PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGAWAL DANA OTSUS ACEH DAN REKOMENDASI PENGELOLAANNYA NAZAMUDDIN Universitas Syiah Kuala
Dipresentasikan pada Roundtable Discussion Optimalisasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus, oleh Center for Public Policy and Development Studies (CPDS), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), dan Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Unsyiah, Hotel Hermes Banda Aceh, 24 Sept. 2016
PERAN PT UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 58): (1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai (antara lain):
“pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran”
APA YANG DILAKUKAN OLEH UNSYIAH
• Penelitian • Peneliti-peneliti individual • Pusat-pusat Studi • Pendanaan penelitian • Kajian kebijakan dan pengawalan • Ada MoU antara Rektor dan Gubernur • Dukungan donor asing
PERBANDINGAN PENGELOLAAN DANA OTSUS (1) Tentang
Qanun 2/2008
Qanun 2/2013
1. Musrenbang
Tidak ada Musrenbang Otsus
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dikuti oleh wakil Pemerintah Aceh dan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota serta dapat mengikutsertakan elemen atau wakil masyarakat lainnya
PERBANDINGAN PENGELOLAAN DANA OTSUS (2) Tentang
Qanun 2/2008
Qanun 2/2013
2. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus
Paling banyak 40% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh
Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh;
Paling sedikit 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota. Dibagi antar kabupaten/kota dengan menggunakan suatu formula
Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota. Paling banyak 1% untuk pembangunan ibukota Aceh.
PERBANDINGAN PENGELOLAAN DANA OTSUS (3) Tentang
Qanun 2/2008
Qanun 2/2013
2. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus
Formula menggunakan beberapa indikator seperti Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan indikator lainnya yang relevan.
Sama
Dalam memperhitungkan formula Pemerintah Aceh wajib menyiapkan data dan informasi yang diperlukan.
Sama
Pengalokasian anggaran idak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.
Anggaran dialokasikan dalam bentuk dana transfer yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRA.
PERBANDINGAN PENGELOLAAN DANA OTSUS (4) Tentang
Qanun 2/2008
Qanun 2/2013
3. Administrasi
Diadministrasikan pada Pemerintah Aceh.
Usulan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh, terlebih dahulu dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. Diadministrasikan pada satu kode kegiatan khusus dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA.
PERBANDINGAN PENGELOLAAN DANA OTSUS (5) Tentang
Qanun 2/2008
Qanun 2/2013
4. Perencanaan
Kabupaten/kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi dalam batas pagu yang dialokasikan setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK.
Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan kepada Pemerintah Aceh melalui Musrenbang Otsus Pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan usulan program dan kegiatan yang bersifat tahun jamak
PERBANDINGAN PENGELOLAAN DANA OTSUS (5) Tentang
Qanun 2/2008
Qanun 2/2013
4. Perencanaan
Kabupaten/kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi dalam batas pagu yang dialokasikan setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK.
Sama
PERBANDINGAN PENGELOLAAN DANA OTSUS (5) Tentang
Qanun 2/2008
Qanun 2/2013
5. Pengawasan
Tidak ada Unit Pelaksana Teknis
Pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda Aceh.
PERLUNYA PERUBAHAN Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 02 TAHUN 2008
Kurang program monumental
Kurang program monumental
Ada program monumental (tahun jamak)
Kab/Kota kurang puas
Provinsi kurang puas
Lebih adil
Kurang keberlanjutan
Sisa waktu makin singkat
Ada program berlanjut dan terencana lebih baik
Dana Alokasi Otonomi Khusus Aceh
• Usulan program dan kegiatan dari kab/kota dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/ Kota dan disepakati bersama DPRK. • Program dan kegiatan kab/kota sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi. • Disepakati November
Formula
• DAOKA
Perencanaan
Nama
REKOMENDASI (1) • Lebih sederhana cukup satu indikator/variabel • Menggunakan data resmi BPS
• Disalurkan bertahap • Ada sanksi (ditunda jika tidak ada laporan konsolidasi penggunaan dana) • Diberiberikan penghargaan bagi kab/kota yang punya kinerja bagus
Pelaksanaan
Pelaksanaan
REKOMENDASI (2)
• Diadministrasikan pada satu kode kegiatan khusus Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK).
