PEMERINTAH KABUPATENMOJOKERTO PERATURANDAERAHKABUPATENTTIOJOKERTO NOMOR14TAHUN201{ TENTANG PENANGGUIANGAN BENCANA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMOJOKERTO, Menimbang : a. bahwawilayahKabupatenMojokertomemilikikondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadibencana,baik yang disebabkanoleh faktor alam,faktor non alam maupun perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan,kerugianharta benda,dampak psikologis dan korbanjiwa; Pemerintah Kabupaten Mojokerto, lembaga dan b. bahwa masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama dalam penanggulangan bencana; bahwa bencana sebagaimanadimaksud pada huruf a dapat menghambatdan mengganggukehidupandan penghidupan masyarakat,pelaksanaanpembangunandaerah sehinggaperlu dan penanggulangan secaraterencana, dilakukanupayaantisipasi terkoordinir, terpadu,cepatdantepatsecaramenyeluruh; pertimbangan d . bahwaberdasarkan sebagaimana dimaksuddalam huruf a sampaidenganhurufc perlu membentukPeraturan Bencana; DaerahtentangPenanggulangan l[engingat
: 1. Undang-UndangNomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
ProvinsiDjawa Timur (HimpunanPeraturanPeraturanNegara Tahun 1950)sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang dalamUndang-Undang Nomor18 Tahun1950tentangperubahan (Himpunan PeraturanPeraturanNegara Nomor 2 tahun 1950 Tahun1950); 2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi AlamHayatidan Ekosistemnya; Sumberdaya Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 3. Undang-Undang Tahun20O4Nomor NegeraRepublikIndonesia Daerah(Lembaran 125, TanrbahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4./.371 telahdiubahterakhirdenganUndang-Undang sebagaimana Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegeraRepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 29, TambahanLembaranNegaraRepublik fndonesia NomoT {$$); Nomor 33 Tahun 2004.tentang Perimbangan 4. Undang-Undang KeuanganAntara PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (LembaranNegeraRepubliklndonesiaTahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
-2-
5 . Undang-Undang Nomor24 Tahun 2007tentangPenanggulangan Bencana (LembaranNegera Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723); 6 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial(LembaranNegeraRepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ae67);
7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2C11 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-undangan fndonesiaTahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomcr5234); 8 . PeraturanPemerintahNomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan(LembaranNegera RepubliklndonesiaTahun 2006 Nornor89, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nornora658); 9 . PeraturanPernerintah Nomor41 Tahun 2007 tentangPencarian dan Pertolongan(LembaranNegera RepublikIndonesiaTahun 2006Nomor89, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4741)', 1 0 .Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bencana(LembaranNegera Penyelenggaraan Penarrggulangan RepublikIndcnesiaTahun 2008 Nomor 42, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4828); 11. Peratu:'an Pemerintah Nomor22 Tahun2008 tentangPendanaan dan PengelolaanBantuanBencana(LembaranNegera Republik IndonesraTahun 2008 Nomor43, TambahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomor4829); 12. PeraturanPemerintahNomor23 Tahun2008 tentangPeran Serta Lembaga Internasionaldan Lembaga Asing Non Pemerintah Bencana (LembaranNegera Republik Dalam Penanggr.rlangan 44, TambahanLembaranNegara 2008 Nomor IndonesiaTahun Nomor4830); Indonesia Republik 13. PeraturanPresidenNomor8 Tahun2008tentangBadanNasional Bencana; Penanggulangan 14. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor 33 Tahun 2006 tentang PedomanUmumMitigasiBencana; 15. PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiaparr Sarana dan Prasarana Dalam Bencana; Penanggulangan 16. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaandan PemberianBantuanOrganisasiKemasyarakatan Daridan KepadaPihakAsing; 17. PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Can Tata Kerja Badan Penanggulangan Pedoman.Organisasi BencanaDaerah; . 1 8 .PeraturanKepala tsadan Nasional PenanggulanganBencana Nomor3 Tahun 2008 tentangPedonranBadan Penanggulangan BencanaDaerah: 1 9 . PeraturanKepala Badan Nasional PenanggulanganBencana Nomor 4 l-ahun 2C08 tentang PedomanPenyusunanRencana Bencana; Penanggulangan 20. PeraturanKepa!a Badan Nasional PenanggulanganBencana tentangPedomanPenggunaanDana Siap Nomor6 Tahun 2OOB Pakai: 2 1 .PeraturanKepala Badan Nasional PenanggulanganBencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang PedomanTata Cara Pemberian dasar; Kebutuhan BantuanPemenuhan
-3Bencana 22. PeraturanKepala Badan NasionalPenanggulangan Nomor8 Tahun2008tentangPedomanPemberiandan Besaran BantuanSantunanDukaCita; 23. PeraturanKepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana Nomor9 Tahun2008tentangProsedurTetapTim ReaksiCepat; Bencana 24. PeraturanKepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 10 Tahun 2008 tentang PedomanKomandoTanggap Darurat; Bencana 25. PeraturanKepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasidan Rekonstruksi PascaBencana; Bencana 26. PeraturanKepala Badan NasionalPenanggulangan Nomor13 Tahun2008tentangPedomanManajemen Logistikdan Peralatan Penanggulangan Bencana; 27. PeraturanDaerah ProvinsiJawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 Bencanadi ProvinsiJawaTimur; tentangPenanggulangan 28. PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor 12 Tahun 24rc tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Penanggulangan BencanaDaerahKabupatenMojokerto; RAI(YATDAERAHKABUPATENTTIOJOKERTO DEWANPERWAKII-AN dan BUPATIMOJOKERTO METUUTUSI(AN: BENCANA Menetapkan: PERATURAN DAERAHTENTANGPENANGGULANGAN BAB I KETENTUAN UMUM PasalI DalamPeraturan Daerahiniyangdimaksuddengan: 1. DaerahadalahKabupaten Mojokerto. disingkatDPRDadalahDewan 2. DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya PerwakilanRakyatDaerahKabupatenMojokerto KabupatenMojokerto. DaerahadalahPemerintah 3. Pemerintah 4. BupatiadalahBupatiMojokerto. DaerahKabupatenMojokerto. DaerahadalahSekretariat 5. Sekretariat 6. SKPDadalahSatuanKerjaPerangkatDaerahKabupatenMojokerto. disebutBPBDadalah 7. BadanPenanggulangan BencanaDaerahyang selanjutnya BencanaDaerahKabupatenMojokerto. BadanPenanggulangan Bencanaadalah keseluruhanaspek kebijakanpembangunan 8. Penanggulangan yang beresikobencana,meliputikegiatanpadasebelum,saat dan sesudahterjadi tranggap bencana,mitigasi,kesiapsiagaan, bencanayang mencakuppencegahan kembaliyanglebihbaikakibatdampakbencana. darurat,danpemulihan 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancamdan masyarakatyang disebabkan,baik mengganggu kehidupan dan penghidupan oleh faktor alam dan/ataufaktornon alam maupunfaktor manusiasehingga mengakibatkan timbulnyakorbanjiwa manusia,kerusakanlingkungan, kerugian hartabenda,dandampakpsikologis.
-4-
1 0 . Bencana alam adaiah bencana yang diakibatkan oleh peristiwaatau serangkaian'peristiwa yang disebabkanoleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanahlongsor. 1 1 . l]encana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antaralain berupagagalteknologi,gagal modernisasi, epidemi,dan wabahpenyakit. 12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwaatau peristiwayangdiakibatl
-5-
27 Masyarakatterkena bencanaadalah nlanustayang mengalamikerugian kibat bencana,baiksecaramateriir, fisik,rnentatr.n"uprnroiiat.
28. Badan NasionalPenanggulangan Bencanayang selanjutnyadisingkatdengan BNPBmerupakanlembagapemerintahnon defiartemensetingkatMenteri.
29. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi
penanggulangan bencanauntuktahappra bencana,saatianggapdaruratdan/atau pascabencana. 30. Dana kontijensibencana adalah dana yang dicadangkanuntuk menghadapi kemungkinan terjadin'va berrcanatertentu. 3 1 . Dana siap pakai adalah dana yang selatu tersedia dan ,Cicadangkan oleh pemerintahuntukdigunakanpada saat tanggapdaruratbencanasampli dengan bataswaktutanggapdaruratberakhir. 32 Dana bantuansosial berpolahibah adalah dana yang disediakanpemerintah kepadaPemerintah Daerahsebagaibantuanpenanganan pascabencana. BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal2 (1)Penanggulangan bencanaberasaskan : a. kemanusiaan b . k e a dr l a n ; c. kesamaankedudukan dalamoan pemerintahan; d. keseimbangan, keselaiasan dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan: g. kelestarian lingkungan hidup;dan h. ilmupengetahuan dan teknologi. (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencanaadalah: a. cepatdan tepat; b. prioritas; c. koordinasidan keterpaduan; d . b e r d a y a g u ndaa n b e r h a s g iluna; e. transparansidanakuntabilitas; f . kemitraan; g pemberdayaan; h. nondiskriminatif; dan i. non proletisi.
Pasal 3 Penanggulangan bencanabertujuan untuk: a. menrberikan perlindungan kepadamasyarakat dariancamanbencana; b. menyelaraskan peraturanperundang-undangan yangsudahada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencanasecaraterencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d. menghargaibudayadarrkearifanlokalsertamenjagakelestarianlingkunganhidup; e. membangunpartisipasi publik sertaswasta; dan kemitraan f . menumbuhkansemangatgotong royong,kesetiakawanan, dan kedermawanan; g.ntenciptakan perdamaiandalam kehrciupanbermasyarakat, berbangsa,dan bernegara;
-5-
BAB III JENIS-.JENIS BENGANA ,
Pasal4
Jenis-jenisbencanaterdiriatas : a. BencanaAlam meliputi: 1 . g e m p ab u m i ; 2. gunungmeletus; 3. baniir; 4. kekeringan; 5. angintopan/beliung; 6. tanahlongsor b. Bencananon alamrneliputi : 1. kebakaranhutan/lahan; 2. kegagalan konstruksi/teknologi ; 3. dampakindustri; 4 . p e n c e m a r alni n g k u n g a n ; 5. kegiatankeantariksaan; dan 6. kejadian luar biasa yang diakibatkanoleh hama penyakittanaman, epidemikdan wabahpenyakit. c. Bencanasosialmeliputi: 1. kerusuhansosial; 2. konfliksosialantarkelompokatauantarkomunitas masyarakat; dan 3. teror: BAB IV. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG Pasal5 (1) Pemerintah Daer'ah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencanayangdilaksanakan olehBPBD. (2) PerangkatDaerah lainnyamemberikandukunganteknis kepada BPBD sesuaikebutuhan. Pasal6 penanggulangan Tanggungjawab PemerintahDaerahdalam penyelenggaraan bencanasesuaiPeraturanDaerahini rneliputi: a. penguranganresikobencanadan pemaduanpenguranganresiko bencana denganprogrampembangunan; b. perlindungan masyarakat daridampakbencana; c. penjaminanpemenuhanhak masyarakatdan pengungsiyang terkena bencana secara adil dan sesuai denganstandarpelayanan minimum; d. Pemulihan kondisidaridampakbencana: dan e. pengalokasiananggaran yang memadaidalam anggaranpendapatandan belanja daerah untuk kegiatan pra bencana,tanggap darurat dan pasca bencana Pasal7 Wewenang Pemerintah Daerah datam penyelenggaraanpenanggulangan bencanamenurutPeraturanDaerahini meliputi: a. penetapankebijakanpenanggulanEan bencana selaras dengan kebijakan rrasional,
-7-
b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memasukkanunsur-unsurkebijakanpenanggulangan bencana baik pra bencana,tanggapdaruratdan pascah'encana; c. pelaksanaankebijakankerjasamadalam penanggulangan bencanadengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi danlatau derrgan pemerintah kabupaten/kota lain; d. pengaturanCan pencegahanpenggunaanteknologi yang berpotensi sebagaisumberancamanatau bahayabencana; e . perumusankebijakanpencegahanpenguasaandan pengurasansumber dayaalamyangmelebihikemampuan alam;dan n a n p e n g e n d a l i apne n g u n r o u l adna n p e n y a l u r a b f p e n g a t u r ad n a n t u a nu a n g atau barang.
BABV HAK DAN KEWAJIBANMASYARAKAT BagianKesatu HakMasyarakat Pasal8 (1) Setiaporangberhak: pelindungan a. mendapatkan sosialdan rasaaman,khususnya bagikelompok masyarakat rentanbencana; b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. mendapatkan informasisecaratertulisdan/ataulisan tentangkebijakan penanggulangan bencana. d. be;rperanserta dalam pe!"encanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan programpenyediaanbantuanpelayanankesehatantermasukdukungan
e 8:'["ril:fi:,
datam pensarnbilan keputusanterhadapr."gi"t"n
p e n a n g g u l a n g abne n c a n a ,k h u s u s n y ay a n g b e r k a i t a nd e n g a n d i r i d a n komunitasnya; dan f. melakukan pengawasansesuai derrgan mekanismeyang diatur atas penanggulangan pelaksanaan bencana. (2) Setiap orang yang terkenabencanaberhak mendapatkanbantuanpemenuhan kebutuhandasar. gantikerugiankarenaterkenabencana (3) Setiaporangberhakuntukmemperoleh yangdisebabkarr olehkegagalankonstruksi. Pasal9 (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penaggulanganbencana sebagaimanadimaksud dalam (1) rnelaluikegiatanpendidikanformaldan hurufb dilaksanakan Pasal8 ayat nonformaldi semuajenjangpendidikan. (2) Kegiatanpendidikan dimaksudpada ayat (1) dirumuskandalam sebagaimana materi pelajarandan/ atau kurikulumsekolah dan menjadi tanggungjawab perangkat daerahterkaitbidangpendidiKan. olehSKPDterkait. diberikan (3) Pendidikan tentangkebencanaan bagimasyarakat
-8-
BagianKedua Kewajiban Masyarakat Pasal10 Setiaporangberkewajiban: a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,memelihara keseimbat'lgan, keserasian,keselarasan, dan kelestarian fungsilingkungan hidup sesuaiperaturanperurrdang-undangan yangberlaku; b. memberikan informasi yang b,enar kepada publik tentangpenangguiangan bencana; c. melakukankegiatan penanggulangan bencana baik seoara pribadi maupun kelompokrelawan;dan d. bertindaksebagairelawanbaik sendiriatau secara kelompokyang sepenuhnya beradadalampengendalian BPBD.
BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 11 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakanberdasarkan4 (empat) aspekmeliputi: a. sosial,ekonomi,dan budayamasyarakat; b. kelestarian fungsilingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; dan d lingkupluaswilayahbencana. P a s a l1 2 penanggulangan (1) Dalampenyelenggaraan Daerahdapat: bencana,Pemerintah a. merretapkandaerah rawan bencana menjadi daerah terlaranguntuk permukiman; dan/atau; b. merrcabutatau mengurangisebagianatau seluruhhak kepemilikansetiap perundang-undat'lgan. orang atassuatu benda sesuaidenganperaturan dicabutatau dikurangi sebagaimana (2) Setiaporang yang hak kepemilikannya pada mendapat ganti rugi sesuai (1) lruruf berhak b ayat dimaksud dengan peraturanperundang-undarrgan.
"+:ilffl" Pasal13 meliputi: penanggulangan bencanaterdiriatas3 (tiga)tahapan Penyelenggaraan a. prabencana; dan darurat; b. saattanggap c. pascabencana.
Paragraf 1 Pra Bencana P a s a !1 4 Penyelenggaraanpenangguranganbencana pada tahapan pra sebagaimana dirnaksuddalampasal 13 hurufa rneliputi : a. dalamsituasitidakterjadibencana;dan b. dalamsituasiterdapatpotensiterjadinya bencana.
bencana
P a s a l1 5 Penyelenggaiaanpenanggulanganbencanadalam situasi tidak terjadibencana sebagaimana dimaksudpasal 14 hurufa .meliputi. a. perencanaan penanggufangan bencana; b. pengurangan resikobencana: c. pencegahan; n a n p e r e n c a n a apne m b a n g u n a n ; d. pemanduad e persyaratananalisisresikobencana; f. pelaksanaan darrpenegakanrencanatata ruang; g. pendidikan sertapelatihan; dan h. persyaratan standarteknispenanggulangan bencana. Pasal16 (1) Perencanaan penanggulangan bencanaditetapkan olehPemerintah Daerah. (2) Penyusunanperencanaanpenanggulangan bencanasebagaimanadimaksud padaayat (1) dikoordinasikan otehBPBD. (3) Penyusunanperencanaanpenanggulangan bencanasebagaimanadimaksud padaayat (1) dilakukanmelahtipenyusunan datatentangr"s"ikobencanadalam wakttt tertentu berdasarkalt dokumen resmi y'ang berisi program penanggulangan bencana. (4) Perencanaan penanggulangan bencanasebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi: a. pengenalan dan pengkajiarr ancamanbencana; pemahaman b. tentangkerentananrnasyarakat; c. analisiskemungkinan dampakbencana; d. pilihantindaxanpengurangan resikobencana; e. penentuanmqkanisme kesiapandan penaggulangan dampakbencana;dan f. alokasitugas,kewenangan, dan sumberdayayangtersedia. (5) PemerintahDaerah dalam waklu tertentu rreninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencanasecaraberkala. (6) Dalamusahamenyelaraskan kegiatanperencanaan penanggulangan bencana, PemerintahDaerahdapat memintakepada pelakupenanggulangan bencana untuk melaksanakan pe!"encanaanpenanggulangan bencana sesuai kewenangannya. P a s a l1 7 ( 1 ) Penguranganresikobencanasebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 huruf b dilakukanuntuk mengurangidampak buruk yang mungkintimbul, terutama dilakukandalamsituasisedangtidakter1adi bencana. (2) Kegiatansebagaimana dimaksudpada ayat(1) meliputi: a. pengenalan dan pemantauan resikobencana; partisipatif b. perencanaan penanggulangan bencana; c. pengembangan budayasadarbencana; d. peningkatan komitmenterhadappelakupenanggulangan bencana;dan penerapan e. upayafisik,non fisik,dan pengaturan penanggulangan bencana.
-10(3) Dalam upaya penguranganresiko bencana,BPBD menyusunRencana AnggaranDaerah-Pengurangan ResikoBencana(RAD-PRB) berkoordinasi pemerintah denganSKPDdi lingkungan daerahterkait,denganmengacu pada Rencana Anggaran Nasional-Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB). (4) RAD-PRBditetapkanoleh KepalaBPBDuntukjangkawaktu3 (tiga)tahun dandapatdievaluasi sesuaikebutuhan. Pasal18 Pencegahan sebagaimana dimaksuddalamPasal15 hurufc meliputi: a. identifikasidan pengenalansecara pasti terhadapsumber bahaya atau ancamanbencana; b. kontrolterhadappenguasaandan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tibatiba dan atau berangsur-angsur berpotensimenjadisumber bahayabencana; c. pemantauanpenggunaanteknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur-angsurberpotensimenjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; hidup; d. penataanruangdan pengelolaan lingkungan dan e. penguatanketahanansosialmasyarakat; f. pengkajiandan penyusunanstrategi pencegahandan penanggulangan bencanasecaraberkala. Pasal19 Pemaduanpenanggulanganbencana dalam parencanaanpembangunan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 15 huruf d dilakukandengan cara mencantumkanunsur-unsurrencana penanggulangan bencana ke dalam rencanapembangunan daerah. Pasal20 (1) Setiap kegiatan pembangunanyang mempunyairesiko tinggi yang menimbulkan bencanaharusdilengkapidengananalisisresikobencana bencana sesuai dengan sebagai bagian dari usaha penanggulangan kewenangannya. (2) Persyaratan dimaksuddalamPasal analisisresikobencanasebagaimana 15 hurufe disusundan ditetapkan olehBPBD. (3) Pemenuhan dimaksudpada syarat analisisresikobencanasebagaimana Daerah dalamdokumenyangdisahkanolehSekretaris ayat(1)ditunjukan (4) BPBDsebagaimana dan dimaksudpada ayat (1) melakukanpemantauan evaluasiataspelaksanaan analisisresiko. Pasal21 (1) Pelaksanaan dimaksud dan penegakanrencanatata ruangsebagaimana resikobencanayang dalamPasal15 huruff dilakukanuntukmengurangi mencakup pemberlakuanperaturantentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksiterhadappelanggar. (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakanpemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang pemenuhan standar keselamatan.
Pasal22 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasiterdapat potensi terjadi bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a. kesiapsiagaan; b. peringatan dini;dan c. mitigasibencana. Pasal23 (1) Kesiapsiagaan sebagaimanadimaksuddalam Pasal22 hurufa dilakukan denganmemastikan upayayangcepatdantepatdalammenghadapi kejadian bencana. (2) Kesiapsiagaan melalui: sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukan kedaruratan a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan bencana; pemasangan, b. pengorganisasian, dan pengujiansistemperingatan dini; pasokan pemenuhankebutuhan c. penyediaandan penyiapanbarang dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggapdarurat; penyiapan lokasi evakuasi; e. t. penyusunandata akurat,informasi,dan pemutakhiranprosedurtetap tanggapdaruratbencana; dan g. penyediaandan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan prasarana pemenuhan dansarana. Pasal24 (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukanuntuk pengambilan tindakancepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencanaserta mempersiapkan tindakan tanggapdarurat. (2\ Peringatandini sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukanmelalui: gejalabencana; a.pengamatan gejalabencana; hasilpengamatan b.analisis keputusan olehpihakyangberwenang; c.pengambilan informasitentangperingatanbencana;dan d.penyebarluasan e.pengambilan tindakanolehmasyarakat. (3) Pengamatangejala bencana dilakukanoleh instansi / lembaga yang berwenangsesuaidenganjenisancamanbencana,untukmemperoleh data gejala yang kemungkinanakan terjadi dengan mengenai bencana memperhatikan kearifanlokal. (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh pemerintahdaerah,lembaga penyiaranbaik pemerintahdaerah maupunswsta setempatdalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumberdaya. (5) Pengambilan dimaksudpada ayat tindakanoleh masyarakatsebagaimana (2) hurufe dikoordinasikan olehBPBD. Pasal25 (1) Mitigasi Bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 huruf c yangberada resiko bencanabagimasyarakat dilakukanuntuk mengurangi padakawasanrawanbencana. (2)Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: penatiaan a. pelaksanaan tata ruang; tata bangunan; b. pengaturanpembangunan,pembangunaninfrastruktur, dan
-1.2-
pendidikan, c. penyelenggaraan penyuluhan, dan pelatihanbaik secara konvensional maupunnrodern; (3)Dalam rangkapelaksanaan rnitigasibencanasebagaimanadimaksudpada (1) ayat dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan,basisdata (dataDa.se) dan peta kebencanaanyang meliputi: a. luaswilayahKabupaten, Kecamatan dataKelurahanlDesa; b. jumlahpendudukKabupaten,Kecamatandata KelurahanI Desa; c. jumlah rumah masvarakat,gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas,rumah sakit, tempat ibadah,fasiiitasumum dan fasilitas sosial; d. jenis bencanayangseringte:"jadi atatrberulang; e. daerahrawanbencanadan resikobencana; f . caKupanluaswilayalrrawanbenoana; g. lokasipengungsian; h. jalurevakuasi; i. sumberdaya manusiapenanggulangan bencana;dan j. hal lainnyasesuaikebutuhan. (4) fnfonnasi kebencanaan,basis data (data base) dan peta kebencanaan (3) berfungsiuntuk: sebagaimana dimaksudpadaa',1at a. menyusunkeb'ljakan, strategidan rancangtindak penanggulangan bencana; b. mengidentifikasi,mennantau bahaya bencana, kerentanan dan kemanrpuan dalamn'tenghadapi bencana: perlindungan c. mennberikan kepadamasyarakat di daerahrawanbencana; d. pembangunan sistemperingatan dini; e. mengetahuibahaya bencana, r'esko bencana dan kerugian akibat berrcana; dan f. menjalankanpembangunanyang beradaptasipada bencana dan menyiapkan masyarakat tanggr.rh terhadapbencana. Pasal 26 (1) PemerintahDaerah rnenetapkankawasan rawan bencana pada setiap wilayahsungai,meliputikawasanrawan. a.banjir; b.kekeringan; c.erosidan sedimentasi: d.longsor; e.ambles; kimiawi,biologldanfisikaair; sifatdan kandungan f, perubahan jenistumbuhandan atausatwa;dan atau g.kepunahan penyakit. h.wabah (2) Kawasanrawan bencanasebagaimanadimaksudpada ayat (1) dibagi ke tingkatkerawanannya. dalamzone rawanbencanaberdasarkan (3) Kawasanrawan bencanasebagairranadimaksudpada ayat (1) menjadi rencat'la tata ruangwilayah. masukanuntukpenyusunan (4) PemerintahDaerah wajib mengendalikanpemanfaatankawasan rawan masyarakat. bencanadenganmelibatkan Pasal 27 (1) Pemerintah Daeralr sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dini. sistemperingatan menetapkan padaayat (1) dilakukanoleh SKPD Cimaksud (2) Peringatan dini sebagaimana atau instansiterkaitsesuaidenganwewenangdan tanggungjavrab.
-13-
Pasal 28 Dalarnrangkarnitigasi berrcana, Pemerintah Daerahlnelakukan: pemanfaatan a. Pengendalian. ruangdenganmempertimbangkan karakteristik, jenisdan ancamanbencana; b. Penentuanlokasidanjalurevakuasidaripermrrkiman penduduk; dan pendirianbangunankecualiuntuk kepentinganpemantauan c. Pengendalian ancamanbencanadan kepentingan umum. Pasal 29 Dalam rangka mitigasibencanauntuk kawasanrawan bencanagempa bumi dengantingkatankerentananrendah,sedang,dan tinggi,PemerintahDaerah menetapkanzonadenganmemperhatrkan persyaratan pengembangan kegiatan budidayadan insfrastruktur, sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. Paragraf1 TanggapDarurat Pasal 30 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap daruratmeliputi: a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sunrberdaya; b. penentuanstatuskeadaandaruratbencarra; dan evakuasimasyarakat c. penyelamatan telkenaberrcana; d. pemenuhankebutuhan dasar; e. perlindungan terhadapkelompokrentan;dan f. pemulihan dengansegeraprasarana dan saranavital. Pasal31 dimaksuddalamPasal30 huruf secaracepatdan tepatsebagaimana Pengkajian a dilakukanuntukmengidentifikasi: a. cakupanlokasibencana; b. jumlahkorban; dan sarana; c. kerusakanprasarana d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan sumberdayaalammaupunbuatan. e. kemampuan Pasal 32 (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan,Pemerintah aksesyangmeliputi: Daerahmempunyait<emudahan pengerahan manusia; daya sumber a. peralatan; b. pengerahan logistik; c. pengerahan cukai,dan karantina; d. imigrasi, e. perizinan; f. pengadaanbarang/jasa; uang dan/ataubarang; g pengelolaandan pertanggungjawaban dan h. penyelamatan; sektor/lembaga' i. komandountukmemerintahkan
(2) PemerintahDaerahberwenangmengerahkan sumberdayamanusiayang potensial,peralatan,dan logistikdari instansl/lenrbaga di daerah dan masyarakatuntukmelakukantanggapdarurat,pada saat keadaandarurat bencana. (3) Pengerahansumberdayamanusiayang potensial,peralatan,dan logistik dilakukan untuk menyeiamatkandan mengevakuasikorban bencana, aan sarana m e m e n u hki e b u t u h a d n a s a r ,d a n m e m u l i h k afnu n g s ip r a s a r a n d vitalyang rusakakibatbencana (4) Dalam hal sumberdayarnanusia,peralatan,dan logistiktidak tersediadan atatt tidak memadai,PemerintahDaerahdapat memintabantuankepada PemerintahProvinsidan atau Perrerintah. (5) PemerintahDaerahdapat rnenanggungbiaya pengerahandan mobilisasi sumberdaya,peralatan,dan logistikdari Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksudpadaayat(3). (6) Penerimaandan penggunaansumberdayamanusia, peralatan,dan logistikdilokasibencanasebagairnana dimaksudpada ayat (1), (2), (3), ( 4 ) , d i l a k s a n a k adni b a w a hk e n d a lK dan i e p a l aB P B D . Pasal33 (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahsesuaidenganskalabencana. (2) Penetapansebagaimanadimaksudpada ayat (1) Cilakukan oleh Bupati. Pasal 3.1 Penyelamatan dan evakuasikorbansebagaimanadimaksuddalam Pasal 30 huruf c dilakukan dengan memberikanpelayanankemanusiaanyang timbul akibat bencanayangterjadipadasuatudaerahmelaluiupaya: korban; a. pencariandan penyelamatan darurat;dan/atau b. pertolongan c, evakuasikorban. -
Pasal35
(1) Pemenuhan.kebutuhandasar sebagaimanadimaksud dalam Pasal30 hurufd meliputibantuanpenyecjiaan: air bersihdan sanitasi; a. kebutuhan p a n g a n ; b. c. sandang; d. pelayanankesehatan; psikososial; dan e. pelayanan dantempathuniatt. f. penampungan dan pembagian (2) Masyarakatluas dapatberperansertadalampengutnpulan dimaksudpadaayat(1) di bawahkoordinasi dasarsebagaimana kebutuhan BPBD. Paragraf3 Penyelamatan Pasal36 pertolongarl, dan evakuasikorban melaluipencarian, (1) Penyelamatan dilakukan bencana. penyelamatan korbanbencanadan hartabenda,Kepala (2) Untukmemudahkan kewenangan: BPBDmempunyai a. menyingkirkandan/atau memusnahkanbarang atau benda dilokasi jiwa; bencanayangdapatrnembahayakan
b. menyingkirkan dan/ataumemusnahkan barangatau benda yang dapat menggangguprosespenyelamatan ; c. memerintahkan oranguntukkeluardari suatulokasiatau melarangorang untukmemasukisuatulokasi; cl. mengisolasi atau mentfiupsuatulokasibaikmilikpublikmaupunpribadi; dan e. memerintahkan kepada pimpinan intansi/lembagaterkait untuk mernatikan listrik,gas,ataumenutup/membukapintuair. (3) Pencariaan dan pertolonganterhadap korban bencana sebagaimana padaayat(1)dihentikan ciimaksud dalamhal: a. seluruhkorbantelahditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau b. setelahjangkawaktu 7 (tujuh)hari sejakdimulainyaoperasipencarian, tidakadatanda-tanda korbanakanditemukan. (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimanadimaksudpada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali pertimbangan dengan adanyainfornrasi baru mengenaiindikasikeberadaan korbanbencana. Paragtal 4 Komando Pasal37 (1) Dalamkeadaanstatusdarurat,kepalaBPBDsesuaidengankewenangannya mempunyai kemudahanakses berupa komando untuk memerintahkan instansi/ lembagadalam satu komando,untuk mengerahkansumberdaya manusia.peralatan, logistikdan penyelamatan. (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan fungsikomando. daruratbencanadalammelaksanakarr (3) Komandanpenanganan daruratbencana,sesuaidenganlokasidan tingkat bencananya,dalam melaksanakairkomando pengerahansumberdaya dimaksudpada sebagaimana logistik,dan penyelamatan manusia,peralatan, ayat (1), berwenang mengendalikarrpara pejabat yang mewakili instansi/lembaga. Pasal38 (1) Pada status keadaandarurat bencana,Komandanpenanganandarurat dan mengaktifkan bencana,sesuaidenganlokasidan tingkatanbencananya pos tanggap komando operasimenjadi meningkatkanpusat pengendarlian daruratbencana. (2) Pos kornando sebagaimanadimaksud pada ayat (1) benungsi untuk mengkoordinasikan,mengendalikan, memantau, dan mengeva!uasi penanganan tanggapdaruratbencarla. padaayat(1)merupakaninstitusiyang dimaksuC (3) Pos komandosebagaimana berwenangmemberikandata dan informasiserta pengambilankeputusan tanggapdaruratbencana. dalampenanganan Pasal39 (1) Pada status keadaan darurat bencana,komandanpenanganandarurat bencana,sesuaidengan lokasidan tingkatarrbencananyamembentukpos tanggap darurat bencana di lokasi komando lapanganpenanggulangan bencana. (2) pos komandolapangantanggapdaruratbencanasebagaimanadimaksud penanganan tanggapdaruratbencana. padaayat(1) bertugasmelakukan
16-
(3) Tugas penanganantanggap darurat bencana yang dilakukanoleh pos komandolapangansebagaimana dimaksudpadaayat (2) disampaikan pada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi,dan bahan pengambilan keputusan untukpenanganan tanggapdaruratbencana. Pasal40 (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukandan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasikomando tanggap darurat untuk penyelamatandan evakuasikorban,harta benda,pemenuhankebutuhandasar,perlindungan dan pengurusanpengungsi,penyeiamatanserta oemulihansarana dan prasaranadengansegerapadasaat kejadianbencana. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksudpada ayat (1), xomandotanggapdaruratbencanamempunyai fungsi: a. Perencanaan penanganan operasi tanggapdaruratbencana; permintaan b. Pengajuan kebutuhan bantuan c, Pelaksanaandan perrgkoordinasian pengerahansumberdayamanusia untuk penanganantanggapdaruratbencanasecara tepat, efisien dan efektif; d. Pelaksanaanpengumpulaninformasi sebagai dasar perencanaan komandotanggapdarurat;darr e. Penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepadamediarnasadan masyarakatluas. Pasal41 Penangananmasyarakatdan pengungsiyang terkena bencanadilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan,penempatanpada lokasiyang aman, dan pemenuhankebutuhan dasar. Pasal42 (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 huruf e dilakukan denganmemberikan prloritaskepada kelompok rentan berupapenyelamatan, evakuasi, pengarnanan, pelayanankesehatan, dan psikososial. (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas: a. bayi,balita,dan anak:anak; ataumenyusui; b. ibu yangsedangmengandung cacat;dan c. penyandang d. oranglanjutusia. Paragraf5 Pasca Bencana Pasal43 (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencanapada tahap pasca b e n c a n as e b a g a i m a ndai m a k s u d a l a mP a s a l1 3 h u r u fc m e l i p u t i : a. rehabilitasi; dan b. rekonstruksi; (2) Rehabilitasidan rekonstruksidapat melibatkanpara tokoh masyarakat danlatau pemukaagamadi wilayahsetempat.
Pasal44 dalamPasal43 ayat(1) hurufa dilakukan Rehabilitasi dimaksud sebagaimana melaluikegiatan: daerahbencana; a. pebaikanlingkungan prasarana dansaranaumum; b. perbaikan rumahmasyarakat; . bantuanperbaikan c. pemberian sosialpsikologis; d. pemulihan e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan rcsolusikonflik; g. pemulihansosialekonomibudaya; h. pemulihan keamanan danketertiban; fungsipemerintahan; dan i. pemulihan j pemulihan publik. fungsipelayanan Pasal45 (1) Perbaikanlingkungandaerahbencanasebagaimana dimaksuddalam : denganmencakup Pasal44 ayat(1)hurufa dilaksanakan permukiman; a. kawasan b. kawasanindustri; c. kawasanusaha; d. kawasanpenyangga;dan gedung. e. kawasanbangunan (2) Kegiatanperbaikanlingkungandaerahbencanasebagaimana dimaksud padaayat (1),dilaksanakan terkait olehSKPDdan/atauinstansi/lembaga denganmasyarakat. bersama-sama sesuaitugasmasing-masing Pasal 46 (1) Dalamrangkapemulihanfungsipelayananpublikyang ditujukanuntuk memulihkankembalifungsi pelayanankepada masyarakatdi wilayah bencana, dilaksanakankegiatan pemulihanfungsi pelayananpublik melaluiupaya: a. rehabilitasidan pemulihanfungsisaranadan prasaranapelayanan publik; kembafifungsipelayananpublikpada instansi/fembaga b. mengaktifkan terkait;dan c. pengaturankembalifungsipelayananpublik. (2) Pelaksanaan kegiatanpemulihanfungsipelayananpubliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembagadan berkoordinasi denganBPBD. Paragraf6 Rekonstruksi Pasal47 Rekonstruksi sebagaimanadimaksuddalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, yanglebihbaik,meliputi: melaluikegiatanpembangunan dilakukan kembaliprasaranadansarana; a. pembangunan kembafisaransosialmasyarakat; b. pembangunan kembalikehidupansosialbudayamasyarakat; c. pembangkitan d. penerapanrancangbangunyangtepatdan penggunaanperalatanyang lebihbaikdantahanbencana;
_18_
e. f. g. h. i.
partisipasi dan peransertalembagadan organisasi; kemasyarakatan, duniausaha,dan masyarakat; peningkatan kondisisosial,ekonomidan budaya; peningkatan fungsipelaysnanpublik;dan peningkatan pelayananutamadalammasyarakat Pasa!48
PemerintahDaerahmenyusunrencanakegiatanrenkonstruksi sebagaimana dimaksuddalamPasal47 denganmemperhatikan: a. rencanatataruangdan fungsilingkungan hidup; b. pengaturan mengenaistandarkonstruksi bangunan; c. kondisisosial; d. adat istiadat; e. budayalokal;dan f. ekonomi. Pasal49 Peningkatan fungsipelayananpubllk sebagainlana dimaksuddalam Pasal 47 hurufh, dilaksanakan untukpenataandan peningkatan fungsipelayanan publik,melaluiupaya: jangkaparrjangpeningkatan a. penyiapanprograrn fungsipelayananpublik; dan b. pengembanganmekanismedan sistem pelayananpublik yang lebih efektifdan efesien. BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN tsENCANANON ALAM DAN BENCANASOSIAL Bagian Kesatu BencanaNon Alam Paragraf1 Penanggulangan Pasal 50 penanggulangan bencananon alam. (1) Setiaporangwajibmelakukan (2) Bencananon alam sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan: a. Pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat; bencananon alam; b. Pengisolasian bencananon alam;danlatau c. Penghentian ilmu pengetahuandan yang sesuaidenganperkembangan d. Caralain teknologi.
Pasal51 bencananon alam padatahaptanggapdaruratdan Dalampenanggulangan diaturdalam Pasal30 dan pascabencana,berlakuketentuansebagaimana P a s a l4 3 . Paragraf2 Pemulihan Pasal52 (1) Setiap orang, kelornpokorang atau badan hukum yang menyebabkan hidup. pemulihan fungsilingkungan bencananon alamwajibmelakukan dimaksudpadaayat(1) hidupsebagaimana fungsilingkungai'l (2) Pemulihan dilakukandengantahaPan: L!nsurpencemar; dan pembersihan sunrberpencennaran a. penghentian b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi,dan atau dan ilmu pengetahuan e. Cara lainyang sesuaidenganperkembangan teknologi. (3) Biaya pemulihanfungsi lingkunganhidup wajib ditanggung pihak hidup. penyebabrusaknyafungsilingkungan Paragraf3 Perneliharaan Pasal 53 (1) pemeliharaanlingkunganhidup antara lain dilakukanmelalui upaya alarn. konservasisumberdaYa. (1) (2) Konservasisumberdaya alanr sebagaimanadimaksudpada ayat meliputiKegiatan: sumberdaYaalam; a. perlindungan sumberdaYaalarn;dan b. pengawetan secaralestarisumberdayaalam; c. pemanfaatan BagianKedua BencanaSosial Paragraf1 PemulihanKondisi sosial, Ekonomidan Budaya Pasal 54 guna (1) Dalam rangkamembantumasyarakatdi daerahrawan bencana ketegangan,serta mernulihkankonrlisisosiai kehidupan menLlrunkan rekonsiliasi masyarakat,penrerintahDaerah melaksanakankegiatan tokoh merarui upaya-upayanrediasi persuasif dengan melibatkan sitttasi,kondisi,dan karakter masyarakatdengantetap memperhatikan setempatdan menjunjungrasakeadilan; sertabudayamasyarakat
-20(2) Pelaksanakan kegiatanrekonsiliasisebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilaksanakanoleh instansi/lembagaterkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenanganberdasarkanketentuanperaturan perundang-undangan. Paragraf2 PemulihanKeamanandan Ketertiban Paeal55 yangditujukanuntuk (1) Dalamrangkapemulihan keamanan dan ketertiban membantu masyarakatdalam memulihkankondisi keamanan dan ketertibanmasyarakatdi daerahterkenadampakbencana,Pemerintah kegiatan,melaluiupaya: daerahmelaksanakan kembalifungsi lembagakeamanandan ketertibandi a. mengaktifkan daerahbencana; peransertamasyarakatdalamkegiatanpengamanan b. meningkatkan dan ketertiban; dan yangberwenangdi koordinasi c. meningkatkan denganinstasi/lembaga bidangkeamanandan ketertiban. (2) Pelaksanaan kegiatanpemulihankeamanandan ketertiban sebagaimana lembagaterkait dimaksudpadaayat (1) dilakukanoleh instasi/lembaga berkoordinasi denganBPBD. BAB VIII PENDANAANDAN PENGELOLAAN BANTUANBENCANA Bagian Kesatu Pendanaan Pasal56 (1) Dana operasionalBPBD menjadi tanggungjawabbercama antara Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannyamendorongpartisipasi masyarakatdalam penyediaandana, barang dan atau jasa yang bersumberdari masyarakat,baik masyarakatdalam negeri maupun sesuaiperaturanperundang-undangan yang masyarakatinternasional berlaku. (3) Dana, barangmaupunjasa yang berasaldari dana Internasional dan berkoordinasi dengan LembagaAsing Non Pemerintahpenyalurannya BNPB. Pasal57 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikananggaran penanggulangan bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) secara memadai.
dimaksud (2) Anggaranpenanggulangan bencanayangmemadaisebagaimana padaayat (1)digunakan untuk: a. Pelaksanaanpengkajiansecam cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakandansumberdaya. terkenabencana; danevakuasimasyarakat b. Kegiatanpenyelamatian kebutuhan dasarkurbanbencana; bantuanpemenuhan c. Pemberian bantuanterhadapkelompokrentian; dan d. Pelaksanaan pemulihan dansanna. daruratprasarana e. Kegiatan (3) Dana penanggulangan bencana yang ada di SKPD penggunaandan pemantauannya dikoordinasikanBPBD. Pasal58 (1) Saat tanggapdarurat,BPBD menggunakandana siap pakai yang dianggarkandalam AnggaranPendapatandan BelanjaDaerah dan padaAnggaranBPBDkegiatanpengadaan barangdan/atau ditempatkan jasapadasaattanggapdaruratbencana. (2) Dana siap pakai digunakanterbataspada pengadaanbarangdan/ ataujasa untuk: korbanbencana; a . pencariandan penyelamatan darurat; b. pertolongan c. evakuasikorbanbencana; air bersihdansanitasi; d. kebutuhan pangan; e. f. sandang; g. pelayanan kesehatan; penampungan dan h. sertatempathuniansementara; i. pembayaranuang lelah petugas semuakegiatanyang memerlukan tenagayangtelahdirekrutdalamSistemKomandoTanggapDarurat. (3) BPBD pada saat tanggapdarurat dapat melaksanakanpengadaan wilayah kondisidan karakteristik barangdan ataujasasesuaikebutuhan, bencanasecaralangsungyangefisiendan efektif. BagianKedua PengelolaanSumberDayaBantuanBencana Pasal59 Pengelolaansumberdaya bantuanbencanayang meliputiperencanaan, pemantauan,dan pengevaluasian penggunaan,pemeliharaan, terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasionaldari Pemerintahmaupun BPBD. dikoordinasikan bantuanintemasional BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum Pasal60 (1) Penyelesaian bencanapada tahap pertama sengketapenanggulangan diupayakanberdasarkanasas musyawarahmufakat. (2) Dalam hal penyelesaiansengketasebagaimanadimaksudpadaayat(1) tidak diperoleh kesepakatan,para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilanataumelaluipengadilan.
BagianKedua PenyelesaianSengketadi Luar Pengadilan asal 61 (1) Penyelesaiansengketa diluar pengadilandilakukan untuk mencapai mengenai: kesepakatan gantirugi; a. bentukdan besa:'nya dan atauperusakan; pemulihanakibatpencennaran b. tinclakan c. tindakantertentuuntuk menjanrintidak akan terulangnyapencemaran dan atatt dan atauperusakan; d. tindakatuntukmencegahtimbulnyadampaknegatifterhadapllngkungan hidup. (2) Penyelesaiansengketadi luar pengadilantidak berlakuterhadaptindak Hidup Lingkungan diaturdalarnUndang-Undang pidanasebagaimana dapat digunakanjasa sengketaCi luar pengadilan, (3) Dalam penyelesaian sengl<eta. mediatordan atauarbiteruntukmembantumenyelesaikan BagianKetiga SengketaMelaiuiPengadilan,GantiKerugiandan Perryelesaian PemulihanLingkungan Pasal62 (1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatanyang melakukan perbuatan melanggar hukum dan merrgakibatkanbencana yang pada orang lain atau lingkunganhidup, wajib menimbulkankerr.rgian tindakantertentu. membayargantirugidan ataumelakukan sifatdan (2) Setiaporangyang melakukanpemindahtanganan,pengubahan bentukusaha,dan atau kegiatandari suatubadanusahayang melanggar hukum, tidak melepaskarrtanggungjawab hukum dan atau kewajiban badanusahatersebut Bagian KeemPat TanggungJawab Mutlakdan Hak Gugat Pasal63 pemerintahDaerahberwenangmangajukangugatanganti rugi dan tindakan tertentu'ierhadapusaha atau kegiatanyang menyebabkanterjadinyabencana dan atau kerusakanlingkunganhidup yang pencernaran yang menimbulkan hidup. kerugianlingkungan mengakibatkan Pasal64 dan pengelolaan tanggungjawabperlindungan (1) Dalamrangkapelaksanaan berhakmengajukangugatan' kemasyarakatan hidup,organisasi lingkungan (2) Hak mengajukanguga.tansebagaimanadimaksudpada ayat (1) terbatas pada tuntutanuntuk melakukantindakantertentutanpa adanya tuntutan riil. gantirugi,kecualibiayaataupengeluaran
(3) organisasi kemasyarakaatandapat mengajukan gugatan apabila memenuhipersyaratan: a. bentuk badan hukum atau )'ang disahkan sebagai LSM bidang Lingkungan Hidup; b' menegaskandi dalant anggarandasarnyabahwa organisasi tersebut didirikanuntukkepentingan pelestarian fungsilingkungn hidup;dan c. telah melaksanakan kegiatannyatasesuaidengananggarandasarnya palingsingkat2 (dua)tahun.
BAB X PENGAVVASAN Pasal65 (1) Pemerintah Daerah melaksanakanpengawasanterhadap seluruh tahap penanggufangan bencana. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi: a. sumberancamanataubahayabencana; b. kebijakanpembangunan yangberpotensinrenimbulkan bencana: c. kegiataneksploitasi yanE berpotensi menimbulkan bencana; d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasadan rancangbangundalamnegeri; e. keglatankonservasi lingkungan; f . perencanaan penataanruang; g. pengelolaan lingkungan hidup;Can h. pengelofaan keuangan. Pasal66 ( 1 ) Dalammelaksanakan pengawasan terhadaplaporanupayapengumputan sumbangdn, PemerintahDaerahdapat memintalaporantentanghasil pengumpulan sumbangan agardilakukan audit. (2) Pelaksanaanaudit terbukabagi wakil media massa,akademisi,tokoh masyarakat dan perwakilan keagamaan. (3) Apabila hasil audit sebagair,anadimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulansumbangandikenai sanksi sesuai d e n g a n p e r a t u r a np e r u n d a n g - u i r d a n g a n y a n g b e r l a k u . BAB XI KETENTUANPENUTUP Pasal67 Hal-halyang belumdiaturdalamPeraturanDaerahini,sepanjangmengenai teknispelaksanaannya akandiaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati. Pasal68 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
-24Agar setiaporangmengetahuinya, pengundangan memerintahkan Peraturan Daerahini denganpenempatannya dalam LembaranDaerahKabupaten Mojokerto. Ditetapkandi Mojokerto pada tanggal 2z
Drszr^lrr,r
Diundangkandi Mojokerto. Pada tanggal ao vrrtru-+of*r>12
PIt SEKRETARISDAERAHKABUPATENMOJOKERTO I
NilOCH. ARDI P. LEMBARANDAERAHKABUPATENIIOJOKERTOTAHUN2OIl NOITIOR14
PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMOJOKERTO TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA I. UMUM Wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan satu kesatuan denganwilayahIndonesiamemiliki kondisigeografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadapterjadinya bencana, sehingga memerlukanpenangananyang sistematis, terpadu,dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokandafam 3 (tiga)jenis bencana,yaitu bencanaalam, bencananon alam, dan bencanasosial.Bencanaalam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusangunungberapi,angintopan,tanah longsor, kekeringan,kebakaranhutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadianluar biasa, dan kejadianantariksa/benda-benda angkasa. Bencananon alam antara lain kebakaranhutan/lahanyang disebabkanoleh manusia, kecelakan transportasi,kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri,ledakan nuklir, pencemaran fingkungan dan kegiatankeantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhansosial dan yangseringterjadi. konflik sosialdalammasyarakat Penanggulangan Bencanamerupakansalah satu bagiandari pembangunan nasional yaitu kegiatan serangkaian Penanggulangan Bencana sebefum,pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masihdirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaanPenaggulangan Bencanamaupunyangterkaitdenganlandasanhukumnya.Karena belum ada PeraturanDaerah yang secara khusus menangani bencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan PenanggulanganBencana di KabupatenMojokerto,maka perlu disusunPeraturan DaerahtentangPenanggulangan Bencanayang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana mefiputi pra bencana,saattanggapdaruratdan pascabencana. Materi muatan PeraturanDaerah ini berisikan ketentuanketentuanpokoksebagaiberikut: 1. Penyelenggaraanpenanggulanganbencana merupakan tanggungjawab dan wewenangPemerintahdan pemerintah daerah, yang dilaksanakansecara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraanpenanggulanganbencana dalam tahap 2. tanggapdaruratdilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasionaf penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah
-2-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dan unsur pelaksana.Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulanganbencana daerah mempunyaitugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraanpenanggulangan bencanasecaraterencana danterpadusesuaidengankewenangannya. penanggulanganbencana dilaksanakan Penyelenggaraan denganmemperhatikanhak masyarakatyang antara lain mendapatkanbantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkanpelindungan sosial,mendapatkan pendidikan keterampilan dan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kegiatan penanggulanganbencana dilaksanakan dengan memberikankesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembagaintemasional. penanggulanganbencanadilakukanpada Penyelenggaraan tahap pra bencana, saat tanggapdarurat, dan pasca bencana, karena masing-masingtahapan mempunyai penanganan yangberbeda. karakteristik Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencanaselaindidukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai denganpertanggungjawaban melaluimekanismekhusus. Pengawasanterhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencanasetiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaandana penanggulangan bencana. Untuk meniamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligusmemberikanefek jera terhadappara pihak, baik karenakelalaianmaupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinyabencana yang menimbulkan kerugian, harta baik terhadap benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses penanggulangan bencana, dan dalam kegiatan penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya bantuanbencana dikenakan sanksipidana,baikpidanapenjaramaupunpidana pidanaminimumdanmaksimum. denda,denganmenerapkan
Denganmateri muatansebagaimanadisebutkandiatas, Peraturan Daerahini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalampenyefenggaraanpenanggulanganbencana penanggulangan bencana dapat sehingga penyelenggaraan dilaksanakansecara terencana,terkoordinasi,danterpadu.
II. PASALDEMIPASAL Pasal1 Cukupjelas. Pasal2 Ayat(1) Hurufa Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulanganbencana sehingga undang-undangini memberikan pelindungandan penghormatanhak-hakasasi manusia,harkatdan martabatsetiapwarga negara dan penduduklndonesia secaraproporsional. Hurufb Yang dimaksud dengan"asaskeadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsionalbagi setiap warga negaratanpakecuali. Hurufc Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatanketentuandalam penanggulangan bencanatidak boleh berisi hal-hal yang membedakanlatar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan,gender, atau status sosial. Hurufd Yang dimaksuddengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuandalam penanggulangan bencana men@rminkankeselarasantata kehidupan dan lingkungan. "asas keserasian"adalah Yang dimaksuddengan bahwa materi muatan ketentuandalam penanggulangan keserasianlingkungandan bencanamen@rminkan kehidupansosialmasyarakat. HuM e "asas ketertibandan Yang dimaksuddengan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalampenanggulanganbencana harus dapat menimbulkanketertiban dalam masyarakat jaminan hukum. melalui adanyakepastian
Huruff Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulanganbencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang difakukan secaragotongroyong.. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkunganuntuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentinganbangsadan negara. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas ifmu pengetahuandanteknologi"adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulanganbencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana. Ayat (2) Hurufa Yang dimaksuddengan"prinsipcepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulanganbencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Hurufb Yang dimaksuddengan "prinsip prioritas" adalah bahwaapabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harusmendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatanpenyelamatan jiwa manusia. Hurufc Yang dimaksuddengan"prinsipkoordinasi"adalah bahwapenanggulanganbencana didasarkanpada koordinasiyangbaikdansalingmendukung. Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalahbahwapenanggulanganbencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkanpada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
-5Hurufd Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitanmasyarakatdilakukan dengan tidak membuangwaktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang dimaksuddengan "prinsip berhasilguna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus guna, berhasil khususnyadalam mengatasi kesufitanmasyarakat dengan tidak membuangwaktu, tenaga,dan biaya yang berlebihan. Huruf e Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertangg ungjawabkan. Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secaraetikdanhukum. Huruff Cukupjelas. Huruf g Cukupjelas. Huruf h "prinsip Yang dimaksuddengan nondiskriminasi" adalahbahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuanyang berbeda terhadapjenis kelamin, suku,agama,ras,danaliranpolitikapa pun. Hurufi Yangdimaksuddengan"nonproletisi" adalahbahwa dilarangmenyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaandarurat bencana,terutama melaluipemberianbantuandan pelayanandarurat bencana. Pasal3 Cukupjelas. Pasal4 Yang dimaksud dengan "kegiatan keantariksaan"adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkanbencana,antara lain, peluncuransatelit dan eksplorasi ruangangkasa.
Pasal5 Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintahdan pemerintah penanggulangan daerah dalam penyelenggaraan bencana meliputibencanaalam, bencananonalam,dan bencanasosial. Pasal6 Cukupjelas Pasal7 HuM a Cukupjelas. Huruf b Cukupjelas. Huruf c Cukupjelas. Hurufd Cukupjelas. Hurufe Cukupjelas. Huruff Pengendalian dalam Pasal ini dimaksudkansebagai pengawasanterhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kotayang diselenggarakanoleh masyarakat, termasuk pemberian ijinyang menjadi kewenangan gubernur/bupatilwalikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal8 Ayat(1) Huruf a Yang dimaksuddengan masyarakatrentan bencana adalahanggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karenakeadaan yang di sandangnyadi antaranyamasyarakatlanjutusia, penyandangcacat, ibu anak-anak, hamil serta dan menyusui. Hurufb Cukupjelas. Huruf c Cukupjelas. Hunf d Cukupjelas. Huruf e Cukupjelas. Huruff Cukupjelas. Ayat (2) CukupJelas (3) Ayat CukupJelas Pasal9 CukupJelas
Pasal10 Cukupjelas. Pasal11 Cukupjelas. Pasal12 Cukupjelas. Pasal13 Cukupjelas. Pasal14 Cukupjelas. Pasal15 Huruf a Cukupjelas. Hurufb Cukupjelas. Huruf c Cukupjelas. HuM d Cukupjelas. Huruf e Yangdimaksuddengan"analisisresikobencana"adalah kegiatanpenelitiandan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana. Huruff Cukupjelas. Huruf g Cukupjelas. Huruf h Cukupjelas. Pasal16 CukupJelas Pasal17 Cukupjelas. Pasal18 Cukupjelas. Pasal19 Cukupjelas. Pasal20 Cukupjelas. Pasal21 Cukupjelas. Pasal22 Cukupjelas. Pasal23 Cukupjelas.
Pasal24 Cukupjelas. Pasal25 Cukupjelas. Pasal26 Cukupjelas. Pasal27 Cukupjelas. Pasal28 Cukupjelas. Pasal29 Cukupjelas. Pasal30 Cukupjelas. Pasal31 CukupJelas. Pasal32 CukupJelas. Pasal33 CukupJelas. Pasal34 CukupJelas. Pasal35 Cukupjelas. Pasal36 Cukupjelas. Pasal37 Cukupjelas. Pasal38 Ayat(1) Cukupjelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukankoordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana,sedangkanyang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang padasaattanggapdarurat. dilaksanakan Ayat (3) Cukupjelas.
-9Pasal39 Cukupjelas. Pasal40 Cukupjelas. Pasal41 Cukupjelas. Pasal42 Cukupjelas. Pasal43 Cukupjelas. PasalM Cukupjelas. Pasal45 Cukupjelas. Pasal46 Cukupjelas. Pasal47 Cukupjelas. Pasal48 Cukupjelas. Pasal49 Cukupjelas. Pasal50 Cukupjelas. Pasal51 Cukupjelas. Pasal52 Cukupjelas. Pasal53 Cukupjelas. Pasal54 Cukupjelas. Pasal55 Cukupjelas. Pasal56 Cukupjelas. Pasal57 Cukupjelas.
-10Pasal58 Cukupjelas. Pasal59 Cukupjelas. Pasal60 Cukupjelas. Pasal61 Cukupjelas. Pasal62 Cukupjelas. Pasal63 Cukupjelas. Pasal64 Cukupjelas. Pasal65 Cukupjelas. Pasal66 Cukupjelas. Pasal67 Cukupjelas. Pasal68 Cukupjelas.
NOMOR6 LEMBARANDAERAHKABUPATENMOJOKERTO TAT''BAHAN
PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENMOJOKERTO TENTANG PENANGGULANGANBENCANA I. UMUM Wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan satu kesatuan dengan wilayah lndonesiayang memilikikondisi geografis,geologis,hidrologis,dan demografisyang rawan terhadapterjadinyabencana,sehinggamemerlukan penangananyang sistematis,terpadu,dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokandalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencananon alam, dan bencanasosial.Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor,kekeringan,kebakaranhutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi,kegagalan konstruksi/ dan teknologi,dampak industri,ledakan nuklir, pencemaranlingkungan kegiatankeantariksaan. Bencanasosialantaralain berupakerusuhansosialdan konfliksosial dalam masyarakatyang seringterjadi. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunannasionalyaitu serangkaiankegiatanPenanggulanganBencana sebelum,pada saat maupun sesudahterjadinyabencana.Sefama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penaggulangan Bencanamaupunyang terkaitdenganlandasanhukumnya.Karenabelumada PeraturanDaerahyang secarakhususmenanganibencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasanhukumyang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencanadi Kabupaten Mojokerto, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang PenanggulanganBencanayang pada prinsipnyamengaturtahapan bencana meliputipra bencana,saat tanggapdaruratdan pasca bencana. Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagaiberikut: 1. Penyelenggaraanpenanggulanganbencana merupakantanggungjawab dan wewenang Pemerintahdan pemerintahdaerah, yang dilaksanakan secaraterencana,terpadu,terkoordinasi,dan menyeluruh. penanggulangan 2. Penyelenggaraan bencanadalam tahap tanggap darurat dilaksanakansepenuhnyaoleh badan nasionalpenanggulanganbencana dan badan penanggulanganbencana daerah. Badan penanggulangan bencanatersebutterdiridari unsur pengarahdan unsur pelaksana.Badan nasional penanggulangan bencanadan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraanpenanggulanganbencanasecaraterencanadan terpadu sesuaidengankewenangannya. 3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikanhak masyarakatyang antara lain mendapatkanbantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,berpartisipasi dalampengambilankeputusan. 4. Kegiatan penanggulanganbencana dilaksanakandengan memberikan
kesempatansecaraluas kepadalembagausahadan lembagainternasional. 5. Penyelenggaraanpenanggulanganbencana dilakukan pada tahap pra bencana,saat tanggapdarurat,dan pasca bencana,karenamasing-masing tahapanmempunyaikarakteristikpenangananyang berbeda. 6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulanganbencana selain didukungdana APBN dan APBD juga disediakandana siap pakai dengan pertanggungjawaban melaluimekanismekhusus. 7. Pengawasanterhadap seluruh kegiatan penanggulanganbencana setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangandalam penggunaan dana penanggulangan bencana. 8. Untuk menjaminditaatinyaundang-undangini dan sekaligusmemberikan,,,, efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaianmaupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkankerugian,baik terhadapharta benda maupun matinyaorang, menghambatkemudahanakses dalam kegiatan penanggulanganbencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, denganmenerapkanpidanaminimumdan maksimum. Dengan materi muatan sebagaimanadisebutkandiatas, PeraturanDaerah ini diharapkandapat dijadikanlandasanhukumyang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakansecaraterencana,terkoordinasi,dan terpadu.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal1 Cukupjelas. Pasal2 Ayat (1) Hurufa Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana ini memberikanpelindungan\" sehingga undang-undang dan penghormatanhak-hakasasi manusia,harkat dan martabatsetiapwarga negaradan pendudukIndonesia se€ra proporsional.
Hurufb Yang dimaksuddengan"asaskeadilan"adalah bahwa setiapmaterimuatanketentuandalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsionalbagi setiapwarga negaratanpa kecuali. Hurufc Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan"adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulanganbencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender,atau statussosial. Hurufd Yang dimaksuddengan "asas keseimbangan"adalah bahwa materi ketentuan dalam muatan
penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupansosialdan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas keselarasan"adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkankesefdrasantata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulanganbencana mencerminkankeserasian lingkungandan kehidupansosialmasyarakat.
Huruf e Yang dimaksuddengan "asas ketertibandan kepastian hukum"adalah bahwa materimuatan ketentuandalam penanggulanganbencana harus dapat menimbulkan keteftibandalam masyarakatmelalui jaminan adanya kepastianhukum.
Huruff Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan"adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukansecara"'/ gotong royong.
Huruf g Yang dimaksud dengan "asas kelestarianfingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuandalam penanggulanganbencana mencerminkankelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasiyang akan datang demi kepentinganbangsa dan negara.
Huruf h Yang dimaksuddengan "asas ilmu pengetahuandan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkanilmu pengetahuandan teknologisecara optimafsehinggamempermudahdan mempercepatproses penanggulanganbencana, baik pada tahap pencegahan,pada saat teryadibencana, maupunpada tahap pascabencana.
Ayat(2) Huruf a Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dafam penanggulanganbencana harus dilaksanakansecara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutankeadaan.
Hurufb Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakanpada kegiatanpenyelamatanjiwa manusia.
Hurufc Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi"adalah bahwa penanggulanganbencana didasarkan pada koordinasiyang baikdan salingmendukung. Yang dimaksuddengan "prinsipketerpaduan"adalah bahwa penanggulangan benbana difakukan ofeh berbagaisektor secara terpadu yang didasarkanpada kerjasama yang baikdan salingmendukung.
Huruf d Yang dimaksuddengan "prinsipberdayaguna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukandengantidak membuangwaktu,tenaga,dan biayayang berlebihan. Yang dimaksuddengan "prinsipberhasilguna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnyadalam mengatasikesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biayayang berlebihan.
Huruf e Yang dimaksud dengan "prinsiptransparansi"adalah bahwa penanggulanganbencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksuddengan "prinsipakuntabilitas"adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Huruf f Cukupjelas. Huruf g Cukupjelas. Huruf h Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalahbahwanegaradalampenanggulanganbencana ,7 tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin,suku, agama, ras, dan aliran politikapa pun. Huruf i Yang dimaksud dengan "nonproletisi"adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberianbantuandan pelayanandaruratbencana. Pasal3 Cukupjelas. Pasal4 Yang dimaksuddengan "kegiatankeantariksaan"adalah kegiatanyang berkaitandengan ruang angkasa yang menimbulkanbencana,antara lain,peluncuransatelitdan eksplorasiruangangkasa.
Pasal5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tanggung iawab Pemerintah a^n*/ pemerintahdaerah dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencanasosiaf
Ayat(2) Cukupjelas
Pasal6 Cukupjelas Pasal7 Huruf a Cukupjelas. Huruf b Cukupjelas. Huruf c Cukupjelas. Hurufd Cukupjelas. Hurufe cukupjelas' Huruf, Pengendaliandalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengumpulanuang pengawasanterhadappenyelenggaraan atau barang berskalaprovinsi, kabupaten/kota yang oleh masyarakat,termasukpemberianUin diselenggarakan yang menjadi kewenangangubernur/bupati/walikota sesuai dengankewenangannya. Pasal8 Ayat(1) Huruf a Yang dimaksuddengan masyarakatrentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnyadi antaranyamasyarakatlanjutusia,penyandangcacat, anak-anak, sertaibuhamildanmenyusui. Hurufb Cukupjelas. Huruf c Cukupjelas. Huruf d Cukupjelas. Huruf e Cukupjelas. Huruf f Cukupjelas. Ayat(2) CukupJelas Ayat (3) CukupJelas
Pasal9 CukupJelas Pasal 10 Cukupjelas. Pasal 11 Cukupjelas. Pasal 12 Cukupjelas. Pasal 13 Cukupjelas. Pasal14 Cukupjelas. P a s a l1 5 Huruf a Cukupjelas. Hurufb Cukupjelas. Huruf c Cukupjelas. Huruf d Cukupjelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "analisis resiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkanterjadinyabencana. Huruf f Cukupjelas. g Huruf Cukupjelas. Huruf h Cukupjelas. P a s a l1 6 CukupJelas P a s a l1 7 Cukupjelas. P a s a l1 8 Cukupjelas. P a s a l1 9 Cukupjelas. Pasal20 Cukupjelas. Pasal21 Cukupjelas.
Pasal22 Cukupjelas. Pasal23 Cukupjelas. Pasal24 Cukupjelas. Pasal25 Cukupjelas. Pasal26 Cukupjelas. Pasal27 Cukupjelas. Pasal28 Cukupjelas. Pasal29 Cukupjelas. Pasal30 Cukupjelas" Pasal31 CukupJelas. Pasal 32 CukupJelas. Pasal33 CukupJelas. Pasal34 CukupJelas. Pasal35 Cukupjelas. Pasal 36 Cukupjelas. Pasal37 Cukupjelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukupjelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan fungsi koordinasiadalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksanaadalahfungsi yang dilaksanakanpada saat tanggap darurat.
Ayat (3)
Cukupjelas.
Pasal 39 CukuPjelas. Pasal40 CukuPjelas. Pasal41 CukuPjetas. Pasal 42 CukuPjelas. Pasal43 CukuPjelas. Pasal44 CukuPjelasPasal45 CukuPjelas. Pasal46 CukuPjelas. Pasal 47 CukuPjelas. Pasal48 CukuPjelasPasal49 CukuPjelas. Pasal50 CukuPjelas. Pasal51 CukuPjelas. Pasal52 CukuPjelas. Pasal53 CukuPjelas. Pasal 54 CukuPjelas. Pasal55 CukuPjelas' Pasal 56 CukuPjelas.
-33-
Pasal57 Cukupjelas. Pasal58 Cukupjelas. Pasal59 Cukupjelas. Pasal60 Cukupjelas. Pasal61 Cukupjelas. Pasal62 Cukupjelas. Pasal63 Cukupjelas. Pasal64 Cukupjelas. Pasal65 Cukupjelas. Pasal66 Cukupjelas. Pasal67 Cukupjelas. Pasal68 Cukupjelas.
NOMOR6 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENMOJOKERTO
