PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI POTONG OLEH DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN (DISPERNAKBUNHUT)KOTA PADANG
ARTIKEL DisusunUntukMemenuhiPersyaratan DalamMemperolehGelarSarjanaHukum
Oleh : SRI FITRI AMALIA 1310012111025
BagianHukumPerdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2017
1
2
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI POTONG OLEH DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN (DISPERNAKBUNHUT) KOTA PADANG
Sri Fitri Amalia1, Syafril1, Adri1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] ABSTRAK Supervision of the circulation of beef as a producer of animal protein necessary for human growth needs to make beef demand increases. With the growing demand for beef slices make businessmen sell meat beef unfit consumed to the community which resulted in the incidence of loss. The issue raised in this thesis are (1) how does the mechanism of surveillance conducted against Dispernakbunhut animal health prior to the cuts of beef (2) how can the mechanisms of Dispernakbunhut surveillance after viability of the beef cut that is circulating in the Community (3) how is the form of the responsibility of the perpetrators of the attempt against the beef cut that is unfit for consumption by the consumer. This type of research is the juridical sociological. Data obtained through interviews and documents. The data were analyzed qualitatively. From research it can be concluded that (1) the form of the supervision carried out by the Dispernakbunhut in the form of an examination in the Ante-mortem health checks i.e. animals before the cut is done by a veterinarian or the designated officer under the supervision of a veterinarian according the procedures defined and concludes with an examination of Postmortem examination eligibility meat safe to consume society. Meat that pass inspection are given "stamp" indicates that the meat deserves to be marketed (2) Supervision after the beef pieces were released on the society conducted by UPT marketing advice with retrieval sempel beef cut randomly in dadakkan inspection to check there or not one finds beef cut that is not feasible is consumed (3) forms of liability do businessmen against the sale of beef cut that is not worthy of consumer consumption i.e. indemnify experienced by consumers with a decent piece of beef for consumption for consumers. Keywords: Supervision, Beef, Department of Farm
Pendahuluan
manusia Indonesia. Penduduk Indonesia
Daging sapi merupakan salah satu
sekarang ini mulai sadar akan kebutuhan
komoditas yang selama ini memberikan
gizi yang berasal dari hewani atau daging.
andil terhadap perbaikan gizi masyarakat
Dengan
Indonesia, khususnya protein hewani yang
jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi,
sangat dibutuhkan untuk kebutuhan hidup
dan perbaikan taraf hidup penduduk di
meningkatnya
perkembangan
3
Indonesia, maka permintaan produk-produk
2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
untuk mencukupi gizi semakin meningkat,
Penyelenggaran Perlindungan Konsumen
begitu juga dengan permintaan akan bahan
sebagai berikut :
pangan seperti permintaan protein hewani.
a. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan
Seiring
dengan
meningkatan
terhadap pelaku usaha dalam memenuhi
permintaan protein hewani seperti daging
standar mutu produksi barang/atau jasa,
terutama
tertentu
pencantuman lebel dan klausula baku,
menjelang hari besar keagamaan seperti
promosi, pengiklanan, serta pelayanan
lebaran idul fitri, lebaran idul adha, natal,
penjualan barang dan/atau jasa.
pada
bulan-bulan
tahun baru serta upacara adat membuat
b. Pengawasan
sebagaimana
dimaksud
permintaan daging sapi meningkat yang
dalam ayat (1) dilakukan dalam proses
mana membuat pelaku usaha menghalalkan
produksi,
berbagai
pengiklanan, dan penjualan barang/atau
cara
keuntungan
untuk
mendapatkan
sebesar-besarnya
dari
masyarakat yang membutuhkan daging sapi tanpa
memperdulikan
ditimbulkan
terhadap
akibat masyarakat
penawaran,
jasa. c. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
yang
pada
yang
kepada masyarakat.
mengkonsumsinya.
ayat
d. Ketentuan
Maka diperlukan adanya pengawasan
promosi,
pengawasan
(2)
dapat
disebarluaskan
mengenai sebagaimana
tata
cara
dimaksud
pemerintah terhadap penjualan daging sapi
dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri
pada bulan dan hari tertentu agar masyarkat
dan atau menteri teknis terkait bersama-
tidak dirugikan.Ditinjau dari Pasal 8 pada
sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
bidang tugas.
58 Tahun
4
Khususnya
di
Kota
Padang
Berdasarkan
latar
yang
telah
belakang
pengawasan dimulai dari Dinas Pertanian
permasalahan
Perternakan Perkebunan dan Kehutanan
diatas permasalahan yang dapat dirumuskan
(selanjutnya disebut Dispernakbunhut) Kota
untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam
Padang yang memulai pemeriksaanya dari
penulisan ini yaitu sebagai berikut:
Rumah Pemotongan Hewan (selanjutnya
1. Bagaimanakah mekanisme pengawasan
disebut RPH) yang merupakan tempat awal
yang
sebelum daging sapi potong diedarkan pada
terhadap
masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal
dilakukan pemotongan daging sapi?
61 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
dilakukan
dikemukakan
Dispernakbunhut
kesehatan hewan sebelum
2. BagaimanakahmekanismeDispernakbunh
2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan
ut
Hewan yaitu:
kelayakan sesudah daging sapi potong
Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
melakukan
pengawasan
terhadap
yang beredar dimasyarakat? 3. Bagaimanakah
bentuk
tanggungjawab
a. Dilakukan di rumah potong;
pelaku usaha terhadap daging sapi potong
b. Mengikuti cara penyembelihan yang
yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh
memenuhi kaidah kesehatan masyarakat
konsumen?
veteriner dan kesejahteraan hewan. Dispernakbunhut Kota Padang juga
Dengan adanya permasalahan di atas,
penelitian
yang
dilakukan
harus mensosialisasikan kepada konsumen
membahas
ciri-ciri dari daging sapi yangbermasalah
mempunyai tujuan sebagai berikut:
baik di media massa maupun menempelkan
1. Untuk
selebaran di pasar-pasar.
permasalahan
mengetahui
untuk tersebut
mekanisme
pengawasandilakukan
5
Dispernakbunhutterhadap kesehatanhewan
Perkebunan
sebelum
dilakukan
pemotongan daging sapi. 2. Untuk
dan
Kehutanan
(
yangselanjutnya disebut Dispernakbunhut) Kota Padang.
mengetahui
Dalam penelitian ini mempunyai dua
mekanismeDispernakbunhutmelakukan
sumber data, yaitu data primer dan data
pengawasan terhadap daging sapi potong
sekunder:
yang beredar dimasyarakat.
a. Data Primer
3. Untuk
mengetahui
bentuk
Data primer adalah data yang
tanggungjawab pelaku usaha terhadap
diperoleh secara langsungdarisumbernya
daging sapi potong yang tidak layak
baik
untuk dikonsumsi oleh konsumen.
maupun laporan dalam bentuk dokumen
Penelitian ini menggunakan jenis
melalui
wawancara,
observasi
tidak resmi yang kemudian diolah oleh
penelitian hukum sosiologis yaitu dengan
peneliti.Data
cara melihat norma hukum yang ada dengan
dalam penelitian ini yaitu,
efektifitas aturan-aturan tersebut dilapangan.
denganinforman
Penelitian ini juga mengumpulkan data dari
Dispernakbunhut,
bahan-bahan kepustakaan untuk mendapat
Dispernakbunhut dan 3 (tiga) orang
data sekunder dan juga penelitian terhadap
narasumber pedagang penjual daging sapi
fakta efektifitas hukum dalam kehisupan
yang berada di Pasar Raya Padang, Pasar
masyarakat,
Siteba, dan Pasar Lubuk Buaya.
rumusan
yang
penelitian
dihubungkan yang
dengan
membahasa
pengawasan terhadap peredaran daging sapi potong oleh Dinas Pertanian Peternakan
primer
yang
dilakukan wawancara Kepala
dokter
hewan
b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang didapatkan
dari
dokumen-dokumen
6
resmi, buku-buku, yang berhubungan
Pasar
dengan objek penelitian, hasil penelitian
Perbelanjaan dan Toko Modern.
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi,
dan
peraturan
perundang-
Tradisional
e) Peraturan
Presiden
Masyarakat
1) Bahan Hukum Primer
Kesehatan Hewan .
mangikat
terdiri
perundang-undangan
hukum dari
peraturan
Veteriner
f) Peraturan
Menteri
tentang
dengan objek penelitian.Bahan hukum
Kontrol
primer dalam penelitian ini adalah:
Pangan Asal Hewan.
Undang-Undang
Hukum
Perdata.
dan
Pertanian
Pedoman Veteriner
g) Peraturan
Sertifikasi Unit
Menteri
Usaha
Nomor
13/Permentan/OT.140/1/2010
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
95
Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005
terkait
a) Kitab
yang
yang
Nomor
Tahun 2012 tentang kesehatan
undangan.Data sekunder terbagi:
Bahan-bahan
Pusat
tentang
Perlindungan
Konsumen.
tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan
Rumnansia
dan
Unit
Penanganan Daging (Meat Cutting
c) Peraturan Pemerintah Nomor
58
Tahun 2001 tentang Pembinaan
Plant). Pertanian
Nomor
dan Pengawasan Penyelenggaran
555/Kpts/TN.240/9/1986
tentang
Perlindungan Konsumen
Syarat-syarat
potong
d) Peraturan
Presiden
Republik
Indonesia Nomor 112 Tahun 2007
h) SK
Menteri
Rumah
Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan.
tentang Penataan dan Pembinaan
7
i) Keputusan Nomor
Menteri
Pertanian
413/Kpts/TN.310/7/1992
tentang
Pemotongan
penelitian secara tepat dan benar.
Hewan
Potong dan Pangan Daging.
Ada
107/MPP/Kep/2/1998
Izin
Usaha
(dua)
teknik
cara
yaitu: a. Wawancara
tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian
2
pengumpulan data dalam penelitian ini
j) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
memberikan gambaran tentang objek
Pasar
Modern.
Wawancara adalah pengumpulan data untuk memperoleh keterangandengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan
2) Bahan Hukum Sekunder
informan. Pada penelitian ini wawancara
Bahan hukum sekunder adalah
dilakukan dengan
Ibu
Muthia Hanum
buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah
sebagai dokter hewan di Dispernakbunhut
hukum yang terkait dengan objek
Kota Padang dan juga terhadap Bapak Nafis
penelitian ini.
sebagai pelaku usaha daging sapi potong di
3) Bahan Hukum Tersier Bahan merupakan
Pasar Siteba Kota Padang.Wawancara ini
hukum bahan
tersier
hukum
yang
dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu
penulis
akan
mempertanyakan
memberikan petunjuk atau penjelasan
beberapa pertanyaan yang telah disusun
terhadap
terlebih dahulu kemudian dikembangkan
bahan
hukum
primerdan
bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Baik data primer ataupun data sekunder
tersebut
diharap
dapat
sesuai dengan masalah yang diteliti. b. Studi Dokumen Studi
dokumen
adalah
data
kepustakaan yang diperoleh melalui
8
penelitian
kepustakaan
yang
a. Hewan ternak yang baru data di RPH
bersumber dari peraturan perundang-
harus diturunkan dengan alat angkut
undangan, buku-buku, dokumen resmi,
secara hati-hati dan tidak membuat
publikasi, dan hasil penelitian.Dalam
hewan stress.
penelitian ini penulis mendatangi 3 (tiga) perpustakaan: a) Perpustakaan
(surat
Universitas
Bung
Hatta
pemeriksaan
kesehatan
dokumen
hewan,
surat
keterangan hewan, surat karantina). c. Hewan ternak terlebih dahulu di
b) Perpustakaan
Fakultas
Hukum
Universitas Bung Hatta c) Badan
b. Dilakukan
Perpustakaan
kandang penampung minimal 12 jam sebelum dipotong sebgaimana diatur
Kearsipan
Provinsi Sumatera Barat
dalam SK Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/TN.310/7/1992.
Berdasarkan penelitian yang penulis
Sebelum disembelih ternak harus
lakukan dapat diketahui bahwa bentuk
diistirahatkan
pengawasan daging yang dilakukan di
tergantung iklim, jarak antara asal ternak
Dispernakbunhut Kota Padang yaitu :
ke rumah potong hewan, cara tranportasi.
1. Tahap Peneriman dan Penampungan
Hal ini dilakukan agar ternak tidak stress,
12-24
jam
pada saat disembelih dara dapat keluar
Hewan Dari
hasil
wawancara
yang
penulis dapatkan beberapa point penting dalam
selama
tahap
penerimaan
penampungan hewan yakni:
dan
semua. 2. Tahap Pemeriksaan Ante-mortem Pemeriksan Ante-mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan dipotong.Pemeriksaan kesehatan
9
sebelum hewan disembelih dilakukan
segera mengambil tindakkan sesuai
sesuai kaidah pemeriksaan, mulai dari
dengan prosedur yang ditetapkan.
penampilan luar apakah terdapat kulit jelek, peyakit kulit dan sebagainya.
d. Hewan
potong
dipemeriksaan
Dalam pengertian Ante-mortem ini sendiri terdapat beberapa poin penting diantaranya:
yang
kesehatannya
telah akan
diberi tanda: (1). “SL” untuk Hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong.
a. Pemeriksaan Ante-mortem dilakukan
(2). “TSL” untuk Hewan potong yang
oleh dokter hewan atau petugas yang
tidak sehat dan/atau tidak layak
di tunjuk dibawah pengawasan dokter
untuk dipotong.
hewan sesuai dengan produsen yang ditetapkan
(Surat
Keputusan
Bupati/Walikota/Kepala Dinas)
3. TahapPersiapan Penyembelihan/Pemotongan Pada tahap penyembelihan ini
b. Hewan ternak dinyatakan sakit atau
prosedur persiapan sebelum dilakukan
diduga sakit dan tidak boleh dipotong
pemotongan yaitu:
atau di tunda pemotongannya, harus
a. Ruang
proses
produksi
dan
segera dipisahkan dan ditempatkan
perawatan harus dalam kondisi
pada
bersih
kandang
isolasi
untuk
pemeriksaan lebih lanjut.
atau zoonosis, maka dokter hewan atau petugas yang ditunjuk dibawah dokter
hewan
dilakukan
penyembelihan/pemotongan.
c. Apabila ditemukan penyakit menular
pengawasan
sebelum
harus
b. Hewan ternak ditimbang sebelum dipotong. c. Hewan ternak dibersihkan terlebih dahulu dengan air (disemprot air)
10
sebelum
memasuki
ruang
d. Tubuh dibelah menjadi dua bagian
pemotongan. d. Hewan
rongga perut dan rongga dada.
ternak
digiring
dari
e. Bagian-bagian organ atau tenunan
kandang penampungan ke ruang
yang berlemak dikeluarkan.
pemotongan.
Dalam
melakukan
penyembelihanpisauyangdipakaiharuslah
4. Tahap Penyembelihan Pada tahap ini langkah yang akan
benar-benar
dilakukan dalam penyembelihan sebagai
tajamsehinggadalamprosespemotongand
berikut:
apatdengan
a. Merobohkan sapi dengan cara tertentu
mudahputusnyapembuluhdarah(vena&ar
yang telah diatur dengan bantuan ring
terijugularis),kerongkongan(oesophagus
dan tali.
)
b. Penyembelihan
dilakukan
dengan
danbatangtenggorokan
(trachea).
Agarhewanjugatidakmengalami
pemotongan vena Jugularis (bagian
kesakitanyangberkepanjangan.Saatpemo
leher) sehingga darah dapat keluar
tonganharusmenyebutkanniatdanasmaAl
dengan
yang
lah sebagai syarat pemotongan yang
ditampung dalam bak/ember. Untuk
halal. Penangganan hewan dan daging di
itu posisi leher saat dipotong harus
RPH yang kurang baik dan tidak higienis
lebih rendah dari posisi badan.
akan berdampak terhadap kehalalan,
c. Dengan
sempurna
dibantu
membersihkan
kulit
dilakukan pengulitan.
darah
air
untuk
mutu
dan
luar
mulai
dihasilkan
keamana dan
daging
yang
berdampak
pada
kesehatan masyarakat.
11
Oleh karna itu penerapan system
c. Irisan
dilanjutkan
sepanjang
jaminan mutu dan keamanan pangan di
permukaan dalam (medial) kaki.
RPH sangatlah penting, atau tidak
d. Kulit dipisah mulai dari bagian
dikatakan pula sebagai penerapan sistem
tengah ke punggung.
produk aman pada RPH.Aspek yang
e. Pengulitan dilakukan hati-hati agar
perlu diperhatikan dalam sistem tersebut
tidak terjadi kerusakkan pada kulit
adalah higienis, sanitasi, kehalalan, dan
terbuangnya daging.
kesejahteraan hewan.
Sedangkan pengeluaran jeroan
5. Tahap Pengulitan dan Pengeluaran
yakni: a. Rongga perut dan rongga dada
Jeroan Setelah hewan selesai disembelih
dibuka dengan membuat irisan
maka tahap selanjutnya adalah tahap
sepanjang garis perut dan dada.
pengulitan dan pengeluaran jeroan dapat
b. Organ-organ yang ada di rongga
diuraikan yaitu:
perut dan dada dikeluarkan dan
a. Sebelum proses pengulitan dilakukan
dijaga
agar
rumen
dan
alat
pengikatan pada saluran makan di
pencernaan lainnya tidak robek.
leher dan anus, sehingga isi lambung
c. Dilakukan pemisahan antara jeroan
dan feses tidak keluar dan mencemari
merah (hati, jantung, paru-paru,
kerakas.
tenggorokkan, limpa, ginjal, dan
b. Pengulitan
dilakukan
bertahap,
lidah) dan jeroan hijau (lambung,
diawali membuat irisan panjang
usus, lemak dan esophagus).
pada kulit sepanjang garis dada dan
6. Tahap Pemeriksaan Post-mortem
bagian perut.
12
Pengertian
Post-mortemadalah
daging sapi potong di pasarkan pada
pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas
masyarakat
setelah disembelih yang dilakukan oleh
melakukan
petugas yang berwenang.
menjelang
Pada tahap pemeriksaan ini hal
dilakukan sidak hari
dengan
dadakan besar
cara
pada
saat
keagamaan
dan
memberikan pamflet-pamflet yang berisikan
terpenting yaitu:
tentang daging sapi potong yang layak
a. Pemeriksaan Post-mortem dilakukan
dikonsumsi yang mana nantinya ditempel
oleh dokter hewan. b. Pemeriksaan
ditempat umum oleh pihak pasar atau pihak terhadapPost-
mortemdilakukan terhadap kepala, isi
UPT.
Pemasaran
yang
melakukannya.
rongga dada, dan perut serta karkas. c. Karkas dan organ yang dinyatakan
Sarana
Sidak yang dilakukan pihak UPT Sarana
Pemasaran
Dispernakbunhut
ditolak atau dicurigai harus segera
dilakukan dibeberapa pasar tradisional Kota
dipisahkan
Padang secara acak dengan mengambil
untuk
dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut.
sampel daging sapi tersebut. Jika ditemukan
d. Daging yang lulus pemeriksaan diberi
adanya pelanggaran penjualan daging sapi
cap “SL” yang menandakan bahwa
yang tidak layak dikonsumsi maka akan
daging
serta
dilakukan rapat untuk membicarakan hal
menjamin bahwa daging aman, sehat
yang akan dilakukan dan surat tindak lanjut
dan utuh.
untuk memanggil pedagang daging sapi
lulus
pemeriksaan
Mengenai mekanismeDispernakbunhut
yang terbukti positif telah menjual daging melakukan
pengawasan terhadap kelayakkan sesudah
sapi
tidak
layak
dikonsumsi
pada
konsumen.
13
Bentuk peringatan yang diberikan kepada penjual daging sapi yang tidak layak
adanya kekuatan hukum dalam perjanjian yang dilakukan tersebut.
dikonsumsi tersebut adalah diberikannya
Dari
hasil
wawancara
penulis
peringatan dengan cara teguran dan akan
dengan
Bapak Nafis ditemukan bahwa
dilakukan sidak secara mendadak kepada
pernah terjadi protes atau keluhan konsumen
penjual tersebut, peringatan ini diberikan
kepada dirinya atas penjualan daging sapi
untuk pedagang yang telah melakukan
yang tidak layak dikonsumsi, yang mana
penjualan daging sapi yang tidak layak
penjualan
dikonsumsi tersebut sebanyak satu sampai
layakkonsumsi itu terjadi karena proses
dua kali. Namun apabila pedagang daging
penyimpanan daging sapi tersebut dilakukan
tersebut masih melakukan penjualan untuk
dengan cara yang tidak benar. Pada saat
ketiga kalinya maka pedagang tersebut akan
proses penyimpanan es balok hanya dapat
dipanggil ke Dispernakbunhut Kota Padang
digunakan dalam jangka waktu 5-6 jam
dan melakukan perjanjian secara tertulis
sebelum proses penjual. Namun pada kasus
yang berisikan tentang bahwa apabila ia
ini pelaku usaha daging tidak mengganti es
terbukti dan kedapatan melakukan penjualan
balok tersebut sehingga daging tersebut
daging sapi tidak layak konsumsi lagi di
menjadi busuk. Pada saat terjadi proses jual
pasar tradisional tersebut maka kasusnya
beli pelaku usahamengaku sedang tidak
akan diselesaikan di Pengadilan. Perjanjian
berada
tersebut dibuat dihadapan Kepala UPT
penjualan pada saat itu adalah pegawainya
Dispernakbunhut bagian Sarana Pemasaran
sendiri, dimana si pegawai tersebut tidak
dengan menempelkan materai 6000 sebagai
mengetahui bahwa daging sapi itu adalah
daging
ditempat
sapi
dan
yang
yang
tidak
melakukan
daging sapi yang tidak layak konsumsi.
14
Dengan
adanya
protes
yang
Sarana
Pemasaran.Untuk
dilakukan oleh konsumen tersebut maka
menyelesaikan
konsumen
untuk
dilakukan dengan cara mengajukan gugatan
dikembalikan, namun pihak dari pedagang
ke pengadilan. Sedangkan untuk peyelesaian
tidak mau menganti kerugian dalam bentuk
sengketa
uang.Ia
dengan
meminta
ingin
uangnya
memberikan
tanggung
jawabnya dengan cara mengganti rugi daging tersebut dengan daging sapi baru yang segar.
sengketa
diluar cara
di
dapat
pengadilan
mediasi,
pengadilan
dilakukan
konsolidasi
dan
arbitrase. Dalam kasus ini penyelesaiannya dilakukan
secara
musyawarah
antara
Berdasarkan kasus diatas bentuk
konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku
Tanggung jawab yang akan dilakukan oleh
usaha menanggapi protes konsumen atas
pelaku usaha dalam bentuk perlindungan
daging tidak layak tersebut dengan cara
terhadap
pemberian ganti kerugian tidak dalam
hak
konsumen
yaitu
berupa
tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab
bentuk uang melainkan dalam
mutlak adalah dimana produsen wajib
penggantian daging
bertanggung jawab atas kerugian yang
dikonsumsi konsumen tersebut.
diderita konsumen atas penggunaan produk
Ucapan Terimakasih
yang dipasarkannya.
kata
yang layak untuk
Pada Kesempatan ini penulis ingin
Apabila dalam kasus tersebut tidak ditemui
bentuk
sepakat
dapat
Syafril, S.H., M.H., selaku Pembimbing I
diselesaikan melalui pengadilan umum atau
dan Bapak H. Adri, S.H., M.H., selaku
penyelesaian
pembimbing
diluar
maka
mengucapkan terimakasih kepada Bapak
pengadilan,
seperti
mengajukan laporan kepada pihak UPT.
II
yang
telah
bersedia
meluangkan waktu dan pikirannya untuk
15
memberikan bimbingan dan arahan bagi
4. Ibu Hj. As Suhaiti Arief S.H., M.H.,
tersusunnya penulisan skripsi ini hingga
selaku Pembimbing Akademik, yang
selesai. Serta bimbingan dari berbagai pihak
telah
maka dalam kesempatan ini juga penulis
perjalanan akademik penulis hingga
mengucapkan terima kasih kepada pihak-
sampai pada tahap penulisan skripsi.
pihak sebagai berikut:
memberikan
masukan
dalam
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum,
1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku
yang
selama
ini
telah
banyak
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung
memberikan bekal ilmu bagi penulis
Hatta, yang telah memberikan izin dan
selama penulis belajar di Fakultas
kesempatan
Hukum Universitas Bung Hatta.
kepada
penulis
untuk
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Staf di bagian kemahasiswaan, bagian
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,
Akademik, bagian Transit, dan bagian
M.H., selaku wakil Dekan Fakultas
perpustakaan pusat maupun Fakultas
Hukum Universitas Bung Hatta, yang
serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum
telah memberikan izin dan kesempatan
Universitas Bung Hatta.
kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 3. Bapak Adri, S.H., M.H., selaku Ketua
7. Bapak Ir. H. Dian Fakri, MSP sebagai Kepala Dispernakbunhut dan Bapak Ir. Epison selaku bagian Kepala UPT
Bagian Hukum Perdata, yang telah
Sarana
Pemasaran
memberikan bantuan dan izin kepada
memberikan
penulis untuk menyelesaikan penulisan
melakukan
skripsi ini.
Dispernakbunhut Kota Padang.
penulis
yang
telah
izin
untuk
penelitian
di
16
8. Ibu drh. Muthia Hanum yang telah bersedia
meluangkan
waktu
untuk
diwawancarai mengenai data-data yang penulis
perlukan
dalam
penyusunan
skripsi ini. 9. Bagian
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta. Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Graha
Administrasi
di
Kesbangpol
Padang, yang telah membantu penulis
Ilmu, Yogyakarta. Intan Rahmawati dan Rukiyah Lubis 2014,
dalam proses administrasi penyelesaian
Win-win
skripsi ini
Konsumen,
Miru,
Cetakan
Sengketa Pertama,
Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Daftar Pustaka Ahmadi
Solution
2013,
Prinsip-prinsip
Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian
Perlindungan Konsumen di Indonesia,
Hukum, Cetakan Keempat, Sinar
Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
Grafika, Jakarta.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2005, Hukum
Perlindungan
Cetakan
Kesatu,
PT.
Konsumen, Rajagrafindo
Persada, Jakarta. Bambang Sunggono,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor
2013,
Metodologi
2001
tentang
Pembinaan
Penelitian Hukum,Cetakan Keempat
Pengawasan
belas,
Perlindungan Konsumen
Jakarta.
PT.
Rajagrafindo
Persada,
Peraturan
Presiden
58 Tahun dan
Penyelenggaran
Republik
Indonesia
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan
Pembinaan
Pasar
17
Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
107/MPP/Kep/2/1998
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang
kesehatan
Masyarakat
Veteriner dan Kesehatan Hewan . Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor tentang
Pedoman
Kontrol
Sertifikasi
tentang
Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern. Analisis Permintaan Impor Daging Sapi di
381/Kpts/OT.140/10/2005
Sumatera Utara, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456 789/45706/5/Chapter%20I.pdf
Veteriner Unit Usaha Pangan Asal
Pasar, https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
Hewan.
Deteksi Salmonella sp. Pada Daging Sapi Di
Peraturan
SK
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
Menteri
Nomor
Pasar Tradisional dan Pasar Modern
13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang
Di Kota Makasar,
Persyaratan Rumah Potong Hewan
http://repository.unhas.ac.id/bitstrea
Rumnansia dan Unit Penanganan
m/handle/123456789/17014/SKRIPS
Daging (Meat Cutting Plant).
I%20LENGKAP%20ITA%20distrib
Menteri
Pertanian
Nomor
555/Kpts/TN.240/9/1986
tentang
usi.pdf?sequence=1
Syarat-syarat Rumah potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan. Keputusan
Menteri
Pertanian
413/Kpts/TN.310/7/1992 Pemotongan
Hewan
Nomor tentang
Potong
dan
Pangan Daging.
18
