PUTUSAN Nomor 82/Pdt.G/2010/PTA Mks. BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan
Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen Akper Sorong), bertempat tinggal di Sorong, memberi kuasa kepada Baharuddin,
M,S.H.,
Dalam hal ini
Rachman Kartolo, S.H dan Advokat/Penasehat
Hukum,
berdomicili di BTN Kelapa Tiga Permai Blok 12 No. 14 Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2009, selanjutnya disebut pemohon/pembanding.
Melawan TERBANDING, umur
32 tahun, agama Islam , dahulu bertempat tinggal di
Sorong, sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon/ terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut . Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 452/Pdt.G/2009/PA Blk. tanggal 5 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menyatakan
termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan tidak hadir. - Menyatakan Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. - Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,0 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
2
Membaca akte pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tertanggal 19 Mei 2010 yang menyatakan pihak pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding tanggal 27 Mei 2010. Bahwa pihak pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya tersebut, dengan mengajukan
memori banding tertanggal 25 Juni 2010 dan
memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 1 Juli 2010. Bahwa
Panitera
Pengadilan
Agama Bulukumba
dengan suratnya
tertanggal 17 Juni 2010 telah memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara untuk datang memeriksa berkas perkara banding ( inzage) di Pengadilan Agama Bulukumba. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa
oleh karena
permohonan banding pembanding
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa
Pengadilan Tinggi Agama
setelah mempelajari
berkas perkara, dasar-dasar dan pertimbangan hukum pengadilan Agama dan memperhatikan keberatan-keberatan pembanding, maka atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa menyangkut tempat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama mempunyai ketentuan khusus yaitu untuk cerai gugat diajukan ditempat kediaman penggugat
kecuali apabila penggugat dengan
sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat . Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan Agama
tempat kediaman tergugat
dan bilamana penggugat dan
tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan di Pengadilan Agama tempat perkawinan dilangsungkan
atau di Pengadilan Agama Jakarta
Pusat
( Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun !989 ). Lain halnya dengan cerai talak, permohonan talak diajukan di tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon, tetapi jika termohon bertempat
3
kediaman diluar negeri, permohonan di ajukan di Pengadilan tempat kediaman pemohon dan bilamana
tempat kediaman keduanya di luar negeri, maka
permohonan di ajukan di Pengadilan tempat perkawinan dilangsungkan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ( Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ). Terkait dengan itu Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 menentukan bahwa gugatan perceraian
diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang meliputi tempat kediaman tergugat dan dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan tempat kediaman penggugat. Menimbang, bahwa dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka tempat mengajukan perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, hanya dapat diajukan pada tiga tempat yaitu
Pengadilan Agama tempat kediaman
penggugat atau pemohon, Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat atau termohon dan Pengadilan Agama dimana perkawinan dilangsungkan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menimbang, bahwa
menyangkut permohonan pemohon/pembanding,
dimana pihak termohon tidak diketahui tempat tinggalnya setelah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Sorong, maka sesuai ketentuan tersebut diatas (PP No.9 tahun 1975 Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 66 ayat (2) UndangUndang No.7 tahun 1989), permohonan pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama dimana kediaman pemohon sesungguhnya
yaitu Pengadilan Agama
Sorong. Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan pemohon /pembanding yang menyatakan seorang suami dapat mengajukan permohonan cerai diamana saja dengan alasan adanya kata-kata kecuali pada Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 dan telah memilih domicili kuasa hukumnya tidak dapat diterima karena kata kecuali dalam ayat (2) tersebut dengan berdasarkan penafsiran a Contrario atau mafhum mukhalafah harus diartikan kecuali dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Demikian pula pengajuan permohonan cerai talak dengan dasar pemilihan domicili kuasa hukum pemohon/pembanding, tidak dapat diterima karena akan membuka peluang suatu gugatan perceraian dapat diajukan dimana saja, hal
4
mana telah bertentangan dengan ketentuan –ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, lagi pula pemilihan domicili kuasa hukum dalam hal gugatan cerai ( cerai talak) tidak dikenal dan tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan . Menimbang, bahwa mengenai keberatan pemohon/pembanding tentang kelalaian tingkat pertama
tidak menerapkan ketentuan
Pasal 143 R.Bg,
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa memang pasal tersebut seharusnya dilakukan, namun kelalaian tersebut tidak mutlak harus membatalkan putusan lagi pula permohonan pemohon bukan diajukan oleh orang yang awam masalah hukum tetapi diajukan oleh dua orang advokat/pengacara hukum yang sudah memahami dan menguasai betul segala ketentuan
yang berkaitan dengan
pengajuan suatu perkara, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konpetensi relatif suatu peradilan, disamping itu perkara in casu terkait
dengan masalah
konpetensi relatif, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba tidak boleh dengan serta merta menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara tersebut tetapi harus memberi kesempatan
kepada pihak termohon
mengajukan eksepsi,
walaupun pihak termohon tidak diketahui alamatnya, namun tidak menutup kemungkinan akan
menghadiri persidangan tersebut, lain halnya seandainya
perkara tersebut sudah menyangkut
kompetensi absolut,
Pengadilan Agama
dapat dengan langsung mengambil putusan tanpa harus menunggu sampai 4 bulan atau adanya eksepsi termohon. Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemohon/pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding. Mengingat pasal-pasal dari dari Undang-Undang dan segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.
-
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 452/Pdt.G/ 2009/PA Blk. tanggal 5 Mei 2010 M, bertepatan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 H.
5
-
Membebankan kepada pemohon/pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikian putusan yang dijatuhkan dalam sidang permusywaratan majelis
hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 6 September 2010 M, bertepatan tanggal 27 Ramadhan 1431 H, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. M.Alwi Mallo, M.H., ketua majelis, Dr. H.M.Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum. dan Drs. H.Anwar R, M.H masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 19 Juli 2010 dengan dibantu oleh Dra. Hj.Bungaliah sebagai Panitera Pengganti. tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd,
ttd,
Dr H.M.Arsyad Mawardi, S.H, M.Hum.
Drs. M.Alwi Mallo, M.H.
ttd, Drs. H. Anwar.R, M.H. Panitera Pengganti, ttd, Dra. Hj. Bungaliah.
Perincian Biaya : - Redaksi
Rp
5.000,00
- Meterai
Rp
6.000,00
- Proses Penyelesaian perkara
Rp 139.000,00
Jumlah
Rp 150.000,00
Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agam Makassar,
Drs. Nurdin D.
