REPUBLIJl' TND()NFST A
Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pem erintah Australia Tentang Pemberantasan Terorisme lnternasional
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia ;
Menyadari bahwa aktivitas lintas batas antara Indonesia dan Australia dapat
menimbulkan
ancaman yang
nyata terhadap stabilitas dan
keamanan
masyarakat kedua negara;
Mengakui kebutuhan untuk memperkuat kerja sama internasional pada semua
tingkatan dalam memerangi terorisme secara komprehensif;
Berhasrat untuk meningkatkan kerja sama penanggulangan terorisme antara
para pejabat kementerian luar negeri, pertahanan, keamanan, intelijen dan lembaga penegak hukum dari kedua pemerintahan; Mengingat Deklarasi Bersama Kem itraan Komprehensif antara Republik
Indonesia dan Australia (2005), Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Kerangka Kerjasama KeamananfTraktat Lombok (2006), Kesepahaman Bersama mengenai Suatu Tata Perilaku (2014), dan kesepakatan bilateral lainnya yang terkait.
Mengingat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Australia tentang Pemberantasan Terorisme lnternasional (2002).
Telah mencapai pengertian sebagai benf-:ut:
1. Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini akan menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama dalam mencegah, memerangi dan memberantas terorisme internasional, dalam segala bentuk
2. Ruang Lingkup dan Area Kerja Sama
Setiap pemerintah menyanggupi untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini, sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara, pada bidang kerja sama terkait, yang mencakup:
(i)
Melaksanakan
Konsultasi
Bilateral
secara
regular
di
bidang
penanggulangan terorisme; (ii)
Berbagi informasi intelijen;
(iii)
Meningkatkan kerja sama antara lembaga hukum kedua negara; dan
(iv)
Memperkuat peningkatan kapasitas dan kemampuan melalui jaringan dan program pelatihan serta pendidikan, pertukaran kunjungan antar pejabat tinggi, para analis dan para petugas pelaksana di lapangan, seminar, konferensi dan operasi bersama, jika dimungkinkan.
3 . Partisipasi
Setiap pemerintah akan menunjuk komponen-komponen berikut untuk bertindak sebagai pejabat yang berwenang untuk tujuan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian tentang Pemberantasan Terorisme lnternasional ini: polisi, militer, intelijen, badan penegak hukum yang lain dan instansi terkait yang lain, termasuk bea cukai, imigrasi, dan lembaga peradilan/Kejaksaan Agung .
•
-"'
Dalam mendukung tujuan Memorandum Saling Pengertian ini, Kementrian atau Lembaga masing-masing Pihak dapat membentuk pengaturan teknis terkait Memorandum Saling Pengertian ini.
i!i
4. Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan yang muncul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antar pemerintah melalui saluran diplomatik.
5. Perubahan i
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah atau direvisi, jika diperlukan, dengan persetujuan tertulis oleh kedua pemerintah. Perubahan atau revisi tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh kedua
'
'
pemerintah. '
' •
6. Jangka Waktu
(i)
Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperbaharui melalui
r~
persetujuan tertulis.
:
(ii)
Salah satu pemerintah dapat setiap saat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu tiga (3) bulan sebelumnya kepada pemerintah lainnya.
'
'
'
"
Yang bertandatangan di bawah ini, diberi kewenangan oleh pemerintah masingmasing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini pada 21 Desember tahun 2015 dalam dua salinan asli dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
U
tu ~
Pemerintah
R pub ik Indonesia
. riJ SAUD U
l A~UTION
Untuk Pemerintah Australia
PETE~t.EAO
Kepala Sadan Nasional
Sekretaris Departemen Luar
Penanggulangan Terorisme
Negeri dan Perdagangan
REPUBLIK ll\TOONESIA
Memorandum of Understanding between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Australia on Combating International Terrorism
The Government of the Republ ic of Indonesia and the Government of Australia;
Realizing that the cross-border activities between Indonesia and Australia may
pose tangible threats to the stability and security of the peoples of the two countries;
Recognizing the need to strengthen international cooperation at all levels in
combating terrorism in a comprehensive manner;
Desiring to enhance counter-terrorism cooperation between the officials of the
foreign ministries, defence, security, intelligence, border and law-enforcement agencies of the two Governments; Recalling The Joint Declaration on Comprehensive Partnership between the
Republic of Indonesia and Australia (2005). The Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation /lombok Treaty (2006), The Joint Understanding on a Code of Conduct (2014), and other relevant bilateral agreements:
Recalling The Memorandum of Understanding between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combating International Terrorism (2002);
. .. .
...
~
Have come to the following understanding:
~
'
"
I
1.
Objective
'
~ ~
I ~
This Memorandum of Understanding wil l provide a framework for cooperation in
-
preventing, suppressing and combating international terrorism , in all its forms.
jl,
I
K [.: ~ ~
2. Scope and areas of Co-operation
~
Each Government undertakes to implement this Memorandum of Understanding, ~
in accordance with its respective domestic law, in relevant areas, including:
(i)
Holding regular bilateral counter-terrorism consultations;
(ii)
Intelligence information sharing;
(iii)
Further enhancing
cooperation
between
the
two
countries' law : ~
enforcement agencies; and (iv)
Strengthening capacity building and capabilities through networking and
1
programs of training and education; reciprocal visits of high-level officials, analysts and field operators; seminars, conferences and joint operations, · I
I
as appropriate.
I
I
11
3.
Participation I
Each Government will designate the following components to act as authorized : officials for the purpose of the implementation of this Memorandum of : Understanding on Combating International Terrorism: foreign ministries, police, : military, intelligence, other law enforcement agencies and other concerned : agencies, including customs, immigration, justice and
attorney-general's
departments. i' I
-·~
r
"
~
In support of the objective of this Memorandum of Understanding, respective Ministry or Agency of each Party may conclude an additional technical arrangement in respect of this Memorandum of Understanding. '1
I
4.
Settlement of Disputes
Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultation or negotiation between the Governments through diplomatic channels.
5.
Amendment
This Memorandum of Understanding may be amended or revised , if it is deemed necessary, by mutual consent in writing by the two Governments. Such amendment or revision will come into effect on such a date as may be determined
II 11
(i)
(ii)
I I I
',
I
by the two Governments.
6.
I
Duration
This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of
:
signature and will remain in effect initially for three (3) years. It may be
I
renewed by mutual consent in writing .
' I'
Either Government may at any time terminate this memorandum of Understanding by giving, in advance, three (3) months written notification to the other Government.
- --
The undersigned, duly authorized hy the respective Government, have signed this Memorandum of Understanding on this 21 51 day of December 2015 in two original copies in Indonesian and the English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
For the Government of the
~ublic of Indonesia
l' {lkj
A~N
For the Government of Australia
PETE~kESE
AO
Head of Indonesia National Counter-
Secretary of the Department of
Terrorism Agency
Foreign Affairs and Trade
