PERAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN TERHADAP PENGAWASAN HUTAN LINDUNG (Studi Kasus Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2014) SKRIPSI
Oleh SUSI SUSANTI NIM. 110565201059
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
ABSTRAK Dinas Pertanian dan Kehutanan selaku Instansi yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hutan, khususnya bagian kehutanan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan khususnya dibidang Kehutanan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah dibidang kehutanan. Skripsi ini membahas tentang Peran Dinas Pertanian dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan khususnya bagian kehutanan dalam melakukan pengawasan terhadap Hutan Lindung Gunung Kijang. Kegunaan penelitian adalah untuk menambah wawasan dibidang Ilmu Pemerintahan dan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Bintan dan Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai suatu bahan masukan dalam meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Kemudian dalam menentukan informan penulis menggunakan Purposive Sampling dan jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya peran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dalam melakukan perlindungan hutan dilihat melalui pengawasan yang dilakukan pada Hutan Lindung Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Ini dikarenakan masih adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan dan dilihat dari masih adanya beberapa tindakan illegal logging dan penyerobotan lahan di Hutan Lindung Gunung Kijang yang masih sulit untuk ditangani. Kata Kunci: Pengawasan Hutan Lindung, Pembalakan Liar
pemerintah daerah. Pemerintah daerah
Latar Belakang Masalah Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar setelah runtuhnya masa orde baru yang dipimpin oleh soeharto pada tahun 1998 lalu. Setelah runtuhnya rezim orde baru maka muncullah reformasi sebagai bentuk perubahan dari sistem pemerintahan sentralistik menuju kearah sistem pemerintahan yang desentralistik. Adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia akan memberi peluang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara luas dan bertanggungjawab, yang dikenal dengan otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada
daerah
diarahkan
untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Otonomi
Daerah
sebagai
implementasi pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.32 tahun 2004) yaitu
adanya
hak,
wewenang,
dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi
Daerah
merupakan
jawaban atas tuntutan masyarakat yaitu sebagai
wujud
pelaksanaan
asas
desentralisasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
yang dilaksanakan oleh
dapat
melaksanakan
mengatur
dan
fungsinya
mengurus
untuk
kewenangan
daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah.
Agar
pelaksanaan
fungsi
pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah daerah membutuhkan organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang efektif dan efisien. Organisasi
perangkat
daerah
ataupun SKPD yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan pengawasan hutan maupun perlindungan hutan yaitu Dinas Pertanian
dan
Kehutanan
melalui
kebijakan yang dibuat oleh pihak terkait dan dengan adanya program pendukung untuk mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten pokok
Bintan
mempunyai
melaksanakan
urusan
tugas
otonomi
daerah dibidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, pertenakan, kehutanan dan perkebunan. Namun disini penulis lebih menekankan pada bidang kehutanan. Sehingga dalam penelitian ini penulis melihat bahwasannya Dinas Pertanian dan Kehutanan selaku instansi pemerintah yang
mengambil
andil
berat
dalam
permasalahan pertanian dan kehutanan, maka segala jenis permasalahan yang terkait dengan kehutanan akan menjadi
tugas dan kewajiban Dinas Pertanian dan
kebakaran, daya-daya alam, hama dan
Kehutanan khususnya dibidang kehutanan,
penyakit
walaupun dalam pelaksanaanya bekerja
menjaga hak-hak negara, masyarakat dan
sama dengan instansi lainnya.
perorangan atas hutan, kawasan hutan,
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
serta
mempertahankan
dan
hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Bintan dibentuk berdasarkan Peraturan
Berdasarkan
Undang-undang
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun
Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
2008 tentang Pembentukan Organisasi
yang dimaksud dengan hutan adalah suatu
Kabupaten Bintan pasal 23 mengenai
kesatuan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian
lahan berisi sumber daya alam hayati yang
dan Kehutanan.
didominasi pepohonan dalam persekutuan
ekosistem
berupa
hamparan
Hutan memiliki jasa yang sangat
alam lingkungannya yang satu dengan
besar bagi kelangsungan makhluk hidup
yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
terutama manusia. Jasa hutan itu sendiri
Kawasan hutan di Kabupaten Bintan
adalah mengambil karbondioksida dari
ditetapkan
udara dan menggantinya dengan oksigen,
Kehutanan yang sudah beberapa kali
sehingga hutan disebut sebagai paru-paru
dirubah
dunia. Hutan lindung adalah kawasan
463/Menhut/2013
hutan yang mempunyai fungsi pokok
II/2014).
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan
untuk
mengatur
tata
melalui
Keputusan
Mentri
(173/kpts-II/1986,
Bidang
dan
kehutanan
867/Menhut-
mempunyai
air,
peran yang penting dalam pelestarian
mencegah banjir, mengendalikan erosi,
hutan dan perlindungan hutan. Sesuai
mencegah instrusi air laut dan memelihara
dengan Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang
kesuburan tanah. Hutan Lindung Gunung
Pembentukan
Kijang mempunyai luas sekitar 760 Ha
Kabupaten Bintan untuk mewujudkan visi
ditetapkan
berdasarkan
orgnisasi
Kehutanan
No.
SK
Mentri
dibutuhkan
Daerah
adanya
pada
pembagian tugas dan wewenang, salah
Tanggal 28 Desember 1987. Sedangkan
satu diantaranya adalah bidang kehutanan
yang dimaksud dengan Perlindungan hutan
yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi
adalah
dan
yaitu melaksanakan sebagian tugas Kepala
kawasan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
usaha
membatasi
424/Kpts-II/87
maka
Organisasi
untuk
kerusakan
mencegah hutan,
hutan dan hasil hutan yang disebabkan
Bintan,
oleh
sebagaimana dimaksud, bidang kehutanan
perbuatan
manusia,
ternak,
dalam
melaksanakan
tugas
mempunyai
fungsi
perencanaan kehutanan,
yaitu
melakukan
kebijakan
pembangunan
dibidang
melakukan
pengawasan,
dibidang
kehutanan,
melakukan
dan
non hutan; c. Melaksanakan tugas lain yang
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pengarahan, pembinaan dan bimbingan
kehutanan
diberikan oleh Kepala Bidang. 2. Seksi
Konservasi
dan
Rehabilitasi
Hutan
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi
Seksi Konservasi dan Rehabilitasi
dan pihak lain dalam pembangunan bidang
hutan mempunyai tugas melaksanakan
kehutanan dan pelaksanaan tugas lain yang
sebagian tugas bidang kehutanan dilingkup
diberikan oleh Kepala Dinas.
konservasi dan rehabilitasi hutan. Adapun
Adapun
untuk
melaksanakan
keseluruhan tugas dan fungsi tersebut, maka
dibutuhkan
adanya
pembagian
tugas dimaksud di atas adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan
secara detail tentang tugas manajemen dan
kegiatan
operasional
pemanfaatan
di
lingkungan
bidang
pekerjaan
pengaturan
dan
alokasi
lahan
untuk
kehutanan yang terdiri dari:
keperluan kehutanan dan non
1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan
kehutanan, pengawasan hutan
Seksi inventarisasi dan pemetaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
bidang
kehutanan
dilingkup
tanaman
industry
dan
pengembangan hutan rakyat; b. Melaksanakan
pekerjaan
dan
inventarisasi dan rehabilitasi hutan. Uraian
kegiatan
tugas dimaksud di atas adalah sebagai
melaksanakan
berikut:
konservasi lahan pada daerah
a. melaksanakan kegiatan
pekerjaan
dan
pendapatan,
identifikasi
potensial,
bimbingan,
aliran sungai; c. Melaksanakan
operasi
alat perpetaan dan penyusunan
bimbingan
data statistik;
pencegahan pekerjaan
pekerjaan
dan
kegiatan penyusunan rencana
pengukuran, pemeliharaan alat-
b. melaksanakan
penghijauan,
pengamanan
hutan,
melaksanakan dan
dan
penanggulangan
kegiatan
inventarisasi
dan
keamanan
penataan,
pengukuran
dan
penanggulangan
gangguan hutan, kebakaran
pemetaan, pemanfaatan lahan
hutan, perlindungan peredaran
dan
tumbuhan
untuk
keperluan
dan
satwa
liar
termasuk
pembinaan
habitat
satwa migra jarak jauh;
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan khususnya dibidang
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 3. Seksi Perizinan dan Peredaran Hasil Hutan
kehutanan
dituntut
memiliki
strategi
khusus yang diharapkan efektif dalam melakukan pengawasan terhadap beberapa kasus yang terjadi pada hutan lindung.
Seksi perizinan dan peredaran hasil
Menyadari pentingnya manfaat dan fungsi
hutan mempunyai tugas melaksanakan
hutan dalam kehidupan sehari-hari serta
sebagian tugas bidang kehutanan dilingkup
untuk
perizinan dan peredaran hasil hutan.
ketertiban
masyarakat.
Uraian tugas dimaksud di atas adalah:
Pertanian
dan
a. Melaksanakan kegiatan
pekerjaan
keamanan Maka,
Kehutanan
kehutanan
yang
dan Dinas
khususnya
dan
bidang
dan
dalam pengelolaan hutan dan perlindungi
penerapan
hutan tidak boleh tinggal diam terkait
bimbingan
pengawasan
menciptakan
berkewajiban
teknologi
pengolahan
hasil,
dengan maraknya penyerobotan lahan
informasi
harga
pasar,
yang telah lama terjadi di Kabupaten
manajemen
usaha,
informasi
komoditi
potensial
dan
Bintan. Terkait
dengan
masalah
pembinaan hasil produksi dan
pembalakan liar dan penyerobotan lahan
peredaran hasil;
yang semakin marak terjadi di Kabupaten
b. Melaksanakan
pekerjaan
kegiatan melaksanakan konservasi
dan
bimbingan, penghijauan,
Kecamatan
Gunung
Kijang.
masalah
pembalakan
Dimana,
liar
dan
penilaian
penyerobotan lahan yang timbul di tingkat
permohonan pencadangan areal,
lokal dibidang kehutanan menimbulkan
sedimentasi,
efek yang sangat luas mencakup ke
reklamasi, pembibitan, pestisida,
lahan,
Bintan khususnya di Desa Gunung Kijang
rehabilitasi
dan
perbenihan, pupuk
dan
pengawasan
produktivitas lahan pada daerah aliran sungai;
berbagai
aspek
kerusakan
kehidupan,
lingkungan
hidup
seperti dan
kerusakan keseimbangan ekosistem, yang merugikan masyarakat. Hutan
lindung
itu
sendiri
c. Melaksanakan tugas lain yang
merupakan suatu hutan atau lahan besar
diberikan oleh Kepala Bidang.
yang terdiri dari kumpulan flora dan fauna yang terbentuk baik secara alami ataupun
tidak yang merupakan wilayah hutan yang
dengan fungsi pengawasan yaitu masih
memiliki
sebagai
maraknya terjadi tindakan pembalakan liar
penyangga
dan penyerobotan lahan di Desa Gunung
kehidupan, mengatur tata air, mencegah
Kijang Kabupaten Bintan berdasarkan
banjir, mengendalikan erosi, mencegah
hasil wawancara di lapangan dan melalui
intrusi air laut dan memelihara kesuburan
surat kabar yang beredar. Berdasarkan
tanah
Indonesia
informasi yang didapatkan bahwa kayu
No.41/1999), agar hutan bisa menjalankan
hasil pemotongan dalam seminggu dapat
fungsinya
menghasilkan
fungsi
perlindungan
pokok
sistem
(UU
Republik
dengan
baik maka
harus
dua
hingga
tiga
ton.
dijauhkan dari berbagai gangguan yang
Maraknya tindakan pembalakan liar dan
menyebabkan rusaknya hutan tersebut.
penyerobotan lahan sangat berpengaruh
Terkait dengan berbagai macam
terhadap bagaimana Dinas Pertanian dan
kerusakan yang ada di hutan lindung
Kehutanan Kehutanan Kabupaten Bintan
sehingga perlunya usaha yang dilakukan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya
oleh
sebagai instansi pemerintah. misalnya jika
pihak
terkait
untuk
melakukan
pengawasan, agar mengurangi tindakan
dilihat
liar
kehutanan yang adalah barisan didepan
tersebut
sehingga
terciptanya
dalam
pengawasannya
polisi
keseimbangan dan keselarasan ekosistem
dalam
lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan
pengamanan/perlindungan harus mampu
sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
kesejahteraan masyarakat.
baik dalam hal pengawasan kehutanan
Bidang peran
yang
kehutanan sangat
pengelolaan,
mempunyai
penting
terlebih lagi untuk menangani tindakan
dalam
pembalakan liar dan penyerobotan lahan
pemanfaatan,
yang terjadi di Desa Gunung Kijang
perlindungan/pengamanan dan pelestarian
Kabupaten Bintan.
hutan melalui kebijakan dan program yang dibuat
oleh
Dinas
menjalankan
dan
khususnya
dibidang
kehutanan
Kehutanan demi terciptanya keseimbangan
mengatasi
tindakan
pembalakan
dan
maupun
penyerobotan
lahan
keselarasan.
Pertanian
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Sehingga
bidang
dalam liar
melalui
kehutanan sebagai instansi pemerintah
fungsi pengawasan belum bisa dikatakan
sepatutnya
berhasil. Ini dapat dilihat dari maraknya
harus
mampu
dalam
menjalankan perannya dengan baik. Namun berbeda dengan kenyataan yang terjadi pada saat sekarang ini terkait
kejadian
yang
pembalakan
penyerobotan lahan
liar
dan
yang sebelumnya
pernah terjadi pada beberapa hutan lindung
di Kabupaten Bintan yang memiliki luas
tugas-tugas
41.490,6 Ha yaitu Gunung Lengkuas, Sei
organisasi;
Jago, Sei Pulai, Bintan Kecil, Bintan Besar dan
Gunung
Kijang
dan
dijalankan
oleh
b. Pengawasan bersifat preventif
mengalami
yang
bearti
kerusakan pada hutan lindung pada tahun
pengawasan
2014 sebesar 22.797,46 Ha.
untuk
Keberhasilan suatu peran dapat
bahwa
proses
itu
dijalankan
mencegah
timbulnya
penyimpangan-penyimpangan
dilihat dari apakah suatu individu atau
dan
penyelewengan-
organisasi yang memiliki status atau
penyelewengan dari rencana
kedudukan tersebut mampu menjalankan
yang telah ditentukan.;
tugas pokok dan fungsi sesuai dari instansi
c. Pengawasan diarahkan pada
tersebut, ini dilihat berdasarkan fakta yang
masa sekarang yang berarti
telah penulis paparkan diatas bahwa masih
bahwa
adanya tindakan pembalakan liar dan
ditujukan terhadap kegiatan-
penyerobotan lahan. Berdasarkan uraian di
kegiatan yang kini sedang
atas,
dilaksanakan;
maka
penulis
merumuskan
permasalahan sebagai berikut: Bagaimana
pengawasan
d. Pengawasan bersifat
yang
efisien
Peran Dinas Pertanian dan Kehutanan
yaitu fungsi pengawasan yang
Terhadap Pengawasan Hutan Lindung
dilakukan
(Studi
terjadi pengawasan malahan
Kasus
Desa
Gunung Kijang
jangan
Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten
menghambat
Bintan Tahun 2014).
peningkatan efisiensi.
Konsep penelitian
operasional
ini
yaitu
konsep
dalam
adalah
LANDASAN TEORI
A. Peran
berikut:
Peran merupakan hal yang penting
Pengawasan menurut Siagian (2004:114)
didalam organisasi atau pemerintahan,
yang
karena peran yang baik akan menentukan
menyatakan
sebagai
usaha
menurut
Siagian (2004:114) menyatakan bahwa pengawasan
sampai
bahwa
pengawasan
sebagai berikut:
suatu perubahan yang diharapkan setiap
a. Pengawasan yang bersifat fact finding
dalam
pelaksanaan
arti
orang,
tentunya
perubahan
kearah
bahwa
kemajuan. Dengan adanya peran akan
fungsi
meningkatkan kinerja dalam menjalankan
pengawasan harus menemukan
tugas-tugas
yang
fakta-fakta tentang bagaimana
seseorang tersebut.
diberikan
kepada
Menurut Rivai (2004:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang
semua orang yang menduduki jabatan tertentu. Berdasarkan
uraian
teori
yang
dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam
dikemukakan oleh Ali di atas bahwa,
sebuah
organisasi
mempunyai
peran,
peranan adalah sebuah tindakan yang
setiap
pekerjaan
membawa
harapan
dilakukan oleh orang yang memiliki
bagaimana penanggung peran berperilaku.
kedudukan tertentu. Dengan adanya peran
Fakta
organisasi
yang ada dalam diri seseorang, maka
mengindetifikasikan pekerjaan yang harus
seseorang harus menjalankan peranannya
dilakukan
yang
dengan baik dan penuh tanggung jawab
diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan
dengan kedudukan yang dimiliki oleh
tersebut juga mengandung arti bahwa
orang tersebut.
bahwa
dan
perilaku
peran
harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Berdasarkan bahwa
peran
Menurut
Riyadi
(2002:138)
peranan dapat diartikan sebagai orientasi
penjelasan merupakan
diatas,
dan konsep dari bagian yang dimainkan
perilaku
oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.
seseorang dalam posisi tertentu, peran juga
Dengan
ada didalam setiap organisasi, setiap
dijalankan dengan baik oleh si pemegang
pemimpin memiliki peran penting dalam
peran atau dalam suatu kedudukan tertentu
sebuah organisasi dan bertanggung jawab
maka si pelaku atau pemegang peran
untuk mencapai sebuah tujuan organisasi.
tersebut akan berperilaku sesuai dengan
Menurut mengatakan
Hasyimi
bahwa
(2002:464)
peranan
adalah
perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Selain itu Hasyimi (2002:446) juga menjelaskan lagi bahwa istilah peranan dipakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola
kebudayaan
yang
berkaitan
dengan posisi status tertentu. Peranan meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan
adanya
peranan
yang
bisa
harapan yang diharapkan oleh masyarakat atau dilingkungan sekelilingnya. Peranan
adalah
serangkaian
perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi tertentu, harapan peranan yang menerangkan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan bagi individu tersendiri maupun harapan orang lain yang menyangkut perananperanan tersebut.
159)
Menurut Narwoko, dkk (2014:158-
dilakukan oleh individu dalam
peran
masyarakat.
(role)
merupakan
aspek
Peran
yang
dinamis dari kedudukan (status). Artinya,
dimaksud dalam pengertian ini
Jika seseorang telah menjalankan hak-hak
yaitu berupa kegiatan-kegiatan
dan
sesuai
yang tepat dalam melaksanakan
orang
tugas dan fungsinya dalam
kewajiban-kewajibannya
dengan
kedudukannya,
maka
tersebut telah melaksanakan sesuatu peran.
kehidupan masyarakat;
Keduanya tidak dapat dipisahkan karena
3. Peranan
dapat
dikatakan
satu dengan yang lain saling tergantung,
sebagai perilaku individu yang
artinya tidak ada peran tanpa status dan
penting bagi struktur sosial
tidak ada status tanpa peran.
masyarakat.
Sebagaimana
maka
Peranan menuntut seseorang agar
setiap orangpun dapat bermacam-macam
dapat menjalankan suatu perannya dengan
peran
pergaulan
baik, namun terkadang seseorang bisa saja
hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa
mengalami role-distance, yaitu gejala yang
peran tersebut menentukan apa yang
apabila
diperbuatnya
serta
tertekan, itu disebabkan seseorang tersebut
yang
merasa
yang
kedudukan,
berasal
bagi
dari
masyarakat
kesempatan-kesempatan
apa
seseorang
dirinya
merasakan
tidak
sesuai
melaksanakan
lebih banyak menunjuk pada fungsi,
masyarakat kepadanya, sehingga tidak
artinya seseorang menduduki suatu posisi
dapat melaksanakan perannya dengan
tertentu
sempurna atau bahkan menyembunyikan
masyarakat
dan
menjalankan suatu peran. Suatu peranan
yang
dihubungkan
dengan
posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal
ini
berupa
rangkaian
peraturan-peraturan
yang
terdapat
di
dalam
instansi
dalam kehidupan masyarakat. 2. Peranan adalah suatu konsep ikhwal
apa
yang
dapat
diberikan
diri.
paling sedikit terdiri dari 3 hal,yaitu: 1. Peranan meliputi norma-norma
yang
untuk
diberikan masyarakat kepadanya. Peranan
dalam
peran
dirinya
Menurut
Soekanto
(2009:212)
menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan
hak
dan
kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peran, pembedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan
ilmu
pengetahuan.Berdasarkan pendapat diatas bahwa
dalam
Pertanian
dan
penelitian Kehutanan
ini,
Dinas
memiliki
kedudukan
penting
dalam
melakukan
terdapat didalam instansi
dan dalam
perlindungan hutan dilihat dari hak dan
kehidupan masyarakat, sebuah instansi
capaian yang ingin dicapai sesuai dengan
yang memiliki kedudukan dan melakukan
visi dari dinas tersebut yaitu terwujudnya
tindakan-tindakan
masyarakat pertanian dan kehutanan yang
mewujudkan visi dan misi dari instansi
sejahtera,
tersebut.
berdaya
saing
melalui
tertentu
Namun,
untuk
untuk
mengetahui
pengelolaan sumber daya alam secara
seberapa jauh baik atau buruknya sebuah
optimal dan lestari.
peran dalam sebuah organisasi/instansi
Keseluruhan dari teori di atas bahwa peran yang baik dalam sebuah organisasi
sangat
menjalankan
diperlukan
sebuah
organisasi
untuk
tersebut. Sehingga untuk menjalankan sebuah organisasi dengan baik maka peran yang menjalankan fungsinya harus diiringi fungsi
merupakan
pengawasan
fungsi
penyelenggaraan
yang
penting
dalam
pemerintah
untuk
menjamin kelancaran dan mengetahui kelemahan-kelemahan sehingga kesalahan
dapat
yang
timbul
mengukur
tingkat
terjadi
dalam
yang
pelaksanaannya sehingga dapat diadakan perbaikan. Adapun
teori
yang
digunakan
dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Narwoko (2014:158-159) yang mengemukakan bahwa : “Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau
tempat
seseorang
dalam
masyarakat”. Peran dalam hal ini berupa rangkaian
peraturan-peraturan
maka
penulis
melihat
keberhasilannya dari segi pengawasannya.
dalam
mewujudkan visi dan misi dari organisasi
dengan
tersebut,
yang
B. Peran Dinas Pertanian terhadap pengawasan Hutan Lindung Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah
perangkat
daerah
yang
bertanggung jawab dibidang Pertanian dan
Kehutanan,
berdasarkan
yang
dibentuk
Peraturan
Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Organisasi Bintan.
Daerah
Peraturan
ini
dibentuk dalam upaya memberi arahan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas Pertanian dan Kehutanan. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian
dan
Kehutanan
yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bintan. Untuk melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan
Siagian
sebagaimana
bahwa pengawasan sebagai berikut:
dimaksud,
Bidang
Kehutanan mempunyai fungsi seperti berikut ini:
(2004:114)
kebijakan
dibidang kehutanan;
pemantauan dan evaluasi, pengarahan, pembinaan dan bimbingan
dalam
pelaksanaan harus
b. Pengawasan, pengendalian,
dibidang
kehutanan;
menyatakan
a. Pengawasan yang bersifat fact finding
a. Perencanaan
yang
arti
bahwa
fungsi
pengawasan
menemukan
fakta-fakta
bagaimana
tugas-tugas
tentang
dijalankan oleh organisasi; b. Pengawasan bersifat preventif yang bearti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah
c. Pelaksanaan
koordinasi
timbulnya
penyimpangan-
dengan instansi dan pihak
penyimpangan
pihak
dalam
penyelewengan-penyelewengan
bidang
dari rencana yang telah ditentukan.;
lain
pembangunan kehutanan;
dan
c. Pengawasan diarahkan pada masa
d. Pelaksanaan tugas lain yang
sekarang
yang
berarti
diberikan oleh Kepala
pengawasan
Dinas.
terhadap kegiatan-kegiatan yang
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Bintan
Kehutanan
mempunyai
ditujukan
kini sedang dilaksanakan;
Bidang
d. Pengawasan bersifat efisien yaitu
penting
fungsi pengawasan yang dilakukan
dalam melakukan perlindungan hutan
jangan sampai terjadi pengawasan
dengan
malahan
cara
khususnya
yang
bahwa
peran
melakukan
tindakan
pengawasan ataupun pengamanan hutan,
menghambat
usaha
peningkatan efisiensi.
sehingga dalam menjalankan perannya bidang kehutanan membutuhkan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa apa
Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian
yang sudah dikerjakan sesuai dengan tujuan/harapan.
Penelitian
ini
bersifat
Deskriptif-kualitatif yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu
Menurut
Siagian
(2004:114)
masalah
berupa
fakta-fakta
yang
menyatakan bahwa pengawasan adalah
terjadi pada saat ini, sesuai dengan
sebagai berikut: Pengawasan menurut
ruang
lingkup
penelitian
untuk
memperoleh data yang akurat melalui
b. Jenis data sekunder, yakni
penelusuran data/informasi dari orang-
jenis data yang sumber
orang yang bersangkutan.
yang
2. Lokasi Penelitian
memberikan data kepada
Penelitian Dinas
ini
Pertanian
dilakukan
dan
di
Kehutanan
tidak
langsung
pengumpul
data,
yaitu
misalnya
data
atau
Kabupaten Bintan yang terletak di
dokumen yang diperoleh
Tanjungpinang Jl. Sultan Mahmud,
dari Dinas Pertanian dan
Kelurahan Tanjung Unggat.
Kehutanan
3. Jenis dan Sumber Data
bintan
Menurut Arikunto
Moleong
Struktur
Organisasi,
Laporan
Tahunan Bidang Kehutanan
penelitian kualitatif adalah tampilan
Tahun 2014 serta data lain
berupa kata-kata lisan atau tertulis
yang
yang dicermati oleh peneliti, dan
penelusuran pustaka, buku,
benda-benda yang diamati sampai
internet,
detailnya agar dapat ditangkap makna
Undang-undang.
dalam
sumber
seperti
data
tersirat
2010:22),
(dalam
Kabupaten
dokumen
atau
diperoleh
dari
jurnal
dan
4. Informan
bendanya.
Informan adalah orang yang
Adapun
sumber
data
yang
memiliki informasi tentang apa yang
dipergunakan dalam penelitian ini ada
ingin diteliti oleh peneliti. Penelitian
dua macam sumber yaitu:
ini
menggunakan
pendekatan
a. Jenis data primer, yakni
kualitatif,
dalam
jenis data yang diperoleh
mengenal
populasi
dari
yang
melainkan informan. Hal ini serupa
langsung memberikan data
dengan yang diungkapkan Sugiyono
kepada
yaitu
(2011:65) yang menyatakan bahwa
melalui wawancara
yang
“Dalam penelitian kualitatif tidak
dilakukan
kepada
pihak
mengenal
populasi
dan
sampel”.
Pertanian
dan
Peneliti
menggunakan
teknik
sumber
Dinas
data
peneliti
Kehutanan
Kabupaten
pengambilan
Bintan
masyarakat
Sugiyono
dan
Desa Gunung Kijang;
hal
dan
purposive
(2005:96),
ini
tidak sampel
sampling menjelaskan
purposive sampling adalah teknik
penentuan
sampel
dengan
pertimbangan tertentu. Teknik ini dalam hubungan ini
pengawasan
pada
hutan
Sehingga
penulis
masyarakat
sebagai
lindung.
menjadikan penilai
dan
lazimnya didasarkan atas kriteria atau
sebagai pembanding antara informan-
pertimbangan
yaitu
informan lainnya. Adapun masyarakat
dianggap
yang dijadikan responden berdasarkan
tertentu
orang/pihak
yang
mengetahui dan mengerti tentang
jenis
permasalahan dalam penelitian. Jadi,
perempuan yang terdiri dari 3 orang
teknik seperti ini tidak melalui proses
dan responden laki-laki sebanyak 7
pemilihan
yang
orang, adanya persamaan gender agar
random.
dengan adanya penyamaan gender
Jumlah informan dalam penelitian ini
adalah langkah awal suatu organisasi
terdiri dari 12 orang.
untuk melakukan kinerja yang baik
dilakukan
sebagaimana dalam
Adapun
teknik
informan
dalam
penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan
dibidang
kehutanan
yang
berjumlah 3 (tiga) orang, informan yang diambil dari Pemerintah Desa Gunung Kijang berjumlah 1 (satu) orang dan masyarakat Desa Gunung Kijang
yang
dijadikan
informan
sebanyak 8 (delapan) orang. Masyarakat disini dimaksudkan
kelamin
yaitu
responden
bagi masyarakat. 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Observasi Menurut (2009:166) pengamatan
Sugiyono
Observasi dan
adalah pencatatan
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti
melakukan
pengamatan
sebagai penilai bagi kinerja dari Dinas
secara
Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
kehutanan, polisi kehutanan dan
Bintan dalam melakukan pengawasan
masyarakat terhadap kegiatan yang
terhadap Hutan Lindung yang ada di
berkenaan dengan Pengawasan pada
Desa
Hutan Lindung Gunung Kijang
Gunung
Kijang
Kecamatan
langsung kepada
gunung Kijang Kabupaten Bintan,
Kabupaten
dikarenakan masyarakat mengetahui
digunakan
seberapa jauh Dinas Pertanian dan
adalah daftar checklist.
Kehutanan
dalam
melakukan
Bintan. dalam
bidang
Alat penelitian
yang ini
b. Wawancara
G. Teknik Analisis Data
Menurut (2009:72),
Sugiyono
wawancara
adalah
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga
dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara
tanya
jawab
secara
langsung kepada Bidang Kehutanan dan massyarakat yang dijadikan dalam
penelitian
ini.
Dalam
penelitian ini penulis melakukan wawancara
terstruktur
yaitu
panduan
berupa
menggunakan
Penelitian
ini
bersifat
deskriptif dengan tujuan memberi gambaran kondisi
mengenai yang
situasi
terjadi
atau
dengan
menggunakan analisa kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data-data yang diperoleh, baik itu data primer
maupun
diperoleh
dari
sekunder
yang
lapangan
akan
dieksplorasi secara mendalam. Teknik yang
digunakan
adalah
teknik
triangulasi sebagai berikut: 1. Membandingkan
data
pertanyaan-pertanyaan yang akan
primer dan data sekunder.
dilontarkan kepada informan terkait
Yaitu membandingkan hasil
dengan judul penelitian. Alat yang
wawancara dari informan
digunakan
yang diteliti dengan data
dalam
penelitian
ini
adalah Recording.
yang diperoleh dari pihak
c. Dokumentasi
Dinas
Dokumentasi
Yaitu
pengumpulan data melalui buku-
Pertanian
Kehutanan
dan maupun
dokumen lainnya;
buku ataupun literatur-literatur yang
2. Membandingkan apa yang
berkaitan dengan penelitian yang
didapatkan dari informasi
dilakukan.
responden.
Dokumentasi
dalam
Yaitu
penelitian ini diperoleh dari Dinas
membandingkan
hasil
Pertanian dan Kehutanan ataupun
wawancara
buku-buku, serta literatur-literatur
Dinas
lainnya yang berkaitan dengan judul
Kehutanan
penelitian ini.
Bintan, Kaur Pemerintah
antara
pihak
Pertanian
dan
Kabupaten
Desa Gunung Kijang dan Masyarakat Desa Gunung Kijang;
3. Membandingkan antara data
dan
kewajiban-kewajibannya
dari responden yang satu
dengan
terhadap
lain,
tersebut telah melaksanakan sesuatu peran.
yaitu membandingkan data
Keduanya tidak dapat dipisahkan karena
yang didapatkan dari pihak
satu dengan yang lain saling tergantung,
Dinas
artinya tidak ada peran tanpa status dan
responden
Pertanian
Kehutanan
dan
Kabupaten
Bintan dan data dari Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan; 4. Membandingkan dari
proses
jawaban wawancara
terhadap
data
yang
berkaitan
seperti
data
sekunder.
Yaitu
membandingkan
hasil
wawancara dari pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan masyarakat dengan data
kedudukannya,
maka
orang
tidak ada status tanpa peran. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Bintan
kehutanan
mempunyai
khususnya peran
bidang penting
terhadap pengamanan hutan/pengawasan hutan, sehingga bidang kehutanan harus melaksanakan peran dengan baik, peran itu bisa dilihat seberapa jauhnya bidang kehutanan
telah
melaksanakan
pengamanan/pengawasan
di
Hutan
adalah
proses
Lindung Gunung Kijang. Pengawasan
skunder yang didapatkan
pengamatan terhadap suatu kegiatan yang
oleh peneliti.
menjamin
agar
penyimpangan tercapainya
Dinas
Kehutanan
dan
tidak
terjadinya
dapat
membantu
suatu
tujuan
yang
direncanakan.
ANALISA DATA A. Peran
sesuai
Pertanian
terhadap
dan
Pengawasan
1. Pengawasan yang bersifat fact finding
dalam
bahwa
Hutan Lindung (Studi Kasus Desa
pelaksanaan
Gunung Kijang Kecamatan Gunung
dijalankan oleh bidang kehutanan
Kijang Kabupaten Bintan Tahun
yaitu
2014)
menemukan
Peran
(role)
merupakan
aspek
polisi
fungsi
arti
pengawasan
kehutanan
harus
fakta-fakta
permasalahan
tentang
dinamis dari kedudukan (status). Artinya,
pelanggaran/penyimpangan
yang
jika seseorang telah menjalankan hak-hak
terjadi di Hutan Lindung Gunung
Kijang Kabupaten Bintan. Adapun
Adanya
upaya
untuk
keamanan
seperti
indikatornya sebagai berikut:
melakukan
a. Menemukan bukti pelanggaran
pemantauan/patroli yang dilakukan
Permasalahan kerusakan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
khususnya
terjadi di Desa Gunung Kijang
Kehutanan
menunjukkan
merupakan
yang
yang menggembirakan walaupun
kepada
sampai saat ini masih ditemukan
masyarakat itu sendiri, masalah
beberapa gangguan pada hutan
yang
harus
lindung. Beberapa gangguan ini
yang
dapat dilihat dari masih adanya
yang
permasalahan berdampak
muncul
diperhatikan
lindung
oleh
yang
akan
hutan
mengenai
tersebut
oleh
pihak
hasil
berwenang karena masalah tersebut
masyarakat
sangat mempengaruhi masyarakat
dikawasan hutan lindung tersebut.
yang ada di sekitar hutan lindung tersebut.
Kehutanan sering
Pertanian Kabupaten
menemukan
menempati
Mengingat peranan
Dinas
yang
Bidang
pentingnya
sumber
daya
hutan
dan
tersebut bagi kelangsungan hidup
Bintan
dan pembangunan pada umumnya,
banyaknya
sehingga
sumber
alam
dikelola
secara
pelanggaran yang dilakukan oleh
tersebut
masyarakat di Desa Gunung Kijang
bijaksana
dan
berkelanjutan
baik itu masyarakat asli Desa
sehingga
dapat
memberikan
Gunung
Kijang
manfaat dan fungsi yang optimal
masyarakat
pendatang.
maupun Untuk
baik
harus
daya
sebagai
unsur
produksi,
memperoleh informasi yang jelas
pengatur tata air maupun sebagai
tentang terjadinya kerusakan hutan
unsur
lindung, maka penulis melakukan
lingkungan.
wawancara
kepada
perlindungan
alam
dan
semua
Adanya kerusakan hutan
informan, terutama kepada pihak
yang terjadi di hutan lindung
Dinas Pertanian dan Kehutanan
tepatnya di Desa Gunung Kijang
bagian
merupakan
kehutanan
mendapati
atau
yang
telah
menemukan
dibuat
oleh
pelanggaran
yang
masyarakat
dapat
pelanggaran yang dilakukan oleh
dilihat dari adanya pelanggaran
masyarakat.
seperti pembalakan liar (Illegal
b. Membuat laporan pelanggaran
Logging) dan penyerobotan lahan.
Adanya tindakan tersebut akan
pelaporan
berdampak
negatif
terhadap
didapatkan dari lapangan sangat
lingkungan,
seperti
terjadinya
penting bagi pihak Dinas Pertanian
banjir, kekeringan, tanah longsor,
dan
sehingga membutuhkan perhatian
bidang
khusus
menindak
dari
berbagai
pihak
yang
Kehutanan
baik
yaitu
kehutanan
yang
dibagian
untuk
lanjuti
dapat
pelanggaran-
khususnya Dinas Pertanian dan
pelanggaran yang dilakukan oleh
Kehutanan
para pelaku yang menyebabkan
yaitu
di
Bidang
Kehutanan.
kerusakan pada hutan lindung.
Dalam
menjalankan
2. Pengawasan bersifat preventif yang
mencegah
berarti bahwa proses pengawasan
terjadinya kerusakan hutan yang
itu dijalankan oleh pihak Dinas
berkelanjutan, maka dari pihak
Pertanian
dan
dinas sebelum membuat laporan
Kabupaten
Bintan
tahunan
mengenai
tindakan-
kehutanan
untuk
tindakan
yang
menyebabkan
timbulnya
tugasnya
untuk
Kehutanan dibidang mencegah
penyimpangan-
kerusakan hutan lindung, maka
penyimpangan
khususnya polisi kehutanan harus
penyelewengan-penyelewengan
memiliki
yang terjadi di kawasan hutan
catatan
tersendiri
dan
mengenai kegiatan apa saja yang
Lindung
pernah terjadi pada hutan lindung
Kabupaten Bintan. Adapun yang
dan
menjadi pengukur yaitu:
menyebabkan
terjadinya
Gunung
Kijang
kerusakan hutan, tidak hanya polisi
a. Membuat peringatan mengenai
kehutanan yang harus membuat
peraturan tentang perlindungan
catatan
hutan
laporan
mengenai
kerusakan hutan melainkan pamhut juga
harus
peraturan
harus
catatan
dipatuhi guna mencapai sebuah
sehingga
tujuan yang ingin dicapai, begitu
kedepannya dapat bekerja secara
juga dengan Dinas Pertanian dan
maksimal.
Kehutanan yang merupakan sebuah
laporan
memiliki
Sebuah
tersendiri,
Banyaknya informasi yang
instansi
yang
memiliki
peran
didapatkan maka akan menjadi alat
penting dalam menjalankan tugas-
pembantu
tugasnya, salah satunya adalah
sebuah
dalam keputusan.
mengambil Sistem
mencegah
terjadinya
kerusakan
hutan, terutama yang disebabkan
menyebabkan adanya kerusakan
oleh manusia.
hutan lindung, dikarenakan untuk
Untuk itu salah satu upaya
berjaga-jaga
atau
harus
adalah
pemantauan.
Dalam
kepada
menjaga Hutan Lindung di Desa
masyarakat akan pentingnya hutan,
Gunung Kijang, polisi kehutanan
memperkenalkan
kepada
bekerja sama dengan pengamanan
masyarakat mengenai peraturan-
kehutanan yang terdiri dari 2
peraturan
(orang) masyarakat yang ada di
yang
dilakukan
memperkenalkan
yang
telah
dibuat
kegiatan
berdasarkan Undang-undang No.41
Desa
Tahun 1999 tentang Kehutanan,
melakukan pemantauan terhadap
yang
hutan lindung dan melaporkan
dikatakan
adalah
kawasan
hutan
lindung
hutan
yang
Gunung
melakukan
kepada
polisi
Kijang
kehutanan
untuk
yang
mempunyai fungsi pokok sebagai
terdiri dari 3 (tiga) orang bidang
perlindungan
pengamanan
sistem
penyangga
hutan
jika
ada
kehidupan untuk mengatur tata air,
permasalahan di kawasan hutan
mencegah banjir, mengendalikan
lindung
erosi, mencegah intrusi air laut, dan
laporan tersebut dari pihak bidang
memelihara
tanah.
kehutanan
khususnya
undang-undang
kehutanan
akan
Dengan
kesuburan
adanya
dan
yang mengatur tentang kehutanan
pemantauan
maka
lindung.
akan
didapatkan
ada bagi
sanksi si
yang
pelanggar
peraturan tersebut. Maka hal ini dapat
dilakukan
dengan
cara
membuat suatu ajakan maupun peringatan melalui baliho, papan peringatan,
spanduk,
dan
sebagainya. b. Mengoptimalkan Pos penjagaan Optimalnya pos penjagaan
setelah
menerima
polisi
melakukan
terhadap
hutan
c. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat di Kawasan Hutan Lindung Sosialisasi merupakan salah satu bagian penting yang diberikan kepada
masyarakat
mengenai
pentingnya terhadap perlindungan hutan. Adanya sosialisasi mengenai perlindungan
hutan
akan
akan mempengaruhi berkurangnya
menimbulkan keseragaman cara
tindakan-tindakan
berfikirnya masyarakat agar tidak
yang
melakukan apa yang seharusnya
sangat tinggi yaitu 601 jiwa atau
tidak dilakukan.
33%.
Adanya
sosialisasi
akan
Lemahnya
pengawasan
membantu para pelaku pembalakan
yang dilakukan oleh pemerintah
hutan liar dan penyerobotan lahan
yaitu
menyadarkan masyarakat tentang
Kehutanan
betapa
menjaga
dalam
melakukan
perlindungan
dalam
hutan
khususnya
pada
pentingnya
lingkungan,
hutan
Dinas
Pertanian
dan
Kabupaten
Bintan
Hutan
kehidupan sehari-hari dan dapat
Lindung Desa Gunung Kijang akan
mencegah
bencana
serta
berdampak
kepada
menyadarkan
masyarakat
pada
beraninya
masyarakat
aspek
hukum
pengangkutan
jika dan
semakin untuk
melakukan
menduduki kawasan hutan lindung
pengambilan
serta melakukan penyimpangan-
hasil hutan.
penyimpangan lainnya. Sehingga
3. Pengawasan diarahkan pada masa
Dinas Pertanian dan Kehutanan
sekarang yaitu fungsi pengawasan
sangat
yang
menjalankan
dilakukan
oleh
Dinas
dibutuhkan
untuk
perannya
dalam
Pertanian
dan
Kehutanan
Kabupaten
Bintan
khususnya
Pentingnya memilki data
terhadap
penduduk yang menempati hutan
dibidang
kehutanan
kegiatan-kegiatan
yang
akan
melakukan perlindungan hutan.
lindung
dan
masyarakat
yang
dilaksanakan oleh para pelaku
pernah terlibat dalam melakukan
kerusakan hutan, yaitu: Memiliki
tindakan yang melanggar undang-
data penduduk di hutan lindung.
undang
Desa
Gunung
Kijang
perlindungan
hutan,
dengan
melihat
sehingga
memiliki luas wilayah kurang lebih
perkembangan terjadinya pelaku
71.716 Ha dan memiliki penduduk
tindakan-tindakan kerusakan hutan
sebanyak
2081
jiwa
yang
yang sulit untuk ditangani oleh
mayoritas
pekerjaannya
adalah
pihak
Dinas
Pertanian
buruh lepas, karena berdasarkan
Kehutanan
data
sehingga
akan
persentase jenis pekerjaan lain-
perbandingan
untuk
lainnya
tindakan selanjutnya yang akan
yang
didapatkan
mempunyai
bahwa
jumlahnya
Kabupaten
dan Bintan
menjadi melakukan
mengurangi
tindakan
kerusakan
hutan lindung.
a. Memberikan
sanksi
kepada
pelaku kerusakan hutan
Pelanggaran-pelanggaran
Hutan
lindung
adalah
yang terjadi pada kawasan Hutan
kawasan hutan yang mempunyai
Lindung Desa Gunung Kijang
fungsi pokok sebagai perlindungan
adalah berasal dari masyarakat
sistem penyangga kehidupan untuk
Desa Gunung Kijang itu sendiri
mengatur tata air, mencegah banjir,
yaitu masyarakat-masyarakat yang
mengendalikan erosi, mencegah
tidak
dan
intrusi air laut, dan memelihara
berasal dari luar daerah terpaksa
kesuburan tanah. Secara umum
melakukan
kondisi hutan di Kabupaten Bintan
memiliki
pelanggaran-
pelanggaran pihak
pekerjaan
tersebut,
Dinas
sehingga
Pertanian
dan
sudah sangat mengkhawatirkan, ini semua
karena
Kehutanan
khususnya
dibidang
mengalami
kehutanan
seharusnya
membuat
yang
data-data
terus
berbagai
gangguan
menyebabkan
terjadinya
masyarakat
yang
kerusakan
kerusakan
hutan
kerusakan hutan lindung. Adapun
melakukan tersebut.
penyebab
4. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang
hutan
yang
pengawasan
berarti
yang
bahwa
dilaksanakan
hutan
khususnya
terjadinya
kerusakan
hutan lindung ini adalah terjadinya tindakan
pembalakan
penyerobotan
liar
lahan,
dan
adapun
oleh pihak Dinas Pertanian dan
maksud dari penyerobotan lahan
Kehutanan
disini
dibidang
Kabupaten kehutanan
Bintan ditujukan
terhadap kegiatan-kegiatan yang
adalah masyarakat
menduduki
di
kawasan
yang hutan
lindung.
dilaksanakan oleh para pelaku
Beberapa kegiatan-kegiatan
kerusakan pada Hutan Lindung
illegal yang masih ditemukan oleh
Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
pihak
Adapun
menjadi
Kehutanan dilakukan di kawasan
Memiliki
Hutan Lindung tepatnya di Hutan
yang
Lindung Desa Gunung Kijang,
yang
pengukurannya data-data
yaitu:
masyarakat
Dinas
melakukan pelanggaran di kawasan
sehingga
hutan lindung.
Kehutanan pemerintah
Pertanian
Dinas
Pertanian
selaku
dan
dan
instansi mempunyai
kewenangan
dalam
melakukan
dengan
aparatur
desa
perlindungan hutan dari berbagai
masyarakat
macam
pemantauan terhadap hutan lindung
ancaman
yang
mengakibatkan kerusakan
akan
terjadinya hutan
b. Mengadakan
Pemeberian sanksi juga merupakan
Pemantauan
oleh pihak Dinas Pertanian dan untuk
meminimalisirkan tindakan yang
menjadi
permasalahan sekarang ini adalah Dinas
Pertanian
Kehutanan
Pertanian khususnya
bidang
sanksi berupa teguran baik secara
dengan
tertulis
memberikan
disertai
pembinaan
kepada pelaku yang melakukan tindakan illegal tersebut. Tidak hanya itu saja Dinas Pertanian dan Kehutanan
juga
bekerja
agar
dengan
Didapati
lancar.
berjalan oleh
dengan
masyarakat
melakukan
pengawasan
masyarakat
yang
kerusakan
hutan
Berdasarkan
hasil
penelitian
mengenai Peran Dinas Pertanian dan dan
kehutanan hanya bisa memberikan
maupun
terlibat,
A. Kesimpulan
lanjuti
kehutanan yang terdiri dari polisi
lisan
menjalankan
khususnya pada hutan lindung.
menangkap pelaku tersebut maka
Dinas
bidang
dapat
melakukan
bukti saja. Jika pihak dinas berhasil
pelaku illegal logging tersebut.
harus
terhadap
namun hanya menemukan barang
menindak
pihak
pengawasan ini
dalam
menemukan pelaku illegal logging,
untuk
dalam
kerjasama
Kehutanan hampir tidak pernah
polisi
kehutanan
hanya
penulis bahwa mengenai hubungan
dan
pelaku tersebut diserahkan kepada
oleh
juga
hutan lindung.
Pihak
dilakukan
tidak
tugas-tugasnya, namun masyarakat
menyebabkan terjadinya kerusakan
yang
hubungan
kerjasama dengan masyarakat
salah satu upaya yang dilakukan
Namun,
melakukan
Desa Gunung Kijang.
lindung.
Kehutanan
dalam
dan
sama
Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Gunung Kijang
Kecamatan
Gunung
Kijang
Kabupaten Bintan Tahun 2014) yang masih terdapat permasalahan yang terjadi di Hutan Lindung Desa Gunung Kijang, dengan demikian dapat dilihat bagaimana peran Dinas Pertanian dan Kehutanan khususnya dibidang Kehutanan dalam melakukan tindakan perlindungan hutan,
pencegahan terhadap terjadinya kerusakan
kepada polisi, namun yang
hutan dari berbagai ancaman, ini bisa
terjadi pelaku tersebut sangat
dilihat
sulit untuk ditangkap, bagi
melalui
pengawasan
dan/atau
pengamanannya.
Sehingga
dapat
disimpulkan seperti berikut:
dilakukan
masyarakat,
yang
oleh dilakukan
dengan
cara
menempati/membangun rumahrumah
di
Gunung
Hutan
Kijang
Lindung
dan
masih
terdapat beberapa orang yang melakukan
tindakan
pembalakan logging), sendiri
liar
(illegal
padahal
mereka
mengetahui
peraturan
adanya mengenai
perlindungan hutan khususnya pada
hutan
lindung
yang
mereka tempati. 2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak memiliki efek jera bagi masyarakat yang melakukan
pelanggaran-
pelanggaran di Hutan Lindung Desa
Gunung
dikarenakan
yang
telah
melakukan penyerobotan lahan
1. Masih banyaknya pelanggaran yang
masyarakat
sanksi
Kijang yang
diberikan kepada masyarakat hanyalah berupa teguran yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis saat dilapangan ataupun dengan cara menyerahkannya
seolah-olah menyepelekan saja peringatan yang diberikan oleh pihak
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan Kabupaten Bintan, dikarenakan
tidak
memberi
hukuman kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut,
sehingga
tidak
menimbulkan efek jera bagi masyarakat (pelaku). 3. Sosialisasi dilakukan
yang
kurang
kepada
pelaku
pelanggaran dan pemantauan yang
jarang
dilapangan
dilakukan mengakibatkan
maraknya tindaka illegal di Hutan Lindung Gunung Kijang, ditambah kesadaran
lagi
lemahnya
masyarakat
akan
pentingnya manfaat atau fungsi hutan
bagi
manusia
dan
lingkungan sekitarnya. 4. Adanya dimiliki
keterbatasan oleh
pihak
yang Dinas
Petanian dan Kehutanan yaitu mengenai
keterbatasan
anggaran/dana yang dimiliki, sarana prasarana dan SDM sehingga mengakibatkan Dinas
Pertanian dan Kehutanan di
yang
Bidang Kehutanan Kabupaten
melakukan pengamanan atau perlindungan
Bintan kurang optimal dalam
hutan.
melakukan
pengawasan
di
Hutan Lindung Gunung Kijang. Secara keseluruhan jika dikaitkan dengan
Peran
(2014:158-159)
menurut yang
Narwoko
mengemukakan
bahwa : “Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat”. Peran dalam hal ini berupa rangkaian peraturan-peraturan yang terdapat didalam
menjalankan
perannya
dalam
B. Saran-saran Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian tentang Peran Dinas Pertanian dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi
Kasus
Desa
Gunung
Kijang
Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan
Tahun
2014),
maka
penulis
memberikan saran sebagai berikut:
instansi dan dalam kehidupan masyarakat.
1. Dalam menjalankan perannya
Sebuah instansi yang memiliki kedudukan
sebagai instansi yang memiliki
sebagai
unsur
kewenangan
daerah,
maka
pelaksanaan Dinas
otonomi
Pertanian
dan
untuk
menanggulangi
tindakan
Kehutanan yaitu di bidang kehutanan
pelanggaran di hutan lindung
harus
Desa Gunung Kijang, maka
melakukan
tindakan-tindakan
tertentu untuk mewujudkan visi dan misi
diharapkan
dari
untuk
Pertanian
atau
khususnya
buruknya peran dalam sebuah instansi
Kehutanan
tersebut, maka
mamaksimalkan
instansi
mengetahui
tersebut. seberapa
Namun jauh
baik
sebuah instansi tersebut
kepada dan
Dinas
Kehutanan
di
Bidang untuk kinerjanya
mampu menjalankan fungsinya. Sehingga
dalam melakukan pengawasan
penulis melihat baik buruknya sebuah
terhadap
peran dilihat dari segi pengawasannya. jika
melakukan
fungsi pengawasannya baik/bagus maka
Hutan Lindung Gunung Kijang,
kedudukan
mampu
sehingga apa yang diharapkan
menjalankan fungsinya dengan baik sesuai
dari pengawasan tersebut dapat
dengan
berjalan sesuai dengan yang
sebuah
aturan
yang
instansi
berlaku
demi
mewujudkan visi dan misi dari instansi tersebut khususnya di bidang kehutanan
diharapkan.
masyarakat pelanggaran
yang di
2. Dinas Pertanian dan Kehutanan
untuk
tahun
depan
kepada
yaitu dibidang kehutanan dalam
Dinas Pertanian dan Kehutanan
melakukan pengawasan harus
dalam
aktif
pengawasan sehingga hasilnya
dalam
melakukan
koordinasi/kerjasama
dengan
instansi lainnya dan masyarakat di Desa Gunung Kijang untuk mendukung
visi
terwujudnya
yaitu
masyarakat
pertanian dan kehutanan yang sejahtera, melalui
berdaya
saing
pengelolaan
sumber
daya alam secara optimal dan lestari. 3. Polisi kehutanan yang berada dibarisan
terdepan
dalam
melaksanakan pengawasan agar lebih
meningkatkan
lagi
keamanan di Hutan Lindung Gunung Kijang. 4. Dalam menjalankan perannya, maka
dinas
kehutanan
pertanian harus
dan
membuat
sanksi yang tegas yang akan menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melakukan tindakan illegal tersebut. 5. Diharapkan Kabupaten
Pemerintah Bintan
mengalokasikan
agar anggaran
melakukan
lebih maksimal lagi.
kegiatan
DAFTAR PUSTAKA Ali, hasyimi. A 2002. Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara. Herman, Hidayat. 2011. Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Buku Obor. Imam, Hardjanto. 2002. Teori Manajemen Publik, Bahan Ajar FIA UB. FIA Universitas Brawijaya. Malang. Miftah, Thoha. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers. Lexy J, Moleong. 2011. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda Karya. Narwoko, dkk. 2014. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana. Riyadi, 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramefia. Salim. 2002. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika. Soerjono, Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sondang P, Siagian. 2003. Teori Praktek Kepemimpinan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. . 2004. Filsafat administrasi Edisi Revisi. Jakarta: Gunung Agung. Sugiyono. 2005. Metodelogi Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta. . 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. .2009.Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif DAN R&D. ALFABETA.
Suharsimi, Arikunto 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Taliziduhu, Ndraha. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT. Rineka Cipta. Uber, Silalahi. 2010. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Rafika Aditama. Veithzal, Rivai. 2004. Kepemimpinan dan Prilaku Organisasai (Edisi Kedua). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Dokumen Laporan Tahunan Bidang Kehutanan Kabupaten Bintan Tahun 2014. Perda Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Bintan. Profil Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Tahun 2014 Profil Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2014. Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
