PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2006 Formatted: German (Germany)

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan

Peraturan Daerah tentang

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

- 2 -

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nommor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKLA RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

TENTANG

PEMBENTUKAN

DAN

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3.

Bupati adalah Bupati Mojokerto.

4.

Kecamatan

adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat

Daerah Kabupaten. 5.

Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- 3 -

6.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto.

7.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonsia. 8.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagi unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi.

10. Kekayaan

Desa

adalah

segala

kekayaan

dan

sumber

penghasilan bagi Desa yang bersangkutan. 11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah

suatu

Lembaga/Badan

perekenomian

Desa

yang

dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau

sebagian

besar

merupakan

kekayaan

Desa

yang

dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud pendirian BUMDES adalah guna memberdayakan potensi Desa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang mandiri

serta

mampu

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (2) Tujuan pendirian BUMDES adalah : a. Untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat ;

- 4 -

b. Untuk meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran ; c. Untuk membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Desanya. BAB III

Formatted: German (Germany)

BENTUK DAN JENIS USAHA BUMDES Pasal 3 (1) Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (2) BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Bentuk BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Perusahaan Desa (PERUSDES) ; b. Usaha Bersama (UB) ; c. Koperasi ; d. Perseroan Terbatas (PT). Pasal 4 (1) Jenis usaha BUMDES, antara lain meliputi : a. Bidang jasa umum ; b. Bidang industri kecil dan kerajinan ; c. Bidang pertanian dan perdagangan ; d. Penyaluran Sembilan Bahan Pokok ; e. Kegiatan bidang ekonomi lainnya. (2) Pengembangan jenis kegiatan usaha BUMDES antara lain seperti: a. Pelayanan jasa yang meliputi : simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa dan lainnya yang sejenis; b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa ;

Formatted: French (France)

- 5 -

c. Perdagangan hasil pertanian yang pertanian

tanaman

pangan,

meliputi hasil bumi

perkebunan,

peternakan,

perikanan dan agro bisnis ; Formatted: German (Germany)

d. Industri kecil dan kerajinan rakyat ; e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.


BAB IV PRINSIP PENDIRIAN BUMDES Pasal 5 BUMDES didirikan berdasarkan prinsip-prinsip : a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; b. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat ; c. Didirikan oleh Warga masyarakat Desa berdasarkan musyawarah warga dan difasilitasi oleh Kepala Desa serta ditetapkan dalam Peraturan Desa ; d. Dapat berbentuk Lembaga dan atau Badan sesuai kebutuhan ; e. Sebutan nama Lembaga dan atau Badan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat ; f. Fungsi Lembaga dan atau Badan usaha dapat

bersifat

memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk modal dalam mengembangkan perekonomian Desa serta saling mendukung dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat ; g. Menjamin kelestarian lingkungan dan kesetaraan gender ;


h. Pemilikan saham oleh Pemerintahan Desa harus atas nama lembaga bukan perorangan ; i.

Mengutamakan kepentingan dan hajat hidup serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa ; Pasal 6

Potensi untuk pendirian BUMDES antara lain meliputi :


- 6 -

a. Adanya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama ketersediaan kekayaan desa ; b. Adanya

kehendak

dan

kepedulian

masyarakat

terhadap

pemberdayaan ekonomi Desa ; c. Adanya embrio yang sudah berkembang dalam kegiatan/unit-unit usaha produktif masyarakat ; d. Adanya unit-unit kegiatan perekonomian Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terorganisir ; e. Tersedianya sumber daya manusia dalam mengelola badan usaha dan merupakan aset yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian Desa ; f. Adanya Sumber Daya Alam yang berpotensi untuk dikembangkan secara mandiri dan atau kemitraan. BAB V PERMODALAN BUMDES Pasal 7 Modal dasar dalam pendirian BUMDES dapat berasal dari : a. Modal sendiri yang diusahakan oleh Pemerintah Desa dari APBDesa berasal dari kekayaan atau aset Desa yang dipisahkan pembukuannya ; b. Modal bantuan yang diusahakan Pemerintah Desa, dapat berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah atau sumbangan pihak lain yang sah ; c. Modal Pinjaman yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan ; d. Modal Penyertaan dalam bentuk penyertaan modal masyarakat desa, pihak lain atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan.


- 7 -

BAB VI TAHAP PEMBENTUKAN BUMDES Pasal 8 Tahap pembentukan BUMDES meliputi : a. Tahap awal. Usul pembentukan BUMDES bisa berasal dari semua elemen masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa. b. Tahap identifikasi potensi dan kebutuhan. Bertujuan menghasilkan daftar kebutuhan dan potensi masyarakat Desa serta daftar prioritas kebutuhan yang merekomendasikan alternatif jenis usaha BUMDES. c. Tahap Pembuatan Study Kelayakan. Menyusun studi kelayakan yang mencakup bentuk kelembagaan BUMDES, jenis usaha yang dipilih, skema/ikhtisar pembiayaan, kedudukan dan peran pemerintah serta masyarakat, bentuk pengawasan, pola pembagian saham dan keuntungan. d. Tahap Pembentukan. Menetapkan kesepakatan tentang bentuk kelembagaan BUMDES yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa. e. Pengukuhan. Untuk keabsahan lembaga atau badan usaha yang dibentuk dapat dimintakan akta pendirian dari notaris dengan berpedoman pada Peraturan

Desa

serta

dilaksanakan

pengukuhan

pengurus

setidak-tidaknya oleh Camat atas nama Bupati sebagai tanda bahwa BUMDES secara sah dapat beroperasi. BAB VII PRINSIP DAN PENDEKATAN PENGELOLAAN BUMDES Pasal 9 (1) Prinsip dalam pengelolaan BUMDES adalah sebagai berikut :

- 8 -

a. Transparan, pengelolaan BUMDES harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas ; b. Akuntabel, pengelolaan BUMDES harus mengikuti kaidah dan peraturan

yang

berlaku

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat Desa ; c. Partisipatif, Masyarakat dan Anggota Warga Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan ; d. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan ; e. Akseptabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat

desa

sehingga

memperoleh

dukungan

dari

semua pihak. Formatted: German (Germany)

(2) Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan BUMDES adalah: a. Desentralisasi, Pemerintah Desa dan warga masyarakat desa memperoleh kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengelola BUMDES ; b. Kemitraan,

kegiatan

dilaksanakan

dengan

semangat

kerjasama antara Pemerintah Desa dan warga Desa dan dunia usaha ekonomi masyarakat desa ; c. Keterpaduan, keterpaduan antar komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Pasal 10 Lingkup wilayah kerja BUMDES pada dasarnya meliputi satu Desa atau beberapa Desa sesuai potensi ekonomi yang layak untuk dikelola/dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- 9 -

BAB VIII ORGANISASI BUMDES Pasal 11 (1) Susunan organisasi BUMDES meliputi : a. Pengurus; b. Badan Pengawas. (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan jenis usaha BUMDES. (3) Pengangkatan dan pemberhentian. a. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan badan pengawas BUMDES diusulkan oleh warga Masyarakat melalui forum Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD ; b. BUMDES yang telah berkembang dan berbentuk Badan Usaha kepengurusannya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundangan yang berlaku terhadap Badan Usaha yang berbadan hukum. Pasal 12 (1) Pengurus dan Badan Pengawas BUMDES dipilih berdasarkan persyaratan : a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa yang bersangkutan sekurang kurangnya 2 (dua) tahun; c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian Desa; d. Berpendidikan dan berpengetahuan yang memadai. (2) Masa bhakti kepengurusan BUMDES 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. (3) Pengurus BUMDES berhenti atau diberhentikan apabila : a. Telah berakhir masa baktinya; b. Meninggal dunia;


- 10 -

c. Mengundurkan diri; d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDES; e. Berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan. Pasal 13 Pengurus BUMDES dapat diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDES. Pasal 14 (1) Tugas Pengurus BUMDES meliputi : a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat ; b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata ; c. Memupuk

usaha

kerjasama

dengan

lembaga-lembaga

perekonomian lainya ; d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa ; e. Memberi

laporan

perkembangan

badan

usaha

kepada

Pemerintah Desa. (2) Kewajiban Pengurus BUMDES melaporkan : a. Pertanggung jawaban pengelolalaan BUMDES setiap akhir tahun ; b. Kegiatan usaha BUMDES dan perubahan selama tahun buku; c. Rincian neraca laba rugi dan penjelasannya. Pasal 15 (1) Kewajiban Badan Pengawas meliputi : a. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Usaha Desa ;


- 11 -

b. Mengikuti

perkembangan

kegiatan

usaha

desa

dan

memberikan pendapat dan saran mengenai pengelolaan BUMDES ; c. Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDES setiap triwulan dan setiap akhir tahun kepada Pemerintah Desa dan juga apabila muncul permasalahan menyangkut pengelolaan BUMDES ; d. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES. (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas mempunyai kewenangan : a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan BUMDES ; b. Melindungi

usaha

desa

terhadap

hal-hal

yang

dapat

mengancam kelangsungan dan citra usaha Desa. BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA Pasal 16 Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDES mempunyai kewajiban: a. Membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa; b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata; c. Memupuk

kerjasama

yang

baik

dengan

lembaga

perekonomian lainnya; d. Mengusahakan kekompakan dalam tubuh BUMDES untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan usaha desa untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan.


- 12 -

BAB X


PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 17 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran: a. Melindungi BUMDES bagi kemanfaatan kesejahteraan warga


Desa; b. Melindungi BUMDES dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Bagi Desa yang sudah membentuk Badan Usaha agar segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


- 13 -

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Formatted: Indonesian

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 21 Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. R. SOEPRAPTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG SUGENG, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 010 103 517


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA Formatted: German (Germany)

(BUMDES)

I. U M U M Bahwa guna menampung aspirasi yang berkembang pada masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif, demokratis dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai kemampuan, integritas moral dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu landasan pemikiran pengaturan mengenai

Desa

adalah

otonomi,

dimana

mempunyai

makna

bahwa

kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Salah satu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah kewenangan untuk menentukan pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa. Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk memberikan penegasan bagi Desa dalam menentukan kedudukan keuangan, jenis penghasilan dan tunjangan dan pembinaan serta pengawasan maka perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.


2 Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah : a. kebutuhan

masyarakat

terutama

dalam

pemenuhan

kebutuhan pokok; b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa; c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; Ayat (2) Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas.

3 Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “musyarawah desa” adalah forum musyarawah yang difasilitasi oleh Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, RT dan RW. Huruf b Yang dimaksud dengan “kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat” adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi). Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti : a. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis. b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis. d. Industri dan kerajinan rakyat. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.


4 Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 15

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Recommend Documents