PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam perkara Cerai Talak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara: PEMBANDING, lahir di Medan pada tanggal 25 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berdomisili hukum di KOTA MADYA JAKARTA PUSAT. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Sidabutar., SH, MH, Ricardho Hutahaean., SH, Charles John Hart., SH, Adrianus Febrianto, Olovia Marie Isabella., SH., Hotma Samuel Simorangkir., SH, Dani Yudanardi., SH., para advokat pada kantor hukum “Prosfectus”, beralamat di Jl. Mampang Prapatan XV C No. 42, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Semula disebut sebagai Pelawan/Termohon, sekarang sebagai Pembanding; melawan TERBANDING, lahir di Bengkulu pada tanggal 14 Oktober 1961, agama Islam, pekerjaan Prajurit TNI Angkatan Darat dengan pangkat Kolonel Infanteri dan National Reading Panel, 30440, Puskod Baranahan, Kementerian Pertahanan RI, berdomisili hukum di KOTA MADYA JAKARTA PUSAT, sebagai
Terlawan/Pemohon,
semula disebut
sekarang
sebagai
Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 12 Juni 2012 Miladiyah,
bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: -
Menolak eksepsi Pelawan/Termohon Asal;
DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan Perlawanan/Termohon adalah Pelawan/Termohon yang benar; 2. Menjatuhkan
putusan
verstek
atas
putusan
verstek
Nomor
0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 28 Februari 2012 yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabi’ul Akhir 1433 H; 3. Menguatkan putusan verstek Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 28 Februari 2012 yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabi’ul Akhir 1433 H; 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 12 Juni 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/ Pemohon pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012; Membaca memori banding beserta tambahannya yang diajukan oleh Kuasa
Pembanding/Termohon yang telah diterima Pengadilan Agama
Tigaraksa masing-masing pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 dan tanggal 16 Agustus 2012. Memori banding beserta tambahannya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Pemohon pada hari Selasa
tanggal
11
September
2012
yang
pada
pokoknya
Pembanding/Termohon berkeberatan atas putusan verstek atas verstek Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 12 Juni 2012 dan mohon putusan tersebut dibatalkan dengan alasan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili Termohon di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat; 2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena nama Termohon yang tercantum di dalam surat permohonan berbeda dengan nama yang tercantum dalam akta kenal lahir dan surat nikah, yakni NAMA DEPAN PEMBANDING , bukan NAMA B PEMBANDING ; DALAM POKOK PERKARA:
1. Bahwa ketidakhadiran Termohon pada sidang tanggal 31 Januari 2012 karena Termohon tidak tahu alamat Pengadilan Agama Tigaraksa dan tidak tahu adanya sidang proses pemeriksaan selanjutnya, namun pada tanggal 8 Maret 2012 Termohon telah menerima putusan perkara tersebut; 2. Bahwa surat ijin cerai Pemohon selaku anggota TNI cacat hukum, karena merupakan rekayasa dan tidak memenuhi prosedur sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007; 3. Majelis hakim tidak melaksanakan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008; 4. Bahwa ketidakhadiran Pelawan/Termohon dalam sidang ke 1, ke 2 dan ke 3 dalam persidangan perkara verzet adalah karena Pelawan/Termohon sedang menunggui anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit dan karena Pelawan/Termohon tidak mengetahui alamat Pengadilan Agama Tigaraksa; Membaca
kontra
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Terbanding/Pemohon yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 17 September 2012. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Termohon pada hari Senin tanggal 24 September 2012; Membaca akta pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 Terbanding telah melakukan inzage dengan tidak memberikan catatan dan membaca surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 15 Oktober 2012 yang menerangkan Pembanding dalam perkara ini tidak melaksanakan inzage; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan/Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding/Pelawan/Termohon harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara verzet berupa putusan verstek atas verstek,
untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding, sebagai berikut: TENTANG EKSEPSI Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi Termohon dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang,
bahwa
eksepsi
yang
pertama
diajukan
oleh
Pelawan/Termohon/Pembanding adalah eksepsi tentang kompetensi relatif. Menurut ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR eksepsi tentang kompetensi relatif harus diajukan pada sidang pertama dan atau bersamaan dengan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, sedangkan Pelawan/Termohon/Pembanding tidak memberi jawaban atau sanggahan karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirim surat untuk itu, baik dalam persidangan cerai talak maupun verzet; Menimbang, bahwa pada prinsipnya kelengkapan identitas pihak-pihak dalam suatu gugatan, khususnya mengenai tempat tinggal atau kediaman hukum para pihak dimaksudkan agar di dalam pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak tidak salah orang atau salah alamat, sedangkan dalam perkara ini ternyata alamat yang disebut dalam gugatan juga merupakan alamat dan kediaman senyatanya bagi Termohon/ Pelawan/Pembanding, bahkan alamat tersebut juga dipergunakan oleh para pihak berperkara sebagai alamat lain selain alamat yang tercantum di dalam surat-surat kependudukannya, sedangkan telah ternyata baik panggilan maupun pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diterima oleh Termohon/ Pelawan/Pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
berpendapat
keberatan
Pembanding/Pelawan/Termohon tentang eksepsi tidak dapat dibenarkan dan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang eksepsi dalam perkara ini dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah menggugat putusan verzet Pengadilan Agama Tigaraksa berupa putusan verstek atas verstek Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 12 Juni 2012 agar disidangkan kembali dan dibatalkan dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dalam putusan ini; Menimbang, bahwa setelah mengadakan penelitian secara seksama atas berkas perkara baik dalam proses pemeriksaan permohonan cerai talak maupun dalam proses perlawanan Pelawan/Termohon/Pembanding serta salinan resmi
putusan
Pengadilan Agama Tigaraksa, baik putusan verstek maupun putusan
verstek atas verstek Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 12 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa alasan Pembanding/Pelawan/Termohon tidak hadir di persidangan baik dalam proses pemeriksaan perkara asal maupun verzet disebabkan tidak tahu alamat Pengadilan Agama Tigaraksa dan tidak tahu adanya sidang proses pemeriksaan selanjutnya serta sedang menunggu anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit tidak dapat dibenarkan karena dengan telah diajukannya verzet dalam perkara ini alasan-alasan tersebut sudah tidak relevan lagi dipersoalkan sebab tentang ketidak-absahan tentang hal tersebut telah dijadikan dasar pelaksanaan pemeriksaan perkara verzet tersebut; Menimbang, bahwa tentang alasan Pembanding/Pelawan/ Termohon mengenai ijin cerai Pemohon/Terlawan/Terbanding cacat
hukum karena
direkayasa dan tidak memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Peraturan Panglima TNI tersebut bukan merupakan peraturan beracara di Pengadilan, tetapi merupakan peraturan administratif yang hanya berlaku bagi anggota Tentara Nasional, sehingga Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsi yustisinya tidak terikat dengan peraturan tersebut; Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata melakukan proses persidangan perkara ini dengan tepat dan benar karena yang diwajibkan untuk menempuh mediasi menurut Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah jika dalam sidang yang telah ditentukan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara a quo Termohon/Pelawan/Pembanding tidak pernah datang di persidangan. Namun nasehat dan saran yang dilakukan oleh Mejelis hakim
Tingkat
Pertama
kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding agar rukun
kembali dengan Termohon/Pelawan/Pembanding telah cukup memadai sebagai upaya damai menurut maksud Pasal 130 HIR. Oleh karena itu keberatan Pembanding/Pelawan/Termohon tentang hal ini tidak dapat dibenarkan; Menimbang, bahwa ternyata dalam proses persidangan verzet atas perkara tersebut Pelawan/Termohon/Pembanding tidak serius, terbukti dengan sengaja tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya sendiri di persidangan yang telah diselenggarakan untuk itu, padahal telah dipanggil dengan sah dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakilinya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Pengadilan Agama Tigaraksa dapat memutus tanpa kehadiran pihak Pelawan/Termohon/Pembanding untuk kedua kalinya;
Menimbang, bahwa putusan verstek atas verstek yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah dilakukan berdasarkan proses persidangan menurut hukum acara yang berlaku dengan mendudukkan para pihak dalam statusnya seperti kedudukan dalam permohonan semula serta telah melaksanakan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 125, Pasal 129 ayat (3) dan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka putusan verstek atas verstek Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 12 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perlawanan Pelawan/ Termohon/Pembanding harus ditolak dan oleh karena itu Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga rumusan amar putusan dalam diktum Dalam Pokok Perkara angka 1 perlu diperbaiki, sehingga menjadi sebagaimana akan disebut dalam putusan ini; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI I.
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II.
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 12 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amarnya, sehingga selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: -
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan perlawanan Pelawan dapat diterima; 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar; 3. Menjatuhkan putusan verstek atas putusan verstek Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 28 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H; 4. Menguatkan
putusan
verstek
Nomor
0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs,tanggal 28 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); III.
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan
Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 H oleh Drs. Darisman sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh H. Asril Nasution., S.H., M.Hum. dan Drs. H. Masrum., M.H. sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 12 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H. sebagai Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Ketua Majelis, Ttd.
Drs. Darisman Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd.
H. Asril Nasution., S.H., M.Hum.
Drs.H. Masrum., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd. Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H.
Perincian Biaya Perkara: 1. Biaya proses
: Rp 139.000,-
2. Biaya redaksi
: Rp
5.000,-
3. Biaya materai
: Rp
6.000,-
Jumlah
: Rp 150.000,-
