PERAN APIP DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN WTP
OLEH Panijo, Ak, MM, CA, CfrA, QAI KEPALA PERWAKILAN BPKP PROV. KEPRI
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif Pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara Perumusan
Kebijakan
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan
Perencanaan
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PENDAPATAN & PENGELUARAN)
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
AKUNTABILITAS KEUANGAN WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
Penganggaran
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
AKUNTABILITAS KINERJA Panatausahaan
Pelaksanaan Anggaran
WTA WTP WBK
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT
WBBM
Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) 2
Pemeriksaan BPK
UU 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa jenis pemeriksaan yg dilaksanakan oleh BPK: 1) Pemeriksaan Keuangan à output: opini atas LK 2) Pemeriksaan Kinerja à output: kesimpulan dan saran 3) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (selain Pemeriksaan Keuangan & Kinerja) à output: kesimpulan
Lanjutan...
Terdapat 4 (empat) jenis opini yg dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:
(i) wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Negara 1. KELEMAHAN ADMINISTRASI KEUANGAN
Ketidak patuhan terhadap peraturan per UU Kelemahan prosedur dan kesalahan pencatatan Kelemahan penyusunan & penyajian laporan keuangan Kelemahan pengelolaan kas (kas bon) Kebijakan akuntansi pemda belum sesuai SAP Pengelolaan pendapatan dan belanja tidak sesuai dengan ketentuan • Penyertaan dan penempatan modal belum akuntabel. • Pemberian bantuan sosial dan hibah tdk didukung akuntabilitas yang baik. • • • • • •
5
Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 2. KELEMAHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET TETAP
q Aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya, karena: o Tidak dapat ditelusuri nilainya dan / keberadaan aset tetap yang dilaporkan dalam neraca tidak jelas o Pencatatan aset tetap tidak akurat o Tidak didukung dengan bukti kepemilikan, dan/atau de facto dikuasai pemda tetapi de jure tidak ada bukti kepemilikannya, atau sebaliknya q Aset daerah masih banyak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak q Aset yang belum jelas kepemilikannya: o Sebagai efek dari pemekaran/ belum adanya serah terima aset dari daerah induk ke daerah pemekaran, akibatnya aset terbengkali tdk dimanfaatkan/dipelihara o Belum jelas dokumen kepemilikannya q Kerjasama pemanfaatan aset daerah dgn pihak ketiga 6
Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 3. KELEMAHAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
• Pengadaan Fiktif, pengaturan tender dengan mengarah kepada rekanan tertentu. • Pengadaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, mark-up • Denda keterlambatan belum ditetapkan & belum disetor ke kas daerah. • Terdapat kekurangan volume pekerjaan. • Perubahan pelaksanaan kegiatan tidak didukung addendum kontrak • Panitia pengadaan tidak memiliki HPS sesuai harga pasar • Perbedaan kuantitas antara berita acara serah terima barang dengan dokumen kontrak • Dokumen lelang tidak lengkap 7 • Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan • Nilai kontrak melampui Owner’s Estimate (OE) • Harga kontrak pekerjaan dimark-up • Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak • Spesifikasi teknis pengadaan barang telah menunjuk suatu merk tertentu 7
OPINI BPK RI ATAS LK KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RISTEK WTP WTP WTP WDP WTP-DPP
DIKBUD TMP TMP WDP WTP WTP WDP
8
OPINI BPK RI ATAS LK KEMENRISTEKDIKTI 5
14
Audit Universe
11 PTN Unit Utama
35
Program Nasional
134
Kegiatan Mandatori Satker non PTN Kopertis
38
9
LK Tahun 2015 Kemenristekdikti WDP Penilaian SPI: 1. Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual belum disusun 2. SPI Kas dan Bank pada BLU belum tertib 3. Pengendalian pengelolaan dana beasiswa belum tertib 4. Pengendalian pengelolaan dana penelitian tidak memadai 5. Pengelolaan asset tetap belum tertib
Penilaian Kepatuhan: 1. Kelompok Pendapatan 3 Temuan 2. Kelompok Belanja Pegawai 4 Temuan 3. Kelompok Belanja Barang 36 Temuan 4. Kelompok Belanja Modal 6 Temuan
10
STRATEGI PENCAPAIAN OPINI WTP
I
• Identifikasi Masalah dan Akun Penyebab Kualifikasi
P
• Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara fokus dan terukur
R
• Penyusunan Rencana Aksi dan Langkah Rinci Aksi
Membangun Komitmen 11
STRATEGI PENCAPAIAN OPINI WTP (IDENTIFIKASI MASALAH DAN AKUN PENYEBAB KUALIFIKASI) § Kelemahan Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan dan pengeluaran; § Masih terdapat kelemahan dalam Kebijakan Akuntansi; § Pencatatan Persediaan tidak rapih dan belum dilakukan stock opname di Akhir Tahun; § Penatausahaan Piutang belum tertib dan ada piutang yang belum bisa ditelusuri; § Kelemahan Penatausahaan Aset tetap/barang Daerah
12
STRATEGI PENCAPAIAN OPINI WTP (PENDEKATAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH)
Pendekatan Yang Digunakan (Approach)
Pendekatan Regulasi
Pendekatan Personalia
(Regulation Approach)
(Personalia Approach)
Pendekatan Administrasi (Administration Approach)
13
§ § § §
STRATEGI PENCAPAIAN OPINI WTP (PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN LANGKAH RINCI AKSI) Pembuatan jadwal kerja penyusunan laporan keuangan yang terstruktur disertai unit penanggungjawab; Pembentukan Tim Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari unsur Keuangan, Pengelolaan Barang, dan Inspektorat; Penyusunan dokumen Rencana Aksi yang terdiri dari Daftar Inventaris Masalah (DIM), Rencana Aksi dan Langkah Rinci Aksi; Pelaksanaan Rencana Aksi pada masing-masing Penanggungjawab. 14
ROADMAP PENCAPAIAN OPINI WTP Opini BPK WDP Penatausahaan Piutang Belum Tertib, Pencatatan Persediaan Belum Memadai
Manajemen Aset Belum Memadai Kompetensi SDM Lemah Regulasi, Sistem dan Prosedur Belum Memadai Sistem Informasi Keuangan Belum Terintegrasi
LANGKAH AKSI Stock Opname, Penelusuran Piutang
Penertiban Aset
Penyusunan Perangkat Regulasi, Sistem dan Prosedur
Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Capacity Building SDM
Penggu naan Sistem Informasi Keuangan dan Barang
Opini BPK WTP Saldo persediaan dan Piutang wajar dan dapat ditelusuri Manajemen Aset Membaik
Kompetensi SDM meningkat Regulasi, Sistem dan Prosedur yang memadai Sistem Informasi Keuangan dan Barang Daerah yang Akuntabel 15
MEMBANGUN KOMITMEN MENCAPAI WTP MENTERI STRATEGI Ø Sinergi Ø Koordinasi Ø Komunikasi
Rencana Aksi Eksekusi/tindaklanjut Monev
Pengendalian Peran APIP
16
PERAN APIP
Pasal 11 PP 60/2008
Independens i Mandat formal yang c ukup
APIP Yang Ideal
Memberikan keyakinan yang memadai Memberikan pering atan dini dan mening katkan efektivitas MR Memelihara dan mening katkan kualitas T ata K elola
Aks es yang Memadai T rans parans i K ec ukupan ang g aran K epemimpinan yang kompeten P eg awai / Auditor yang kompeten Dukung an s eluruh pihak yang berkepenting an S tandar Audit dan K endali Mutu K ode E tik dan Aturan P erilaku
Pusbin JFA
18
PERAN, TANTANGAN & KOMPETENSI APIP (Auditor & Manajemen) Pengawasan Intern ASSURANCE
Governance Process Control
Risk Management
PERAN APIP
§ § § § §
Audit Evaluasi Reviu Pemantauan Pengawasan Lain CONSULTANT
§ Sosialisasi § Bimtek ANTI CORRUPTION ACTIVITIES
KOMPETENSI MINIMAL (JENJANG JABATAN DAN PERAN, TEKNIS SUBSTANSI)
Tantangan Bagi Internal Auditor (APIP) 1. Internal auditor mendorong manajemen lebih transparan dan terbuka untuk mewujudkan public trust organisasi/pemerintahan. 2. Harus memahami perubahan dunia yang mempengaruhi capaian tujuan dan misi organisasi (should understand the changing of the world). 3. Harus mampu mengikuti perkembangan teknologi à semakin canggih TI semakin canggih pula potensi kerawanan—mengerti perkembangan teknologi. 4. Fokus pada internal control, risk management, dan governance process. Auditor intern harus mampu memberikan saran perbaikan kepada manajemen agar tidak terjadi fraud, risiko bisa terdeteksi dengan baik. 5. Penguatan fungsi assurance dan consulting untuk membantu manajemen organisasi/pemerintahan dalam mencapai tujuan dan misinya. 20
Nota Kesepahaman Itjen Kemenristekdikti BPKP Ruang Lingkup: 1. Pendampingan dari BPKP dalam hal: • pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); • peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan; • pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2. Kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan intern; 3. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan; dan 4. Kegiatan lainnya yang disepakati 2 1
FOKUS PENGAWASAN BPKP TAHUN 2017 DENGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PP No 60/2008 tentang SPIP Perpres No 192/2014 tentang BPKP Inpres No 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1
Pengawalan Akuntabilitas Pembanguna n Nasional
2
Peningkatan Ruang Fiskal
3
Pengamanan Aset Negara
4
Peningkatan Tata Kelola (Governance System)
KEGIATAN PENGAWASAN BERSAMA TAHUN 2017 Surat Inspektur Jenderal Kemristekdikti Nomor 80/5/WS/2017 tanggal 24 Januari 2017 Tentang Permohonan Pengawasan Bersama Itjen Kemenristekdikti -BPKP Tahun 2017 AUDIT TUJUAN TERTENTU BOPTN/BPPTN BH PENGAWALAN AKUNTABILITAS AUDIT TUJUAN TERTENTU BEASISWA MAHASISWA PEMBANGUNAN EVALUASI PENGELOLAAN PNBP/PENDAPATAN PTN NASIONAL BLU AUDIT TUJUAN TERTENTU TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN DAN GURU BESAR
PENINGKATAN TATA KELOLA (GOVERNANC E SYSTEM)
PENGAWASAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN TINGGI PENYUSUNAN PEDOMAN PENGAWASAN PENYUSUNAN PEDOMAN SPIP
Strategi Peningkatan Kualitas LK Kemenristekdikti: Langkah Yang Perlu Dilakukan 1. Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemenristekdikti, mulai dari staf sampai dengan pimpinan; 2. Penerapan SPIP secara bertahap dan berkesinambungan sesuai PP No.60 Tahun 2008; 3. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku; 4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan auditor. 5. Audit reguler oleh Itjen yang fokus pada Pertanggungjawaban Keuangan; 6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan baik di pusat maupun di daerah oleh Setjen, Itjen dan BPKP (jika KEMENTERIAN RISTEK DAN diperlukan) 7. RiviuPENDIDIKAN TINGGI Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal 24
Strategi Peningkatan Kualitas LK Kemenristekdikti: Langkah Yang Perlu Dilakukan (lanjutan) 8. Melaksanakan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil Pemeriksaan: No
Rekomendasi
Tindak Lanjut
a
Rekomendasi atas Temuan Kerugian Negara
Setor ke Kas negara
b
Rekomendasi atas Temuan Potensi Kerugian Negara
Perbaikan atas hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian negara
c
Rekomendasi atas Pelanggaran administrasi
Pengenaan sanksi adminitrasi sesuai ketentuan.
d
Rekomendasi atas Temuan Sistem Pengendalian Intern
Perbaikan sistem pengendalian intern
e
Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti
kita diskusikan dengan pemberi rekomendasi
KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 25
KUNCI ØKOMITMEN
ØKONSISTEN ØAKSI
YANG JELAS
ØMONEV BERKELANJUTAN
TERIMAKASIH
