P U T U S A N Nomor 98/Pdt.G/2014/PTA Mks.
k~1=eã oM=eãêã kBæ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara : 1. Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Burane, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Penggugat I; 2. Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), tempat tinggal di Parang Boddong, Desa
Boddia,
Kecamatan
Galesong,
Kabupaten
Takalar, Penggugat II ; 3. Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Borong Calla, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Penggugat III ; 4. Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), tempat tinggal di Suli, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Penggugat IV; 5. Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Burane, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Penggugat V; 6. Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Burane, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Penggugat VI; 7. Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), tempat tinggal di Galesong Baru, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Penggugat VII;
8. Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), tempat tinggal di Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Penggugat VIII; 9. Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Burane, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Penggugat IX; Dalam hal ini penggugat I s.d. penggugat IX memberi kuasa kepada Muhammad Zain, S.H. dan Budi Minzathu, Adovokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Mangasa
No.56,
Kecamatan
Kelurahan
Somba
Opu,
Pandang Kabupaten
Pandang, Gowa,
berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 Oktober 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Takalar
dengan
register
Nomor
24/Kuasa/Pdt.G/2013/PA Tkl., tanggal 18 November 2013, selanjutnya disebut para Penggugat/para Pembanding ; melawan 1. Terbanding, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Parang Boddong, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Tergugat I; 2. Terbanding,Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Partanahan Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jalan H.M. Dg. Mandjarungi Kabupaten Takalar. Dalam hal ini diwakili oleh Dewi Sartika, S.H. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), Sartika Januarsih Indah,
S.H.
(Kepala
Sub
Seksi
Perkara)
dan
Nurnaimah Fattah (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 553/600/73.05/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013, Hal 2 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 06/SK/II/PA.Tkl/2014, tanggal 28 Februari 2014, Tergugat II; 3. Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal di Jalan Sindang Sirna No.6 Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada H. Suhardi, S.E., bertempat tinggal di Jalan Karaeng Bontomarannu, Dusun Bura’ne, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2014, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Takalar
dengan
register
Nomor
04/Kuasa/Pdt.G/2014/PA Tkl., tanggal 24 Januari 2014, Tergugat III; 4. Negara Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri cq.Gubernur Sulawesi Selatan, cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Takalar,
cq.
Kepala
Kecamatan
Galesong selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Galesong, berkedudukan di Jalan Karaeng Bontomarannu, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Tergugat IV/; Selanjutnya Tergugat I s.d. Tergugat IV disebut para Tergugat/ Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama
Takalar
Nomor
148/Pdt.G/2013/PA
Tkl.,
tanggal
17 Juli 2014 M., bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1435 H., yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi :
Hal 3 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Menolak eksepsi tergugat II dan tergugat III untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan para penggugat. 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 24 Maret 2014, yaitu tanah persawahan 1 (satu) petak seluas + 2.837 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Kampung Bura”ne, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara
: tanah dan bangunan Nona Suing, tanah dan rumah Kadir Dg Tombong, tanah dan rumah Nasir
Dg.
Nanring,
tanah
dan
rumah
Jumakking Dg. Sutte. - Sebelah Timur
:
tanah dan rumah Risma, tanah dan rumah Nambung Dg. Beta, tanah dan rumah Rusli, tanah Muhtar, H. Abd. Azis Dg. Situju.
- Sebelah Selatan
: tanah H.Suardi Dg. Rurung.
- Sebelah Barat
: tanah Hj. Puttiri Dg. Sompa.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 3.966.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar, tanggal 24 Juli 2014, yang menyatakan bahwa Muhammad Zain, S.H., selaku kuasa hukum para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Takalar tersebut, dan permohonan banding dimaksud telah diberitahukan
kepada
para
Tergugat,
masing-masing
pada
tanggal
25 Juli 2014; Bahwa para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya bertanggal 15 Agustus 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl., tanggal 18 Agustus
Hal 4 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
para
Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2014 ; Bahwa Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 20 Agustus 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl., tanggal 20 Agustus 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Agustus 2014, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar masing-masing Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl., tanggal 1 September 2014 ; Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), yaitu kepada kuasa hukum para Penggugat/para Pembanding sesuai surat relaas pemberitahuan tanggal 8 Agustus 2014, dan kepada para Tergugat/Terbanding,
sesuai surat relaas pemberitahuan masing-masing
tanggal 7 Agustus 2014, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl., tanggal 11 Agustus 2014 dan 20 Agustus 2014, kuasa hukum para Penggugat/ Pembanding, demikian pula Tergugat I/ Terbanding I telah datang memeriksa berkas, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/, tidak datang memeriksa berkas dimaksud sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl., masing-masing tanggal 22 Agustus 2014 ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Hal 5 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Takalar Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl., tanggal tanggal
19
Ramadhan
1435
H.,
dan
17 Juli 2014 M., bertepatan
setelah
pula
memperhatikan
pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut ; Menimbang,
bahwa
Pembanding
telah
mengajukan
keberatan-
keberatannya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya, dan selanjutnya para Penggugat/para Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menerima dan mengabulkan permohonan banding pembanding
dan
membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
tersebut,
kemudian mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya dan menghukum para tergugat/para terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ; Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I dalam kontra memori bandingnya menyatakan menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama karena tidak salah dalam menerapkan hukum dan putusannya tidak mengandung kekeliruan, dan selanjutnya menyatakan pula bahwa keberatankeberatan para Penggugat/para Pembanding merupakan karangan cerita bohong dan rekayasa belaka yang sama sekali tidak didasarkan pada kebenaran yang hakiki maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga sepatutnya dikesampingkan, kemudian Tergugat I/Terbanding I memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menolak permohonan banding pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut ; Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan Terbanding III sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban tertulisnya yang disampaikan di depan sidang tanggal 27 Februari 2014 dan 13 Maret 2014 pada pokoknya sebagai berikut : 1. bahwa gugatan para Penggugat yang mengakibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dijadikan Tergugat II tidak mempunyai Hal 6 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan bahwa
Pengadilan
Agama
Takalar
tidak
berwenang
mengadili
permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, karena keputusann untuk menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara dan masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sehingga berdasakan ketentuan ini maka Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang memeriksa perkara ini ; 2. bahwa gugatan para Penggugat error in persona, sehingga dipertanyakan hubungan apakah antara para Penggugat dengan Tergugat I, dan dikaitkan terhadap penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah produk hukum berupa sertifikat
berdasarkan pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku ; 3. bahwa gugatan Penggugat obscuur libel
karena tidak jelas apakah
mengenai penerbitan sertifikat ataukah hal lain yang tidak berhubungan dengan sertifikat in litis yang menjadi objek gugatan yang menyebabkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar selaku tergugat II diikutkan dalam perkara a quo sehingga menurut hukum acara perdata yang berlaku, gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk sahnya suatu gugatan oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat II adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam administrasi pertanahan ; Menimbang, bahwa para Penggugat dalam jawaban eksepsinya sebagaimana tersebut dalam replik yang diajukan pada hari sidang tanggal 4 Maret 2013, pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan sebagai berikut : 1. bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum karena perkara ini bukan sengketa hak milik melainkan sengketa tanah warisan yang belum terbagi waris secara sah kepada para ahli waris sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang mengadil perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 Hal 7 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Undang-Undang Peradilan Agama, dan pula petitum gugatan bukan untuk membatalkan sertifikat tersebut yang merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara ; 2. bahwa eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan para Penggugat error in persona tidak beralasan hukum karena keterkaitan antara para penggugat dan Tergugat I dalam sengketa ini telah jelas diuraikan dalam gugatan, bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah bersaudara dan objek sengketa adalah harta peninggalan dari orang tua, dan selain itu eksepsi yang mempertanyakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan materi eksepsi melainkan materi pokok perkara yang tunduk pada fase pembuktian, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak karena tidak beralasan hukum ; 3. bahwa eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan penggugat obscuur libel tidak beralasan hukum karena eksepsi seperti ini telah masuk pokok perkara atau pembuktian sehingga penerbitan sertifikat atas objek sengketa harus dikaji secara yuridis dari sudut hukum waris yang berlaku bagi para Penggugat dan Tergugat I dan ditariknya Tergugat II dalam perkara ini karena telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I pada objek sengketa yang
masih merupakan harta warisan
yang belum terbagi waris secara sah kepada para ahli waris, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Agama telah membuat putusan sela atas eksepsi tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama mengenai eksepsi kompetensi absolute tersebut yang diputus dengan menolak eksepsi a quo sebagaimana terurai dalam Putusan Sela Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl. (vide Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2013, hlm. 45 s.d. hlm. 47), serta menilainya sudah tepat dan benar sehingga
dapat
dipertahankan
dan
dikuatkan
dengan
tambahan
pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Hal 8 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat diberlakukan terhadap sengketa warisan yang pewarisnya meninggal dunia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang belum diadakan pembagian harta kepada ahli warisnya pada saat berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.7 Tahun 1989, dan didalam perkara a quo ternyata objek sengketa sebagai harta warisan belum diadakan pembagian kepada ahli waris (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.312 K/AG/1997 tanggal 29 Juni 1999), maka eksepsi kompetensi absolut yang didalilkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak tepat dan tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak; Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan para Penggugat error in persona maupun eksepsi yang menyatakan gugatan para Penggugat obscuur libel, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dan diputus dengan menolak eksepsi a quo sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.33 alinea keenam s.d. hlm.35 alinea pertama), Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan error in persona dan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) yang diajukan oleh Tergugat II, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara karena memerlukan pembuktian, maka eksepsi tergugat II/ terbanding II a quo harus ditolak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang mengandung abstrak hukum bahwa “Eksepsi yang isinya senada dengan jawabanjawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi”, maka harus dinyatakan ditolak”, oleh karenanya eksepsi a quo harus ditolak ; Menimbang, bahwa tekait kedudukan Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sebagai Tergugat II dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menilai kurang tepat yang seharusnya didudukkan sebagai turut Tergugat, demikian pula halnya dengan Tergugat III dan Tergugat IV yang seharusnya didudukkan sebagai Hal 9 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
turut Tergugat, oleh karena Tergugat II, III dan IV tidak termasuk ahli waris dalam perkara a quo, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K/AG/2012 tanggal 28 Mei 2013, yang menegaskan bahwa : “sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama hanya sengketa di antara ahli waris, pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan, di luar ahli waris tersebut hanya dapat diikutkan sebagai “turut Tergugat”, dengan tuntutan agar turut Tergugat mematuhi putusan perkara in casu” (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973), namun demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal ini tidaklah menyebabkan gugatan para penggugat tersebut error in persona; Menimbang,bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama (hlm.33 alinea ketiga s.d. hlm.35 alinea kedua) serta amar putusan dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding, yaitu surat gugat bertanggal 18 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl. pada tanggal 18 November 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasanya bernama Muhammad Zain, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Oktober 2013, kemudian pada sidang lanjutan tanggal 23 Januari 2014 disampaikan perubahan/ perbaikan gugatan mengenai identitas umur dan alamat Tergugat III yang semula tertulis 46 tahun yang seharusnya 38 tahun, alamat Tergugat III yang seharusnya bertempat tinggal di jalan Sindang Sirna No. 6 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
Hal 10 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Menimbang, bahwa selain itu, dilakukan pula perbaikan/penambahan gugatan yang disampaikan pada sidang lanjutan tanggal 20 Februari 2014 mengenai identitas para Penggugat, yaitu sebagai Penggugat I s.d. Penggugat IX serta melengkapi identitas Tergugat II menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan mengenai batas sebelah timur objek sengketa dilengkapi menjadi berbatas dengan tanah dan rumah Risma/tanah dan rumah Nambung Dg. Beta, tanah dan rumah Rusli/tanah Muhtar/tanah H. Abd. Azis Dg. Situju, dan ternyata hakim Pengadilan Agama dalam putusannya tanggal 17 Juli 2014 M. bertepatan tanggal 19 Ramadan 1435 H., Nomor 148/Pdt.G/2019/PA Tkl., tidak mempertimbangkan adanya perubahan dan/atau perbaikan surat gugatan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa perubahan dan perbaikan surat gugatan tersebut diajukan sebelum ada jawaban dan tidak ada pernyataan keberatan dari para Tergugat serta perubahan surat gugatan tersebut tidak melampaui batas-batas kejadian materiil karena hanya mengenai perbaikan penulisan identitas tergugat II dan III, serta perbaikan/penambahan keterangan mengenai batas-batas yang didalilkan para Penggugat/para Pembanding sebagai harta peninggalan dari pewaris, almarhum Hamjah Dg. Talli ; Menimbang,
bahwa
HIR
maupun
RBg.
sebagai
peraturan
perundang- undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur perubahan gugatan, dan azas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik peradilan mengenai perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (process doelmatigheid) ; Menimbang,
bahwa
sesuai
ketentuan
Pasal
127
Rv
yang
menyatakan bahwa Penggugat boleh mengubah tuntutannya sepanjang tidak Hal 11 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
mengubah dan atau menambah pokok gugatan (het anderwerp van den eisch ), dan di dalam praktik peradilan pengertian “anderwerp van deneisch” adalah meliputi apa yang menjadi dasar gugatan, maka perubahan gugatan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209/K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 943 K/Pdt/1984), sehingga perubahan gugatan diperbolehkan selama tetap pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak merubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya ; Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding a quo sebagaimana diuraikan di atas tidak menyimpang atau menambah kejadian materiil perkara ini namun hanya mempertegas dan memperjelas kedudukan pihak berperkara dan keadaan objek sengketa, diajukan sebelum ada jawaban dan tidak ada keberatan dari para Tergugat/para Terbanding serta perubahan gugatan tersebut tidak menghambat acara pemeriksaan perkara dan atau merugikan para Tergugat/para Terbanding, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara sehingga gugatan para Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa ternyata para Penggugat/para Pembanding dalam surat gugatan a quo disertai dengan permohonan sita jaminan atas objek sengketa
sebagaimana terurai pada posita gugatan pada angka
kesembilan, dan Pengadilan Agama telah melakukan pemeriksaan insidentil atas permohonan sita jaminan tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum Pengadilan Agama sudah tepat dan benar untuk mengabulkan permohonan sita a quo sebagaimana terurai dalam Putusan Sela Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Tkl. (vide Berita Acara Sidang tanggal 20 Februari 2014, hlm.16 dan 17) tanggal 20 Februari 2014 ; Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan sengketa waris maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah kejelasan status dan/atau Hal 12 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
hubungan hukum antara para ahli waris dengan pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian kedudukan objek sengketa dan penentuan mengenai bagian para ahli waris masing-masing; Menimbang,
bahwa
dalil
para
Penggugat/para
Pembanding
menyatakan bahwa almarhum Hamjah Dg. Talli telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan, bernama Olle Dg. Taco (cerai mati/meninggal dunia pada tahun 2002), dikaruniai tujuh orang anak, yaitu : 1) Parawangsa Dg. Ngewa bin Hamjah Dg. Talli (meninggal dunia tahun 1989), yang semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Luma Dg. Sugi (meninggal dunia tahun 2012), dikaruniai empat orang anak, yaitu Pasang bin Parawangsa Dg. Ngewa (Penggugat VI), Basse Dg. Kili binti Parawangsa Dg. Ngewa (Penggugat VII), Nurhayati binti Parawangsa Dg. Ngewa (Penggugat VIII) dan Hasanuddin bin Parawangsa Dg. Ngewa (Penggugat IX); 2) Muhammad Ali Dg. Tiro bin Hamjah Dg. Talli (Tergugat I); 3) Haeruddin Dg. Tola bin Hamjah Dg. Talli (Penggugat I); 4) Haleni Dg. Baji binti Hamjah Dg. Talli (Penggugat II); 5) Syamsuddin Dg. Siriwa bin Hamjah Dg. Talli (Penggugat III); 6) Noro Dg. Caya binti Hamjah Dg. Talli (Penggugat IV); 7) Rais Dg. Lewa bin Hamjah Dg. Talli (Penggugat V); Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat a quo diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I, II dan III/para Terbanding I, II dan III di depan sidang, berdasarkan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, dan pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat/para Pembanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan pengakuan tersebut dan berpedoman pada Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah menjadi jelas dan telah terbukti mengenai hubungan hukum para ahli Hal 13 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
waris dan pewaris dalam perkara tersebut sebagaimana terurai pada posita angka 1 dari gugatan para Penggugat a quo ; Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat/para Terbanding atas objek sengketa yang tersebut pada posita angka kedua dan dalam repliknya bertanggal 20 Maret 2014 (vide Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2014) yang mendalilkan bahwa objek sengketa a quo adalah harta peninggalan almarhum Hamjah Dg. Talli selaku pewaris yang semasa hidupnya dibeli oleh Hamjah Dg. Talli dari orang yang bernama Dg. Bantaeng, dan sementara itu Tergugat I dan Tergugat III masing-masing dalam jawaban tertulisnya bertanggal 13 Maret 2014 (vide Berita Acara Sidang tanggal 13 Maret 2014) membantah dalil gugatan tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Hamjah Dg. Talli, melainkan tanah milik tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 265, tanggal 20 Juni 2011, Surat Ukur No. 00182/Boddia/2011 atas nama tergugat I (Muhammad Ali Daeng Tiro) yang telah dibelinya dari Bantaeng bersama saudara-saudaranya selaku penjual pada tahun 1967 sehingga sejak tahun 1967 tanah sersebut sudah atas nama Tergugat I, demikian pula dalam buku rincik maupun surat Kebo ataupun Ketetapan IPEDA, sedangkan mengenai data luas dan batas-batas objek sengketa diakui dan atau tidak dibantah secara tegas oleh para Tergugat/para Terbanding ; Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat atas gugatan para Penggugat a quo, Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 37 alinea ketiga dan keempat dan hlm.38 alinea kesatu), maka ada 4 (empat) pokok masalah/pokok sengketa perkara ini, yaitu mengenai (1) siapakah yang membeli objek sengketa dari Bantaeng, apakah Hamjah Dg. Talli atau Tergugat I; (2) siapa nama yang tertera sebagai wajib pajak atas objek sengketa, apakah Hamjah Dg. Talli atau Tergugat I; (3) siapa yang menggadaikan objek sengketa kepada Penggugat I, apakah Olle Dg. Taco atau Tergugat I ; dan (4) apakah benar pernah ada keberatan para Penggugat pada proses pengurusan sertifikat tersebut ;
Hal 14 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama memberikan pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.39 alinea kesatu dan kedua) yang menilai bahwa pokok masalah pertama, kedua dan ketiga mempunyai keterkaitan erat, sehingga fakta yang ditemukan setelah menjawab pokok masalah pertama dengan sendirinya menjadi fakta kunci untuk menjawab pokok masalah kedua dan ketiga, sedangkan mengenai pokok masalah keempat, Pengadilan Agama menilai substansinya sudah berkaitan dengan ketepatan serta keabsahan prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II yang secara absolut termasuk kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara sehingga melampaui kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan, namun dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa permasalahan nama yang tertera sebagai wajib pajak atas objek sengketa, orang yang menggadaikan objek sengketa kepada Penggugat I, dan mengenai keberatan para Penggugat pada saat proses pengurusan dan atau penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa oleh Tergugat II atas nama Tergugat I, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai permasalahan-permasalahan tersebut terkait dengan proses pembuktian yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo, sehingga pokok sengketa perkara ini : “Apakah objek sengketa a quo adalah harta peninggalan almarhum Hamjah Dg. Talli selaku pewaris yang semasa hidupnya dibeli oleh Hamjah Dg. Talli dari orang yang bernama Dg. Bantaeng, ataukah objek sengketa a quo adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 265, tanggal 20 Juni 2011, Surat Ukur No. 00182/Boddia/2011 atas nama Tergugat I (Muhammad Ali Daeng Tiro) yang telah dibelinya dari Bantaeng bersama saudara-saudaranya selaku penjual pada tahun 1967; ; Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Penggugat pada saat proses pengurusan dan atau penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa oleh Tergugat II atas nama Tergugat I (in casu Sertifikat Hak Milik No. 265, tanggal 20 Juni 2011, Surat Ukur No. 00182/Boddia/2011 atas nama Hal 15 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Tergugat I, Muhammad Ali Daeng Tiro), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena yang menjadi objek perkara (objectum litis) dalam sengketa tersebut adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sertifikat hak atas tanah tersebut melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara atau keluarnya sertifikat tersebut, sehingga perlu pula dipertimbangkan mengenai prosedur yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan sertifikat hak milik tanah objek sengketa atas nama Tergugat I, yang jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sertifikat hak milik a quo dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/AG/2009 tanggal 12 April 2010), oleh karena itu uraian pertimbangan Pengadilan Agama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya dalam putusan perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/para Pembanding terkait kepemilikan objek sengketa a quo dibantah secara tegas di depan sidang oleh Tergugat I dan Tergugat III/Terbanding I dan III sebagai harta peninggalan pewaris, melainkan objek sengketa a quo adalah tanah milik Tergugat I, Pengadilan Agama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya kemudian kepada para Tergugat/para Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya ; Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan benar sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 549 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 yang mengandung abstrak hukum bahwa “berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih Hal 16 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
mampu membuktikannya” (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 April 1972 No. 1121 K/Sip/1971), oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 39 alinea kedua dan ketiga) dapat dipertahankan ; Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatan atas objek
sengketa
tersebut,
para
Penggugat/para
Pembanding
telah
mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.7 serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan sidang, dan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya, Tergugat I/Terbanding I mengajukan bukti surat T.I.1 s.d. T.I.7. dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan sidang, sedangkan Tergugat II/Terbanding II mengajukan bukti surat T.II.1 s.d. T.II.3, Tergugat III/Terbanding III mengajukan bukti surat T.III.1 ; Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 dan bukti surat P.6 dan P.7, bukti surat T.I.1 dan bukti surat T.I.4 s.d. T.I.7, bukti surat T.II.1 s.d. T.II.3 dan bukti surat T.III.1 yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, Pengadilan Tinggi Agama menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan bukti surat P.5 yang telah dinazegelan dan hanya dicocokkan dengan fotokopinya yang telah disahkan oleh Kepala Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Gowa, bukti surat T.I.2 yang telah dinazegelan dan hanya dicocokkan dengan fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, serta bukti T.I.3 telah dinazegelan dan tidak dicocokkan dengan aslinya akan dipertimbangkan pula dalam putusan perkara ini ; Menimbang, bahwa para Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya dengan sikap Pengadilan Agama yang hanya mempertimbangkan bukti P.7 namun tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat lainnya termasuk bukti surat P.3 dan P.6 yang mempunyai keterkaitan yang kuat dengan bukti P.7 tersebut, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 39 alinea kelima), yang menyatakan bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan para Penggugat, hanya bukti P.7 Hal 17 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
yang berkaitan langsung dengan masalah sumber kepemilikan objek sengketa, dalam hal ini Pengdilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan para Penggugat/para Pembanding a quo beralasan dan dapat diterima oleh karena bukti-bukti surat P.1 s.d. P.6 tersebut terkait dengan objek sengketa sehingga harus pula dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya dalam putusan perkara ini ; Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi surat yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya mengenai silsilah keturunan Hamjah Dg. Talli dan Olle Dg. Taco yang dibuat oleh Imam Desa Boddia dan diketahui oleh Kepala Desa Boddia dengan register No. 780/DB/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013 dan Camat Galesong dengan register No. 137/6/X/2013 tangga 26 Oktober 2013, hal mana diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan III, telah menguatkan pula dalil gugatan para Penggugat, yaitu mengenai silsilah keturunan dan hubungan kewarisan antara pewaris dengan para ahli waris maupun hubungan antara para ahli waris itu sendiri, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 36 alinea ketiga) yang menyatakan dalil gugatan para Penggugat pada posita angka satu dapat dipertahankan
dan
dikuatkan
sebagaimana
telah
dipertimbangkan
sebelumnya ; Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya mengenai Daftar Himpunan Ketetapan Wajib Pajak Tahun 1999 pada objek sengketa (NOP 003-0186.0) atas nama Hamja Dg. Talli/Ali Tiro maupun bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2013 pada objek sengketa (NOP 75.05.070.003.003-0186.0) atas nama Hamja Dg. Talli, hal mana diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan III, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti mutlak tapi merupakan bukti awal dan permulaan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 dan No.84 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973), sehingga para penggugat haruslah memberikan bukti lainnya ;
Hal 18 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya berupa surat yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2011 dengan cap jempol oleh Penggugat I s.d. Penggugat V dan Penggugat IX dan ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar berupa sanggahan/keberatan atas permohonan sertifikat objek sengketa atas nama tergugat I dan memohon agar tidak dilakukan pengukuran atau menerbitkan sertifikat dimaksud; Oleh karena bukti P.4 tersebut
sangat erat kaitannya dengan pengukuran untuk
penerbitan sertifikat hak milik oleh Tergugat II pada objek sengketa atas nama Tergugat I, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan bukti surat a quo dalam hubungannya dengan bukti T.II.2 dan bukti T.II.3 dalam putusan perkara ini ; Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi gambar lokasi objek sengketa (blok 3 pada gambar No.186) yang telah dinazegelan dan hanya dicocokkan dengan fotokopinya yang telah disahkan oleh Kepala Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Gowa, hal mana diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan III, namun sesuai Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, yang menyatakan bahwa : “surat bukti fotokopi yang tidak pernah
diajukan
atau
tidak
pernah
ada
surat
aslinya
haruslah
dikesampingkan sebagai surat bukti “, maka bukti surat a quo tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Boddia No. 393/DB/III/2014, pada bulan Maret 2014 (tanpa tanggal), telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, menerangkan tentang objek sengketa dalam register kepemilikan tanah di Kantor Desa Boddia, tanah persil 92 SIII, seluas 32 are, Kohir 998 CI, kini NOP 73.05.070.003.003.0186.0 tercatat atas nama Hamja Dg. Talli, dan kini tanah tersebut telah bersertifikat No. 265 Boddia, SU No. 00182 Tahun 2011, luas 2.837 M, telah tercatat atas nama Muhammad Ali Dg. Tiro (anak dari Hamja Dg. Talli almarhum), hal mana diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat III, namun Pengadilan Tinggi Agama menilai surat pernyataan tersebut tidaklah mengikat dan atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Hal 19 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Pengadilan (vide Putusan Mahkamah Agung RI.No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988), maka bukti surat a quo tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa bukti P.7 fotokopi Surat Jual Beli Tanah yang dibuat pada tanggal 24 Januari 1961 yang dilakukan di hadapan Kepala Distrik Galesong, Bostang Dg. Mamadja, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat I dengan alasan bahwa surat tersebut palsu dan rekayasa yang dibuat oleh para Penggugat setelah melihat pada rincik yang diajukan oleh Tergugat I yang di dalamnya tertulis nama Mallariang, dan pada tahun itu Abustan Dg. Mamadja bukan Kepala Distrik Galesong karena telah berubah menjadi kecamatan dan pula stempel yang digunakan pada surat tersebut adalah stempel lembaga adat, bukan strempel distrik ; Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Tergugat I tersebut berikut alasan-alasannya, ternyata Pengadilan Agama tidak memberikan pertimbangannya dalam putusan perkara a quo, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangannya, bahwa dalil bantahan adanya pemalsuan dalam pembuatan bukti surat tersebut (in casu bukti P.7) harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana menyatakan pemalsuan dimaksud, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1974 K/PDT/2001, yang mengandung abstrak hukum, bahwa “peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana menyatakan tangan dipalsukan”, dan ternyata Tergugat I tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan dimaksud, maka dalil bantahan a quo tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 39 alinea kelima), yang menyatakan bahwa pada bukti tersebut yang berisi keterangan adanya jual beli atas objek sengketa Hal 20 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
antara Mallariang sebagai penjual dan Hamjah Dg Talli sebagai pembeli pada tahun 1961 yang dibubuhi dengan cap jempol keduanya, secara nyata tidak relevan dan menunjukkan inkonsistensi dengan dalil para Penggugat dalam repliknya bahwa objek sengketa diperoleh Hamjah Dg. Talli dari jual beli dengan Dg. Bantaeng, oleh karena itu bukti P.7 tersebut tidak bernilai bukti atas dalil para penggugat dan karenanya harus dikesampingkan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan pula dua orang saksi, yaitu saksi pertama (Coi Dg. Nojeng bin Sayyed Dg. Ngempo, umur 51 tahun, sepupu dua kali dengan para Penggugat), dan saksi kedua (Abd. Kadir Bostam Dg. Ngunjung bin Bostam, umur 54 tahun, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para Penggugat), dan sementara itu Tergugat I dalam kesimpulannya yang disampaikan pada sidang tanggal 19 Juni 2014 menyatakan keberatannya atas saksi-saksi tersebut untuk didengar
keterangannya
di
depan
sidang
dengan
alasan
pokok
sengketa/pembuktian adalah jual beli tanah yang terjadi pada tahun 1966, dan pada tahun itu saksi pertama masih berusia 2 tahun dan saksi kedua masih berusia 5 tahun sehingga secara otomatis saksi-saksi tersebut tidak tahu menahu proses jual beli objek sengketa ; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Agama
telah
memberikan
pertimbangannya terkait kedudukan para saksi tersebut sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 40 alinea kedua), bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima keterangannya sebagai saksi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena telah menenuhi ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., maka keberatan Tergugat I a quo tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan, sedangkan mengenai syarat materiil kesaksian, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama akan menilai keterangan saksi-saksi dimaksud berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini ; Hal 21 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian (mutual conformity) antara yang satu dengan yang lain, dengan kata lain keterangan saksi-saksi saling berhubungan maupun saling berkaitan (link and match), atau keterangan yang mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, dan sesuai pula ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. jo Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut harus disertai alasan dan sumber pengetahuan saksi, sehingga pendapatpendapat atau perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan fikiran saksi, dugaan, perasaan, atau kesan pribadi saksi, bukan merupakan kesaksian dan harus dikesampingkan ; Menimbang,
bahwa
pertimbangan
hakim
Pengadilan
Agama
sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.40 alinea keempat), yang menyatakan bahwa keterangan para saksi para Penggugat tersebut hanya saksi pertama (Coi Dg. Nojeng bin Sayyed Dg. Ngempo) yang memberi keterangan tentang jual beli objek sengketa antara Dg. Bantaeng selaku penjual dan Hamjah Dg. Talli selaku pembeli, dan itupun berdasarkan pemberitahuan orang lain yang bertentangan dengan kualitas materiil kesaksian karena bersifat testimonium de auditu (vide Pasal 308 ayat (2) RBg.) sehingga tidak bernilai bukti dan harus dikesampingkan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat karena menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa kesaksian testimonium de auditu dapat diterima secara kasuistis dan atau adanya alasan eksepsional sehingga beralasan untuk dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975), atau dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional Hal 22 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959), dan atau membenarkan testimonium de audito sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal unus testis nullus testis yang diberikan seorang saksi yang langsung ikut dalam transaksi jual beli (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984) ; Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi pertama tersebut juga bersifat unuus testis nullus testis karena
saksi kedua tidak ikut
langsung dalam transaksi jual beli dan bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait perolehan objek sengketa, serta secara objektif dan rasional tidak dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden) yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan perolehan objek sengketa a quo karena kontradiktif dengan bukti P.7, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama menilai pembuktian saksi tersebut yang bersifat testimonium de auditu tidak dapat melengkapi bukti permulaan yang ditemukan dari bukti P.2 dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ; Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian tersebut di atas, Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangan sebagai terurai dalam putusannya (hlm. 40 alinea kelima), yang menyatakan bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan, tidak terdapat satupun bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi yang secara materiil memiliki nilai bukti bahwa yang membeli objek sengketa dari Dg. Bantaeng adalah Hamjah Dg. Talli, oleh karena itu dalil para penggugat yang menyatakan objek sengketa dibeli oleh Hamjah Dg. Talli dari Dg. Bantaeng harus dinyatakan tidak terbukti, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat karena menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas objek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat I sebagai tanah miliknya yang dibeli dari Dg. Bantaeng, diajukan bukti T.I.1 berupa fotokopi surat keterangan penjualan bertanggal 30 Desember 1966 yang telah dinazegelen serta telah dicocokan dan sesuai aslinya mengenai transaksi jual beli objek Hal 23 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
sengketa yang dibubuhi cap jempol oleh Bantaeng, Laesa dan Bambing selaku penjual dan ditanda tangani oleh Muh. Jali Dg. Tiro bin Hamjah (in casu Tergugat I) selaku pembeli dengan cap jempol dua orang saksi, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai terurai dalam putusannya (hlm. 41 alinea kedua s.d. hlm 42 alinea ketiga) yang menilai kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti permulaan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap sah berdasarkan bukti surat T.I.1 tersebut yang merupakan akta di bawah tangan, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126.K/Sip/ 1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : “Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”. Selain itu, jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah, jadi hak miliknya berpindah dari si penjual kepada si pembeli, asal saja jual beli itu memenuhi syarat-syarat materiil (baik yang mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya)”, oleh karenanya bukti T.I.1 a quo dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang memberi petunjuk atau bukti permulaan mengenai jual beli objek sengketa a quo antara Tergugat I selaku pembeli dengan Dg. Bantaeng, Laesa dan Bambing selaku penjual ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan a quo, Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan pula dua orang saksi, yaitu saksi pertama (Hanafi bin Paruru, umur 65 tahun, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para Tergugat), dan saksi kedua (Nur Said Dg. Malo bin Yusman Lewa, umur 65 tahun, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para Tergugat), dan Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangannya terkait kedudukan para saksi tersebut sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 43 alinea keempat), bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima keterangannya sebagai saksi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena telah Hal 24 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
menenuhi ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan menilai keterangan saksi-saksi dimaksud berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. jo Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata ; Menimbang, bahwa pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (begin van bewijs) sesuai Pasal 306 dan 309 HIR jo. Pasal 1905 dan 1908 KUH Perdata dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, maka selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut
dalam hubungannya dengan bukti T.I.1 yang diajukan oleh
Tergugat I/Terbanding I di depan sidang ; Menimbang,
bahwa
pertimbangan
hakim
Pengadilan
Agama
sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.44 alinea kesatu s.d. hlm. 45 alinea kedua), yang menyatakan bahwa meskipun keterangan para saksi Tergugat I tersebut yang menerangkan objek sengketa dibeli oleh Tergugat I dari Dg. Bantaeng berdasarkan pemberitahuan orang lain (in casu dari Dg. Bantaeng) selaku penjual, namun harus dipahami bahwa tidak mungkin seseorang memberikan keterangan yang secara materiil merugikan dirinya jika keterangan tersebut bukan mengenai sesuatu yang mengandung kebenaran, dan oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dipandang bernilai bukti permulaan, dan hal ini sudah dipandang cukup untuk melengkapi kekuatan bukti permulaan yang semula ditemukan pada bukti T.I.1 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga ditemukan fakta bahwa objek sengketa a quo dibeli oleh Tergugat I dari Dg. Bantaeng, dengan demikian Tergugat I/ Terbanding I telah dapat Hal 25 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
membuktikan dalil-dalil bantahannya atas objek sengketa a quo sebagai tanah milik Tergugat I, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi Tergugat I tersebut bersesuaian dan saling berhubungan serta berhubungan pula dengan kejadian materiil yang menjadi obyek sengketa yang tersebut dalam bukti T.I.1 dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas objek sengketa a quo sebagai tanah peninggalan almarhum Hamjah Dg. Talli, dan atas dasar pertimbangan ini pula maka petitum gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut pada huruf D yang memohon agar objek sengkata ditetapkan sebagai harta peninggalan Hamjah Dg. Talli harus ditolak, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, bahwa “obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak“, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 47 alinea kedua) maupun amar putusan pada angka 1 dalam pokok perkara sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan a quo sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa bukti T.I.2 berupa fotokopi rincik objek sengketa yang telah dinazegelan dan hanya dicocokkan dengan fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 42 alinea keempat dan hlm. 43 alinea kesatu) yang menyatakan bukti surat a quo tidak bernilai bukti sehingga harus dikesampingkan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, demikian pula halnya dengan bukti T.I.3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Tergugat I, hal mana tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai Hal 26 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
pembuktian oleh karena tidak dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang menyatakan bahwa : “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti“, maka bukti surat a quo tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa bukti T.I.4, T.I.5 dan T.I.6 berupa fotokopi surat keterangan gadai yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 19 September 1992 dan tanggal 24 Oktober 2005 oleh Tergugat I sebagai pihak pertama dengan pihak kedua, masing-masing B. Dg. Ngawing, S. Dg. Gassing dan Tallasa Dg. Memang selaku penerima barang gadai atas objek sengketa, namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai bukti-bukti surat a quo merupakan pernyataan dari pihak kedua yang tidak mengikat dan atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan (vide Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 jo. Putusan MahkamahAgung RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988) ; Menimbang, bahwa meskipun bukti bukti T.I.4, T.I.5 dan T.I.6 merupakan pernyataan dari pihak kedua yang tidak mengikat dan atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan, namun isi pernyataan tersebut berhubungan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian, yaitu saksi pertama (Hanafi bin Paruru) yang menerangkan bahwa saksi menggarap sawah milik kakek saksi yang berdekatan dengan objek sengketa, dan saat itu saksi melihat Tergugat I yang menggarap dan mengambil hasilnya dan pernah pula digadaikan oleh Tergugat I kepada Gassing dan Tallasa Dg. Memang, dan saksi kedua (Nur Said Dg. Malo bin Yusman Lewa) yang menerangkan bahwa saksi mengetahui objek sengketa digarap oleh Tergugat I dan pernah digarap orang lain, yaitu ketika objek sengketa tersebut digadaikan kepada Dg. Gassing, Dg. Ngawing, Haeruddin Dg. Tutu dan H. Suhardi Dg. Rurung ; Hal 27 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.I.4, T.I.5 dan T.I.6 tersebut berhubungan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I, maka pembuktian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagai bukti persangkaan yang memberi petunjuk bahwa objek sengketa a quo dikuasai oleh Tergugat I sejak dibelinya dari Dg. Bantaeng pada tahun 1966 dan pernah pula digadaikan kepada orang lain hingga pada tahun 2005, diantaranya kepada B. Dg. Ngawing, S. Dg. Gassing dan Tallasa Dg. Memang, dan selama objek sengketa a quo
dikuasai oleh Tergugat I
maupun ketika digadaikan kepada orang lain, tidak pernah ada pihak atau orang lain yang menyatakan keberatannya, termasuk para Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatannya pada saat itu ; Menimbang, bahwa bukti T.I.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 265 pada objek sengketa atas nama Tergugat I dihubungkan dengan bukti T.II.1 berupa foto kopi Buku Tanah Nomor 265 Desa Boddia terkait objek sengketa atas nama Tergugat I, kedua bukti surat a quo telah dinazegelen
serta
telah
dicocokkan
dan
sesuai
aslinya,
telah
dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 45 alinea ketiga s.d. hlm.47 alinea kesatu), yang menyatakan bahwa menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jis. Pasal 3 huruf a dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat bukti terkuat atas tanah sebagai akta autentik yang berkekuatan sempuna dan mengikat, oleh karena itu tiap-tiap orang yang mampu membuktikan kepemilikan sertifikat tanah, oleh hukum dipandang sebagai pemegang hak yang sah atas tanah tersebut dalam sertifikat, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pihak yang membantah kebenarannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Agama
dalam
pertimbangan
selanjutnya menyatakan bahwa bantahan para Tergugat atas kebenaran isi atau materi yang termuat dalam bukti surat a quo tidak didasarkan dengan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya dapat melemahkan kekuatan bukti Hal 28 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
surat a quo dan bahkan sejak semula ternyata para Penggugat tidak mampu mengajukan bukti yang cukup mengenai asal usul perolehannya atas objek sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan Hamjah Dg. Talli yang dibeli dari Dg. Bantaeng sehingga gugatan para Penggugat a quo harus ditolak, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan, hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3360 K/Sip/1983, bahwa nilai pembuktian akta autentik adalah sempurna (volledig) dan hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak lawan yang melumpuhkan (vide Pasal 314 RBg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata) ; Menimbang,
bahwa
kemudian
Pengadilan
Agama
dalam
pertimbangan selanjutnya sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 47 alinea ketiga) menyatakan pula bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan pada huruf D tersebut maka tidak ada lagi urgensi untuk mempertimbangkan petitum mengenai ahli waris Hamjah Dg. Talli,
dalam hal ini Pengadilan
Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan yang mengabaikan bukti-bukti surat dimaksud, karena sesuai asas yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) RBg., maka hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan tidak dibenarkan hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, hal mana tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Agama dalam putusannya mengenai pembuktian para pihak yang terkait dengan petitum gugatan secara keseluruhan (selain petitum huruf D), maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan waris ini pokok perkaranya ditolak maka tuntutan para Penggugat agar Pengggugat I s.d. Penggugat V dan Parawangsa Dg. Ngewa bin Hamjah Dg. Talli (almarhum) serta Tergugat I sebagai anak dari pewaris agar dinyatakan sebagai ahli waris dari Hamjah Dg. Talli, kemudian ditetapkan pula bahwa Penggugat VI s.d. Penggugat IX sebagai ahli waris Parawangsa Dg. Ngewa bin Hamjah Dg. Talli (almarhum), yang kesemuanya berhak atas objek Hal 29 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
sengketa sebagai harta peninggalan pewaris, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama
berpendapat
bahwa
meskipun
tuntutan
a
quo
tidak
ada
kepentingannya lagi (irrelevant) namun gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima
(vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 377
K/Sip1974, tanggal 20 November 1975), oleh karena itu terhadap petitum gugatan pada huruf B dan C yang tersebut dalam surat gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa bukti T.II.2 berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, atas nama Jali bin Hamdja, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya yang terkait dengan objek sengketa perkara ini bukanlah merupakan bukti mutlak, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 bahwa “surat “petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 bahwa ”catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak dlsertai dengan bukti-bukti lain”, namun menjadi petunjuk dan bukti permulaan bahwa bukti surat tersebut digunakan oleh Tergugat I dalam pengurusan dan pengukuran tanah untuk keperluan penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa atas nama Tergugat I di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ; Menimbang, bahwa bukti T.II.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik
yang telah dinazegelen serta
telah dicocokkan dan sesuai aslinya, dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I, tanggal 3 Februari 2011, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Muddin Tompo (Kepala Dusun Bura’ne) dan Hanafie B. (Sekretaris Desa Boddia) serta diketahui oleh A. Azis Norang (Kepala Desa/Kelurahan Boddia), juga memberi pertunjuk bahwa Tergugat I telah mengajukan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama untuk pertama kali secara sporadik atas objek sengketa sebagai hak milik atas nama Tergugat I ke Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan pengukuran Hal 30 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
dan pemetaan yang meliputi : a) pembuatan peta dasar pendaftaran, b) penetapan batas bidang-bidang tanah, c) pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, d) pembuatan daftar tanah, dan e) pembuatan surat ukur (vide Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah); Menimbang, bahwa bukti T.III.1 berupa fotokopi Akta Jual Beli objek sengketa yang ditanda tangani oleh Pejabat Akta Tanah Sementara (PPAT) Camat Galesong, Kabupaten Takalar
yang telah dinazegelen serta telah
dicocokkan dan sesuai aslinya, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa adalah harta Tergugat I dan telah dijual kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT Sementara (in casu Camat Galesong) sehingga jual beli tersebut sah, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
688 K/Pdt/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang menegaskan bahwa
jual beli objek sengketa yang dilakukan di depan PPAT merupakan akta otentik yang harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ; Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil bantahan para Penggugat atas bukti surat T.II.3 yang menyatakan bahwa dalam bukti surat Tergugat I menerangkan objek sengketa tahun 1960 adalah atas nama Hamjah Dg. Talli, lalu pada tahun 1967 beralih menjadi atas nama Tergugat I berdasarkan peralihan girik menjadi Kohir 4516 CI, dan untuk itu pula para Penggugat mengajukan surat sanggahan/keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar sebagai pernyataan keberatan atas permohonan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat I dan memohon agar tidak dilakukan pengukuran atau menerbitkan sertifikat dimaksud (vide Bukti P.4), hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat
I
bahwa
para
Penggugat
tidak
pernah
menyatakan
sanggahan/keberatan pada saat proses penerbitan sertifikat objek sengketa tersebut, demikian pula bantahan Tergugat II yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tidak pernah menerima secara resmi surat keberatan dari pihak manapun terkait dengan penerbitan sertifikat tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;
Hal 31 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Menimbang,
bahwa
ternyata
para
Penggugat
tidak
dapat
membuktikan bahwa surat sanggahan/keberatan tersebut (in casu Bukti P.4) telah diajukan dan atau telah diterima secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, sejak Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran hak atas objek sengketa hingga diterbitkankannya sertifikat hak milik objek sengketa oleh Tergugat II atas nama Tergugat I, berdasarkan bukti T.I.1 dan T.I.7 dihubungkan dengan bukti T.II.1, T.II.2 dan T.II.3, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat 1 telah mengajukan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama untuk pertama kali secara sporadik atas objek sengketa sebagai hak milik atas nama tergugat I ke Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik telah dilakukan pengukuran dan pemetaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), (3) dan (4) serta Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; Menimbang, bahwa begitu pula bukti P.4 selain dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat II, juga diragugkan keasliannya karena 6 (enam) orang yang bertanda tangan dalam surat tersebut semuanya hanya cap jempol, berbeda dengan Surat Kuasa bertanggal 30 Oktober 2013 hal mana 6 ( enam ) orang tersebut semuanya bertanda tangan dan bukan cap jempol. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.1 dan T.II. 2 dihubungkan dengan bukti T.I.4, T.I.5 dan T.I.6 maupun keterangan saksi-saksi Tergugat I di depan sidang pembuktian, ditemukan pula fakta bahwa setelah pengukuran dan pemetaan tanah dilakukan pembukuan hak atas objek sengketa berdasarkan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis (in casu bukti T.I.1 dan bukti T.II.2) serta berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Tergugat I selaku Pemohon pendaftaran, yang mana penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, dan penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya, dan untuk menilai kebenaran alat-bukti Hal 32 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
tersebut telah dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar yang hasilnya dituangkan dalam suatu daftar isian yang telah ditetapkan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.3 dihubungkan dengan bukti T.I.7 dan T.II.1 ditemukan fakta bahwa tenggang waktu antara dibuatnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (tanggal 3 Februari 2011) dengan diterbitkannya SHM No. 265 Desa Boddia atas nama Tergugat I (tanggal 20 Juni 2011) adalah sekitar 4 (empat) bulan lebih, hal ini menunjukkan bahwa daftar isian beserta peta bidang tanah objek sengketa sebagai hasil pengukuran dan pemetaan tanah telah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, dan ternyata dalam jangka waktu pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, maka data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut berita acara pengesahan yang menjadi dasar untuk pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah, pengakuan hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah Pasal 28 ayat (1) dan (3), selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik tersebut (in casu bukti T.I.7) untuk kepentingan Tergugat I sebagai pemegang hak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (in casu bukti T.II.1), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa proses pengajuan permohonan Tergugat I untuk pendaftaran hak atas objek sengketa hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 265 Desa Boddia oleh Tergugat II atas nama Tergugat I, telah memenuhi prosedur pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama untuk pertama kali secara sporadik atas Hal 33 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
objek sengketa sebagai hak milik atas nama Tergugat I ke Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, sebagaimana ditentukan dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan oleh karena itu terhadap petitum gugatan para Penggugat pada huruf E, F, G, H dan huruf I harus ditolak, sehingga diktum putusan dalam pokok perkara pada angka 1 harus diperbaiki dengan menolak gugatan para Penggugat dan tidak menerima untuk selainnya ; Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa parkara ini yang telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 24 Maret 2014, Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 47 alinea keempat), yang menyatakan bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak maka Panitera Pengadilan Agama Takalar harus diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga amar putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Pengadilan Agama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama dan atau tidak bertentangan dengan pertimbangan
Pengadilan Tinggi Agama, oleh
Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Penggugat /para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, hanyalah merupakan pengulangan sebagaimana terurai dalam gugatan dan repliknya atas dalil-dalil jawaban dan atau bantahan Tergugat I, II dan III, yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Pengadilan Agama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding a quo harus dikesampingkan ;
Hal 34 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 148/Pdt.G/2013/ PA Tkl., tanggal 17 Juli 2014 M., bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1435 H. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Pembanding sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka para Penggugat/para Pembanding harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI -
Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Takalar
Nomor
148/Pdt.G/2013/PA Tkl., tanggal 17 Juli 2014 M., bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1435 H. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan para Penggugat sebagian dan tidak menerima selainnya 2. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Takalar
untuk
mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sita jaminan tanggal 24 Maret 2014 yaitu sepetak tanah persawahan seluas lebih kurang 2.837 m2; ( dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi ) yang terletak di Kampung Bura”ne, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :
Hal 35 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
- Sebelah Utara
: tanah dan bangunan Nona Suing, tanah dan rumah Kadir Dg. Tombong, tanah dan rumah Nasir
Dg
Nanring,
tanah
dan
rumah
Jumakking Dg. Sutte. - Sebelah Timur
:
tanah dan rumah Risma, tanah dan rumah Nambung Dg. Beta, tanah dan rumah Rusli, tanah Muhtar dan H. Abd. Azis Dg. Situju.
- Sebelah Selatan
: tanah H.Suardi Dg. Rurung.
- Sebelah Barat
: tanah Hj. Puttiri Dg. Sompa.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.966.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). -
Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim
Pengadilan
Tinggi
Agama
Makassar
pada
hari
27 Oktober 2014 M., bertepatan tanggal 3 Muharram
Senin,
tanggal
1436 H., yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Drs.
H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh
Drs.
H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 98/Pdt.G/2014/PTA Mks., tanggal 4 September 2014, dibantu oleh Drs. Juddah S. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara:
Hakim Anggota,
Ketua Majelis
ttd
ttd
Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.
Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.
ttd
Hal 36 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
Drs. Masrur, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, ttd Drs. Juddah S.,
Perincian biaya : 1. Redaksi
:
Rp
5.000,00
2. Materai
:
Rp
6.000,00
3. Proses penyelesaian perkara
:
Rp 139.000,00
Jumlah
:
Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 37 dari 37 hal put.No.98/Pdt.G/2014/PTA Mks
