KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Peran APIP sebagai Mitra Strategis Manajemen Pemerintahan dalam Mengawal Kebijakan Dana Desa
Wakil Menteri Keuangan
Jakarta, 18 Mei 2017
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Tantangan Pembangunan Ekonomi KeLmpangan secara horizontal masih terjadi, sumber pertumbuhan masih bertumpu pada kawasan barat, Tingkat Kemiskinan di kawasan Lmur masih relaLf Lnggi, dan Tingkat Pengangguran terLnggi di Jawa.
3
Strategi Mengatasi Tantangan Pembangunan 0.41 0.41 0.41 0.41 0,40
0.42 0.40 11.2
0.38
0.36
0.36 10.70
0.37
0.38 0,39
0.35
0.34 0.32 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2016
0.30 2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
18.0 16.6 15.4 14.2 16.0 13.3 12.5 12.0 14.0 11.4 11.3 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
DIATASI MELALUI PERTUMBUHAN INKLUSIF
4
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN & KESENJANGAN Kebijakan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan 1
Meningkatkan akses ke layanan dasar
2
Infrastruktur dan Perumahan
Penguatan fungsi pajak untuk redistribusi pendapatan
• Peningkatan akses untuk pemberdayaan melalui KUR, LPDB KUMKM, dll
Pendidikan dan Kesehatan
• Peningkatan dan pemerataan supply side antar daerah • Sinergi bansos dan subsidi • Keberlanjutan program JKN • Peningkatan efekGvitas PIP, Bidik Misi, PKH (review dan reformulasi bantuan)
4 Meningkatkan akses ke permodalan
Akselerasi Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan 3
Meningkatkan akses ke pekerjaan berkualitas • Mendorong pendidikan vokasional • PelaGhan dan kewirausahaan • Review besaran BOS SMK, • link&match SMA dengan PT • penyediaan sapras pelaGhan keterampilan
• Perluasan basis pajak • Perluasan Penerapan pajak progresif
5
Mengendalikan harga pokok • Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran • Perbaikan tata niaga bahan pokok • Subsidi tepat sasaran • Efisiensi distribusi (perbaikan infrastruktur dan sistem logisGk)
5
Kinerja Pembangunan Tidak Hanya diukur Secara Kuantitatif KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, disertai dengan pemerataan pembangunan – turunnya kesenjangan
APBN untuk Mendukung Terwujudnya Pertumbuhan & Pembangunan Inklusif
Mendukung daya beli
a.l: Gaji/Pensiun Subsidi Masyarakat / transfer keluarga miskin
Investasi membangun produkGvitas dan daya saing a.l: belanja infrastruktur belanja pendidikan (20% APBN) belanja kesehatan (5% APBN) belanja riset/litbang
Dana Desa
Membangun insGtusi
a.l: belanja legislaGf (DPR, DPD, MPR) YudikaGf (MA, MK, Pengadilan seluruh Indonesia) EksekuGf (Pusat, Pemda)
Menjaga stabilitas dan keamanan
a.l: Belanja Kemhan/TNI Belanja POLRI
7
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa : Desentralisasi Merupakan Fiskal Bagian PenLng APBN PENDAHULUAN Sebagai Instrumen Dalam Peningkatan Kualitas Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Total TKDD
513,3 582.9
Belanja K/L
623,1
573,7
710,9
732.1
577.2
Peran strategis kebijakan dan Alokasi TKDD : Perbaikan layanan dasar publik. Penurunan kesenjangan antar daerah. Pengentasan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
764,9 763.6
677.6
900 800 700 600 500
20.8
0
0
400 300
513.3
200
664.2
602.3
573.7
60
46.7
704.9
bukti penguatan desentralisasi dan
Dana Desa
2017 APBN
2016 Realisasi
Transfer ke Daerah
2015 LKPP
2014 LKPP
2013 LKPP
100 0
Sejak era Kabinet Kerja, Alokasi TKDD meningkat signifikan, sehingga volumenya lebih besar dibanding belanja KL implementasi Nawacita ke 3: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”
Belanja Kementerian/Lembaga
Dana Desa berperan pen*ng untuk menumbuhkan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 8
PERANAN DANAPDESA TERHADAP PERTUMBUHAN Peranan Dana Desa Terhadap ertumbuhan Ekonomi EKONOMI DAERAH Kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana yang didanai dari dana desa, diarahkan dapat dilakukan dengan sistem swakelola, padat karya, dan menggunakan bahan baku lokal.
Sebagai sLmulus pertumbuhan ekonomi desa, karena : a. masyarakat yang bekerja akan mendapatkan upah sehingga daya belinya meningkat; b. masyarakat yang mempunyai bahan baku lokal akan mendapatkan penghasilan; dan c. infrastruktur dan sarana/prasarana yang terbangun, seperG irigasi dan embung desa akan bisa meningkatkan produksi pertanian, atau jalan desa akan bisa memperlancar distribusi barang. Kontribusi Dana Desa terhadap perekonomian di tahun 2015 dan 2016 berdasarkan data dari Kemendes PDTT adalah sebagai berikut: a. Tahun 2015: Kontribusi pada Produk DomesGk Bruto (PDB) 0,39%, Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,019%, dan Penurunan Kemiskinan 0,17%. b. Tahun 2016: Kontribusi pada Produk DomesGk Bruto (PDB) 0,82%, Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,041%, dan penurunan Kemiskinan 0,38%. Refocusing penggunaan Dana Desa melalui 4 program prioritas, yaitu: a. Pengembangan produk unggulan di kawasan perdesaan dalam meningkatkan skala ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. b. Pengembangan BUMDesa sehingga akan dicapai perluasan akses pasar, peningkatan skala ekonomi, peningkatan kapasitas manajerial, peningkatan iklim usaha, penyediaan sarana dan prasaran pasca panen , serta didukung oleh bantuan permodalan yang memadai. c. Melanjutkan pembangunan embung desa untuk mendukung produksi pertanian. d. Mengembangkan sarana olahraga di desa.
9
Kebijakan Umum Penganggaran Dana Desa pada APBN 1
Memenuhi secara bertahap UU No. 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar transfer ke daerah secara bertahap.
60,00T
46,98T 20,8T
2
MemperGmbangkan kemampuan keuangan negara.
3
MemerhaGkan azas pemerataan dan keadilan antardesa.
4
5
MemerhaGkan peta jalan (road map) pemenuhan pengalokasian anggaran dana desa dalam APBN yang dilakukan secara bertahap, sesuai ketentuan PP No. 22/2015 tentang Perubahan atas PP No.60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN jo PP No.8/2016. Mengupayakan terpenuhinya secara bertahap besaran dana desa untuk seGap desa sebesar Rp1,4 miliar sesuai janji kampanye Presiden.
Roadmap Dana Desa, 2015 - 2019
Dana Desa 20,8T Rata2 per Desa 0,28M
Dana Desa 46,98T Rata2 per Desa 0,63M
Dana Desa 60T Rata2 per Desa 0,8M
Dana Desa 103,8T Rata2 per Desa 1,4M
Dana Desa 111,8T Rata2 per Desa 1,5M
10
Formula Pengalokasian Dana Desa -‐1-‐ “Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan dialokasikan kepada seLap desa secara merata dan berkeadilan”
DIALOKASIKAN UNTUK 74.954 DESA
Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan Gngkat kesulitan geografis desa.
CARA PENGHITUNGAN
Proporsi dan bobot formula: 90% Alokasi Dasar (Pemerataan), 10% Berdasarkan variabel: -‐ jumlah penduduk desa (25%), -‐ angka kemiskinan desa (35%), -‐ luas wilayah desa (10%), dan -‐ Gngkat kesulitan geografis desa (30%)
PERTIMBANGAN
memperhaGkan aspek pemerataan dan keadilan rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4 standar deviasi yang paling rendah.
11
Formula Pengalokasian Dana Desa -‐2-‐ …Untuk mempercepat pemenuhan janji kampanye Jokowi – JK, Dana Desa Rp1,4 miliar/desa, pengalokasian Dana Desa menggunakan formula 90:10 (90% pemerataan dan 10% berdasarkan formula (dengan memperhitungkan 4 variabel: jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan Lngkat kesulitan geografis desa))… TA 2016 Rp46,9 Triliun
TA 2015 Rp20,7 Triliun
Proporsi (Alokasi Dasar: Formula)
Rata-‐rata/ Alokasi Alokasi Desa ( juta) max ( juta) min ( juta)
Rasio
Rata-‐rata/ Desa
TA 2017 Rp60,0 Triliun
Alokasi min (juta)
Rasio
( juta)
Alokasi max (juta)
Rata-‐rata/ Desa ( juta)
Alokasi Alokasi max ( juta) min ( juta)
Rasio
90:10
280
1.121
254
1:4
628
2.221
570
1:4
800
2.819
726
1:4
80: 20
280
1.961
228
1:8
628
3.813
512
1:8
800
4.838
652
1 : 7
75: 25
280
2.382
215
1:11
628
4.610
483
1:10
800
5.848
616
1:10
0:100
280
8.768
13
1:662
628
16.555
48
1:340
800
20.992
62,670
1:335
(full formula)
Proporsi 90:10 dipilih dengan perGmbangan sbb: • Proporsi 90:10 tsb msh mengindikasikan kebutuhan anggaran APBN terendah jika dikaitkan dengan Dana Desa Rp1,4 miliar/desa. • Proporsi 90: 10 tsb menunjukkan rasio perbedaan antara desa penerima terkecil dan terbesar, paling kecil, (1:4) jika dibandingkan dengan opsi lainnya, sehingga tetap menjaga stabilitas . • Cara perhitungan konsisten selama Gga tahun memberikan kepasLan bagi daerah dan desa. 12
Distribusi Dana Desa Antar Wilayah Tahun 2017 Sebagian besar Dana Desa dialokasikan pada Pulau Jawa (31%) dan Sumatera (30%), karena lebih dari 60% desa berada pada kedua wilayah tersebut. Sementara itu, Papua dengan jumlah Desa 11,7% dari nasional mendapatkan porsi Dana Desa 12,5%.
Pagu share share Provinsi Jumlah (triliun pulau nasional Desa )
Pagu Share share Provinsi Jumlah triliun) pulau nasional ( Desa
1.508
1,2 17,4%
2,0%
Sulteng
1.842
1,4 20,3%
2,3%
Sulsel
2.257
1,8 26,1%
3,0%
Sultra
1.917
1,5 21,7%
2,5%
Malut
1.064
0,8 10,7%
1,3%
Papua
5.420
4,3 57,3%
7,2%
657
0,5 7,25%
0,8%
Papbar
1.743
1,4 18,7%
2,3%
575
0,5 7,25%
0,8%
Total
9.425
7,5 100%
12,5%
8.756
6,9 100%
11,5%
Kalbar
2.031
1,6 30,8%
2,7%
Kalteng
1.434
1,1 21,2%
1,8%
Kalsel
1.865
1,4 26,9%
2,3%
KalGm
841
0,7 13,5%
Kaltara
447
0,4
1,2% Gorontalo 0,7% Sulbar
Total
6.618
7,7%
5,2 100,%
8,7%
KALIMANTAN
SUMATERA
Pagu share share Provinsi Jumlah Desa (triliun) pulau nasional Maluku 1.198 1,0 13,3% 1,7%
Sulut
Total
SULAWESI
PAPUA & MALUKU
Provinsi Jumlah Pagu share share Desa (trliiun) pulau nasional Aceh 6.497 4,9 27,2% 8,2% Sumut
4,2 23,3%
7,0%
928
0,8
4,4%
1,3%
Riau
1.592
1,3
7,2%
2,2%
Jambi
1.399
1,1
6,1%
1,8%
Sumsel
2.859
2,3 12,8%
3,8%
0,3
1,7%
0,5%
Jumlah Pagu share Share Provinsi Desa (triliun) pulau nasional
Kepri 275
0,2
1,1%
0,3%
Jabar
5.312
4,5 24,2%
7,5%
Bali
Bengkulu
1.341
1,0
5,6%
1,7%
Jateng
7.809
6,4 34,4%
Lampung
2.435
2,0 11,1%
3,3%
DIY
23.053
18,0 100%
30,0%
Sumbar
Babel
Total
5.418
309
JAWA
JaGm
392 7.724
Banten 1.238 Total 22.475
BALI & NUSA TENGGARA Pagu share share Provinsi Jumlah Desa (triliun) pulau nasional 636
0,5 13,2%
0,8% 1,5%
10,7%
NTB
995
0,9 23,7%
2,2%
0,7%
NTT
2996
2,4 63,2%
4,0%
6,3 33,9%
10,5%
4.627
3,8 100%
6,3%
0,4
5,4%
1,7%
18,6 100%
1,0
31,0%
Total
Jumlah Nilai % Desa (miliar) Jawa-‐Bali 23.111 19,1 31,83% Luar Jawa-‐Bali 51.843 40,9 68,17% Jumlah 74.954 60,00 100,00% Wilayah
13
Perbaikan Kebijakan Penganggaran Dana Desa ke Depan Penganggaran Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. • Arahan Presiden : Alokasi dinaikkan 2 kali dibandingkan dengan tahun 2017. • Janji kampanye : Alokasi untuk seGap Desa sesuai janji kampanye Rp.1,4 M Gap desa dengan tetap memerhaGkan kemampuan keuangan negara • Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014 • Menyempurnakan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhaGkan aspek pemerataan & keadilan, untuk: Mempercepat pengentasan kemiskinan. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa. Memberikan afirmasi pada desa terGnggal dan sangat terGnggal, serta daerah terGnggal, perbatasan, dan kepulauan. • Penyempurnaan formula alokasi/distribusi Dana Desa tersebut dilakukan melalui: Penyesuaian bobot variabel dengan penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin. Perubahan formulasi proporsi Alokasi dasar (AD) untuk pemerataan, dan Alokasi Formula (AF) berdasarkan variabel dalam UU No. 6 tahun 2014, untuk distribusi yang lebih berkeadilan. Kebijakan afirmasi dalam perhitungan Dana Desa kepada daerah sangat terGnggal dan terGnggal, serta memerhaGkan aspek kewilayahan untuk mempercepat pembangunan desa di daerah terluar, terdepan, perbatasan, dan kepulauan.
10% 3,5%
7,0%
8,5%
14
Perbaikan Kebijakan Penyaluran Dana Desa PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
Sebelumnya:
RKUN ke RKUD
RKUD ke RKUDES
Perubahan Penyaluran
Thp I
Thp II
Thp I
Thp II
Besaran Penyaluran
60%
40%
60%
40%
Syarat: • Perda APBD/APBDes • Perkada • Laporan realisasi & konsolidasi • Minimal Penyaluran ke RKDes • Minimal Penyerapan • Capaian Output
Waktu Penyaluran
PMK 50/2017
PMK Sebelumnya PMK 49/2016
RKUN ke RKUD
RKUD ke RKUDES
Thp I
Thp II
Thp I
Thp II
60%
40%
60%
40%
√ √ √ -
√ √ √ 90% 75% 50%
√ √ -
√ √ √ -
√ √ √ 50% -
Maret Agust
√ √ -
√ √ 50% -
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
Maret Agustus Tahap-‐1 paling lambat Juli
√ √ 75% 50%
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
“Perbaikan mendasar dalam perbaikan penyaluran Dana Desa adalah mensyaratkan adanya pencapaian kinerja penyerapan dan capaian output, terutama untuk mengop*malkan penggunaan, menjaga disiplin anggaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Dana Desa” 15
Perbaikan Kebijakan Penyaluran Dana Desa Mulai Tahun 2017 Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 171 KPPN diseluruh Indonesia
Tujuan penyaluran Dana Desa melalui KPPN diseluruh Indonesia 16
Perbaikan Kebijakan Penggunaan Dana Desa “Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang memiiki daya ungkit pertumbuhan ekonomi”
TUJUAN untuk memasGkan agar penggunaan dana desa memiliki dampak sGmulus bagi ekonomi, penggunaan Desa Desa diarahkan untuk meningkatkan: 1 2
Pendapatan masyarakat desa, sehingga konsumsi Rumah Tangga dapat terjaga; Pelayanan dasar berskala desa, terutama di sektor kesehatan, pendidkan, dan infrastruktur. Peningkatan konekGvitas desa melalui pembangunan infrastruktur sangat penGng untuk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata.
PRIORITAS PENGGUNAAN Dana Desa diarahkan untuk mendanai: Bidang Pembangunan • sarana dan prasarana dasar; • sarana dan prasarana sosial dasar; • sarana dan prasarana ekonomi; dan • sarana dan prasarana lingkungan
Bidang Pemberdayaan -‐ pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa -‐ dukungan pengelolaan usaha ekonomi -‐ peningkatan parGsipasi masyarakat -‐ dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar
Ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. 17
Peran APIP Dalam Mengawal Pembangunan
Tantangan Pengawasan APBN Semakin Berat
Dalam Kurun waktu sepuluh tahun terakhir, APBN tumbuh hampir 3 kali lipat MemasGkan APBN/D benar-‐benar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kompleksitas permasalahan yang dihadapi semakin berat Masih banyak temuan signifikan BPK antara lain: -‐ Lemahnya administrasi kontrak dan addendum kontrak -‐ Dugaan penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa -‐ Banyaknya permasalahan terkait belanja persediaan
19
Tantangan APIP sebagai Pengawal Kebijakan Pemerintah …Pas*kan seluruh prioritas pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan dengan melakukan pengawalan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban… salah satu program prioritas adalah infrastruktur
Belanja Infrastruktur Aset Pemerintah Pusat LKPP • Belanja Modal K/L • PMN
Aset Pemerintah Daerah
+
LKPD • Belanja Barang yang diserahkan ke Pemda • DAK, Dana Desa Utk Infrastruktur
http://setkab.go.id/tegaskan-efisiensi-presiden-jokowi-minta-pimpinan-kl-coret-anggaran-yang-tidak-masuk-akal/
20
1
2
3
4
…APIP diharapkan mampu memberikan kontribusi, sebagai institusi yang dibangun dari individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman tersupervisi, memiliki insight, objectivity, & assurance yang memadai untuk memberikan rekomendasi *) solutif bagi pembangunan yang lebih berkualitas…
Internal Auditing’s Values, IIA *)
21
APIP Dapat Menjadi Faktor Kunci Perwujudan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa “Akuntabilitas yang semakin baik sebagai konsekuensi semakin besarnya dana APBN yang mengalir ke Desa”
TiLk KriLs Pengelolaan Dana Desa • Kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa • Potensi tumpang Gndih kewenangan antar Kementerian/Lembaga • Permasalahan pada tata laksana dan pengelolaan Dana Desa antara lain: Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas. Pengeluaran Dana Desa Ldak didukung dengan bukL yang memadai. 22s wakelola dengan Pekerjaan yang diutamakan secara memberdayakan masyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya oleh pihak keLga/ penyedia jasa. Pemungutan dan penyetoran pajak Ldak sesuai. Penyimpanan Dana Desa diluar RKDesa. Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa. Laporan pertanggung-‐jawaban hanya sebagai syarat administrasi bukan sebagai alat akuntabilitas. Saluran pengaduan masyarakat yang Gdak dikelola dengan baik.
22
Posisi APIP Sebagai Auditor Internal Pemerintah Dalam Three Lines Of Defense Perkembangan pengendalian intern terkini: tiga lini pertahanan (three lines of defense). Lini pertahanan pertama pada manajemen operasional, kedua pada komite, dan ketiga pada internal auditor. Internal audit memastikan bahwa lini pertahanan pertama dan kedua telah didesain dan berjalan dengan baik.
MemasGkan SPI telah didesain dan berjalan dengan baik
APIP 23
Peran Internal Audit Terkini Peran internal audit adalah secara independen memberikan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko, tata kelola dan proses pengendalian internal organisasi berjalan secara efekGf. Internal audit secara mendasar akan menjaga kelangsungan hidup organisasi dan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan. Internal audit memberikan nilai tambah bagi organisasi. Independen: objekGf dan bebas dari bias (laporan kepada Gngkat manajemen yang cukup Gnggi) Peran tersebut terwujud dalam assurance dan consul6ng ac6vi6es. Assurance memasGkan bahwa sistem, proses, dan prosedur telah didesain dan dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Consul6ng membantu meningkatkan sistem dan proses yang ada agar lebih efekGf dan efisien. 24
Internal Auditor sebagai strategic business partner Rekomendasi stratejik dari hasil pengawasan APIP untuk pengelolaan Dana Desa yang semakin akuntabel…. Ethic, Social Responsibility, & Enviromental Sustainability
Pengawasan Auditor Eksternal
Pengawasan Auditor Internal
Enterprise Risk Management
…kegiatan internal audit merupakan kegiatan independen yang mendukung pencapaian sasaran organisasi, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi dengan pendekatan sistematik dan dari berbagai disiplin ilmu ... …dana desa merupakan penjabaran Trisakti – Nawacita , yang telah ditetapkan dan harus terdukung oleh APIP sebagai strategic partner manajemen pemerintahan…
25
Rekomendasi stratejik APIP diharapkan dapat memberikan Nilai Tambah pada Implementasi Kebijakan yang Lebih Baik, termasuk Pengelolaan Dana Desa APIP Ldak hanya berperan untuk memasLkan operasi berjalan dengan baik, namun juga turut memasLkan bahwa penjabaran pilihan strategi organisasi telah tepat dilaksanakan –
doing things right & do the right things Fungsi Audit Internal telah bergeser dari value protec*on menjadi
value enhancement,
mendorong kinerja Internal Audit yang lebih strategis bagi organisasi
Kesesuaian Alokasi – Realisasi DD
Pergeseran fokus antara lain pada long-‐term shareholder value risk iden*fica*on dan op*miza*on, termasuk strategic risks, sehingga audit yang dilaksanakan harus bersinggungan dengan strategi organisasi
Nilai Tambah Adanya DD
...secara garis besar terdapat dua jenis implementasi internal audit dengan strategi organisasi, yaitu..
Strategy risk audits
Fokus fungsi Internal Audit tradisional, pada compliance dan internal control, performing financial, opera*onal serta compliance audits. Fokus tersebut menempatkan tujuan utama dan kontribusi Internal Audit pada ‘terawasi-‐nya’ tujuan organisasi. * )
Strategy process audits
Pendekatan audit atas strategi Pendekatan audit atas organisasi yang berfokus pada strategi organisasi terkait risiko yang dihasilkan dari dengan proses formulasi, konsekuensi pemilihan implementasi strategi, strategi-‐strategi oleh penilaian dan pengendalian organisasi dalam rangka atas proses manajemen mencapai tujuan strategsi organisasi.
Discussion paper Strategy-related auditing Exploratory research on the consideration of strategic risk and organizational strategy in internal audits, IIA Netherlands & KPMG, 2015, diolah
26
…berbekal pemahaman bisnis proses yang baik dan komunikasi yang terbangun antar APIP
Korelasi & sinergi hasil pengawasan antar APIP & Institusi Pengawas lainnya
27
TERIMA KASIH