4/16/2013
Penguatan Pengawasan dan Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Bahan Asistensi RB Daerah Hendro Witjaksono, AK, Macc.
Outline Paparan Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabitas
• Penerapan SPIP. S • Peningkatan kapasitas APIP. • Pembangunan Zona Integritas.
• Peningkatan i k Transparansi. • Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. • Penguatan evaluasi akuntabilitas kinerja.
1
4/16/2013
Skenario Reform Perubahan terhadap: ‐ Kelembagaan ‐ SDM ‐ Business process. Kondisi lingkungan strategis saat ini
Peningkatan dan penguatan: ‐ Pengawasan ‐ Akuntabilitas
‐ Pelayanan Publik yang membaik. ‐ Mutu Kebijakan Publik yang meningkat
Pemerintah an yang efektif dan akuntabel
Perubahan dan perbaikan peraturan perundangan dan budaya organisasi
Dituangkan di dalam Strategi dan Program Aksi yang jelas dan terukur
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
6. Peningkatan Pelayanan Publik; 6. Peningkatan Pelayanan Publik;
2
4/16/2013
Penguatan Pengawasan
Penerapan SPIP • Diagnosis: Diagnosis: the existing systems. the existing systems • Prioritasi dan rencana aksi perbaikan komponen SPIP. • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbaikan.
3
4/16/2013
Komponen SPIP • 5 unsur besar. • 26 komponen rinciannya. 26 komponen rinciannya • Seratus empat puluh sekian ... pertanyaan rinci untuk identifikasi.
Merupakan proses terintegrasi antara pimpinan dan pegawai dalam rangka membangun built in control system agar pencapaian tujuan organisasi dapat berhasil dengan baik.
8
4
4/16/2013
Penilaian Sistem Pengendalian Intern N
Komponen
Sub‐Komponen
1.
Lingkungan pengendalian
• Penegakan integritas dan etika • Komitmen terhadap kompetensi • Kepemimpinan yang kondusif • Struktur organisasi yg sesuai kebutuhan • Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat • Kebijakan pembinaan SDM yang sehat • Peran APIP yang efektif • Hubungan kerja yang baik.
B
C
K
V
2.
Penilaian Risiko
• Identifikasi risiko • Analisis risiko
3.
Kegiatan Pengendalian
• Reviu atas kinerja • Pembinaan Sumber Daya Manusia • Pengendalan Pengelolaan sistem informasi • Pengendalian fisik atas aset • Penetapan & Reviu indikator dan ukuran kinerja • Pemisahan fungsi • Otorisasi transaksi dan kejadian penting • Pencatatan yang akurat dan tepat waktu • Pembatasan akses atas sumber daya • Akuntabilitas terhadap sumber daya • Dokumentasi atas sistem pengendalian intern.
‐ V V V ‐ V V V V V ‐
4.
Informasi dan Komunikasi
• Sarana komunikasi • Manajemen Sistem informasi
V v
5.
Pemantauan PI
• Pemantauan berkelanjutan • Evaluasi Terpisah • Tindak lanjut.
KS ‐ V V ‐ V V V V
V
v
‐ v
‐ ‐ ‐ ‐ V ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ v
v
V V V
Peningkatan Kapasitas APIP • Pengembangan Pengembangan APIP sebagai unit penggerak APIP sebagai unit penggerak integritas. • Peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dan bimbingan teknis. • Perbaikan sistem informasi untuk pengelolaan pengawasan. pengawasan • Koordinasi dan tindak lanjut hasil pengawasan.
5
4/16/2013
Peningkatan Transparansi • Transparansi Transparansi perumusan kebijakan. perumusan kebijakan • Transparansi pelayanan publik. • Transparansi : akuntabilitas kinerja. (Inpres no.1/03 dan SE KemPANRB 03/2013).
Peningkatan Transparansi • Penggunaan Penggunaan TIK yang lebih luas untuk TIK yang lebih luas untuk administrasi (pengelolaan) pemerintahan. • Pelayanan publik berbasis TIK. • Peningkatan kemudahan akses informasi oleh masyarakat (publik) informasi oleh masyarakat (publik).
6
4/16/2013
Pembangunan Zona Integritas • Diseminasi Diseminasi pembangunan zona pembangunan zona integritas. • Pembangunan zona integritas. • Rencana aksi penerapan dan pembangunan zona integritas menuju WBK. WBK
Membangun Zona Integritas: Beberapa Hal Penting • Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas. • Whistle blower systems. • Penerapan kode etik dan penegakannya. • Pengendalian gratifikasi. • Sistem penanganan pengaduan. • Pemenuhan kewajiban LHKPN. • Penanganan Conflict of interests. • Akuntabilitas keuangan. g • Akuntabilitas kinerja. • Disiplin PNS. • Pendidikan, pembinaan, dan promosi anti korupsi.
• Pelaksanaan saran perbaikan aparat pengawasan/KPK. • Penggunaan Informasi transaksi keuangan PPATK. • Rekruitmen terbuka. • Promosi terbuka. • E‐procurement. • Pengukuran kinerja individu. • Pengaturan purna tugas. • Kebijakan pelayanan publik yang Kebijakan pelayanan publik yang lebih baik. • Keterbukaan informasi publik.
7
4/16/2013
Penguatan Akuntabilitas
Apakah suatu instansi akuntabel? Ukuran yang saat ini ada dalam RPJM Nasional: Akuntabilitas Keuangan RPJMN
Renja K/L
RKA_K/L/ SKPD
Renstra K/L
Rencana Kinerja
DIPA/ DPA Kontrak kinerja
Akuntabilitas Kinerja
Opini audit BPK: WTP, WDP, TMP, TS Lap Keu
Diaudit
LAKIP
Dievaluasi
Hasil Pemeringkatan Akuntabilitas Kinerja: AA, A, B, CC, C. D
8
4/16/2013
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja • Review penerapan SAKIP keseluruhan. • Integrasi penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. • Penggunaan TIK untuk pengelolaan kinerja. • Peningkatan kualitas IKU dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja. • Review Kinerja.
Peningkatan EFEKTIVITAS Penerapan SAKIP • Perencanaan Perencanaan Strategis Strategis (Renstra). • Indikator Kinerja Utama (IKU). • Perencanaan Kinerja (RKT) • Perjanjian Kinerja (PK) • Pelaporan Kinerja (LAKIP).
Indikator Kinerja
9
4/16/2013
Perbaikan pada semua tahapan siklus Perencanaan Kinerja
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja
Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja • Perbaikan perencanaan dan penyusunan i dik t ki j t indikator kinerja utama (IKU). (IKU) • Penerapan kontrak kinerja sampai unit terendah. • Penyusunan laporan kinerja di berbagai tingkatan dan penyusunan LAKIP tingkatan, dan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota yang lebih baik.
10
4/16/2013
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja • Evaluasi Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja. akuntabilitas kinerja unit kerja • Pelaporan dan pengkomunikasian hasil evaluasi kinerja unit kerja. • Koordinasi dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
Perbaikan akuntabilitas kinerja • Perbaikan perencanaan dan penyusunan i dik t ki j t indikator kinerja utama (IKU). (IKU) • Penerapan kontrak kinerja sampai unit terendah. • Penyusunan laporan kinerja di berbagai tingkatan dan penyusunan LAKIP tingkatan, dan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota yang lebih baik.
11
4/16/2013
Penguatan Mekanisme, Pelaku, dan Sistem Akuntabilitas. Pemberi Mandat Pemberi Mandat Auditor
Penerima Mandat
Evaluator
Review Media Akuntabilitas Media Akuntabilitas keuangan Sistem Akuntansi Keuangan
Review Media Akuntabilitas Media Akuntabilitas Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja
Road Map 2013‐2017 (contoh sederhana) Sasaran / hasil yang diinginkan
Program aksi/ kegiatan
Meningkatnya efektivitas APIP
1)
Peningkatan kapasitas auditor/ evaluator
2)
Peningkatan penerapan SPIP Peningkatan penerapan SPIP
Menurunnya penyimpangan yang material
1)
Pembangunan PTSP yang bersih dari KKN.
2)
Peningkatan Pelayanan berbasis TIK utk : e‐procurement, e‐ complain, dan whistle blower systems.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
1)
Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) semua unit kerja
2)
Perbaikan sistem pelaporan kinerja, dengan e‐performance management
3)
Peningkatan kemampuan evaluasi kinerja.
4)
Penajaman penyusunan kontrak kinerja
2013
2014
2014
2016
2017
12
4/16/2013
Rencana Aksi 2013‐2014 (Contoh sederhana) Program /Kegiatan
Output
Indikator
Peningkatan kapasitas auditor
Meningkatnya kualitas ‐ hasil pengawasan ‐
Jumlah kerugian yang dikembalikan ke kas daerah J l h k Jumlah rekomendasi yang d i ditindaklanjuti
Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) semua unit kerja
Meningkatnya kualitas ‐ dan kecukupan IKU
Jumlah SKPD yang sudah Bappeda menetapkan IKU sampai unit kerja terendah. % SKPD yang IKU‐nya cukup baik.
Penajaman penyusunan kontrak kinerja
Meningkatnya pemanfaatan kontrak kinerja
‐
% SKPD yang menyusun kontrak kinerja yang baik (spesifik, jelas, terukur)
Biro Organisasi
Pembangunan whistle blower systems
Menurunnya tingkat penyimpangan dan tindak indispliner
‐
Jumlah keluhan masyarakat yang terkait perilaku pejabat dan pegawai.
Inspektorat
‐
Penanggung Ket jawab Inspektorat
Dst......
Simpulan • Banyak hal yang harus di perbaiki dalam y y g p bidang pengawasan dan akuntabilitas. • Prioritasi langkah/kegiatan harus dilakukan agar dapat didukung pendanaan dan tim pelaku yang cukup memadai. • Tujuan yang hendak dicapai: menguatnya akuntabilitas dan meningkatnya kinerja.
13
