1
THIS IS YOUR PRESENTATI ON TITLE
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERAN APIP DALAM MENGAWAL AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN DESA Jakarta, 18 Mei 2017
ARTI PENTING PEMBANGUNAN DESA
Pentingnya Desa Pembangunan Indonesia Tidak Ada Artinya Tanpa Membangun Desa
FAKTA & DATA Luas Wilayah Indonesia
Komposisi Penduduk (dlm Juta)
Komposisi Penduduk Miskin
20%
10.49 126.3
128.5 17.28
80%
Pedesaan
Perkotaan
Sumber: BPS, 2015
Pedesaan
Perkotaan
Sumber: BPS, 2015
Pedesaan
Perkotaan
Sumber: BPS, 2016
PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAMPEMBANGUNAN DESA
Dana Desa 2016 : Rp 46,96 triliun 2017 : Rp 60 Trilyun
*http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/17/01/04/oj8rc619-kemiskinan-di-desa-tetap-besar
PELAKSANAAN DANA DESA Akuntabilitas Keuangan Dana desa yang dikelola bebas dari penyimpangan
Akuntabilitas Dana Desa
Akuntabilitas Kinerja Dana desa yang digunakan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa
PENYALURAN DANA DESA
POTENSI MASALAH & HAMBATAN Regulasi & Kelembagaan
Pengawasan
Peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum lengkap Formula pembagian dana desa belum transparan Pembagian penghasilan perangkat desa belum adil Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien karena regulasi tumpang-tindih
Efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan Saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik Evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas
Tata Laksana
Sumber Daya Manusia
Acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum ada Penyusunan APBDesa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa Transparasi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa rendah Pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standar dan rawan manipulasi
Potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa Perangkat desa belum memiliki kompetensi yang cukup
PERAN APIP DALAM MENJAMIN PELAKSANAAN DANA DESA Memastikan jumlah dana desa yang disalurkan tepat sasaran dan tepat jumlah
1
Memastikan perencanaan penggunaan dana desa memberikan manfaat terhadap masyarakat desa
2
Memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai yang direncanakan dan memberikan manfaat terhadap masyarakat desa (Tepat Guna)
3
4
Memastikan pertanggungjawaban penggunaan desa sesuai dengan aturan yang berlaku
5
Memastikan bahwa dana desa bebas dari penyelewengan
SARAN 1
5
2
1
4
Pembangunan sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat dan adanya transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa.
3
Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran desa dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
4
Pendampingan penggunaan dana desa mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh APIP guna memastikan tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyimpangan.
5
Penguatan APIP Kab/Kota/Provinsi sebagai fungsi pengawasan penggunaan dana desa.
2
3
Peningkatan Integritas dan Kompetensi dari kepala desa dan perangkat desa.
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI EFISIENSI
e-Government Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil)
Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik
Fokus Kinerja Bukan SPJ
Stop Pemborosan Anggaran Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai
ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ
Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan
Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat
EFISIENSI BIROKRASI MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIRIVIU DAN DIEVALUASI
RENCANA STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGETTARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT
MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK PENGELOLAAN UNTUK MENGETAHUI DATA KINERJA PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN PELAPORAN KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR
HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA TAHUN 2015-2016 INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DIBAWAH 70 (50K/L, 24 PROV, 456 KAB/KOTA) BERPOTENSI TERJADI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai
± 392,87 T 1. 2.
Skala nilai
Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Provinsi
Kabupaten / Kota
Kategori
Range Nilai
2015
2016
2015
2016
2015
2016
AA
90-100
0
0
0
0
0
0
A
80-90
4
4
2
3
1
2
BB
70-80
21
28
7
6
7
10
B
60-70
36
37
8
13
31
57
CC
50-60
16
10
13
10
174
199
C
30-50
0
3
3
2
239
193
D
0-30
0
0
1
0
14
14
Efisien Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inefisiensi
INEFISIENSI TERJADI KARENA : Tidak jelas hasil yang akan dicapai 3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil). Sasaran. Ukuran kinerja tidak jelas. 4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
PETA KELEMBAGAAN LNS - (BERDASARKAN DASAR HUKUM) PEMBENTUKANNYA
127
• • • •
10
Tahun 2014, 10 LNS dihapus Tahun 2015, 2 LNS dihapus Tahun 2016, 9 LNS dihapus Tahun 2017, 2 LNS dihapus
85 Tahun 2017
104
5 14
Diamanatkan Undang-undang tapi belum terbentuk
Dibentuk berdasarkan Undang-undang
Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah
Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden
PEMBUBARAN LNS Perpres 116/2016 -> pembubaran 9 LNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Badan Benih Nasional *) Badan Pengendali Bimbingan Masal *) Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan *) Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun*) Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Dewan Kelautan Indonesia Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional) *)
• Efisiensi Angaran (APBN) sebesar 25.347 juta • Pengalihan 130 orang PNS ke K/L terkait Keterangan: *) Lembaga tersebut sudah tidak aktif
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
Perpres 124/2016 -> pembubaran Komisi AIDS Perpres 21/2017 -> pembubaran BPLS
PENGGABUNGAN LNS
KADI Komite Anti Dumping Indonesia
KRPI KPPI Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Komite Remedi Perdagangan Indonesia
– Mempertahankan dan memperkuat fungsi perlindungan pasar domestik/ industri dalam negeri dari pengaruh perdagangan global, dengan menggabungkan KADI dan KPPI menjadi Komite Remedi Perdagangan Indonesia (KRPI) – Saat ini sedang disusun RPP KRPI
RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (TAHUN 2016) UNTUK PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
NO
RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (%)
JUMLAH PEMDA KABUPATEN/KOTA
1
Kurang dari 50 %
375
2
Lebih dari 50 %
134
Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 diolah oleh Kementerian PANRB, 2016
DISTRIBUSI PNS – 10 INSTANSI TERBESAR
Per Maret 2017
KOMPOSISI ASN JFT Guru
JUMLAH PNS PER MARET 2017
1.636.322
37,60 %
JFT Kesehatan
264.305
6,07 %
JFT Teknis
372.740
8,57 %
1.643.535
37,77 %
434.588
9,99 %
4.351.490
100 %
JF U (Administrasi) J Struktural
TOTAL PNS
JFU Administrasi =
67%
PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014) Asal Tenaga Honorer Pelamar Umum
Jumlah Pengangkatan
Persentase (%)
RasioTerhadap terhadap Total PNS
1.103.861*
58.8%
24.6%
775.884
41.2%
17.3%
Sumber: BKN, *Oktober 2016
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1. Tahun 2014 Menghasilkan 5 Finalis Dunia 2. Tahun 2015 Menghasilkan 5 Finalis Dunia 2 diantaranya mendapatkan posisi Runner Up, yaitu : • Inovasi Kabupaten Aceh Singkil • Inovasi Kabupaten Sragen
Inovasi yang diakui Internasional (PBB) Replikasi (Studi Tiru) Inovasi dalam Percepatan Pelayanan Publik
One Agency One Innovation
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Inovasi Terbaik (TOP 99, TOP 9, TOP 25, TOP 35)
Melaksanakan Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
Perkembangan Inovasi
2014: 515 Inovasi 2015: 1.189 Inovasi 2016: 2.476 Inovasi 2017: 3.054 Inovasi
TOP 35 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
MALL PELAYANAN PUBLIK Pelayanan yang Terintegrasi antara lain terdiri dari : Terintegrasinya Pelayanan Kewenangan Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota serta Swasta pada satu Gedung
• Izin Trayek Angkutan Darat Antar Negara, Antar Prov, antar Kab/Kota, dalam Kota/Kab. • Pelayanan Perpajakan • Pelayanan SKCK • Pelayanan Nikah untuk Seluruh Agama • Izin terkait Kemudahan Berusaha (EoDB) Pusat dan Daerah • Pelayanan SIM • Pelayanan Paspor • Pelayanan Adm Kependudukan Pemda yang sudah siap menerapkan: • Pemerintah Kota Batam • Pemerintah Kota Surabaya • Pemerintah DKI Jakarta
TERIMA K ASIH ANY QUESTION ?
