PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO
Menimbang
:
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
dan
untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa ; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
- 2 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Mojokerto.
- 3 -
5.
Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto.
7.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonsia. 8.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagi unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayai masyarakat. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1)
Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
(2)
Pembentukan
Lembaga
Kemasyarakan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4 -
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Pasal 4 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk dengan maksud membantu tugas Pemerintah Desa dalam : a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan ; b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; c. Menghimpun seluruh potensi sosial budaya masyarakat dalam usaha meningkatan kesejahteraan warganya. BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi : a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ; b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ; c. Menggerakkan
dan
mengembangkan
partisipasi,
gotong
royong dan swadaya masyarakat ; d. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5 -
Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ; b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ; c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ; d. Penyusunan
rencana,
pelaksanaan,
pelestarian
dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara aspiratif, partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat ; e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan g. Pemberdayaan hak politik masyarakat. Pasal 7 Lembaga
kemasyarakatan
ditujukan
untuk
mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat mempunyai kewajiban : a. Meningkatkan pelayanan masyarakat ; b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ; c. Mengembangkan kemitraan ; d. Memberdayakan masyarakat ; dan e. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. BAB V KEPENGURUSAN Pasal 8 (1)
Pengurus
lembaga
kemasyarakatan
dipilih
secara
musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai
- 6 -
kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. (2)
Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti. (4) Nama-nama pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. BAB VI TATA KERJA Pasal 9 Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Pasal 10 Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat saling mengisi dan melengkapi yang dilakukan secara koordinatif. BAB VII SUMBER DANA Pasal 11 Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari : a. Swadaya masyarakat ; b. APBDesa ; c. APBD Kabupaten dan/ atau APBD Propinsi ; d. Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten ; e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat ; f. Usaha-usaha lain yang sah.
- 7 -
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1)
Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
(2)
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Dengan
berlakunya
Peraturan
Daerah
ini,
lembaga
kemasyarakatan yang ada saat ini keberadaannya segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 15 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 Nomor 10 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 8 -
Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. R. SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
BAMBANG SUGENG, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 010 103 517
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
I. U M U M Bahwa guna menampung aspirasi yang berkembang pada masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif, demokratis dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai kemampuan, integritas moral dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah otonomi, dimana mempunyai makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Salah satu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah kewenangan untuk menentukan pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa. Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk memberikan penegasan bagi Desa dalam menentukan pembentukan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan kewajiban, kepengurusan, tata kerja, sumber dana dan pembinaan dan pengawasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan, perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.
- 2 -
Pasal 2 Ayat (1) Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain. Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Huruf a Yang diimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif”
adalah
proses
melibatkan
berbagai
unsur
perencanaan masyarakat
pembangunan terutama
yang
kelompok
masyarakat miskin dan perempuan. Huruf b Yang
dimaksud
dengan
“melaksanakan,
mengendalikan,
memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif” adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan. Huruf c Yang dimaksud dengan “menggerakkan dan mengembangkan partisipasi,
gotong
royong
dan
swadaya
masyarakat”
adalah
Penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
- 3 -
Huruf d Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang
dimaksud
dengan
“mengembangkan
kemitraan”
adalah
mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela. Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud dengan “Kepedulian” adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas.
- 4 -
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10
