BAB II TINJAUAN PUSTAKA. penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dalam arti sempit

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan Intern 1. Pengertian Pengawasan Intern Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dalam arti sempit diartikan sama dengan “internal check” yaitu suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan oleh suatu bagian atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi perusahaan. Sistem Pengawasan Intern atau lebih luas Sistem Pengawasan Manajemen merupakam keseluruhan paket, metode, prosedur yang dianut oleh manajemen dalam usaha mencapai tujuan perusahaan yang diembannya. Oleh karena itu, pengawasan intern merupakan kebijakan dari peosedur spesifik yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa sasaran dan tujuan perusahaaan telah dicapai. Pengertian pengawasan intern menurut laporan “Committee on Auditing Procedure” yang dipublikasikan tahun 1949 dengan judul “Internal Control Elements of Coordinate System and its Importance to Management and The Independent Public Accountant”, berbunyi sebagai berikut : Pengawasan Intern mencakup struktur organisasi dan seluruh metode dan prosedur yang terkoordinir yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengamankan hartanya, mengecek ketelitian dan kepercayaan terhadap

Universitas Sumatera Utara

data akuntansi, mendorong kegiatan agar efisien, dan mengajak untuk mentaati kebijaksanaan perusahaan. Menurut Mulyadi (2001:163) “pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran

yang dikoordinasikan untuk menjaga

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. SAS (Statement on Auditing Standard) mendefinisikan pengawasan intern sebagai berikut : a. Pengawasan administrasi, meliputi struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan transakasi yang diotorisasi oleh manajemen. b. Pengawasan akuntansi, meliputi struktur organisasi serta prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva dan dipercayainya catatan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Messeir, Glover dan Prawitt (2006:250) adapun pengertian dari pengawasan intern adalah sebagai berikut : Pengawasan intern adalah suatu proses -yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas lainnya- yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dari beberapa pengertian-pengertian pengawasan intern di atas, maka terdapat beberapa konsep dasar pengawasan intern sebagai berikut : a. Pengawasan intern merupakan suatu proses. Pengawasan intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengawasan intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengawasan intern merupakan

suatu

rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dan infrastruktur entitas.


b. Pengawasan intern dijalankan oleh orang. Pengawasan intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mancakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain. c. Pengawasan intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam sistem pengawasan intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengawasan menyebabkan pengawasan intern tidak dapat memberikan keyakinan yang mutlak. d. Pengawasan intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

2. Tujuan dan Pentingnya Pengawasan Intern Adapun tujuan dari pengawasan intern menurut Mulyadi (2001:163) adalah sebagai berikut : “(a) menjaga kekayaan organisasi, (b) mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, (c) mendorong efisiensi, (d) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Tujuan pengawasan intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tujuan pengawasan intern akuntansi dan tujuan pengawasan intern administratif. Berikut adalah gambar pembagian tujuan pengawasan intern menurut tujuannya :


Menjaga kekayaan organisasi

Tujuan pengawasan

Mengecek ketelitian dan

intern

keandalan data akuntansi

akuntansi

Mendorong efisiensi

Tujuan

Tujuan Pengawasan Intern

pengawasan Mendorong dipatuhinya

intern

kebijakan manajemen

administratif

Gambar 2.1 : Tujuan Pokok Pengawasan Intern Sumber : Mulyadi (2001:164), Sistem Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta

Pengawasan intern penting di dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pentingnya pengawasan intern dalam perusahaan adalah sebagai berikut : a. Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif. b. Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengawasan intern yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan. c. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan perbatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan pada sistem pengawasan intern klien.


3. Komponen Pengawasan Intern Untuk mencapai tujuan pengawasan intern yang baik maka sebuah perusahaan harus menelaah terlebih dahulu komponen-kopmponen pengawasan intern yang ada dalam perusahaan. Komponen-komponen pengawasan intern ini akan memepengaruhi tujuan dari pengawasan intern itu sendiri. Menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2002:379) komponen-komponen pengawasan intern yang saling berhubungan adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Lingkungan Pengawasan Penilaian Resiko Informasi dan Komunikasi Aktivitas Pengawasan Pemantauan

Ad.a. Linkungan Pengawasan Lingkungan pengawasan menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengawasan dari orang-orangnya. Lingkungan pengawasan merupakan dasar atau fondasi untuk semua komponen pengawasan internal yang efektif, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengawasan termasuk tingkah laku, kewaspadaan, kebijakan, dan tindakan manajemen dan dewan komisaris mengenai pengawasan internal entitas dan kepentingannya bagi entitas. Efektivitas pengawasan intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan pengawasan harus diberi tekanan perhatian, karena berdasarkan kenyataan, justru lingkungan pengawasan ini yang mempunyai dampak besar terhadap keseriusan pengawasan intern yang diterapkan di dalam perusahaan.


Ad.b. Penilaian Resiko Penilaian resiko adalah proses untuk mengidentifikasikan dan menanggapi risiko bisnis dan hasilnya. Proses ini untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penentuan risiko entitas termasuk bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap persiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, memperkirakan signifikannya, menentukan kemungkinan kejadiannya, dan memutuskan tindakan untuk mengelolanya. Setelah risiko diidentifikasi oleh manajemen, dan telah dipertimbangkan signifikannya, kemungkinan terjadinya, dan bagaimana risiko tersebut harus dikelola, maka pihak manajemen harus memulai rencana, program, atau tindakan untuk menyikapi risiko tersebut. Hal ini disebabkan karena pada beberapa kasus, manajemen dapat menerima konsekuensi risiko yang mungkin terjadi dikarenakan biaya perbaikan dan pertimbangan lainnya. Penilaian risiko manajemen juga harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko itu sendiri yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti : 1. Perubahan dalam lingkungan operasi 2. Personel baru 3. Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi 4. Pertumbuhan yang cepat 5. Teknologi baru 6. Lini, produk, atau aktivitas batu 7. Restrukturisasi perusahaan


8. Operasi diluar negeri 9. Pernyataan akuntansi

Ad.c. Informasi dan Komunikasi Sistem akuntansi terdiri atas infrastruktur (komponen fisik dan perangkat keras), perangkat lunak, orang, prosedur (manual dan otomatis), dan data. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode, apakah otomatis atau manual; dan catatan yang dibangun

untuk

mengidentifikasi,

menyimpulkan,

menganalisis,

mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Yang menjadi fokus utama kebijakan dan prosedur pengawasan yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen dalam laporan keuangan. Sedangkan komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung

jawab individual berkaitan dengan pengawasan internal

terhadap pelaporan keuangan. Hal ini termasuk luas sampai mana personel mengerti bagaimana aktivitasnya dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun diluar organisasi. Komunikasi juga mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan, serta memorandum merupakan komponen sistem akuntansi dan komunikasi dalam pengawasan intern yang dapat mengomunikasikan kebijakan


dan prosedur kepada personel entitas. Komunikasi dapat dibuat secara elektronik, lisan, atau melalui tindakan manajemen.

Ad.d. Aktivitas Pengawasan Aktivitas pengawasan atau control activity adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan utnuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sehingga tujuan perusahaan akan dapat tercapai dengan baik. Menurut Meisser, Glover dan Prewitt (2006:267) aktivitas pengawasan yang relevan dengan audit atas laporan keuangan bila memiliki komponen berikut ini : “(1) review terhadap kinerja, (2) pengawasan pengolahan informasi, (3) pengawasan fisik, (4) pemisahan tugas “.

Ad.e. Pemantauan Pemantauan pengawasan (monitoring of control) adalah proses penentuan kualitas kinerja pengawasan intern sepanjang waktu. Pemantauan pengawasan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengawasan, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengawasan intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengawasan intern tersebut telah melakukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.


Pemantauan

pengawasan

bisa

dilakukan

melalui

kegiatan

yang

berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Prosedur pengawasan yang berlangsung secara terusmenerus dibangun ke dalam aktivitas entitas yang normal dan berkelanjutan serta mencakup aktivitas umum manajemen dan supervisi. Alat yang biasa digunakan untuk melakukan pemantauan pengawasan adalah sistem informasi. Dimana sistem informasi ini menghasilkan banyak informasi yang dapat digunakan dalam pemantauan pengawasan. Jika manajemen menganggap bahwa data yang digunakan untuk melakukan pemantauan pengawasan adalah akurat, kekeliruan bisa terjadi dalam informasi tersebut, yang berpotensi menyebabkan manajemen mengambil kesimpulan yang tidak benar. Kelima komponen pengawasan intern tersebut akan membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengawasan intern yang baik terhadap jalannya operasional dan data akuntansi perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan pengawasan intern merupakan salah satu fungsi manajemen perusahaan yang sangat

penting dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Pengawasan intern yang baik dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan yang merugikan perusahaan yang akan menjauhkan diri dari proses pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.


B. Pengertian dan Jenis Piutang 1. Pengertian Piutang Merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kemudahan kepada para pelangggan pada saat melakukan transaksi penjualan. Adapun tujuannya adalah untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang sekaligus akan meningkatkan volume penjualan tersebut. Kemudahan-kemudahan yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan pelanggan membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Penjualan dengan syarat demikian disebut dengan penjualan kredit. Maka dari penjualan kredit ini muncullah piutang. Piutang adalah tagihan terhadap pelangggan dan yang lain atas uang, barang atau jasa. Piutang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi penjualan secara kredit, transaksi peminjaman uang dan transaksi pembiayaan (leasing). Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2005 : 392) “piutang (receivable) meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya”. Dan menurut Horngren, Harrison, Robinson dan Secokusumo (1997:402) “piutang merupakan klaim uang

pada perusahaan maupun individu. Klaim

tersebut biasanya didapatkan dari penjualan barang atau jasa ataupun dari peminjaman uang”. Piutang merupakan hak klaim bagi perusahaan untuk dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang. Oleh karena adanya manfaat (dalam bentuk


diterimanya uang, aktiva lain atau jasa) yang diharapkan dapat diperoleh di masa datang, maka piutang dianggap sebagai aktiva.

2. Jenis Piutang Piutang dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Menurut Keiso, Weygandt, dan Terry (2002:386) piutang berdasarkan tujuan pelaporan keuangan diklasifikasikan menjadi “piutang lancar (jangka pendek) dan piutang tidak lancar (jangka panjang)”. Sedangkan berdasarkan sebab terjadinya menurut Keiso, Weygandt, dan Terry piutang diklasifikasikan menjadi “piutang dagang (trade receivable) dan piutang non-dagang (non-trade receivable)”. Berikut adalah penjelasannya : a. Piutang dagang (trade receivable), yaitu jumlah yang terhutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi normal. Piutang dagang (trade receivable) terdiri dari dua macam yatiu : 1) Piutang usaha (accounts receivable), yaitu janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. 2) Wesel tagih (notes receivable), adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. b. Piutang non-dagang (non-trade receivable), yaitu piutang yang berasal dari berbagai dan dapat beruppa janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu. Sejumlah contoh piutang non-dagang (non-trade receivable) adalah :


1) Uang muka kepada karyawan dan staf 2) Uang muka kepada anak perusahaan 3) Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian atau kerusakan 4) Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran 5) Piutang dividen dan bunga 6) Klaim terhadap : a) Perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungkan b) Terdakwa dalam suatu perkara hukum c) Badan-badan pemerintah untuk pemgembalian pajak d) Perusahaan pengangkutan untuk barang yang rusak atau hilang e) Kreditor untuk barang yang dikembalikan, rusak atau hilang f) Pelanggan untuk barang-barang yang dapat dikembalikan (krat, kontainer, dan sebagainya)

C. Pencatatan dan Penilaian Piutang Piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa dengan kredit secara umum diakui ketika kepemilikan barang dialihkan kepada pembeli yang terpercaya. Saat berpindahnya kepemilikan barang berbeda-beda tergantung pada syarat penjualnnya, oleh karena itu merupakan hal yang normal untuk mengakui piutang ketika barang dikirim ke pelanggan. Pada saat pengakuan piutang maka pencatatan yang dilakukan terhadap piutang dari penjualan barang atau jasa tersebut adalah sebagai berikut (Stice, Stice, dan Skoousen, 2004:478) :


Piutang Usaha………………………………………..

xxx

Penjualan…………………………………………

xxx

Ketika piutang tersebut tertagih, maka Piutang Usaha dikreditkan dan Kas didebit sebagai berikut : Kas…………………………………………………..

xxx

Piutang Usaha……………………………………

xxx

Namun apabila terdapat pelanggan yang menggantikan Piutang Usahanya dengan Wesel Tagih maka akun Piutang Usaha dikreditkan dan akun Wesel Tagih didebit. Contoh

:

Brotehr’s Company membeli perlengkapan kantor kepada PT Alin Grafika secara kredit sebesar Rp. 1.000.000,- yang jangka waktu pelunasannya 30 hari kemudian. Maka pencatatan piutang tersebut pada PT Alin Grafika adalah sebagai berikut : Piutang Usaha………………………………Rp. 1.000.000,Penjualan………………………………..

Rp. 1.000.000,-

Namun ketika tanggal jatuh tempo Brother’s Company memberikan Wesel Tagih kepada PT Alin Grafika sebagai pelunasan utangnya yang telah jatuh tempo yang berjangka waktu 30 hari dan bunga 12% tertanggal 1 Februari 2008, dan memiliki saldo Rp. 1.000.000,-. Maka ayat jurnal untuk mencatatnya yatiu : Wesel Tagih……………………………….. Rp. 1.000.000,Piutang Usaha………………………….

Rp. 1.000.000,-

Pada saat Wesel Tagih tersebut jatuh tempo, maka pencatatannya adalah sebagai berikut :


Kas……………………………………….. Rp. 1.010.000,Wesel Tagih……………………………

Rp. 1.000.000,-

Pendapatan Bunga…………………….

Rp.

10.000,-

Piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa bisa saja tidak dapat tertagih seluruhnya. Hal ini disebabkan karena menunggaknya pelanggan dalam melunasi piutangnya. Sebagai akibat dari adanya piutang yang tertunggak pembayarannya maka muncullah akun piutang tak tertagih. Oleh karena itu, piutang harus dilaporkan pada nilai bersih yang dapat direalisasi atau nilai kas yang diharapkan. Dengan kata lain piutang harus dilaporkan jumlah bersihnya sesudah memperhitungakn estimasi piutang tak tertagih, potongan penjualan dan penjualan yang dikembalikan serta pengurangan harga jual (sales return & allowances). Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2005 : 395) untuk mencatat dan menilai piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih yaitu “ metode penyisihan (allowance method) dan metode penghapusan langsung (direct write off method)”.

Ad.1. Metode Penyisihan (allowance method) Metode Penyisihan (indirect write off/allowance method), dimana pada setiap akhir periode ditentukan jumlah estimasi piutang tak tertagih dari jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam pencatatan kerugian, metode penyisihan ini tidak menunggu sampai pelanggan benar-benar tidak mampu membayar, melainkan memeperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak akan dapat dibayar oleh pelanggan. Metode ini menggunakan pengalaman masa lampau atau


tahun lalu untuk memperkirakan berapa jumlah beban piutang tak tertagih untuk periode berjalan. Dalam menentukan jumlah estimasi piutang tak tertagih yang akan dijurnal pada akhir periode berjalan, maka ada beberapa alternatif yang dapat digunakan anatara lain yaitu berdasarkan persentase dari jumlah piutang akhir periode berjalan, berdasarkan dari jumlah penjualan kredit atau dari jumlah penjualan selama periode berjalan (baik penjualan tunai maupun penjualan kredit), ataupun ditentukan dengan membuat sutau daftar analisa umur piutang dan dari masing-masing jumlah setiap klasifikasi piutang berdasarkan usia piutang tersebut ditentukan persentase tidak tertagihnya yang berbeda untuk satu dan lainnya. Daftar analisa umur piutang ini dikenal dengan istilah Aging Schedule yang bentuknya berbeda untuk setiap perusahaan, sesuai dengan sifat dari piutang yang dimiliki. Pada metode penyisihan ini perusahaan akan mendebit beban piutang tak tertagih dan mengkreditkan penyisihan piutang tak tertagih untuk mencatat estimasi piutang yang tak tertagih.

Ad.2. Metode Penghapusan Langsung (direct write off method) Metode Penghapusan Langsung (direct write off method), yaitu apabila suatu piutang benar-benar tidak dapat ditagih lagi, maka piutang tersebut langsung dihapuskan. Berdasarkan metode penghapusan langsung ini, beban piutang tak tertagih tidak dicatat sampai piutang tersebut diputuskan tidak akan tertagih lagi. Sehingga, akun penyisihan dan jurnal penyesuaian tidak diperlukan pada akhir periode. Jika setalah piutang dihapuskan ternyata pelanggan membayar piutang


yang telah dihapus tersebut, maka piutang harus ditimbulkan kembali dengan membalik ayat jurnal penghapusan sebelumnya.

D. Prosedur Pemberian Pembiayaan (Leasing) dan Penagihan Piutang 1. Prosedur Pemberian Pembiayaan (Leasing) Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris to lease yang berarti menyewakan. Leasing sebagai suatu jenis kegiatan yang statusnya sebagai lembaga keuangan non-Bank. Pengertian Leasing menurut defenisi pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan

Koperasi

Nomor

Kep-122/MK/IV/1/1974,

Nomor

32/M/SK/2/1974,

tertanggal 7 Februari 1974, pasal 1 yaitu : Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barangbarang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Menurut Donald E. Keiso, Jeny J. Weygandt dan Terry D. Warfield (2002:231) : Lease adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan property tertentu, yang dimiliki oleh lessor, selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang (sewa) yang sudah ditentukan, yang umumnya dilakukan secara periodik. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian (kontrak) lease adalah sebagai berikut : a. Lessor, adalah pihak yang menyewakan barang.


b. Lessee, adalah pihak yang menikmati barang yang di-lease dengan membayar sewa dan mempunyai hak opsi atas barang yang di-lease. c. Kreditur atau Lender, yang disebut juga sebagai Loan Participants dalam transaksi leasing. Pada umumnya, mereka terdiri dari Bank, Insurance Company, Trusts, atau Yayasan. d. Supplier, adalah penjual atau pemilik barang yang disewakan. Pada hakekatnya lease adalah pembiayaan atas pembelian aktiva oleh lessee. Piutang merupakan konsekuensi yang diterima oleh lessor sebagai akibat terjadinya transaksi lease tersebut. Piutang pada lease disebut dengan “piutang pembayaran lease”. Akun “piutang pembayaran lease” ini merupakan akun untuk menggantikan akun aktiva yang dilease. Menurut Amin Widjaja dan Arif Djohan (1994:49) prosedur dari mekanisme leasing, secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut : a. Lesse bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan panawaran harga dan menunjuk Suppplier peralatan yang dimaksud. b. Setelah Lessee mengisi Formulir Permohonan Lease, kemudian mengirimkannya kepada Lessor disertai dengan dokumen pelengkap. c. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui Lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), maka kontrak lease dapat ditandatangani. d. Pada saat yang sama, Lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui Lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease. Antara Lessor dan Perusahaan Asuransi terjalin Perjanjian Kontrak Utama. e. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani Lessor dengan Supplier peralatan tersebut. f. Supplier dapat mengirim peralatan yang di-lease ke lokasi Lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani Perjanjian Pelayanan Purna Jual. g. Lessee manandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada Supplier.


h. Supplier menyerahkan surat tanda terima (yang ditrima dari Lessee), Bukti Pemilikan dan Pemindahan Pemilikan kepada Lessor. i. Lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada Supplier. j. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, berikut adalah skema Prosedur Mekanisme Leasing : Skema Prosedur Mekanisme Leasing SUPPPLIER

e h

a f g

i b c j

LESSOR

d

LESSEE

d PERS. ASURANSI

Gambar 2.2 : Prosedur Mekanisme Pembiayaan (Leasing) Sumber : Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal (1994:50), Akuntansi Leasing, PT Rineka Cipta, Jakarta

2. Prosedur Penagihan Piutang Penagihan piutang merupakan sumber penerimaan kas perusahaan dari pembayaran atau pelunasan atas penjualan kredit. Oleh karena itu, harus ada pengawasan yang baik dalam proses penerimaan kas untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan. Pambagian fungsi-fungsi atas proses penerimaan kas dari piutang merupakan cara yang tepat untuk mengawasi proses penerimaan kas tersebut.


Menurut Mulyadi (2001:487), fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah : a. b. c. d. e.

Fungsi Sekretariat Fungsi Penagihan Fungsi Kas Fungsi Akuntansi Fungsi Pemeriksaan Intern

Ad.a. Fungsi Sekretariat Fungsi Sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi Sekretarit bertugas untuk

membuat

daftar surat

pemberitahuan atas dasar surat

pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. Ad.b. Fungsi Penagihan Fungsi Penagihan bertanggung jawab malakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi. Ad.c. Fungsi Kas Fungsi Kas bertanggung jawab atas penerimaan cek dari Fungsi Sekretariat (jika penerima kas dari piutang dilakukan melalui pos) atau dari Fungsi Penagihan (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagihan perusahaan. Fungsi Kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke Bank dalam jumlah penuh.


Ad.d. Fungsi Akuntansi Fungsi Akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal peneriamaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Ad.e. Fungsi Pemeriksa Intern Fungsi Pemeriksa Intern bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan yang ada ditangan Fungsi Kas secara periodik. Disamping itu, Fungsi Pemeriksa Intern bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi Bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh Fungsi Akuntansi. Menurut Mulyadi (2001:493) prosedur yang dilakukan dalam proses penagihan piutang serta penerimaan kas dari piutang adalah sebagai berikut : a. Bagian Piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada Bagian Penagihan. b. Bagian Penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur. c. Bagian Penagihan meneriam cek atas nama dan surat pemberitahuan (remit-tance advice) dari debitur. d. Bagian Penagihan menyerahkan cek kepada Bagian Kas. e. Bagian Penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada Bagian Piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. f. Bagian Kas mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. g. Bagian Kas menyetorkan cek ke Bank, setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. h. Bank perusahaan melakukan kliring atas cek tersebut ke Bank debitur. Berikut ini adalah flowchart prosedur penerimaan kas dari penagihan piutang menurut Mulyadi (2001:263) :


Mulai

1

Menerima cek&surat pemberitahuan dari debitur

Cek SP DSP

Cek

Menerima tandatangan endorsement atas cek

SP

Membuat daftar surat pemberitahuan

Membuat bukti kas masuk

Cek

Cek DSP

SP DSP

SP 2

Menyetor cek ke bank

BKM 1 Bukti Setor

1 Catatan : SP : Surat Pemberitahuan DSP : Daftar Surat Pemberitahuan

Dikirim ke Debitur

3

2

Gambar 2.3 : Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang Sumber : Mulyadi (2001:263), Sistem Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta


2

3

Buku Setor

SP

DSP

BKM

Kartu Gudang Jurnal Penerimaan Kas

N

N Selesai

Gambar 2.3 (Lanjutan) : Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang (Lanjutan)


Menurut Mulyadi (2001:490) unsur-unsur pengawasan intern dalam sistem penerimaan kas adalah sebagai berikut : Organisasi a. Fungsi Akuntansi harus terpisah dari Fungsi Pnagihan dan Fungsi Kas. b. Fungsi Kas harus terpisah dari Fungsi Akuntansi. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan c. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet). d. Fungsi Penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi. e. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh Fungsi Akuntansi (Bagian Piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Praktek yang Sehat f. Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke Bank dengan segera. g. Para penagih dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond insurance). h. Kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan Bagian Kas meupun ditangan Penagih perusahaan) harus diasuransikan (cash-in safe dan cash-in-transit insurance).

E. Pengawasan Intern Piutang Pengawasan intern terhadap piutang yang dilakukan oleh pihak manajemen adalah bertujuan untuk melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan aktiva operasinya khususnya unsur-unsur modal kerja yang sangat signifikan seperti piutang. Dalam melakukan pengawasan intern terhadap piutang, maka diperlukan untuk mengetahui dari komponen-komponen pengawasan intern itu sendiri. Dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komponenkomponen pengawasan intern menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2002:379) ada lima yaitu

“lingkungan pengawasan, penilaian resiko, informasi dan

komunikasi, aktivitas pengawasan dan pemantauan”.


Kelima komponen pengawasan intern ini akan diaplikasikan dalam melakukan pengawasan intern terhadap piutang.

1. Lingkungan Pengawasan Piutang Pentingnya pengawasan terhadap piutang dicerminkan dalam keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan dewan komisaris, manajemen, dan pemilik terhadap lingkungan pengawasan piutang. Menurut Meisser, Glover dan Prawitt (2006:260) ada beberapa faktor yang membentuk lingkungan pengawasan, yaitu : a. b. c. d. e. f. g.

Integritas dan nilai etika. Komitmen terhadap kompetensi. Dewan direksi atau komite audit. Filosofi dan gaya operasi manajemen. Struktur organisasi. Penetapan wewenang dan tanggung jawab. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

Ad.a. Integritas dan Nilai Etika Efektivitas pengawasan intern piutang dipengaruhi oleh integritas dan nilai etika dari individu yang menciptakan, mengelola, dan mengawasi penanganan piutang. Pihak manajemen perlu untuk menetapkan standar etika dan tingkah laku yang dikomunikasikan kepada karyawan dalam menangani piutang. Manajemen harus dapat mengomunikasikan integritas dan tingkah laku etis di dalam perusahaan dalam menangani piutang melalui teladan, melalui penggunaan pernyataan kebijakan dan kode perilaku, dan melakukan kerjasama yang baik dari


setiap unit kerja yang terkait dengan terjadinya transaksi piutang sehingga resiko yang mungkin terjadi atas piutang dapat diminimalisir. Ad.b. Komitmen Terhadap Kompetensi Manajemen harus dapat mengspesifikasikan tingkat kompetensi untuk karyawan yang ditugaskan menangani piutang dan menerjemahkannya ke dalam tingkat pengetahuan dan keahlian yang diperlukan bagi karyawan tersebut. Manajemen harus mempekerjakan karyawan yang memiliki kompetensi yang tepat untuk menangani piutang. Ad.c. Dewan Direksi atau Komite Audit Dewan Direksi dan Komite Audit harus mengemban tanggung jawab secara serius dan secara aktif mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan piutang. Keseriusan Dewan Direksi dan Komite Audit dalam mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan piutang dapat memeperketat pengawasan terhadap piutang yang dapat mengurangi tingkat kecurangan yang mungkin terjadi atas piutang. Di sisi lain, Dewan Direksi yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengawasan yang terlalu banyak di tangan manajemen. Sehingga pengawasan intern dapat berjalan dengan baik. Ad.d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen Menetapkan, mempertahankan, dan mengawasi pengawasan intern terhadap piutang adalah tanggung jawab manajemen. Filosofi dan gaya operasi manajemen dapat mempengaruhi kualitas pengawasan intern piutang secara signifikan.


Ad.e. Struktur Organisasi Struktur organisasi menentukan bagaimana wewenang dan tanggung jawab didelegasikan dan diawasi. Struktur organisasi menyediakan kerangka kerja dimana aktivitas perusahaan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan direview untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, struktur organisasi harus disusun secara relevan, agar dapat membantu pihak manajemen dalam mengawasi piutang terutama dalam hal penagihan piutang. Pembagian tugas yang memadai atas penanganan piutang merupakan hal utama dalam perancangan struktur organisasi perusahaan. Ad.f. Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab Faktor lingkungan pengawasan piutang juga termasuk bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk manangani piutang itu ditetapkan dan bagaimana hubungan pelaporannya serta hierarki wewenangnya. Dalam penetapan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan, perusahaan haruslah seimbang. Maksudnya, wewenang dan tanggung jawab harus diberikan kepada karyawan yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang akan diembannya. Ad.g. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia Piutang merupakan aktiva yang sangat signifikan sehingga harus dapat diawasi dengan sebaik mungkin dan ditangani oleh karyawan yang tepat. Oleh karena itu, manajemen harus memiliki kebijakan personel yang jelas mengenai pengangkatan pegawai, pemberian orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, penggajian, dan tindakan perbaikan terhadap karyawan yang akan


dipekerjakan. Dalam memepekerjakan karyawan untuk menangani masalah piutang harus ada standar yang menitikberatkan pada orang yang kualifikasi. Dan dalam kaitannya dengan wewenang dan tanggung jawab, sebaiknya setiap karyawan diberi wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Sebab yang menjadi penyebab utama kesalahan ataupun kekeliruan dalam sistem akuntansi adalah personel/karyawan. Oleh karena itu, manajemen jangan sampai salah membuat kebijakan terhadap para karyawannya.

2. Penilaian Resiko atas Piutang Penilaian resiko atas piutang yang paling utama adalah penentuan piutang yang tidak akan tertagih. Perusahaan juga harus menilai resiko dari karyawan. Banyak cara yang dapat dilakukan karyawan untuk melakukan penyelewengan terhadap piutang. Salah satunya yang sering terjadi adalah melakukan penggelapan terhadap tagihan piutang konsumen A dan menutupinya dengan tagihan piutang konsumen B. Hal ini akan terus berlanjut sampai karyawan tersebut mampu untuk menutupi penggelapan terhadap tagihan piutang tersebut dengan uangnya sendiri. Kejadian penyelewengan piutang ini diakibatkan karena tidak adanya pembagian tugas. Karyawan yang menagih, menerima uang, serta yang mencatatnya ke dalam buku piutang hanya satu orang, sehingga penyelewengan dan penggelapan terhadap tagihan piutang sangat rentan terjadi dan pengawasannya pun tidak begitu ketat. Apabila pembagian tugas di perusahaan atas penagihan piutang sudah memadai, namun penyelewengan masih bisa saja terjadi. Contohnya, karyawan


yang bertugas menagih piutang ke konsumen tidak menyetorkan hasil tagihannya ke kasir dan melaporkan bahwa piutang belum tertagih dengan alasan konsumen tidak ada dirumah ataupun konsumen akan membayarnya bulan depan. Penyelewengan lainnya yang juga sangat berbahaya dan dapat merugikan perusahaan adalah dimana karyawan tetap mencatat penerimaan kas dari tagihan piutang, namun karyawan tersebut tidak menyetorkannya ke Bank. Untuk menutupinya karyawan tersebut malakukan manipulasi terhadap laporan rekonsiliasi bank. Cara lainnya untuk melakukan penyelewengan adalah dengan tidak mencatat penerimaan kas dari tagihan piutang, dan menghalang-halangi untuk mengirimkan surat pemberitahuan laporan bulanan piutang yang tertunggak kepada konsumen untuk menghindari terjadinya keluhan konsumen tersebut. Dengan begitu perkiraan saldo piutang konsumen tidak berubah, dan untuk mengurangi saldo piutang tersebut maka dibuat penghapusan piutang. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar membuat suatu kebijakan yang baik mengenai pembagian tugas yang memadai atas penagihan piutang, pemberian wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan karyawan, pelatihan-pelatihan kepada karyawan, psikologis karyawan itu sendiri serta konsistensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, peusahaan juga harus mampu menganalisa konsumen yang potensial dalam membayar hutangnya. Ini semua ditujukan untuk memperkecil penyelewengan-penyelewengan yang mungkin akan terjadi.


3. Informasi dan Komunikasi atas Piutang Sistem informasi dan komunikasi atas piutang merupakan sistem akuntansi yang dimulai dengan mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi piutang yang terjadi, dan memelihara aktuabilitasnya. Menurut Mulyadi (2002:189) sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah : a. b. c. d. e. f. g.

Sah Telah diotorisasi Telah dicatat Telah dinilai secara wajar Telah digolongkan secara wajar Telah dicatat dalam periode yang seharusnya Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar

Ketujuh unsur-unsur tersebut juga sangat diperlukan dalam sistem akuntansi terhadap piutang. Menurut Mulyadi (2001:257) informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah “(a) saldo piutang pada saat tertentu kepada debitur, (b) riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur, dan (c) umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu”. Transaksi piutang dicatat mulai dari jurnal umum, kemudian di posting ke buku besar pembantu dan selanjutnya di catat dalam buku besar piutang. Setiap pelanggan mempunyai data buku besar piutang yang berbeda satu sama lain, yang berisi informasi tentang nama pelanggan, alamat pelanggan, data kredit, tanggal transaksi, nomor tagihan, pembayaran kredit, retur, dan saldo piutang. Setiap


salinan buku besar piutang akan diarsipkan, dan kemudian secara berkala departemen piutang akan meringkas saldo setiap rekening piutang dan mengirimkannya ke buku besar umum. Selanjutnya departemen buku besar umum akan melakukan penutupan periode pemrosesan dengan menerima dokumen jurnal dari departemen penagihan dan pengawasan persediaan, dan ringkasan rekening dari departemen piutang yang akan memberikan informasi mengenai kebenaran dari seluruh proses. Dengan mencocokkan dokumen jurnal dan ringkasan rekening yang diterima dari departemen operasional, buku besar umum dapat mendeteksi banyak tipe kesalahan. Hasil pemrosesan dari departemen piutang dengan departemen buku besar umum adalah pernyataan piutang yang tepat jumlahnya. Dimana pernyataan piutang ini secara periodik akan dikirimkan kepada konsumen untuk menguji ketelitian dari jumlah piutang tersebut dengan cara melihat respon yang akan diberikan oleh konsumen tersebut. Hal ini merupakan suatu wujud cara pengawasan intern yang baik terhadap piutang, yang juga akan memberikan kepercayaan yang lebih kepada konsumen atas kinerja perusahaan. Agar informasi mengenai piutang dapat digunakan dengan sebaik mungkin, maka harus adanya sistem komunikasi yang baik. Komunikasi ini meliputi luasnya pemahaman karyawan tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan piutang yang berkaitan dengan pekerjaan orang lain.


4. Aktivitas Pengawasan Piutang Aktivitas pengawasan piutang adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap lingkungan pengawasan piutang dan sistem akuntansi piutang yang telah diciptakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Secara umum, aktivitas pengawasan piutang yang relevan terdiri dari : a. Review Terhadap Kinerja Review terhadap kinerja yaitu yang mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku pembantu; kinerja sesungguhnya

dibandingkan

dengan jumlah menurut anggaran, prakiraan atau jumlah tahun yang lalu; dan hubugan antara serangkaian data seperti data keuangan dengan data nonkeuangan. Review terhadap kinerja atas penanganan piutang dapat dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa perincian laporan ringkasan jumlah piutang yang tercantum dalam akun buku besar piutang seperti daftar umur piutang, laporan penjualan menurut daerah pemasaran, produk maupun pelanggan. Dari akun daftar umur piutang akan dapat diketahui jumlah piutang yang macet pembayarannya. Apabila jumlah piutang yang macet dalam jumlah yang besar, itu berarti kinerja bagian penagihan tidak optimal. b. Pengawasan Pengolahan Informasi Pengawasn pengolahan informasi piutang ada dua yaitu pengawasan umum (general control) dan pengawasan aplikasi (application control). Pada


pengawasan umum, piutang akan diawasi melalui organisasi pusat pengolahan data perusahaan, sistem dan program, serta fasilitas pengolahan data. Pemisahan fungsi-fungsi pokok seperti kegiatan operasi yang mendukung munculnya piutang, penyimpanan hasil tagihan piutang, dan catatan akuntansi piutang sangat diperlukan dalam pengawasan piutang. Sistem dan program yang digunakan untuk mengolah piutang akan membantu dalam mengawasi data piutang, apalagi didukung oleh fasilitas pengolahan data seperti dengan menggunakan passwords yang hanya dapat digunakan oleh karyawan yang berwewenang saja terhadap penggunaan data piutang yang tersimpan dalam komputer. Pengawasan aplikasi piutang merupakan pengawasan terhadap pengolahan transaksi piutang yang mencakup prosedur otorisasi yang memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan, serta pengecekan secara independen. Menurut Mulyadi (202:191) dalam perancangan dokumen dan catatan, unsur pengawasan intern yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut : 1. Perancangan dokumen harus bernomor urut tercetak. 2. Pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi terjadi atau segera setelah transaksi terjadi. 3. Dokumen dan catatan harus cukup sederhana untuk menjamin kemudahan dalam pemahaman terhadap dokumen dan catatan tersebut. 4. Sedapat mungkin dokumen dirancang untuk memenuhi berbagai keperluan sekaligus. 5. Perancangan dokumen dan catatan harus mendorong pengisian data yang benar dengan cara memasukkan unsur pengecekan intern. c. Pengawasan Fisik Pengawasan Fisik, yang meliputi keamanan fisik atas aktiva. Pengawasan fisik termasuk penjagaan, seperti terhadap catatan dan dokumen, fasilitas yang diamankan, otorisasi untuk akses terhadap program komputer dan arsip data, serta


perhitungan periodik untuk aktiva seperti persediaan dan perbandingan dengan catatan pengawasan. Pengawasan fisik atas piutang dapat dilakukan dengan menghitung jumlah kas yang diterima dari tagihan piutang. Tidak sebatas pada penghitungan jumlah kas saja, pengawasan fisik piutang juga harus dilakukan terhadap sejumlah dokumen yang mendukung. Dokumen-dokumen tersebut mencantumkan jumlah piutang yang tercatat di dalamnya. Sehingga pada saat penghitungan tagihan piutang, hendaknya membandingkan jumlah yang ada pada dokumen dengan kas yang diterima. Untuk menghindari kemungkinan penyelewengan, kas yang diterima dari tagihan piutang disetor setiap hari ke rekening perusahaan di Bank. Bank akan memberikan rekonsiliasi Bank atas perusahaan secara periodik. Ini merupakan alat untuk melakukan pengecekan secara independen antara catatan Bank dengan catatan perusahaan. d. Pemisahan Tugas Pemisahan tugas adalah penting bagi sebuah perusahaan untuk memisahkan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan pengamanan aktiva yang terkait. Pemisahan tugas yang memadai akan mengurangi kesempatan bagi karyawan untuk melakukan ataupun menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya atas piutang. Bila orang yang melakukan otorisasi piutang, yang mencatatnya ke dalam catatan piutang dan yang menyimpan uang atas tagihan piutang adalah orang yang sama, maka akan memberikan kesempatan baginya untuk melakukan kecurangan atas piutang tersebut.


Pemisahan tugas membantu pihak manajemen dalam mengawasi piutang mulai dari munculnya sampai tertagihnya piutang tersebut. Selain itu, pemisahan tugas juga akan dapat mendeteksi dengan segera atas kesalahan atau ketidakberesan yang terjadi terhadap piutang.

5. Pemantauan Pengawasan Piutang Pemantauan pengawasan piutang dilakukan untuk melihat apakah pengawasan intern terhadap piutang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Pemantauan dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan auditor internal atau personel yang serupa. Pemantauan pengawasan piutang dilakukan dengan mengunakan data informasi piutang yang dihasilkan dan akan memberikan informasi mengenai kinerja dari pengawasan intern piutang sepanjang periode tertentu. Pemantauan akan dilakukan secara terus menerus untuk dapat mengevaluasi lebih dalam mengenai jalannya pengawasan intern piutang. Pihak manajemen dapat melihat pengawasan intern terhadap piutang tidak berjalan dengan baik, dengan melihat tetap tingginya jumlah piutang yang macet. Bila jumlah piutang macet tinggi, itu berarti kinerja bagian penagihan tidak optimum sehingga tidak dapat menagih seluruh jumlah piutang yang macet. Pemantauan pengawasan piutang ini sangat diperlukan perusahaan, hal ini untuk terus melihat kinerja pengawasan intern terhadap piutang agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dalam arti sempit

Recommend Documents