; c r 6'
E E t cIr I
I
f
$
KABUPATENMOJOKERTO PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN NOMOR15TAHUN2OO8 TENTANG JANGKAPANJANGDAERAH RENCANAPEMBANGUNAN TAHUN2005- 2025 DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATIMOJOKERTO. Menimbang
bahwadalamupayamewuludkan dan memantapkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana telah
pelaksanaan
diundangkannya
RepublikIndonesiaNomor17 Tahun2007 Undang-Undang tentangRencanaPembangunan JangkaPanlangNasional Tahun
2005-2025, maka
perlu
adanya
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten MolokertoTahun2005-2025yangdituangkandalamsuatu PeraturanDaerah,
Mengingat
1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerahKabupaten dalam
LingkunganPropinsi Jawa Timur juncto UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan BatasWilayahKotaprajaSurabayadan DaerahTingkat ll Surabaya(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaranNegara
'o a
c
E. E tr
RepublikIndonesiaNomor2730);
2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Negarayang Bersihdan Bebasdari Penyelengigaraan
\
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara -c
RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor75, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851);
3
Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 4 . Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004 Nomor5, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355); q
Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor4389):
6 . Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4400); Nomor25 Tahun2004tentangSistem 7 . Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasronal (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
8 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
'o 3 c a
E fndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan c
LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4437) sebagaim;natelah diubah dengan Undang-Undang Nomor '12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik
l-
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);
L
Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang KeuanganAntaraPemerintahPusatdan Perimbangan Pemerinlahan'Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
1 0 .Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4700); 1'f. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
(Lembaran Negara Republik
lndonesra Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725); 12. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2005 Nomor140,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578); 13. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
. dan
Pengawasan
PenyelenggaraanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4593).
-c 3!
'a E -
'o o.
14. PeraturanPemerintahNomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah Kepada Pemenntah,LaporanKeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKepadaMasyarakat, (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693); 15. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusanPemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi, dan Pemerintahan (LembaranNegara Republik DaerahKabupaten/Kota, lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambanan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 16. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor48 17) 17. PeraturanPresiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005Nomor1'l) ; 18. PeraturanDaerahPropinsiJawa TimurNomor8 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerahPropinstJawa Timur Tahun 20062008, (LembaranDaerahPropinsiJawa Timur Tahun 2005Nomor3) ; 19. PeraturanDaerahProvinsiJawa TimurNomor2 Tahun 2006 tentangRencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (LembaranDaerah ProvinsiJawa Timur Tahun2006Nomor2) ,
'a 3 c E
E
Bersama DenganPersetujuan c 5IJ
NAXVATDAERAHKABUPATEN DEWANPERWAKILAru MOJOKERTO
-c
dan BUPATIMOJOKERTO MEMUTUSKAN; Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025.
Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan: 1
Daerah,adalahKabupaten Mojokerto.
2.
PemerintahDaerah. adalah PemerintahKabupaten Mojokerto
3
Bupati,adalahBupatiMojokerto
4.
R e n c a n aP e m b a n g u n a Jna n g k a P a n j a n gN a s i o n a l , yang selanjutnyadisingkatRPJPN,adalahdokumen perencanaannasionaluntuk periode20 (dua puluh) tahun.
5.
Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, yang selan.jutnya disingkatRPJPD,adalahdokumen perencanaandaerah untuk periode 20 (dua puluh) Ianun.
= i .c o
F
'a q
E 7 =
-q
o.
RencanaPeftbangunanJangka MenengahDaerah, yang selanjutnyadisingkatRPJMD, adalah dokumen
= oE
perencana"n daerahuntukperiode5 (lima)tahun. 7.
Rencana PembangunanJangka MenengahSatuan Kerja PerangkatDaerah,yang selanjutnyadisebut RenstraSKPD,adalahdokumenperencanaan Satuan KerjaPerangkatDaerahuntukperiode5 (lima)tahun.
8.
Rencana PembangunanTahunan Daerah, yang selanJUtnyadisebut Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerahuntukperiode1 (satu)tahun. RencanaKerjaSatuanKerjaperangkatDaerah,yang selanjutnyadisingkatRenja SKpD, adalahdokumen perencanaanSatuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode'1(satu)tahun.
1 0 Perencanaan, adalahsuatuprosesunlukmenentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,denganmemperhitungkan sumberdaya yang tersedra. 1 1 . Pembangunan Daerah, adalah
upaya
yang
dilaksanakanoleh semua komponendaerah dalam rangkamencapaitujuandaerah.
1 2 . Visi,adalahrumusanumum mengenaikeadaanyang padaakhirperiodeperencanaan. diinginkan
1 3 . Misi, adalah rumusanumum mengenaiupaya-upaya yangakandilaksanakan untukmewuiudkan visi_
"o o -d
-7 -
'a E C
=
Pasal 2
a
.;,
RPJPD :
merupakan
rencana
operasional arah
pembangunan daerahsecaramakro.
pasal 3 dimaksudPasal2 disusundengan RPJPDsebagaimana sebagai benkut. srstematika BABI
: PENDAHULUAN
B A BI I
: K O N D I SUI M U M
BABlll
: VlSl DANMlSl PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN2005-2025
BABIV
: ARAH, TAHAPAN DAN
PRIORITAS
PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN2005-2025 BABV
: PENUTUP
Pasal 4 Penjabaran uraianRPJPDsebagaimana dimaksud Pasal3, dimuatdalam Lampiranyang merupakanbagiantidak denganPeraturan terpisahkan Daerahini. Pasal 5 Hal-halyang belum diaturdalam PeraturanDaerahini sepanjangmengenaipelaksanaannya akan diaturlebih lanjutolehBupati.
o -tt-
c
tr ;
Pasal6
.q
(!
PeraturanDaerati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkandi Mojokerto Fa{h tanggal ao }t'p,^,-5u-*t
Diundangkandi Mojokerto padatanggal g 1"5.',rt-y
LEMBARANDAERAHKABUPATENMOJOKERTO TAHUN2OO8NOMOR IT