PUTUSAN Nomor 99/Pdt.G/2015/PTA Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara : Hj. Mina binti Pamapaccing, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Udding binti Puang Baba, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Sabutung Baru 3, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Jumria binti Puang Baba, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor Al-wasih Kuri Lompo, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah No. 1 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Hamidah binti Puang Baba, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah No. 1 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Kara binti Puang Baba, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Rudi binti Puang Baba, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan. Sultan Abdullah No. 1 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Irma binti Holleng, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal
di
Jalan
Bonto
Talak,
Kelurahan
Mardekayya,
Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H. dan Drs. H. Sirajuddin Thahir, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum Hal 1 dari 8 hal put.No.99/Pdt.G/2015/PTA Mks.
Kantor Advokat/Konsultan Hukum Syamsul Bachri, S.H., dan rekan beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1 No. 90 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2015 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Makassar, Nomor 554/Sk/XI/2014/PA. Mks., tanggal 12 November 2014 yang selanjutnya disebut
Para
Penggugat/Para Pembanding; melawan Alwi bin Hasan , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan
Sabutung
Baru/Kokoa
RW.003,RT.C,
Kelurahan
Pannampu, KecamatanTallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar Amiruddin, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Anwar Amiruddin dan parner beralamat di Jalan A. P. Pettarani Komp. Ruko Masjid Nazzar Blok. F4 Kelurahan Ballaparang
Kecamatan
Rappocini
Kota
Makassar,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desenber 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 619/SK/XII/2014/PA. Mks., tanggal 17 Desember 2014 selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding; Sunnia binti Dg. Naping, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Bonto Talak, Kelurahan Mardekayya, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Turut Tergugat / Turut Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1847/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 26 Agustus 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Hal 2 dari 8 hal put.No.99/Pdt.G/2015/PTA Mks.
A. Dalam eksepsi - Menolak eksepsi tergugat; B. Dalam pokok perkara - Menyatakan menolak gugatan penggugat sebagian dan tidak menerima gugatan penggugat sebagian lainnya; - Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.511.000,- ( dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah ). Membaca Akta permohonan banding Nomor 1847/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 3 September 2015. Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 September 2015 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 32 alinea ke 2,3 dan 4 dimana pertimbangan tersebut salah menafsirkan Pasal 171 huruf c, sehingga Majelis Hakim telah menyalahi hukum acara perdata sebab tidak memeriksa seluruh bukti-bukti, baik bukti para Pembanding maupun bukti para Terbanding. 2. Majelis Hakim tingkat pertama salah dan keliru menafsirkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam halaman 34 alinea 3 halaman 35 alinea 1 dan 2 sebab sangatlah jelas dalam gugatan Penggugat dimana ibu kandung Holleng juga masuk sebagai ahli waris dalam perkara, begitupun dengan Hj.Masrah juga ahli waris dari Puang Baba. 3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 36 alinea 2,3,4 halaman 37 aline 1 telah mengandung kesalahan yang tidak memperhatikan bukti yang diajukan oleh para Pembanding utamanya dimana bukti P.1,P.2,P.3,P5, telah ternyata bahwa obyek tersebut adalah milik Puang Baba. Hal 3 dari 8 hal put.No.99/Pdt.G/2015/PTA Mks.
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 38 alinea 2,3 dipandang keliru dan juga mengandung kesalahan karena Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh Tergugat utamanya bukti T.2, sehingga para Pembanding merasa dirugikan. 5. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 39 alinea pertama juga mengandung kesalahan sebab tanah yang terletak jalan Abdullah I No. 11 Rt.008, Rw.002, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tidak bermasalah sehingga tidak perlu untuk dilakukan peninjauan setempat dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2015 dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 4 November 2015 dan diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding pada tanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan tingkat pertama. Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (Inzage) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (Inzage) pada tanggal 7 September 2015. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UndangUndang maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding beserta putusan dengan segala uraian pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara a quo sebagai berikut; Menimbang, bahwa sebagai Pengadilan Yudec Fakti, Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa perkara ini terlebih dahulu akan mempelajari dengan Hal 4 dari 8 hal put.No.99/Pdt.G/2015/PTA Mks.
saksama gugatan Penggugat yang terdiri dari posita dan petitum. Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman pertama menyatakan bahwa dari perkawinan antara Puang Baba dengan Penggugat Hj. Mina binti Mappaccing telah lahir anak sebanyak 7 ( tujuh ) orang yaitu: - Hj. Masrah binti Puang Baba, meninggal tahun 2012 - Halleng bin Puang Baba, meninggal tahun 2006 - Udding bin Puang Baba - Jumrah binti Puang Baba - Hamidah binti Puang baba - Kara bin Puang baba - Rudi bin Puang Baba. Menimbang, bahwa Puang baba yang meninggal dunia pada tahun 2000, dimana pada saat meninggalnya, ketujuh anaknya tersebut masih hidup termasuk isterinya yang bernama Hj. Mina binti Mappaccing. Menimbang, bahwa peralihan harta warisan pewaris kepada ahli warisnya adalah secara Ijbari dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup ketika itu ( berdasarkan azas ijbari ) bukan pada saat pembagian harta warisan, sehingga dengan demikian Puang Baba yang meninggal dunia pada tahun 2000 hanya meninggalkan seorang isteri (Penggugat) dan 7 orang anak sebagai ahli waris sebagai mana yang telah disebutkan di atas. Menimbang bahwa, dalam petitum gugatan Penggugat hanya memohon agar 5 ( lima ) orang anak almarhum Puang Baba ditetapkan sebagai ahli waris yaitu: - Udding bin Puang Baba - Jumrah binti Puang Baba - Hamidah binti Puang baba - Kara bin Puang baba - Rudi bin Puang Baba tidak tepat karena tidak sesuai dengan hukum waris islam. Menimbang bahwa, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat halaman 4 ( empat ) menyatakan bahwa anak yang bernama Holleng bin Puang Hal 5 dari 8 hal put.No.99/Pdt.G/2015/PTA Mks.
Baba telah meninggal pada tahun 2006 dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Irma binti Holleng sedang Sunnia binti Noping isteri almarhum sudah menikah dengan Dg. Lallo, sementara dalam petitum gugatan Penggugat memohon agar anak yang bernama Irma binti Holleng ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, dari alamarhum Holleng sebagai satu-satunya ahli waris. Menimbang bahwa, yang dimaksud ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris lebih dahulu meninggal dari pada sipewaris, sehingga dengan demikian anak yang bernama Irma binti Halleng tidak tepat bila didukkan sebagai ahli waris pengganti karna Puang Baba sebagai pewaris lebih dahulu meninggal yaitu tahun 2000 dari pada Holleng sebagai ahli waris yaitu tahun 2006 begitu pula anak yang bernama Irma binti Holleng bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhum Holleng karena pada saat meninggalnya pada tahun 2006 ibunya yang bernama Hj. Mina binti Puang Mappaccing masih hidup dalam hal ini ia juga termasuk ahli waris Holleng. Menimbang bahwa, Hj. Masrah binti Puang Baba telah meninggal dunia pada tahun 2012 sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat halaman 4 (empat) dan almarhumah meninggalkan suami yang bernama Alwi bin Hasan (Tergugat) tanpa meninggalkan anak, lalu kemudian dalam petitum gugatan Penggugat memohon agar Alwi bin Hasan suami almarhumah ditetapkan sebagai ahli waris almaruhumah. Menimbang bahwa, Hj. Masrah binti Puang Baba yang meninggal dunia pada tahun 2012 bukan hanya meninggalkan seorang suami yang bernama Alwi bin Hasan akan tetapi almarhumah juga meninggalkan seorang ibu yang bernama Hj. Mina binti Puang Mappaccing dan beberapa orang saudara yang tentunya juga termasuk ahli waris almarhumah karena almarhumah tidak punya anak, sehingga adalah tidak tepat bila mana Alwi bin Hasan saja yang ditetapkan sebagai ahli waris dari alamarhumah Hj. Masrah binti Puang Baba, karena tidak sesuai dengan hukum waris islam. Menimbang pula bahwa mendudukkan Sunnia binti Dg. Naping sebagai subyek hukum Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah sangat tidak jelas landasan hukumnya karna Sunnia binti Dg. Naping tidak ada hubungan hukumnya Hal 6 dari 8 hal put.No.99/Pdt.G/2015/PTA Mks.
dari segi kekerabatan dengan almarhum Puang Baba. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara petitum dengan posita gugatan tidak saling mendukung dan bahkan saling bertentangan sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas ( Obscuur libel ) Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur
Libel)
maka
putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
1847/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 26 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagai mana tertuang dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 21 September 2015 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertahankan karena gugatan dinyatakan kabur ( Obscuur Libel ). Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI - Menerima permohonan banding Pembanding - Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Makassar
Nomor
1847/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 26 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1436 Hijriah. Dengan mengadili sendiri: 1. Menyatakan
gugatan
Para
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(Niet
Ontvanklijke verklaard ). 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.511.000,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah). 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Hal 7 dari 8 hal put.No.99/Pdt.G/2015/PTA Mks.
Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. Sukiman BP, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Hakim, M.HI., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 99/Pdt.G/2015/PTA Mks., tanggal 22 Oktober 2015 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota
Ketua Majelis
ttd.
ttd.
Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.
Drs. H. Sudirman
Hakim Anggota ttd. Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.
Panitera Pengganti ttd. Drs. Ahmad Anas
Perincian Biaya : 1.Redaksi
: Rp
5.000,00
2.Meterai
: Rp
6.000,00
3.Proses Penyelesaian Perkara
: Rp139.000,00
Jumlah
: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H. Hal 8 dari 8 hal put.No.99/Pdt.G/2015/PTA Mks.
Hal 9 dari 8 hal put.No.99/Pdt.G/2015/PTA Mks.
