

3.5.5

Rapat Internal KUA-PPAS Perubahan APBD

Pasal 125 ayat

TA 2015

(3)


Pasal 69 huruf e

terhadap rancangan KUA -PPAS Perubahan


NO


APBD TA 2015 3.5.6

Rapat pembahasan Laporan Realisasi

Pasal 125 ayat

Anggaran (LRA) Semester I dan prognosis 6

(2)

(enam) bulan berikutnya. 3.5.7

3.5.8

Rapat pembahasan Raperda pertanggung

Pasal 126 ayat

jawaban pelaksanaan APBD TA. 2014

(3)

Rapat dengan Sekretariat DPRD dalam

Pasal 69 huruf f

penyusunan Anggaran Belanja DPRD Perubahan APBD TA. 2015 3.5.9

3.5.10

Rapat internal tentang Raperda Perubahan

Pasal 126 ayat

APBD Tahun 2015

(3)


Pasal 126 ayat

terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun

(3)

2015 3.5.11

Rapat dengan TAPD Kota Serang atas hasil

Pasal 122 ayat

evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten

(6)

terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2015 3.5.12.

Rapat dengan Sekretariat DPRD dalam

Pasal 69 huruf f

penyusunan Anggaran Belanja DPRD TA. 2016 3.5.13

3.5.14

Rapat Internal tentang Raperda APBD Tahun

Pasal 123 ayat

2016

(8)


Pasal 123 ayat

terhadap Raperda-APBD TA 2016

(8)


NO


3.5.15

Rapat dengan TAPD Kota Serang atas hasil

Pasal 122 ayat

hasil evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi

(6)

Banten terhadap Raperda APBD Tahun 2016 3.6

Rapat-Rapat Badan Kehormatan 3.6.1

Pasal 71 ayat (1)

Evaluasi terhadap disiplin dan/atau kepatuhan terhadap kinerja DPRD pada Masa Sidang I Tahun 2015

3.6.2

Evaluasi terhadap disiplin dan/atau kepatuhan terhadap kinerja DPRD pada Masa Sidang II Tahun 2015

3.6.3

Evaluasi terhadap disiplin dan/atau kepatuhan terhadap kinerja DPRD pada Masa Sidang III Tahun 2015

1. 4.

Rapat-Rapat Paripurna NO


1.

2.

Pelaksanaan Rapat Paripurna 1.1

Rapat Paripurna Masa Sidang I

1.2

Rapat Paripurna Masa Sidang II

1.3

Rapat Paripurna Masa Sidang III

Pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa

Pasal 79 ayat (2)

Pasal 79 ayat (3)


NO


2.1

Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Tanggal 16 Agustus 2015

2.2

Rapat Paripurna Istimewa Paripurna HUT-Kota Serang

1. 5.

2.3

Rapat Paripurna Istimewa lainnya

2..4

Rapat Paripurna Istimewa penyampaian catatan

Pasal 129 ayat

dan rekomendasi LKPJ Walikota Serang TA 2014

(3)

Kegiatan Reses NO


1

Kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2015 1.1

Pelaksanaan Reses Masa Sidang I Tahun 2015

1.2

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reses Masa

Pasal 78

Sidang I Tahun 2015 1.3

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Sidang I Tahun 2015

2

Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2015 2.1

Pelaksanaan Reses Masa Sidang II Tahun 2015

2.2

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reses Masa Sidang II Tahun 2015

2.3

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa

Pasal 78


NO


Sidang II Tahun 2015 3

Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2015 3.1

Pelaksanaan Reses Masa Sidang III Tahun 2015

3.2

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reses Masa

Pasal 78

Sidang III Tahun 2015 3.3

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Sidang III Tahun 2015

1. 6.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD NO

Keterangan KEGIATAN

1.

2.

Studi Banding Tiketing 1.1

Pimpinan DPRD

1.2

Badan Musyawarah

1.3

Komisi-Komisi

1.4

Badan Legislasi Daerah

1.5

Badan Anggaran

1.6

Badan Kehormatan

Studi Banding Non Tiketing 2.1

Pimpinan DPRD

Pasal 132 huruf i

Pasal 132 huruf i


NO

Keterangan KEGIATAN

1. 7.

2.2

Badan Musyawarah

2.3

Komisi-Komisi

2.4

Badan Legislasi Daerah

2.5

Badan Anggaran

2.6

Badan Kehormatan

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD NO

Keterangan KEGIATAN

1

Pelaksanaan Kegiatan Workshop/Bintek 1.1

Workshop pelaksanaan fungsi legislasi

1.2

Workshop pelaksanaan fungsi anggaran

1.3

Workshop pelaksanaan fungsi pengawasan

1.4

Bimbingan teknis ADEKSI untuk Anggota DPRD

Pasal 12 huruf g

Untuk 45 Anggota

1.5

Bimbingan teknis ADEKSI untuk Pimpinan DPRD

Untuk 4 Pimpinan

2

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 2.1

Pelatihan ESQ

2.2

Diklat pembinaan pengawasan perencanaan,

Pasal 12 huruf g

Pasal 292 ayat


NO

Keterangan KEGIATAN

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

(4) Permendagri No. 54/2010

1. 8.

2.3

Pelaksanaan in house training

2.4

Outbond

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kegiatan DPRD NO

Keterangan KEGIATAN

1

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.1

Pasal 52 ayat (1)

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Prolegda Tahun 2015

1.2 2

Sosialisasi Prolegda Tahun 2016

Sosialisasi Kegiatan DPRD

Pasal 41 huruf i dan huruf j

2.1

Pengembangan pelayanan informasi kegiatan DPRD melalui media cetak

2.2

Pelaksanaan kerjasama dengan media massa

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KOTA SERANG TAHUN 2015


NO

1

2

PROGRAM / KEGIATAN

SATUAN

TARG

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan

12 Bul

1.2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

Bulan

12 Bul

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2.1

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan

15 Prole

2.2

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah

Kegiatan

48 ka

dan tokoh masyarakat / tokoh agama 2.3

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Kegiatan

12 Bul

2.4

Rapat-rapat paripurna

Kegiatan

54 ka

2.5

Kegiatan Reses

Kegiatan

3 kal

2.6

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan

Kegiatan

12 Bul

Luar Daerah

*

-

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Serang

-

Kunjungan Kerja ALKEL

2.7

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan

6 kal

2.8

Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPJ

Kegiatan

1 kal

2.9

Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPPD

Kegiatan

1 kal

2.10

Penyusunan Program Tahunan DPRD

Kegiatan

1 kal

DPA Sekretariat DPRD TA. 2014 (Murni)

** RKA Sekretariat DPRD TA. 2015


BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja DPRD untuk Tahun Sidang 2015 ini ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab DPRD sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat. Sesuai dengan tujuan penyusunan rencana kerja DPRD Tahun Sidang 2015, yaitu untuk terselenggaranya tugas, fungsi dan kewenangan alat kelengkapan DPRD secara terarah pada Tahun Sidang 2015, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Alat Kelengkapan DPRD berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD untuk Tahun Sidang 2015, dengan menyusun rencana kerja alat-alat kelengkapan DPRD secara sinergis dan terintegrasi 2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektif dan efesien pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, alat-alat kelengkapan DPRD wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPRD secara berkala sebanyak 3 (tiga) kali yaitu setiap penutupan masa sidang 3. Pada akhir tahun sidang 2015, setiap alat kelengkapan DPRD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja selama satu tahun sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan DPRD Tahun Sidang 2015 untuk dijadikan dasar penyusunan rencana kerja DPRD Tahun Sidang 2015. Demikian Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2015 disusun. Realisasi rencana kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh anggota DPRD dan Kesekretariatan, yang memahami bahwa tugas

dan

tanggung

jawab

yang

diembannya

merupakan

amanah

yang

harus

dipertanggungjawabkan. Ditetapkan di : Serang Pada tanggal : 30 Juni 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG Ketua, ttd NUR’AENI

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

ttd.

ttd.

ttd.


ADDE ROSI KHOERUNNISA

BAMBANG JANOKO

RENCANA KERJA DPRD KOTA SERANG

Recommend Documents