Akuntabilitas Peran Propam Dalam Pengawasan Terhadap Penyimpangan Polisi

1

Kendadi, Akuntabilitas Peran Propam Dalam Pengawasan Terhadap Penyimpangan Polisi

Akuntabilitas Peran Propam Dalam Pengawasan Terhadap Penyimpangan Polisi Kendadi Satria Utama1 [email protected]

Abstract Study or this paper tries to describe how the implementation of democratic policing Points Accountability conducted by police agencies in the Bidang Propam Deviations police handle both the breach of discipline, ethical violation or violations of the law the police personnel. This research was conducted with qualitative methods where data obtained from in-depth interviews with four (4) informant. Once the data obtained from primary and secondary research and conducted so as to be a discussion to see how far Role Bidang Propam Polda Metro Jaya in the supervision of police deviance as points applying democratic policing accountability and know the obstacles in the implementation of the implementation. The study results showed that the implementation of democratic policing accountability points in the Bidang Propam going well enough but still there are some specific points in the implementation of which requires the implementation of improvements. Keywords: Police Oversight, Accountability, Police Deviance

Kepolisian merupakan salah fungsi pemerintahan. Pada dasarnya fungsi polisi adalah mengatur dan menjaga agar aturan-aturan yang telah ditetapkan tidak dilanggar oleh warga masyarakat yang berada dalam wilayahnya. Untuk melakukan fungsi tersebut dibentuklah lembaga atau badan yang disebut dengan Kepolisian pada negara tersebut. Di Indonesia lembaga tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Polri (Maskat, 1993:18). Polisi dalam perkembangan menuju ke arah yang lebih baik selalu membenahi diri untuk mempermudah peran dan fungsi dalam masyarakat salah satunya adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum 1

Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Akuntabilitas peran..., Kendadi Satria Utama, FISIP UI, 2013.

2

secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan yang merupakan peran dan fungsi polisi yang sangat vital. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh polisi dapat disebut juga dengan reformasi polisi. Pada Masyarakat yang baru saja terbebas dari pemerintah yang otoriter, biasanya hukum atau aturan yang berlaku tidaklah adil dan beradab. Mengapa demikian karena hukum dalam pemerintahan otoriter digunakan oleh penguasa untuk memenangkan penguasa sebagai pemerintah agar dapat berkuasa dengan sewenangwenangnya dan dilakukan dengan paksaan (Suparlan, 2008:19). Jika kita lihat dalam realitas kehidupan sehari-hari citra polisi dengan respons dari masyarakat terhadap kinerja polisi. Banyak hal-hal yang membuat citra polisi buruk di masyarakat luas. Seperti “salam tempel” yang dilakukan Satuan Bhayangkara dengan kendaraan-kendaraan angkutan yaitu menarik pungutan liar dari kendaraan-kendaraan tertentu. Anggota Reserse yang ogah-ogahan dalam menuntaskan kasus (Meliala, 2001:139). Bahkan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi telah biasa menjadi berita dalam media cetak atau eletronik. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh polisi. Pengaduan masyarakat terhadap polisi terkait tindakan atau dugaan pemerasan, penyalahgunaan wewenang dan penggunaan narkoba. Ada juga beberapa tindakan polisi yang melanggar pidana yang terlapor juga lewat pengaduan masyarakat seperti penganiayaan, asusila, pencurian, perjudian, miras dan lain-lainnya. Pengaduan masyarakat khususnya mengenai polisi yang brutal, dalam hal ini masyarakat harus diberi wadah atau layanan dari Negara untuk melakukan pengaduan terhadap kinerja polisi yang menyalahi aturan atau undang-undang dan merugikan masyarakat (Adrianus, 2005:26). Maka dari itu polisi perlu melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Polri tidak dipercaya oleh masyarakat (Soekanto, 1988). Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan evaluasi dari masyarakat melalui surat pengaduan masyarakat atas kinerja anggota Polri. Pengaduan Masyarakat akan penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal. Lembaga pengawasan internal Polri yang termasuk dalam struktur organisasi Polri ada dua yaitu:

a.

Inspektorat Pengawasan Umum dan Irwasda

b.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)

Universitas Indonesia Akuntabilitas peran..., Kendadi Satria Utama, FISIP UI, 2013.

3

Mekanisme pengawasan eksternal Polri juga dilakukan oleh lembaga diluar struktur organisasi Polri. Melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/723/IX/2004 tentang pedoman administrasi penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan eksternal anggota Polri dapat dilakukan melalui Komisi Polisi Nasional (Kompolnas). Adapun pengawasan eksternal

lainnya

dapat

melalui

Komisi

Ombudsman

yaitu

Badan

pengawasan

penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan lembaga Negara baik dalam pemerintah pusat maupun daerah. Untuk melakukan pengawasan terhadap cara kerja atau profesionalitas dari polisi di Indonesia Polri telah membentuk Propam (Profesi dan Pengamanan) yaitu badan pengawasan internal dari pihak Polri terhadap anggota Polri di seluruh Indonesia yang termasuk dalam struktur organisasi Polri (Sumber : Web Divpropam Polri).

Tabel 1 : Pengaduan Masyarakat Divpropam Polri 1 Januari – 11 Maret 2011


4 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Satker BARESKRIM POLRI ITWASUM PORLI BAG REHABILITASI RO WABPROF POLRI RO PAMINAL POLRI RO PROVOS POLRI POLDA ACEH POLDA SUMUT POLDA SUMBAR POLDA RIAU POLDA BENGKULU POLDA JAMBI POLDA SUMSEL POLDA LAMPUNG POLDA METRO POLDA JABAR POLDA JATENG POLDA D.I.Y POLDA JATIM POLDA BALI POLDA NTB POLDA NTT POLDA KALBAR POLDA KALSEL POLDA KALTENG POLDA KALTIM POLDA SULTRA POLDA SULTENG POLDA SULUT POLDA MALUKU POLDA PAPUA POLDA BANTEN POLDA GORONTALO POLDA MALUT POLDA BABEL POLDA KEPRI POLDA SULSEL Jumlah

Jumlah Pengaduan Surat Masuk Laporan Polisi Kirim Jawab Kirim Jawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 1 12 0 3 0 3 0 15 1 2 0 0 0 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 6 1 2 0 6 1 2 0 29 0 22 1 21 0 9 0 11 0 2 0 3 0 1 0 22 0 3 0 4 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 4 0 2 1 2 1 0 0 3 0 2 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 5 5 12 0 2 0 183 7 90 9

Jumlah Pengaduan Kirim

Jawab

0 0 0 10 15 18 2 10 3 1 1 4 8 8 51 30 13 4 25 5 4 3 2 7 0 1 2 2 6 2 5 8 0 1 1 7 14 273

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 16

% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 5.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 1.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 16.67% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 5.86%

(Sumber : Web Divpropam Polri). Pengaduan masyarakat inilah yang nanti dapat membantu menciptakan profesionalitas dan akuntabilitas Polri di masa yang akan datang. Setiap koreksi dari laporan pengaduan masyarakat dapat menjadi gambaran bagaimana tingkat profesionalitas Polri di masyarakat dan melihat kekurangan dalam kinerja Polri. Respon dari pangaduan masyarakat dan penanganan yang benar dapat membentuk citra polisi yang transparan dan meningkatkan akuntabilitas Polri sebagai lembaga atau instansi pemerintah. Review Hasil Penelitian dan Jurnal Pengawasan Polisi


5

Awal berkembangnya surat pengaduan dimulai pada tahun 1990. Surat pengaduan adalah salah satu mekanisme yang telah dikembangkan untuk mengontrol kinerja kepolisian dan memberikan review yang independen dan netral serta fakta terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Surat pengaduan dapat direkomendasikan untuk pemecatan bagi petugas polisi yang terlibat pelanggaran. Lebih di 50 kota besar memiliki mekanisme surat pengaduan (Walker & Bumphus, 1991). Sejak saat itu semakin berkembang kajian-kajian surat pengaduan masyarakat. Pada kajian surat pengaduan masyarakat di Oakland, mekanisme surat pengaduan masayarakat mendapatkan respon yang baik dari masyarakat setempat. Namun respon masyarakat saja ternyata tidak cukup karena perlu juga lebih banyak dana dan otoritas akan diperlukan untuk mendukung berjalannya mekanisme pengaduan yang ada. Dalam banyak kasus pengaduan, instansi penegak hukum setempat dan serikat polisi seakan kurang kerjasama dengan mekanisme atau sistem pengaduan yang diterapkan (Skolnick & Bailey, 1986). Hal ini mengecewakan peneliti yang mengkaji tentang surat pengaduan di Oakland. Penelitian terhadap divisi pengawasan internal kepolisian di New York pada tahun 1957 oleh Cohen (1972) mendapatkan sebuah kesimpulan yang menunjukan bahwa terdapat indikasi yang menuju pada “pemilihan kasus” oleh divisi terkait dalam memproses laporanlaporan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi. Setelah berbagai kajian tentang pengawasan yang dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja anggota polisi. Kajian selanjutnya yaitu kajian tentang feedback yang dilakukan oleh masyarakat yaitu surat pengaduan. Studi yang dilakukan Iris (1998), mengenai sistem evaluasi Civilian Review petugas polisi di Denver, Houston, San Jose dan Boston menemukan adanya kekhawatiran masyarakat akan pihak-pihak yang impunitas terhadap berbagai peraturan disiplin. Hal ini mendukung dibentuknya lembaga pengawasan polisi eksternal yang juga bertugas melakukan kajian terhadap keluhan atau pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tentang penyimpangan polisi dinilai penting oleh Smith (2001:376) karena merupakan tahapan paling awal dalam upaya pendisiplinan polisi. Ada juga kajian yang dilakukan oleh Brenda A. Buren (2007), tentang pengawasan masyarakat (Civil Oversight) terhadap polisi di Tempe, Arizona. Buren melakukan evaluasi pada Tempe Citizens’ Panel for Review of Police Complaints and Use of Force yang merupakan sistem pengawasan polisi oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian yang menggunakan baik metode kualitatif dan kuantitatif tersebut adalah melihat keberhasilan


6

pengimplementasian sistem pengawasan yang telah berjalan di Arizona. Penelitian tersebut mengkaji sistem pengawasan masyarakat terhadap polisi secara menyeluruh. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang fokus pada instrumen pengawasan yaitu pengaduan masyarakat. Dalam upaya memperbaiki citra polisi dan hubungan dengan masyarakat terkait dengan

pelanggaran

atau

penyimpangan

yang

dilakukan

anggota

polisi.

Bruce

merekomendasikan perlu adanya pengembangan prosedur penanganan surat pengaduan masyarakat yang adil dan didesain untuk mewujudkan disiplin yang nyata dalam tubuh organisasi dan anggota Kepolisian (Terrys, 1967:64). Perlunya pengoptimalan fungsi pengawasan terhadap polisi saat bertugas dengan memberikan akses yang mudah dalam memberikan surat pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan anggota polisi ketika melakukan tugasnya saat berhadapan dengan masyarakat sehingga koreksi terhadap kinerja dan pemolisian berjalan dengan baik (Thanos, 2008). Pengembangan prosedur atau mekanisme surat pengaduan juga perlu diimbangi pula dengan respon cepat dan penanganan yang baik dan jujur terhadap surat pengaduan masyarakat yang masuk agar dapat tercipta kemajuan dalam hubungan antara polisi dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pengawasan eksternal polisi juga dinilai perlu dibentuk sebagai upaya pengawasan dan pendisiplin polisi agar tidak melakukan penyimpangan seperti pada kajian penelitian Smith. Pengawasan eksternal ini diharapkan mampu mengimbangi pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sendiri. Kerjasama dari kedua dalam mengkaji surat pengaduan masyarakat terkait keluhan masyarakat atas pemolisian ataupun pelanggaran anggota kepolisian ini bisa lebih efektif karena pengawasan rangkap dan lebih mampu menjangkau ke masyarakat luas (Smith, 2001;376). Reformasi polisi sebagai imbas dari reformasi pemerintahan di seluruh dunia karena berkembangnya paham demokrasi. Kajian Hilyard (2000), di Irlandia Utara terjadi reformasi pemolisian yaitu dengan membentuk Police Ombudsman. Pembentukan Police Ombudsman ini adalah cermin dari pemolisian modern yang memiliki prinsip-prinsip salah satu yaitu pemolisian harus bersifat demokratis dan akuntabel secara politik, hukum dan finansial. Police Ombudsman ini memiliki kewenangan untuk menginvestigasi semua keluhan terhadap polisi dan mengumpulkan pola atau tren dari keluhan masyarakat sebagai patokan untuk rekomendasi terhadap kepolisian. Pembatasan wewenang dari Police Ombudsman ini terbatas tidak melakukan campur-tangan terhadap masalah arah dan kendali dari kepolisian.


7

Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2012. Untuk melakukan penelitian peran Bidang Propam dalam pengawasan terhadap penyimpangan anggota polisi untuk mencapai akuntabilitas. penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan analisa dokumen dan wawancara terstruktur. Wawancara dan Pengumpulan data penelitian ini berlangsung selama lima (5) hari di Bidang Propam Polda Metro Jaya. Mulai dari tanggal 3-7 Desember. Informan yang saya wawancarai ada 4 (empat orang) dari Bidang Propam Polda Metro Jaya. Keempat personil itu adalah: yang pertama Ajun Komisaris Besar Polisi Endang Yuliastuti yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pertanggung-jawaban Profesi Bidang Propam Polda Metro Jaya. Wawancara dengan Bu Endang. Kedua, Inspektur Dua Sungsang yang menjabat sebagai Pembantu Urusan Prodok Sub Bidang Paminal Bidang Propam Polda Metro Jaya. Wawancara dengan Pak Sungsang. Ketiga, Komisaris Polisi Triyono yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Bidang Propam Polda Metro Jaya. Keempat, Ajun Komisaris Polisi Effi M. Zulkifly yang menjabat sebagai Kepala Penegakan Hukum Sub Bidang Provos Bidang Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen yang diberikan dijadikan bahan untuk analisa peran Bidang Propam dalam pengawasan terhadap penyimpangan polisi untuk mencapai akuntabilitas. Data temuan lapangan dikelompokan sesuai pembahasan yang akan dibuat. Temuan data lapangan ini berupa field note, verbatim wawancara dan dokumen. Temuan Data Lapangan Tugas Propam yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri. Pengawasan dan pelayanan Bidang Propam Polda Metro Jaya memiliki Hirarki secara struktural seperti halnya tingkatan kantor kepolisian. Hirarki Pengawasan Propam itu berjenjang mulai dari Divisi Propam di tingkat Pusat yaitu Mabes Polri. Divisi Propam ini membawahi Bidang Propam di tingkat Provinsi atau Polda seperti halnya Polda Metro Jaya. Bidang Propam Polda ini selanjutnya memiliki kewenangan untuk membawahi Seksi Propam di Polres-Polres di daerah cakupan wilayahnya. Adanya hirarki ini digunakan untuk memberikan kewenangan dari tingkat Divisi Propam kepada tingkat Bidang Propam


8

hingga tingkat Seksi Propam sesuai kebijakan yang diambil untuk mempermudah pelaksananaan pengawasan dan pelayanan Propam. Hirarki ini juga mengharuskan kewajiban kepada tingkat Seksi Propam di masing-masing Polres untuk memberikan laporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi propam yang diemban di tingkat Polres kepada Bidang Propam di Polda. Dan nantinya masing-masing Bidang Propam di Polda seluruh Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Propam yang telah dilakukan kepada Divisi Propam Mabes Polri. Untuk mekanisme atau prosedur surat pengaduan masyarakat baik itu untuk pelanggaran disiplin, kode etik maupun Pidana. Semua surat yang masuk melalui Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) baik itu surat pengaduan langsung, surat pengaduan tidak langsung ataupun limpahan dari Kompolnas maupun LSM (Police Watch, Imparsial, Komnas Ham, dan lain-lainnya). Propam untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitasnya pengawasan maka Propam tidak hanya dibentuk pada tingkat Mabes Polri, tetapi Propam juga dibentuk pada tingkat Polda dan Polres. Pada tingkat Polres ada Seksie Propam, di tingkat Polda ada Bidang Propam, dan di tingkat Polri ada Divisi Propam. Laporan kasus yang masuk dilaporkan sesuai hierarki dari Polres kemudian diteruskan pada Polda setempat, dan laporan dilanjutkan ke Divisi Propam di tingkat Polri. Laporan kasus diteruskan hingga ke tingkat Polri demi tercapainya integrasi laporan ditingkat Polri sementara untuk penanganan kasus tetap dilakukan di tingkat Polda. Propam akan melakukan penindakan berdasarkan catatan kasus yang masuk. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh penulis mengklasifikasikan sumber catatan kasus, sebagai berikut: (1) Hasil pengawasan internal oleh Propam (2) Surat aduan dari masyarakat secara langsung (3) Surat limpahan dari institusi lain, seperti Divisi Propam Komnas HAM, Police Watch, Kompolnas, dsb. (4) Aduan dari masyarakat yang tidak langsung atau melalui surat Propam dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk melakukan tindakan Proaktif. Tindakan proaktif Propam diwujudkan dalam aktifnya sosialisasi terkait berbagai peraturan yang berlaku di lingkungan Polri, serta penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktibplin yang biasa dilakukan melalui apel dan razia, misalnya saja apel untuk mengontrol sikap dan penampilan anggota polisi, mengontrol identitas diri anggota Polri, hingga razia ke tempat


9

tempat hiburan untuk mencegah tindakan indispliner dari petugas yang pergi ke tempattempat hiburan tanpa surat tugas. Untuk mencakup semua akuntabilitas dari pertanggungjawaban profesi dan disiplin anggota kepolisian Polri. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Propam dalam hal ini meliputi tiga komponen, yakni: (1)

Pengawasan terhadap personil, meliputi semua tindakan anggota polisi sebagai

penegakan hukum ketika menjalankan tugas ataupun sudah tidak dalam tugas lagi, yang dimaksud disini anggota Polri harus menjaga sikapnya baik dalam tugas ataupun di luar tugas untuk selalu memenuhi kewajiban dan meninggalkan larangan baik itu disiplin maupun kode etik sebagai ketentuan anggota Polri. (2)

Pengawasan terhadap materi logistik, meliputi pengawasan barang bergerak

maupun tidak bergerak yang digunakan oleh anggota Polri agar tidak disalahgunakan yang dapat merugikan Polri sendiri atau malah membahayakan masyarakat luas. (3)

Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian, dilakukan

untuk melihat suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri sudah memenuhi Standar Opersional Prosedur yang berlaku atau belum seperti penanganan unjuk rasa, pengaturan lalu lintas dan lain-lainnya. Terkait dengan kerjasama, Propam sering dikaitkan dengan Kompolnas karena tugas dan fungsi yang hampir sama yakni melakukan pengawasan pada institusi Kepolisian. Namun, hubungan keduanya ini bersifat sinergi. Kompolnas hanya mengawasi pelaksanaan tugas Polri secara umum juga melakukan analisa kebijakan untuk polisi di periode yang akan dating, bukan sebagai partner kerjasama. Terkait dengan pengaduan Kompolnas hanya melimpahkan surat pengaduan dan mengawasi perkembangan kasus yang dilimpahkan. Jadi, kerjasama dengan Kompolnas dengan Propam adalah kerjasama tidak langsung. Sedangkan kerjasama lain dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Police Watch, Imparsial, Komnas Ham dan lain-lain juga hampir sama dengan kerjasama Propam-Kompolnas.

UNDP menjelaskan ada beberapa prinsip akuntabilitas yaitu ada empat bentuk akuntabilitas: akuntabilitas politik, akuntabilitas administratif, akuntabilitas profesional dan akuntabilitas demokratis. Akuntabilitas politik membutuhkan suatu organisasi untuk bertindak sesuai dengan ketentuan politik dan programatik diadopsi oleh organisasi organisasi mempertanggung-jawabkan (akuntabel) semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kepada pejabat politik. Akuntabilitas politik melibatkan akuntabilitas vertikal


10

dimana pejabat diawasi dan dikendalikan oleh kantor yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki institusi; dan akuntabilitas horizontal yang merupakan akuntabilitas eksekutif kepada legislatif dalam kasus pemerintah. Demikian pula, akuntabilitas administratif melibatkan akuntabilitas vertikal dimana posisi administrasi rendah hingga posisi superior melalui serangkaian luas mekanisme internal pengendalian dan pengawasan termasuk inspektorat, dll audit, dan akuntabilitas horizontal di mana posisi administratif bertanggung jawab kepada warga negara dan badan pengawas, termasuk ombudsman. Selain itu, akuntabilitas administratif melibatkan subjek penuh pejabat publik dan unit administratif untuk satu set aturan konstitusional yang luas, hukum dan administratif dan prosedur yang mengatur erat kinerja mereka. Akuntabilitas profesional mengacu pada keberadaan seperangkat norma dan praktik yang bersifat teknis dan profesional yang mengatur perilaku dan kinerja anggota profesi tertentu. Akuntabilitas demokratis adalah hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat sipil di mana masyarakat sipil mengambil peran aktif dalam menjamin akuntabilitas melalui partisipasi populer, evaluasi proyek pemerintah dan kegiatan (UNDP, 2001). Propam Polda Metro Jaya sudah melakukan akuntabilitas politik Akuntabilitas politik yaitu organisasi mempertanggung-jawabkan (akuntabel) semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kepada pejabat politik yang membidangi keamanan umum juga kepada berbagai lembaga politik seperti DPRD. Akuntabilitas politik yang dilakukan erat dengan akuntabilitas vertikal yang mengawasi kinerja mereka sebagai hirarki institusi yaitu di level Mabes Polri Divisi Propam. Urutan hirarki Propam Polri terbagi menjadi 3 level yaitu Seksi Propam di level Polres, Bidang Propam di level Polda, dan terakhir Divisi Propam di level Mabes. Akuntabilitas administratif juga telah dilakukan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya dengan membagi struktur organisasi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Sub Bidang Pengamanan Internal dengan Fungsi Pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Sub Bidang pertanggung-jawaban Profesi sebagai fungsi pertanggungjawaban profesi. Provos sebagai fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri. Ada juga fungsi Bagian Pelayanan Pengaduan, Perencanaan dan Administrasi Serta Rehabilitasi Personil. Bidang Propam Polda Metro Jaya juga melakukan akuntabilitas horizontal secara administrasi dengan Komisi Ombudsman dan Kompolnas. Kerjasama yang dilakukan oleh Propam dan Kompolnas, Ombudsman dan lain-lain kurang bersinergi secara maksimal karena hanya terbatas pengawasan ditangani atau tidak suatu kasus, lancar atau tidaknya


11

kasus tersebut, selesai atau tidak kasus-kasus yang masuk ke Propam. Nanti hal itu dianalisis menjadi tren untuk mewujudkan kebijakan untuk mengurangi penyimpangan polisi. Akuntabilitas profesional Bidang Propam Polda Metro Jaya juga telah diatur yaitu melalui SKEP No. 659 Tahun 2003 tentang Konsep “Patuh Hukum”. Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI atau PPRI 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam Bab II tentang Kewajiban, Larangan dan Sanksi ini dijelaskan Poin-poin mengenai Kewajiban, Larangan dan Sanksi bagi Anggota Polri. Standar Opersional Prosedur tentang Penerimaan Surat Pengaduan Masyarakat kepada Bagian Pelayanan dan Pengaduan Propam ini berdasarkan TR Kapolri No.Pol : TR/30/1/2009 dan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/53/1/2010 tentang Kebijakan dan Strategi Polri. Dasar Tata cara penanganan pengaduan masyarakat juga diatur dengan Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada juga Pedoman Adminitrasi Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat. Pedoman ini didasari oleh Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/723/IX/2004. Sedangkan Akuntabilitas demokratis antara Bidang Propam Polda Metro Jaya dengan masyarakat juga telah dilakukan yaitu dengan memberikan partisipasi masyarakat yang terkait pelanggaran polisi untuk menjadi saksi dalam persidangan dan dimintai bukti-bukti untuk proses persidangan. Masyarakat umum juga bebas untuk menghadiri sidang pelanggaran yang dilakukan polisi bebas tanpa ada kaitan apapun dengan kasus yang sedang disidangkan. Publikasi data yang dilakukan hanya berdasarkan melalui hirarki vertikal ke atas. data hasil penyelidikan dan keputusan sidang bisa saja dipublikasi melalui Bagian Hubungan Masyarakat, di web Propam juga ada data kasus pelanggaran dan keputusan sidang anggota polisi tetapi sudah tidak dikelola lagi dan berhenti di tahun 2011. Sidang adalah sarana publikasi secara umum dan tidak menutup pintu bagi siapapun untuk hadir dalam persidangan. Publikasi atau laporan kepada pelapor berbentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan diberikan setelah keputusan sidang atau hasil akhir sudah didapatkan. Salah satu pengawasan eksternal adalah melalui Organisasi Masyarakat Sipil. Pengawasan yang dilakukan bersama Organisasi Masyarakat Sipil dirasa perlu untuk dilakukan sebagai perwujudan dari pemolisian demokratis. Pengawasan berlapis pada kepolisian melalui pengawasan internal dari Propam dan pengawasan eksternal dari


12

Organisasi Masyarakat Sipil / Lembaga Swadaya Masyarakat (Imparsial, Police Watch, Kontras, Komnas Ham dan lain-lain) maupun Organisasi pengawasan bentukan pemerintah (Komisi Ombudsman, Kompolnas). Tidak hanya pemolisiannya saja yang perlu diberikan pengawasan oleh pengawasan eksternal tetapi juga pengawasan internal dari Propam perlu diberikan pengawasan melalui pengawasan eksternal karena hanya Propam yang memiliki kewenangan dalam penetapan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh personil polisi (etika dan disiplin) pelanggaran hukum baru pengadilan yang menetapkan hukumannya, itupun juga melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat terkait pelanggaran polisi dan pengawasan internal yang dilakukan Propam terlihat kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil yang ada dengan polisi. Kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak hanya terkait penerusan surat pengaduan yang diberikan masyarakat. Data dari 43 kasus yang ditangani Kontras sepanjang Juli 2011-Juni 2012 tampak bahwa kasus-kasus yang mengemuka berkenaan dengan rekayasa kasus, penyiksaan serta penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan mekanisme internal Polri. Sebanyak 18 kasus diadukan secara langsung melalui mekanisme internal Polri, yaitu melaporkan langsung ke Divisi Propam baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 kasus yang diadukan telah direspon oleh pihak kepolisian. Meski demikian, respon yang diberikan lambat. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tidak secara berkala disampaikan kepada pelapor atau korban dan umumnya baru diberikan ketika Kontras menanyakan perkembangan perkara yang ditangani. Sementara itu, mengacu pada mekanisme internal Polri dalam Perkap tentang Keterbukaan Informasi Publik, respon penanganan kasus yang diterima Kontras dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi umumnya tidak menyentuh pokok persoalan. Respon cukup efektif ketika Kontras mengajukan keberatan terhadap persoalan tersebut. Kontras mencatat dari mekanisme internal tersebut, hanya terdapat 4 kasus yang menjatuhkan hukuman kode etik dan profesi terhadap oknum anggotanya berupa kurungan selama 21 hari, sementara hanya 1 kasus aparat anggotanya dijatuhkan tindak pidana. Sidang etik dan profesi ini sulit dipantau karena seringkali bersifat tertutup (Data Kontras dalam “Kemandirian dan Profesionalitas Polisi Adalah Syarat Mutlak Bagi Keberlanjutan Demokrasi” Jakarta, 1 Juli 2012).


13

Data yang diberikan kontras ini terkait pengawasan internal polisi disini melalui Propam dirasa cukup lambat dan tidak memberikan respon yang seharusnya dilakukan. Respon cepat dari Propam dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan secara berkala dari kasus yang bergulir sudah seharusnya diberikan kepada pihak pelapor dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendampinginya. Pemberian respon penanganan kasus juga harus tepat dan menyentuh pokok persoalan dari kasus yang ada. Kesimpulan Peran Propam secara umum Propam berfungsi melakukan pengawasan internal di tubuh Polri, artinya melakukan pengawasan pada seluruh satuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi yang telah dilakukan juga sudah memberikan poin akuntabilitas yang tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawasan. Propam Polda Metro Jaya sudah melakukan Akuntabilitas politik, akuntabilitas politik secara vertikal, akuntabilitas administrative, akuntabilitas administrasi secara horizontal,

akuntabilitas

professional, akuntabilitas demokratis. Akuntabilitas demokratis inilah yang paling banyak mendapatkan sorotan dalam masyarakat karena sudah seharusnya organisasi pemerintahan bertangggung jawab pada masyarakat. Sebuah bentuk dari akuntabilitas demokratis adalah dengan memberikan masyarakat sipil partisipasi dalam pengawasan hal ini bisa direpresentasikan melalui Organisasi Masyarakat Sipil harusnya lebih mengambil peran dalam meninjau pengawasan internal yang dilakukan oleh polisi. Akuntabilitas untuk lembaga penegak hukum yaitu adanya tanggung-jawab dengan apa yang dilakukan personil polisi saat bertugas maupun berbaur di masyarakat. Untuk Bidang Propam Polda Metro Jaya melakukan pengawasan personil, materi logistik dan kegiatan. Tindakan koersif yang dapat muncul saat bertugas dan menghadapi masyarakat mendapatkan pengawasan kegiatan seperti halnya saat pengamanan demontrasi dan kegiatankegiatan semacamnya. Mekanisme akuntabilitas sebagai awal munculnya lembaga pengawasan. Pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh polisi membuat masyarakat menekankan agar terbentuk lembaga pengawasan bagi polisi. Lembaga pengawasan internal yang ada dalam kepolisian adalah Irwasda serta Irwasum dan Propam. Untuk merancang sebuah lembaga pengawasan yang efektif tidaklah hanya bertumpu pada pengawasan internal kepolisian saja, harus ada pengawasan eksternal yang memberikan masukan dan checks and balances dalam pengawasan terhadap polisi, pengawasan sipil


14

menjadi salah satu caranya sebagai pengawasan eksternal selain pengawasan eksternal oleh negara. Pengawasan sipil melalui Organisasi Masyarakat Sipil (Kontras, Komnas HAM, Imparsial, Police Watch) sebagai pengawas eksternal Polri tidak memiliki otoritas dalam penyelidikan hingga penetapan hukuman. Organisasi Masyarakat Sipil (Kontras, Komnas HAM, Imparsial, Police Watch) hanya mampu memberikan tekanan jika respon dan kasus yang bergulir lambat. Keberatan dari Organisasi Masyarakat Sipil ini terkadang ditanggapi oleh polisi namun kurang menyentuh atau masuk pada pokok persoalan yang ada. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian dalam pengawasan internal polisi agar tercipta akuntabilitas. Untuk menuju pada proses akuntabilitas yang memberikan checks and balances pada organisasi Polri juga telah mulai berkembang. Adanya akuntabilitas politik yang dilakukan Bidang Propam Polda Metro Jaya juga memberikan laporan kepada Kapolda dan diteruskan ke DPRD. Tindakan pro-aktif dari lembaga pengawasan internal untuk mengadakan penelitian tentang tendensi terjadi penyimpangan oleh personil polisi pada tren-tren tertentu yang sering terjadi dalam pemolisian yang dilakukan oleh polisi. Ekplorasi masalah atau penelitian terhadap penyimpangan yang sering dilakukan oleh personil polisi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pengawasan eksternal. Penelitian ini berguna untuk melihat perubahan apa yang harus ada pada sistem atau kebijakan apa yang akan diterapkan. Untuk konteks Indonesia, Bidang Propam Polda Metro Jaya haruslah diawasi oleh pengawasan eksternal (Kompolnas, Ombudsman, Organisasi Masyarakat Sipil) dalam tindakan pengawasan internalnya terhadap pelanggaran polisi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

pengaturan garis waktu standar untuk menyelesaikan penyelidikan pengaduan.

Penyelidikan pengaduan tidak memiliki masa kadaluarsa atau tenggang waktu penyelidikan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tidak dilakukan secara berkala dan teratur.. Penekanan pun dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil terhadap pengawasan internal yang dilakukan. Namun terkadang feedback atau umpan balik yang diberikan tidak mengena pokok permasalahan. Di Indonesia atau di Divisi, Bidang Propam belum bisa dilakukan karena keterlibatan organisasi independen hanya sampai pada pelimpahan surat pengaduan masyarakat. Mulai dari penyelidikan hingga penetapan hukuman, review, kepuasan pengadu dan pencegahan yang dilakukan hampir sebagian besar otoritas dipegang oleh pengawasan internal.


15

Saran Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan implementasi Propam dalam melakukan pengawasan internal untuk menindaklanjuti penyimpangan polisi serta untuk mencapai akuntabilitasnya dapat dirasakan jelas bagi masyarakat sebaiknya semakin sering sosialisasi Propam kepada masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat tahu jelas tugas dan fungsi Propam. Hal ini perlu dilakukan karena kadang pelapor tidak bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus mendapatkan fakta-fakta untuk proses pengambilan keputusan hukuman yang pantas nantinya bagi polisi pelanggar. Penambahan Staf Propam juga perlu dilakukan karena adanya sistem piket dan minim jumlah staf atau petugas Propam. Jumlah antara Pengawas dengan objek yang diawasi tidak proporsional. Hal ini juga banyak dikeluhkan orang para petugas Propam. Penetapan hukuman yang lebih sesuai dan adil. Hukuman untuk pelanggar disiplin seharusnya lebih dipertegas lagi jangan terlalu banyak diskresi dari atasan hukum seperti halnya pelanggaran disiplin ringan yang hanya dihukum teguran atau tilang dari atasan hukum dari pelanggar. Citra polisi sebagai penegak hukum harusnya lebih ditonjolkan dengan sebisa mungkin meminimalisir pelanggar disiplin maupun kode etik. Pengawasan Eksternal dari Kompolnas, Ombudsman dan lain-lain sebaiknya tidak sebatas dalam hasil akhir atau hanya memantau proses penyelesaian kasus. Jika ada kemungkinan bisa diikut-sertakan dalam proses penyelesaian kasus seperti waktu penyidikan dan penyelidikan. Adanya pembekalan tertentu untuk personil Kompolnas atau Ombudsman untuk bisa mengawasi tiap prosesnya dalam penyelesaian kasus pelanggaran polisi. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lebih terbuka dan akuntabel. Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil harus direspon dengan baik agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap polisi. Lembaga Independen seperti Kompolnas, Ombudsman dan KPK dapat memiliki peran dan kewenangan dalam mendeteksi dan mengivestigasi kasus pelanggaran polisi. Propam melakukan analisis tentang tendensi pelanggaran yang dilakukan oleh personil polri untuk memperkecil dan mempersulit peluang penyimpangan oleh anggota polisi.


16

Daftar Pustaka

Buren, Brenda A. 2007. Evaluating Citizen Oversight of Police. United States: LFB Scholarly Publishing LLC. Cohen, Bernard. 1972, The Police Internal System of Justice In the New York City. The Journal of The Criminal Law, Criminology, And Police Science, Vol. 63, No. 1, pp 54-67, http://www.jstor.org/stable/1142271 Hilyard, Paddy & Mike Tomlinson. 2000, Patterns of Policing and Policing Pattern. Journal of Law and Society, Vol. 27, No. 3, pp 394-415. http://www.jstor.org/stable/1410382 Iris, Mark. 1998. Police Discipline in Chicago: Arbitration or Arbitrary? The Journal of Criminal

Law

and

Criminology

(1973-),

Vol.

89,

No.

1,

pp.

215-244.

http://www.jstor.org/stable/1144221 Maskat, Djunaidi H. 1993. Manajemen Kepolisian Teori dan Praktek Jilid 1. Sukabumi : Secapa Kepolisian Republik Indonesia. Meliala, Adrianus. 2005. Mungkinkah Mewujudkan Polisi yang Bersih, Jakarta: Kemitraan Partnership. Meliala, Adrianus. 2011. Mengkritisi Polisi, Yogyakarta: Kanisius. Skolnick, J. H., & Bailey, D. H. 1986. The New Blue Line. New York, NY7 Free Press Smith, Graham. 2001. Police Complaints and Criminal Prosecutions. The Modern Law Review, Vol. 64, No.3, pp 372-392. http://www.jstor.org/stable/1097006 Soekanto, Soerjono. 1988. Kamus Kriminologi, Jakarta: Ghalia Indonesia. Suparlan, Parsudi. 2008. Ilmu Kepolisian. Jakarta: YPKIK. Terris, Bruce J. 1967. The Role of The Police, Annals of The American Academy of Political and Social Review, Vol. 374, pp. 58-69. http://www.jstor.org/stable/1037193 Thanos, Indradi. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Analisa Deskriptif. Jakarta: Win Communication. Walker, S. and Kreisel, B. W. (1996), ‘Varieties of Citizen Review’ American Journal of Police, 15:3, 65-88.


Akuntabilitas Peran Propam Dalam Pengawasan Terhadap Penyimpangan Polisi

Recommend Documents