PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang
: bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2001
tentang
Pengelolaan
Kualitas
Air
dan
Pengendalian
Pencemaran Air pada Pasal 18 ayat (3), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Laboratorium Lingkungan ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah
Nomor
dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 6. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 9. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 3 -
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 13. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1997 tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak ; 21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
51 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penunjukan Laboratorium Lingkungan ; 22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Air Limbah ;
- 4 -
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
PENGUJIAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mojokerto.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6.
Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.
7.
Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
- 5 -
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya. 10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 11. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan adalah laboratorium kegiatan yang
meliputi
pengambilan
contoh
termasuk
uji
di
lapangan,
penanganan, transportasi, penyimpanan, preparasi dan uji contoh. 12. Wajib Retribusi
adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. 14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaranatau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat
yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 18. Surat Ketetapan
Retribusi Daerah
Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak yang seharusnya terutang. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- 6 -
20. Surat Pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah. 21. Surat Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 22. Pemeriksaan
adalah
serangkaian
kegiatan
untuk
mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 23. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang dapat berdiri sendiri sebagai laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan (fisika, kimia dan biologi). 24. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 25. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya
turun
sampai
ke
tingkat
tertentu
yang
menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 26. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan/ atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah tidak termasuk dalam perairan air yang terdapat di laut. 27. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk daam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
- 7 -
28. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu dan/ atau kegiatan yang dibuang kelingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengujian Laboratorium Lingkungan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian Laboratorium Lingkungan. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah Pengujian Laboratorium Lingkungan. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan. Pasal 5 Tata cara memperoleh Pengujian Laboratorium Lingkungan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Pengujian Laboratorium Lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis industri dan parameter yang diuji.
- 8 -
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sebagian untuk menutup biaya pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Struktur dan besaran tarif retribusi Pengujian Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut : 1.) Pelayanan pengujian contoh uji air per parameter No.
Parameter
1
2
I.
Besar Tarif Retribusi (Rp.) 3
FISIKA
1
Bau
2
Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)
10.000,-
3
Total Dissolbed Solid (TSS)
10.000,-
4
Kekeruhan
7.000,-
5
Rasa
3.000,-
6
Suhu
5.000,-
7
Warna
8
Daya hantar listrik
7.000,-
9
pH
7.000,-
II.
3.000,-
10.000,-
KIMIA ANORGANIK
1
Air Raksa
36.000,-
2
Aluminium
27.000,-
3
Arsen
30.000,-
4
Amonia
18.000,-
5
Barium
30.000,-
6
Besi
27.000,-
7
Boron
27.000,-
- 9 -
No.
Parameter
1
2
Besar Tarif Retribusi (Rp.) 3
8
Oksigen Terlarut (DO)
10.000,-
9
Flourida
18.000,-
10
Kadmium
27.000,-
11
Kobalt
27.000,-
12
Kesadahan
18.000,-
13
Khlorida
16.000,-
14
Kromium
27.000,-
15
Krom valensi 6
21.000,-
16
Mangan
27.000,-
17
Natrium
27.000,-
18
Nitrat
17.000,-
19
Nitrit
19.000,-
20
Nikel
27.000,-
21
Perak
27.000,-
22
Phenol
33.000,-
23
Phospat
18.000,-
24
Selenium
36.000,-
25
Seng
27.000,-
26
Sianida
45.000,-
27
Sulfat
18.000,-
28
Sulfida
39.000,-
29
Tembaga
27.000,-
30
Timbal
27.000,-
31
Sisa Khlor
14.000,-
32
BOD
20.000,-
33
COD
27.000,-
III.
KIMIA ORGANIK
1
Zat Organik
16.000,-
2
Detergent
20.000,-
- 10 -
2.) Pelayanan pengujian contoh uji air limbah industri, rumah sakit dan hotel Besar Tarif No
Jenis Industri
Parameter
Retribusi (Rp.)
1 1
2 Accumulator
3 TSS,COD,Pb,Cu,Sb,Zn,Fe,
4 175.000,-
dan ML 2
Agar-agar
BOD,COD,TSS,NH3N,TDS
100.000,-
dan Cl2 bebas 3
Asam Sitrat
BOD,COD dan TSS
4
Baterai Kering
COD,TSS,NH3N,ML,Zn,Hg,
85.000,175.000,-
Cr,Mn dan Ni 5
Bir
BOD,COD dan TSS
85.000,-
6
Bleaching earth
COD, TSS dan TDS
70.000,-
7
Cat
COD,TSS,Hg,Zn,Pb,Cu,
175.000,-
6+
Cr ,Ti,Cd,Phenol dan ML 8
Cold Storage
BOD,COD,TSS dan ML
125.000,-
9
Coustic Soda
TSS,Cl2 tersisa,Cu,Pb,Zn,Cr
170.000,-
total dan Ni 10
Elektroplating
TSS,CN,Cr6+,Cr total,Cu,Zn,
175.000,-
Ni,Cd dan Pb 11
Ethanol
BOD,COD,TSS dan H2S
100.000,-
12
Farmasi
BOD,COD,TSS,N total dan
125.000,-
Phenol 13
Galvanis
Fe,Mn,Zn,Cr total,Ni,Pb,Cu,
265.000,-
Co,Cd dan TSS 14
Gula
BOD,COD,TSS,ML dan H2S
15
Karet
BOD,COD,TSS dan NH3N
16
Karton Box
BOD,COD,TSS,Pb dan Cr
125.000,85.000,100.000,-
total 17
Kayu lapis
BOD,COD,TSS,NH3N,ML,
100.000,-
dan Phenol 18
Kembang Gula
BOD,COD,TSS dan ML
19
Keramik/marmer
TSS,Cr total, Co,Ni,Zn,Mn,
90.000,150.000,-
Cd dan Pb 20
Kertas
BOD,COD dan TSS
85.000,-
21
Kertas dan pulp
BOD,COD,TSS dan Pb
90.000,-
- 11 -
Besar Tarif No
Jenis Industri
Parameter
Retribusi (Rp.)
1
2
22
Korek Api
3 BOD,COD,TSS,NO3N,Fe, 6+
Mn,Zn,Cr 23
4
Kulit
150.000,-
dan Cr total
BOD,COD,TSS,Cr
total,ML,
110.000,-
NH3N dan H2S 24
Mie/kerupuk
25
Minyak
BOD,COD,TSS dan ML
Kelapa BOD,COD,TSS, NH3N dan
85.000,100.000,-
sawit
ML
26
Minuman ringan
BOD,COD,TSS dan ML
27
MSG/IMP
BOD,COD,TSS dan NH3N
85.000,-
28
Peleburan
TDS,TSS,Fe,Cu,Zn,Cd,Pb,
150.000,-
Tembaga
Ni,F,Hg dan As
Pencucian
BOD,COD,TSS,ML,Detergen
Kendaraan
dan Phospat-P2O4
Pengalengan
BOD,COD,TSS dan ML
29 30
100.000,-
100.000,8.000,-
Ikan 31 32
Pengilangan
BOD,COD,ML,H2S,NH3N,
100.000,-
minyak bumi
dan Phenol
Pengolahan
BOD,COD,TSS dan ML
85.000,-
BOD dan TSS
50.000,-
Daging 33
Pengolahan Buah/Sayur
34
Pengupasan
biji BOD,COD,TSS dan ML
85.000,-
kopi/coklat 35 36
Penyulingan
BOD,COD,TSS,H2S,NH3N,
pelumas bekas
ML dan Phenol
Rumah
Potong BOD,COD,TSS, NH3N dan
Hewan
ML
37
Saos
BOD,COD dan TSS
38
Sabun/detergen/
BOD,COD,TSS,ML,Phospat-
minyak nabati
P2O4 dan detergen
Sorbitol
BOD,COD,TSS, NH3N dan
39
110.000,90.000,80.000,100.000,100.000,-
Ni 40
Susu
BOD,COD dan TSS
80.000,-
41
Tahu/Kecap
BOD,COD dan TSS
80.000,-
- 12 -
Besar Tarif No
Jenis Industri
Parameter
Retribusi (Rp.)
1
2
3
4
42
Tapioka
BOD,COD,TSS dan CN
43
Tekstil
BOD,COD,TSS,Phenol,Cr
80.000,120.000,-
total,ML,NH3N dan H2S 45
Tepung ikan
BOD,COD,TSS,NH4 dan H2S
46
Tepung silika
TSS dan TDS
47
Ternak
48
15.000,-
sapi BOD,COD,TSS, NH3N dan
perah/ babi
H2 S
Rumah Sakit
BOD,COD,TSS, PO4,Phenol, Cl2,NH3N
dan
100.000,100.000,80.000,-
detergen
anionik 49
Hotel
BOD,COD, TSS ML, dan
80.000,-
detergen anionik
3.) Pelayanan Pengujian contoh uji limbah padat Besar Tarif No
Jenis Industri
Parameter
Retribusi (Rp.)
1 1
2
3
4
Sedimen/limbah Fisika(kadar air,berat jenis)
70.000,-
padat 2
Sedimen/limbah Fisika(kadar air,berat jenis & padat
3
distribusi butiran)
Sedimen/limbah Kimia(Cr,Cd,Cu,Ni,Pb,Co,Fe, padat
295.000,450.000,-
Mn dan Zn)
4.) Pelayanan pengujian contoh uji udara ambien dan kebisingan No 1
Jenis Industri Kimia
Parameter SOx,NOx,COx,CO, Pb,
Besar Tarif Retribusi (Rp.) 300.000,-
Hidrokarbon, dan NH3 2
Fisika
Kebisingan, kecepatan angin, GPS, Tekanan dan suhu
60.000,-
- 13 -
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi
yang
terutang
dipungut
di
wilayah
daerah
Pengujian
Laboratorium Lingkungan diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa Retribusi adalah pada saat pengujian di laboratorium lingkungan. Pasal 12 Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 13 (1)
Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2)
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
(3)
Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14
(1)
Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 14 -
(2)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka SKRDKBT dikeluarkan.
(3)
Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 16
(1)
Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
(2)
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3)
Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- 15 -
Pasal 17 (1)
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
(2)
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4)
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 18
(1)
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3)
Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 19
(1)
Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/ penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- 16 -
(3)
Surat Teguran/ penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 20
Bentuk-bentuk
formulir
yang
dipergunakan
untuk
pelaksanaan
Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) oleh Bupati. Pasal 21 (1)
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sejak
diterbitkannya
SKRD
atau
dokumen
lain
yang
dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3)
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XIV KEBERATAN Pasal 22
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 17 -
(5)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 23
(1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)
Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 24
(1)
Atas
kelebihan
pembayaran
retribusi,
wajib
retribusi
dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2)
Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterimanya
permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 18 -
(4)
Apabila
Wajib
Retribusi
mempunyai
utang
retribusi
lainnya
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud. (5)
Pengembalian
kelebihan
pembayaran
retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 25 (1)
Permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
retribusi
diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat wajib retribusi ; b. masa retribusi ; c. besarnya kelebihan pembayaran ; d. alasan yang singkat dan jelas ; (2)
Permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3)
Bukti penerimaaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 26
(1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
(2)
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- 19 -
BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 27 (1)
Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XVII KADALUWARSA Pasal 28
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
(2)
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 20 -
BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 30 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau
tempat
pada
saat
pemeriksaan
sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimakud pada huruf c ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- 21 -
j.
menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 31
(1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
(3)
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah pelanggaran. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 22 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 28 Pebruari 2007 BUPATI MOJOKERTO,
ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 28 Pebruari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
R. SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
I. UMUM Air memiliki arti yang penting bagi kehidupan makhluk hidup dan bendabenda lainnya, sehingga air merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi, untuk hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk mendapatkan air sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran air sangat penting untuk dilakukan. Pencemaran air diartikan adalah masukkannya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air, oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak dapt berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dalam
pencemaran
air
selalu
terkait
dengan
sumber
yang
menghasilkan pencemaran yaitu sumber yang umumnya berasal dari kegiatan usaha manusia atau kegiatan industri dan/ atau untuk mengetahui apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau belum adalah dengan menggunakan baku mutu lingkungan, baku mutu lingkungan untuk air dikenal sebagai baku mutu air yaitu batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada dalam air sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan hidup dan/ atau pencemaran air akan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat atau pemerintah harus menanggung kerugian. Kondisi ini akan mendorong adanya upaya pengendalian pencemaran air sehingga resiko yang terjadi dapt ditekan sekecil-kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dan tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa izin pembuangan limbah cair dengan mencantumkan secara tegas tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Mengacu
pada
undang-undang
pengelolaan
lingkungan
hidup
ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa
- 2 sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya hidup keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi masa kini yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk mencegah adanya dampak pencemaran pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh kegiatan usaha manusia/industri, maka perlu adanya bimbingan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain berupa surat tanda terima telah membayar retribusi. Pasal 13 Cukup jelas.
- 3 Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud “tidak dapat diborongkan” adalah, bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama Badan tertentu yang
karena
profesionalismenya
layak
dipercaya
ikut
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan
penghitungan
besarnya
retribusi
yang
pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
terutang,
- 4 Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3
