PTA. Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 49

tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada UNTUNG MUJIONO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Untung Mujiono, S.H. & Partners, beralamat di Villa Bintaro Regency Blok H-2 No.12, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2012, semula Termohon, sekarang Pembanding ; m e l a w an TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula Pemohon, sekarang Terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 28 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi Menolak permohonan provisi Termohon ; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu ; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 telah mengajukan

permohonan

banding

No.0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.

atas

putusan

Pengadilan

Agama

Tigaraksa

tanggal 28 Februari 2012 bertepatan dengan tanggal 6

Rabiulakhir 1433 H yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Maret 2012 ; Membaca Memori Banding tertanggal 12 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Maret 2012, yang kemudian diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2012; Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 25 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Maret 2012, yang kemudian diberitahukan kepada Pembanding pada tanggak 4 April 2012; Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 April 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) walaupun kepada Pembanding telah diberitahu dengan surat pemberitahuan tanggal 4 April 2012 dan kepada Terbanding dengan surat pemberitahuan tanggal 9 April 2012 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan majelis hakim tingkat pertama serta memori banding dan kontra memori, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Dalam provisi Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama tentang tuntutan provisi, dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan amar putusannya yang menolak permohonan tersebut, karena sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, permohonan provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; Dalam pokok perkara Menimbang, bahwa terhadap segala uraian dalam pertimbangan tentang pokok perkara sebagaimana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil sebagaimana posita angka 4, bahwa kurang lebih sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain (LAKI-LAKI LAIN I dan LAKI-LAKI LAIN II), Termohon suka melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, dan Termohon mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri ; Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, dalam sidang tanggal 8 November 2012, Termohon membantah dan menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 4 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, apalagi disebabkan adanya perselingkuhan, suka melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon , dan Termohon mempunyai sikap egois dan ingin menang sendiri ; Menimbang, bahwa posita angka 5, Pemohon mendalilkan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih pada bulan Januari 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri, telah disangkal Termohon dalam jawabannya angka 7 dengan menyatakan bahwa sampai dengan bulan April 2011 Pemohon dan Termohon masih satu ranjang dan sampai tanggal 4 Oktober 2011 masih serumah dan baik-baik saja, bantahan mana tetap dipertahankan Termohon dalam duplik dan kesimpulannya ; Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa

orang yang menyebutkan suatu kejadian, dia pula yang

harus membuktikan adanya

kejadian itu, maka Pemohon dibebani pembuktian ; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa alat bukti P-1 adalah kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon yang termasuk dalam kategori akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga masing-masing Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa alat bukti P-2 sampai dengan P-6 dan P-8 bukan akta otentik dan bukan pula akta di bawah tangan dan secara materil isinya tidak mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu tidak dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa alat bukti P-7 juga bukan termasuk kategori akta otentik atau akta di bawah tangan, namun karena isinya berupa curahan hati seorang ibu akan perilaku yang tidak baik dari seorang anak yang tidak lain adalah Termohon dalam perkara ini, maka dapat dijadikan sebagai dugaan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai bukti permulaan, karena itu perlu ditambah dengan alat bukti lain ; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan seorang saksi bernama SAKSI PEMOHON yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, namun secara materil saksi hanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun, tanpa mengetahui bagaimana bentuk dan penyebab ketidak rukunan tersebut, sehingga apa yang dikehendaki Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ; Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I TERMOHON, pembantu rumah tangga dan SAKSI II TERMOHON, sopir Pemohon dan Termohon, dimana kedua orang saksi tersebut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun menurut saksi SAKSI I TERMOHON, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2011 tanpa mengetahui apa penyebabnya dan sudah hampir dua bulan ini saksi tidak bertemu dengan Pemohon, sedangkan menurut saksi Budiman Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah,

saksi tidak tahu masih sekamar atau tidak, namun saksi sering melihat Pemohon tidur bersama anak ; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama dua orang saksi Termohon tersebut tidak pula dapat mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan; Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut beberapa asas yang salah satunya adalah mempersulit terjadinya perceraian, dan kalaupun terjadi perceraian harus cukup alasan seperti diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan majelis hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini ; MENGADILI  Menerima permohonan banding Pembanding;  Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Tigaraksa

Nomor

0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 28 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1433 H dengan mengadili sendiri: Dalam provisi Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima; Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan Pemohon;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1433 H oleh Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuruzzaman Romli, S.H. dan Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis, ttd Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Nuruzzaman Romli, S.H.

Drs. Fakhrudin Cikman, S.H, M.S.I.

Panitera Pengganti, ttd Hidayat, S.H. Rincian biaya perkara Biaya Proses... . ................................................... Rp. 139.000,00 Redaksi .............................................................. Rp. 5.000,00 Materai ............................................................... Rp. 6.000,00 J u m l a h .......................................................... Rp. 150.000,00 Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera, Ttd. Dra. Hj. Siti Maryam