PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAHKABUPATENMOJOKERTO NOMOR12 TAHUN2O1O TENTANG ORGANISASI DANTATAKERJA BADANPENANGGULANGAN BENCANADAERAHKABUPATEN MOJOKERTO
OENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA
BUPATIMOJOKERTO.
M e n i m b a n g:
bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencanadan PeraturanPemerintah Nomor41 Tahun2007 tentangOrganisasr Perangkat Daerah,makaperlumembentuk BadanPenanggulangan Bencana Daerah;
Mengingat : 'l. Undang-UndangNomor
12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerahKabupatendalam Lingkungan Propinsi JawaTimurjunctoUndang-Undang Nomor2 Tahun1965 tentangPerubahan BatasWrlayahKotaprajaSurabayadan Daerah (Lembaran Tingkatll Surabaya NegaraRepublikIndonesia Tahun 1965Nomor19,Tambahan Lembaran NegaraRepubliklndonesia Nomor2730): Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok (Lembaran Kepegawaian NegaraRepubliklndonesia Tahun'1974 Nomor55,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3041),sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang Nomor 43 Tahun1999(Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun1999 Nomor 169, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3890):
J
Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Undang-Undang (LembaranNegara Republik PeraturanPerundang-undangan lndonesia Tahun2004 Nomor53, TambahanLembaranNegara Indonesia Republik Nomor4389);
2-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004Nomor 125, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4437)sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentangPemerintahan DaerahmenjadiUndangUndang(Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun2008Nomor 59,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuanganantara PemerintahPusat dan PemerintahDaerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2004 Nomor'126, Tambahan Lembaran NegaraRepubilk Indonesia Nomor4438); 6 Undang-Undang Nomor24 Tahun2007tentangPenanggulangan Bencana(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor66,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4723), 7. PeraturanPemerintah Nomor79 Tahun2005 tentangPedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2005 Nomor165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4593); 8 Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun2007tentangPembagian UrusanPemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan DaerahKabupateniKota (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun2007tentangOrganisasi Perangkat Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2007Nomor89, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia N o m o4r 7 4 1 ) ; 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana(LembaranNegara Republiklndonesia Tahun2008 Nomor42, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4828); 1'l. Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun2008tentangPendanaan PengelolaanBantuan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor43, TambahanLembaranNegara Republik lndonesia Nomor4829); l2 Peraturan Presiden Nomor8 Tahun2008tentangBadanNasional Penanggulangan Bencana; 13.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor57 Tahun2007 tentang Petunjuk TeknisPenataan Organisasi Perangkat Daerah;
-.)-
14.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor46 Tahun2008 tentang PedomanOrganisasidan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; '15. PeraturanKepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentangPedomanPembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENMOJOKERTO dan BUPATIMOJOKERTO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGORGANISASI DANTATAKERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.
BAB I KETENTUANUMUM Pasal1
DalamPeraturan Daerahini,yangdimaksud dengan: 1. Daerah,adalahKabupaten Mojokerto. 2 KepalaDaerah,adalahBupatiMojokerto. 3. WakilKepalaDaerah,adalahWakilBupatiMojokerto. 4. Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD, adalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. PerangkatDaerahKabupaten, adalahunsur pembantuKepala Daerahdalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerahyangterdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah, Kecamatan danKelurahan. 6. Sekretaris Daerah,adalahSekretaris DaerahKabupaten Mojokerto. 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD,adalahBadanPenanggulangan BencanaDaerah Kabupaten Mojokerto.
8. Kepala BPBD, adalah Kepala BPBD KabupatenMojokertoyang secaraex-officiodijabatoleh SekretarisDaerah. 9. Kepala Pelaksana BPBD, adalah Kepala Pelaksana BPBD KabuoatenMoiokerto.
BAB II TUGASDANFUNGSI KEDUDUKAN, Pasal2
(1)BPBDberadadi bawahdan bertanggungjawab kepadaKepala Daerah. (2)BPBD adalah Satuan Kerla PerangkatDaerah (SKPD) yang merupakan tugasKepalaDaerah,dipimpinoleh unsurpendukung Kepala Badan yang secara ex-officiodijabat oleh Sekretaris Daerah. penyusunan (3)BPBDmempunyai fungsrdantugasmelaksanakan dan pelaksanaan kebijakan daerahdi bidangpenanggulangan bencana. padaayat (4)Dalammelaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud (3)BPBDmenyelenggarakan : penanggulangan kebijakan bencana a. Perumusan danpenetapan pengungsi dan penanganan denganbertindak cepatdan tepat, efektifdanefisien:seda pelaksanaankegiatan penanggulangan b. Pengkoordinasian bencanasecaraterencana, terpadudan menyeluruh; (5)Dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudpadaayat (3)BPBDmenyelenggarakan : a. menetapkanpedoman dan pengarahansesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencanaterhadapusaha penanggulangan bencanayang mencakuppencegahan bencana,penanganan darurat,rehabilitasi sertarekonstruksi secaraadildan setara; b. menetapkanstandarisasiserta kebutuhanpenyelenggaraan penanggulangan PeraturanPerundangbencanaberdasarkan unoangan; peta rawan dan menginformasikan c. menyusun,menetapkan bencana; d. menyusundan menetapkanprosedurtetap penanganan bencana;
penanggulangan e. melaksanakanpenyelenggaraan bencana padawilayahnya; penyelenggaraan penanggulangan f. melaporkan bencanakepada keoaladaerahsetiapsebulansekalidalamkondisinormaldan setiapsaatdalamkondisi daruratbencana, g. mengendalikan penglmpulan danpenyaluran uangdanbarang; penggunaan yangditerima h. mempertanggungjawabkan anggaran dariAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah; dan i. melaksanakankewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal3
Susunan organisasi BPBDterdiriatas. a. KepalaBadan; b. UnsurPengarah; c. UnsurPelaksana.
Pasal4 (1)UnsurPengarahsebagaimana dimaksuddalamPasal3 hurufb terdiridari: pemerintah a. Pejabat daerah; profesional b. Anggotamasyarakat dan ahli. (2)Penetapananggota unsur pengarah dari instansiilembaga pemerintahdaerah dilakukansesuai dengan mekanismedan peraturan perundangan yangberlaku. (3)Anggotaunsur pengarahdari masyarakatprofesionalditetapkan berdasarkanprosedurpemilihandan seleksi sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku. Pasal5 yangberada UnsurPelaksana BPBDdipimpin olehKepalaPelaksana di bawahdanbertanggungjawab kepadaKepalaBPBD.
-o-
Pasal5 (1)Susunan Organisasi BPBD,terdiridari: UnsurPelaksana Pelaksana: a. KeDala b. Sekretariat; danKesiapsiagaan; c. SeksiPencegahan d. SeksiKedaruratan danLogistik; e. SeksiRehabilitasi danRekonstruksi, f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)BaganStrukturOrganisasi BPBDsebagaimana tercantumdalam yang tidak terpisahkandari Lampirandan merupakanbagian Peraturan Daerahini. BAB IV TATAKERJA Pasal7 (1)Setiappemimpin wajibmengawasi bawahannya satuanorganisasi masing-masing agar mengambil dan bila terjadipenyimpangan yangdiperlukan. langkah-langkah (2)Setiappemimpinsatuanorganisasi memimpin bertanggungjawab bawahanmasing-masing dan memberikan dan mengkoordinasikan bimbingan sertapetunjuk bagipelaksanaan tugasbawahannya. petunjukdan (3)Setiappemimpinsatuanorganisasi wajibmengikutr bertanggungjawabpada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepatwaktu. (4) Setiaplaporanyangditerimaolehpemimpinsatuanorganisasidari wajibdiolahdan dipergunakan sebagaibahanuntuk bawahannya petunjuk menyusunlaporanlebih lanjutdan untuk memberikan kepadabawahannya. (5)Dalam menyampaikan laporanmasing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikanpula kepada satuan lainyangsecarafungsional mempunyai hubungan kerja. organisasi BABV PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN DALAMJABATAN Pasal8 (1) Kepala Pelaksanadiangkatdan dibefhentikanoleh Bupati dari PegawaiNegeriSipil yang memenuhisyaratatas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
-7 -
(2)Sekretaris Pelaksana dan KepalaSeksidiangkat dandiberhentikan olehBupatidariPegawaiNegeriSipilyangmemenuhi syaratatas usulKepalaPelaksana melaluiSekretaris Daerahsesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku. BAB VI . ESELONERING JABATAN Pasal9 jabatanstruktural (1)KepalaPelaksana merupakan eselonlll a. (2)Sekretaris Pelaksanadan Kepala Seksi merupakanjabatan struktural eselonlV a.
BABVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal10 Padasaatmulaiberlakuperaturan daerahini,pejabatyangada tetap melaksanakantugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan oeraturan daerahini. BABVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal11 Hal-halyang belumdiaturdalam PeraturanDaerahini, sepanjang pelaksanaannya mengenai akandiaturolehBupati. Pasal12 Peraturan Daerahinimulaiberlakupadatanggal diundangkan.
-8-
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DaerahIni denganpenempatannya dalam LembaranDaerahKabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Molokerto padatanggal € l) e{,c/r4+ar,l-,oxo,
BUPATI
TO,
Diundangkan di Mojokerto pada tanggal3 6 Das./ lru- l 6 t o SEKRETARISDAERAH
BUDIYONO LEMBARANDAERAHKABUPATEN MOJOKERTO TAHUN2O1ONOMORB
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN MOJOKERTO N O M O R1 2 T A H U N2 O 1 O TENTANG ORGANISASI DANTATAKERJA BADANPENANGGULANGAN BENCANADAERAHKABUPATEN MOJOKERTO
A, UMUM SecarageografiKabupatenMojokertomemilikiwilayahyang luas dan mempunyaipotensi ancamanterhadapterjadinyabencana karena kondisi wilayahnyayang memilikipegununganiian sungai sehinggamemerlukan penanganan yangsistematis, terpadudanterkoordinasi di dalampenanggulangan Potensipenyebabbencanadapat dikategorikan menjadi3 (tiga)jenis yaitubencana bencana, nonalamdanbencana alam,bencana sosial. Bencana alamantaralainberupagempabumikarenaalam,letusangunung berapi,angintopan,tanahlongsor,kekeringan, kebakaran hutan/lahankarena faktoralam,hama penyakittanaman,epidemi,wabah,kejadianluar biasadan kejadian antariksa. Bencananon alam antaralain kebakaran hutan/lahanyang disebabkan olehulahmanusia, kecelakaan kegagalan transportasi, teknologi, dampakindsutri, ledakan nuklir,pencemaranlingkungan dankegiatan keantariksaan. Bencana sosialantaralainberupakerusuhan sosialdankonfliksosialdalam yangseringterjadr. masyarakat Penanggulangan bencanamerupakansalah satu rangkaiankegiatan penanggulangan bencanabaik sebelum,padasaat,maupunsesudahterjadinya bencana. Selamaini masihdirasakan adanyakelemahan baikdalampelaksanaan maupunyangterkaitdenganlandasan hukumnya. B. PASALDEMIPASAL Pasal1 Cukupjelas. Pasal2 Cukupjelas. Pasal3 Cukupielas.
Pasal4 A y a t( 1 ) Unsur pengarahterdiridari unsur pemerintahdan unsur masyarakat profesional dalamjumlahyangseimbangdan proporsional. Hurufa Cukupjelas. Hurufb Keanggotaan masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutanyang dilakukanoleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah. Ayat (2) Cukupjelas Pasal5 Cukupjelas. Pasal6 Cukupjelas. Pasal7 C u k u pj e l a s . Pasal8 Cukupjelas. Pasal9 Cukupjelas. Pasal'10 Cukupjelas. P a s a l1 1 Cukupjelas. Pasal 12 C u k u pj e l a s .
NOMOR2 LEMBARAN DAERAHKABUPATEN MOJOKERTO TAMBAHAN
tr
D
C'
D
z
Ex
=> =z
E9
ci
FC
DX 21 aC
tr
29 rrtr
;o
z>
o= b cr) t>
=(,
I
m F D E
l
A
z -rzl PO+
A=;
!,E F2
rDtn ,<>I
3;+ i-:^
\E
'-D
ol tm
oz
o o m D -t
o