PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP TRANSPARANSI ANGGARAN DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2016)
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
Oleh LEYRIS RISTASIENTI 123403198
PROGAM STUDI AKUNTANSI FAKULTASI EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 2016
ABSTRACT Influence Of Good Governance Budget Transparency In Public Service (Studies in the Department of Population and Civil Registration Tasikmalaya City Year 2016)
By : Leyris Ristasienti 123403198
Supervisor : H. Iman Pirman Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CA. R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA.
This study aims to determine: 1) Implementation of Good Governance at the Department of Population and Civil Registration Tasikmalaya City. 2) Budget Transparency in the Department of Population and Civil Registration Tasikmalaya 3) the impact of good governance on Budget Transparency at the Department of Population and Civil Registration Tasikmalaya City. The research method used is descriptive with quantitative approach. The analytical tool used is a simple linear regression analysis with ordinal measurement scale. Hypothesis testing using t-test with a significant level (α = 0.05). The results showed that: (1) Implementation of Good Governance at the Department of Population and Civil Registration Tasikmalaya City have been implemented, (2) Implementation of budget transparency in the Department of Population and Civil Registration Tasikmalaya City have been implemented, (3) From the analysis of good governance significant effect on budget transparency in the Department of Population and Civil Registration Tasikmalaya City. Keywords: Good Governance and Transparency Budget
ABSTRAK Pengaruh Good Governance Terhadap Transparansi Anggaran Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2016) Oleh : Leyris Ristasienti 123403198
Pembimbing : H. Iman Pirman Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CA. R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Penerapan Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 2) Transparansi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya 3) pengaruh Good Governance terhadap Transparansi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskritif dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan skala pengukuran ordinal. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dengan tingkat signifikan (α=0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan dengan baik, (2) Pelaksanaan transparansi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan dengan baik, (3) Dari hasil analisis good governance berpengaruh signifikan terhadap transparansi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Kata kunci : Good Governance dan Transparansi Anggaran
1.1.Latar Belakang Penelitian Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan transparansi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan pelayanan umum di bidang penangangan administrasi kependudukan dan pengelolaan data dokumen catatan sipil, sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang demikian, maka pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya harus memiliki motivasi untuk mengerjakan pekerjaannya agar efektivitas organisasi dapat tercapai. Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip good governance agar menciptakan suatu pelayanan yang baik dan menerapkan kedisiplinan khususnya bagi para pegawainya. Hal ini sangat mempengaruhi mutu atau kualitas pelayanan publik yang akan diberikan oleh para aparatur kepada masyarakat nantinya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disebutkan bahwa transparansi anggaran akan tercapai apabila setiap organisasi dan orang-orang didalamnya selalu menerapkan prinsip-prinsip good governance. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan good governance dan transparansi anggaran dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : Pengaruh Good Governance Terhadap Transparansi Anggaran Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2016) 1.2.Identifiasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Penerapan Good Governance Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana Transparansi Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 3. Bagaimana Pengaruh Good Governance terhadap Transparansi Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 1.3.Tujuan Penelitian Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Sedangkan tujuan penelitian ini berdasarkan pada identifikasi masalah diatas adalah untuk : 1. Mengetahui Penerapan Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 2. Mengetahui Transparansi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 3. Mengetahui pengaruh Good Governance terhadap Transparan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 1.4.Kegunaan Hasil Penelitian
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi : 1. Penulis Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui sejauh mana kaitan teori dan praktik yang sebenarnya dalam dunia nyata. 2. Dinas Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, gambaran, dan bahan pertimbangan bagi dinas yang bersangkutan untuk menentukan kebijakan yang diambil dimasa yang akan datang. 3. Pihak lain Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang mengambil topik yang sama atau mirip dengan dilakukan penulis suatu saat nanti. 2.1. Tinjauan Pustaka 2.1.1. Good Governance 2.1.1. Pengertian Governance Governance adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah government, yang menggunakan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan, hal tersebut di atas dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan, 2004:223). Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencangkup seluruh mekanisme, proses dan lembagalembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaanperbedaan diantara mereka. 2.1.2. Pengertian Good Governance Istilah good governance berasal dari bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct, (mengarahkan), atau rule (memerintah). Penggunaan utama dalam istilah bahasa inggris adalah to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan. Pengertian good governance menurut Mardiasmo (2004:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip oleh Wahab (2002:34) menyebut good governance adalah suatu konsep dalam penyelengaraan manajemen pembangunan solid dan bertangung jawab sejalan dengan demokrasi yang efisien, penghindaran salah alokasi dan invesatasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. 2.1.1.3. Aspek-Aspek Good Governance Dari aspek pemerintah (governance), good governance dapat dilihat melalui aspek: 1. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi. 2. Administrative competence and tranparency. Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrasi serta keterbukaan informasi. 3. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekosentrasi di dalam departemen. 4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan
pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi. 2.1.1.4. Prinsip-Prinsip Good Governance Sebagaimana telah dijelaskan bahwa good governace awal mulanya digunakan dalam dunia usaha dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya maka diterapkan good governance. Sehingga dikenal dengan prinsip-prinsip utama dalam governance yaitu : transparansi, akuntabilitas, fainess, responsibilitas dan responsivitas. (Nugroho, 2004:216) Dalam penelitian ini, penulis mengambil 5 prinsip good governance sebagai indikator dari prinsip-prinsip good governance, yaitu: 1. Akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisai publik dinilai baik apabila sepenuhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat. 2. Transparansi dapat diartikan sebagai sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga yang memberikan informasi maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Keterbukaan turut membawa konsekuensi adanya pengawasan dan penilaian yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa untuk memastikan alokasi dan peruntukan sebuah kebijakan secara tepat, efisien, serta sesuai dengan kerangka anggaran yang ditentukan. Kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang bisa mereka berikan pada siapa informasi tersebut diberikan. 3. Tujuan penegakan hukum antara lain adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang juga merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara. Setiap tidakan aparat hukum baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi harus selalu berpegang kepada aturan hukum (rule of law) yang juga merupakan ciri dari good governance. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap pelanggar hukum; penegakan hukum juga dimaksudkan agar pelaksanaannya harus selalu berpedoman kepada tata cara atau prosedur yang telah digariskan oleh undang-undang dengan memperhatikan budaya hukum yang hidup di masyarakat terutama harus mampu menangkap rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam pemahaman terhadap good governance, maka aparat hukum tidak mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan hukum tersebut,
peran serta masyarakat mutlak diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam keterpurukan akibat pesatnya arus globalisasi. 4. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pernyataan Tangkilisan tersebut maka disebutkan bahwa responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator Good Governance karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki tingkat responsivitas yang rendah dengan sendirinya juga akan memiliki kinerja yang rendah. 5. Keadilan adalah pengakuan dan pelakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntuk hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan. 2.1.2. Konsep Keuangan Daerah Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah . Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan daerah difokuskan kepada pengelolaan APBD sebagai wujud perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu entitas penyusun/pengguna APBD untuk pelayanan publik. 2.1.3. Transparansi Anggaran 2.1.3.1. Konsep Transparansi Anggaran Dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Mardiasmo (2002 : 17). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan
publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Menurut Hadi Sumarsono (2009 : 39) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengeloalan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. 2.1.3.2. Prinsip Transparansi Anggaran Prinsip utama dalam transparansi anggaran adalah bahwa informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap warga negara. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang terkait dengan dokumen-dokumen dan kegiatan perencanaan pengaanggaran. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa warga negara adalah pemegang daulat yang kemudian dimandatkan kepada pemerintah sebagai pelaksana roda organisasi negara. Kristianten (2009:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu : a. Hak untuk mengetahui b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik c. Hak untuk mengemukakan pendapat d. Hak untuk memperoleh dokumen publik e. Hak untuk diberi informasi Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran dalam pelayanan publik, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran tersebut dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. 2.1.3.3. Indikator Transparansi Mardiasmo (2003 : 19) mengemukakan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. 2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses. 3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 4. Terakomodasinya suara/usulan publik. 5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator kriteria transparansi dalam penelitian ini adalah : 1) Adanya pengumuman kebijakan anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 2) Adanya dokumen anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. 3) Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 4) Masyarakat umum diberi akses untuk mengusulkan pendapat. 5) Adanya sistem yang baik mengenai pelayanan publik kepada masyarakat.
2.2. Kerangka Pemikiran Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, perlu mengemukakan toeri-teori sebagai kerangka berfikir untuk mengambarkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang dipilih. Singarimbun (2005:37) menyebutkan teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dimana menurut Singarimbun (2005:39) Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu sama lainnya. Maka berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti, yang menjadi konsep dari peneliti ini adalah: 1. Prinsip-prinsip Good Governance, adalah suatu karakteristik atau ukuran pokok dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 2. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan Keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konteks good governance transparansi merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Transparansi merujuk pada pengertian bahwa masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, transparansi juga terkait dengan dokumen-dokumen serta proses pembuatan kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintahan yang mengacu pada pelayanan publik. Seperti dalam proses dan dokumen perencanaan dan penganggaran. Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi publik menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama, yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Berdasarkan kajian teoritis, diindikasikan bahwa apabila pemimpin organisasi publik, struktur organisasi dan sumber daya manusianya memahami dan menerapkan good governance dalam melaksanakan tugasnya, maka akan tercipta prinsip Good Governance yang berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan anggaran yang dipergunakan dari organisasi itu sendiri. Dengan demikian jelaslah prinsip-prinsip Good Governance akan berpengaruh terhadap transparansi anggaran.
2.3. Hipotesis Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 1. Hipotesis Nihil (H0): Tidak ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance terhadap transparansi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 2. Hipotesis Alternatif (H1): Ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance terhadap transparansi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 3.1.Objek Penelitian Objek penelitian yang akan analisis dalam penelitian ini adalah informasi tentang penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap Transaparansi pengelolaan anggaran. 3.1.1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Pembentukan organisasi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan dan cakupan tugas serta hasil evaluasi kelembagaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya adalah perangkat organisasi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam hal pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan dokumen sipil. Sesuai dengan peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi rincian tugas unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menetapkan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dari itu perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang bertugas membantu Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil warga Kota Tasikmalaya. Antara lain seperti pembuatan Kutipan Akta – akta Pencatatan Sipil, peneribtan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah Datang dan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukannya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 3.2.Metode Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Menurut Nazir (1999 : 64), metode deskriptif yaitu suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa kepada masa yang sekarang dengan tujuan deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 3.2.1. Operasional Variabel Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Good Governance Terhadap Transparansi Anggaran Dalam Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya”, maka terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun variabel tersebut sebagai berikut : Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Definisi Variabel Indikator Operasional Good Prinsip-prinsip - Akuntabilitas Governance Good - Ketertubakaan (X) Governance, atau transparan adalah suatu - Responsivitas karakteristik atau atau ukuran pokok ketanggapan dari pelaksanaan - Penegakan penyelenggaraan hukum - Keadilan pemerintahan yang baik. Tangkilisan (2005:115) Transparansi Transparansi - Terdapat Anggaran dibangun atas pengumuman kebijakan (Y) dasar arus anggaran. informasi yang - Tersedia bebas, seluruh dokumen proses anggarandan pemerintahan, mudah diakses. lembaga-lembaga - Tersedia laporan dan informasi perlu dapat pertanggungjaw diakses oleh aban yang tepat pihak-pihak yang waktu. berkepentingan. . - Terakomodasin ya suara/usulan (Mardiasmo, publik. 2003 : 17) -
Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
Satuan
Skala
%
Ordinal
No Item 2 2 3
3 2 %
Ordinal
2
1
1
1
1
3.2.2. Populasi Sasaran dan Penentuan Sampel 3.2.2.1.Populasi Sasaran Jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 44 orang terdiri dari 36 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang responden yang berasal dari masyarakat umum yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2 Daftar Populasi Penelitian No Golongan / Jabatan Jumlah 1 IV 12 2 III 20 3 II 4 4 Masyarakat Umum 8 Jumlah 44 Sumber : Data Primer Penelitian Tahun 2016 3.2.2.2.Penentuan Sampel Untuk menentukan sampel penelitian yang menjadi responden, peneliti mengacu kepada pendapat Arikunto (2002 : 112) sebagai berikut: Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10 %- 15 % atau 20 – 25 % atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari : 1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana 2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data. 3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja sampel besar, hasilnya akan lebih baik. Berdasarkan pendapat tersebut penulis menentukan sampel sebesar 100% dari populasi. Dari jumlah sampel teresebut, maka responden penelitiannya dapat ditentukan dengan menggunakan teknik total sampling atau sampling Jenuh. 3.3.Paradigma Penelitian Sugiyono (2007 : 36) mengemukakan “Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menghubungkan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan yang perlu di jawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis atau jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang digunakan. Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Transparansi Anggaran Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.” Maka paradigma penelitiannya adalah : Good Governance (X)
Transparansi Anggaran (Y)
Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 3.4.Teknik Analisis Data 3.4.1. Jenis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu Good Governance sebagai variabel bebas (independent) dan Transparansi Anggaran sebagai variabel terikat (dependent).
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui : 1. Penelitian Lapangan (field research) Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke objek yang diteliti. Melakukan penelitian langsung ke lapangan berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sekaligus untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan. Responden penelitian ini adalah pegawai (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya baik dari kepala, Sekretariat, kepala bidang, kepala sub.bidang serta para pegawai pelaksana di tambah masyarakat umum yang menerima pelayanan publik dari dinas tersebut. Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang dibuat secara terstruktur, didalamnya meliputi beberapa item pertanyaan yang disertai alternatif jawaban. Responden tinggal memilih salah satu jawaban sesuai persepsi/penilaian mereka. Satuan pengukuran yang digunakan adalah scoring, yaitu pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban yang disediakan dalam pertanyaan dengan kategori jawaban yang bersifat tertutup terdiri atas 5 (lima) pilihan dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang dirancang untuk menguji apakah responden sangat tidak setuju (strongly disagree) atau sangat setuju (strongly agree) terhadap obyek psikologis yang dinilainya (Sugiyono, 2008:98). 2. Penelitian Kepustakaan (library research) Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari berbagai referensi yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti. 3.4.3. Teknik Pengolahan Data Data mentah yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrument penelitian (kuesioner) yang disebar harus diolah menjadi data baku, instrument penelitian yang dibuat bertujuan untuk mentransformasi data kualitatif agar dapat dianalisis dengan metode statistik yang diterapkan. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan SPSS versi 16 sebagai alat bantu pengolahan data. Adapun perubahan instrumen meliputi : 1. Pendefinisian operasionalisasi variabel kedalam indikatornya 2. Menjabarkan indikator kedalam pernyataan 3. Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden 3.5.Analisa Data dan Pengujian Hipotesis Teknik analisis data yang diarahkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diidentifikasi dengan menguji hipotesis yang diajukan kemudian dibahas secara mendalam untuk menggambarkan fenomena atas kasus yang diteliti. Hipotesis yang diajukan akan diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t). 1. Analisis Regresi Linear Sederhana Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui jenis hubugan antar variabel yang diteliti (Riduwan, 2004 : 145). Persamaan regresi sederhana X terhadap Y adalah sebagai berikut : Y = a + bX + e ………………. Harga a dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut : ∑ ∑
…………………
∑ ∑
∑
∑
Harga b dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
∑ ∑
∑ ∑
………………… ∑
∑
Keterangan : a = Bilangan konstanta b = Angka arah atau koefisien regresi X = Variabel Independen X = Variabel Dependen n = Banyaknya sampel e = Standard estimation of error 2. Koefisien Determinasi Untuk mengetahui seberapa besar konstribusi dari Penerapan Good Governance (X) terhadap transparansi anggaran (Y), dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan koefisien determinasi (KD). (Riduwan, 2004 : 136) ..................... Keterangan : = Nilai koefisien determinasi = Nilai koefisien korelasi 3. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hiptesis operasional, penetapan tingkat signifikan, uji signifikan, kriteria dan penarikan kesimpulan. 1. Penetapan Hipotesis Operasional Hipotesis yang digunakan adalah : H1 : Terdapat pengaruh secara signifikan dari penerapan good governance terhadap transparansi anggaran H0 : Tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari penerapan good governance terhadap transparansi anggaran. 2. Penatapan tingkat signifikansi Tingkat keyakinan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0,95 dengan tingkat kesalahan yang ditolerir atau alpha (α) sebesar 0,05. Penentuan alpha sebesar 0,05 merujuk pada kelaziman yang digunakan secara umum dalam penelitian ilmu sosial, yang dapat dipergunakan sebagai kriteria dalam pengujian signifikansi hipotesis penelitian. 3. Uji Signifikansi Tabel distribusi t dicari pada = 5% dengan derajat keabsahan (df) = n-k-1 4. Penetapan kriteria pengambilan keputusan Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan nilai rs hitung dan rs tabel dengan tingkat signifikansi (α=0,05), dapat dirumuskan sebagai berikut : Ho diterima jika t hitung < t tabel Ho ditolak jika t hitung > t tabel 5. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.
4.1. Hasil Penelitian 4.1.1. Good Governance Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai pelaksanaan good governance direkap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.1 Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Pelaksanaan Good Governance
No
Uraian
1.
Mengetahui secara jelas tugas, fungsi dan wewenang anda sebagai Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Berinisiatif menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja di setiap akhir tahun anggaran. Adanya sistem komunikasi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dengan masyarakat seperti dalam pelayanan. Adanya sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya mengenai progam dan kebijakan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil aktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya selalu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun suatu kebijakan.
2.
3.
4.
5.
6.
44 x 5 = 220
Skor yang dicapai 176
44 x 5 = 220
174
Baik
44 x 5 = 220
170
Baik
44 x 5 = 220
177
Baik
44 x 5 = 220
169
Baik
44 x 5 = 220
154
Baik
Skor yang ditargetkan
kriteria Baik
7.
Sebagai seorang pegawai Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil, apakah anda menganggap aspirasi masyarakat penting untuk di dengar dan ditindak lanjuti. 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menindak tegas terhadap pegawai / pimpinan yang menyalahgunakan wewenangnya. 10. Sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar peraturan sama adilnya dengan sanksi yang diberikan kepada pimpinan yang melanggar peraturan. 11. Pegawai merasa diperlakukan adil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya membedakan jenis kelamin dalam penempatan posisi. Jumlah Hasil Kuesioner Tahun 2016
44 x 5 = 220
191
Sangat Baik
44 x 5 = 220
183
Baik
44 x 5 = 220
173
Baik
44 x 5 = 220
181
Baik
44 x 5 = 220
183
Baik
44 x 5 = 220
160
Baik
2091
Baik
4.1.2. Transparansi Anggaran Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai tingkat transparansi anggaran direkap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Transparansi Anggaran
No 1.
Uraian
Setahu Saya, selama ini aliran penggunaan dana dari kas Dinas disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. 2. Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat menciptakan transparansi 3. Selama ini menurut saya masyarakat mudah mengakses dokumen public tentang anggaran 4. Laporan petanggungjawbaan tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu 5. Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat 6. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan transparansi anggaran Jumlah Hasil Kuesioner Tahun 2016
44 x 5 = 220
Skor yang dicapai 167
44 x 5 = 220
164
Baik
44 x 5 = 220
166
Baik
44 x 5 = 220
174
Baik
44 x 5 = 220
150
Baik
44 x 5 = 220
154
Baik
975
Baik
Skor yang ditargetkan
kriteria Baik
4.2. Pembahasan 4.2.1. Good Governance Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Dari hasil penelitian penulis tentang Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmlaya, maka tanggapan responden mengenai Good Governance yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya adalah sebesar 2091 termasuk klasifikasi baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang tinggi yaitu pernyataan nomor 7 mengenai ” Sebagai seorang pegawai Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil, apakah anda menganggap aspirasi masyarakat penting untuk di dengar dan ditindak lanjuti.” dengan skor
191, pernyataan nomor 8 mengenai “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.” dengan skor 183 dan pernyataan nomor 11 mengenai “Pegawai merasa diperlakukan adil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.” dengan skor 183, sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu pernyataan nomor 6 mengenai „‟Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya selalu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun suatu kebijakan.‟‟ dengan skor 154 dan nomor 12 mengenai “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya membedakan jenis kelamin dalam penempatan posisi.” dengan skor yang diperoleh sebesar 160. Dengan tingginya skor yang diperoleh pernyataan nomor 7,8 dan nomor 11, membuktikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sangat setuju dan sudah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, meskipun pernyataan nomor 6 dan 12 memperoleh skor terendah tetapi tetap saja tidak merubah Good Governance yang diterapkan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, secara keseluruhan penerapan Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatajn Sipil Kota Tasikmalaya yang tepat akan mengoptimalkan transparansi anggaran hal ini didukung oleh upaya pegawai dalam membangun sistem kerja yang mengutamakan terpenuhinya Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas, Penerapan Hukum dan Keadilan. 4.2.2. Transparansi Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Dari hasil penelitian penulis tentang Transparansi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, maka tanggapan responden mengenai Transparansi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya adalah sebesar 975 termasuk klasifikasi baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang tinggi yaitu pernyataan Nomor 4 dan 1 mengenai “Laporan petanggungjawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu”, dan mengenai ” Selama ini aliran penggunaan dana dari kas Dinas disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.” dengan skor 174 dan 167, sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu pernyataan nomor 5 mengenai „‟ Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat”. Dengan tingginya skor yang diperoleh pernyataan nomor 4 dan nomor 1, membuktikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat setuju dan sudah dapat menerapkan transparansi dalam hal anggaran kepada publik, meskipun pernyataan nomor 5 memperoleh skor terendah tetapi tetap saja tidak merubah Transparansi Anggaran yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmmalaya. Artinya bahwa Transparansi Anggaran terjadi karena Penerapan Good Governance berada dalam kondisi yang sangat baik sehingga akan mengoptimalkan Transparansi Anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Hal ini didukung oleh upaya pegawai dalam membangun sistem dan tujuan pelayanan yang berorientasi pada keinginan dan kepuasan masyarakat. 4.2.3. Pengaruh Good Governance Terhadap Transparansi Anggaran Dalam perhitungan yang penulis lakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Transparansi Anggaran dan untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Transparansi Anggaran dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Konstanta sebesar 19,370 artinya jika tidak ada nilai Good Governance (X), maka Transparansi Anggaran (Y) nilainya positif yaitu sebesar 19,370. Koefisien regresi variabel
(X) sebesar 0,559 : artinya setiap penambahan 1 nilai Good Governance (X), maka Transparansi Anggaran (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,559. Untuk melihat pengaruh Penerapan Good Governance terhadap transparansi anggaran maka dapat dilihat dari nilai R yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS versi 16 yaitu sebesar 0,573., artinya ketika Penerapan Good Governance terlaksana dengan baik maka Transparansi Anggaran pun baik. Dilihat dari besarnya nilai R (korelasi) yaitu sebesar 0,573 termasuk dalam kategori pengaruh yang sedang. 2 Dilihat dari nilai koefisien determinasi (R ) yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS versi 16 yaitu sebesar 0,405 atau 40,5%. Hasil ini berarti Penerapan Good Governance berpengaruh terhadap Transparansi Anggaran sebesar 40,5% dan sisanya 59,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti seperti faktor pengawasan melekat, gaya kepemimpinan dan kinerja organisasi. 2 Selanjutnya untuk melihat signifikansi dari besarnya pengaruh (R ) tersebut maka dilakukan uji t. Maka hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 16 diperoleh nilai thitung sebesar 8,471. Nilai thitung yang didapat dari uji t adalah sebesar 8,471 jika dibandingkan dengan dk = n-2 = 10-2 = 8 didapat ttabel sebesar 2,306 (lampiran 9). Jika dibandingkan dengan ttabel maka diperoleh bahwa t hitung (5,119) > ttabel (2,306) atau jika dibandingkan dengan siginifikansi diperoleh hasil uji sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat α = 0,05. Karena thitung > ttabel atau karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari α= 0,05, maka dari hasil pengujian tersebut mengandung makna bahwa kaidah keputusan Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% hipotesis alternatif diterima artinya bahwa Penerapan Good Governance terhadap Transparansi Anggaran. Dengan kata lain Penerapan Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, Penerapan Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya apabila diterapkan dengan baik sesuai dengan indikatornya maka akan menghasilkan Good Governance yang efektif sebagai persyaratan vital bagi kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 5.1.Simpulan Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap variabel Good Governance terhadap transparansi anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Maka hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penerapan Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari nilai total jawaban responden mengenai good governance dengan klasifikasi baik. Artinya menerapkan good governance dengan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, penerapan hukum, responsivitas dan keadilan atau kesetaraan telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah menjalankan transparansi anggaran dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai total jawaban responden mengenai transparansi anggaran menunjukan kategori baik. Dengan demikian transparansi anggaran pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dilihat dari cakupan aliran penggunaan dana yang disampaikan kepada masyarakat, adanya pengumuman tentang kebijakan anggaran, adanya kemudahan akses mengenai anggaran, laporan pertanggungjawaban tahunan yang tepat
waktu, adanya kebijakan transparansi yang dapat mengakomodasi usulan masyarakat, dan sistem pemberian informasi kepada publik telah dicapai dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Namun hendaknya aparat kantor untuk mempertahankan atau lebih meningkatkan tanggung jawab di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Berdasarkan hasil analisis regresi linear terhadap data menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Governance memiliki hubungan dengan transparansi anggaran. Artinya semakin baik pelaksanaan good governance maka semakin baik pula transparansi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 4. Berdasarkan uji hipotesis dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan good governance berpengaruh signifikan terhadap transparansi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 5.2.Saran Setelah melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap transparansi anggaran, maka terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai bahan masukan dalam peningkatan transparansi anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai berikut : 1. Pelaksanaan good governance dan transparansi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya perlu terus dijaga agar pencapaian pelayanan publik dari tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan penilaian alat ukur pada variabel (X) pelaksanaan Good Governance yang merupakan pelayanan publik yang efisien. Sistem akuntabilitas yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (accountable) pada publiknya yang diharapkan akan mendorong terciptanya transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya ini mempunyai nilai yang sangat baik, yang diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya selalu menjaga konsistensi dalam pelaksanaan good governance ini. Pada Variabel (Y) yaitu Transparansi Anggaran yang merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui : adanya penyampaian penggunaan dana anggaran kepada masyarakat, adanya pengumuman soal dana anggaran, adanya akses publik bagi masyarakat dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat dipercaya, ini mempunyai nilai baik namun pada indikator adanya kebijakan transparansi dari masyarakat, dan adanya sistem informasi bagi masyarakat masih terdapat responden menjawab kurang baik, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya harus lebih meningkatkan transparansi anggaran agar kinerja dinas bisa meningkat dan menjadi lebih baik. 2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang relevan, disarankan untuk mencari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi transparansi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya selain dari pelaksanaan good governance diantaranya gaya kepemimpinan, audit operasional, gaji karyawan dan lain sebagainya sehingga hasil penelitian tersebut dapat diperbandingkan dengan hasil dari penulis.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Bhatta, Ghambir. 1996. Capacity Building at the Local Level for Effective Governance, Empowerment Without Capacity is Meaningless Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata. 2007. Good Corporate Governance pada Bank Tanggung Jawab dan Komisaris dalam melaksanakannya. Bandung : PT. Hikayat Dunia. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. ___________. 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama Nugroho,D, Riant,2004, dan Evaluasi Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi, Jakarta. Gramedia Singarimbun, Masri, dan Sfyan effendi, 1993, Metode Penelitian Survai, Jakarta. LP3ES Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung:Alfabeta. Tangkisan, Hassel Nogi S,2005, Manajemen publik, Jakarta, Grassindo. Wahab, Solichin, Putra, Fadillah, dan Arif, Saiful. 2002. Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah. Surabaya: Penerbit SIC. Sumber Jurnal : Agus Dwiyanto. 2005. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya, Fisipol UGM, Yogyakarta. Bambang Suprasto. 2006. “Pengaruh Interaksi Antara Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri dan Penekanan Anggaran terhadap Slack”. AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Budi Mulyawan. 2009. “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi”.Journal Article. Kristiansen, Stein dan Agus Dwiyanto, Agus Pramusinto, Erwan Agus Putranto. 2009. Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District. ISEAS : Contemporary Southeast Asia. Vol. 31. No. 1 (April 2009), pp. 64-87 Prima Yuda. 2012. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Survey Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Sopanah, Mardiasmo, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Teradap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Surabaya Sumarsono Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 1 No. 1, 2009 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang Undang No. 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.
