PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang
:
bahwa
dengan
semakin
meningkatnya
perkembangan/perubahan
kegiatan usaha industri dan usaha lainnya serta dalam upaya peningkatan pelayanan dan pendapatan asli daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Gangguan perlu diubah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Deleted: Lembaran Negara Tahun
- 2 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 5. Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Pembentukan
Republik Indonesia
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1988 tanggal 8 April 1988 Seri C Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 Seri B Nomor 5).
- 3 Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO Dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Maret 2000 Nomor 5 Seri B), diubah sebagai berikut : A. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Deleted: Pasal
Pasal 2 (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat/ruang tertentu atau melakukan perubahan atas kegiatan usahanya
yang dapat menimbulkan dampak
lingkungan wajib memiliki ijin gangguan dari Bupati. (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
Deleted: sebagaimana dimaksud ayat
a. Ijin Gangguan Baru ; b. Ijin Gangguan Perubahan yang terdiri : 1) Ijin Gangguan Perubahan Pemilik (Balik Nama) 2) Ijin Gangguan Perluasan Tempat Usaha/Penambahan Mesin; c. Daftar Ulang Ijin Gangguan. (3) Dikecualikan dari ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
Deleted: sebagaimana dimaksud ayat
kegiatan usaha yang termasuk kategori jenis industri wajib melakukan Studi Analisa Dampak Lingkungan atau lokasi usahanya berada dalam kawasan industri. (4) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
Deleted: sebagaimana dimaksud ayat
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. (5) Tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.
Deleted: sebagaimana dimaksud ayat
- 4 B. Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (3) Struktur Ijin ditetapkan sebagai berikut :
No. I
Investasi Modal Tertanam
Jenis Industri
Indeks Retribusi
Industri Kecil : a.Industri Formal
Non ≥ 25 Juta s/d < 30 Juta ≥ 30 Juta s/d < 40 Juta (Non Mekanis) ≥ 40 Juta s/d < 50 Juta
1,6 1,8 1,9
b. Industri Formal (Semi Mekanis)
≥ 50 Juta s/d < 200 Juta ≥ 200 Juta s/d < 400 Juta
2,0 2,3
II
Industri Menengah
≥ 400 Juta s/d < 600 Juta ≥ 600 Juta s/d <1 M
2,5 4,5
III
Industri Besar : a.Industri Hutan, Pertanian, Perkebunan, dll
≥ 1M s/d < 5 M ≥ 5M s/d < 10 M ≥ 10 Keatas
5,5 8,5 9,4
b. Industri Kimia
≥ 1M s/d < 5M ≥ 5M s/d < 10M ≥ 10 M keatas
8,5 9,5 10,0
c.Industri Mesin dan Elektronika
≥ 1 M s/d < 5M ≥ 5M s/d < 10M ≥ 10M keatas
8,3 9,3 9,8
C. Pasal 9 Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (2). Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Luas
< 1.000 m²
Rp.
150.000,00
b. Luas
≥ 1.000 m² s/d < 2.000 m²
Rp.
250.000,00
c. Luas
≥ 2.000 m² s/d < 4.000 m²
Rp.
450.000,00
d. Luas
≥ 4.000 m² s/d < 10.000 m²
Rp. 1.050.000,00
e. Luas ≥ 10.000 m² s/d < 30.000 m²
Rp 3.050.000,00
f. Luas ≥ 30.000 m² s/d < 50.000 m²
Rp. 5.050.000,00
g. Luas ≥ 50.000 m² keatas
Rp. 6.050.000,00
Deleted: sebagaimana dimaksud ayat
- 5 D. Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Retribusi Ijin Gangguan Baru dan Ijin Gangguan Perubahan yang terutang, dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000. (2) Retribusi Daftar Ulang Ijin Gangguan yang terutang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari hasil akhirnya dikurangi sebagai berikut : a. 3 (tiga) tahun pertama
= 2 % dari jumlah retribusi terutang ;
b. 3 (tiga) tahun kedua
= 4 % dari jumlah retribusi terutang ;
c. 3 (tiga) tahun ketiga
= 6 % dari jumlah retribusi terutang ;
d. 3 (tiga) tahun keempat = 8 % dari jumlah retribusi terutang ; e. 3 (tiga) tahun kelima
= 10 % dari jumlah retribusi terutang
dan seterusnya Deleted: Pasal
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 16 Mei 2005 BUPATI MOJOKERTO,
ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 17 Mei 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
R. SOEPRAPTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI C
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
A. PENJELASAN UMUM. Sehubungan semakin meningkatnya perkembangan/perubahan industri dan tempat-tempat usaha lainnya di Kabupaten Mojokerto, dan dalam rangka peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, serta upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Gangguan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu dilakukan perubahan. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. A. Pasal 2
ayat (1)
: Cukup jelas.
ayat (2)
: Yang dimaksud dengan : a. Ijin Gangguan Baru adalah Ijin Gangguan yang belum pernah diajukan kepada Bupati. b. Ijin Gangguan Perubahan adalah Ijin Gangguan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, namun sebelum masa berlaku ijin berakhir, terjadi perubahan, baik pada kepemilikan ijin maupun kegiatan usaha yang meliputi : 1) Ijin Gangguan Perubahan Pemilik (Balik Nama) adalah Ijin Gangguan yang diberikan sebagai akibat terjadi peralihan kepemilikan ijin yang disebabkan pemilik ijin meninggal dunia, jual-beli, hibah, dan bentuk peralihan lainnya. 2) Ijin
Gangguan
Perluasan
Tempat
Usaha/
Penambahan Mesin adalah Ijin Gangguan yang diberikan karena adanya perluasan tempat usaha dan/atau penambahan mesin.
- 2 -
: c. Daftar ulang Ijin gangguan adalah ijin yang diberikan sebagai
sarana
pemantauan
perkembangan
kepemilikan ijin dan kegaitan usaha
B. Pasal 6
ayat (3)
: Cukup jelas.
ayat (4)
: Cukup jelas.
ayat (5)
: Cukup jelas.
ayat (3)
: a. Industri Non Formal / Non Mekanis adalah jenis usaha yang lebih dominan menggunakan tenaga manusia / manual dalam proses produksinya. b. Industri Formal / Mekanik adalah jenis usaha yang telah menggunakan peralatan mekanis dalam proses produksinya, tetapi masih terbatas.
C. Pasal 9 D. Pasal 10
ayat (2)
: Cukup Jelas. : Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 1
