PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Mojokerto akibat pencemaran yang terjadi karena kegiatan usaha manusia sehingga mengakibatkan kualitas lingkungan berubah sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang dan/atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 6. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1984
tentang
Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ; 8. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
1992
tentang
Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 10. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
- 3 -
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 13. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ; 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan
Perundang-Undangan
tentang Pembentukan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 18. Peraturan
Pemerintah
Nomor
22
Tahun
1982
tentang
Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
- 4 -
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489) ; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156) ; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 1988 Nomor 2 Seri C) ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tuntutan Ganti Rugi (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2001 Nomor 17 Seri C) ;
- 5 -
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mojokerto.
5.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6.
Dinas Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi di Kabupaten Mojokerto dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air.
7.
Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8.
Pengusaha adalah orang/sekelompok orang/badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan usaha yang membuang limbah cair atau Udara ke dalam air, tanah atau udara Ambien.
- 6 -
9.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pencemaran
lingkungan
hidup
adalah
masuknya
atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan
hidup
tidak
dapat
berfungsi
sesuai
dengan
peruntukannya. 11. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan/ atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah tidak termasuk dalam perairan air yang terdapat di laut. 12. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridis Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. 13. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas baku mutu limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. 14. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien 15. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah limbah. 16. Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang dan memasukan makluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam lingkungan. 17. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, situ, waduk, dan muara. 18. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan. 19. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu dan/ atau kegiatan yang dibuang kelingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. 20. Limbah udara adalah limbah dalam bentuk gas dan debu.
- 7 -
21. IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. 22. Ijin adalah ijin pembuangan limbah cair dan udara oleh orang yang menggunakan sumber air dan udara ambien sebagai tempat pembuangan limbah cair dan udara atas usahanya. 23. Laboratorium adalah laboratorium yang ditunjuk dan mendapatkan akreditas dari Gubernur Jawa Timur serta mampu melakukan pengujian terhadap parameter air, limbah cai dan udara. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengendalian Pencemaran Lingkungan dimaksudkan untuk : a. upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dari sumber pencemaran dan/atau upaya pemulihan kualitas lingkungan ; b. menjaga agar kualitas lingkungan tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya. Pasal 3 Pengendalian Pencemaran Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kelestarian
fungsi
lingkungan,
agar
dapat
dimanfaatkan
secara
berkelanjutan guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia. BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 4 (1)
Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2)
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- 8 -
Pasal 5 (1)
Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu lingkungan hidup.
(2)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan saran pendapat dan/atau menyampaikan informasi.
(3)
Tata cara pemberian saran, pendapat dan/ atau menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB IV WEWENANG Pasal 6
(1)
Bupati berwenang mengendalikan pencemaran lingkungan hidup meliputi : a. perlindungan,
penanggulangan
dan
pemulihan
kualitas
lingkungan ; b. pencegahan pencemaran air, tanah dan udara pada sumber pencemaran ; c. penetapan perijinan pembuangan limbah cair dan udara ; d. penetapan sanksi atas kerusakan yang telah ditimbulkan suatu usaha dan/ atau kegiatan ; e. pengawasan dan lain-lain. (2)
Dalam
rangka
pengendalian
pencemaran
lingkungan
hidup
sebagaimana dimasud pada ayat (1) Bupati melaksanakan kegiatankegiatan antara lain : a. inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber-sumber air dan sumber-sumber pencemaran ; b. penetapan dan penggolongan air menurut peruntukannya ; c. Penetapan
avour
dan
sungai
yang
diperbolehkan
untuk
pembuangan limbah cair dan wajib memiliki ijin ; d. penetapan rencana peningkatan mutu air, udara ambien dan tanah ;
- 9 -
e. penetapan perijinan pembuangan limbah cair ; f. penetapan sangsi pencemaran lingkungan ; g. penurunan beban pencemaran ; h. mengadakan pungutan retribusi ijin pembuangan limbah cair dan pemanfaatannya ; i. pengawasan dan lain-lain. (3)
Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 7
Penanganan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dengan melibatkan Dinas teknis dan Dinas/ Instansi terkait, dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB V PERIJINAN Pasal 8 (1)
Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair dan limbah udara harus mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
(2)
Ijin yang diberikan berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun dan harus diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
(3)
Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
(4)
Ijin tidak berlaku dan dicabut apabila : a. pengusaha
tidak
melakukan
usaha
dan/
atau
kegiatan
pembuangan limbah ; b. pelaksanaan usaha dan/ atau kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan ijin yang diberikan ; c. ijin dipindahtangankan pada orang lain tanpa persetujuan Bupati.
- 10 -
BAB VI TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERIJINAN Pasal 9 (1)
Permohonan ijin pembuangan limbah cair diajukan kepada Bupati.
(2)
Pengajuan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Mengisi daftar isian permohonan ijin ; b. melampirkan surat keterangan tentang jenis usaha produksi, kapasitas produksi dan kebutuhan air untuk produksi; c. melampirkan surat keterangan tentang kuantitas limbah, kualitas limbah dan sifat limbah yang dihasilkan atau akan dibuang; d. keterangan kapasitas, jumlah sumber air dan debit air yang digunakan dalam proses produksi; e. sketsa intalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan cara kerjanya; f. akta pendirian perusahaan dan ijin lain yang dimiliki; g. salinan keputusan persetujuan dokumen AMDAL beserta foto copy dokumen bagi kegiatan usaha yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL; h. foto copy dokumen UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL. BAB VII
KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PIHAK KETIGA PENGOLAH LIMBAH Pasal 10 (1)
Setiap pengusaha yang kegiatannya menghasilkan limbah cair diwajibkan mengolah hingga memenuhi baku mutu dan dilarang membuang, menimbun limbah yang dihasilkan tanpa diolah.
(2)
Setiap pengusaha
yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah
cair dan limbah udara diwajibkan untuk membuat dan/ atau membangun instalasi pengolahan limbah yang representatif sesuai standar teknis dan peraturan yang berlaku
- 11 -
(3)
Setiap pengusaha yang bertindak sebagai pihak ketiga mengolah dan/ atau memanfaatkan limbah cair dan padat wajib mendapat ijin.
(4)
Dalam hal pengusaha tidak dapat mengolah limbah cair dan/ atau padat dapat melakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga yang memiliki ijin pengelolaan limbah dan setiap pengiriman harus disertai dengan manifest
(5)
Pencatatan volume atau kuantitas limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap
bulan sekali kepada
Bupati. Pasal 11 (1)
Setiap usaha dan/ atau kegiatan diwajibkan menguji kualitas limbah cair dan limbah udara ke laboratorium lingkungan yang ditunjuk serta mendapatkan akreditasi satu kali dalam 1 (satu) bulan untuk pemantauan limbah cair, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk pemantauan limbah udara.
(2)
Jasa pengujian limbah cair dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ristribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
(3)
Dalam hal Laboratorium lingkungan belum mampu melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan yang telah ditunjuk Gubenur Jawa Timur.
(4)
Setiap
usaha
dan/
atau
kegiatan
wajib
membuat
rencana
penanggulangan pencemaran air dan udara pada keadaan darurat dan/ atau keadaan yang tidak terduga lainnya. BAB VIII PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12 (1)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair dan udara dilakukan oleh Bupati.
- 12 -
(2)
Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan dalam hal-hal yang dianggap perlu kepada pengusaha yang membuang limbah cair dan udara hasil kegiatan dan/ atau usahanya kedalam sumber-sumber air dan/ atau lingkungan.
(3)
Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan : a. pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dan dokumen dan/ atau catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat usaha atau kegiatan; e. mengambil contoh atau sampel limbah; f. memeriksa peralatan; g. memeriksa instalasi dan/ atau alat transportasi; h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/ atau kegiatan.
(4)
Setiap pengawas wajib membawa dan memperlihatkan surat tugas dan/ atau tanda pengenal dengan wajib memperhatikan situasi dan kondisi pengawasan. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13
(1)
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 pada ayat (2) dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa : a. penutupan saluran dan tempat pembuangan limbah; b. pencabutan ijin.
(2)
Sebelum mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan.
(3)
Terhadap
pelanggaran
tertentu,
Bupati
dapat
memberikan
rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur serta Pemerintah Pusat yang berwenang selaku pembina untuk mengambil langkahlangkah lebih lanjut.
- 13 -
BAB X GANTI KERUGIAN Pasal 14 (1)
Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.
(2)
Selain
pembebanan
untuk
melakukan
tindakan
tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran
uang
paksa
atas
setiap
hari
keterlambatan
penyelesaian tindakan tertentu tersebut. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15 (1)
Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dalam melaksanakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. memanggil
orang
untuk
didengar
dan
diperiksa
sebagai
tersangka dan saksi; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 14 -
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut
bukan
merupakan
tindak
pidana
dan
selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 16 Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 17 Pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dapat diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang dan/ atau badan usaha yang membuang limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya pada sumber-sumber air atau lingkungan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 15 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 20 - 12 - 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 28 - 12 - 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd R. SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 16
- 16 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR
TAHUN 2006
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN I. UMUM Air memiliki arti yang penting bagi kehidupan makhluk hidup dan bendabenda lainnya, sehingga air merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi, untuk hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk mendapatkan air sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran air sangat penting untuk dilakukan. Pencemaran air diartikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air, oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. Dalam pencemaran air selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran yaitu sumber yang umumnya berasal dari kegiatan usaha manusia atau kegiatan industri dan/ atau untuk mengetahui apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau belum adalah dengan menggunakan baku mutu lingkungan, baku mutu lingkungan untuk air dikenal sebagai baku mutu air yaitu batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada dalam air sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan hidup dan/ atau pencemaran air akan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat atau pemerintah harus menanggung kerugian. Kondisi ini akan mendorong adanya upaya pengendalian pencemaran air sehingga resiko yang terjadi dapat ditekan sekecil-kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa ijin pembuangan limbah cair dengan mencantumkan secara tegas tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Mengacu pada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya hidup keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan
- 2 -
mempertimbangkan generasi masa kini dan yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk mencegah adanya dampak pencemaran pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh kegiatan usaha manusia/industri, maka perlu adanya bimbingan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara fungsi air misalnya peran serta dalam pengembangan budaya air bukan sebagai pembuangan limbah (bak sampah). Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a - Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah upaya penanganan air
dan/
atau
sumber-sumber
air
terhadap
kerusakan
dan
pencemaran yang disebabkan oleh tindakan manusia dan alam ; - Yang dimaksud “penanggulangan mutu air pada sumber-sumber air” adalah upaya mencegah meluasnya pencemaran air pada sumbersumber air, melokalisasi sumber pencemaran pada sumber-sumber air; - Yang dimaksud dengan “pemulihan mutu air” adalah upaya melalui kegiatan mengembalikan atau meningkatkan fungsi air yang tercemar misalnya melalui pelontaran pengerukan, penghijauan dll.
- 3 -
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “inventarisasi dan identifikasi” adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai mutu, kapasitas dan tingkat pencemaran air. Huruf b Yang dimaksud dengan “penggolongan air” adalah untuk mengatur penggunaan air agar sesuai dengan kebutuhan serta sebagai acuan bagi upaya peningkatan mutu air sesuai dengan peruntukannya. Huruf c Yang dimaksud dengan “penetapan baku mutu limbah” adalah pengaturan pembuangan limbah cair yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf d Yang dimaksud dengan “penentuan daya tampung sumber-sumber air” adalah daya tampung beban pencemaran perlu diketahui dalam rangka
upaya
pengendalian
pencemaran
air,
terutama
untuk
mencegah masuknya beban pencemaran yang melebihi batas kemampuan sumber-sumber air sebagai penerimanya. Huruf e Yang dimaksud dengan “peningkatan mutu air” adalah untuk mempertahankan dan/ atau mencapai mutu yang lebih baik. Huruf f Cukup jelas.
- 4 -
Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Dalam penanganan pengendalian pencemaran lingkungan hidup selain melibatkan instansi terkait, dapat pula melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah orang atau badan yang telah memiliki ijin pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan serta memiliki fasilitas pengolahan limbah. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “manifest” adalah surat keterangan bukti pengiriman. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bahwa pengambilan sampel untuk kepentingan pengusaha biaya dibebankan pada pengusaha yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas.
- 5 -
Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Pelanggaran Tertentu” adalah pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Penarikan uang Paksa” adalah uang yang harus dibayar oleh pengusaha sebagai akibat dari paksaan pemerintah. Adapun Paksaan Pemerintah adalah penarikan sejumlah uang kepada pengusaha karena tidak segera memenuhi kewajibannya memeriksa air ke laboratorium. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR
