PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang
: bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2001
tentang
Pengelolaan
Kualitas
Air
dan
Pengendalian
Pencemaran Air pada Pasal 24 ayat (2), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah
Nomor
dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 6. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 9. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ; 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 11. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
- 3 -
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 1988 Nomor 2 Seri C) ;
- 4 -
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mojokerto.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6.
Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.
7.
Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
- 5 -
10. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau
badan
yang
dimaksudkan
untuk
pembinaan,
pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 11. Wajib Retribusi
adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu. 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. 13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat
yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 17. Surat Ketetapan
Retribusi Daerah
Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak yang seharusnya terutang. 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- 6 -
19. Surat Pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah. 20. Surat Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 21. Pemeriksaan
adalah
serangkaian
kegiatan
untuk
mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 22. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 23. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya
turun
sampai
ke
tingkat
tertentu
yang
menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 24. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan/ atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah tidak termasuk dalam perairan air yang terdapat di laut. 25. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas baku mutu limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. 26. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, situ, waduk, dan muara. 27. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu dan/ atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- 7 -
BAB II KETENTUAN PERIJINAN Pasal 2 (1)
Setiap
perorangan
atau
badan
yang
melakukan
kegiatan
pembuangan limbah cair setelah melakukan pengolahan wajib memiliki ijin dari Bupati. (2)
Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan
permohonan
tertulis
kepada
Bupati
disertai
persyaratan yang telah ditetapkan. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Ijin Pembuangan Limbah Cair. Pasal 4 Obyek Retribusi adalah Ijin Pembuangan Limbah Cair . Pasal 5 Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Ijin Pembuangan Limbah Cair . Pasal 6
Tata cara memperoleh Ijin Pembuangan Limbah Cair diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.
- 8 -
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pembuangan limbah yang dilakukan. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF Pasal 9 Prinsip dan sasaran dalam besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sebagian untuk menutup biaya pelayanan pemberian ijin Pembuangan Limbah Cair . BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10 Struktur dan besaran tarif retribusi ijin Pembuangan Limbah Cair adalah sebagai berikut : Jenis Pelayanan
Volume Limbah
1
2
Ijin
Besar Tarif Retribusi (Rp.) 3
Pembuangan
Limbah Cair ≤ 100 m3/ hari
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V
3
100.000,-
3
250.000,-
3
3
500.000,-
3
3
750.000,-
3
3
1.000.000,-
3
3
101 m s/d 500 m /hari 501 m s/d 1000 m /hari 1001 m s/d 5000 m /hari 5001 m s/d 10000 m /hari
Golongan VI
10001 m s/d 25000 m /hari
1.250.000,-
Golongan VII
> 25.000 m3/hari
1.500.000,-
setiap m3
5,-
Pembuangan limbah
- 9 -
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah ijin Pembuangan Limbah Cair diberikan. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun. Pasal 13 Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 14 (1)
Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2)
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
(3)
Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 15
(1)
Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 10 -
(2)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka SKRDKBT dikeluarkan.
(3)
Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16 (1)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 17
(1)
Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
(2)
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3)
Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- 11 -
Pasal 18 (1)
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
(2)
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4)
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 19
(1)
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3)
Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 20
(1)
Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/ penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- 12 -
(3)
Surat Teguran/ penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 21
Bentuk-bentuk
formulir
yang
dipergunakan
untuk
pelaksanaan
Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) oleh Bupati. Pasal 22 (1)
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sejak
diterbitkannya
SKRD
atau
dokumen
lain
yang
dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3)
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XV KEBERATAN Pasal 23
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 13 -
(5)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 24
(1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)
Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25
(1)
Atas
kelebihan
pembayaran
retribusi,
wajib
retribusi
dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2)
Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya
permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 14 -
(4)
Apabila
Wajib
Retribusi
mempunyai
utang
retribusi
lainnya
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud. (5)
Pengembalian
kelebihan
pembayaran
retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 26 (1)
Permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
retribusi
diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat wajib retribusi ; b. masa retribusi ; c. besarnya kelebihan pembayaran ; d. alasan yang singkat dan jelas ; (2)
Permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3)
Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 27
(1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
(2)
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- 15 -
BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 28 (1)
Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XVIII KADALUWARSA Pasal 29
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
(2)
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 30
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 16 -
BAB XX PENYIDIKAN Pasal 31
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau
tempat
pada
saat
pemeriksaan
sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimakud pada huruf c ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- 17 -
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 32
(1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 18 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 28 Pebruari 2007 BUPATI MOJOKERTO,
ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 28 Pebruari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
R. SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
I. UMUM Air memiliki arti yang penting bagi kehidupan makhluk hidup dan benda-benda lainnya, sehingga air merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi, untuk hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk mendapatkan air sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran air sangat penting untuk dilakukan. Pencemaran air diartikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air, oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. Dalam
pencemaran
air
selalu
terkait
dengan
sumber
yang
menghasilkan pencemaran yaitu sumber yang umumnya berasal dari kegiatan usaha manusia atau kegiatan industri dan/ atau untuk mengetahui apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau belum adalah dengan menggunakan baku mutu lingkungan, baku mutu lingkungan untuk air dikenal sebagai baku mutu air yaitu batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada dalam air sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan hidup dan/ atau pencemaran air akan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat atau pemerintah harus menanggung kerugian. Kondisi ini akan mendorong adanya upaya pengendalian pencemaran air sehingga resiko yang terjadi dapt ditekan sekecil-kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dan tindakan pengawsan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa ijin pembuangan limbah cair dengan mencantumkan secara tegas tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Mengacu
pada
undang-undang
pengelolaan
lingkungan
hidup
ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya hidup keselarasan,
- 2 keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi masa kini yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk mencegah adanya dampak pencemaran pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh kegiatan usaha manusia/industri, maka perlu adanya bimbingan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain berupa surat tanda terima telah membayar retribusi. Pasal 14
- 3 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud “tidak dapat diborongkan” adalah, bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama Badan tertentu yang
karena
profesionalismenya
layak
dipercaya
ikut
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan
penghitungan
besarnya
retribusi
yang
pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
terutang,
- 4 Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4