PNPM Mandiri letter News
Edisi II/April 2009
Semangat Harmonisasi PNPM Mandiri-RESPEK
Diterbitkan oleh Tim Komunikasi PNPM Mandiri Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Website: www.pnpm-mandiri.org Kontak Telp./SMS: (021) 330 66 760 E-mail: komunikasi@ pnpmindonesia.org
atusan warga Kampung Dolinggame, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, dengan menggunakan pakaian modern ataupun koteka, hadir dalam musyawarah kampung penetapan usulan PNPM Mandiri Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) 2009. Musyawarah ini difasilitasi oleh pendamping distrik, dan dihadiri oleh perwakilan t iga tungku (adat, agama, dan pemerintahan). Seluruh masyarakat, dimana sekitar sepertiganya adalah perempuan, terlibat aktif menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan apa yang paling penting untuk didanai oleh PNPM Mandiri-RESPEK 2009. Begitu mengharukan menyaksikan bagaimana masyarakat kampung yang begitu terpencil ini Terik matahari tidak menghalangi ratusan warga Kampung Dolinggame, Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua untuk berperan aktif dalam menyuarakan aspirasinya untuk kemajuan kampung Distrik musyawarah kampung penetapan usulan. mereka. “Perencanaan bersama masyarakat ini merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat yang daya manusia,” papar Donatus Motte, Kepala Bidang menjadi basis pelaksanaan PNPM RESPEK, dimana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Papua. masyarakat dapat mengidentifikasi masalah mereka, Berdasarkan hasil studi tersebut, pada 2007 menemukan bagaimana cara mengatasinya, dan Pemerintah Propinsi Papua menetapkan Rencana memutuskan bersama, kegiatan apa yang sebaiknya Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK). Di diprioritaskan,” ungkap Ottow Sineri, Koordinator tahun 2008, RESPEK kemudian berkolaborasi dengan pelaksanaan PNPM RESPEK untuk Propinsi Papua. PNPM Mandiri menjadi PNPM Mandiri-RESPEK, yang Pola pembangunan berbasis pemberdayaan menjalankan pembangunan berbasis masyarakat masyarakat inilah dengan lokus kampung atau desa. yang kemudian juga Komposisi Sumber Pendanaan Dalam kolaborasi ini, Pemerintah diyakini Pemerintah PNPM Mandiri-RESPEK Propinsi dan Kabupaten menyediakan Propinsi dan Kabu- (dalam miliar rupiah) bantuan langsung masyarakat (BLM), paten di Papua dan · Pemerintah Daerah sedangkan Pemerintah Pusat melalui (Dana Otsus Propinsi) Papua Barat akan Departemen Dalam Negeri mampu menyelesai- · Pemerintah Pusat menyediakan tenaga pendamping. (Departemen Dalam Negeri) kan permasalahan Dengan sumber dana BLM yang p e m b a n g u n a n d i Sumber: Data Alokasi dan DIPA TA. 2009 bersumber dari pemerintah propinsi Tanah Papua. “Hasil melalui anggaran otonomi khusus (otsus) Kajian Sintese Kapasitas Pembangunan Papua ini, pencairan dana BLM di propinsi Papua dan Papua menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi Barat tidak dibatasi satu tahun anggaran. Hal ini masyarakat Papua terutama yang berada di diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan kampung-kampung t idak memperl i hatkan geografis yang membuat proses pemberdayaan perubahan yang berarti, selama kurang lebih 50 masyarakat di Papua dan Papua Barat seringkali tahun pembangunan di daerah ini karena kendala terpaksa berjalan lebih lama dibandingkan daerah geografis, keterbatasan transportasi, dan sumber lain di Indonesia.
Kerjasama PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (DTK) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Tingginya angka ketidaklulusan siswa dalam Ujian Nasional (UN) menjadi isu besar dalam dunia pendidikan saat ini. Untuk menjawab kondisi itu, pada tahun ajaran 2008/2009 PNPM DTK di Kabupaten Lampung Utara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, melakukan serangkaian kegiatan berupa pelatihan guru bidang studi dan try out bagi siswa kelas 6 SD dan 3 SMP sebagai penyiapan siswa menghadapi Ujian Nasional pada Mei - Juni mendatang.
Sosialisasi Pelaksanaan PNPM-PISEW Tahun 2009. Diseminasi PNPM-PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) dalam rangka sosialisasi tahap pelaksanaan tahun 2009 diselenggarakan pada 21 Januari 2009 lalu di Hotel Bidakara, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 9 propinsi dan 32 kabupaten yang menjadi lokasi PNPM-PISEW.
Workshop Nasional PNPM-PISEW. Pada 2325 Februari 2009, Sekretariat Nasional PNPMPISEW dan Konsultan Pendukung T im Koord inasi Pusat (KPTKP) Bappenas menyelenggarakan Workshop Nasional Hasil Kajian Kebijakan dalam rangka penyiapan exit strategy PNPM-PISEW.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsultan Manajemen Nasional PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan ini diselenggarakan pada 27 – 31 Januari 2009, di Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Pada Rakornas tersebut dibahas kebijakan program untuk TA. 2009, refleksi pelaksanaan TA. 2008, f iduciary management system dan pengendalian kegiatan, konsolidasi program-program pilot, konfirmasi rekruitmen dan rencana kerja tindak lanjut (RKTL), persiapan dan rencana kerja TA.2009, integrasi proses perencanaan program dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) reguler, penetapan kecamatan bermasalah tahun 2009, kegiatan microhydro, dan alih kelola program.
Sarana Perlengkap Generasi. Murid-mur menerima bantuan s melalui PNPM Genera sejenis telah dilakuk Timur, Nusa Tengga sejak tahun 2007. Pe Generasi Sehat dan
Tor-Tor Meriahkan Sosialisasi Massal dan Bazar Amal PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan sosialisasi massal dan bazar amal bertemakan “Melalui Sosialisasi Massal & Bazar Amal Mari Kita Tingkatkan Partisipasi Menuju Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tambun Nabolon Kota Pematangsiantar Tahun 2011” berjalan dengan sukses. Acara ini dihadiri kurang lebih 250 Orang, terdiri dari Tokoh Masyarakat, Anggota DPRD, Aparat Kelurahan, Pelaku Program PNPM Mandiri Perkotaan, Wartawan, serta BKM. Hasil dari kegiatan ini terkumpul dana swadaya masyarakat sebesar Rp 4.400.000,-, yang terdiri dari uang tunai senilai Rp 2.500.000,- dan material berupa semen sebanyak 18 zak, yang akan dialokasikan untuk 3 kegiatan yaitu bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang infrastruktur. Diharapkan dari kegiatan ini timbul rasa kebersamaan dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya.
pan Sekolah dari PNPM rid sekolah dasar di Gorontalo sarana perlengkapan sekolah asi Sehat dan Cerdas. Kegiatan kan juga di Jawa Barat, Jawa ara Timur, dan Sulawesi Utara enerima manfaat dari PNPM n Cerdas diutamakan adalah masyarakat yang masuk dalam kelompok rumah tangga miskin, dan yang selama ini belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan dasar.
Kunjungan Media ke lokasi PNPM-RESPEK di Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua. Pada 22-28 Februari 2009, enam jurnalis yang terdiri dari lima media cetak, yaitu Kompas, The Jakarta Post, Majalah Tempo, Majalah Tempo edisi Bahasa Inggris, dan Cendrawasih Pos, serta satu videographer dari Trans 7 berkesempatan menyaksikan musyawarah kampung penetapan usulan di Kampung Dolinggame, Distrik (Kecamatan) Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua. Tidak hanya menyaksikan musyawarah, para jurnalis yang didampingi oleh tim dari PNPM Support Facility dan RMU PNPM RESPEK Propinsi Papua juga berkesempatan berdiskusi dengan Pemerintah daerah Propinsi Papua, yaitu Kepala BPMD dan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Rombongan juga mengunjungi dan menginterview para pemanfaat PNPM-RESPEK, diantaranya ibu-ibu yang berternak kelinci dan ikan mas dari kegiatan SPP, dan juga pemanfaat saluran air bersih di Desa Lambo, Kecamatan Ilu, Kabupaten Puncak Jaya. Sejumlah artikel seputar PNPM Mandiri-RESPEK telah muncul pada harian Kompas, The Jakarta Post, Cendrawasih Pos, dan Majalah Tempo (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) sejak 25 Februari – 10 Maret 2009.
Pelatihan Pendokumentasian PNPM Mandiri untuk Kader Foto Pekka. Dalam rangka kegiatan pendokumentasian PNPM Mandiri dari kacamata warga desa, diselenggarakan pelatihan jurnalisme foto untuk kader foto Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) pada 2-5 Februari 2009 di Cipanas, Jawa Barat. Di dalam training, para kader foto mendapat materi mengenai makna foto sebagai media advokasi, dan dibimbing untuk melakukan hunting foto di sekitar lokasi training. Hasil hunting foto tersebut kemudian dipamerkan dan dipresentasikan oleh para kader foto disaksikan oleh rekan-rekan mereka sesama kader foto, dan t im dari Sekretariat Pekka serta perwakilan Bank Dunia-PNPM Support Facility.
Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 45.06%
MDST
Secara rata-rata, lebih dari perempuan, baik di perdesaan maupun perkotaan, berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri.
MDPJ II Pelatihan Pemelihara MDPJ I
67.36% 21.00% 36.89%
Musdes III
42.83%
Legenda :
MAD III
43.32%
: Musyawarah Desa Serah Terima : Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Musdes : Musyawarah Desa MAD : Musyawarah Antar Desa MKP : Musyawarah Khusus Perempuan Pegas : Musyawarah Penggalian Gagasan
MDST
44.24%
MAD II
MDPJ
46.36%
Musdes II
96.64%
MKP 46.22%
Pegas
39.58%
Musdes I MAD I
40.21% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus Musyawarah Kecamatan Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Pendanaan
60%
70%
80%
90%
100%
Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (Lokasi Baru 2008) 31.33% 34.41%
Penyusunan Disain & Rencana Anggaran Biaya Kecamatan (RAB) Kecamatan Musyawarah Perangkingan
Kegiatan Pembangunan Badan Keswadyaan Masyaakat (BKM)
49.67%
Kegiatan Pemetaan Swadaya
37.14% 38.00%
48.99%
Kegiatan Refleksi Kemiskinan
50.75%
19.20%
Kajian Teknis Musyawarah Desa Sosialisasi
Kegiatan Rembuk Kesiapan Masyarakat
26.94%
Musyawarah Kecamatan Sosialisasi
44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52%
27.41% 0%
10%
20%
30%
46.30%
40%
Catatan : Data di atas adalah berdasarkan data yang diterima dari Konsultan Manajemen Nasional per Maret 2009
Pemberitaan PNPM Mandiri selama periode 21 Desember 2008 – 20 Februari 2009 * Jumlah Pemberitaan
: 84 dari 421 artikel mengenai Penanggulangan Kemiskinan (Des-Jan) 111 dari 481 artikel mengenai Penanggulangan Kemiskinan (Jan-Feb)
* Jumlah Media
: 14 dari 22 Media (Des-Jan) 15 dari 22 Media (Jan-Feb)
* Leading Media
: Harian Seputar Indonesia (Des-Jan) Harian Kompas (Jan-Feb)
* Leading Spoke Person
: Aburizal Bakrie (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) Sujana Royat (Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan)
20
100
18
90
16
80
14
70
12
60
10
50
8
40
6
30
4
20
2
10
0
0
Arrticle (PNPM Maandiri)
Article
Tren Pemberitaan PNPM Mandiri dan Program-Program dalam PNPM Mandiri periode Agustus 2008-Februari 2009
PNPM Mandiri PNPM PISEW PNPM Infrastruktur Pedesaan PNPM Mandiri Perdesaan PNPM DTK PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Generasi G i PUAP
Jumlah artikel PNPM Mandiri cenderung meningkat dari waktu ke waktu, terutama di bulan Desember 2008
Periode analisa pemberitaan PNPM Mandiri kali ini adalah 21 Desember 2008 – 15 Maret 2009. Selama periode analisa tersebut terdapat 214 berita terkait PNPM Mandiri dari 22 media yang dianalisa. Isu-isu utama yang muncul dalam periode pemberitaan PNPM Mandiri ini adalah:
Alokasi Dana untuk PNPM Mandiri erdapat 80 artikel yang memberitakan alokasi dana untuk PNPM Mandiri, dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran akibat PHK, sebagai dampak krisis global. Alokasi dana yang dimaksud berasal dari Pemerintah Indonesia maupun pihak asing. “… Bank Pembangunan Islam (IDB) menyetujui pencairan pinjaman sebesar USD 83 juta untuk mendanai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. “Kami harapkan dana pinjaman ini bisa menyokong proyek PNPM di Indonesia,” demikian siaran pers IDB. Pada 2009 ini kegiatan PNPM akan menyasar 14 juta penduduk atau 3,5 juta rumah tangga di 4.871 desa dari 6.408 kecamatan pada 14 provinsi. ...” (“IDB Kucurkan Pinjaman USD 83 Juta”, Harian Seputar Indonesia, 16 Februari 2009)
“... Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri 2009 pada t iga kawasan, terutama setelah diperoleh tambahan dana sebesar Rp 5 triliun. Ketiganya adalah daerah sentra pemutusan hubungan kerja (PHK), daerah tertinggal, dan kawasan pesisir untuk menyasar kelompok nelayan miskin. Menurut Sujana, anggaran awal PNPM 2009 yang dialokasikan di dalam APBN tahun ini mencapai Rp 11,01 triliun, sehingga bila ditambah Rp 5 triliun menjadi Rp 16,01 triliun. ...” (“PNPM 2009 Fokus pada 3 Kawasan”, Harian Seputar Indonesia, 05 Januari 2009)
PNPM Mandiri dan Kepentingan Politis elama kurang lebih 3 bulan terakhir, salah satu tema pemberitaan yang banyak diulas adalah penilaian dan jawaban mengenai anggapan muatan politis pada PNPM Mandiri. Beberapa pihak seperti INFID dan kalangan akademisi mempertanyakan kemungkinan kegiatan PNPM Mandiri ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, khususnya partai politik menjelang Pemilu 2009. Atas pertanyaan dan anggapan tersebut, pihak pemerintah memberikan penjelasan dan klarif ikasi bahwa PNPM Mandiri adalah program pemerintah pro rakyat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa muatan lainnya.
“... Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi sepuluh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang memimpin kementerian dan departemen teknis pelaksana program penanggulangan kemiskinan.`Hal itu, sesuai dengan hasil penelusuran International NGO Forum on Indonesia Development (Inf id) mengenai adanya potensi pelanggaran pemilu oleh sepuluh menteri yang berasal dari partai pol it ik (parpol). Para menteri d iduga mendompleng program penanggulangan kemiskinan untuk kepent ingan polit ik.`… berdasarkan penelusuran Inf id, sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang rawan dengan money politic dan kampanye terselubung antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPMMandiri), program st imulus f iskal untuk antisipasi krisis finansial dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). ...”
Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) khusus melalui PPIP untuk tahun lalu sebesar Rp 507,1 miliar yang ditujukan bagi 2.000 desa. Dari total anggaran tersebut, yang terserap hanya Rp 498 miliar atau 98,21% dari pagu. …” (“Daerah Belum Siap Jalankan Program Infrastruktur”, Bisnis Indonesia, 7 Februari 2009)
“… Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menolak dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp 2,5 miliar untuk 2009. Alasannya, pemkot t idak memiliki dana pendampingan yang diatur dalam APBD. “Wali kota sudah mengirim surat penolakan itu ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beberapa waktu lalu. Surat itu menyatakan realisasi PNPM (“Bawaslu Awasi 10 Menteri”, Mandiri Balikpapan diminta pada 2010 saja Suara Pembaruan, 7 Februari 2009) sehingga dana pendampingan bisa dimasukkan anggaran,” kata Kepala Bappeda Balikpapan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Suryanto, kemarin. Pemkot sendiri tetap Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan, Program melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya program itu. ...” Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bukan bertujuan polit is. Program (“Pemkot Tolak Dana PNPM”, tersebut bukan dirancang untuk meningkatkan Media Indonesia, 3 Maret 2009) kredibilitas pemerintah menjelang pemilihan umum, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 19 program yang ada, di PNPM Mandiri sebagai Program antaranya agrobisnis pedesaan dan infrastruk- Strategis untuk Mengurangi tur. “Sudah ada komitmen dari DPR bahwa program itu akan berlangsung hingga 2015, jadi Kemiskinan dan Pengangguran t idak berhent i hanya setelah pemilu. ...” eperti periode analisa sebelumnya, yaitu September – November 2008, pemberi(“PNPM Mandiri Bukan Bertujuan Politis”, taan mengenai PNPM Mandiri sebagai Kompas, 09 Februari 2009) salah satu program andalan pemerintah untuk m e n g u r a n g i a n g k a ke m i s k i n a n d a n Kendala dalam Pelaksanaan PNPM pengangguran, khususnya akibat krisis global, juga banyak muncul pada periode analisa Mandiri Desember 2008 – Maret 2009. eberapa kendala dalam pelaksanaan PNPM Mand iri maupun dalam “... Pemerintah menargetkan penyerapan pencapaian tujuan strategis program tenaga kerja hingga 20 juta orang dari paket untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat muncul dalam pemberitaan PNPM Mandiri Mandiri (PNPM) yang sebagian merupakan periode Desember 2008 – Maret 2009. tenaga kerja korban penghentian hubungan Kendala-kendala tersebut disampaikan oleh kerja (PHK) imbas krisis global. Pada 2008, pemerintah, baik nasional maupun lokal, serta program PNPM Mandiri telah mampu menyerap kalangan akademisi. sedikitnya 14.4 juta tenaga kerja melalui 21 “… Sejumlah daerah dan kabupaten dinilai belum siap menerima dan melaksanakan PNPM sehingga penyerapan anggaran untuk program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) kerap mengalami keterlambatan. Menteri
kementerian dan lembaga non departemen. ...” (“PNPM Mandiri Menyerap 20 juta Korban PHK”, Media Indonesia, 14 Maret 2009) Berita mengenai PNPM Mandiri secara lengkap dapat diakses di www.pnpm-mandiri.org
·
Maret 2009 PNPM Perdesaan · Audit atas pelaksanaan tahun 2008 · Sosialisasi di tingkat propinsi PNPM Perkotaan · Misi Supervisi Teknis Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia ke Lampung Utara, Belitung, Magelang, dan Bandung · Konsolidasi Team Leader, Manajemen Proyek, Tenaga Ahli dan Sub Tenaga Ahli Konsultan Manajemen Pusat (KMP) di Jakarta · Konsolidasi Team Leader, Manajemen Proyek, dan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Dirjen Cipta Karya Pekerjaan Umum (PU) · Mobilisasi Konsultan Manajemen Pusat · Rangkaian Pelat i han Konsul tan dan Masyarakat PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (DTK) · Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Pusat dan Propinsi · Workshop nasional di Jakarta · Training fasilitator posko dan pengacara hukum masyarakat di Maluku
Kisah Fasilitator
Training Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di t ingkat propinsi dan kabupaten
PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) · Monitoring dan evaluasi di tingkat pusat
April 2009 PNPM Perdesaan · Workshop Nasional Sosialisasi TA.2009 · Audit atas pelaksanaan tahun 2008 (lanjutan) · Pelatihan Pra Tugas Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM Perkotaan · Mobilisasi Konsultan Manajemen Wilayah dan Fasilitator Kelurahan · Rangkaian sosialisasi tingkat nasional, wilayah, & masyarakat · Rangkaian Pelatihan Konsultan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat PNPM DTK · Training UPK dan TPK di propinsi dan kabupaten (lanjutan) · Training paralegal di Maluku PNPM Support Facility · Rapat Joint Management Committee (JMC) · Jurnalist training untuk jurnalis lokal di Papua
(Ibu Agnes Aliwela / Fasilitator Kecamatan Dullah Utara, Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku / PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus)
Mei 2009 PNPM Perdesaan · Rapat Kerja Nasional dan Daerah (Rakernasda) Tim Koordinasi Tahap I · Workshop Evaluasi Konsultan/Fasilitator · Orientasi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Perkotaan · Misi Supervisi Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia ke lokasi program · Mobilisasi Konsultan Manajemen Wilayah (lanjutan) · Rangkaian Pelatihan Konsultan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat PNPM DTK · Workshop Propinsi di 8 propinsi · Monitoring evaluasi pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan di beberapa propinsi lokasi program PNPM DTK · Training paralegal di Maluku (lanjutan) · TOT Procurement dan Financial Management dari seluruh propinsi di Jakarta PNPM PISEW · Rapat Koordinasi Wilayah PNPM Support Facility · Jurnalist Training untuk jurnalis lokal di Kawasan Timur Indonesia
(Bapak Yusuf Pasorong / Pendamping Distrik Doufo, kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua / PNPM Mandiri – RESPEK)
Anak-anak dan Suamiku Mengerti Pekerjaanku
Terancam Keselamatan Tak Menyurutkan Langkahku
Lokasi kerja yang jauh dengan keluarga bukanlah hambatan bagi Agnes Aliwela, 36 tahun, untuk menjalani pekerjaannya sebagai fasilitator kecamatan. Suami dan dua orang putranya, masing-masing berusia 15 tahun dan 10 tahun tinggal di Kota Ambon, tempat sang suami bekerja sebagai pegawai negeri. Agnes dan bayinya yang baru berusia 8 bulan, t inggal di Kecamatan Dullah Selatan, Maluku Tenggara menumpang di rumah keluarga Kapolsek Kei Kecil Barat. Sang istri Kapolsek merasa prihatin pada Agnes yang tinggal sendiri sehingga kemudian mengajaknya tinggal di rumahnya dan membantu menjaga bayinya. Mengurus bayi sambil bekerja, dan tinggal terpisah dengan anggota keluarga lainnya sama sekali tidak mempengaruhi keseharian Agnes bertugas memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Bahkan sejak awal kehamilan sampai dengan menjelang kelahiran, ia masih aktif bertugas sehingga progres kegiatan di kecamatan yang difasilitasinya telah mencapai 80% per Januari 2009, dan pada siklus 1 dan 2 pencairan dananya mencapai 100%. Agnes bersyukur suami dan anak-anaknya sangat mengerti dan mendukung pekerjaannya.
Sejak Maret 2008, Yusuf Pasorong, 34 tahun, bertugas sebagai pendamping Distrik Doufo. Enam bulan setelah penempatannya di Distrik Doufo, Yusuf mengalami pengalaman yang tak terlupakan dalam hidupnya. Pada saat itu, ia menjadi sasaran amuk warga dari lima kampung di Distrik Doufo yang sedang berdemo. Warga berdemo dengan membawa parang dan kapak serta berlumuran lumpur, melempari kantor distrik dengan batu. Yusuf dan rekannya yang sedang duduk-duduk di sekitar kantor distrik kemudian diteriaki, diangkat, dan diarak berkeliling oleh warga. Mereka lalu menceburkan Yusuf ke lumpur, dan kembali mengaraknya, sampai akhirnya mendudukkan Yusuf di balai distrik. Setelah Yusuf, rekannya pun mengalami pengalaman serupa. Pengalaman tidak menyenangkan ini tentunya menyisakan rasa takut dalam diri Yusuf. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pemuda asal Toraja ini untuk terus bertugas, memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat Doufo. Saat ini lima kampung di Distrik Doufo, yaitu Kampung Doufo, Iratoi, Faisau, Kordesi, dan Derfos telah dapat menikmati akses jalan dan jembatan ke kampung mereka, yang sebelumnya dipenuhi rawa dan lumpur. Berbagai usaha ekonomi produktif seperti berkebun, beternak ayam dan babi juga telah dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
