PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang :
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
dan
untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 28, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan
Perangkat Desa ; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
- 2 -
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Republik
Pemerintahan
Indonesia
Tahun
Daerah
(Lembaran
Negara
2004 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4587) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.
Kecamatan
adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
Daerah Kabupaten.
- 3 -
5.
Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Mojokerto.
7.
Pemerintahan
Desa
adalah
penyelenggaraan
pemerintahan
oleh
Pemerintah
Desa
dan
urusan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional. 8.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
desa
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 13. Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa. 14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. 15. Tanah bengkok/pecaton/ganjaran adalah jenis tanah kas desa sebagai penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4 -
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
penelitian,
pengembangan,
bimbingan,
pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan
umum
dan
evaluasi
pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa. BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN Pasal 2
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap
bulan
dan/atau
tunjangan
lainnya
sesuai
dengan
kemampuan keuangan desa. (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten. Pasal 3 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berupa tanah ganjaran/bengkok dan atau berupa gaji. Pasal 4 Selain penghasilan tetap yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- 5 -
BAB III JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN Pasal 5
(1) Jenis penghasilan tetap yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas : a. tanah ganjaran/bengkok ; atau b. gaji ; (2) Jenis tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas : a. tunjangan jabatan; b. tunjangan beras; c. tunjangan kesehatan; d. tunjangan keluarga; dan e. tunjangan lainnya. (3) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditentukan secara proporsional sesuai beban tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurangkurangnya memuat : a. Luas dan letak tanah ganjaran/bengkok b. Besar gaji ; c. Jenis dan besar tunjangan ; d. Sumber dana. Pasal 6 (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tunjangan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan APBD. (2) Besarnya tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- 6 -
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Camat
melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pengurusan Keuangan Desa yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Peraturan Desa tentang Penghasilan tetap dan/atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah, disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 Nomor 8 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 7 -
Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal
Nopember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. R. SOEPRAPTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
BAMBANG SUGENG, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 010 103 517
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
I. U M U M Bahwa guna menampung aspirasi yang berkembang pada masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif, demokratis dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai kemampuan, integritas moral dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah otonomi, dimana mempunyai makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Salah satu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah kewenangan untuk menentukan pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa. Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk memberikan penegasan bagi Desa dalam menentukan kedudukan keuangan, jenis penghasilan dan tunjangan dan pembinaan serta pengawasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.
- 2 -
Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 12
