PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan
pembinaan,
pengawasan/
pengendalian
dan
perlindungan terhadap tenaga kerja di Daerah ; b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan/pengendalian dan perlindungan tenaga kerja sebagaimana huruf a di atas, serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diatur dalam suatu Pelayanan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Staatsblad Tahun 1930 Nomor 225) ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
-2-
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor
68,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Tahun
1999
tentang
Indonesia Nomor 3699) ; 7. Undang-Undang
Nomor
28
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ; 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
108,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
Tambahan
-3-
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) ; 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
1983
tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 16. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor Indonesia Nomor
, Tambahan Lembaran Negara Republik );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 1988 Nomor 2 Seri C) ;
-4-
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. 6. Dinas Teknis adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto. 7. Kantor Kas Daerah, adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto. 8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan, baik milik swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
-5-
11. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan ketrampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 12. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13. Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan atau mitra, dimana peserta memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diarahkan untuk suatu jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis menurut kemampuan kedua belah pihak dan diikat dalam suatu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya menjamin penempatan oleh pelaksanaan. 14. Pembinaan Keterampilan Tenaga Kerja disingkat PKTK adalah suatu sistem pengelolaan ketrampilan kerja yang wajib diikuti oleh perusahaan yang memiliki tenaga kerja minimal 25 orang, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. 15. Lembaga Pelatihan Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah suatu badan, organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 16. Antar Kerja bentuk Satu yang selanjutnya disingkat AK-1 adalah kartu yang ditetapkan sebagai tanda bukti seseorang yang telah mendaftarkan diri sebagai pencari kerja. 17. Dewan Latihan Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat DLKD adalah Suatu Lembaga yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan latihan kerja di daerah. 18. Lembaga Latihan Swasta yang selanjutnya disingkat LLS adalah suatu badan, organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 19. Lembaga Latihan Perusahaan yang selanjutnya disingkat LLP adalah suatu badan, organisasi, bagi yang menyelenggarakan latihan bagi karyawan perusahaan sendiri, karyawan perusahaan lain, maupun masyarakat umum. 20. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. 21. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk mempertemukan persediaan TKI dengan permintaan di pasar kerja di luar negeri.
-6-
22. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga pelatihan berbadan hukum yang melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja dengan memberikan informasi, pendaftaran, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan jabatan untuk penempatan serta tindak lanjut penempatan. 23. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mendapat ijin Pelaksana Penempatan TKI dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 24. Kantor Cabang PPTKIS adalah perwakilan PPTKIS di Kabupaten Mojokerto yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS Pusat. 25. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bursa Kerja yang berada di satuan pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan kegiatan antar kerja khusus bagi siswa/mahasiswa dan alumninya sendiri. 26. Antar kerja adalah suatu proses kegiatan penempatan Tenaga Kerja yang meliputi pelayanan Informasi pasar kerja (IPK), pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan kerja, bimbingan dan penyuluhan jabatan, penempatan dan tindak lanjut penempatan. 27. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL, adalah antarkerja antar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dalam satu wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi. 28. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah antar kerja antar Dinas Tenaga Kerja Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia. 29. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 30. Kompetensi kerja adalah kemampuan bagi setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 31. Pengguna Tenaga Kerja adalah orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja dengan imbalan upah. 32. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada Pemerintah Daerah dengan Pihak Pengusaha atau beberapa Pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, masa
-7-
berlakunya maksimal 2 (dua) tahun dan atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun. 33. Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/ buruh adalah perusahaan berbadan hukum yang di dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja atau buruh untuk dipekerjakan diperusahaan pemberi pekerjaan. 34. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang wajib dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang mempekerjakan sejumlah 10 orang buruh atau lebih yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan, berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan disyahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 35. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. 36. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundanganundangan yang berlaku. 37. Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Pertama adalah pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap obyek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa. 38. Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Berkala adalah pemeriksaan dan/ atau pengujian yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui dipenuhinya syarat keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai ketentuan yang berlaku. 39. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai ketentuan yang berlaku. 40. Pemeriksaan atau Pengujian Ulang adalah pemeriksaan atau pengujian kembali oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih senior atas permintaan pengusaha. 41. Perusahaan jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bupati yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja. 42. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Bupati. 43. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk mengawasi ditaatinya UndangUndang tentang Keselamatan Kerja.
-8-
44. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya. BAB II PELATIHAN TENAGA KERJA Bagian Kesatu Pembinaan Keterampilan Tenaga Kerja Pasal 2
(1) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/ atau meningkatkan dan/ atau mengembangkan
kompetensi
kerja
sesuai
dengan
bakat,
minat
dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja. (2) LPTKS yang melakukan kegiatan rekrut dan penempatan tenaga kerja wajib memperoleh ijin dari Gubernur dengan dilampiri rekomendasi dari Bupati. (3) Tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 3 (1) Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pelatihan kerja untuk memenuhi hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelatihan kerja dilaksanakan oleh DLKD. (2) Anggota DLKD terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja yang dibentuk dengan Peraturan Bupati. Pasal 4 (1) Pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh DLKD pembiayaannya menjadi tanggung jawab perusahaan. (2) Bentuk, tata cara dan pengenaan biaya pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
-9-
Pasal 5 (1) Bagi Perusahaan yang melaksanakan Pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki program pelatihan ; b. Memiliki tenaga kepelatihan ; c. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan. (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan PKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pelatihan Kerja Pasal 6 (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta atau perusahaan. (2) LPS wajib memiliki ijin dari Bupati. (3) Masa berlakunya ijin selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; (4) Tata Cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 (1)
Lembaga Pelatihan kerja perusahaan yang meyelenggarakan pelatihan tanpa memungut biaya tidak wajib memiliki ijin.
(2)
Lembaga Pelatihan kerja perusahaan yang melakukan pelatihan kerja bagi pekerja/ buruh dan/ atau melatih masyarakat umum tanpa biaya, wajib melaporkan kegiatan program pelatihan pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 10 -
Bagian Ketiga Pemagangan Pasal 8 (1)
Setiap Perusahaan yang telah memenuhi kelayakan sebagai pelaksana pemagangan wajib melaksanakan pemagangan.
(2)
Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta magang dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
(3)
Isi perjanjian pemagangan sekurang-kurangnya memuat : a. Hak dan kewajiban pelaksana; b. Hak dan kewajiban peserta ; c. Program pemagangan ; d. Jangka waktu ; e. Tata tertib pemagangan ; f. Tempat pelaksanaan magang.
(4) Setiap perjanjian pemagangan wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah. (5) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB III PENEMPATAN TENAGA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1) Setiap pengguna tenaga kerja wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Jika lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terisi, maka pengguna tenaga kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Setiap pencari kerja wajib memiliki AK-1 dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 11 -
(4) Tata Cara dan persyaratan wajib lapor lowongan kerja dan pembuatan AK-1 diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Dan Kantor Cabang PPTKIS Pasal 10 (1) Setiap orang atau badan hukum yang bergerak di bidang PPTKIS dan membuka cabang di Kabupaten Mojokerto wajib mendaftarkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Setiap PPTKIS dan/ atau kantor cabangnya atau petugas Rekrut Calon TKI yang akan melakukan rekrut calon TKI wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) PPTKIS wajib membuat perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (4) Tata Cara dan persyaratan pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 (1) Bagi PPTKIS yang berkedudukan di Propinsi Jawa Timur dan akan mendirikan Unit Pelayanan, Penyuluhan dan Pendaftaran Calon TKI (UP3CTKI) ke Luar Negeri wajib memiliki ijin dari Bupati. (2) Tata cara dan persyaratan memiliki ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Bursa Kerja Khusus Pasal 12 (1) Pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja terdiri dari : a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; b. LPTKS.
- 12 -
(2) LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) LPTKS yang melakukan kegiatan rekrut dan penempatan tenaga kerja wajib membuat laporan kegiatan setiap bulan yang disampaikan kepada Bupati. (4) Tata cara pemberian rekomendasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 Pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri terdiri dari : a. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ; b. Antar Kerja Lokal (AKL). Pasal 14
(1) Ijin operasional LPTKS untuk kegiatan AKL diterbitkan Gubernur setelah mendapat rekomendasi oleh Bupati. (2) Ijin operasional LPTKS untuk kegiatan AKAD dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja setelah mendapatkan rekomendasi Bupati dan Gubernur. (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan ijin dan/ atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Setiap pimpinan satuan Pendidikan Menengah, satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan kerja dapat mendirikan BKK. (2) Setiap pendirian BKK wajib mendapatkan ijin dari Bupati. (3) Surat Ijin Pendirian BKK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan ijin BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 13 -
Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 16 (1) Setiap pengguna tenaga kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Setiap pengguna Tenaga Kerja Asing Wajib menunjuk tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA kecuali jabatan komisaris dan direktur. (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA Bagian Kesatu Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 17 (1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP. (2) Kewajiban membuat PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki PKB. (3) PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan untuk mendapatkan pengesahan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (4) Tata Cara dan persyaratan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 (1) PKB dibuat oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
- 14 -
(2) PKB
yang
telah
ditandatangani
oleh
Pihak
Pengusaha
dan
Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Pihak Pengusaha wajib mendaftarkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Tata Cara dan persyaratan pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 19 (1) Bagi Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh dalam waktu tertentu wajib membuat PKWT antara Pengusaha dengan pekerja/buruh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh ; b. Jangka Waktu Pelaksanaan ; c. Jenis Pekerjaan ; d. Besarnya Upah. (3) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatatkan pada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani. (4) Tata Cara Pencatatan PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 (1) Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (outsourcing) wajib memiliki ijin operasional dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Tata Cara memiliki ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 15 -
BAB V PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Bagian Kesatu Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pasal 21 (1) Setiap perusahaan atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis apabila mendirikan,
menghentikan,
menjalankan
kembali,
memindahkan
atau
membubarkan perusahaan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. (2) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha atau pengurus diwajibkan melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan, tempat perusahaan atau kantor-kantor cabang maupun bagian yang berdiri sendiri dari perusahaan tersebut berada. (3) Tata Cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 22 (1) Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan terhadap setiap
perusahaan
untuk
mencegah
terjadinya
kecelakaan,
kebakaran,
peledakan dan penyakit akibat kerja. (2) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan berbahaya. (3) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk gambar rencana.
- 16 -
Pasal 23 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi, pemeriksaan atau pengujian pertama atau berkala atau ulang terhadap suhu kerja atau kebisingan atau kelembaban atau cahaya penerangan atau debu atau sanitasi atau kantin atau sarana keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri dari pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap ketel (uap, air panas , minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, superheater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator, lokomotif, jalan rel industri, konveyor, escalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, sky lift, perancah, tangki apung,instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomotic, instalasi pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi springkler, instalasi pemadam otomotic, instalasi pemadam radio, instalasi menara kontrol, instalasi elektromedic, pesawat penerima gelombang elektronik, instalasi penyalur petir, lift, kipas tekanan udara, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi, dan bahan kimia berbahaya. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi, gambar rencana pembuatan atau perakitan atau reparasi atau modifikasi dari ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, superheater, dan ekonomiser yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator, lokomotif, jalan rel industri, konveyor, escalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, sky lift, perancah tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomotic, instalasi pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hydrant,instalasi springkler, instalasi hidrostatis, pompa hydrant, instalasi pemadam otomatic, instalasi pemancar radio, instalasi menara kontrol, instalasi pelayanan medis, pesawat antena penerima gelombang elektronik, instalasi penyalur petir, lift, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi dan bahan yang berbahaya. (4) Tata Cara, pemeriksaan dan/ atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
- 17 -
Pasal 24 Pemeriksaan dan/ atau pengajuan sebagaimana dalam Pasal 23 dapat dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 25 Pengawasan ketenagakerjan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independensi guna menjamin pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26 (1)
Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang adalah : a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ; b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ; d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ; e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ; dan g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
- 18 -
(3)
Kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 27
(1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan tindak pidana pelanggaran. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Setiap Perusahaan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 29 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 19 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 20 - 12 - 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 28 - 121 - 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd R. SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 15
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR
TAHUN 2006 TENTANG
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
I.
UMUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan pembinaan, pengawasan/ pengendalian dan perlindungan terhadap tenaga kerja di Daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan/ pengendalian dan Perlindungan tenaga kerja sebagaimana huruf a di atas, serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta untuk memberikan penegasan bagi Pemerintah Daerah dalam pelayanan ketenagakerjaan dengan sistematika pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, wajib lapor ketenagakerjaan, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, pengawasan pelaksanaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, maka perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dewan Latihan Kerja Daerah (DLKD) di bentuk melalui Keputusan Bupati bertanggung jawab terhadap perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja di daerah.
-2-
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Perusahaan
dapat
melakukan
pelatihan
sendiri
dengan
membentuk Unit Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas (UP3) di Perusahaan. UP3 adalah bagian integral dari pengembangan Pelatihan dan Produktivitas secara nasional merupakan lembaga bersifat organik dan non organik yang berfungsi sebagai motivator dan dinamisator kegiatan Pelatihan dan Produktivitas di Perusahaan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Perusahaan
Pelaksana
Pemagangan
harus
memenuhi
persyaratan sebagai berikut : a.
Telah beroperasi / berproduksi secara aktif sekurangkurangnya 3 tahun.
b.
Memperkerjakan karyawan tetap minimal 25 orang.
c.
Berdomisili di wilayah hukum Indonesia.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/ atau uang transport, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program. Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/ jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja/ buruh bila memenuhi persyaratan. Kewajiban peserta pemagangan antara lain mentaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.
-3-
Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/ atau uang transport bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program paltihan pemagangan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Pengusaha atau pengurus melaporkan secara ada atau akan ada lowongan
tertulis setiap
pekerjaan. Laporan tersebut
memuat : a. Jumlah TK yang dibutuhkan. b. Jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang di golongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, ketrampilan/ keahlian, pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Pelayanan Perantaraan kerja guna menyalurkan pencari kerja ke dalam pekerja dalam hubungan kerja.
-4-
Pasal 14 Ayat (1) Rekomendari diberikan kepada LPTKS yang mengajukan ijin baru maupun perpanjangan Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Perlunya pengguna tenaga kerja melaporkan penggunaan tenaga kerja asing dimaksud agar mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dalam jabatan. Ayat (2) Tenaga
kerja
pendamping
TKA
tidak
secara
otomatis
menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendamping tersebut lebih di titik beratkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping dapat memiliki kemampuan
sehingga
pada
waktunya
diharapkan
dapat
mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama harus dilandasi dengan itikad baik yang berarti harus ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarelaan / kesadaran yang artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
-5-
Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Laporan untuk ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai bahan informasi
resmi
bagi
pemerintah
dalam
menetapkan
kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan. Ayat (2) Laporan dibuat berkala setiap tahun terhitung sejak perusahaan tersebut dilaporkan pada laporan pertama. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Yang
dimaksud
“independen”,
adalah
pegawai
pengawas
dalam
mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Pasal 25 Bupati dapat menunjuk petugas sebagai pengawas ketenagakerjaan untuk mengisi kekurangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
-6-
Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR