REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL NIGERIA TENTANG KERJA SAMA DALAM PEMBERANTASAN PRODUKSI, MANUFAKTUR, DAN PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA, BAHAN-BAHAN PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Nigeria, selanjutnya secara individual disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak";
Mengakui bahwa produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkotika,
bahan-bahan
psikotropika,
dan
prekursor
serta
penyalahgunaannya
menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan manusia, serta merusak tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat;
Menyadari produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkotika, bahan-
bahan psikotropika, dan prekursor menimbulkan bahaya nyata terhadap stabilitas dan keamanan bangsa dan masyarakat kedua negara;
Menyadari keuntungan dan pentingnya koordinasi serta kerja sama dalam
memerangi produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkotika, bahanbahan psikotropika, dan prekursor;
Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama yang lebih
erat dalam memerangi kejahatan sebagaimana tersebut di atas
Berpedoman pada ketentuan konvensi internasional tentang pengawasan
narkoba yang berlaku untuk kedua Pihak; Mengakui pentingnya prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan hak integritas
teritorial; Berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing
negara; Telah menyepakati sebagai berikut;
Pasal1 Tujuan
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah kerja sama di bidang pemberantasan produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika, dan prekursor
(selanjutnya disebut sebagai
"narkoba"), sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi-Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Pengawasan Narkoba secara lnternasional.
Pasal2 Ruang Lingkup Kerja Sama
Ruang lingkup utama kerja sama kedua Pihak adalah sebagai berikut: a. Pengurangan penyediaan dan permintaan narkoba sekaligus meningkatkan upaya penanggulangan;
b. Mengambil langkah-langkah bersama untuk memberantas sumber-sumber penyediaan
narkoba
gelap,
termasuk
langkah-langkah
yang
membatasi akses para pengedar potensial pada wilayah Para Pihak;
dapat
c. Bekerjasama dalam menekan produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkoba, serta kerja sama yang erat dan terkoordinasi di forum regional dan internasional;
d. Saling tukar pengalaman tentang metode pencarian dan penyitaan narkoba yang disembunyikan; e. Saling tukar pengalaman dan informasi tentang metode dan modus operandi yang digunakan pengedar narkoba;
f. Saling tukar informasi mengenai jaringan dan orang-orang yang terlibat atau diduga terlibat atau ditahan karena produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkoba, serta mengenai jalur baru lalu lintas narkoba;
g. Penggunaan peralatan teknis baru dalam kursus pelatihan dan saling tukar teknologi modern dalam mendeteksi narkoba gelap;
h. Menyediakan informasi mengenai jenis-jenis baru narkoba;
i. Saling tukar informasi dan pengalaman mengenai program penyuluhan yang efektif bagi badan-badan pelaksana, organisasi-organisasi dan orangorang yang terlibat dalam kampanye anti narkoba.
j. Saling tukar informasi dan pengalaman mengenai produk legislasi dan ifnormasi terkait praktik peradilan pada bidang pada bidang pemberantasan produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkoba;
k. Saling tukar informasi dan pengalaman mengenai perlakuan dan rehabilitasi yang efektif bagi para pecandu;
I. Saling tukar hasil riset, publikasi ilmu pengetahuan, buletin khusus, film dan alat penyuluhan lain dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan kesadaran masyarakat;
m. Lingkup kerja sama lainnya yang menjadi perhatian bersama dalam bidang produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkoba.
Pasal3 Pengiriman yang Diawasi
Para pihak akan, sesuai dengan kewajiban internasional dan peraturan nasionalnya bekerjasama dalam pelaksanaan Teknik Pengiriman yang Diawasi dan kegiatan operasional lainnya.
Pasal4 Penyitaan Aset
Para Pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya, saling bekerja sama dan melakukan upaya-upaya yang sekiranya diperlukan guna mengindentifikasi, merampas, membekukan atau menyita hasil-hasil yang diperoleh dari produksi, manufaktur, dan perdagangan gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang yang terkait, serta yang berasal dari kejahatan finansial lainnya.
Pasal5 Kerahasiaan lnformasi dan Dokumen
lnformasi dan dokumen-dokumen yang
diperoleh sehubungan dengan
Memorandum Saling Pengertian ini harus dijaga kerahasiaannya apabila diminta dan dipergunakan sesuai dengan tujuan-tujua yang ditetapkan oleh Pihak yang memberikan. lnformasi dan dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan.
Pasaf 6 Pertemuan-pertemuan
1.
Untuk meninjau secara berkala situasi yang terkait dengan narkoba dan kemajuan
yang
telah
dicapai
sehubungan
dengan
pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak sepakat untuk menjadi tuan rumah pertemuan tahunan secara bergantian. Dalam pertemuanpertemuan tersebut, upaya-upaya bersama yang sedang berlangsung akan ditinjau dan ruang lingkup kerja sama yang baru akan diidentifikasi dan dikembangkan.
2.
Apabila
pertemuan-pertemuan
dibutuhkan,
khusus
dapat
diselenggarakan. Pasal7 Norma lnternasional dan Hukum Nasional
Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tunduk pada norma-norma internasional dan peraturan nasional dari masing-masing Pihak, serta tidak akan mempengaruhi hak-hak dan komitmen kedua Pihak, yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. Pasaf 8 Sadan Pelaksana
Badan berwenang yang bertanggung jawab bagi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini adalah sebagaimana ditentukan di bawah ini:
1.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Badan Narkotika Nasional
2.
Untuk Pemerintah Republik Federal Nigeria: Nigeria National Drug Law Enforcement Agency
Masing-masing pihak akan menunjuk focal point, untuk melakukan komunikasi langsung secara tertulis. Pasal9 Amendemen
Para Pihak dapat meninjau kembali atau mengubah setiap bagian apapun dari Memorandum Saling Pengertian ini kesepakatan bersama secara tertulis dan perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak serta akan menjadi bagian yang integral dari Memorandum Saling Pengertian ini. Pasal10 Penyelesaian Perselisihan
Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi.
Pasal11 Pemberlakuan, Masa berlaku dan Pengakhiran
1.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganan. 2.
Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk masa berlaku yang sama, kecuali
jika
salah
satu
Pihak
berkeinginan
untuk
menghentikan
kesepakatan tersebut dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal habis masa berlaku Memorandum Saling Pengertian ini.
3.
Pengakhiran
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
tidak
akan
mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di bawah Memorandum Saling Pengertian ini. Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberikan wewenang oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani dan menyegel Memorandum Saling Pengertian ini dalam dua salinan asli dalam bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah sama aslinya. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku. DITANDATANGANI DI ABUJA TANGGAL ..... ?.:-: ...... BULAN FEBRUARI, 2013
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLlikmOONESIA
REPUBLIK FEDERAL NIGERIA
Signed
Dr. R.M. Ma
Signed
Duta Besar Olugbenga A. Ashiru Yang Mulia Menteri Luar Negeri
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA ON THE COOPERATION IN COMBATING ILLICIT PRODUCTION, MANUFACTURE, AND TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, AND ITS PRECURSORS.
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Nigeria, hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively referred to as "the Parties";
RECOGNIZING that illicit production, manufacture, and trafficking in narcotic
drugs, psychotropic substances, and its precursors as well as their abuse pose a serious threat to the health, security and welfare of human beings, and adversely affect the economic, social, cultural, and political foundations of the society;
REALIZING that illicit production, manufacture, and trafficking in narcotic
drugs, psychotropic substances, and its precursors pose a real danger to the stability and security of the Nations and the peoples of the two countries;
BEING conscious of the mutual benefit and the importance of coordination and
cooperation in combating illicit production, manufacture, and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and its precursors; DESIRING to enhance and strengthen closer cooperation in combating the
above mentioned crimes;
GUIDED by the provisions of the international drug control conventions
applicable to both Parties; RECOGNIZING the importance of the principle of sovereignty, equality and
territorial integrity;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
Have agreed as follows;
Article 1 Objective
The Objective of this Memorandum of Understanding is the cooperation in the field of combating illicit production, manufacture, trafficking and abuse of narcotic drugs, psychotropic substances,
and its
precursors
(hereinafter
referred to as "drugs"), as defined by the United Nations International Drug Control Conventions.
Article 2 Areas of Cooperation
The main areas of cooperation between the Parties are as follows: a. Drug supply and demand reduction as well as improving counter measures;
b. Taking joint measures to eliminate illicit drug supply
resources including
measures that can limit access of the potential drug traffickers to the territories of both parties
c. Collaborating on suppression of illicit drug production manufacture and trafficking as well as close and coordinated cooperation in regional and international arena;
d. Exchange of experiences on the methods of search and seizure of concealed drugs;
e. Exchange of experiences and information on the methods and modus operandi used by drug traffickers
f.
Exchange of information on networks and persons involved in or suspected to be involved in or arrested for illicit drug production, manufacture, trafficking and on new routes of illicit drugs;
/
g. Applying new technical instrument in training courses and exchange of modern technologies in detecting illicit drugs;
h. Providing information on new types of drugs;
i.
Exchange of information and experiences on effective educational programs for the agencies, organizations and persons involved in anti drug campaigns.
j.
Exchange of information and experiences on the legislation and judicial practices in the field of combating illicit drug production manufacture and trafficking;
k. Exchange of information and experiences on effective treatment and rehabilitation of addicts;
I.
Exchange of research product, scientific publications, special bulletins, films and other educational means on drug abuse prevention for the promotion of public awareness;
m. Other areas of common concern in the field of illicit production, Manufacture, and trafficking of drugs.
Article 3 Controlled Delivery
The parties will, in accordance with national legislations and international obligations cooperate in the implementation of Controlled Delivery Technique and other operational activities.
~/
Cif{(_)
Article 4 Confiscation of Assets
The Parties shall consistent with the relevant laws of their States mutually cooperate and adopt measures as necessary to identify, seize, freeze or effect confiscation of proceeds derived from illicit drug production, manufacture, trafficking and related money laundering and other related financial crimes.
Article 5 Secrecy of Information and Documents
The information and documents obtained in accordance with this Memorandum of Understanding shall be kept confidential when so requested and be used in compliance with the purposes, determined by the providing party. The information and documents shall not be transmitted to a third party without prior written authorization from the providing party.
Article 6 Meetings
1.
In order to review periodically the situation dealing with the drugs and progress
made
in
implementation
of
this
Memorandum
of
Understanding, the Parties agree to host alternatively the meeting annually. In these meetings, on-going joint efforts shall be reviewed and new areas for cooperation shall be identified and developed.
2.
In case of necessity, extraordinary meetings may be convened. Article 7 International Norms and National Legislation
The implementation of this Memorandum of Understanding is subject to international norms and national legislation of each Party and shall not affect
the rights and undertaking of the Parties, derived from International Conventions. Article 8 Implementing Agency
The
Competent
authorities
responsible
for
implementation
of this
Memorandum of Understanding are as indicated hereunder: 1. For the Government of the Republic of Indonesia: National Narcotic Board
2. For the Government of the Federal Republic of Nigeria : National Drug Law Enforcement Agency Each party shall introduce a focal point, to direct contacts by a written notice.
Article 9 Amendment
The Parties may review or amend any part of this Memorandum of Understanding by mutual consent in writing and such amendment shall come into force on such date as determined by the Parties and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding
Article 10 Settlement of dispute
Any difference or dispute arising out on the interpretation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.
Article 11 Entry into Force, Duration and Termination
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for the period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for the same period unless either Party notifies in writing through diplomatic channel of its intention to terminate this Memorandum of Understanding 6 (six) months prior to such termination. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on - going programs or activities made under this Memorandum of Understanding.
In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized
respective Governments, have signed and sealed
by their
this Memorandum of
Understanding in two original texts, in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail. ~ DONE AT ABUJA THIS ................. DAY OF FEBRUARY, 2013.
FOR Tl/E GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
RiPUBUt OF INDONESIA
FEDERAL REPUBLIC OF: NIGERIA
Signed
Signed
Honourable Minister of Fcsreign Affairs
Foreign Affairs
