h2009f PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

h2009f PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah

dan

dalam

upaya

mewujudkan dan memantapkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan membentuk

dan

pelaksanaan

Peraturan

Daerah

pembangunan tentang

perlu

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

-22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

Indonesia

Tahun

(Lembaran 2003

Negara

Nomor

47,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan

Keuangan

Negara

Indonesia

Tahun

dan

(Lembaran 2004

Nomor

Tanggung Negara 66,

Jawab Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-3-

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025

Indonesia

(Lembaran

Tahun

2007

Negara

Nomor

33,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang,

Indonesia

Tahun

(Lembaran 2007

Nomor

Negara 68,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Indonesia

Penyusunan Minimal Tahun

Dan

Penerapan

(Lembaran 2005

Nomor

Negara 150,

Standar Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

-4-

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

-523. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2); 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009/E1); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan

Desa

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Kabupaten

Mojokerto

(Lembaran

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);

-630. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

kabupaten

Kabupaten

Mojokerto

Mojokerto

(Lembaran

Tahun

2008

Daerah

Nomor

11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

dan

Kelurahan

Kabupaten

Mojokerto

(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);

-736. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah

Kabupaten

Mojokerto

(Lembaran

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

TENTANG

RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011 – 2015. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3.

Bupati adalah Bupati Mojokerto.

4.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

5.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya

disingkat

RPJPD

adalah

Dokumen

Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 6.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

-87.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8.

Rencana

Pembangunan

Tahunan

Daerah,

yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 11. Pembangunan

Daerah

adalah

upaya

yang

dilaksanakan oleh semua; komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah. 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mojokerto dan memperhatikan RPJMD Propinsi Jawa Timur, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

-9Pasal 3 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Dasar Hukum Penyusunan c. Hubungan Antar Dokumen d. Sistematika Penulisan e. Maksud dan Tujuan f. Prinsip Dasar Menata Pembangunan BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII BAB IX BAB X

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH a. Aspek Geografi dan Demografi b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat c. Aspek Pelayanan Umum d. Aspek Daya Saing Daerah e. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH a. Kinerja Keuangan Masa Lalu b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu c. Kerangka Pendanaan : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS a. Permasalahan Pembangunan b. Analisis Lingkungan c. Isu Strategis : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN a. Visi b. Misi c. Tujuan dan Sasaran : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN a. Strategi b. Arah Kebijakan Pembangunan : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH a. Kebijakan Umum Pembangunan b. Program Lintas SKPD c. Program Kewilayahan : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH : PENUTUP a. Kesimpulan b. Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi

LAMPIRAN

- 10 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011 – 2015 I. UMUM Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 6 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian serta sistematika dalam penyusunan beserta penjelasannya, dan lampiran yang memuat materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015. Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 diharapkan

dapat

berfungsi

sebagai

dokumen

perencanaan

pembangunan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada dan digunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 terbagi dalam tahaptahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan tahunan.

-2II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 - 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO 2011

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2011 TANGGAL 27 MEI 2011

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................. i DAFTAR TABEL ...................................................................................... iv DAFTAR GRAFIK................................................................................... vii KATA PENGANTAR................................................................................. ix BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1 A. Latar Belakang .....................................................................................1 B. Dasar Hukum Penyusunan.................................................................3 C. Hubungan Antar Dokumen ................................................................6 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025. .........................................................................7 RPJM Nasional.....................................................................................................9 RPJM Daerah Propinsi Jawa Timur................................................................. 10 RTRW Kabupaten Mojokerto...........................................................................15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto............18 RENSTRA SKPD .................................................................................................18

D. Sistematika Penulisan ......................................................................19 E. Maksud dan Tujuan ...........................................................................21 F. Prinsip Dasar Menata Pembangunan ............................................22 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...................................... 25 A. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................25 1. 2.

Aspek Geografi ..................................................................................................25 Aspek Demografi............................................................................................... 29

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..................................................32 1. 2.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ............................................................ 32 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ...................................................... 42

C. Aspek Pelayanan Umum...................................................................47 1.

Fokus Layanan Urusan Wajib..........................................................................47 a. Pendidikan ............................................................................................... 47 b. Kesehatan ................................................................................................ 48 c. Pekerjaan Umum ..................................................................................... 52 d. Penataan Ruang ....................................................................................... 57 e. Perencanaan Pembangunan ....................................................................58 f. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) .........................................59 g. Pemerintahan umum ...............................................................................63 h. Sosial ........................................................................................................65 i. Perpustakaan ........................................................................................... 68

i

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto

2011-2015

D. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................71 1. 2.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ............................................................. 71 a. Kondisi Ekonomi...................................................................................... 71 b. Pertanian..................................................................................................75 Fokus Iklim Berinvestasi .................................................................................. 82 a. Keamanan dan ketertiban umum ............................................................ 82

E. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum ........................................84 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.................... 90 A. Kinerja Keuangan Masa Lalu...........................................................90 1. 2.

Kinerja Pelaksanaan APBD ..............................................................................91 Neraca Daerah ..................................................................................................96

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ............................ 103 1. 2.

Proporsi penggunaan anggaran ...................................................................104 Analisis pembiayaan .......................................................................................105

C. Kerangka Pendanaan ...................................................................... 107 1. 2.

Analisis pengeluaran periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama ..........................................................................................................................108 Perhitungan Kerangka Pendanaan ............................................................... 110

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .............................................. 115 A. Permasalahan Pembangunan ....................................................... 115 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Akses, kualitas dan kompetensi pendidikan yang masih rendah.............115 Akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih kurang. ................116 Masih tingginya angka penduduk miskin dan akses terhadap pelayanan sosial dasar......................................................................................................118 Masih tingginya tingkat pengangguran. ......................................................122 Kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi. ..........................................................................................................................123 Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. ..................................124 Kurang optimalnya situasi aman. .................................................................127

B. Analisis Lingkungan ........................................................................ 129 C. Isu Strategis ..................................................................................... 133 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN......................................... 135 A. Visi....................................................................................................... 135 B. Misi...................................................................................................... 138 C. Tujuan dan Sasaran......................................................................... 138 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.......................................... 144 A. Strategi .............................................................................................. 144 B. Arah Kebijakan Pembangunan ..................................................... 144 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .................................................................................................. 154 ii


2011-2015

A. Kebijakan Umum Pembangunan .................................................. 154 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan .155 Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan politik dan Penegakan Hukum ..........................................................................................................................163 Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik .............166 Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil. ..............................................................................171 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan Lapangan Kerja, dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.................................................................188 Kebijakan Peningkatan Kesalehan Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama.........................................................................................................189 Kebijakan Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja. .............................................................................................................191

B. Program Lintas SKPD ...................................................................... 211 C. Program Kewilayahan..................................................................... 213 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN......................................................... 214 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .......................... 232 BAB X PENUTUP ................................................................................. 248 A. Kesimpulan........................................................................................ 248 B. Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi .............................. 248 1. 2. 3. 4. 5.

RPJMD merupakan panduan dalam penyusunan Renstra bagi SKPD .....248 RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD....................................................249 Penguatan Peran para Stakeholders sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD ..........................................................................249 Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan RPJMD, RKPD .........................250 Pedoman Transisi ...........................................................................................250

LAMPIRAN.......................................................................................... 251

iii


2011-2015

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan ........................................ 26 Tabel 2.2 Sungai Besar di Kab. Mojokerto ............................................................ 28 Tabel 2.3 Sungai dan luas daerah pengairan di Kab.Mojokerto .............................. 28 Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2010 .................................................. 29 Tabel 2.5 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Tahun 2008 – 2010 ......... 31 Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 ............................................................................................................ 32 Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto ............................ 33 Tabel 2.8 Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010 ................................................................. 35 Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010 ................................... 38 Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2006-2010 ................................. 39 Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Th 2005 – 2009 ....................................... 40 Tabel 2.12 Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 20062010 ................................................................................................... 41 Tabel 2.13 PDRB Th 2005 – 2009 ........................................................................ 43 Tabel 2.14 Sumbangan Tiap Sektor Th 2005 – 2009 ............................................. 44 Tabel 2.15 Pendapatan Regional Per Kapita Th 2005 – 2009 ................................. 46 Tabel 2.16 Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid ........................................... 47 Tabel 2.17 Rasio jumlah kelas terhadap murid ..................................................... 48 Tabel 2.18 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit per Kecamatan ............................................................................................................ 49 Tabel 2.19 Jumlah tenaga medis, paramedis dan kunjungan ke puskesmas

........ 50

Tabel 2.20 Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD dan Puskesmas .............. 51 Tabel 2.21 Kondisi Jalan aspal kabupaten Mojokerto (Km) .................................... 52 Tabel 2.22 Kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (unit) ..................................... 54 Tabel 2.23 Jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto ..................................................... 55 Tabel 2.24 Luas Irigasi Teknis Tahun 2006 – 2010 ............................................... 56 Tabel 2.26 Perkembangan jumlah koperasi .......................................................... 59 Tabel 2.27 Perkembangan jumlah koperasi sehat ................................................. 60 Tabel 2.28 Perkembangan usaha kecil ................................................................. 61 Tabel 2.29 Perkembangan usaha menengah ........................................................ 62 Tabel 2.30 Jumlah produk hukum ....................................................................... 63

iv


2011-2015

Tabel 2.31 Indeks kepuasan masyarakat ............................................................. 64 Tabel 2.32 Jumlah keluarga miskin ...................................................................... 65 Tabel 2.33 Jumlah PMKS yang dibantu ................................................................ 67 Tabel 2.34 Jumlah perpustakaan dan pengunjung ................................................ 68 Tabel 2.35 Jumlah buku perpustakaan ................................................................ 69 Tabel 2.36 Jumlah judul buku perpustakaan ........................................................ 70 Tabel 2.37 Data Industri Tahun 2006-2010 .......................................................... 72 Tabel 2.38 Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) .......... 76 Tabel 2.39 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) ............ 77 Tabel 2.40 Produktivitas Pertanian Tanaman pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha) ... 78 Tabel 2.41 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton)............... 80 Tabel 2.42 Produksi Daging dan Telur ................................................................. 81 Tabel 2.43 Keamanan dan ketertiban umum Tahun 2008 – 2010 83 Tabel 2.44 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mojokerto 2010 – 2015 .......... 85 Tabel 2.45 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 ......... 88 Tabel 3.1 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 – 2010 ................................................................................................ 91 Tabel 3.2 Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 – 2010 Tabel 3.3 RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 20072010 ................................................................................................... 97 Tabel 3.4 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Mojokerto ...................................... 100 Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mojokerto ............................................................................................................ 104 Tabel 3.6 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto ............................................ 105 Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto ................ 106 Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mojokerto ............ 107 Tabel 3.9 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Mojokerto ............................................................................................ 108 Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto ............................................................... 110 Tabel 3.11Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto ............................................................................................ 112 Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Mojokerto............. 141 Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Mojokerto ............................... 152 Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto ...... 195 Tabel 7.2 Program Lintas SKPD ........................................................................... 211

v


2011-2015

Tabel 8.1 MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA KEBUTUHAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 – 2015 ............................................................................................................ 215 Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto ............... 232

vi


2011-2015

DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Tren Peningkatan Jumlah penduduk .................................................... 30 Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia ............................................................ 34 Grafik 2.3 Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010 ................................................................. 37 Grafik 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010 .................................. 39 Grafik 2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) .............................................................. 40 Grafik 2.6 Laju pertumbuhan ekonomi ................................................................ 41 Grafik 2.7 Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja .............. 42 Grafik 2.8 Tren Kenaikan PDRB ........................................................................... 43 Grafik 2.9 Komposisi sumbangan sektor PDRB ..................................................... 45 Grafik 2.10 Tren Peningkatan Pendapatan Regional Per Kapita .............................. 46 Grafik 2.11 Perkembangan kondisi jalan Kabupaten Mojokerto .............................. 53 Grafik 2.12 Perkembangan kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (jembatan) ...... 54 Grafik 2.13 Perkembangan jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto .............................. 55 Grafik 2.14 Perkembangan luas Irigasi Teknis ...................................................... 56 Grafik 2.15 Perkembangan jumlah koperasi ......................................................... 59 Grafik 2.16 Perkembangan jumlah koperasi sehat ................................................ 60 Grafik 2.17 Perkembangan jumlah usaha kecil ..................................................... 61 Grafik 2.18 Perkembangan jumlah usaha menengah ............................................ 62 Grafik 2.19 Jumlah keluarga miskin ..................................................................... 66 Grafik 2.20 Jumlah PMKS yang dibantu ................................................................ 67 Grafik 2.21 Jumlah pengunjung perpustakaan ...................................................... 68 Grafik 2.22 Jumlah buku perpustakaan ................................................................ 69 Grafik 2.23 Jumlah judul buku perpustakaan ........................................................ 70 Grafik 2.24 Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) ......... 76 Grafik 2.25 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 .................. 78 Grafik 2.26 Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha) ... 79 Grafik 2.27 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton) ............. 81 Grafik 2.28 Perkembangan Produksi Daging dan Telur .......................................... 82 Grafik 2.29 Tren Proyeksi Pertumbuhan PDRB ...................................................... 85 Grafik 2.30 Jumlah Rumah Tangga Miskin ............................................................ 89 Grafik 3.3 Perbandingan Rasio Komponen Pendapatan Daerah ............................. 102 Grafik 3.4 Perbandingan Rasio Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung . 103

vii


2011-2015

Grafik 3.6 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Mojokerto ............................................................................................ 109

viii


2011-2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015. Rencana

Pembangunan

Daerah

yang

disusun

dengan

memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014, RPJM Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 dan RPJP Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025.

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

akan

dipergunakan sebagai dasar pedoman bagi penyusunan Renstra dan Renja SKPD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tetap memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

ix


2011-2015

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Era

desentralisasi

telah

mengembangkan

perhatian

mendalam terhadap lahirnya kebijakan terkait peraturan dan perundang-undangan untuk lebih terfokus pada kepentingan daerah. Komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah merupakan salah satu perangkat yang dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah menuntut pertimbangan secara seksama, sistematis, dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan rencana pembangunan nasional. Dalam penyusunan rencana

pembangunan,

diperlukan

adanya

pola

kombinasi

pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Pola perencanaan pembangunan daerah tersusun dengan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan

pembangunan

Jangka

Panjang

daerah Daerah

meliputi

Rencana

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 1


2011-2015

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD

Propinsi.

RPJMD

dipersyaratkan

untuk

mengarahkan

pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Selain itu, RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas Kepala Daerah Terpilih dalam memandu, mengarahkan, dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya. RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: 1) kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai

dalam

5

(lima)

tahun

mendatang;

2)

bagaimana

mencapainya dan; 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Terselenggaranya

pemerintahan

yang

baik

(good

governance) di Kabupaten Mojokerto merupakan prasyarat bagi 2


2011-2015

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mewujudkan program pembangunan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, pelaksanaan

sehingga

penyelenggaraan

pembangunan

dapat

pemerintahan berlangsung

dan secara

berdayaguna, bersih, dan akuntabel. Karenanya RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015 mengambil peranan vital dalam keberhasilan pembangunan daerah.

B.

Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan

RPJM

Daerah

Kabupaten

Mojokerto

menyertakan beberapa landasan hukum, yaitu : 1.

Landasan idiil Pancasila.

2.

Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

3.

Landasan operasional: a) Undang-Undang Pembentukan

Nomor

12

Tahun

Daerah-Daerah

1950

tentang

Kabupaten

dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur; b) Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c) Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); e) Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik 3


2011-2015

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); f) Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4700); h) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; j) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; k) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; l) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Pemerintah,

Daerah

Provinsi

Antara dan

Pemerintah, Pemerintahan

Kabupaten/Kota; m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4


2011-2015

n) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah; o) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan

Gubernur

Sebagai

Wakil

Pemerintah di Wilayah Propinsi; p) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; q) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan

Nasional

dan

Menteri

Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/m ppn/04/2010; Nomor: pmk 95/pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; s) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2020; t) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

5


2011-2015

u) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; v) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001); w) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

C.

Hubungan Antar Dokumen Bahwa RPJMD disusun untuk jangkauan perencanaan dalam 5 (lima) tahun atau masa jabatan Bupati. RPJMD disusun berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Timur. Proses penyusunannya diawali dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Pola hubungan ini dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

6


2011-2015

Gambar 1.1 Diagram Pola Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Prop. Jawa Timur

RPJMD Prop. Jawa Timur

RKPD Prop. Jawa Timur

RENSTRA SKPD Prop. Jawa Timur

RPJPD Kab. Mojokerto

RPJMD Kab. Mojokerto

RENJA SKPD Prop. Jawa Timur

RKPD Kab. Mojokerto RENSTRA SKPD Kab. Mojokerto

RENJA SKPD Kab. Mojokerto

Secara substansi pola hubungan ini dijabarkan sebagai berikut :

1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025. Untuk

mencapai

sasaran

pokok

RPJPD

Kabupaten

Mojokerto secara bertahap, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam RPJM Daerah. Tahapan

dan

skala

prioritas

yang

ditetapkan

mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode 7


berikutnya

dalam

rangka

mewujudkan

2011-2015

sasaran

pokok

pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masingmasing misi dapat dijabarkan menjadi prioritas utama. Prioritas utama

menggambarkan

makna

strategis

dan

urgensi

permasalahan. Berdasarkan

pelaksanaan

dan

pencapaian

hasil

pembangunan serta sebagai wujud keberlanjutan RPJPD, maka pada RPJMD ke-2 (Tahun 2011-2015) ini diarahkan untuk memantapkan penataan kembali pembangunan di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil

pembangunan

menjadi

semakin

penduduk miskin terus menurun dan angka

baik,

jumlah

pengangguran

juga terus berkurang. Pada tahap ini struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto menjadi semakin mantap yang ditandai semakin berkembangnya sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang di dukung sektor pertanian yang handal. Untuk mendukung percepatan pembangunan bidang ekonomi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus

dilakukan melalui peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga etos dan produktifitas kerja sumber daya manusia Kabupaten Mojokerto baik aparatur maupun masyarakat terus mengalami peningkatan. Dalam

rangka

mewujudkan

pembangunan

yang

berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup semakin baik dan berkembang melalui penguatan

kelembagaan

serta

meningkatnya

kesadaran

masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 8


2011-2015

Kondisi Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab menjadi semakin mantap. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya

pemenuhan hak-hak dasar

masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta bidang-bidang sosial-budaya yang lain. Kesetaraan gender pada berbagai bidang pembangunan juga terus semakin membaik, demikian juga penegakan hukum, kerukunan antar anggota

masyarakat

serta

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat juga terus mengalami peningkatan.

2.

RPJM Nasional. RPJM

Nasional

merupakan

strategi

pokok

yang

dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program

pembangunan.

Adapun

agenda

pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2010-2014 adalah : 1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Substansi dari agenda ini adalah bahwa program peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. 2. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan. Substansi dari agenda ini adalah bahwa reformasi birokrasi akan dilaksanakan diseluruh Kementrian dan Lembaga,

dan

untuk

selanjutnya

diteruskan

di

Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perencanaan dan Anggaran akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Hasil positif yang diharapkan adalah perbaikan

9


2011-2015

kualitas pelayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas dan penanggulangan korupsi. 3. Penegakan Pilar Demokrasi. Substansi dari agenda ini adalah adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya check and balance, jaminan akan keberagaman

yang

tercermin

dengan

adanya

perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan dan gender. 4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi. Substansi pembuatan

dari

agenda

ini

adalah

adanya

proses

Undang-Undang,

proses

penjabarannya,

proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum. Penegakan hukum dalam bidang korupsi dilakukan tanpa tebang

pilih,

semua

warga

negara

adalah

sama

kedudukannya di mata hukum. 5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Agenda ini diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk perbaikan atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial politik diarahkan pada perwujudan keadilan, perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi. Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan kegiatan/proyek hingga tahap evaluasi.

3.

RPJM Daerah Propinsi Jawa Timur. Dalam RPJM Daerah Propinsi terdapat 9 (Sembilan) agenda pokok, yaitu Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas 10


2011-2015

pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin; Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat;

Meningkatkan

percepatan

pemerataan

dan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan terutama melalui pembangunan agroindustri/agrobisnis serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian dan perdesaan; Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang; Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik; Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial; Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya kesetaraan gender dan meningkatkan peran pemuda

serta

mengembangkan

dan

memasyarakatkan

olahraga; Meningkatkan keamanan dan ketertiban, reformasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia; Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur lapindo. Penjabaran untuk kesembilan agenda tersebut adalah sebagai berikut : a)

Meningkatkan

aksessibilitas

dan

kualitas

pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin Dalam rangka untuk meningkatkan akses terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur, maka prioritas pembangunan diletakkan pada : Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan dan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas. Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan, 11


2011-2015

langkah-langkah yang akan ditempuh dan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatankegiatan pokok sebagai berikut : 

Pendidikan : Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini – TK), Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan

Menengah,

Program

Pendidikan

Luar

Sekolah. 

Kesehatan : Program upaya kesehatan masyarakat, Program

upaya

kesehatan

perbaikan

Gizi

Masyarakat,

perbekalan

kesehatan,

perorangan, Program

program

Program obat

dan

pencegahan

dan

pemberantasan penyakit serta program lingkungan sehat. b)

Memperluas

lapangan

efektifitas

kerja,

meningkatkan

penanggulangan

kemiskinan,

memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik

dan

meningkatkan

kesejahteraan

sosial

rakyat; Dalam

rangka

Penanggulangan

Kemiskinan,

Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Memacu Kewirausahaan di Jawa Timur, maka prioritas pembangunan diletakkan pada : Program Penanggulangan Kemiskinan,

Program

Perdesaan

Bagi

Pembangunan Pengembangan

Pengembangan

Masyarakat Daerah

Kawasan

Infrastruktur

Miskin,

Tertinggal, Miskin

Perkotaan,

Program Program Program

Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat

Miskin,

Program

Pengembangan

Usaha

Ekonomi Produktif bagi Masyarakat Miskin, Program

12


2011-2015

Pemeliharaan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Miskin. c)

Meningkatkan

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

berkelanjutan

terutama

pemerataan

yang

berkualitas

melalui

dan dan

pembangunan

agroindustri/agrobisnis serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian dan perdesaan; Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

berkelanjutan

dan

pembangunan

infrastruktur, maka prioritas pembangunan diletakkan pada

:

Peningkatan

Investasi,

Perdagangan

dan

Pariwisata, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Daya Saing, serta Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. d)

Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang; Dalam rangka mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Alam, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang prioritas pembangunan pada : Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup serta Penataan Ruang, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Program Penataan Ruang.

e)

Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik; Terkait dengan Revitalisasi proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah, maka prioritas pembangunan diletakkan 13


2011-2015

pada Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggung Jawab f)

Meningkatkan

kualitas

kesalehan

sosial

demi

terjaganya harmoni sosial; Pembangunan

agama

merupakan

upaya

mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama

serta

kehidupan

pembangunan

agama

beragama. juga

Selain

mencakup

itu,

dimensi

peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun mengenai

masyarakat

realitas

yang

memiliki

multikulturalisme

dan

kesadaran memahami

makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Jawa Timur yang aman dan damai dapat diwujudkan. Arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut : Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. g)

Meningkatkan

kualitas

kehidupan

dan

peran

perempuan serta terjaminnya kesetaraan gender dan

meningkatkan

peran

pemuda

serta

mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga; Dengan kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, 14


2011-2015

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan

program

pembangunan;

diberbagai

bidang

Terjaminnya

kehidupan

perlindungan

dan

anak

dan

perempuan; Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan agama;

sosial,

politik,

Meningkatkan

pengembangan

prestasi

ekonomi,

upaya olahraga

budaya

pembibitan secara

dan dan

sistematik,

berjenjang dan berkelanjutan. h)

Meningkatkan keamanan dan ketertiban, reformasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia; Dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban, Supremasi Hukum Dan HAM, prioritas pembangunan diletakkan pada : Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok, Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur, Peningkatan Keamanan,

Ketentraman

dan

Penanggulangan

Kriminalitas, serta Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. i)

Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur lapindo. Mempercepat revitalisasi infrastruktur fisik untuk stabilisasi dan

normalisasi

aktifitas

investasi

ekonomi

dan

perdagangan.

4.

RTRW Kabupaten Mojokerto. Dalam mewujudkan rencana tata ruang diperlukan program yang bersumber dari pemerintah (public investment) dan program yang bersumber dari masyarakat dan swasta (private investment). Program yang bersumber dari pemerintah umumnya melalui mekanisme perencanaan yang ditetapkan 15


2011-2015

sebagai dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan tahap akhir dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD). Program yang bersumber dari masyarakat dan swasta umumnya sulit diprogramkan tetapi harus selalu dibina dan diarahkan sejalan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah. Perumusan Mojokerto

strategi

pengembangan

sekurang-kurangnya

dilakukan

di

Kabupaten

hal-hal

sebagai

berikut: a)

Perumusan masalah pembangunan dan pemanfaatan ruang dalam bentuk identifikasi masalah pembangunan dan arahan pemanfaatan ruang.

b)

Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten. Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto

dapat dijabarkan sebagai berikut : a)

Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan,

keterkaitan,

dan

keseimbangan

perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. b)

Strategi pemantapan kawasan lindung. Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung

sesuai

dengan

fungsi

masing-masing,

dan

pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan. c)

Strategi pengembangan kawasan budidaya. Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang 16


2011-2015

secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah. Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan

daerah

maka

penetapan

prioritas

lokasi

pembangunan diarahkan sebagai berikut : 1. Prioritas Pertama Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah

pengembangan

sektor-sektor

strategis

seperti

industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain: a)

Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.

b)

Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Trowulan.

c)

Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.

d)

Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.

e)

Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

17


2011-2015

3. Prioritas Ketiga Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto RKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD menerjemahkan perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran kegiatan tahunan, mengoperasionalkan rencana program prioritas jangka menengah ke dalam program dan kegiatan tahun yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang RKPD sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya

dengan

mengacu

kepada

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

6. RENSTRA SKPD Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan

satu

dokumen

rencana

resmi

daerah

yang

dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Karena penyusunan Dokumen Renstra 18


2011-2015

SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJM Daerah, maka kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinanya.

D.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika RPJM Daerah tersebut adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Dasar Hukum Penyusunan

C.

Hubungan Antar Dokumen

D.

Sistematika Penulisan

E.

Maksud dan Tujuan

F.

Prinsip Dasar Menata Pembangunan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A.

Aspek Geografi dan Demografi

B.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

C.

Aspek Layanan Umum

D.

Aspek Daya Saing Daerah

E.

Kondisi yang Diinginkan Secara Umum 19


2011-2015

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A.

Kinerja Keuangan Masa Lalu

B.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

C.

Kerangka Pendanaan

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS A.

Permasalahan Pembangunan

B.

Analisis Lingkungan

C.

Isu strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A.

Visi

B.

Misi

C.

Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN A.

Strategi

B.

Arah Kebijakan

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM

DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH A.

Kebijakan Umum Pembangunan

B.

Program Lintas SKPD

C.

Program Kewilayahan

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X. PENUTUP A.

Kesimpulan

B.

Kaidah Pelaksanaan

20


E.

2011-2015

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto adalah : 1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan. 2. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah. 3. Untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. 4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Mojokerto. 5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 6. Memberikan

indikator

untuk

melakukan

evaluasi

kinerja

pembangunan daerah. 7. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku

kepentingan

pembangunan

terhadap

program-

program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi misi daerah. Sedangkan tujuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto adalah : 1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. 21


2011-2015

2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto. 3. Menjadi pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. 4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi unit satuan kerja di bawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

F.

Prinsip Dasar Menata Pembangunan Koordinasi

dan

musyawarah

secara

bertahap

serta

berkesinambungan merupakan mekanisme yang ditempuh dalam proses perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto. Proses tersebut mempunyai keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya yang sifatnya lima tahunan.

Koordinasi

perencanaan

pembangunan

tersebut

diselenggarakan dalam berbagai dimensi, yaitu lintas sektor, lintas daerah, lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Paradigma pembangunan baru sebagai derivasi atas azas desentralisasi dan otonomi daerah merupakan landasan yang ditempuh dalam mengembangkan pola komunikasi intensif proaktif dan integratif. Semua hal tersebut terlaksana dengan tetap membawa tanggung jawab atas peran dan fungsi dari tiap elemen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan pembangunan yang dianut mencakup lima pendekatan dalam seluruh

rangkaian

perencanaan.

Pendekatan yang

dimaksud

adalah: 22


2011-2015

1. Pendekatan Politik Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses

penyusunan

rencana,

karena

rakyat

menentukan

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati. Oleh karena itu, rencana

pembangunan

adalah

penjabaran

agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan Bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. 2. Pendekatan Teknokratik Pendekatan teknokratik adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Pendekatan Partisipatif Pendekatan

partisipatif

salah

satu

metode

penyusunan

perencanaan dilaksanakan melalui pelibatan semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders)

terhadap

pembangunan.

Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) Pendekatan

atas-bawah

(top

down)

dalam

perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (top down) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. 5. Pendekatan bawah-atas (bottom-up) Pendekatan

(bottom-up)

merupakan

pendekatan

yang

membuka kesempatan bagi elemen dalam strata pemerintahan bawah maupun masyarakat luas untuk beraspirasi terlibat dalam perencanaan. Untuk kemudian aspirasi tersebut diangkat dan dibahas pada hierarki pemerintahan yang lebih tinggi. 23


2011-2015

Perencanaan pembangunan meliputi empat tahapan, yaitu : a) penyusunan rencana, b) penetapan rencana, c) pengendalian pelaksanaan rencana dan d) evaluasi pelaksanaan rencana. Empat

tahapan

tersebut

diselenggarakan

secara

berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap

penyusunan

rencana

dilaksanakan

untuk

menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Pertama, penyiapan rancangan

rencana

menyeluruh

dan

pemerintah

pembangunan terukur.

menyiapkan

yang

Kedua,

rancangan

bersifat teknokratik,

masing-masing

instansi

rencana

dengan

kerja

berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Ketiga,

berkepentingan pembangunan

menjaring

(stakeholders) yang

dihasilkan

aspirasi dan oleh

semua

pihak

menyelaraskan

yang

rencana

masing-masing

jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan

strategi

pengembangan

ekonomi

daerah

dapat

membuat masyarakat ikut serta membentuk struktur ekonomi yang dicita-citakan.

24


2011-2015

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A.

Aspek Geografi dan Demografi 1.

Aspek Geografi Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47'30" Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 969.360 Km 2 atau sekitar 2,09% dari luas Propinsi Jawa Timur. 2

- Pemukiman

:

132,440 Km

- Pertanian

:

371,010 Km 2

- Hutan

:

289,480 Km 2

- Perkebunan

:

170,000 KM 2

- Rawa/Waduk

:

0,490 Km 2

- Lahan Kritis

:

0,200 Km 2

- Padang Rumput

:

1,590 Km 2

- Semak/Alang-alang: Kabupaten

Mojokerto

0,720 Km

2

memiliki

batas-batas

wilayah

administrasi sebagai berikut :  Sebelah utara

: Kabupaten lamongan dan Kabupaten

Gresik  Sebelah timur

: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten

Pasuruan  Sebelah selatan

: Kabupaten Malang dan Kota Batu

 Sebelah barat

: Kabupaten Jombang

 Sedangkan ditengah-tengah adalah wilayah Kota Mojokerto. Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan bagian pegunungan yang subur, meliputi 25


2011-2015

kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan bagian dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur. Tabel 2.1 Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan No Kecamatan

Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m) 1 Jatirejo 140 2 Gondang 240 3 Pacet 570 4 Trawas 800 5 Ngoro 25 6 Pungging 30 7 Kutorejo 500 8 Mojosari 36 9 Bangsal 30 10 Mojoanyar 23 11 Dlanggu 17 12 Puri 70 13 Trowulan 40 14 Sooko 64 15 Gedek 26 16 Kemlagi 22 17 Jetis 35 18 Dawarblandong 75 Kab. 30 Mojokerto Keterangan : *) Luas daerah termasuk hutan Negara

Luas Daerah*) (Km2) 107,62 98,62 107,98 58,00 70,50 45,00 43,50 28,85 25,84 23,37 35,82 34,65 45,93 19,30 26,18 42,35 53,05 102,80 969,36

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto 2010

Sekitar 30% dari wilayah Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat. Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, trawas, 26


2011-2015

Gondang dan jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang kurang subur. Pada

umumnya

ketinggian

di

wilayah

Mojokerto rata-rata berada kurang dari diatas dan

500

permukaan hanya

meter laut,

Kecamatan

Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang

memiliki

dengan dari

ketinggian

700

meter

daerah lebih diatas

permukaan laut. Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 229 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah secara keseluruhan Kabupaten Mojokerto adalah 969,360 km2. Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai sebanyak 43 buah yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang tidak mempunyai nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto adalah Sungai Brantas dengan debit air  10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit  262 liter/detik. Sungai-sungai besar yang ada di Wilayah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat sebagai berikut:

27


2011-2015

Tabel 2.2 Sungai Besar di Kab. Mojokerto NO.

NAMA SUNGAI

HULU

MUARA

1.

Sungai Brantas

Kabupaten Jombang

Kecamatan Sooko, Jetis, Ngoro.

2.

Kali Porong

Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging, Ngoro.

3.

Kali Surabaya

Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Jetis.

Sumber Data : Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.3 Sungai dan luas daerah pengairan di Kab.Mojokerto No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nama Sungai S. BRANTAS S. SADAR S. JANJING S. SUMBER PASINAN S. GEMBOLO S. CUMPLENG S. JUBEL S. SUMBER WONODADI S. SUMBER KEMBAR S. SUMBER GLOGOK S. SUMBER NGRAYUNG S. TEKUK S. BANGSAL S. BANYAK S. JUDEG S. SUBONTORO S. KINTELAN S. CEMPORAT S. CURAH KLENGKENG S. KAMBING S. SUMBER WARU S. BRANGKAL S. RINGKANAL NGOTOK S. PIKATAN S. KROMONG S. LANDEAN

Panjang Luas Daerah Sungai (Km) Pengairan (Ha) 47,25 23,00 287,41 18,00 6.212,50 10,00 1.525,00 25,00 607,50 13,00 3.575,00 3,00 2.362,50 8,00 1.362,50 11,00 8.605,00 9,00 1.850,00 6,00 837,50 16,00 1.562,50 12,00 7.737,00 10,50 1.337,50 10,25 1.825,00 6,50 505,00 12,00 1.125,00 10,00 1.125,00 8,50 833,00 11,00 3.675,00 15,00 19.299,00 7,00 1,40 26,00 4.862,50 8,00 2.430,00 16,00 912,50

28


27. S. KALANG 28. S. KLURAK 29. S. JURANGCETOT 30. S. PETUNG 31. S. GALUH 32. S. MANTINGAN 33. S. SURABAYA 34. S. MARMOYO 35. S. SIDORINGIN 36. S. GEDEG 37. S. WONOAYU 38. S. KEDUNG SUMUR 39. S. KWANGEN 40. S. KEDUNGSORO 41. S. LAMONG JUMLAH

5,00 9,00 12,00 8,00 18,00 10,00 4,50 16,00 9,50 4,00 10,50 8,00 5,00 15,00 11,00 93,66

2011-2015

333,00 1.652,50 2.975,00 2.330 2.457,50 1.325,00 5.027,50 1.215,00 75,00 750,00 812,20 750,00 750,00 675,00 114.589,15

Sumber data : Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto

2.

Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 sebesar 1.088.632 jiwa. Dari data yang ada, pertumbuhan penduduk rata-rata dalam 6 tahun terakhir mencapai 3,16 %. Jumlah penduduk dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Tahun 2005 - 2010 Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Jumlah Penduduk

933.340

936.458

947.217

1.006.529

1.070.579

1.088.632

Laki

462.004

463.987

469.807

503.558

538.115

547.322

Perempuan

471.336

472.471

477.410

502.971

532.464

541.310

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Dari tabel tersebut dapat digambarkan tren peningkatan jumlah penduduk sebagaimana grafik berikut:

29


2011-2015

Grafik 2.1 Tren Peningkatan Jumlah penduduk

Berdasarkan struktur mata pencaharian maka penduduk Kabupaten Mojokerto didominasi pekerja dibidang Pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang pada Tahun 2010 mencapai jumlah 162.199 jiwa, diikuti dengan penduduk bermata pencaharian dibidang industri pengolahan yang pada Tahun 2010 mencapai jumlah 133.965 jiwa. Jumlah penduduk

Kabupaten

Mojokerto

menurut

struktur

mata

pencaharian adalah sebagai berikut:

30


2011-2015

Tabel 2.5 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Tahun 2008 - 2010 Jumlah No

Mata Pencaharian

(1)

Tahun

Tahun

Tahun

2008

2009

2010

(3)

(4)

(5)

(2)

Satuan (6)

Pertanian, kehutanan, 1

perkebunan, peternakan

149.966

159.504

162.199

Orang

4.470

4.754

4.835

Orang

123.861

131.739

133.965

Orang

dan perikanan 2

Pertambangan dan penggalian

3

Industri pengolahan

4

Listrik, gas dan air

5

Bangunan

Orang 29.187

31.043

31.568

Orang

105.691

112.413

114.313

Orang

30.117

32.032

32.574

Orang

4.051

4.309

4.381

Orang

57.893

61.575

62.616

Orang

505.236

537.369

546.451

Orang

Perdagangan besar, 6

eceran, rumah makan dan hotel

7

Angkutan, pergudangan dan komunikasi Keuangan, asuransi,

8

usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan

9

Jasa kemasyarakatan

Jumlah Sumber data : BPS Kab. Mojokerto

Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dalam Tahun 2009 jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Mojokerto sebesar 538.115 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 532.464

jiwa.

Berikut

data

jumlah

penduduk

Kabupaten

Mojokerto menurut jenis kelamin untuk tiap kecamatan.

31


2011-2015

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 NO

KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK

1

JATIREJO

2

GONDANG

21.411

21.259

42.670

3

PACET

28.502

28.508

57.010

4

TRAWAS

14.958

14.944

29.902

5

NGORO

38.857

38.931

77.788

6

PUNGGING

37.368

36.955

74.323

7

KUTOREJO

31.213

30.570

61.783

8

MOJOSARI

38.957

38.021

76.978

9

DLANGGU

27.318

27.121

54.439

10

BANGSAL

25.528

24.895

50.423

11

PURI

36.736

36.227

72.963

12

TROWULAN

37.125

36.421

73.546

13

SOOKO

37.194

36.431

73.625

14

GEDEG

30.112

29.782

59.894

15

KEMLAGI

29.263

29.335

58.598

16

JETIS

41.526

40.999

82.525

17

DAWARBLANDONG

25.403

26.113

51.516

18

MOJOANYAR

24.727

24.137

48.864

547.322

541.310

1.088.632

JUMLAH Sumber : BPS Kab. Mojokerto

B.

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN 21.124 20.661

41.785

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat secara umum dapat didekati melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

/

Human

Development Indeks (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup layak.

32


2011-2015

HDI mengukur pencapaian rata-rata suatu wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia : a)

Hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

b)

Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga)

c)

Standar

kehidupan

yang

layak

dengan

GDP

(Gross

Domestic Product) / Produk Domestik Bruto per Kapita dalam paritas kekuatan beli/paritas daya beli (purchasing power parity) Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar antara 0 – 100, menurut skala Internasional

IPM yang

bergolong tinggi adalah lebih dari 80, skala IPM menengah atas adalah 66,00 – 79,99 ; skala menengah bawah antara 50,00 – 65,99 ; sedangkan Indeks Pembangunan Manusia skala rendah adalah kurang dari 50,00. Dalam 3 tahun terakhir IPM Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut: Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto

Keterangan

2007

2008

2009

1

Indeks Kesehatan

70,50

71,20

73,70

2

Indeks Pendidikan

82,19

83,02

83,81

3

Indeks Daya Beli

66,15

64,48

65,04

72,95

73,03

73,10

IPM Sumber : Bappeda kab. Mojokerto

Cat : Data Tahun 2010 sedang dalam proses analisa perhitungan oleh BPS

33


2011-2015

Dari tabel dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Mojokerto mangalami peningkatan yang pada Tahun 2009 mencapai angka 73,10. IPM tersebut pada konteks regional Jawa Timur ternyata masih diatas rata-rata IPM Jawa Timur. Selanjutnya tren peningkatan IPM Kabupaten Mojokerto dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Beberapa

urusan

yang

terkait

dengan

IPM

dapat

disampaikan sebagai berikut: a)

Status Pembangunan Bidang Kesehatan Faktor kesehatan menjadi satu dari tiga indikator penting penunjang pembangunan manusia karena tingkat produktifitas manusia bisa tergali optimal bila kondisi kesehatan

tubuhnya

maksimal.

Status

pembangunan

bidang kesehatan dapat diwakili dengan indikator angka kematian bayi, Angka Harapan Hidup (AHH), angka kematian ibu bersalin, angka kematian umum, angka

34


2011-2015

kesakitan dan angka kelahiran. Indikator tersebut dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8 Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010 No.

URAIAN

Satuan

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Angka Kematian bayi Usia Harapan Hidup

Promil

16

6,03

6,78

6,38

7,54

Tahun Tahun Per 100.000 KH Promil

67 69 115

68 69 101,48

68 69 107

68 69 70,25

68 69 98,63

3,53

3,3

2,58

1,17

1,0

Persen

75,2

71,2

67,87

62,51

72,22

Promil

17,28

16,08

17,06

16,84

16,91

2.

- Laki-laki - Perempuan 3. Angka Kematian Ibu bersalin 4. 5.

6.

Angka Kematian Umum Angka kesakitan/ kebutuhan berobat Angka kelahiran

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto Tahun 2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: 1)

Angka kematian bayi. Untuk

menilai

hasil

dari

pelayanan

kesehatan

terhadap bayi dan balita dilakukan melalui beberapa standar pelayanan kepada bayi dan balita. Dalam tahun 2010 angka kematian bayi di Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 7,54 per 1000 kelahiran hidup. merupakan angka yang relatif kecil di tingkat Jawa Timur. Dalam 5 tahun terakhir angka kematian bayi juga menunjukkan penurunan yang signifikan. 35


2)

2011-2015

Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) sangat berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi AHH mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut semakin maju. Dari tabel dapat diketahui Angka Harapan hidup meningkat pada setiap tahunnya hingga mencapai angka 68 untuk penduduk laki-laki dan 69 untuk penduduk perempuan pada Tahun 2010.

3)

Kematian ibu bersalin Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Realisasi angka kematian ibu melahirkan selama 5 tahun mengalami fluktuasi, terendah pada tahun 2009 yang tercapai sebesar 70,25 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 2006 yang

sebesar 115 per

100.000 kelahiran hidup. Namun demikian angka ini relatif cukup berhasil ditingkat regional Jawa Timur. 4)

Angka Kematian umum Dalam 5 tahun terakhir angka kematian umum menunjukkan

angka

yang

relatif

kecil

dan

menunjukkan tren yang menurun. Pada Tahun 2010 angka kematian umum tercatat 1 promil. Hal ini menggambarkan perkembangan derajat kesehatan masyarakat

ataupun

sebagai

indikator

dalam

penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan. 5)

Angka kesakitan / kebutuhan berobat Angka kebutuhan berobat menunjukkan kesadaran masyarakat

dalam

memanfaatkan

pelayanan

kesehatan secara medis. Dalam 5 tahun terakhir 36


2011-2015

angka kebutuhan berobat menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan pada Tahun 2010 mencapai angka 72,22 persen.

Dari status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan tersebut maka tren perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.3 Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010

37


b)

2011-2015

Status Pembangunan Bidang Pendidikan Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam penentuan tingkat kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber dayanya. Aspek yang berpengaruh dalam mewujudkan tingkat pendidikan di masyarakat secara umum adalah melalui 4 sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, kualitas proses belajar

mengajar,

relevansi

pendidikan

dan

efisiensi

pengelolaan. Status / indikator kinerja pembangunan bidang pendidikan secara umum dapat diketahui dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010 No.

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 99,61 99,89 99,38 99,88 99,80

Indikator

1.

APM SD/ MI

2.

APM SLTP/MTS

71,08

82,31

96,64

96,7

94,57

3.

APM SLTA/MA/SMK

41,04

53,2

67,21

70,63

73,80

Sumber : Dinas Pendidikan

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) pada

jenjang

pendidikan

SD/MI,

SLTP/MTs

dan

SLTA/MA/SMK mengalami peningkatan, meskipun pada tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan adanya penduduk Kabupaten Mojokerto yang bersekolah di

38


luar

wilayah

Kabupaten

Mojokerto,

2011-2015

seperti

di

Kota

Mojokerto, Jombang maupun Surabaya. Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2006-2010 No Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 1 APK SD/MI 103,84 103,96 100,47 100,46 102,19 2 APK SLTP/MTs 88,34 92,17 92,52 93,34 94,80 3 APK SLTA/MA/SMK 52,58 57,39 77,07 77,33 74,12 Sumber : Dinas Pendidikan Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan secara formal masih cukup tinggi meskipun melalui pendidikan Kelompok Belajar Paket pada tingkat Paket A, B maupun C. Tren peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada berbagai jenjang dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010

39


2011-2015

Grafik 2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK)

c)

Status

pembangunan

Bidang

Ekonomi

dan

Ketenagakerjaan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 sampai 2009 telah menunjukkan indikasi pemulihan ekonomi cukup signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor PDRB yang menunjukkan peningkatan positif. Sektor sekunder masih menjadi

andalan

terhadap

pembangunan

ekonomi

Kabupaten Mojokerto yang diikuti sektor tersier dan primer. Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Th 2005 - 2009 Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

2005

2006

2007

2008

2009

5,37

5,47

5,93

5,88

5,06

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto

40


2011-2015

Dari tabel diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari Tahun 2005 sampai Tahun 2007 namun menurun kembali hingga Tahun 2009. Memang banyak faktor

yang

mempengaruhi

pada

laju

pertumbuhan

ekonomi ini termasuk faktor eksternal diantaranya adalah adanya

kebijakan

terkait

pasar

global.

Tren

laju

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.6 Laju pertumbuhan ekonomi

Dari aspek lowongan kerja, pencari kerja dan penempatan tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.12 Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2006

Tahun 2007

1. Lowongan kerja

6.068

6.473

2. Pencari kerja terdaftar

5.715

3. Penempatan tenaga kerja

5.012

No

URAIAN

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

7.021

2.236

12.326

6.629

13.225

3.743

13.306

5.567

5.602

2.013

12.532

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

41


2011-2015

Grafik 2.7 Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah lowongan kerja, pencari kerja terdaftar dan penempatan tenaga kerja dari Tahun 2006 hingga Tahun 2010

berfluktuasi.

Hal

ini

sangat

dipengaruhi

oleh

berfluktuasinya lapangan / pasar kerja yang ada di Kabupaten Mojokerto maupun pada wilayah Regional Jawa Timur.

2.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, PDRB atas dasar

harga

konstan

Kabupaten

Mojokerto

mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Demikian juga PDRB atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

42


2011-2015

Tabel 2.13 PDRB Th 2005 – 2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Produk Domestik Regional Bruto (Jutaan) Harga Konstan Harga Berlaku 4.574.703,71 7.252.945,07 4.825.150,21 8.479.282,24 5.111.149,58 9.628.542,87 5.411.938,53 11.148.068,54 5.685.782,62 11.832.559,95

Sumber data : BPS Kabupaten Mojokerto

Tren peningkatan PDRB dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.8 Tren Kenaikan PDRB

Sumbangan tiap sektor PDRB secara terperinci adalah sebagai berikut:

43


2011-2015

Tabel 2.14 Sumbangan Tiap Sektor Th 2005 - 2009 Sektor

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

35,10

33,76

33,25

32,29

31,80

23,29

24,30

24,91

25,53

25,72

3. Pertanian

20,45

20,48

20,22

20,22

20,25

4. Jasa-jasa

8,06

8,01

8,08

8,23

8,31

5,93

4,22

4,19

4,15

4,18

3,96

4,00

4,02

4,05

4,09

2,62

2,68

2,79

2,93

2,95

1,45

1,47

1,49

1,59

1,62

1,14

1,09

1,06

1,01

1,08

100%

100%

100%

1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan, Hotel dan Restoran

5. Pengangkutan dan Komunikasi 6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 7. Bangunan 8. Pertambangan dan Penggalian 9. Listrik, Gas dan Air Bersih Total

100% 100%

Sumber data : BPS Kabupaten Mojokerto

Secara umum sumbangan sektor PDRB yang paling dominan adalah dari sektor industri pengolahan yang pada Tahun 2009 mencapai angka 31,80 % selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai angka 25,72 % dan sektor pertanian yang mencapai angka 20,25 %. Komposisi sumbangan sektor PDRB pada Tahun 2009 dapat dilihat pada grafik berikut:

44


2011-2015

Grafik 2.9 Komposisi sumbangan sektor PDRB

Selanjutnya

untuk

mengetahui

tingkat

kemakmuran

penduduk maka dipergunakan pendekatan pendapatan regional per kapita. Untuk memperoleh nilai riil indikator pendapatan regional per kapita maka dipergunakan angka pendapatan regional per kapita atas dasar harga konstan, hal ini untuk menghilangkan pengaruh tingkat perubahan harga barang dan jasa (inflasi / deflasi) yang terjadi pada tahun berjalan. Pendapatan regional per kapita Kabupaten Mojokerto dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

45


2011-2015

Tabel 2.15 Pendapatan Regional Per Kapita Th 2005 – 2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Pendapatan Regional Per Kapita (jutaan) ADHB ADHK 7.116.118,13 4.488.401,84 8.239.898,83 4.688.928,67 9.161.645,82 4.863.305,16 10.065.881,68 4.886.580,38 10.161.200,53 4.882.660,86

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto

Dari tabel dapat diketahui bahwa pendapatan regional per kapita atas dasar harga konstan dari tahun 2005 mengalami peningkatan hingga Tahun 2008 dan menurun pada Tahun 2009. Grafik 2.10 Tren Peningkatan Pendapatan Regional Per Kapita

46


C.

2011-2015

Aspek Pelayanan Umum 1.

Fokus Layanan Urusan Wajib a.

Pendidikan Selain ketersediaan guru berkualitas dan berkeahlian yang cukup, ketersediaan sarana yang layak merupakan modal dasar agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan adalah: (1) Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid Target

nasional

berdasarkan

standar

ideal

indikator pemerataan pendidikan yang diterbitkan Kementerian sebesar

Pendidikan

1:40,

Nasional

SMP/MTs

adalah

sebesar

SD/MI

1:21

dan

SMA/MA/SMK sebesar 1:21. Perkembangan rasio jumlah guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 2.16 Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid No

Tahun

Uraian

1

SD/MI

2006 1/12

2007 1/12

2008 1/10

2009 1/10

2010 1/12

2

SMP/MTs

1/13

1/13

1/11

1/12

1/14

3

SMA/MA/SMK

1/12

1/11

1/11

1/10

1/10

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan guru baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun

jenjang

SMA/MA/SMK

telah

mencukupi

dibandingkan dengan jumlah murid yang ada.

47


2011-2015

(2) Rasio jumlah kelas terhadap murid Standar nasional berdasarkan standar ideal indikator pemerataan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional

adalah

SD/MI

sebesar 1 : 40, SMP/MTs sebesar 1 : 40

dan

SMA/MA/SMK 1 : 40 Perbandingan jumlah kelas terhadap murid pada masing-masing jenjang pendidikan untuk tahun 2006 sampai dengan

2010 adalah sebagaimana tabel

berikut ini : Tabel 2.17 Rasio jumlah kelas terhadap murid No

Tahun

Uraian

1

SD/MI

2006 1/20

2007 1/20

2008 1/18

2009 1/18

2010 1/22

2

SMP/MTs

1/22

1/23

1/18

1/18

1/33

3

SMA/MA/SMK

1/39

1/38

1/31

1/30

1/35

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Berdasarkan rasio tersebut terlihat

bahwa

jumlah murid pada semua jenjang pendidikan telah tertampung pada kelas yang tersedia. b.

Kesehatan (1) Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit per Kecamatan Disamping kualitas pelayanan yang baik, maka ketersediaan dan pemerataan prasarana sarana pusat pelayanan kesehatan juga sangat diperlukan. Dalam 3 tahun terakhir semua kecamatan di

Kabupaten

Mojokerto telah tersedia pusat pelayanan kesehatan baik berupa puskesmas dan puskesmas pembantu,

48


2011-2015

serta tersedia pula 2 RSUD dan 7 Rumah Sakit swasta yang melayani wilayah Kabupaten Mojokerto. Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.18 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit per Kecamatan

Puskesmas

No Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

JATIREJO

18

MOJOANYAR

GONDANG PACET TRAWAS NGORO PUNGGING KUTOREJO MOJOSARI DLANGGU BANGSAL PURI TROWULAN SOOKO GEDEG KEMLAGI JETIS

Tahun Tahun Tahun 2008 2009 2010 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DAWARBLAND ONG

Jumlah

Jumlah Puskesmas Rumah sakit Pembantu Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2008 2009 2010 2008 2009 2010 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 -

1

1

1

3

3

3

-

-

-

1 27

1 27

1 27

3 55

3 55

3 55

9

9

9

Sumber : Dinas Kesehatan

49


2011-2015

(2) Jumlah tenaga medis dan paramedis Jumlah tenaga medis dan paramedis dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.19 Jumlah tenaga medis, paramedis dan kunjungan ke puskesmas

No

Tenaga medis / paramedis / kunjungan ke puskesmas

Jumlah Tahun

Tahun

Tahun

2008

2009

2010

1

Dokter spesialis

14

39

82

2

Dokter umum

37

87

102

3

Dokter gigi

29

40

41

4

Ahli gizi

3

41

42

5

Bidan

319

276

282

6

Perawat

153

440

613


(3) Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD dan puskesmas Pemanfaatan pusat pelayanan kesehatan oleh masyarakat dalam berobat adalah berbanding linier dengan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan kesehatannya.

Dalam

5

tahun

terakhir

jumlah

kunjungan pada pusat pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

50


2011-2015

Tabel 2.20 Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD dan Puskesmas Jumlah No

indikator kunjungan

1

RSUD

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

37.940

49.606

50.400

85.988

71.544

11.065

20.101

17.977

28.635

26.282

79,09

72,1

67,3

74,3

83

61,7

87,35

53,94

67,38

69,3

ke

Prof.

Dr.

Soekandar 2

kunjungan

RSUD RA. Basuni Bed

3

ke

Occupancy

Rate (BOR) RSUD Prof.

Dr.

Soekandar (%) Bed 4

Occupancy

Rate (BOR) RSUD RA. Basuni (%) Kunjungan ke

5

394.086 575.015 596.549 596.855 597.276

puskesmas (kali/tahun)


Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pemanfaatan

pusat

pelayanan

kesehatan

oleh

masyarakat ternyata cukup tinggi. Dalam Tahun 2010 jumlah kunjungan ke RSUD Prof. Dr. Soekandar mencapai angka 71.544 kunjungan dengan BOR sebesar 83%, sedangkan pada RSUD RA Basuni tingkat kunjungan mencapai angka 26.282 kunjungan dengan BOR mencapai 69,3 %.

51


2011-2015

Dari standar BOR yang ditetapkan untuk setiap rumah sakit sebesar 75 % - 85 %, maka RSUD Prof. Dr. Soekandar angka BOR termasuk cukup tinggi, sedangkan untuk RSUD RA Basuni masih relatif rendah karena RSUD tersebut relatif baru dibangun dengan

berbagai

keterbatasan

prasarana

dan

sarananya. Kunjungan terhadap puskesmas dalam Tahun 2010 mencapai angka 597.276 kunjungan yang berarti 55 % jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto telah memanfaatkan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan. c.

Pekerjaan Umum (1) Kondisi Jalan dan Jembatan Untuk

memenuhi

kebutuhan

prasarana

perhubungan maka pemerintah kabupaten harus menyediakan jalan dan jembatan tingkat kabupaten untuk prasarana lalu lintas. Panjang jalan kabupaten mencapai 864,107 Km dan secara keseluruhan telah berkonstruksi aspal. Kondisi jalan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.21 Kondisi Jalan aspal kabupaten Mojokerto (Km) No

Kondisi

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

1

Baik

580,59

621,747

651,843

2 3

Sedang

269.29

154,225

139,225

Rusak

74,23

88,135

73,039

864,107

864,107

864,107

Jumlah

Sumber data : Dinas PU Bina Marga

52


2011-2015

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada Tahun 2010 sebagian besar jalan kabupaten yaitu 651,843 Km adalah berkondisi baik atau 75 % dari total panjang jalan kabupaten. Perkembangan kondisi jalan kabupaten dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.11 Perkembangan kondisi jalan Kabupaten Mojokerto

Dengan

dilewatinya

jalan

kabupaten

oleh

kendaraan yang sejak awal pembangunannya tidak disiapkan untuk kapasitas kendaraan yang cukup tinggi maka tingkat kerusakan jalan semakin tinggi. Untuk itu pemerintah kabupaten terus berupaya untuk memperbaiki kondisi jalan yang ada sehingga kondisi jalan dapat normal kembali. Kondisi

jembatan

yang

ada

di

Kabupaten

Mojokerto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

53


2011-2015

Tabel 2.22 Kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (unit) No Kondisi

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2007

2008

2009

2010

224

258

258

245

Sedang

23

17

17

29

Rusak

19

12

12

13

Jumlah

266

287

287

287

1

Baik

2 3

Sumber : Dinas PU Bina Marga

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua jembatan kabupaten kondisinya baik, yaitu sebanyak 245 unit dari 287 jembatan yang ada atau sebesar 85,36 %. Perkembangan

kondisi

jembatan

kabupaten

dalam 4 tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.12 Perkembangan kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (jembatan)

54


2011-2015

(2) Ketersediaan LPJU bagi masyarakat Untuk menyediakan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari maka diperlukan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Sampai dengan Tahun 2010 LPJU yang sudah dicukupi adalah pada beberapa jalan kolektor primer dan sekunder serta pusat-pusat ibukota kecamatan. Jumlah

LPJU

dalam

5

tahun

terakhir

adalah

sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.23 Jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto No

1

Indikator

Jumlah LPJU

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2.160

2.220

2.100

3.390

3.833

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Dari tabel diketahui bahwa secara kuantitatif jumlah LPJU memang masih belum memadai, namun pada setiap tahun telah ditingkatkan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Perkembangan jumlah LPJU dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.13 Perkembangan jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto

55


2011-2015

(3) Luas areal dengan irigasi teknis Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 luas daerah irigasi teknis yang ada relatif tetap. Luas daerah irigasi teknis dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.24 Luas Irigasi Teknis Tahun 2006 - 2010 No Indikator

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2006

1

Luas Irigasi

31.965

2007

2008

31.901 31.955

2009

2010

31.951 29.357

Teknis (Ha) Sumber data : Dinas PU Pengairan

Dari tabel dapat diketahui bahwa luas lahan pertanian yang terlayani irigasi secara teknis adalah sebesar 29.357 Ha dengan perkembangan yang relatif tetap

bahkan

menurun

di

tahun

terakhir.

Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.14 Perkembangan luas Irigasi Teknis

56


2011-2015

(4) Air Bersih Jumlah

pelanggan

air

bersih

di

wilayah

Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 sebanyak 12.117

pelanggan.

Sedangkan

volume

air

yang

disalurkan sebesar 1.867.011 m3 dengan nilai Rp 4.779.364.350,00. (5)

Kelistrikan

Sampai

dengan

tahun

2009

kelistrikan

di Kabupaten Mojokerto masih mengandalkan sumber energi

listrik

dari

PLN.

Jumlah

pelanggan

PLN

mencapai 196.581 rumah tangga atau meningkat 11.42% dibandingkan tahun 2006. Konsumsi listrik terbesar

adalah

dari

kelompok

industri

sebesar

533.104.061 kwh ( 67.52 % ) dan diikuti kelompok rumah tangga sebesar 197.275.620 kwh ( 24.99 % ).

d.

Penataan Ruang (1) Jumlah RDTRK Untuk menjaga keseimbangan peruntukan ruang daerah perlu disusun dokumen penataan ruang. Dokumen ini disusun sebagai acuan masyarakat dalam melakukan aktivitas pemanfaatan lahan dan ruang di suatu wilayah. Di

tingkat

kecamatan

peruntukan

ruang

ditetapkan dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang

Kecamatan

(RDTRK).

Dokumen

ini

menetapkan secara spesifik peruntukan lahan di wilayah kecamatan. Jumlah RDTRK Kabupaten Mojokerto saat ini adalah 18 buah.

57


e.

2011-2015

Perencanaan Pembangunan (1) Jumlah dokumen perencanaan dan penelitian yang dihasilkan Untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik perlu disusun rencana pembangunan agar terarah, terukur, proporsional dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Sedangkan penelitian diperlukan sebagai salah satu bahan perencanaan agar memperoleh produk perencanaan yang tepat sasaran, optimal dan feasibel. Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dokumen perencanaan yang dihasilkan adalah: 

Tahun 2005: -

Pola

Dasar

Pembangunan

Lima

Tahun

(POLDAS) -

Renstra Kabupaten Mojokerto

-

Renstra SKPD

-

Rencana

Pembangunan

Tahunan

(REPETADA) 

Tahun 2006 s/d 2009 : -

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah (RPJPD) -

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

-

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

-

Prioritas Plafon Anggaran (PPAS)

Sedangkan dokumen penelitian selama lima tahun yang dihasilkan sebanyak 11 dokumen yaitu pada bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dengan jumlah tiap tahunnya berfluktuasi. 58


f.

2011-2015

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) (1) Jumlah Koperasi yang ada Jumlah koperasi yang ada selama lima tahun meningkat sebesar 140 %, yaitu dari jumlah koperasi tahun 2006 sebanyak 370 unit menjadi 744 unit di tahun 2010. Perkembangan jumlah koperasi dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.26 Perkembangan jumlah koperasi No

1

Indikator

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

Jumlah Koperasi

370

390

543

577

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa disamping jumlah koperasi yang cukup banyak (pada Tahun

2010

mencapai

peningkatannyapun

744

relatif

koperasi),

besar.

maka

Perkembangan

jumlah koperasi dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.15 Perkembangan jumlah koperasi

59

744


2011-2015

(2) Jumlah Koperasi yang sehat Jumlah koperasi yang sehat selama lima tahun terakhir adalah cukup tinggi yang pada Tahun 2010 mencapai 598 koperasi atau sebanyak 80,37 % dari total jumlah koperasi di kabupaten. Perkembangan jumlah koperasi sehat rata-rata dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 20 %. Perkembangan jumlah koperasi sehat sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.27 Perkembangan jumlah koperasi sehat No

1

Indikator

Jumlah Koperasi

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

259

273

380

403

sehat Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Perkembangan jumlah koperasi sehat dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.16 Perkembangan jumlah koperasi sehat

60

598


2011-2015

(3) Jumlah usaha kecil Selama lima tahun jumlah usaha kecil meningkat sebesar 268,14 % yaitu dari sebanyak 7.846 unit pada tahun 2006 menjadi sebanyak 28.884 unit pada tahun 2010. Perkembangan jumlah usaha kecil selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.28 Perkembangan usaha kecil No

1

Indikator Jumlah usaha

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

9.647

12.537

20.884

28.884

7.846

kecil (unit) Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Perkembangan jumlah usaha kecil 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.17 Perkembangan jumlah usaha kecil

61


2011-2015

(4) Jumlah usaha menengah Selama

5

tahun

jumlah

usaha

menengah

meningkat sebesar 70,83 % yaitu dari sebanyak 1.882 unit pada tahun 2006 menjadi sebanyak 3.215 unit pada tahun 2010. Perkembangan jumlah usaha menengah selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.29 Perkembangan usaha menengah No

1

Indikator Jumlah usaha

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2.100

3.565

1.882

3.209

3.215

menengah Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Perkembangan jumlah usaha menengah selama 5 tahun dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.18 Perkembangan jumlah usaha menengah

62


g.

2011-2015

Pemerintahan umum (1) Jumlah produk hukum yang ditetapkan Untuk

mengukur

efektivitas

jalannya

pemerintahan salah satunya diukur dengan sampai sejauhmana

kelengkapan

peraturan

perundangan

sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang dilaksanakan. Kelengkapan hukum tersebut adalah keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah produk Hukum yang dihasilkan selama tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut : Tabel 2.30 Jumlah produk hukum No

Produk Hukum

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1

Peraturan Daerah

6

24

13

19

9

2

Peraturan Bupati

15

28

33

73

54

3

Keputusan Bupati

1339

1339

2282

1772

1244

4

Instruksi Bupati

-

3

2

2

2

5

Peraturan / perjanjian / Keputusan Bersama

14

19

29

45

221

Sumber: Bagian hukum Setda Kab. Mojokerto

(2) Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Untuk mengukur akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat maka setiap SKPD harus memiliki Standar pelayanan minimal (SPM).

SPM merupakan acuan

bagi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

63


2011-2015

Selama tahun 2006 – 2009, jumlah SKPD yang telah menyusun SPM sebanyak 4 SKPD. SKPD tersebut adalah : 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Dinas pendidikan 4. RSUD Dengan

adanya

SPM

pelayanan

pada

empat

memenuhi

kebutuhan

dan

tersebut

SKPD

diharapkan

tersebut

tuntutan

dapat

masyarakat.

Sedangkan untuk SKPD yang belum menyusun SPM, pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk segera melengkapinya dengan SPM sesuai dengan yang disyaratkan. (3) Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk

menilai

kepuasan

masyarakat

dalam

menerima pelayanan oleh pemerintah kabupaten maka Kabupaten Mojokerto baru melaksanakan pada Tahun 2010. Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2010 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.31 Indeks kepuasan masyarakat No 1

Indikator Indeks kepuasan masyarakat di bidang

Tahun

Tahun

Tahun

2008

2009

2010

-

-

85,7

-

-

70,7

pendidikan (%) 2

Indeks kepuasan masyarakat di bidang birokrasi pemerintahan (Perijinan, Catatan sipil, Kecamatan) (%)

Sumber: Bappeda Kab. Mojokerto

64


Dari

tabel

dapat

diketahui

2011-2015

bahwa

indeks

kepuasan masyarakat baik di bidang pendidikan maupun di bidang birokrasi pemerintahan relatif cukup tinggi. h.

Sosial (1) Jumlah penduduk miskin Untuk menilai tingkat

perlindungan sosial

kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengentasan

kemiskinan

di

masyarakat.

Jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto relatif masih tinggi yaitu pada Tahun 2010 mencapai 60.829 Rumah Tangga Miskin (RTM). Perkembangan jumlah keluarga

miskin tahun 2008 hingga tahun 2010

adalah

sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 2.32 Jumlah keluarga miskin

No 1

Indikator Jumlah keluarga miskin (RTM)

Tahun

Tahun

Tahun

2008

2009

2010

62.763

61.935

60.829

Sumber: BPS Kab. Mojokerto Catatan: data tahun 2008 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sedangkan Tahun 2009 dan 2010 berdasarkan parameter Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)

65


2011-2015

Grafik 2.19 Jumlah keluarga miskin

Catatan: data tahun 2008 berdasarkan Susenas, sedangkan Tahun 2009 dan 2010 berdasarkan parameter PPLS

Terhadap jumlah penduduk miskin tersebut maka beberapa program yang dilaksanakan untuk pengentasan kemiskinan antara lain adalah: 

Jamkesmas



Jamkesda



Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM) Mandiri 

Program peningkatan keberdayaan masyarakat



Program Keluarga Harapan (PKH)



Pemberdayaan anak jalanan



Raskin

(2) Jumlah PMKS yang dibantu Untuk menilai perlindungan dan penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat maka pemerintah kabupaten mempunyai tanggungjawab 66


untuk

mengurangi

Pengurangan

jumlah

PMKS

memberdayakan

PMKS

dilakukan

PMKS

dan

2011-2015

yang

melalui

mengurangi

ada. upaya faktor

penyebab meningkatnya PMKS. Jumlah PMKS yang dibantu sejak tahun 2006 s/d tahun 2010 adalah sebagaimana data pada tabel berikut: Tabel 2.33 Jumlah PMKS yang dibantu No

1

Indikator

Jumlah PMKS

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

60.390

69.727

17.755

59.352 59.352

yang dibantu (jiwa) Sumber: Dinas Sosial

Jumlah

PMKS

yang

dibantu

pada

setiap

tahunnya adalah fluktuatif. Gambaran perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.20 Jumlah PMKS yang dibantu

67


i.

2011-2015

Perpustakaan (1) Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Jumlah pengunjung perpustakaan selama lima tahun berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi tahun

2007

Perkembangan

Jumlah

pengunjung

perpustakaan selama 5 tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 2.34 Jumlah perpustakaan dan pengunjung

1

Jumlah Perpustakaan

Tahun Tahun 2006 2007 2 2

2

jumlah pengunjung

10.728

No

Indikator

6.900

Tahun 2008 2

Tahun 2009 6

Tahun 2010 11

7.920

6.528

9.240

perpustakaan (orang) Sumber: Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi

Dari

tabel

dapat

diketahui

bahwa

jumlah

perpustakaan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah pengunjung adalah berfluktuatif. Gambaran perkembangan jumlah pengunjung dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.21 Jumlah pengunjung perpustakaan

68


2011-2015

(2) Jumlah buku perpustakaan Realisasi jumlah buku perpustakaan pada tahun 2010 sebanyak 18.517 eksemplar, meningkat 83,85 % dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar 10.072 eksemplar. Perkembangan jumlah buku pepustakaan selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana pada data tabel berikut: Tabel 2.35 Jumlah buku perpustakaan No 1

Indikator Jumlah buku

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

10.965

11.021

18.517

10.072 10.965

perpustakaan Sumber: Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi

Dari

tabel

diketahui

bahwa

jumlah

buku

perpustakaan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Perkembangan peningkatan jumlah buku dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.22 Jumlah buku perpustakaan

69


2011-2015

Jumlah buku perpustakaan dari tahun ke tahun semakin

meningkat.

Dari

grafik

terlihat

bahwa

penambahan buku secara signifikan terjadi pada tahun 2010. (3) Jumlah judul buku perpustakaan Realisasi jumlah judul buku perpustakaan pada tahun 2010 sebanyak 11.769 judul, meningkat 85,05 % dibanding tahun 2006 yang sebesar 6.360 judul. Perkembangan

jumlah

judul

buku

perpustakaan

selama lima tahun terakhir adalah sebagaimana pada data tabel berikut ini: Tabel 2.36 Jumlah judul buku perpustakaan No

1

Indikator

Jumlah judul

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

6.768

6.786

6.360

6.798

11.769

buku perpustakaan Sumber: Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi

Grafik 2.23 Jumlah judul buku perpustakaan

70


2011-2015

D. Aspek Daya Saing Daerah 1.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a.

Kondisi Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mampu menggambarkan aktivitas ekonomi selama kurun waktu tertentu, tiap daerah memiliki karakteristik tertentu atas hasil produk unggulan yang diharapkan mampu bersaing dan diserap oleh pasar, untuk kemudian ikut menopang pertumbuhan ekonomi wilayah. Kondisi

bidang

industri

dan

perdagangan

yang

menjadi daya saing Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut: 1. Industri Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2010 mencapai sejumlah

21.975

perusahaan.

Jenis

perusahaan

dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu : Industri logam, elektro dan aneka; Industri kimia, agro dan hasil hutan; Sentra industri kecil dan Non sentra industri kecil. Jumlah industri, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi dan nilai ekspor pada 4 tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana data tabel berikut:

71


2011-2015

Tabel 2.37 Data Industri Tahun 2006-2010 URAIAN

No

SAT

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

A.

Jumlah Industri

1.

Industri Logam Mesin Elektro dan Aneka

Unit

99

102

105

105

210

2.

Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan

Unit

189

208

219

258

403

3.

Sentra Industri Kecil

Unit

2.271

2.271

1.271

2.271

2.310

4.

Non Sentra Industri Kecil

Unit

17.182

17.526

17.526

17.526

17.853

19.741

20.107

20.121

20.128

20.776

JUMLAH B.

Jumlah Tenaga Kerja

1.


Org

8.046

8.110

8.162

8.214

9.065

2.


Org

21.872

22.075

22.169

29.438

30.608

3.


Org

13.151

13.151

13.151

15.262

15.440

4.


Org

89.786

89.886

89.886

89.886

89.970

132.855

133.222

133.336

142.800

145.083

JUMLAH C.

Nilai Investasi (Juta)

1.


Rp

684.487,55

821.385,06

824.753,00

824.753,00

827.543,00

2.


Rp

578.214,58

584.096,79

586.045,55

587.266,98

592.156,00

3.


Rp

41.056,04

42.287,72

42.287,72

42.287,72

43.630,00

4.


Rp

336.103,00

352.908,15

352.908,15

352.908,15

367.115,30

1.639.861,00

1.800.677,72

1.805.994,00

1.807.215,85

1.830.444,00

JUMLAH D.

Nilai Produksi (Juta)

1.


Rp

1.718.212,66

1.735.394,79

1.742.336,00

1.627.460,11

1.685.677,25

2.


Rp

2.501.698,67

2.530.571,28

3.416.271,23

3.532.503,83

3.645.213,91

3.


Rp

317.041,50

324.016,41

324.016,41

330.251,00

335.764,00

4.


Rp

265.114,78

274.3393,80

274.393,80

274.396,10

276.428,50

4.802.067,61

4.864.376,28

5.757.017,00

5.764.791,04

5.943.083,66

JUMLAH E.

Nilai Ekspor (Ribu)

1.


US $

136.495.637,39

54.215.182,00

11.923.460,00

11.327.287,00

11.405.315,00

2.


US $

6.016.904,31

63.534.418,00

73.553.314,00

68.404.582,00

69.117.672,00

3.


US $

189.130,43

-

-

-

575.000,00

4.


US $

-

121.495.891,00

65.760.374,00

63.129.959,00

65.389.135,00

239.245.491,00

151.237.148,00

142.861.828,00

146.487.122,00

JUMLAH

142.701.672,13

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto

72


Dari

tabel

dapat

diketahui

2011-2015

masing-masing

sebagai berikut: Jumlah Industri secara umum meningkat ratarata sebesar 2,78 % dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah terbesar pada kelompok jenis Industri Logam Mesin Elektro dan Aneka yang meningkat rata-rata sebesar 26,49 % diikuti dengan kelompok jenis industri kimia, agro dan hasil hutan yang meningkat rata-rata sebesar 22,34 %. Jumlah tenaga kerja secara umum meningkat rata-rata sebesar 2,26 % dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar pada kelompok jenis industri industri kimia, agro dan hasil hutan yang meningkat rata-rata sebesar 9,53 %, diikuti dengan kelompok jenis sentra industri kecil yang meningkat rata-rata sebesar 4,30 %. Nilai investasi perusahaan industri pada Tahun 2010 mencapai Rp 1.830.444,00. Dalam 5 tahun terakhir nilai investasi perusahaan industri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,86 %. Peningkatan nilai investasi terbesar pada kelompok jenis Industri Logam Mesin Elektro dan Aneka yang mencapai ratarata sebesar 5,19 %. Nilai produksi perusahaan industri pada Tahun 2010 mencapai Rp 5.943.083,66. Dalam 5 tahun terakhir nilai produksi perusahaan industri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,72 %. Peningkatan nilai produksi terbesar pada kelompok jenis Non Sentra Industri Keci yang mencapai rata-rata sebesar 211,38 %, diikuti dengan kelompok jenis Industri

73


2011-2015

Kimia Agro dan Hasil Hutan yang mencapai rata-rata sebesar 10,69 %. Nilai ekspor perusahaan industri pada Tahun 2010 mencapai US $ 146.487.122,00. Dalam 5 tahun terakhir nilai ekspor perusahaan industri relatif tetap. Terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu pada tahun 2007 yang mencapai nilai ekspor sebesar US $ 239.245.491,00. 2. Industri kecil kerajinan Industri kecil terutama industri kecil kerajinan yang sebagian besar merupakan produk unggulan di Kabupaten Mojokerto jumlahnya cukup banyak dan membentuk sentra-sentra industri kecil. Beberapa produk unggulan kabupaten Mojokerto dan asal kecamatan sebagai sentra produksinya adalah sebagai berikut: 1.

Kerajinan Perak di Kec. Kemlagi

2.

Kerajinan

Bambu

di

Kec.

Kemlagi,

Kec.

Dawarblandong 3.

Kerajinan tas dan Dompet di Kec. Jetis, Kec. Sooko

4.

Kerajinan Fiberglas di Kec. Trowulan

5.

Kerajinan Kayu di Kec. Puri

6.

Kerajinan Cor Kuningan di Kec. Trowulan

7.

Kerajinan

Sepatu

di

Kec.

Trowulan,

Kec.

Pungging, 8.

Kerajinan Sepatu di Kec. Sooko, Kec. Puri, Kec. Gedeg

9.

Ketan Hitam di Kec. Pacet

10. Pisang Cavendis di Kec. Gondang 74


2011-2015

11. Madu Lebah di Kec. Pacet, Kec. Puri 12. Kerupuk Rambak di Kec. Trowulan, Kec. Bangsal 13. Mangga Gadung di Kec. Puri, Kec. Dlanggu 14. Industri Kacang Mete di Kec. Ngoro 15. Telur Asin, Bebek Asap di Kec. Mojosari , Kec Bangsal 16. Industri Jamur di Kec. Pacet, Kec Trawas 3. Pengadaan dan harga dasar gabah/beras Pengadaan

gabah

di

Kabupaten

Mojokerto

mengalami peningkatan. Selama Tahun 2009 realisasi pengadaan gabah untuk Kabupaten Mojokerto sebesar 120.000 ton. Sementara pada tahun 2008 sebesar 110.000 ton. Kebijaksanaan

harga

dasar

gabah

yang

ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2009 sebesar Rp. 3000 per kg. Sedangkan pada Tahun 2008 harga gabah sebesar Rp. 2.800 per kg.

Harga pembelian

gabah

juga

dan

beras

oleh

KUD

mengalami

peningkatan yaitu harga untuk gabah dan beras masing-masing

adalah

sebesar

Rp

3.040

dan

Rp.4.600 per kg. b.

Pertanian (1) Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Luas tanam pertanian tanaman pangan pada beberapa komoditi tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

75


2011-2015

Tabel 2.38 Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) No.

KOMODITI

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

1

Padi

38.800

51.462

52.793

45.420

59.128

2

Jagung

19.081

20.837

25.277

27.600

24.977

3

Kedele

4.099

3.659

3.595

4.151

3.683

4

Ubi Kayu

1.196

1.230

1.340

378

2.373

5

Ubi Jalar

1.429

1.573

1.526

1.824

1.948

6

Kacang Tanah

2.406

2.340

3.008

2.775

2.388

7

Kacang Hijau

1.871

2.140

2.278

2.035

2.098

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Dari tabel dapat diketahui bahwa secara umum luas tanam pertanian tanaman pangan untuk berbagai komoditi tanaman pangan jumlahnya berfluktuatif. Hal ini semata-mata menyesuaikan pola tanam terkait dengan musim hujan dan kemarau. Gambaran perkembangan luas tanam pertanian tanaman pangan per komoditi tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.24 Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha)

76


2011-2015

(2) Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Luas Panen pertanian tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel berikut: Tabel 2.39 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) No.

KOMODITI

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

1

Padi

47.909

44.818

48.741

50.074

49.838

2

Jagung

18.928

19.611

23.433

26.948

25.031

3

Kedele

4.089

3.662

3.594

4.155

3.510

4

Ubi Kayu

1.252

1.183

1.359

467

2.051

5

Ubi Jalar

1.033

1.447

1.647

1.682

1.842

6

Kacang Tanah

2.308

2.354

2.913

2.908

2.415

7

Kacang Hijau

1.871

2.140

2.278

2.033

1.991


Dari tabel dapat diketahui bahwa luas panen pertanian tanaman pangan untuk komoditi padi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,7 % yang pada tahun 2010 mencapai 49.838 Ha. Demikian juga untuk

komoditi

jagung

mengalami

peningkatan

sebesar rata-rata 5,25 % yang pada Tahun 2010 mencapai 25.031 Ha. Gambaran perkembangan luas panen pertanian tanaman pangan per komoditi tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

77


2011-2015

Grafik 2.25 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010

(3) Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Produktifitas pertanian tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel berikut: Tabel 2.40 Produktivitas Pertanian Tanaman pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha)

No.

KOMODITI

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

1

Padi

59,33

60,61

62,75

63,96

63,41

2

Jagung

49,41

54,49

57,36

57,89

66,25

3

Kedele

13,39

12,24

12,31

17,01

4

Ubi Kayu

207,25

136,13

204,09

190,57

173,59

5

Ubi Jalar

392,33

401,73

409,16

325,80

317,05

6

Kacang Tanah

13,81

12,79

10,21

10,23

11,40

7

Kacang Hijau

9,27

9,21

9,26

9,27

9,08

15,29


78


2011-2015

Dari tabel dapat diketahui bahwa produktifitas pertanian tanaman pangan untuk komoditi padi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,20 % yang pada tahun 2010 mencapai 63,41 Kw/Ha. Demikian juga untuk komoditi jagung mengalami peningkatan sebesar rata-rata 0,75 % yang pada Tahun 2010 mencapai 66,25 Kw/Ha. Gambaran perkembangan produktifitas pertanian tanaman pangan per komoditi tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.26 Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha)

(4) Produksi Pertanian Tanaman Pangan Produksi pertanian tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel berikut:

79


2011-2015

Tabel 2.41 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton)

No.

KOMODITI

1 2

Padi Jagung

3

Kedele

4

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

269.566,54 257.434,50 290.169,30 303.754,28 316.099,01 91.097,77 104.103,65 130.607,44 151.701,02 165.838,28 5.193,36

4.251,07

5.210,20

4.851,72

5.970,76

Ubi Kayu

25.886,88

16.088,00

27.584,31

8.809,61

35.596,00

5

Ubi Jalar

38.874,30

55.340,77

64.120,20

52.298,79

58.390,30

6

Kacang Tanah

3.062,38

2.889,15

2.873,69

2.874,42

2.753,18

7

Kacang Hijau

1.644,62

1.869,30

2.001,23

1.787,19

1.808,24


Dari tabel dapat diketahui bahwa produksi pertanian tanaman pangan untuk komoditi padi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,6 % yang pada tahun 2010 mencapai 316.099,01 ton. Demikian juga untuk komoditi jagung mengalami peningkatan sebesar rata-rata 6,70 % yang pada Tahun 2010 mencapai 165.838,28 ton. Gambaran perkembangan produksi pertanian tanaman pangan per komoditi tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

80


2011-2015

Grafik 2.27 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton)

(1) Produksi peternakan 

Daging dan Telur Perkembangan produksi daging dan telur selama

kurun waktu 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.42 Produksi Daging dan Telur No 1

Indikator

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

Produksi Daging 7.721.135 8.527.123 8.843.631 8.861.867 10.216.233 (Kg/tahun)

2

Produksi

telur 6.603.834 6.604.577 7.765.579 9.475.082 9.696.219

(Kg/tahun) Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan

81


2011-2015

Dari tabel dapat dilihat bahwa produksi daging dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan ratarata sebesar 7,56 % yang pada Tahun 2010 mencapai angka

10.216.233

Kg/tahun.

Sedangkan

untuk

produksi telur meningkat rata-rata sebesar 17,75 % yang pada tahun 2010 mencapai angka 9.696.219 Kg/tahun. Gambaran perkembangan produksi daging dan telur

dalam

5

tahun

terakhir

dapat

dilihat

sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.28 Perkembangan Produksi Daging dan Telur

2.

Fokus Iklim Berinvestasi a.

Keamanan dan ketertiban umum Masuknya investasi ke daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum pada daerah tersebut. Situasi yang aman dan kondusif diikuti dengan kondisi tatanan peri kehidupan pada berbagai kegiatan yang tertib akan menarik bagi investor untuk membuka investasi pada daerah tersebut. Secara umum kondisi 82


2011-2015

keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel berikut: Tabel 2.43 Keamanan dan ketertiban umum Tahun 2008 – 2010 JENIS DATA

1.

2. 3.

4.

(1) KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah kriminalitas a. Uang Palsu b. Pembunuhan c. Perkosaan d. Curas e. Penganiayaan berat f. Curanmor g. Narkotika h. Curat i. Curhewan j. Pengrusakan tempat ibadah k. Penimbunan BBM l. Unjuk rasa m. Curwatpon n. Korupsi Kasus pemogokan kerja Kasus pertikaian antar warga a. Antar etnis b. Antar wilayah desa c. Antar agama d. Antar simpatisan parpol e. Antar pelajar Unjuk rasa a. Bidang politik b. Ekonomi c. Sosial budaya

2008 (2)

TAHUN 2009 (3)

2010 (4)

2 1 4 32 28 97 41 161 11 11 41 18 1 7 3 38

3 1 5 30 31 62 45 137 23 1 51 2 7 3 48

1 3 4 24 23 35 62 76 11 1 48 11 14 10 38

SATUAN (5)

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus/ TK Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum

jumlah

cenderung

kriminalitas

menurun

dalam

tidak setiap

terlalu

tinggi

tahunnya.

dan Kasus

pemogokan kerja jumlahnya relatif sedikit dibandingkan 83


2011-2015

dengan jumlah perusahaan industri, walaupun disisi lain hal ini juga menunjukkan dinamika dalam berdemokrasi. Kasus pertikaian antar warga tidak pernah terjadi, hal ini menunjukkan

situasi

yang

kondusif

di

Kabupaten

Mojokerto.

E.

Kondisi yang Diinginkan Secara Umum 1.

Bidang Perekonomian Daerah Pada

hakekatnya

pembangunan

ekonomi

adalah

serangkaian usaha dalam bentuk kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan per kapita masyarakat, peningkatan hubungan ekonomi antara sektor primer dengan sektor sekunder dan tersier sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dan lain sebagainya. Untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat dipenuhi sesuai dengan kehendak dan cita-cita masyarakat, tentunya dibutuhkan alat ukur yang relevan yang bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selama ini salah satu alat ukur yang dianggap paling relevan adalah Statistik Pendapatan Regional yang berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendapatan Regional berguna untuk memberikan penilaian hasil pembangunan di masa lalu, keadaan masa kini maupun kemungkinan di masa yang akan datang. Sehingga Pendapatan Regional ini sangat bermanfaat untuk perencanan pembangunan pada umumnya dan bidang ekonomi khususnya. Berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan regional bruto, berikut adalah proyeksi tingkat pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015. Tingkat 84


2011-2015

pertumbuhan rata-rata ekonomi PDRB Kabupaten Mojokerto yang didapat melalui perhitungan statistik regresi akan dikalikan dengan tahun dasar dari nilai PDRB tahun 2009 Kabupaten Mojokerto. Tabel 2.44 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mojokerto 2010 – 2015 TAHUN

ADHB

ADHK

2010

Rp 13.206.308.818,050

Rp 606.252.827,265

2011

Rp 13.367.512.587,660

Rp 613.653.096,518

2012

Rp 13.553.516.937,210

Rp 622.191.868,733

2013

Rp 13.813.923.026,580

Rp 634.146.149,834

2014

Rp 14.136.330.565,800

Rp 648.946.688,340

2015

Rp 14.483.538.684,960

Rp

664.885.729,808

Sumber: BPS Kab. Mojokerto

Grafik 2.29 Tren Proyeksi Pertumbuhan PDRB

2.

Bidang Pendidikan Pendidikan mendapatkan perhatian besar dalam program pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan selain merupakan perangkat untuk membangun dan mengembangkan 85


2011-2015

kualitas sumber daya manusia, pendidikan juga unsur terpenting yang mampu mempertegas karakter bangsa dalam pembekalan persaingan global. Selama periode pembangunan kedepan terdapat beberapa kondisi yang dicita-citakan terkait permasalahan pendidikan. Beberapa diantaranya adalah a) Rasio masyarakat melek huruf meningkat b) Peningkatan kualitas pendidikan c) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia d) Peningkatan Angka Melek Huruf Penuntasan buta aksara merupakan salah satu program prioritas pembangunan Jawa Timur, maka Pemerintah

Kabupaten

Mojokerto

berupaya

mensukseskan program tersebut. Angka melek huruf Kabupaten Mojokerto yang berada pada angka 94,10% pada tahun 2010 diharapkan tuntas menjadi 100% pada tahun 2015. 3.

Bidang Ketenagakerjaan Selain menjadikan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai

solusi vital ketenagakerjaan

karena dapat

menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan pegawai negeri dan swasta, beberapa faktor lain yang dipatok dalam upaya meningkatkan

ketangguhan

ketenagakerjaan

Kabupaten

Mojokerto diantaranya adalah : a)

Menekan angka pengangguran sebesar 0,2% tiap tahunnya.

b)

Meningkatkan Produktivitas dan jumlah lapangan kerja swadaya masyarakat atau industri rumah tangga.

86


4.

2011-2015

Bidang Prasarana dan Sarana Daerah Ketersediaan sarana dan prasarana daerah merupakan salah satu

fokus pembangunan. Yang dibentuk bukan hanya

peningkatan dalam sisi kuantitas melainkan juga peningkatan kualitas

beserta

pemeliharaan.

Selain

itu,

peningkatan

koordinasi pembangunan antar fungsi dan sektoral yang mencakup seluruh elemen terkait baik Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta sangat diperlukan. a)

Peningkatan jumlah pasar daerah/desa dalam posisi strategis sebagai salah satu upaya pengembangan perputaran ekonomi daerah secara mandiri.

b)

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.

c)

Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

perumahan – pemukiman. d)

Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta jaringan irigasi.

5.

Bidang Pemerintahan Umum Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai pemerintahan yang kredibel dan mampu menjadi rumah masyarakat dalam mencari rasa aman dan nyaman dalam pelayanan birokrasi. Untuk itu beberapa

kondisi

yang

ditonggakkan

kedepan,

beberapa

diantaranya adalah : a)

Meningkatnya

persentase

pelayanan

publik

yang

terjangkau murah dan cepat. b)

Meningkatnya persentase pegawai yang mengikuti diklat fungsional dan keahlian profesi.

c)

Seluruh SKPD diharapkan telah melaksanakan analisa Jabatan Beban Kerja 87


6.

2011-2015

d)

Meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu.

e)

Berkurangnya angka golput dalam proses pemilihan.

Bidang Kesejahteraan Masyarakat Salah satu langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengatasi kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan sejak krisis ekonomi melanda Indonesia dan

berkali-kali

masyarakat harus menanggung beban akibat kenaikan harga BBM, masyarakat miskin Indonesia semakin banyak jumlahnya. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Jawa Timur adalah sebesar 3.079.822 RTM. Sedangkan Jumlah

Rumah Tangga Miskin Kabupaten

Mojokerto pada tahun 2010 berjumlah 60.829. Berikut adalah gambaran Jumlah Rumah Tangga Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 beserta target pengembangan kesejahteraan masyarakat hingga akhir tahun 2015. Tabel 2.45 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2010

Keterangan

Jumlah

1 Sangat Miskin

9.316

2 Miskin

23.806

3 Hampir Miskin

27.707

Total JRTM

60.829

Sumber :BPS Kab. Mojokerto

88


2011-2015

Grafik 2.30 Jumlah Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan data jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 sebesar 60.829 RTM atau 20,40 % dari total rumah tangga di Kabupaten Mojokerto. Total penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada akhir tahun 2015 diharapkan menurun hingga 16,7 %.

89


2011-2015

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari Penerimaan Daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan.

A.

Kinerja Keuangan Masa Lalu Guna dapat merencanakan pengelolaan keuangan pada tahun depan dan proyeksi 5 tahun berikutnya maka agar lebih realistis perlu diketahui kinerja keuangan paling tidak selama 5 tahun terakhir, meskipun masih banyak variabel lain yang mempengaruhi ketepatan perhitungan proyeksi seperti fluktuasi nilai mata uang, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi terkait pasar global maupun situasi

90


2011-2015

keamanan secara umum. Kinerja keuangan 5 tahun terakhir tersebut antara lain meliputi kinerja pelaksanaan APBD, Neraca Daerah dan analisis rasio keuangan.

1.

Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja

pelaksanaan

APBD

akan

menggambarkan

perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, belanja langsung, proporsi sumber pendapatan dan gambaran realisasi belanja. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 -2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 - 2010 Tahun 2007 (Rp)

Tahun 2008 (Rp)

Tahun 2009 (Rp)

Tahun 2010 (Rp)

Ratarata Pertumb uhan(%)

No.

Uraian

Tahun 2006 (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

555.8 04.75 8.042, 30 44.63 3.684. 773,0 2 21.108. 036.25 3,75 16.821. 774.07 1,25 1.533.0 90.050, 00 5.170.7 84.398, 02 473.4 41.04 4.334, 28

666.42 6.019. 220,51

740.97 9.832. 379,51

787.72 2.182.2 06,84

888.294 .069.17 6,30

12,54

50.799 .369.6 66,51

55.790 .363.6 12,51

59.633. 358.36 6,84

66.927. 904.375 ,00

10,69

22.174. 627.856 ,09 13.800. 437.501 ,00 2.340.4 83.623, 98 12.483. 820.685 ,44 560.03 0.774. 264,00

25.930. 987.213 ,54 17.913. 194.002 ,35 2.462.9 24.669, 76 9.483.2 57.726, 86 629.02 2.905.5 93,00

28.996. 000.338 ,55 20.704. 236.197 ,15 2.488.6 75.264, 76 7.444.4 46.566, 38 639.608 .198.89 0,00

28.412.2 00.000,0 0 32.670.6 56.275,0 0 2.792.21 2.000,00

7,95

3.052.83 6.100,00

9,22

655.078 .218.61 1,30

8,68

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 .

Pajak daerah

1.1.2 .

Retribusi daerah

1.1.3 .

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

1.1.4 .

Lain-lain PAD yang sah

1.2.

Dana Perimbangan

1.2.1 .

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

53.677. 044.33 4,28

64.591. 774.264 ,00

68.525. 469.593 ,00

72.756.5 27.890,0 0

86.610.4 16.611,0 0

12,91

1.2.2 .

Dana alokasi umum

398.58 4.000.0 00,00

Dana alokasi khusus

21.180.

501.520 .436.00 0,00 58.977.

502.176 .671.00 0,00 64.675.

529.761. 802.000, 00 38.706.0

7,49

1.2.3

450.454 .000.00 0,00 44.985.

21,30 17,78

28,25

91


(1)

(2)

.

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

2011-2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

000.00 0,00

000.000 ,00

000.000 ,00

000.000 ,00

00.000,0 0

1.676. 425.5 54,00

55.595 .875.2 90,00

56.170 .195.5 36,00

88.480. 624.95 0,00

166.287 .946.19 0,00

-

-

-

-

-

-

-

9.000.0 00.000, 00 30.433. 580.445 ,00

-

-

-

-

36.757. 164.311 ,00

45.015. 720.819 ,00

37.015.7 47.273,0 0

2,47

-

13.681. 379.000 ,00

18.655. 612.198 ,00

17.318. 400.000 ,00

106,52

-

2.481.9 15.845, 00

757.419 .027,00

26.146. 504.131 ,00

86.055.1 26.600,0 0 43.217.0 72.317,0 0

36.053. 603.38 1,00

(8)

840,70

836,96

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 – 2010 mencapai 12,54%. Dari masing-masing sumber pendapatan juga diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,69% per tahun. Pada Tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 66.927.904.375,00. Dana Perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,68% per tahun. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari dana hibah, dana darurat, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan Bantuan Keuangan dari provinsi

atau

Pemerintah

Daerah

lainnya

mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 836,96% per tahun. 92


2011-2015

Pada tabel juga diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu 840,70%, diakibatkan oleh meningkatnya Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya yang mencapai pertumbuhan sebesar 836,96%. Dana tersebut berasal dari Bantuan Keuangan dari propinsi. Selain itu, dari tabel tersebut dapat diketahui pula bahwa proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan yang pada Tahun 2010 mencapai Rp 655.078.218.611,30 atau kontribusi Pendapatan Daerah sebesar 73,75%. Secara visual fluktuasi dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: Gambar 3.1 Grafik pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 - 2010

93


Rata-rata

pertumbuhan

realisasi

2011-2015

belanja

Kabupaten

Mojokerto Tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 – 2010

No.

Uraian

Tahun 2006 (Rp) **)

(1) 2 2.1

(2) Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

Belanja Subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

2.1.7 2.1.8 2.2

3.1.6

(5) 816.670.530.6 73,20 444.164.935.2 90,20 369.761.784.1 47,00 40.829.850,47

(6)

2.873.587.000 ,00 7.762.000.000 ,00 19.874.703.98 6,73 3.658.684.306 ,00 40.193.346.00 0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

62.504.109. 00 0,00

40.389.906,00

Surplus/Defisit

3.1.5

(4) 590.961.116 .468,49 342.156.045 .861,49 315.436.535 .549,50 48.470.834, 99 1.577.356.8 00,00 11.852.651. 000,00 11.617.726. 100,00 2.919.173.0 86,00

9.549.837.030 ,00 0

Belanja Modal

3.1.4

(Rp)

5.219.695.0 30,00 0,00

2.2.3

3.1.3

(Rp)

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah

Belanja Barang dan Jasa

3.1.2

(Rp)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan

Belanja Langsung

2.2.2

3.1.1

Tahun 2009

775.099.100,0 0 372.512.024.0 83,00 60.121.307.85 5,00 106.897.131.6 51,00 204.842.212.4 77,00 75.671.064.63 1,69 210.243.660.4 91,03 221.149.780.6 21,03 211.559.553.6 85,03 0

Belanja Pegawai

3.1

Tahun 2008

1.883.366.4 35,00 248.805.070 .607,00 42.973.594. 344,00 85.671.817. 042,00 120.159.659 .221,00 75.457.112. 149,02 136.094.650 .933,01 147.377.541 .875,00 142.095.342 .736,00 0,00

2.2.1

3

(3)

Tahun 2007

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan

0

Tahun 2010

Rata-rata Pertumbuh an(%)

(Rp) (7)

(8)

831.735.043 964.059.07 .763,49 0.408,39 532.471.705 719.247.28 .361,73 7.944,09 438.502.051 577.725.45 .932,00 2.377,00 32.955.066, 56.228.000, 73 00 0 0,00

18,65 28,26 *) 22,52 11,86 -5,94

17.332.890. 62.491.635. 000,00 000,00 29.246.175. 28.830.910. 794,50 767,50 3.440.159.9 4.477.031.2 59,50 56,25

116,44

43.132.097. 43.520.835. 000,00 989,00

2,74

785.375.609 ,00 299.263.338 .401,76 55.813.078. 617,00 103.708.867 .482,76 139.741.392 .302,00 (44.012.861. 556,65) 130.137.952 .746,34 142.906.938 .185,34 134.666.860 .075,34 0

2.145.194.5 54,34 244.811.78 2.464,30 53.522.105. 175,00 100.130.51 0.264,30 91.159.167. 025,00 (75.765.000 1.232,09) 75.765.000 1.232,09 92.367.245. 219,69 86.125.091. 189,69 0

0,00 6.242.154.0 30,00 0 0 8.240.078.1 10,00 0

94

38,93 16,50

38,54 3,95 9,54 6,11 1,31 487,85 166,19 -6,891 -7,83 0 -5,68 0

0

6733,78

0

0

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto (1) 3.2

(2)

(3)

Pengeluaran Pembiayaan

(4)

(5)

11.282.890. 941,99 0,00

10.807.120.13 0,00 0

12.768.985. 16.602.243. 439,00 987,60 0 0

14,65

9.390.164.3 7.492.154.0 30,00 30,00 3.378.821.1 9.110.089.9 09,00 57,60 86.125.091. 0 189,69

-12,35

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

11.217.770. 841,99 65.120.100, 00

10.742.000.03 0,00 65.120.100,00

Sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan(SILPA)

211.559.553 .685,03

134.651.962.1 97,34

3.2.3

(6)

2011-2015

(7)

*)

rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung diasumsikan 13% mengingat sejak Tahun 2010 tidak dilaksanakan rekrutmen CPNS sehingga belanja pegawai tidak naik secara signifikan **) belanja Tahun 2006 tidak bisa ditampilkan mengingat strukturnya berbeda ***) pembayaran pokok utang telah habis pada TA 2011 (sisa Rp 500.000.000,00 pada Tahun 2011 dan telah dianggarkan), selanjutnya setiap tahun akan dicadangkan Rp 5.000.000.000,00 sehingga rata-rata pertumbuhan diasumsikan 0%.

Dari tabel 3.2 rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,65% per tahun. Pada Tahun 2010 Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 964.059.070.408,39. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung mencapai 28,36% per tahun. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung mencapai 3,95% per tahun. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan mencapai 166,19% per tahun. Dari ketiga komponen Belanja Daerah tersebut yang memiliki kontribusi belanja terbesar adalah Belanja Tidak Langsung yaitu mencapai 74,61%. Belanja Tidak Langsung ini pada Tahun 2010 mencapai Rp 719.247.287.944,09. Secara visual rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

95

(8)

0

1752,74 ***) -57,46


2011-2015

Gambar 3.2 Grafik pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 - 2010

Belanja Langsung yang meliputi Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal tidak mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 3,95% per tahun. Dari komponen Belanja Langsung tersebut maka Belanja Barang dan Jasa hanya mengalami pertumbuhan sebesar 6,11% per tahun. Sedangkan Belanja Modal hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,31% per tahun. Pada Tahun 2010 Belanja Langsung realisasinya sebesar Rp. 244.811.782.464,30.

2. Neraca Daerah Kinerja lainnya atas keuangan daerah yang berpengaruh dan perlu diketahui adalah Neraca Daerah yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada posisi akhir periode. Lebih khusus lagi, Neraca

Pemerintah

Daerah

memberikan

informasi

bagi

pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada akhir periode.

96


2011-2015

Rata-rata pertumbuhan neraca Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 – 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007-2010 URAIAN

Neraca

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

(2)

(3)

(4)

(5)

1.909.315.1 32.998,88 220.960.229 .259,21 211.575.597 .682,72 211.469.872.2 17,03 105.725.465,6 9 -

2.034.297.8 03.675,13 145.684.275 .811,46 137.216.992 .291,97 134.059.322.5 56,34 3.088.043.735 ,63 69.626.000,00

2.129.152.3 36.737,12 101.598.179 .894,45 86.273.243. 409,69 86.125.091.18 9,69 148.152.220,0 0 -

2.210.238.1 45.641,54 128.347.817 .158,87 111.052.922 .166,35 110.980.007.6 90,35

Investasi Jangka Pendek

-

-

-

Piutang Piutang Pajak

8.017.850.3 09,49 16.670.026,00

4.852.987.8 72,49 11.591.180,00

12.105.465. 362,76 11.308.604,00

Piutang Retribusi

4.349.694,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

54.765.213,00

1.282.596.770 ,00 14.375.307,00

2.980.439.817 ,24 -

3.122.720.175 ,49 4.819.345.201 ,00 1.366.781.2 67,00 26.022.186. 934,14 8.142.154.0 30,00 8.142.154.030 ,00 -

2.584.347.490 ,49 960.077.125,0 0 3.614.295.6 47,00 27.214.349. 934,14 7.334.317.030 ,00 7.334.317.030 ,00 -

2.412.152.134 ,52 6.701.564.807 ,00 3.219.471.1 22,00 21.880.032. 904,14 -

17.880.032. 904,14 17.880.032.90 4,14 -

19.880.032. 904,14 19.880.032.90 4,14 -

21.880.032. 904,14 21.880.032.90 4,14 -

1.662.328.3 55.655,53 1.119.076.1 66.854,00 1.119.076.166 .854,00 89.763.777. 065,95 4.173.817.000 ,00 26.312.360.91 3,00

1.861.399.1 77.929,53 1.125.007.3 65.206,00 1.125.007.365 .206,00 124.323.928 .375,95 4.179.812.000 ,00 35.099.031.91 3,00

2.005.674.1 23.938,53 1.126.061.8 77.806,00 1.126.061.877 .806,00 143.513.907 .493,95 4.214.612.000 ,00 41.277.228.91 3,00

(1) ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang Lainnya Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan

-

70.714.476,00

Rata-rata Pertumbuhan (%) (6)

5,01 -12,67 -14,52 -14,50 891,11

2.200.000,00

-

10.655.578. 303,52 95.247.812,00 5.160.254.672 ,00 2.417.794.634 ,52 2.982.281.185 ,00 6.639.316.689 ,00 21.826.812. 904,14

32,66 236,45 9.864,19 -7,89 154,15 86,58 -5,09

-

-

-

-

21.826.812. 904,14 21.826.812.90 4,14 2.060.063.5 15.578,53 1.126.061.8 77.806,00 1.126.061.8 77.806,00 164.895.669 .336,95 4.215.562.0 00,00 42.633.523. 913,00

97

7,00 7,00 7,48 0,21 0,21 22,95 0,33 18,09

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Alat Bengkel

349.690.429,5 3 1.561.152.107 ,00 36.389.361.38 0,23 2.462.970.064 ,19 100.037.114,0 0 8.423.284.028 ,00 9.651.560.280 ,00 339.543.750,0 0 98.271.550. 925,58 98.086.110.91 8,58 185.440.007,0 0 326.704.588 .285,00 318.364.442.8 56,00 (1.257.747.78 1,00) 5.417.641.905 ,00 4.180.251.305 ,00 16.523.538. 030,00 14.248.022.84 0,00 1.911.751.290 ,00 363.763.900,0 0 11.988.734. 495,00 11.988.734.49 5,00 -

1.154.236.929 ,53 2.471.874.107 ,00 50.644.271.54 0,23 3.390.765.339 ,19 1.017.925.489 ,00 12.203.379.52 8,00 13.681.114.78 0,00 481.516.750,0 0 159.424.592 .547,58 159.239.152.5 40,58 185.440.007,0 0 426.782.013 .270,00 382.232.703.7 56,00 22.855.118.90 4,00 5.773.724.905 ,00 15.920.465.70 5,00 25.621.038. 530,00 22.832.416.34 0,00 1.972.055.290 ,00 816.566.900,0 0 240.240.000 ,00 240.240.000,0 0 -

1.541.422.429 ,53 2.575.286.607 ,00 56.808.194.26 4,23 4.285.051.339 ,19 1.033.463.489 ,00 16.500.983.22 8,00 14.506.786.51 4,00 770.878.710,0 0 212.310.892 .610,58 212.125.452.6 03,58 185.440.007,0 0 493.754.093 .420,00 429.049.662.9 06,00 35.029.691.85 4,00 6.584.336.905 ,00 23.090.401.75 5,00 27.491.038. 030,00 24.494.700.84 0,00 1.972.055.290 ,00 1.024.281.900 ,00 2.542.314.5 78,00 2.542.314.578 ,00 -

-

-

-

-

-

Tagihan Penjualan Angsuran

4.361.150,0 0 4.361.150,00

-

-

Tuntutan Perbendaharaan

-

-

-

Tuntutan Ganti Rugi

-

-

-

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

-

-

-

Aset Tak Berwujud

-

-

-

Aset Lain Lainnya

-

-

-

1.909.315.1 32.998,88 960.431.070 ,35 587.718.661 ,47

2.034.297.8 03.675,13 6.188.275.0 59,88 5.913.637.8 17,73

2.129.152.3 36.737,12 7.378.354.8 01,10 7.186.475.4 26,45

Alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen Jalan Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tanaman Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ASET LAINNYA

JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Kepada Pihak Ketiga

2011-2015

1.666.447.4 29,53 2.903.391.6 07,00 60.616.999. 814,23 4.761.953.9 79,19 1.061.763.4 89,00 29.442.313. 805,00 16.822.834. 590,00 770.878.710 ,00 216.397.497 .411,58 216.212.057 .404,58 185.440.007 ,00 519.128.917 .993,00 447.946.510 .529,00 38.517.050. 854,00 6.975.482.4 55,00 25.689.874. 155,00 28.722.944. 130,00 25.704.934. 340,00 1.972.055.2 90,00 1.045.954.5 00,00 4.856.608.9 01,00 4.856.608.9 01,00 2.210.238.1 45.641,54 645.032.381 ,10 535.715.404 ,89 3.000.000,00

98

90,58 25,09 19,35 25,06 307,27 52,84 21,25 33,97 32,44 32,49 0,00 17,15 12,24 -617,97 8,85 112,38 22,28 24,16 1,05 50,68 317,09 317,09 5,01 157,43 278,39 -

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Hutang Perhitungan Pihak III Hutang Bunga

6.937.292.510 ,86 24.661.072,31

13.849.389,00

40.829.850,47

3.334.784.618 ,00 32.253.895,09

17.068.249,54

158.865.633,0 0 65.120.100,00

-

65.120.100,00

2.480.778.033 ,00 65.120.100,00

-25,11 -

-

-

481.768.711,0 0 372.712.408 ,88 293.040.450,0 0

701.171,64

536.110,28

274.637.242 ,15 227.920.350,0 0 -

191.879.374 ,65 162.800.250,0 0 -

79.671.958,88

46.716.892,15

29.079.124,65

1.908.354.7 01.928,53 220.372.510 .597,74 211.575.597.6 82,72

2.028.109.5 28.615,25 139.770.637 .993,73 134.651.962.1 97,34 84.252.061,63

2.121.773.9 81.936,02 94.411.704. 468,00 86.114.377.77 6,69 -

8.017.850.309 ,49 1.366.781.267 ,00 (587.718.661, 47) 1.687.982.1 91.330,79 26.022.186.93 4,14 1.662.328.355 .655,53 4.361.150,00

4.852.987.872 ,49 3.614.295.647 ,00 (3.432.859.78 4,73) 1.888.338.8 90.621,52 27.214.349.93 4,14 1.861.399.177 .929,53 -

12.105.465.36 2,76 3.219.471.122 ,00 (7.027.609.79 3,45) 2.027.362.2 77.468,02 21.880.032.90 4,14 2.005.674.123 .938,53 -

(372.712.408, 88) -

(274.637.242, 15) -

(191.879.374, 65) -

-

-

-

1.909.315.1 32.998,88

2.034.297.8 03.675,13

2.129.152.3 36.737,12

Hutang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Hutang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang Dalam Negeri Hutang Luar Negeri Hutang Jangka Panjang Lainnya EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yg Hrs Disediakan u/ Pembayaran Utang Jk Pendek Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yg Hrs Disediakan u/ Pembayaran Utang Jk. Panjang Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2011-2015

0,00

65.120.100,00 436.677.666,3 5 109.316.976 ,21 97.680.150,00 11.636.826,21 2.209.593.1 13.260,44 127.812.101 .753,98 111.036.872.7 77,35 2.200.000,00 10.655.578.30 3,52 6.639.316.689 ,00 (521.866.015, 89) 2.081.781.0 11.506,46 21.826.812.90 4,14 2.060.063.515 .578,53

27.076,52 -33,16 -30,26 -46,37 5,01 -11,22 -14,49 32,66 86,58 165,41 7,31 -5,09 7,48 -

(109.316.976, 21)

-33,16 -

2.210.238.1 45.641,54

5,01

Sumber : DPPKA Catatan : Neraca Tahun 2010 merupakan data sementara, menunggu audit BPK.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa aset daerah mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %, sedangkan kewajiban (utang) mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar 157,43 %, dan ekuitas dana pada akhir periode mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %. Data neraca Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 adalah sebagaimana pada Lampiran III.

99


2011-2015

Hal lain yang juga perlu diketahui dalam menilai kinerja daerah adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian daerah dan prospek di masa datang. Salah satu

cara

pemrosesan

dan

penginterpretasian

informasi

akuntansi, yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Berikut adalah beberapa analisis rasio keuangan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.4 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Mojokerto NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 2 3 4 5 6

Rasio lancar (current ratio) Rasio quick (quick ratio) Rasio total hutang terhadap total aset Rasio hutang terhadap modal Perputaran Piutang (kali) Rata-rata umur piutang (hari)

11,57 11,50 0,00 0,00 6,34 57,61

7,16 6,98 0,30 0,31 11,50 31,75

4,77 4,62 0,35 0,35 4,93 74,09

-

0,00

28,55

17,09

9,69

8

Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Daerah Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset

99,84

99,95

99,70

99,65

9

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah

84,03

84,89

81,20

73,75

10

Rasio Total PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

7,62

7,53

7,57

7,53

11

Rasio Total DAU thdp Total Pendapatan Daerah

67,59

67,68

63,75

59,64

12

Rasio Bantuan Keuangan Provinsi thdp Total Pendapatan Daerah

0,37

0,10

3,32

4,87

13

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah

57,90

54,39

64,02

74,61

14

Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah

42,10

45,61

35,98

25,39

7

Catatan : Analisis rasio keuangan Tahun 2010 belum bisa ditampilkan menunggu hasil pemeriksaan BPK

100


2011-2015

Analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan peluang di masa yang akan datang. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu daerah. Secara umum rasio keuangan daerah Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dalam beberapa akun. Rasio Lancar dari Tahun

2007

hingga

2009

mengalami

penurunan

dari

kemampuan ketersediaan dana lancar dari 11,57% pada tahun 2007 dan berturut-turut turun menjadi 7,16% tahun 2008 dan 4,77% tahun 2009. Penurunan ini juga diikuti Rata-rata umur Piutang Daerah menjadi 74,09 hari atau lebih dari 2 bulan perolehan tunai dana berasal dari Piutang. Diperlukan sosialisasi dan upaya intensif untuk mempercepat perolehan Dana Piutang Daerah tersebut. Disamping hal tersebut, SILPA pada 2 (dua) tahun terakhir menyisakan dana cukup signifikan dibanding dengan Total Pendapatan Daerah, pada tahun 2009 adalah sebesar 17,09% dan tahun 2010 sebesar 9,69%. Rasio ini menyiratkan makna bahwa dana yang tidak terserap dalam Belanja Daerah tahun berjalan dengan besaran cukup signifikan. Harus ada upaya khusus agar penyerapan dana untuk Belanja Daerah lebih ditingkatkan.

101


2011-2015

Grafik 3.3 Perbandingan Rasio Komponen Pendapatan Daerah %

Tahun

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah selama 4 (empat) tahun terakhir cukup mendominasi rata-rata di atas 80% dari Total Pendapatan Daerah. Dana Perimbangan menyumbang lebih dari 60% total pendapatan daerah, yang diperoleh dari DAU (Dana Alokasi Umum). PAD menyumbang sebesar 7,5% per tahun dari Total Pendapatan Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah yang lain adalah dari Bantuan Keuangan Provinsi yang mengalami peningkatan dan pada tahun 2010 menjapai 4,87% dari Total Penerimaan Daerah.

102


2011-2015

Grafik 3.4 Perbandingan Rasio Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung %

Tahun

Tidak kalah penting adalah Rasio Belanja Daerah. Belanja Tidak Langsung mempunyai alokasi yang cukup besar di atas 54% per tahun dari total Belanja Daerah, bahkan pada 2 (dua) tahun terakhir sebesar 64,02% pada Tahun 2009 dan 74,61% Tahun 2010. Ini berarti bahwa dari Pendapatan Daerah yang diterima, sebesar 2/3 diperuntukkan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung sejak tahun 2007 terus mengalami penurunan hingga pada Tahun 2010 tersisa 1/3 dari Total belanja Daerah.

B.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan masa lalu tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan baik yang menyangkut penggunaan anggaran maupun pembiayaannya. Kebijakan pengelolaan keuangan dapat diketahui

dari

proporsi

penggunaan

anggaran

dan

analisis

pembiayaan.

103


1.

2011-2015

Proporsi penggunaan anggaran Proporsi

penggunaan

anggaran

secara

garis

besar

merupakan perbandingan antara belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran belanja dan pembiayaan pengeluaran. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Mojokerto dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mojokerto Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)

(a)

(b)

Tahun anggaran 2008

429.883.092.002,00

816.670.530.673,20

2

Tahun anggaran 2009

494.315.130.549,00

831.735.043.763,49

59,43

3

Tahun anggaran 2010

631.247.557.552,00

964.059.070.408,39

65,48

No

1

Uraian

Prosentase

(a) / (b) x 100% 52,64

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata penggunaan anggaran belanja dalam 3 tahun terakhir masih didominasi oleh belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, bahkan terjadi tren peningkatan dari Tahun 2008 ke Tahun 2010 yang mencapai 65,48%. Secara umum hal ini menggambarkan suatu kondisi manajemen yang belum efisien dalam penyelenggaraan aktifitasnya. Ditingkat nasional, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dalam 2 tahun terakhir mencapai angka 22%. Merujuk angka tersebut maka proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih belum efisien. Pada Tahun 2009 dan 2010 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur relatif lebih besar dibanding Tahun 2008 dan terjadi tren peningkatan. Hal ini terkait dengan kebijakan 104


2011-2015

rekrutmen CPNS sehubungan dengan tidak diperbolehkannya penggunaan tenaga Honorer Daerah. Masih besarnya proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur ini kiranya merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk lebih berani mengutamakan belanja langsung terutama pada jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal disamping belanja tidak langsung yang bersifat non-belanja pegawai. Hal ini telah diawali dengan kebijakan Bupati Mojokerto bahwa sejak akhir Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan rekrutmen CPNS.

2. Analisis pembiayaan Analisis pembiayaan antara lain dapat diperhitungkan dari defisit riil anggaran, komposisi penutup defisit riil anggaran dan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran. Perhitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.6 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto NO 1.

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008 (Rp)

Tahun 2009 (Rp)

Tahun 2010 (Rp)

740.979.832.379,51

787.722.182.206,84

888.294.069.176,30

816.670.530.673,20

831.735.043.763,49

964.059.070.408,39

10.807.120.130,00

12.768.985.439,00

75.765.0001.232,09

(64.883.578.163,69)

(31.243.876.117,65)

(151.530.002.464,18)

Dikurangi realisasi: 2.

Realisasi Belanja Daerah

3.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit riil

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa defisit riil anggaran Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi yaitu menurun pada Tahun 2009 yang mencapai nilai sebesar Rp.31.243.876.117,65 dari Rp.64.883.578.163,69 pada Tahun

105


2011-2015

2008 namun meningkat drastis pada Tahun 2010 yang mencapai Rp. 151.530.002.464,18. Selain defisit riil tersebut maka untuk analisis pembiayaan perlu

diketahui

komposisi

penutup

defisit

riil

anggaran

sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto Proporsi dari total defisit riil No.

Uraian

Tahun 2008 (%)

1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

2.

Pencairan Dana Cadangan

3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

4.

Tahun 2010 (%)

Tahun 2009 (%)

95,66 -

94,23 -

-

-

-

Penerimaan Pinjaman Daerah

4,32 -

5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0,02

5,77

-

6.

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

Pada tabel tersebut perhitungan Tahun 2010 belum dapat ditampilkan karena belum dilaksanakan audit BPK untuk penyusunan Nota Perhitungan APBD. Dari tabel dapat diketahui bahwa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) merupakan komponen penutup defisit riil anggaran yang terbesar diantara komponen penutup defisit lainnya. Dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tahun 2008 dan 2009 maka SiLPA berperan dalam menutup defisit riil anggaran sebesar 95,66% dan 94,23%. Sedangkan komponen penutup defisit terendah adalah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Hal

lain

yang

juga

perlu

diketahui

dalam

analisis

pembiayaan adalah realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Realisasi

sisa

lebih

perhitungan

anggaran

(SiLPA)

dapat

diketahui sebagaimana tabel berikut: 106

-

-


2011-2015

Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 No.

Uraian

Rp

Tahun 2009 % dari SiLPA

Rp

Tahun 2010

% dari SiLPA

86.125.091.189, 69

1.

Jumlah SiLPA

134.651.962.197 ,34

2.

Pelampauan penerimaan PAD

9.926.282.212,5 1

7,37

2.732.259.666,8 4

3,17

3.

Pelampauan penerimaan dana perimbangan

8.044.264.944,8 7

5,97

(4.656.135.179, 30)

-

Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan

204.127.903,72

0,15

7.162.060.047,0 0

8,32

105.787.026.300 ,24

78,56

(62.335.634.641 ,15)

-

4. 5. 6. 7.

76.880.000,00

0,06

-

Rp

% dari SiLPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pada tabel tersebut perhitungan Tahun 2010 belum dapat ditampilkan karena belum dilaksanakan audit BPK untuk penyusunan Nota Perhitungan APBD.

C.

Kerangka Pendanaan Dalam rangka Pembangunan Jangka Menengah maka hal yang perlu diketahui adalah kemampuan anggaran pada tahun sekarang dan kemampuan anggaran pada tahun berikutnya yang tren perkembangannya

diproyeksikan

berdasarkan

perkembangan

pendanaan pada 5 tahun sebelumnya. Kerangka pendanaan ini meliputi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data pada masa lalu, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

107


1.

2011-2015

Analisis pengeluaran periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama Dalam setiap tahun anggaran pasti terdapat pengeluaran yang bersifat periodik, wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama. Pengeluaran ini tidak mungkin bisa diabaikan semata-mata

merupakan

penyelenggaraan

kebutuhan

pemerintahan.

dasar

Pengeluaran

dalam

ini

harus

diperhitungkan lebih dahulu untuk mengetahui berapa peluang kemampuan kegiatan

anggaran

yang

untuk

merupakan

melaksanakan tugas

program

Pemerintahan

dan

Daerah.

Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Mojokerto Ratarata Pertum buhan (%) 23,14

Tahun 2008 (Rp)

Tahun 2009 (Rp)

Tahun 2010 (Rp)

413.654.644.303, 47 369.761.784.147,00

485.107.263.9 58,23 438.502.051.932, 00 32.955.066,73 3.440.159.959,50

625.779.547.6 22,25 577.725.452.377, 00 56.228.000,00 4.477.031.256,25

43.132.097.000,0 0

43.520.835.989,0 0

4,11

81.787.778.21 79.289.227.16 2,64 5,30 Belanja Pegawai 55.813.078.617,0 53.522.105.175,0 1 0 0 Belanja Jasa kantor 19.229.333.950,00 25.974.699.595,6 25.767.121.990,3 2 (komunikasi, SDA dan listrik) 4 0 Pengeluaran Pembiayaan 65.120.100,00 3.378.821.109, 9.110.089.957, C 00 60 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 1 Pembayaran Pokok Utang 65.120.100,00 3.378.821.109,00 9.110.089.957,60 2 473.841.072.258, 570.273.863.2 714.178.864.7 TOTAL (A+B+C) 47 79,87 45,15 *) pembayaran pokok utang telah habis pada TA 2011 (sisa Rp 500.000.000,00 pada Tahun 2011 dan telah dianggarkan), selanjutnya setiap tahun akan dicadangkan Rp 5.000.000.000,00 sehingga rata-rata pertumbuhan diasumsikan 0%.

16,49

No

A 1 2 3 4

B

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Langsung

40.829.850,47 3.658.684.306,00 40.193.346.000,00 79.350.641.805,0 0 60.121.307.855,00

108

22,52 25,67 12,08

-5,63 17,1 0 0 0 *) 10,50


2011-2015

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ternyata cukup

besar,

yang

pada

Tahun

2010

mencapai

Rp.714.178.864.745,15. Pertumbuhan pengeluaran ini dalam 3 (tiga) tahun terakhir mencapai rata-rata 10,50%. Pengeluaran terbesar adalah berasal dari komponen Belanja Tidak Langsung yang pada Tahun 2010 mencapai Rp 625.779.547.622,25 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,14% per tahun. Sedangkan pengeluaran terbesar berikutnya adalah Belanja Langsung

yang

pada

tahun

2010

mencapai

Rp79.289.227.165,30 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,49% per tahun. Selanjutnya secara visual dapat diketahui pertumbuhan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana grafik berikut: Grafik 3.6 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Mojokerto 10,50%

109


2011-2015

2. Perhitungan Kerangka Pendanaan Dari pertumbuhan realisasi pendapatan, sisa lebih riil perhitungan anggaran, dan belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat/prioritas utama maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam 5 tahun kedepan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Proyeksi No. 1.

Uraian

Pendapatan - PAD - Dana Perimbangan - Lain-lain Pendapatan Yang sah

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

999.686.14 5.451

1.125.046. 788.091

74.082.497. 352,69 711.939.007 .986,76

82.001.916. 319,69 773.735.313 .880,01

1.266.12 7.655.31 7 90.767.92 1.174,26 840.895.5 39.124,80

1.424.90 0.063.29 4 100.471.0 11.947,79 913.885.2 71.920,83

1.603.58 2.531.23 1 111.211.3 63.125,01 993.210.5 13.523,56

213.664.640 .111,55 -

269.309.557 .891,30 -

334.464.1 95.017,94 -

410.543.7 79.425,38 -

499.160.6 54.582,43 -

2.

Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

3.

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran *)

86.125.091. 189,69

86.125.091. 189,69

86.125.09 1.189,69

86.125.09 1.189,69

86.125.09 1.189,69

Total penerimaan

1.085.811. 236.641

1.211.171. 879.280

1.352.25 2.746.50 7

1.511.02 5.154.48 4

1.689.70 7.622.42 1

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

789.167.645 .543,39

872.030.248 .325,45

963.593.4 24.399,62

1.064.770. 733.961,5 8

1.176.571. 661.027,5 4

Kapasitas riil kemampuan keuangan

296.643.591 .097,31

339.141.630 .954,81

388.659.3 22.107,19

446.254.4 20.522,00

513.135.9 61.393,09

Dikurangi: 4.

*) SILPA diasumsikan sama dengan nilai terendah yaitu pada Tahun 2009 mengingat Tahun 2010 belum ditetapkan

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan 110


2011-2015

dalam 5 (lima) tahun kedepan masing-masing adalah sebagai berikut: Tahun 2011 sebesar Rp 296.643.591.097,31, Tahun 2012 sebesar Rp 339.141.630.954,81, Tahun 2013 sebesar Rp.388.659.322.107,19,

Tahun

Rp.446.254.420.522,00

dan

2014 pada

sebesar

Tahun

2015

Rp.513.135.961.393,09. Secara visual dapat dilihat pada grafik berikut: Gambar 3.3 Grafik Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

Dari

Kapasitas

riil

kemampuan

keuangan,

Belanja

Langsung, Pembentukan dana cadangan, Belanja langsung yang wajib

dan

mengikat

serta

prioritas

utama,

Pengeluaran

pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama, total Belanja Tidak Langsung, serta Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka akan dapat diketahui Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel berikut:

111


2011-2015

Tabel 3.11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto Proyeksi Uraian

No

I

Kapasitas riil kemampuan keuangan

Tahun 2011 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2014 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

296.643. 591.097, 31

339.141 .630.95 4,81

388.659. 322.107, 19

446.254. 420.522, 00

513.135. 961.393, 09

254.481. 847.871, 64 0

264.533 .880.86 2,57 5.000.0 00.000, 00

274.982. 969.156, 64 5.000.00 0.000,00

285.844. 796.438, 33 5.000.00 0.000,00

297.135. 665.897, 64 5.000.00 0.000,00

92.364.0 20.724,8 6 500.000. 000,00

125.337. 238.135, 11 3.000.00 0.000,00

146.005. 348.703, 59 5.000.00 0.000,00

170.081. 630.704, 81 5.000.00 0.000,00

161.617. 827.146, 78 135.025. 763.950, 53

107.594 .847.74 2,39 3.000.0 00.000, 00 158.939 .033.12 0,18 180.202 .597.83 4,63

151.645. 731.021, 53 237.013. 591.085, 66

139.839. 447.734, 74 306.414. 972.787, 26

127.054. 035.192, 83 386.081. 926.200, 25

895.462. 873.490, 39

1.114.8 51.277. 495,54

1.387.98 9.840.48 1,94

1.728.04 7.351.40 0,02

2.151.41 8.952.49 3,03

770.584. 934.942, 04 124.877. 938.548, 35 10.147.8 25.402,1 7

948.898 .288.88 7,63 165.952 .988.60 7,91 14.249. 609.226 ,71

1.168.47 3.352.93 6,22 219.516. 487.545, 72 17.497.1 03.539,9 4

1.438.85 8.086.80 5,67 289.189. 264.594, 36 17.225.7 08.192,9 0

1.771.80 9.848.09 2,50 379.609. 104.400, 53 6.472.82 1.799,72

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I II.a

Belanja Langsung

II.b

Pembentukan dana cadangan Dikurangi:

II.c

Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

II.d

Pengeluaran pembiayaan yang mengikat serta prioritas utama

II

Total rencana pengeluaran prioritas i (II.a + II.b - II.c - II.d)

wajib

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I - II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II III.a

Belanja Tidak Langsung Dikurangi:

III.b

Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

III

Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a - III.b) Surplus anggaran riil atau Berimbang (I – II - III)

Dari tabel tersebut dapat diketahui Rencana Penggunaan Kapasitas

Riil

Kemampuan

Keuangan

Daerah

Kabupaten

Mojokerto masing-masing sebagai berikut:

112


2011-2015

1. Kapasitas riil kemampuan keuangan Tahun 2011 adalah sebesar

Rp

296.643.591.097,31,

Tahun

2012

sebesar

Rp.339.141.630.954,81,

Tahun

2013

sebesar

Rp.388.659.322.107,19,

Tahun

2014

sebesar

Rp.446.254.420.522,00

dan

pada

Tahun

2015

Rp.513.135.961.393,09. 2. Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2011 adalah sebesar Rp 135.025.763.950,53, Tahun 2012 sebesar Rp.180.202.597.834,63,

Tahun

2013

sebesar

Rp.306.414.972.787,26,

Tahun

2014

sebesar

Rp.446.254.420.522,00

dan

pada

Tahun

2015

Rp.386.081.926.200,25. 3. Surplus anggaran riil atau Berimbang Tahun 2011 adalah sebesar Rp.10.147.825.402,17, dan Tahun 2015

adalah

sebesar Rp.6.472.821.799,72. Dari

adanya

surplus

anggaran

riil

sebesar

Rp.10.147.825.402,17 tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadi ketidakseimbangan dan kekurangkonsistenan dalam penyusunan APBD pada 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dapat dimaklumi mengingat penyusunan APBD relatif sulit dipolakan karena adanya disparitas atau kesenjangan yang sangat besar antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan anggaran. Banyak hal-hal yang bersifat unpredictable yang dilatarbelakangi berbagai kepentingan, mulai dari tingkat prioritas kebutuhan suatu pembangunan, asumsi penganggaran yang tidak berbasis pada kinerja, desakan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan ataupun bargaining, sampai dengan kepentingan politis.

113


2011-2015

Secara keseluruhan bahwa gambaran pengelolaan keuangan ini beroutput kerangka pendanaan yang bersifat pendekatan dan bermanfaat sebagai titik masuk (entry point) desain perencanaan penganggaran ataupun bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan.

114


2011-2015

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh dimasyarakat. Melalui analisis

mendalam,

penyusunan

rencana

jangka

menengah

perlu

mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai bahan rujukan dalam menyusun kerangka perencanaan RPJM Daerah. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

A.

Permasalahan Pembangunan Dibalik

kemajuan

pembangunan

yang

telah

dicapai

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam 5 tahun ke depan kita masih

dihadapkan

beberapa

permasalahan

dan

tantangan

pembangunan antara lain: 1.

Akses, kualitas dan kompetensi pendidikan yang masih rendah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang masuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan juga merupakan salah satu jalan untuk menanggulangi kemiskinan,

115


meningkatkan

kesetaraan

gender,

2011-2015

pemahaman

nilai-nilai

budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan keadilan sosial. Berbagai Wajib

Belajar

upaya pembangunan Pendidikan

Dasar

pendidikan, termasuk Sembilan

Tahun

yang

dicanangkan pada 1994 dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan. Namun sampai saat ini masalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan juga rendahnya kualitas pelayanan pendidikan masih merupakan isu aktual dalam pembangunan bidang pendidikan. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global, dan belum mencukupi sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah, dan belum mampu

memenuhi

kebutuhan

kompetensi

peserta

didik,

terutama disebabkan belum memadainya kualitas tenaga pendidik; fasilitas belajar mengajar belum tersedia secara memadai; dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara cukup. bidang

Isu strategis lainnya dalam pembangunan

pendidikan

adalah

masih

lebarnya

kesenjangan

partisipasi pendidikan; belum meratanya fasilitas pendidikan menengah; masih rendahnya kualitas pendidikan; dan belum efektif dan efisiennya manajemen pendidikan. 2.

Akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih kurang. Perkembangan

indikator

kesehatan

di

Kabupaten

Mojokerto menunjukkan kecenderungan terus membaik, antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), serta persalinan oleh tenaga kesehatan. Namun di sisi lain, pembangunan kesehatan pada beberapa saat terakhir ini masih

116


menghadapi

masalah

tingginya

angka

2011-2015

kesakitan,

yaitu

merebaknya beberapa jenis penyakit misalnya wabah demam berdarah, flu burung, diare/muntaber, HIV/AIDS, dan kasus gizi buruk. Demikian juga dirasa masih banyaknya peralatan kesehatan yang kurang memadai, ketinggalan zaman, serta prasarana gedung dan sarana penunjang di rumah sakit dan puskesmas yang juga kurang memadai. Untuk itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan

sangat

penting

demi

peningkatan

produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya manusia

yang

sehat,

yang

dapat

beraktivitas

dan

mengembangkan diri. Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar sosial, yaitu hak masyarakat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Isu-isu strategis lima tahun ke depan dalam pembangunan di bidang kesehatan, antara lain gizi buruk, rendahnya kesadaran

masyarakat

berperilaku

hidup

sehat

akibat

terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber air minum yang bersih dan keperluan sanitasi dasar secara konsisten, tingginya penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran

HIV/AIDS,

dan

psikotropika

(narkotika),

terbatasnya jumlah tenaga keperawatan dan kesehatan, serta sarana

prasarana

pemberian

dan

kesehatan

pelayanan,

masyarakat; serta

Optimalisasi

pengawasan

jaminan

kesehatan pada masyarakat, dan rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan obat-obatan.

117


3.

2011-2015

Masih tingginya angka penduduk miskin dan akses terhadap pelayanan sosial dasar. Jumlah penduduk miskin dirasa masih cukup tinggi. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto masih mencapai angka 60.829 RTM atau 180.616 jiwa atau 16,88 % dari

jumlah

penduduk

Kabupaten

Mojokerto,

meskipun

dibandingkan dengan kondisi Tahun 2009 bahwa angka tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 1,82 %. Aspek penting

yang

perlu

dilihat

dalam

mencermati

masalah

kemiskinan adalah unsur-unsur penyebab timbulnya kemiskinan yang bisa menjdi pintu masuk sikap penanganan kemiskinan itu sendiri. a)

Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin, dengan latar belakang rendahnya daya beli atau justru harga pasar yang kadang terlalu tinggi.

Stabilitas ketersediaan pangan secara merata,

harga tidak terjangkau, terhadap

makanan

ketergantungan yang tinggi

pokok

beras,

dan

kurangnya

diversifikasi pangan, juga merupakan rangkaian dari kondisi sulit ini. Masalah kecukupan pangan bukan hanya terkait produksi bahan pangan, tapi juga masalah peningkatan pendapatan, sebab mayoritas petani yang juga miskin harus membeli bahan makanan mereka dengan harga yang tak terjangkau pula. Permasalahan kecukupan pangan antara lain tercermin dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. 118


b)

2011-2015

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Kualitas Layanan Pendidikan Pendidikan peningkatan

menjadi

faktor

kesejahteraan

pengungkit

rakyat.

Berbagai

bagi upaya

pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah

memperbaiki

Kabupaten

tingkat

Mojokerto,

pendidikan

antara

lain

masyarakat

tampak

dari

meningkatnya APM dan APK pendidikan, juga makin meningkatnya angka melek huruf penduduk usia >15 tahun. Meski demikian pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata

kepada

terdapat

seluruh

kesenjangan

lapisan

cukup

masyarakat,

tinggi

masih

antar-kelompok

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, dan antara pedesaan dan perkotaan. Keterbatasan masyarakat miskin mengakses layanan pendidikan dasar, terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meski SPP untuk pendidikan dasar telah secara resmi

dihapuskan

oleh

Pemerintah,

tetapi

pada

kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain di luar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transpor, dan uang

saku,

juga

menjadi

faktor

penghambat

bagi

masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. c)

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar,

rendahnya

mutu

layanan

kesehatan

dasar,

119


2011-2015

kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, merupakan masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin. Meski dari tahun ke tahun kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar-tingkat sosial ekonomi relatif masih cukup tinggi. Tingkat kesehatan masyarakat miskin umumnya masih rendah. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat miskin juga disebabkan perilaku hidup yang tidak sehat, jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh dari tempat tinggal, dan biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Masalah lainnya adalah rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan sarana kesehatan. Masalah mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk

miskin

adalah

kendala

biaya,

jarak

dan

transportasi. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu. Masyarakat miskin juga tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. d)

Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha Masyarakat

miskin

umumnya

menghadapi

permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan perempuan,

seperti

buruh

migran

perempuan

dan

pembantu rumah tangga. Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal, dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya

120


2011-2015

memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak, dan terbatas peluangnya

untuk

mengembangkan

usaha.

Pilihan

lapangan pekerjaan yang terbatas sering menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi dengan imbalan kurang memadai, dan tidak ada kepastian keberlanjutannya. Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin, dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan. e)

Terbatasnya

Aksesibilitas

Layanan

Perumahan

dan

Sanitasi Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan lemahnya

perlindungan

untuk

mendapatkan

dan

menghuni perumahan yang layak dan sehat. Demikian juga dengan kondisi sanitasi yang sering sangat tidak sehat. f)

Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Air Bersih Kesulitan

mendapatkan

air

bersih

di

kalangan

penduduk miskin, terutama disebabkan terbatasnya akses pelayanan

air

bersih

baik

secara

individu

maupun

komunal.

121


g)

2011-2015

Besarnya Beban Tanggungan Keluarga Beban

masyarakat

miskin

makin

berat

akibat

besarnya tanggungan keluarga, dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Secara umum rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Dengan beratnya beban rumah tangga, maka peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat, dan sering mereka harus bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga. 4.

Masih tingginya tingkat pengangguran. Kompleksitas

permasalahan

ketenagakerjaan

secara

umum masih ditandai relatif rendahnya kualitas tenaga kerja, baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilannya. Akibatnya, tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, sehingga posisi tawar menjadi rendah; tingkat upah yang rendah; sering terjadinya perselisihan hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rendahnya jaminan kesejahteraan purna-kerja. Pada sisi lain, perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri di pasar global, di mana penggunaan teknologi dan informasi sebagai unggulan di samping faktor ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge, skill dan attitude (KSA), serta keterampilan sosial (social skill). Pasar kerja di masa datang juga menuntut adanya jaminan kondisi iklim ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis dan dialogis, yang melahirkan suasana hubungan industrial yang

122

u n t u k


2011-2015

ramah, dan adanya kepastian hukum dalam usaha dan investasi. Isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan, setidaknya meliputi masalah terbatasnya kesempatan

kerja,

muda/terdidik

sehingga

terus

jumlah

meningkat;

penganggur

Rendahnya

kualitas

kaum dan

produktivitas sumber daya manusia pencari kerja; Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan keuangan

pekerja,

global

serta

yang

hubungan

berdampak

industrial;

pada

Krisis

meningkatnya

pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI); serta masih rendahnya kesadaran penduduk dalam upaya pemerataan penduduk (migrasi). 5.

Kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi. Prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi antara lain meliputi prasarana dan sarana perhubungan, listrik, air bersih, telekomunikasi, perumahan dan permukian, perbankan dan sebagainya. Namun demikian prasarana dasar yang paling berpengaruh secara langsung adalah prasarana perhubungan. Pada

saat

ini

masih

banyak

permasalahan

dalam

penyediaan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, utamanya prasarana perhubungan. Terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi

prasarana

mengakibatkan penumpang

perhubungan

tingginya

serta

dan

transportasi

biaya

transportasi

barang

dan

menurunnya

keselamatan

transportasi.

Kondisi tersebut diperparah dengan penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi yang masih terpusat di

123


2011-2015

beberapa wilayah dan perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Prasarana yang telah dibangun memerlukan pendanaan untuk pemeliharaan agar dapat mempertahankan tingkat pelayanannya.

Selama

ini

pendanaan

pemerintah

dalam

investasi sarana dan prasarana transportasi masih sangat dominan, padahal kemampuan pemerintah sangat terbatas. Tantangan pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah: (a) terpenuhinya fasilitas keselamatan LLAJ di daerah rawan kecelakaan; (b) meningkatnya kondisi prasarana perhubungan

dan

transpoprtasi/LLAJ;

(c)

meningkatnya

keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan; (d) meningkatnya efektivitas regulasi

dan

kelembagaan

transportasi

jalan

termasuk

pelanggaran muatan lebih (overloading). 6.

Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Ada 2 (dua) aspek yang perlu dilihat pada pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan umum.

Yang pertama

adalah terkait birokrasi sebagai pelaku, dan aspek pelayanan prima sebagai sebuah mekanisme. a)

Birokrasi Reformasi birokrasi masih terus bergulir. Hasilnya masih belum memenuhi harapan masyarakat, tetapi perubahan ke arah perbaikan sudah tampak. Reformasi birokrasi membutuhkan waktu dan tahapan, karena tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang,

banyaknya

praktik

korupsi,

kolusi

dan

nepotisme (KKN), dan masih lemahnya pengawasan

124


2011-2015

terhadap

merupakan

kinerja

aparatur

pemerintah,

cerminan dari kondisi kinerja birokrasi. Dari

sisi

internal,

faktor

demokratisasi

dan

desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan

keputusan

kebijakan

publik.

Dampak

tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, serta meningkatnya

tuntutan

dalam

pelimpahan

tanggung

jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan. Demikian pula, dari sisi internal birokrasi itu sendiri, masih banyak berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya

rendahnya kualitas

kesejahteraan

efisiensi

dan

pelayanan

pegawai,

perundang-undangan

dan

yang

efektifitas

umum,

rendahnya

banyaknya sudah

kerja,

tidak

peraturan sesuai

perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan lebih baik.

Hal tersebut terkait makin

meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari mancanegara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi 125


2011-2015

tuntutan perubahan. b)

Belum Tuntasnya Pelayanan Prima Saat ini tuntutan terhadap pemerintah agar mampu memberikan

pelayanan

prima

kepada

masyarakat

merupakan sebuah keharusan bahkan tuntutan seperti itu berlaku untuk semua negara di dunia. Berbagai studi menunjukkan,

kemampuan

kesejahteraan

masyarakatnya,

ditentukan

kemampuan

pemerintah antara

pemerintah

meningkatkan lain

sangat

menyediakan

pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima merupakan rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau serta mengandung unsur kejelasan hak dan kewajiban, sesuai kondisi kebutuhan, agar dapat memberikan kenyamanan, dan kepastian dalam kerja sama. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan penyelenggaraan

pemerintahan

yang

berpihak

pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menginginkan agar pelayanan publik yang baik dapat dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan/desa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ditetapkan pada 6 Desember 2005, dan berlaku efektif sembilan bulan setelah diundangkan (September 2006). Pada 4 April 2006 telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang

126


2011-2015

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, masih dijumpai berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan sektor pelayanan publik yang belum

sesuai

tuntutan

dan

harapan

masyarakat.

Kelemahan itu dapat diketahui melalui pengaduan dan keluhan masyarakat, secara langsung maupun melalui media massa, antara lain menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang dirasa berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan tidak konsisten, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya, serta masih adanya praktik percaloan dan pungutan tidak resmi. Ada beberapa alasan penyebabnya, yakni pertama, rutinitas

tugas

dan

penekanan

berlebihan

pada

pertanggungjawaban formal sehingga prosedur menjadi kaku dan lamban. Kedua, etos kerja yang cenderung mempertahankan status-quo yang tidak mau menerima adanya perubahan. Dan ketiga, prosedur yang berbelit dan biaya pelayanan yang mencekik acapkali ditunggangi kepentingan pribadi. 7.

Kurang optimalnya situasi aman. Meskipun urusan keamanan bukan merupakan urusanpemerintahan

yang

diserahkan

untuk

menjadi

urusan

pemerintah daerah, namun demikian pemerintah daerah wajib memperhatikan dan mengupayakan situasi dan kondisi aman bagi masyarakat di daerah, minimal melalui kerjasama dengan

127


lembaga dan aparat keamanan yang ada.

2011-2015

Beberapa aspek

menonjol apabila mencermati masalah situasi keamanan yaitu : a)

Kriminalitas Kriminalitas

merupakan

ancaman

nyata

bagi

terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Peningkatan angka kejahatan perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh aparat keamanan dalam meningkatkan kinerjanya untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Demikian juga dengan tindak kekerasan, meskipun ada kecenderungan menurun. b)

Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman

serius

bagi

kelangsungan

hidup

bangsa.

Sebagian besar pecandu narkoba adalah generasi muda. Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan, baik jasmani maupun mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan

keamanan

dan

ketertiban,

serta

dimensi

kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan. c)

Turunnya Kepatuhan terhadap Hukum Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat menurunnya rasa aman masyarakat, secara mendasar disebabkan turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.

Kepatuhan dan

disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat, sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

128


2011-2015

Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran,

tingkat

kemiskinan,

serta

kepadatan

penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard, yang apabila tidak dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horisontal. Faktor ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

B.

Analisis Lingkungan Analisis kondisi dalam lingkup internal maupun eksternal sangat

diperlukan

pembangunan

dalam

daerah.

menunjang

Strategi

keberhasilan

pembangunan

daerah

strategi sangat

diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan. Berikut adalah analisis kondisi dari Kabupaten Mojokerto : 1. Analisis Lingkungan Internal a) Kekuatan (Strenght) o Kondisi Geografis a) Letak wilayah yang strategis mendukung sektor perdagangan. b) Geografis wilayah yang subur memacu peningkatan produksi sektor pertanian. o Kondisi Perekonomian a) Memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.

129


2011-2015

b) Perekonomian yang dominan pada pertanian dan perdagangan yang relatif tahan terhadap krisis moneter. c)

Memiliki potensi atas wilayah perlintasan sebagai jalur transportasi umum penghubung antara ibukota propinsi dan kota lainnya menyebabkan tingginya frekuensi perdagangan dan potensi peningkatan investasi

o Sosial Budaya: Potensi Budaya lokal yang beraneka ragam dan terbuka terhadap wawasan baru. o Sarana prasarana: Tingginya partisipasi masyarakat dalam

mengembangkan,

menjaga,

dan

mengawasi

pembangunan infrastruktur. o Pemerintahan umum a) Sensibilitas politik masyarakat cukup tinggi. b) Kompetensi pendidikan aparatur yang memadai. b) Kelemahan (Weaknesses) o Kondisi Geografis a) Belum optimalnya pemanfaatan daerah pertanian b) Fungsi konservasi kerap terabaikan c) Banyaknya penyimpangan penggunaan lahan o Kondisi Perekonomian a) Pertumbuhan ekonomi belum pesat berkembang. b) Kemampuan daerah untuk bersaing wilayah pusat kota belum optimal c) Transisi dalam kondisi rehabilitasi dan konservasi atas dampak semburan lumpur belum optimal diatasi. d) Pengelolaan sumber daya alam belum terukur dan dimanfaatkan secara optimal e) Pengelolaan aset wisata yang masih tersendat. 130


2011-2015

o Sosial Budaya a) Belum meluasnya lapangan kerja bagi seluruh masyarakat. b) keseimbangan gender untuk berpartisipasi dalam pemerintahan belum optimal c)

Kesejahteraan penduduk masih belum merata.

o Sarana prasarana a) Pemerataan pembangunan masih menjadi kendala yang harus segera diatasi. b) Sarana dan prasarana publik masih sulit untuk dijangkau secara merata. o Pemerintahan umum: a) Pelayanan

pemerintah

terhadap

pelayanan

masyarakat masih tersekat atau belum terintegrasi atas

dinas

yang

pemanfaatan

saling

media

terkait.

elektronik

Selain

jaringan

itu

dalam

penerapan tata kelola yang baik belum optimal. b) Dinamika politik yang berkembang di masyarakat cenderung labil 2. Analisis Lingkungan External a)

Peluang (Opportunities) o Kondisi

Geografis:

Merupakan

jalur

aktif

arus

transportasi antar kota dan propinsi yang berpeluang dalam

menciptakan

perluasan

pasar

dalam

perdagangan. o Kondisi Perekonomian a) Dukungan kebijakan pemerintah propinsi dalam kesesuaian

program

pembangunan

khususnya

pariwisata

131


b) Meningkatnya

iklim

perdagangan

2011-2015

bebas

yang

memacu pertumbuhan ekonomi daerah. o Sosial Budaya a) Peningkatan mutu pendidikan yang menjadi isu bersama baik pemerintah pusat maupun daerah b) Kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. c)

Sensibilitas masyarakat terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

yang

terus

berkembang. d) Kebijakan

pemberdayaan

dan

pengentasan

masyarakat miskin telah menjadi fokus bersama pemerintah pusat dan daerah. o Sarana prasarana: Meningkatnya kebijakan terkait peningkatan sarana dan prasarana sebagai bentuk upaya perluasan pertumbuhan ekonomi. o Pemerintahan umum a) Diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional. b)

Ancaman (Threat) o Kondisi Geografis: Pelayanan belum dapat diserap secara menyeluruh, terutama oleh masyarakat yang berdiam di daerah pedesaan. o Kondisi Perekonomian: Perkembangan diberlakukannya ACFT (Asean China Free Trade) Agreement tidak hanya

132


berpotensi menghadirkan peluang

2011-2015

melainkan juga

ancaman ketika produk lokal tak cukup mampu bersaing. o Sosial Budaya: Modernitas gaya hidup luar negeri yang tidak cocok dengan karakter budaya dalam negeri begitu mudah tersaji di televisi . o Sarana prasarana: Potensi bencana alam di negeri ini yang cukup besar . o Pemerintahan umum: Ketidakmampuan pemerintah membaca isu yang hangat jika tidak diantisipasi memungkinkan

munculnya

resistensi

di

kalangan

masyarakat.

C.

Isu Strategis Berangkat dari pemahaman yang didasari oleh tinjauan kondisi

melalui

analisis

Mojokerto merumuskan

SWOT, 11

isu

maka strategi

pemerintah

Kabupaten

yang penting untuk

diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 3. Peningkatan kualitas kehidupan politik 4. Peningkatan kualitas penegakan hukum. 5. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik. 6. Peningkatan pembangunan ekonomi 7. Peningkatan pembangunan infrastruktur. 8. Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama. 9. Pengentasan kemiskinan

133


2011-2015

10. Penanganan pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim

ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan. 11. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja.

134


2011-2015

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A.

Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode Tahun 2011 – 2015 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat “ Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Terwujudnya

Kabupaten

Mojokerto

yang

Mandiri

maksudnya adalah : Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap individual / masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari / mempengaruhinya. Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu

135


memenuhi

tuntutan

kebutuhan

pembangunannya,

kemandirian

aparatur

hukum

penegak

dan

aparatur

dalam

2011-2015

kemajuan

pemerintah

menjalankan

dan

tugasnya;

kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila

karena

sumber

daya

alam

tidak

lagi

memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi. 2.

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Demokratis maksudnya adalah : Dalam

proses

Kabupaten masyarakat

pembangunan

Mojokerto Kabupaten

Tahun

jangka

menengah

2011-2015

Mojokerto

semua

dapat

daerah anggota

meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas

dan

transparansi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan wujud sebagai berikut :  Terwujudnya

masyarakat

bermartabat,

yang

menjunjung

demokratis,

tinggi

berbudaya,

kebebasan

yang

bertanggungjawab serta HAM.  Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.  Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis.  Terwujudnya penegakan

hukum yang memenuhi

rasa

keadilan.  Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

136


3.

Terwujudnya

Kabupaten

Mojokerto

2011-2015

yang

Adil

maksudnya adalah : Dalam proses pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015, masyarakat Kabupaten Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum dan keamanan dengan wujud sebagai berikut : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri. 4.

Terwujudnya

Kabupaten

Mojokerto

yang

Makmur

maksudnya adalah : Dalam proses pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015, semua anggota masyarakat Kabupaten

Mojokerto

mampu

memenuhi

kebutuhan

ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin. 5.

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Bermartabat maksudnya adalah : Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

137


B.

2011-2015

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Dari Visi tersebut butir A,

maka dijabarkan menjadi Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2011-2015 sebagai berikut : 1.

Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

2.

Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM;

3.

Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;

4.

Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;

5.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berahlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

6.

Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

7.

Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat

C.

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin ditempuh dan dicapai, sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program, ataupun keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan Sasaran dapat disusun sebagai berikut: 1.

Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. a) Tujuan : Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

138


2011-2015

b) Sasaran : -

Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan, tenaga pendidik.

-

Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten.

2.

Misi II : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM. a) Tujuan : Penegakan

hukum

secara

adil,

konsekuen

dan

tidak

diskriminatif serta peningkatan keamanan dan ketertiban. b) Sasaran :

3.

-

Terbinanya kesadaran hukum.

-

Terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali.

Misi III : Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat. a) Tujuan : Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. b) Sasaran : -

Meningkatnya

profesionalisme

aparatur,

pelayanan

prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat. 4.

Misi IV : Mewujudkan ekonomi Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan. a) Tujuan : Pemerataan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah.

139


2011-2015

b) Sasaran : -

Terciptanya infrastruktur perekonomian dan lingkungan sosial yang mantab.

-

Berkembangnya

usaha

agroindustri,

pariwisata,

perdagangan dan terciptanya lapangan kerja. 5.

Misi V : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila. a) Tujuan : Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. b) Sasaran : -

Muatan pendidikan keimanan dan ketakwaan (imtak) dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek) pada sekolah.

-

Terjalin

hubungan

harmonis

dengan

organisasi

kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sekaligus sosialisasi nilai-nilai keagamaan. -

Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

6.

Misi VI : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan. a) Tujuan : Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. b) Sasaran : -

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

140


7.

2011-2015

-

Penyediaan informasi dan penciptaan lapangan kerja.

-

Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja.

Misi VII : Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. a) Tujuan : Peningkatan Pendapatan dan kemampuan belanja nonpegawai pada APBD. b) Sasaran : -

Peningkatan Pendapatan Daerah.

-

Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.

-

Konsistensi perencanaan pembangunan.

Selanjutnya untuk lebih mudah memperoleh gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut maka dapat dilihat matrik keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut: Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Mojokerto Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat Misi

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

(3)

Misi 1: Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

Pelayanan pendidikan

-

Meningkatnya kualitas prasarana

dan kesehatan yang

dan sarana pendidikan, tenaga

murah dan berkualitas

pendidik. -

Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten.

141

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Misi 2: Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM;

Penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta

2011-2015

-

Pembinaan kesadaran hukum.

-

Operasional tramtib dan pencegahan tindak kriminal.

peningkatan keamanan dan ketertiban.

Misi 3: Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih,

Pelaksanaan reformasi

-

Meningkatnya profesionalisme

birokrasi dan peningkatan

aparatur, pelayanan prima,

pelayanan publik

keterbukaan dan peran serta masyarakat

profesional dan adil dalam melayani masyarakat;

Misi 4: Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;

Pemerataan pertumbuhan

-

Meningkatnya infrastruktur

ekonomi melalui

perekonomian dan lingkungan

pengembangan

sosial.

Agroindustri, meningkatkan

-

Pengembangan usaha agribis dan perdagangan.

pemberdayaan ekonomi kerakyatan, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan industri pariwisata.

Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Ingtegrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang

Peningkatan kualitas

-

Muatan pendidikan keimanan dan

kesalehan sosial demi

ketakwaan (imtak) dan ilmu

terjaganya harmoni sosial

pengetahuan teknologi (iptek) pada sekolah. -

Terjalin hubungan harmonis dengan organisasi

bermartabat, berahlak

kemasyarakatan keagamaan,

mulia, beretika, dan

tokoh agama dan tokoh

berbudaya luhur

masyarakat, sekaligus sosialisasi

berlandaskan Pancasila;

nilai-nilai keagamaan. -

Terpeliharanya nilai-nilai luhur

142


2011-2015

budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Misi 6: Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui

Partisipasi masyarakat

-

dalam pembangunan

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

pemberian akses dan

-

kesempatan dalam

Penyediaan informasi dan penciptaan lapangan kerja.

pembangunan; -

Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja.

Misi 7: Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kemampuan APBD dan belanja nonpegawai

-

Peningkatan Pendapatan Daerah.

-

Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.

-

Konsistensi perencanaan pembangunan.

Dari matriks tersebut dapat diketahui pula relevansi keterkaitan antara isu-isu strategis di Daerah dengan visi dan misi kepala daerah bahwa visi misi tersebut ternyata justru menjawab kondisi penting, mendasar dan mendesak di Daerah yang perlu segera ditangani secara terprogram/terencana.

143


2011-2015

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN A.

Strategi Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang dirumuskan pada bab sebelumnya maka strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2011-2015 yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2.

Peningkatan kualitas kehidupan politik dan penegakan hukum.

3.

Penerapan

Konsep

Good

Governance

(Tata

Kelola

Pemerintahan yang Baik) 4.

Peningkatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

5.

Pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti.

6.

Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan

7.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja.

B.

Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan

Daerah maka arah kebijakan pembangunan disusun sebagai berikut : 1.

Peningkatan

Aksesibilitas

dan

Kualitas

Pelayanan

Pendidikan. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel, untuk upaya pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas. 144


2011-2015

b) Menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 Tahun. Khusus pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 tahun,

merupakan

pendidikan

upaya

menengah,

perluasan khususnya

dan

pemerataan

kejuruan,

untuk

penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas. c) Memantapkan

pendidikan

budi

pekerti

dalam

rangka

pembinaan akhlak mulia di kalangan peserta didik pada jenjang

pendidikan

dasar

dan

menengah

melalui

pengembangan kurikulum muatan lokal. d) Menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, terutama penduduk miskin, melalui peningkatan pendidikan non formal. e) Mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama peningkatan mutu layanan

pendidikan

pengawasan,

dan

yang

evaluasi

meliputi program

perencanaan,

pendidikan.

Juga

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan. f) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan. g) Mengembangkan

budaya

baca

guna

menciptakan

masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri. 2.

Peningkatan

Aksesibilitas

dan

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

145


a) Mewujudkan memadai,

pelayanan terutama

kesehatan

bagi

yang

masyarakat

2011-2015

murah miskin,

dan untuk

meningkatkan produktivitas masyarakat. b) Meningkatkan

jumlah, jaringan

dan kualitas pusat

kesehatan masyarakat. c) Mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan. d) Mewujudkan

dan

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

terhadap kesehatan. e) Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. f) Pengendalian persebaran penyakit tropis, HIV/AIDS dan psikotropika serta penanganan dan rehabilitasinya. 3.

Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskrimatif. b) Terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan. c) Meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4.

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. b) Meningkatkan

pencegahan

dan

pemberantasan

penyalahgunaan serta peredaran narkoba. c) Mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

146


5.

2011-2015

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Pelayanan Prima. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi

birokrasi

dari

dilayani

menjadi

melayani

masyarakat. b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, dan bertanggungjawab serta profesional untuk menciptakan tata kelola yang baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat lini dan pemerintahan. d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima. e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik. 6.

Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis. b) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/ atau melayani antar daerah.

7.

Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga pendukungnya. b) Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian. 147


2011-2015

c) Meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat. d) Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan. 8.

Peningkatan Industri Pariwisata. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Menyederhanakan prosedur perijinan investasi. b) Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor. c) Menciptakan

kerjasama

antar

pemerintah

daerah

dan

investor untuk mempercepat pembangunan pariwisata. d) Meningkatkan penyediaan infrastruktur penunjang. e) Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produkproduk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah. 9.

Peningkatan perdagangan Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Menciptakan

perlindungan

konsumen

dan

pengawasan

perdagangan. b) Peningkatan promosi hasil produk unggulan pengusaha kecil dan menengah. 10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Meningkatkan

kualitas

pemahaman,

penghayatan

dan

pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. b) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur dan jenis jenjang pendidikan. c) Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan

fasilitas

pelaksanaan

ibadah,

dengan

memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama. 148


2011-2015

d) Peningkatan pembinaan keluarga harmonis. e) Meningkatkan

kualitas

dan

kapasitas

lembaga

sosial

antar

umat

keagamaan. 11. Meningkatkan

kerukunan

intra

dan

beragama Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Meningkatkan

upaya

kelompok-kelompok kearifan

lokal

menjaga keagamaan

dalam

rangka

harmoni dengan

sosial

didalam

memanfaatkan

memperkuat

hubungan

masyarakat. b) Mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik. c) Menyelesaikan konflik sosial yang berlatar belakang agama. 12. Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah).

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Pengembangan UKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. b) Menciptakan dan mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan

pendapatan

kelompok

masyarakat

berpendapatan rendah. c) Memperbaiki

lingkungan

usaha

dan

menyederhanakan

prosedur perijinan. d) Memperluas akses kepada sumber permodalan. e) Memperluas

basis

kesempatan

berusaha

serta

menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan termasuk mendorong peningkatan ekspor.

149


2011-2015

f) Meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal dan nasional. g) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. h) Menciptakan kerjasama dan promosi antar daerah untuk memperluas pasar bagi produk-produk unggulan UMKM. 13. Perluasan Lapangan Kerja. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja disektor informal maupun formal. b) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. c) Mewujudkan

iklim

investasi

yang

kondusif

dengan

mengefektifkan lembaga-lembaga tenaga kerja yang ada. 14. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, rasa aman

serta

hak

untuk

berpartisipasi

dalam

perumusan

kebijakan publik. 15. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat. Arah

kebijakan

ini

dimaksudkan

untuk

memberdayakan

kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk anakanak terlantar , fakir miskin, manula, penyandang cacat, masyarakat

miskin,

dan

masyarakat

wilayah

terpencil,

tertinggal dan wilayah rawan bencana. 16. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: 150


a) Menciptakan

keadilan

dan

kesetaraan

2011-2015

gender

dalam

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. b) Meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan gender (Gender Related Development Index, GDI), dan angka indeks

pemberdayaan

gender

(Gender

Empowerment

Measurement, GEM). c) Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak serta perempuan. d) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai upaya pengendalian pertambahan penduduk. 17. Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Perencanaan

yang

didasarkan

keterpaduan

mekanisme

bottom up dan top down. b) Perencanaan

pembangunan

yang

mempunyai

indikator

kinerja dan capaian target yang terukur. 18. Penataan Ruang, pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: a) Menciptakan

keseimbangan

antara

pengelolaan

dan

pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. b) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya atau pencemaran lingkungan melalui medium, air, udara, maupun tanah. c) Mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan. d) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal , serta mencegah meluasnya area lahan kritis. 151


2011-2015

e) Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang rusak. f) Mengembangkan manajemen dan penanggulangan bencana alam terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor. g) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup. h) Mewujudkan

keserasian

pemanfaatan

ruang

dan

penatagunaan tanah. i) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan

dan

keseimbangan antar fungsi. j) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dari strategi dan arah kebijakan ini maka dapat dilihat rangkaian konsistensi sejak visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut: Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Mojokerto VISI

: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat

MISI I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan Tujuan

Sasaran Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan dan tenaga pendidik. 2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten.

Strategi

Arah kebijakan

1.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.

MISI II : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM Tujuan Penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

Sasaran Terbinanya kesadaran hukum. 2. Terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali. 1.

Strategi Peningkatan kualitas kehidupan politik dan penegakan hukum

Arah kebijakan Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM 2. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban 1.

152


2011-2015

MISI III : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat Tujuan Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

Sasaran 1. Meningkatnya profesionalisme aparatur, pelayanan prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat

Strategi Penerapan Konsep Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Arah kebijakan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Pelayanan Prima

MISI IV : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan Tujuan

Sasaran Terciptanya infrastruktur perekonomian dan lingkungan sosial yang mantab. 2. Berkembangnya usaha agroindustri, pariwisata, perdagangan dan terciptanya lapangan kerja.

Strategi

1. Pemerataan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah

Arah kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 2. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri 3. Peningkatan Industri Pariwisata 4. Peningkatan perdagangan 1.

Peningkatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur

MISI V : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berahlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila Tujuan

Sasaran Muatan pendidikan keimanan dan ketakwaan (imtak) dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek) pada sekolah. 2. Terjalin hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sekaligus sosialisasi nilai-nilai keagamaan. 3. Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

Strategi

Arah kebijakan

1.

Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial

meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama 2. meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama 1.

Pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti

MISI VI : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan 1.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 2. Penyediaan informasi dan penciptaan lapangan kerja. 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja. 1.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan

2. 3. 4. 5.

Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Perluasan Lapangan Kerja Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang

MISI VII: Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat Tujuan

Sasaran Peningkatan Pendapatan Daerah. 2. Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja. 3. Konsistensi perencanaan pembangunan.

Strategi

1. Peningkatan Pendapatan dan kemampuan belanja non-pegawai pada APBD.

Arah kebijakan Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja 2. Penataan Ruang, pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup 1.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja

153


2011-2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A.

Kebijakan Umum Pembangunan Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah

untuk

mencapai

tujuan.

Berdasarkan

Arah

Kebijakan

Pembangunan maka disusun Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Mojokerto. Dalam penyajian ini, pada masing-masing Kebijakan Umum Pembangunan Daerah disampaikan Urusan-urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung, serta program-program terpilih yang diperlukan untuk mewujudkan Kebijakan tersebut. Dari Arah Kebijakan Pembangunan, maka Kebijakan Umum yang diambil adalah sebagai berikut : 1.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

2.

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Kehidupan

politik

dan

Penegakan Hukum. 3.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik.

4.

Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil.

5.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan Lapangan Kerja, dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.

6.

Kebijakan Peningkatan Kesalehan Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama.

7.

Kebijakan Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja.

154


2011-2015

Selanjutnya dari masing-masing Kebijakan Umum tersebut, maka program terpilih (dari urusan-urusan yang mendukung) yang diperhatikan dalam Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah (beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: a)

Urusan Pendidikan (1)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program

dititikberatkan

untuk

meningkatkan

angka

lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka putus sekolah dan mengulang kelas dikalangan peserta didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia 13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya pendidikan pada jenjang menengah pertama. Disisi lain Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian jumlah sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah yang dilayani sehingga tercipta kelembagaan yang efisien melalui proses merger. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : (a). Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar yang

berkualitas,

termasuk

pembangunan

sekolah baru (USB) pada tingkat SMP/MTs,

unit ruang

kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan peralatan peraga pendidikan disertai penyediaan tenaga pendidik secara lebih merata dan bermutu. (b). Percepatan rehabilitasi dan revitalisasi prasarana dan sarana pendidikan dasar yang rusak.

155


2011-2015

(c). Penyediaan buku pokok mata pelajaran (termasuk muatan lokal) yang tepat dari aspek kualitas, kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah, dengan harga yang murah. (2)

Program Pendidikan Menengah Program

diarahkan

untuk

menuntaskan

perluasan

program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan mengembangkan menjadi 12 tahun. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat, terutama

penduduk

miskin.

Kegiatan

pokok

yang

dilaksanakan antara lain : (a). Penyediaan

prasarana

dan

sarana

pendidikan

menengah yang berkualitas, ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan. (b). Peningkatan pendidik

kualitas

melalui

dan

kompetensi

peningkatan

tenaga

kualifikasi,

dan

sertifikasi guru. (c). Penyediaan bantuan operasional sekolah secara memadai, pembinaan

termasuk dan

meningkatkan

pengendalian

sosialisasi,

program

Biaya

Operasional Sekolah (BOS). (d). Peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun pengelolaan pembangunan pendidikan dasar, serta peningkatan pemahaman

masyarakat

mengenai

pentingnya

pendidikan dasar bagi anak. (e). Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa dan masyarakat sebagai stakeholders sekolah dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah melalui penciptaan iklim kondusif bagi terciptanya sekolah 156


yang

mandiri

dan

2011-2015

akuntabel,

dengan

mengoptimalkan peran komite sekolah. (3)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program

diarahkan

jumlah,

kualitas,

untuk

meningkatkan

kompetensi

dan

kecukupan

profesionalisme

pendidik, pada satuan pendidikan formal dan non-formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan rasio pelayanan tenaga pendidik. (b). Peningkatan melalui

kualitas

pendidikan

layanan dan

tenaga

latihan

agar

pendidik memiliki

kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar. (4)

Program Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar SMK Program

ditujukan

untuk

memberikan

pelayanan

pendidikan terhadap murid yang dipersiapkan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan (siap pakai). Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kejuruan dari aspek tenaga pendidik dan prasarana dan sarana praktek. (5) Program Pendidikan Non Formal Program

diarahkan

untuk

memberikan

pendidikan,

sebagai

pengganti,

pelengkap

pendidikan

formal

penambah

guna

pelayanan dan/atau

mengembangkan

potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan

157


2011-2015

pengetahuan dan ketrampilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Penyediaan

prasarana

dan

sarana

pendidikan,

beserta tenaga pendidik, dan lainnya, yang bermutu secara memadai, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal. (b). Penguatan

satuan-satuan

pendidikan

non-formal

yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (c). Pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok. (d). Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat memilih pendidikan non-formal sesuai minat, potensi, dan kebutuhan. b)

Urusan Kesehatan (1)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain: (a). Peningkatan ketersediaan serta pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, termasuk penyediaan obat-obat generik/esensial. (b). Peningkatan mutu obat dan perbekalan kesehatan. (c). Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.

(2)

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 158


Program

dilaksanakan

untuk

2011-2015

memberikan

pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

adalah

menyediakan

tempat

untuk

pelayanan berobat yang nyaman. (3)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata. Program dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain: Penyediaan,

pengembangan

serta

pemeliharaan

prasarana dan sarana kesehatan. (4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama penduduk miskin, melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan Pelayanan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). (b). Pengembangan

dan

penuntasan

pelayanan

kesehatan gratis bagi keluarga miskin di puskesmas dengan menyederhanakan mekanisme administrasi. (c). Meningkatkan

upaya

penanggulangan

masalah

kesehatan

masyarakat,

seperti

malaria,

rendahnya

status

busung

lapar,

berdarah,

flu

kesehatan

gizi,

burung,

reproduksi,

dan serta

akses

TBC, demam

pelayanan

HIV/AIDS

dan

psikotropika (narkotika). (d). Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi secara lintas sektoral. 159


(5)

2011-2015

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu yang ingin melahirkan di puskesmas rawat inap dengan sarana dan prasarana yang memadai.

(6) Program Sumber Daya kesehatan Program diarahkan untuk meningkatkan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan

yang

berkualitas,

terutama

untuk

pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit. (b). Peningkatan

keterampilan

dan

profesionalisme

tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. (7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan anak balita. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, terutama dikalangan penduduk miskin. (b). Mengadakan pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya gizi pada ibu hamil, bayi dan anak balita, serta peningkatan surveilens gizi. 160


c)

2011-2015

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (1)

Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak Program ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap ibu dan anak. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : Memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu yang ingin melahirkan di puskesmas rawat inap dengan sarana dan prasarana yang memadai.

(2)

Program keluarga Berencana Program

ditujukan

untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat akan pelayanan keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas,

termasuk

pertambahan

sebagai

penduduk.

upaya

Kegiatan

pengendalian pokok

yang

dilaksanakan antara lain : (a). Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi. (b). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan kesehatan reproduksi, terutama bagi masyarakat miskin. (c). Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin, serta kelompok rentan lainnya. d)

Urusan kebudayaan (1)

Program Pengembangan Nilai Budaya Program ini dititikberatkan untuk memperkuat identitas daerah sebagai bagian jati diri bangsa dan memantapkan 161


2011-2015

budaya daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. (b). Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. (2)

Program Pengelolaan Kekayaan Daerah Program

ditujukan

untuk

menciptakan

keserasian

hubungan antar-unit sosial dan antar-budaya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya. (b). Pengembangan

pelestarian

peninggalan

sejarah

purbakala. (c). Pengembangan kebudayaan dan pariwisata. e)

Urusan Pemuda dan Olah raga (1)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program ini diarahkan untuk meningkatkan pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan, serta meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pembibitan

dan

pembinaan

olahragawan,

dan

olahraga prestasi di daerah. (b). Pengembangan olahraga prestasi, dan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat. (c). Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga. (2)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi,

162


2011-2015

budaya dan agama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan organisasi kepemudaan. (b). Fasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan. f)

Urusan Pemberdayaan Perempuan (1)

Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak Program

ini

dititikberatkan

untuk

memperkuat

kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan gender. (b). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan di daerah.

2.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan politik dan Penegakan Hukum Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah (beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut : a)

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (1)

Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan. Program ini dititikberatkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai agar dapat beraktivitas sebagaimana seharusnya, serta membangun kesadaran masyarakat untuk tertib hukum dan tertib sosial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

163


(a). Peningkatan terjadinya

upaya-upaya gangguan

2011-2015

preventif

keamanan

dan

terhadap ketertiban

masyarakat, dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat. (b). Mendorong

dan

fasilitasi

upaya-upaya

penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat. (c). Peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat. (d). Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam

menjalankan

tugasnya

untuk

menjaga

ketentraman dan ketertiban umum. (2)

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Program ini dititikberatkan untuk rasa aman, tentram, tertib dan damai di masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : Mendorong dan fasilitasi upaya-upaya penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat.

(3)

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan wawasan kebangsaan bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat. (b). Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa. (c). Memfasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan. 164


(4) Program

Peningkatan

2011-2015

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat. Program ini diarahkan untuk menegakkan aturan yang telah dibuat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Koordinasi

penertiban

terhadap

pelanggaran-

pelanggaran peraturan perundang-undangan. (b). Fasilitasi

penyuluhan

dan

sosialisasi

terhadap

peraturan perundang-undangan. (5)

Program Mendukung Proses Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM. Program ini dititikberatkan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran HAM di dalam proses

penyelenggaraan

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum dan HAM dilakukan

secara

tegas,

tidak

diskriminatif,

serta

konsisten. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum, melalui

keteladanan

kepala

pemerintahan

dan

jajarannya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan HAM secara konsisten dan konsekuen. (b). Fasilitasi peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan

hukum

dan

HAM

dalam

rangka

menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya. (c). Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM.

165


3.

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

2011-2015

Aparatur

dan

Pelayanan Publik Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah (beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: a)

Urusan Pemerintahan Umum (1)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan. Program

ini

diterapkan

untuk

meningkatkan

dan

mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam

rangka

penyelenggaraan

peningkatan otonomi

pelayanan daerah,

masyarakat,

dan

penciptaan

pemerintahan daerah yang baik. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Optimalisasi pembiayaan daerah. (b). Optimalisasi pengelolaan aset daerah. (c).

Peningkatan

kualitas

pengembangan

pelayanan,

sistem

penataan

pengelolaan

dan

keuangan

daerah. (2)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program ini diarahkan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.

166


(b). Peningkatan

tindak

lanjut

temuan

2011-2015

pengawasan

secara profesional. (c). Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. (3)

Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan SDM Aparatur

Pengawasan

melalui

pelatihan-pelatihan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Mengikutsertakan tenaga pemeriksaan dalam pelatihanpelatihan dan pendidikan pengawasan. (4)

Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat. Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mempunyai permasalahan dan memerlukan

penyelesaian.

Kegiatan

pokok

yang

dilaksanakan adalah : Menerima dan menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan masyarakat untuk ditindaklanjuti dengan laporan hasil pemeriksaan. (5)

Program peningkatan Pelayanan Prima. Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Memberikan petunjuk atau aturan terhadap masyarakat yang

akan

memperpendek

menggunakan waktu

layanan

jasa yang

layanan merujuk

serta pada

Standar Pelayanan Minimal (SPM). (6)

Program Pembinaan Mental Spiritual. Program ini diarahkan untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan intra dan antar-umat beragama, dilandasi nilai167


2011-2015

nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan keharmonisan hubungan antar-umat beragama,

majelis

agama

dengan

pemerintah

melalui forum dialog. (b). Peningkatan efektivitas lembaga forum komunikasi kerukunan antar-umat beragama untuk membangun dan menciptakan harmoni sosial masyarakat, baik pada tingkat desa dan kecamatan. (7)

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Program ini ditujukan untuk perbaikan Peraturan Daerah baik perubahan maupun yang baru. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

b)

Urusan Kepegawaian (1)

Program Pendidikan Kedinasan Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan SDM Aparatur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Mengadakan penjenjangan

pendidikan struktural

dan bagi

pelatihan PNS

teknis

dalam

serta rangka

peningkatan SDM Aparatur. (2)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program

ini

diarahkan

untuk

meningkatkan

sistem

pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai

kebutuhan

dalam

melaksanakan

tugas

kepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

168


2011-2015

(a). Penataan kembali sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi pegawai negeri sipil (PNS). (b). Peningkatan

kompetensi

sumber daya

manusia

aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. (c).

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan teknis,

fungsional,

struktural,

dan

pendidikan

pelatihan kepemimpinan. (3) Program Peningkatan Disiplin Pegawai dan Kualitas Personil Program ini diwujudkan untuk meningkatkan disiplin pegawai. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : (a). Pengawasan melekat (b). Menangani

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin

pegawai. c)

Urusan Kependudukan dan catatan sipil. (1)

Program penataan Administrasi Kependudukan. Program

ini

dititikberatkan

untuk

administrasi

kependudukan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Penataan

administrasi

sistem

Nomor

Induk

Kependudukan (NIK). (b). Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu. (c). Fasilitasi sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi

kebijakan

umum,

serta

identitas

administrasi kependudukan dan catatan sipil. d)

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Desa Program ini dititikberatkan untuk membangun kawasan pedesaan melalui partisipasi masyarakat dan keberdayaan 169


masyarakat

di

pedesaan.

Kegiatan

2011-2015

pokok

yang

dilaksanakan antara lain : (a). Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa dalam pemanfaatan sumber daya setempat. (b). Pengembangan kelembagaan ekonomi, termasuk pasar desa dan lembaga keuangan mikro, dan peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa

pengembangan

usaha

untuk

memperkuat

pengembangan ekonomi lokal. (c). Pembangunan dan perluasan sistem transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan pengairan di pedesaan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. (2)

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur

pemerintah

desa.

Kegiatan

pokok

yang

dilaksanakan antara lain : (a). Penguatan dan pengembangan sistem kelembagaan masyarakat. (b). Peningkatan

dan

pengembangan

pelatihan

penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa. (3) Program Peningkatan Peran Perempuan Program ini ditujukan untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan peran perempuan dan anak. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pembinaan, pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta perempuan (kesetaraan gender). (b). Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha. 170


e)

2011-2015

Urusan Kearsipan (1)

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kearsipan kepada dan dari masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain: (a). Pengembangan sistem administrasi dan kearsipan yang efektif dan efisien. (b). Pengembangan

dan

pembangunan

sarana

dan

prasarana kearsipan. (2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Program ini diarahkan untuk penataan arsip. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pengelolaan arsip daerah yang optimal. (b). Pemeliharaan dokumen arsip daerah.

4.

Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil. Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah (beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut : a) Urusan Penataan Ruang. (1) Program perencanaan Tata Ruang. Program

ini

dititikberatkan

untuk

mempersiapkan

dokumen-dokumen perencanaan tata ruang

meliputi

RTRW, RDTRK dan RTRK. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang. (b). Evaluasi rencana tata ruang.

171


(2)

2011-2015

Program pemanfaatan Ruang. Program

ini

dititikberatkan

untuk

mewujudkan

pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten

dan

pemanfaatan kawasan andalan. (3) Program pengendalian Program

ini

dititikberatkan

untuk

meningkatkan

keterpaduan dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkron

dan

sinergis

antara

sektoral/bidang

urusan

pemerintahan dengan aspek spasial, dan antar-tingkatan pemerintahan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya pembangunan, baik sumber daya pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Penyusunan rencana program pembangunan daerah. (b). Koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi,

dan

sinergi

perencanaan pembangunan. b)

Urusan Pekerjaan Umum (1)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Program

ini

infrastruktur

dititikberatkan perkotaan.

untuk

Kegiatan

pembangunan pokok

yang

dilaksanakan antara lain : (a). Pemasangan dan Pemeliharaan LPJU. (b). Pemeliharaan keindahan dan kebersihan kota. (c). Pembangunan

dan

pemeliharaan

fasilitas

dan

utilitas. 172


(2)

2011-2015

Program Pengembangan Jalan dan Jembatan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya dukung serta kapasitas jalan dan jembatan untuk memperlancar lalu lintas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan daya dukung, kualitas, dan kapasitas jalan

dan

jembatan

untuk

mengantisipasi

pertumbuhan lalu lintas. (3)

Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi Program ini dititikberatkan untuk memberikan pelayanan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pembangunan plengsengan saluran irigasi. (b). Rehabilitasi saluran irigasi. (c). Pemeliharaan jaringan irigasi. (d). Pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi.

(4)

Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi Sungai, Waduk dan Sumber Daya Air lainnya. Program ini ditujukan untuk pemeliharaan ketersediaan air tanah dan air permukaan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan air, baik air bersih, air irigasi, perikanan maupun kebutuhan air industri. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pemberian

bantuan

teknis

dalam

pengelolaan

sumber air di wilayah rawan air kepada masyarakat miskin. (b). Pembentukan

mekanisme

penyediaan

dan

pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan

berbasis

komunitas

yang

berpihak

kepada masyarakat miskin. (c). Peningkatan kemampuan stakeholders di daerah dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih serta sanitasi dasar melalui pendekatan investasi bersama 173


2011-2015

dalam penyediaan air bersih dan aman untuk masyarakat miskin. (d). Konservasi sumber-sumber air (sumber mata air, sungai dan embung). (5)

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pembangunan sarana air minum di perkotaan dan pedesaan,

meliputi

bangunan

produksi

sampai

jaringan distribusi. (b). Pemulihan sarana air minum dan sanitasi yang rusak akibat bencana alam. (c). Revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk menunjang

peningkatan

pemeliharaan

guna

pengendalian kebocoran. (d). Revitalisasi IPAL/IPLT. (e). Pembangunan sarana sanitasi dasar bagi rumah tangga maupun komunal di pedesaan, terutama di kawasan permukiman masyarakat miskin. (6)

Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan. Program ini ditujukan pada pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana jalan lingkungan dan saluran drainase. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan. (b). Pembangunan saluran drainase

c)

Urusan Perhubungan. (1)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 174


Program

ini

dititikberatkan

untuk

2011-2015

meningkatkan

pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas jalan raya untuk mendukung tercapainya sistem transportasi jalan yang memadai . Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan keselamatan transportasi jalan. (b). Peningkatan

dan

pengembangan

fasilitas

jalan

(rambu-rambu lalu lintas). (2)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan lalu lintas jalan raya, yang aman, murah, dan terjangkau. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan penggelolaan perparkiran. (b). Penunjang sarana transportasi darat.

d)

Urusan Perindustrian (1)

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program

ini

ditujukan

untuk

memperkuat

dan

memperbaiki struktur industri potensial daerah, baik dalam

hal

konsentrasi

penguasaan

pasar

maupun

kedalaman jaringan pemasok bahan baku, dan bahan pendukung. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Mendorong terjadinya kemitraan industri penunjang dan industri terkait. (b). Pengembangan dan pemberdayaan sentra-sentra potensial industri kecil, dan desa kerajinan. (c). Fasilitasi pengembangan prasarana klaster industri. (2)

Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Program ini dititikberatkan untuk menjadikan industri kecil dan menengah (IKM), menghasilkan produk berkualitas 175


2011-2015

tinggi dengan harga kompetitif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Penguatan dan peningkatan alih teknologi proses produksi, produk, serta pengembangan desain untuk industri kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga. (b). Peningkatan kerajinan

produktivitas (industri

industri

rumah

kecil,

tangga),

dan serta

pengembangan pasarnya. (c). Peningkatan dan pengembangan industri kerajinan (industri rumah tangga) yang berbasis seni dan budaya. (d). Penyelenggaraan

pelatihan

budaya

usaha

dan

kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha. e)

Urusan Perdagangan (1)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk dalam daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Pemberdayaan pengusaha dagang mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan sumber daya manusia, akses pasar dan kemitraan usaha.

(2)

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan daya saing global

produk

daerah. Kegiatan

pokok yang

dilaksanakan adalah :

176


Fasilitasi

promosi

produk

komoditas

2011-2015

industri

yang

berpotensi ekspor. (3)

Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan. Program ini ditujukan untuk memberdayakan konsumsi, penguatan

lembaga

perlindungan

konsumen,

dan

peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal, serta optimalisasi

pengawasan

barang

beredar

terutama

terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan pengelolaan pasar. (b). Peningkatan perlindungan konsumen. (c). Intensifikasi kemetrologian daerah. (d). Evaluasi dan monitoring usaha-usaha daerah. (4)

Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Program

ini

dititikberatkan

untuk

pembinaan

dan

penertiban lokasi pedagang kaki lima. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan. (b). Peningkatan prasarana dan sarana pedagang kaki lima. f)

Urusan Pertanian (1)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini ditujukan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai di tingkat desa dan dusun. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pemantapan ketersediaan pangan di tingkat dusun, desa dan daerah, melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat. 177


(b). Pengamanan

ketersediaan

pangan

2011-2015

antara

lain

melalui pencegahan konversi lahan sawah di daerah irigasi, dan peningkatan mutu intensifikasi pertanian. (c). Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan, dan peningkatan infrastruktur

pertanian

mendukung

sistem

dan

distribusi

pedesaan

yang

pangan,

untuk

menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan. (2)

Program peningkatan Kesejahteraan Petani. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pengembangan kredit usaha berbasis pertanian di pedesaan, dan pembentukan lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan modal usaha petani. (b). Pemberdayaan usaha rakyat berbasis pertanian melalui akses permodalan (pinjaman lunak) dengan agunan aktivitas usaha itu sendiri. (c). Perbaikan sistem dan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi mengantisipasi secara dini kelangkaan pupuk berulang pada setiap musim tanam. (d). Mendorong

Usaha

perkembangan koperasi dan

Milik

Desa

rakyat/komunitas,

(BUMDes)

dan

dikelola

yang sebagai

Badan berbasis usaha

bersama dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.

178


(3)

2011-2015

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program

ini

dititikberatkan

untuk

produktivitas

dan

produksi pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil pertanian dan perkebunan. (b). Peningkatan kualitas bibit/benih, kapasitas produksi, dan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi. (c). Pengendalian

dan

penanggulangan

hama

dan

penyakit. (4)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil peternakan, untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal hewan dari dalam negeri yang aman dan sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan

ketersediaan

pangan

hasil

ternak

melalui peningkatan populasi ternak, produksi hasil ternak yang aman dan sehat. (b). Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan hewan lainnya. (5)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan penerapan teknologi peternakan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas serta efisiensi usaha melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber

daya

pendukungnya

manusia, untuk

serta

penguatan

meningkatkan

posisi

lembaga peternak.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

179


(a). Peningkatan

ilmu

pengetahuan

2011-2015

dan

teknologi

peternakan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan. (b). Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia peternakan. g)

Urusan kehutanan (1)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program

ini

(terutama

ditujukan

hutan

untuk

rakyat)

merehabilitasi

yang

telah

hutan

rusak,

dan

mempercepat pemulihan hutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain: (a). Bantuan penghijauan lingkungan. (b). Penanaman pohon pada hutan yang rusak. h)

Urusan Kelautan dan Perikanan (1)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program

ini

dititikberatkan

mengembangkan,

dan

perikanan

optimal

secara

untuk

memanfaatkan dan

mengelola, sumber

berkelanjutan

daya untuk

meningkatkan nilai tambah budidaya perikanan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan usaha perikanan skala kecil yang potensial

dan

peningkatan

pemasaran,

standar

mutu, dan nilai tambah produk perikanan. (b). Pengembangan kawasan budidaya ikan kolam air tawar. i)

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (1)

Program penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif. Program

ini

ditujukan

untuk

memfasilitasi

terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi dan peningkatan kinerja usaha UMKM. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : 180


(a). Fasilitasi

dan

2011-2015

penyediaan kemudahan

dalam

formalisasi badan usaha. (b). Peningkatan kualitas penyelenggaraan

koordinasi

dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait. (c). Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya. (2)

Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. Program ini dititikberatkan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Peningkatan kegiatan koperasi siswa. (b). Fasilitasi keberdayaan KSP/USP/Kopwan.

(3)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya

menjadi

wadah

kepentingan

bersama

bagi

anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra

koperasi

menjadi

semakin

baik.

Pendukung

pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktik berkoperasi yang baik semakin berkembang di kalangan masyarakat luas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pemberian gerakan

dukungan koperasi

dan

kemudahan

melakukan

kepada

penataan

dan 181


2011-2015

perkuatan organisasi, serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota. (b). Pemberian

dukungan

dan

kemudahan

untuk

pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan,

penyuluhan,

pengembangan,

penelitian

keuangan

dan

dan

pembiayaan,

teknologi, informasi, promosi dan pemasaran. (c). Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pengelola

perkoperasian koperasi,

calon

bagi

anggota

anggota

dan

dan kader

koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi,

yang

mengatur

secara

jelas

adanya

pembagian tugas dan tanggung jawab. (d). Penyediaan

insentif dan

fasilitasi pengembangan

jaringan kerja sama usaha antar-koperasi. (e). Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas disertai

pemasyarakatan

contoh-contoh

koperasi

sukses yang dikelola sesuai nilai-nilai dan prinsipprinsip koperasi. (f). Mendorong perkembangan koperasi dan Usaha

Milik

Desa

rakyat/komunitas,

(BUMDes)

dan

dikelola

yang sebagai

Badan berbasis usaha

bersama dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. j)

Urusan Pariwisata. (1)

Program pengembangan Destinasi Pariwisata. Program ini diarahkan untuk pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi objek daya tarik wisata yang kompetitif dengan pendekatan profesional, 182


2011-2015

kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta memperkuat jaringan kelembagaan, dan mendorong investasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Mendorong

pertumbuhan

investasi

industri

dan

perkembangan

pariwisata,

melalui

penyederhanaan perijinan bagi investor. (b). Mendorong unggulan,

pengembangan secara

bersama

daya

tarik

dengan

wisata

pemerintah

daerah, swasta dan masyarakat, untuk membuka lapangan kerja, dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (c). Peningkatan kualitas pelayanan tujuan wisata, dan aset-aset warisan budaya sebagai objek daya tarik wisata yang kompetitif. (d). Pengembangan diintegrasikan

kawasan dengan

ekowisata (agrowisata) pengembangan

kawasan

agropolitan. (2) Program pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dalam rangka meningkatkan kinerja industri pariwisata. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha

pariwisata

dalam

membangun

produk

pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata), terutama di kawasan agropolitan, dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja. (b). Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun calon wisatawan. (c). Memotivasi

dan

memberikan

kemudahan

bagi

perjalanan wisata lokal. 183


2011-2015

(d). Pengembangan sistem informasi pariwisata yang efisien dan efektif. (e). Optimalisasi

kegiatan

pameran

pariwisata

pada

tingkat regional, nasional maupun internasional. k)

Urusan Energi Sumber Daya Mineral (1)

Program Pengembangan Kemitraan Program

ini

dititikberatkan

untuk

meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan sumber energi,

serta

meningkatkan

pengembangan

dan

pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Monitoring dan pengawasan kegiatan migas, dan usaha jasa penunjang. (b). Fasilitasi keberlanjutan pelaksanaan konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji. (c). Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. (2)

Program

pembinaan

dan

Pengawasan

Bidang

Pertambangan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing potensi Kabupaten Mojokerto dalam rangka menarik minat para calon investor. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

yang

pembangunan

terkait dan

dengan perbaikan

investasi,

termasuk

infrastruktur

untuk

mendukung peningkatan investasi. (3)

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan. Program ini dititikberatkan untuk mendukung pemenuhan energi,

kelistrikan

dan

migas

di

pedesaan,

serta 184


2011-2015

melakukan koordinasi, kerja sama dan sinkronisasasi, serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia listrik (PLN). Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain: (a). Fasilitasi kerja sama dan koordinasi pengembangan kelistrikan, energi dan migas. (b). Sosialisasi dan publikasi pengelolaan kelistrikan, energi, dan energi terbarukan. l)

Urusan Perumahan (1)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Program ini dititikberatkan pada pembangunan jalan lingkungan dan saluran drainase. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pembangunan jalan lingkungan. (b). Pembangunan saluran drainase.

(2)

Program Pengembangan Perumahan Program ini dititikberatkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan terjangkau,

rumah

yang

terutama

berpendapatan

layak,

bagi

rendah

sehat,

penduduk sekaligus

aman,

dan

miskin

dan

pemberdayaan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas perumahan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan permukiman

mewujudkan yang

sehat.

terciptanya Kegiatan

lingkungan

pokok

yang

dilaksanakan antara lain : (a). Fasilitasi kerja sama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak, sehat, dengan harga yang terjangkau. (b). Revitalisasi

kawasan

kumuh

melalui

perbaikan

lingkungan permukiman.

185


2011-2015

(c). Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh. (3)

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program ini dititikberatkan pada penyediaan dan kontruksi jaringan air bersih. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Penyediaan sarana air bersih. (b). Pembangunan sanitasi masyarakat.

(4)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Program ini dititikberatkan untuk penanggulangan bahaya kebakaran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

m)

Urusan Komunikasi dan Informatika (1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa. Program

ini

diarahkan

untuk

meningkatkan

mutu

pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi rakyat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pengembangan

dan

pendayagunaan

jaringan

teknologi informasi dan komunikasi. (b). Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi. (c). Peningkatan operasional sandi dan telekomunikasi. (2)

Program Kerjasama Informasi dengan Media massa. Program

ini

dititikberatkan

untuk

meningkatkan

pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah dengan media massa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : 186


2011-2015

Fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten dengan Media massa. n)

Urusan Transmigrasi (1)

Program Transmigrasi Lokal dan Regional Program

ini

dititikberatkan

untuk

menciptakan

transmigran yang mandiri. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : Penyuluhan pembekalan transmigrasi lokal dan regional. o)

Urusan Lingkungan Hidup (1)

Program

Pengendalian

pencemaran

dan

perusakan

Lingkungan Hidup. Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, air, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Termasuk dalam program

ini

adalah

kebijakan

Clean

Development

Mechanism (CDM). Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Pemantauan kualitas udara dan air tanah, khususnya di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air permukaan, terutama pada kawasan sungai padat pembangunan

secara

berkesinambungan

dan

terkoordinasi antar-daerah dan antar-sektor. (b). Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari sumber institusi (point sources)

dan

sumber

non-institusi

(non

point

sources). (c). Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan serta fasilitas pemantauan udara (ambient) 187


2011-2015

(d). Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan ekoefisiensi di

berbagai

kegiatan

manufaktur dan

transportasi. (e). Peningkatan kompos

produksi

yang

dan

berasal

penggunaan

dari

limbah

pupuk

domestik

perkotaan. (f). Peningkatan organik

di

produksi kawasan

dan

penggunaan

pedesaan,

terutama

pupuk yang

berbasis pertanian. (g). Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan. (h). Pengembangan

teknologi

yang

berwawasan

lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan. p)

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1)

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program ini dititikberatkan untuk pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : (a). Program Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), UP2K, UPPKA, Kopwan. (b). Membentuk

lembaga

simpan

pinjam

yang

berlandaskan hukum (Bumdes).

5.

Kebijakan

Penanggulangan

Kemiskinan,

Perluasan

Lapangan Kerja, dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah (beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: 188


a)

2011-2015

Urusan Ketenagakerjaan (1)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. Program ini dititikberatkan pada pelatihan membangun kewirausahaan

masyarakat,

pengawasan

norma

K3,

pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja untuk meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan pekerja dengan mengadakan pembangunan Balai Latihan Kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. (2)

Program Peningkatan Tenaga Kerja. Program ini dititikberatkan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga dapat menekan angka pengangguran dengan cara pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan-pelatihan.

(3)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program

ini

dititikberatkan

untuk

memfasilitasi

penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. b)

Koordinasi semua program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten agar lebih tepat sasaran dan efektif.

6.

Kebijakan

Peningkatan

Kesalehan

Sosial

dan

Kerukunan Antar Umat Beragama Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah (beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

189


a)

2011-2015

Urusan Sosial (1)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program ini diarahkan untuk kelompok masyarakat yang perlu

mendapatkan

pembinaan

dan

santunan

dari

pemerintah serta pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Mengadakan pembinaan terhadap eks penderita kusta, penyantunan eks penderita kusta diluar permukiman serta penanggulangan dan pemberdayaan anak-anak jalanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. (2)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS. Program

ini

dititikberatkan

kemampuan

petugas

dan

untuk

peningkatan

pendamping

sosial

pemberdayaan, pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain: (a). Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. (b). Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS. (c). Pemberdayaan fakir miskin. (3)

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks napi, PSK, narkoba, dll) Program

ini

ditujukan

untuk

pemberdayaan

dan

pembinaan bagi masyarakat penyandang penyakit sosial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Mengadakan

operasi

razia

terhadap

PSK

(Wanita

Harapan) Gepeng dan Anjal yang akhirnya prosentase

190


2011-2015

penyandang penyakit sosial yang ada dapat berkurang dengan adanya pembinaan dan berhasil hidup mandiri. (4)

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial. Program ini dititikberatkan pada peningkatan peran aktif masyarakat dalam peningkatan jejaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga ada peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat.

7.

Kebijakan

Perencanaan

pembangunan

dan

penganggaran yang berbasis kinerja. Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah (beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: a)

Urusan Perencanaan Pembangunan (1)

Program Pengembangan Data / Informasi Program ini dititikberatkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah/masyarakat yang berkaitan dengan

pengambilan

keputusan/kebijakan

untuk

pelaksanaan pembangunan. Data sangatlah penting baik di dalam perencanaan pembangunan maupun dalam mengevaluasi dan pengawasan hasil-hasil pembangunan. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Menyusun

Data

Regional

Bruto,

Pengendalian

dan

Potensi

Daerah,

Indeks Evaluasi

Produk

Domestik

Pembangunan

Manusia,

Kebijakan

Perencanaan

Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, serta Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan.

191


(2)

2011-2015

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini dititikberatkan pada mekanisme perencanaan pembangunan

yang

dimulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah yang dapat digunakan untuk dokumen perencanaan mulai dari bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana. Terhadap program perencanaan ini maka salah satu yang menjadi perhatian adalah Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Pembangunan menuju Millenium Development Goals

(MDGs).

Kegiatan-kegiatan

pokok

yang

dilaksanakan adalah : (a). Penyusunan Dokumen Perencanaan, baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan. (b). Mengadakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten, serta mensinkronkan program-program yang ada di provinsi maupun pusat. (3)

Program Perencanaan Tata Ruang Program

ini

pengembangan

dititikberatkan wilayah

untuk

perencanaan

terbangun,

pengendalian

pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung, dan penataan infrastruktur. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Penyusunan

kebijakan

tentang

rencana

tata

ruang

meliputi RTRW, RDTRK dan RTRK, serta evaluasi rencana tata ruang. (4)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini dititikberatkan pada perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pertanian dan non pertanian serta pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, perdagangan, industri dan koperasi. 192


2011-2015

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Perencanaan dan pembangunan potensi daerah, indikator ekonomi makro dan pengembangan penanaman modal. (5)

Program Perencanaan Sosial Budaya Program ini dititikberatkan untuk perencanaan pembangunan

sektor

kesejahteraan

pendidikan,

rakyat,

agama,

penerangan

pemerintahan,

dan

komunikasi,

ketenagakerjaan serta kependudukan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah : Pelaksanaan perencanaan pembangunan atas sektorsektor sosial budaya. Disamping kebijakan yang ditetapkan secara terstruktur pada masing-masing

urusan

dan

pembangunan,

maka

dalam

dijabarkan rangka

dalam

program-program

percepatan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mengemas suatu paket program unggulan sebagai berikut: 1.

Gratis perijinan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2.

Gratis biaya pengobatan di Puskesmas.

3.

Gratis biaya melahirkan di Puskesmas.

4.

Gratis biaya dasar pendidikan untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

5.

Gratis biaya pengurusan KTP, KK dan Akta Kelahiran.

6.

Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

7.

Gratis parkir berlangganan.

8.

Menaikkan tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Honorer dan Guru TPQ.

9.

Gratis Akte Nikah.

10. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu. 11. Gratis biaya TDL/Listrik untuk tempat ibadah. 12. Menciptakan Pemerintah yang bersih (Good & Clean Governance). 193


2011-2015

Dari kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah tersebut di atas dapat dilihat tentang Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja, Program Pembangunan, Bidang Urusan dan SKPD penanggungjawab sebagaimana tabel berikut :

194


2011-2015

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto

No

Sasaran

Strategi

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan dan tenaga pendidik. 2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

1

1.

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja (outcome)

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(5)

(6)

(4)

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayan-an Pendidikan 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.

APM SD/MI

99,80

99,90

APM SMP/MTs

94,56

94,61

APK SD/MI APK SMP/MTs

100,46 96,11

100,50 99,9

Persentase jumlah penduduk usia > 15 tahun yang melek huruf Jumlah siswa g a k i n SMP/MTs sasaran bantuan persentase kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang memadai (dari SDN/MIN = 501, SMPN/MTsN = 38) APM SMA/MA/SMK APK SMA/ MA /SMK

99%

99%

15%

28%

30%

60%

70,63 73,91

72,10 77,4

Persentase SMKN berakreditasi minimal B (dari 8 sekolah). Persentase SMAN/ MAN yang memiliki laboratorium fisika,

100%

100%

64

79

195

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

(7)

(8)

(9)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Pendidikan Menengah

Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan


(1)

(2)

(3)

(4)

2011-2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

kimia, dan biologi. Persentase kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang memadai (dari 12 SMAN dan 2 MAN) Persentase guru SD/MI berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase guru SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase guru SMAN/MAN berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase guru SMKN berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase guru SMKN bersertifikat kompetensi Persentase SMKN menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis I T (dari 8 SMKN)

71%

93%

49%

80%

85%

95%

96%

100%

91%

100%

33%

70%

45%

70%

Persentase SMKN memiliki bengkel kerja kejuruan

63%

100%

Persentase buta aksara usia ≥ 15 tahun yang terselesaikan Persentase UPT

80%

100%

50%

80%

196

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar SMK

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal

Dinas Pendidikan


(1)

(2)

(3)

2011-2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

yang telah memiliki TBM Persentase ketersediaan obat dan vaksin

100%

100%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap (dari 27 puskesmas) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase balita ditimbang berat badannya Persentase peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan Pustu (dari 27 puskesmas dan 55 Pustu) Gratis biaya pengobatan di Puskesmas Persentase Peningkatan Pelayanan rumah sakit (standar BLUD dan peningkatan tipe )

15 puskesmas

17 puskesmas

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

100 % 86 kasus

100%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

83,15%

100%

100%

100%

Dinas Kesehatan

20%

100%

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

0%

100%

Dinas Kesehatan

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan

85%

100%

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan

197

Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


(1)

(2)

(3)

2011-2015

(4)

(5)

(6)

(7)

Gratis ibu melahirkan di Puskesmas rawat inap Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi

0%

100%

Kesehatan Ibu dan Anak

100 %

100%

Program Sumber Daya kesehatan

Jumlah peserta KB baru /PB Jumlah peserta KB aktif/PA Jumlah peserta KB aktif mandiri pembinaan kesehatan ibu dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

23.597

24.597

Program Keluarga Berencana

186.647

187.147

115.068

116.318

480 kelompok posyandu


Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

Jumlah inventarisasi, dan dokumentasi kelompok budaya Jumlah fasilitasi pergelaran budaya

24 kelompok

24 kelompok

Program Pengembangan Nilai Budaya

2 pergelaran

2 pergelaran

Jumlah pagelaran budaya daerah

2 pergelaran

3 pergelaran

Program Pengelolaan Kekayaan Daerah

Jumlah cabor yang aktif Jumlah klub pada semua cabor Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi

24 cabor

25 cabor

98 club

100 club

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

24 orang

45 orang

198

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

(8)

(9)

Dinas Kesehatan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BPPKB

BPPKB

Urusan kebudayaan

Disporabudpar

Urusan Pemuda dan Olah raga

Disporabudpar, KONI


(1)

2

3

(2)

Terbinanya kesadaran hukum. 2. Terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali. 1.

1.

Meningkatnya profesionalisme aparatur,

(3)

Peningkatan kualitas kehidupan politik dan penegakan hukum

Penerapan Konsep Good

2011-2015

(4)

Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM 2. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban 1.

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Pelayanan Prima

(5)

(6)

Jumlah penyelenggaraan/ invitasi olahraga

10 kali

10 kali

Olahraga

jumlah lembaga berbasis gender yang diberdayakan

178 lembaga

190 lembaga

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan

BPPKB

Deteksi situasi keamanan wilayah dan rawan bencana

peta rawan bencana dan laporan situasi keamanan Operasion al Pol PP

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Bakesbangpolinmas, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terpeliharanya trantibmas

peta rawan bencana dan laporan situasi keamanan Operasion al Pol PP

Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan

se Kab. Mojokerto

se Kab. Mojokerto

Jumlah Operasi tramtibmas

5 kali

5 kali

Jumlah pembinaan Kadarkum

4 kali

4 kali

tersedianya tanah aset Pemerintah Daerah (RS, SMKN dan BLK)

RS = 2 SMKN = 7 BLK = 0

9 lokasi

199

(7)

(8)

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Mendukung Proses Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(9)

Bakesbangpolinmas, Satpol PP

Bakesbangpolinmas, Satpol PP Bakesbangpolinmas, Satpol PP Bag. Hukum, Bakesbangpolinmas, Satpol PP

Urusan Pemerintahan Umum

DPPKA


(1)

(2)

pelayanan prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat

(3)

(4)

Governance (Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik)

2011-2015

(5)

(6)

Pelatihan, pembinaan dan aplikasi pengelolaan keuangan serta aset daerah

semua SKPD

semua SKPD

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

semua SKPD

semua SKPD

Jumlah pendidikan fungsional pengawasan

1 kali

1 kali

Persentase penanganan pengaduan administratif Persentase penerimaan/ penanganan unjuk rasa Jumlah jenis pelayanan prima

100%

100%

100%

100%

4 jenis

4 jenis

Penerbitan Perda

0

8 perda

Jumlah pembinaan keagamaan bagi karyawan Terbantunya TDL pada tempat peribadatan

5 kali

5 kali

0

4671 tempat ibadah

Pendidikan penjejangan dan

LPJ CPNS, pendidikan

Pendidikan penjejangan / fungsional

200

(7)

(8)

(9)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Program peningkatan Pelayanan Prima Program Penataan Perundangundangan Program Pembinaan Mental Spiritual

BPPT, Dispendukcapil, RS/Puskesmas, Dinas Pendidikan Setda (Bagian Hukum)

Program Pendidikan Kedinasan

Inspektorat, Bappeda, BKPP

Inspektorat

Inspektorat

Setda (Bag. Kesejahteraan rakyat)

Urusan Kepegawaian

BKPP


(1)

(2)

(3)

2011-2015

(4)

teknis fungsional

(5)

(6)

penjejang an/ fungsional semua pegawai

semua pegawai

Pegawai usia > 40 tahun semua SKPD

Pegawai usia > 40 tahun semua SKPD

Aplikasi jaringan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

- mulai

- aplikasi SIAK - tidak dipungut retribusi

Gratis pengurusan KTP, KK, Akte kelahiran anak ke 1 2, Akte nikah

0%

100%

Jumlah program yang melibatkan partisipasi masyarakat

4 program (PNPM, P3MD, Posyandu, TTG) Pembinaa n Kades (1 kali)

100%

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan organisasi wanita

2 kegiatan

2 kegiatan

Meningkatnya tertib

20%

90%

Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengujian kesehatan pegawai/pejabat struktural Peningkatan pembinaan disiplin pegawai melalui pembinaan waskat dan khusus

Terbinanya aparatur desa

dilaksanaka n - dipungut retribusi

201

Pembinaa n Kades (1 kali)

(7)

(8)

(9)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKPP

Program Peningkatan Disiplin Pegawai dan Kualitas Personil

semua SKPD

Program penataan Administrasi Kependudukan

Urusan Kependudukan dan catatan sipil

Dispendukcapil

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Program Peningkatan Peran Perempuan

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa

Bapemas

Program Perbaikan

Urusan

Bapemas

Bapemas

Kantor Perpustakaan,


(1)

(2)

(3)

2011-2015

(4)

(5)

(6)

administrasi kearsipan

4

Terciptanya infrastruktur perekonomian dan lingkungan sosial yang mantab. 2. Berkembangnya usaha agroindustri, pariwisata, perdagangan dan terciptanya lapangan kerja. 1.

Peningkatan pembangun an ekonomi dan infrastruktur

Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 2. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri 3. Peningkatan Industri Pariwisata 4. Peningkatan perdagangan 1.

(7)

(8)

(9)

Sistem Administrasi Kearsipan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Kearsipan

Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Urusan Penataan Ruang

Bappeda, DPU Cipta Karya

Kapasitas penyimpanan arsip yang memenuhi syarat

20%

100%

Jumlah rencana tata ruang (RTRW, RUTRK,/RDTRK, RTRK)

19 dokumen

22 dokumen

Program perencanaan Tata Ruang

Prosentase Pemanfaatan rencana tata ruang pada setiap perijinan Prosentase evaluasi rencana tata ruang

100%

100%

Program pemanfaatan Ruang


0

100%

Program pengendalian


Persentase jalan kabupaten konstruksi aspal (dari 864 km) Persentase jalan kabupaten kondisi baik (dari 864 km) Luas layanan jaringan irigasi teknis (Ha) Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi Jumlah k u m u l a t i f waduk/ embung yang dinormalisasi Jumlah k u m u l a t i f sungai yang dinormalisasi Jumlah desa terlayani jaringan PDAM

94,43 %

99%

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

71,86 %

77%

DPU Bina Marga

17.190 Ha

17.190 Ha

20 lokasi

20 lokasi

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi

0 lokasi

15 lokasi

DPU Pengairan

0 sungai

8 sungai

Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi Sungai, Waduk dan Sumber Daya Air lainnya

74 desa

80 desa

Program Pengembangan

PDAM, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

202

Urusan Pekerjaan Umum

DPU Bina Marga

DPU Pengairan


(1)

(2)

(3)

2011-2015

(4)

(5)

(6)

Jumlah pelanggan PDAM

12.117 pelanggan

15.700 pelanggan

Kumulatif jumlah prasarana sanitasi komunal Jumlah desa status sangat maju dan maju (versi KPDT) Persentase jalan lingkungan konstruksi aspal/paving/makada m (dari 2484,61 km jalan lingkungan) Persentase pusat permukiman yang mempunyai jalan lingkungan berkualitas baik (dari 1198 dusun/lingkungan) Kebersihan Kota (11 IKK) dan terpeliharanya LPJU (4400 titik LPJU) Kumulatif Penambahan LPJU

2 lokasi

19 lokasi

214 desa

216 desa

72,32%

74,5%

50%

100%

70%

80%

0

100 titik

Persentase Kualitas dan kuantitas rambu lalu lintas, RPPJ, APILL dan marka jalan Persentase Prasarana penunjang LLAJ (halte, guard drill) Ketertiban angkutan umum dan perparkiran

40 %, Sedang dan belum mencukupi 25%, belum memadai se Kab. Mojokerto

65%

se Kab. Mojokerto

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya Jumlah

25%

70%

Program

203

(7)

(8)

(9)

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Urusan Perhubungan

Dishubkominfo

75% Dishubkominfo

Urusan

Disperindag


(1)

(2)

(3)

2011-2015

(4)

pengusaha industri kecil dan menengah yang sehat (dari 2790 IKM) Peningkatan kualitas sentra industri kecil (pembinaan 5 sentra)

(5)

(6)

(7)

pengembangan Industri Kecil dan Menengah

(8)

(9)

Perindustrian

20%

80%

se Kab. Mojokerto

se Kab. Mojokerto

100%

100%

4 kali (TMII, Jatim Expo, Jabar Fashion dan Craft) Pembinaa n 1 kali

4 kali

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Disperindag, Bag.Perekonomian

1 kali

Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Disperindag, Bag.Perekonomian

Kumulatif Jumlah desa penerima program pengembangan usaha agribisnis Peningkatan prasarana usaha tani

94 desa

171 desa

3 lokasi

50 lokasi

Program peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Produksi padi Jagung kedelai

303.875,4 7 ton 151.701,0 3 ton 2.08 ton

342.000 ton 159.000 ton 4.500 ton

Peningkatan pengelolaan pasar (14 pasar) Persentase penanganan pengaduan konsumen Jumlah mengikuti kegiatan promosi pasar regional, nasional, dan internasional Terbina dan tertatanya pedagang kaki lima

204

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Disperindag

Urusan Perdagangan

Urusan Pertanian

Disperindag

Dinas Pertanian

Dinas Pertanian

Dinas Pertanian


(1)

(2)

(3)

2011-2015

(4)

Ketersediaan bahan pangan daerah beras

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

194,000 ton

180,449 ton

Pembinaan peningkatan usaha ternak Persentase peningkatan jumlah ternak Sapi potong (66.175 ekor) Sapi perah (2.614 ekor) Kambing (156.260 ekor) Ayam potong (1.241.065 ekor) Ayam petelur(275.471 ekor) Itik (246.018 ekor)

se Kab. Mojokerto

se Kab. Mojokerto

2%

2%

Pelestarian penghijauan lahan kritis dan hutan kemasyarakatan

2 program (PLA, Rehabilitas i hutan dan lahan 450 ha)

2 program

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Urusan kehutanan

Dinas Hutbun

Pembinaan usaha budidaya ikan (5 lokasi) Operasional Balai Benih Ikan (BBI)

se Kab. Mojokerto

se Kab. Mojokerto

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan

1 balai

1 balai

Terbinanya kelompok UKM

se Kab. Mojokerto

se Kab. Mojokerto

10

10

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinkop dan UMKM

Jumlah sasaran

Program penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Program

205

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Dinkop dan UMKM,


(1)

(2)

(3)

(4)

2011-2015

(5)

(6)

pembinaan kewirausahaan UKM

kelompok

kelompok

Persentase pembinaan usaha koperasi. (dari 747 koperasi)

45,1 %

100 %

Persentase koperasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengendalian koperasi.

35%

60%

Promosi skala regional dan nasional

4 media promosi

4 media promosi

Peningkatan kualitas obyek wisata

2 lokasi

2 lokasi

Kumulatif jumlah program kemitraan

5 obyek wisata

5 obyek wisata

Pembinaan kegiatan usaha pertambangan

4 wilayah kecamatan

Pengembangan energi alternatif terbarukan

Pengembangan perumahan baru

(7)

(8)

pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Disperindag

Dinkop dan UMKM

Program pengembangan Pemasaran Pariwisata Program pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Urusan Pariwisata

18 Kecamata n

Program pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Urusan Energi Sumber Daya Mineral

3 lokasi PLTM

1 Lokasi

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

3 lokasi

1 lokasi

Program Pengembangan Perumahan

206

(9)

Disporabudpar

Disporabudpar Disporabudpar

Setda (Bagian perekonomian)

Bappeda, BLH, Setda (Bagian perekonomian) Urusan Perumahan



(1)

5

(2)

1.

Muatan pendidikan keimanan dan ketakwaan (imtak)

(3)

Pengamalan nilai-nilai agama dan

2011-2015

(4)

1.

meningkatkan kualitas pelayanan dan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kumulatif jumlah desa yang terlayani Prasarana dan Sarana Air Bersih ( PSAB) Jumlah unit PMK

76 desa

98 desa

Program Lingkungan Sehat Perumahan


2 unit

-

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


Meningkatnya jumlah sarana IT dan jenis media informasi yang digunakan (KIM, Wika FM, Tabloid Majatama, Web) Terjalinnya kerjasama dengan mass media (media cetak dan elektronik)

4 kelompok

4 kelompok

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

80%

80%

Program Kerjasama Informasi dengan Media massa

Pembinaan kesiapan peserta transmigrasi

Jumlah peserta transmigra si 6 KK = 21 jiwa

20 KK

Program Transmigrasi Regional

Urusan Transmigrasi

Disnakertrans

Pembinaan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelayanan uji lab

se Kab. Mojokerto

se Kab. Mojokerto

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup

BLH

Persentase jumlah anak terlantar yang berhasil dibina baik di dalam maupun diluar

90%

90%

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Urusan sosial

Dinas Sosial

207

Urusan Komunikasi dan Informatika

Dishubkominfo

Setda (Bag. Humas dan Protokol)


(1)

6

(2)

(3)

dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek) pada sekolah. 2. Terjalin hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sekaligus sosialisasi nilai-nilai keagamaan. 3. Terpeliharanya nilainilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

budi pekerti

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 2. Penyediaan informasi dan penciptaan lapangan kerja. 1.

2011-2015

(4)

pemahaman agama serta kehidupan beragama 2. meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama

Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 2. Perluasan Lapangan Kerja 3. Peningkatan 1.

(6)

(7)

(8)

(9)

panti Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial Jumlah operasi tramtibmas Pekerja sosial dan tenaga kerja sosial yang kompeten/terlatih Prosentase PMKS penerima manfaat yang mampu berperan dalam penyelanggaraan kesejahteraan sosial (dari 80 orang) Meningkatkan Pembinaan Organisasi Keagamaan Jumlah Pengajian dan Siraman Rohani

Pemberdaya an masyarakat dalam proses pembangun an

(5)

Jumlah Tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja Adanya sistem informasi lapangan kerja (AKAL, AKAD, AKAN) Pembinaan organisasi ketenagakerjaan, pembinaan hubungan

70%

80%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial

3 kali (ops rutin/tahu n) 3 tenaga (1 dokter, 2 perawat)

3 kali

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks napi, PSK, narkoba, dll)

Dinas Sosial

70%

80%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial

se Kab. Mojokerto

se Kab. Mojokerto

Program Pembinaan Mental dan Spritiual

Bagian Sosial

18 kali

18 kali

100 orang tenaga kerja terlatih 100%

850 orang tenaga kerja terlatih 100%

3 kali

3 kali

208

3 tenaga

Urusan Ketenagakerja an

Disnakertrans

Disnakertrans

Disnakertrans


(1)

(2)

(3)

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja.

7

Peningkatan Pendapatan Daerah. 2. Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja. 3. Konsistensi perencanaan pembangunan. 1.

Perencanaan pembangun an dan penganggar an yang berbasis kinerja

2011-2015

(4)

Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan 4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat 5. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang

bipartit,tripartit, dewan pengupahan % perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak (dari 550 perusahaan)

Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja 2. Penataan Ruang, pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup 1.

(5)

(6)

25 %

75%

Tersedianya data dan informasi pembangunan Tersusunnya RKPD

4 media informasi

4 media informasi

ada

ada

Persentase kesesuaian RKPD dengan usulan Musrenbang Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan visi, misi, dan program Bupati terpilih Terdapatnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

100 %

100%

80 %

100%

100 %

100%

ada

ada

tidak ada

ada

ada

ada

209

(7)

(8)

Program Pengembangan Data / Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan Perencanaan Pembangunan

(9)

Bag. PDE, Bappeda Bappeda


(1)

(2)

(3)

(4)

2011-2015

(5)

(6)

Perencanaan bidang ekonomi pedesaan

tersusun

tersusun

Perencanaan bidang sosial budaya

Tersusunn ya data penduduk miskin dan koordinasi program taskin Kab. Mojokerto

Kab. Mojokerto

210

(7)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya

(8)

(9)

Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Bappeda Bappeda


B.

2011-2015

Program Lintas SKPD Program-program yang direncanakan pada Subbab A tersebut diatas sebagian besar merupakan program yang secara langsung ditangani SKPD sesuai dengan tupoksinya. Disisi lain terdapat program yang tidak dapat ditangani secara instansional / SKPD namun memerlukan kerjasama baik pada tataran kebijakan, program ataupun pelaksanaan kegiatan, sehingga program ini merupakan program lintas SKPD. Beberapa program lintas SKPD adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 7.2 Program Lintas SKPD No Nama Program SKPD 1 Pengentasan Kemiskinan Setda (Bagian Kesra), Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Bapemas, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bappeda 2 Peningkatan Kerukunan Bakesbangpollinmas, Setda (Bagian Umat Beragama. Kesra), Kementerian Agama 3 Pemeliharaan Bakesbangpol, Satpol PP, Kepolisian kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 4 Penanggulangan bencana Setda (Bagian Kesra, bagian daerah pembangunan),Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bakesbangpollinmas, Dinas Sosial, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU Bina Marga, Dinas Kesehatan, SatPol PP, Kepolisian, Kodim 5 Pembinaan dan penguatan Bakesbangpol, Satpol PP kelembagaan organisasi non-pemerintah 6 Peningkatan Kualitas Setda (Bagian HUMAS dan Bagian Pelayanan Informasi. PDE), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD 7 Peningkatan Pendapatan Dinas Koperasi & UMKM, Daerah. Disperindag, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas PU Bina Marga, Satpol PP, DPPKA, 211


2011-2015

BPPT, Disporabudpar, Dinas Pertanian, Disbunhut 8

Pengembangan Kerjasama Daerah.

Setda(Bagian Perekonomian), BAPPEDA

9

Peningkatan Ketahanan Pangan

10

Pengembangan Agribisnis

11

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kantor Ketahanan Pangan, BAPPEDA, Dinas PU Pengairan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, BAPPEDA, Dinas PU Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas PU Pengairan

12

Peningkatan Iklim Investasi dan Kerjasama Investasi.

13

Pengembangan Energi baru Badan LH, Dinas Pertanian, Perikanan terbarukan Peternakan, BAPPEDA, Dinas PU Pengairan

14

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

BAPPEDA, Dinas PU Cipta karya & Tata Ruang, BPN

15

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.

16

Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (Kemitraan). Pengembangan, Pengelolaan, Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam (Hutan, Lahan dan Air) dan Lingkungan Hidup.

Bagian Perekonomian, Bagian Kesra, Dinas Koperasi & UMKM, Disperindag. Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang, Setda (Bagian Pembangunan) Badan LH, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BAPPEDA

17

BPPT, Bappeda, Bagian Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

212


C.

2011-2015

Program Kewilayahan Program kewilayahan menempatkan beberapa program yang tak hanya terbatas basis satuan kerja yang ada, melainkan juga lintas satuan kerja dan wilayah. Penanganan air bersih, sampah, transportasi, penanggulangan banjir, pengembangan

kawasan, juga penyediaan

infrastruktur merupakan isu yang harus ditangani secara kewilayahan. Jika hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral, maka problematika yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (inter-regional network). Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi, dsb) semakin baik. Dalam

lingkup

perwilayahan,

program

kerja

membutuhkan

kerjasama yang lebih luas dari sekedar lintas sektoral SKPD, Untuk itu program kewilayahan akan menyajikan sinergisitas dari beberapa wilayah kerja dalam penuntasan kebijakan atau program yang telah dibangun.

213


2011-2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Berdasarkan program-program terpilih dari masing-masing urusan yang mendukung kebijakan pembangunan daerah maka perlu disusun

program

prioritas yang disertai dengan target indikator kinerja pada setiap Tahun Anggaran dan akhir periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya dan

SKPD

pelaksananya. Indikasi

rencana program

prioritas

disajikan

sebagaimana matrik berikut :

214


2011-2015

Tabel 8.1 MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA KEBUTUHAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 – 2015

Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

(2)

(3)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010) (4)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

target

Rp (ribu)

target

Rp (ribu)

target

Rp (ribu)

target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Rp Rp target target Rp (ribu) (ribu) (ribu) (12)

(13)

(14)

(15)

SKPD Penanggung Jawab

(16)

(17)

I. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 1

01

1

01 16 Program Wajib Belajar APM SD/MI Pendidikan Dasar 9 Tahun APM SMP/MTs

1

Urusan Pendidikan

01 17 Program Pendidikan

99,80

99,80

33.956.5 99,80 29,6

38.210. 99,85 029,6

38.375.50 99,85 0

94,57

94,57

94,60

94,60

94,61

APK SD/MI

102,19

102,20

102,25

102,28

102,30

102,32

102,32

APK SMP/MTs

94,80

94,80

94,82

94,84

94,86

94,88

94,88

Persentase jumlah penduduk 99% usia > 15 tahun yang melek huruf

99%

99%

99%

99%

99%

99%

15% Jumlah siswa g a k i n SMP/MTs sasaran bantuan

20%

22%

24%

26%

28%

28%

persentase kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang memadai (dari SDN/MIN = 501, SMPN/MTsN = 38)

30%

35%

42%

48%

50%

60%

60%

APM SMA/MA/SMK

73,80

73,80

1.542.46 73,85

3.326.9 73,90

215

4.195.974 73,95

38. 99,90 375.500 94,61

27.000. 74,00

40.000. 99,90 000

188.917.55 Dinas 9,2 Pendidikan

94,61

39.500. 74,00

75.565.402 Dinas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto (1)

(2) Menengah

1

1

1

01 18 Program Pendidikan Non Formal

01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

01 23 Program Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar SMK

(3)

(4)

(5)

74,12

74,36

100% Persentase SMKN berakreditasi minimal B. (dari 8 sekolah)

100%

64 Persentase SMAN/ MAN yang memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Persentase kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang memadai (dari 12 SMAN dan 2 MAN)

APK

SMA/ MA /SMK

71%

(6) 4

(7) 74,90

(8) 64

(9)

(10)

(11)

(12) 000

(13) 77,40

2011-2015

(14) 000

(15)

75,80

76,50

100%

100%

100%

100%

100%

64

71

71

71

79

79

71%

79%

86%

93%

93%

93%

50 %

100 %

100 %

Gratis biaya dasar pendidikan

0%

0%

0%

0%

Persentase buta aksara usia ≥ 15 tahun yang terselesaikan

80%

85%

123.431 90%

188.431 95%

Persentase UPT yang telah 50% memiliki TBM

60%

65%

70%

80%

80%

80%

49%

55%

46.994.6 60% 49,60

46.994. 65% 649,60

46.994.64 70% 9,60

46.994. 80% 649,60

46.994. 80% 649,60

Persentase guru SMP/MTs 85% berkualifikasi akademik S1/D4

87%

90%

93%

95%

95%

95%

Persentase guru SMAN/MAN berkualifikasi akademik S1/D4

96%

97%

98%

99%

100%

100%

100%

Persentase guru SMKN berkualifikasi akademik S1/D4

91%

93%

95%

97%

99%

100%

100%

Persentase guru SMKN bersertifikat kompetensi

33%

40%

47%

55%

62%

70%

70%

45% Persentase SMKN menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual

50%

1.000.00 55% 0

1.000.0 60% 00

1.000.000 65%

1.000.0 70% 00

1.000.0 70% 00

Persentase guru SD/MI berkualifikasi akademik S1/D4

216

188.431

100%

188.431 100%

(16)

77,40

188.43 100% 1

(17) Pendidikan

877.155

Dinas Pendidikan

234.973.24 Dinas 8 Pendidikan

5.000.000

Dinas Pendidikan


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2011-2015

(14)

(15)

(16)

(17)

berbasis I T (dari 8 SMKN) Persentase SMKN memiliki 63% bengkel kerja kejuruan

63%

75%

88%

88%

100%

100%

1.000.0 100% 00

1.000.0 100% 00

1

02

1

02 15 Program Obat dan Persentase ketersediaan Perbekalan Kesehatan obat dan vaksin

1

02 16 Program Upaya Jumlah puskesmas yang 15 Kesehatan Masyarakat memiliki fasilitas rawat inap puskesmas (dari 27 puskesmas)

15 1.136.00 16 2.000.0 16 2.500.000 16 2.500.0 17 2.500.0 17 10.636.000 Dinas Kesehatan puskesmas 0 puskesm 00 puskesma puskesma 00 puskesm 00 puskesm as s s as as

1

02 20 Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk 100 % Masyarakat yang mendapat perawatan 86 kasus

100%

100.000 100%

250.000 100%

Persentase balita ditimbang 83,15% berat badannya

100%

100%

Persentase peningkatan 100% kualitas pelayanan puskesmas dan Pustu (dari 27 puskesmas dan 55 Pustu)

100%

Gratis biaya pengobatan di puskesmas

20%

20%

Persentase Peningkatan Pelayanan rumah sakit (standar BLUD dan peningkatan tipe )

0%

1

Urusan Kesehatan

02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

100%

100%

1.000.000 100%

100%

100%

100%

100%

6.428.62 100% 0 + 955.805, 4 100%

2.956.5 100% 16,75

2.700.000 100%

2.700.0 100% 00

2.750.0 100% 00

100%

100%

100%

100%

50%

2.267.50 50% 0

2.500.0 50% 00

2.500.000 50%

2.500.0 100% 00

2.500.0 100% 00

12.267.500 Dinas Kesehatan

0

467.775 93%

467.775

467.775 100%

467.77 100% 5

1.871.100

Dinas Kesehatan

100%

100% 400.000

Dinas Kesehatan

02 28 Program Kemitraan Persentase ibu bersalin yang 85% Peningkatan Pelayanan ditolong oleh tenaga Kesehatan Ibu dan kesehatan Anak Gratis ibu melahirkan di 0% Puskesmas rawat inap

87%

02 33 Program Sumber Daya Persentase tenaga kesehatan kesehatan yang profesional

100 %

25%

90%

100% 0

100 %

100% 100.000 100 %

217

96%

100% 100.000

100 %

100.000 100 %

100.00 100% 0

1.100.000

Dinas Kesehatan

250.00 100% 0

1

250.000

5.040.000

250.000 100%

02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

100 %

1.000.0 100% 00

100%

1

1

1.040.00 100% 0

Dinas Kesehatan

18.490.942, Dinas Kesehatan 15


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2011-2015

(14)

(15)

(16)

(17)

dan memenuhi standar kompetensi 1

12

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

12 15 Program Keluarga Berencana

1

12 19

1

17

1

17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah peserta KB baru /PB 23.597

23.597

Jumlah peserta KB aktif/PA

186.647

186.647

186.847

186.947

187.047

187.147

187.147

Jumlah peserta KB aktif mandiri

115.068

115.068

115.568

115.818

116.068

116.318

116.318



Program Promosi pembinaan kesehatan ibu Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok dan Anak melalui kegiatan di masyarakat Kelompok Kegiatan di Masyarakat

2.000.0 24.199 00

2.000.000 24.397

100.000 520 100.000 540 100.000 kelompo kelompok k posyandu posyand u

2.100.0 24.597 00

2.200.0 24.597 00

560 150.000 570 150.00 570 kelompok kelompo 0 kelompo posyandu k k posyand posyand u u

10.253.020 BPPKB

600.000

BPPKB

2.725.000

Disporabudpar

Urusan kebudayaan Jumlah inventarisasi, dan dokumentasi kelompok budaya

24 kelompok 24 kelompok

Jumlah fasilitasi pergelaran budaya

2 pergelaran 2 pergelaran

Jumlah pagelaran budaya daerah

2 pergelaran 2 200.000 3 250.000 3 500.000 pergelaran pergelar pergelara an n

3 500.000 3 500.00 14 1.950.000 pergelara pergelar 0 pergelara n an n

Disporabudpar

25 cabor

Disporabudpar, KONI

1

17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1

18

1

18 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah cabor yang aktif

24 cabor

25 cabor

Jumlah klub pada semua cabor

98 club

99 club

18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi

24 orang

31 orang

Jumlah penyelenggaraan/

10 kali

10 kali

1

1.953.02 23.997 0

475.000 24 500.000 24 kelompo kelompok k 2 pergelar an

550.000 24 600.000 24 600.00 24 kelompok kelompo 0 kelompo k k

2 pergelara n

2 pergelara n

2 pergelar an

10 pergelara n

Urusan Pemuda dan Olah raga 35.000

25 cabor 50.000 25 cabor 99 club

50.000

75.000

99 club

100 club

100.000 25 cabor 100.00 25 cabor 360.000 100 club 0 100 club

35 orang 60.000 38 orang 75.000

41 orang 90.000

45 orang

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

218

100.00 45 orang 375.000 0 10 kali

Disporabudpar


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2011-2015

(14)

(15)

(16)

(17)

invitasi olahraga 1

11

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1

11 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


178 lembaga 182 lembaga

50.000

186 50.000 190 lembaga lembaga

60.000

190 lembaga

75.000

190 75.000 190 310.000 lembaga lembaga

BPPKB

II. Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan politik dan Penegakan Hukum 1

19

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1

19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1

19 16 Program Pemeliharaan Terpeliharanya trantibmas Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1

Deteksi situasi keamanan peta rawan wilayah dan rawan bencana bencana dan laporan situasi keamanan

peta rawan 642.160 peta 700.000 peta 750.000 peta 750.000 peta 750.00 peta 3.592.160 bencana rawan rawan rawan rawan 0 rawan dan bencana bencana bencana bencana bencana laporan dan dan dan dan dan situasi laporan laporan laporan laporan laporan keamanan situasi situasi situasi situasi situasi keamana keamanan keamana keaman keamana n n an n

Bakesbangpoli nmas, Satpol PP, Badan Penanggulang an Bencana Daerah

Operasion 373.000 Operasio 500.000 Operasion 550.000 al Pol PP nal Pol al Pol PP PP

Operasion 650.000 Operasi 750.00 Operasio 2.823.000 al Pol PP onal Pol 0 nal Pol PP PP

Bakesbangpolin mas, Satpol PP

19 18 Program Kemitraan Jumlah pembinaan wawasan se Kab. Pengembangan kebangsaan Mojokerto Wawasan Kebangsaan

se Kab. 125.000 se Kab. 200.000 se Kab. 200.000 Mojokerto Mojokert Mojokerto o

se Kab. 250.000 se Kab. 300.00 se Kab. 1.075.000 Mojokerto Mojokert 0 Mojokert o o


1

19 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Jumlah Operasi tramtibmas

5 kali

5 kali

75.000

5 kali

150.000 5 kali

200.000

5 kali

250.000 5 kali

300.00 5 kali 0

975.000


1

19 23 Program Mendukung Proses Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Jumlah pembinaan Kadarkum

4 kali

4 kali

200.000 4 kali

200.000 4 kali

250.000

4 kali

250.000 4 kali

300.00 4 kali 0

1.200.000

Bag. Hukum, Bakesbangpolin mas, Satpol PP

Operasional Pol PP

219


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2011-2015

(14)

(15)

(16)

(17)

III. Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik 1

20

Urusan Pemerintahan Umum

1

20 02 Program Peningkatan tersedianya tanah aset Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Aparatur

semua SKPD semua SKPD

12.103.2 semua 54,5 SKPD + 10.000.0 00

20.000. semua 000 SKPD

20.000.00 semua 0 SKPD



98.103.254, DPPKA 50

1

20 17 Program Peningkatan Pelatihan, pembinaan dan semua SKPD semua dan Pengembangan aplikasi pengelolaan SKPD Pengelolaan Keuangan keuangan serta aset daerah Daerah



9.500.000 semua SKPD



60.250.959 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1

20 20 Program Peningkatan Pengendalian dan evaluasi Sistem Pengawasan pelaksanaan pembangunan internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH




1.250.000 semua SKPD



6.350.000

Inspektorat

1

20 21 Program peningkatan Jumlah pendidikan Profesionalisme fungsional pengawasan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 kali

1 kali

50.000

1 kali

75.000 1 kali

100.000

1 kali

150.000 1 kali

150.00 1 kali 0

525.000

Inspektorat

1

20 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Persentase penanganan pengaduan administratif

100%

100%

200.000 100%

200.000 100%

200.000

100%

250.000 100%

250.00 100% 0

1.100.000

Persentase penerimaan/ penanganan unjuk rasa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Inspektorat, Bakesbangpollin mas

1

20 26 Program Penataan Penerbitan Perda sesuai Peraturan Perundang- kebutuhan aktual undangan

100 %

100 %

500.000 100 % + 200.000

750.000 100 %

800.000

1

20 28 Program Pembinaan Mental Spiritual

Jumlah pembinaan keagamaan bagi karyawan

5 kali

5 kali

1.425.00 5 kali 0

1.500.0 5 kali 00

Terbantunya TDL pada tempat peribadatan

0

1004 tempat

441.760 4671 tempat

3.745.5 4671 00 tempat

220

100 %

800.000 100 %

800.00 100 % 0

3.850.000

Setda (Bagian Hukum)

1.600.000 5 kali

1.700.0 5 kali 00

1.800.0 5 kali 00

8.025.000

Setda (Bag. Kesejahteraan rakyat)

3.745.500 4671 tempat

3.745.5 4671 00 tempat

3.745.5 4671 00 tempat

15.423.760 DPPKA


(2)

(3) Jumlah jenis pelayanan prima

(4) 4 jenis

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ibadah

ibadah

ibadah

4 jenis

200.000 4 jenis

250.000 4 jenis

(10)

1

20

Program peningkatan Pelayanan Prima

1

21

Urusan Kepegawaian

1

21 15 Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan penjejangan dan LPJ CPNS, teknis fungsional pendidikan penjejangan/ fungsional

LPJ CPNS, pendidikan penjejanga n/fungsion al

500.000 + 1.000.00 0

1

21 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pengelolaan administrasi kepegawaian

semua pegawai

semua pegawai

1.410.00 semua 1.750.0 semua 0 pegawai 00 pegawai

Pengujian kesehatan pegawai/pejabat struktural

Pegawai usia Pegawai > 40 tahun usia > 40 tahun

1

21 18 Program Peningkatan Disiplin Pegawai dan Kualitas Personil

Peningkatan pembinaan disiplin pegawai melalui pembinaan waskat dan khusus


100.000 semua SKPD

1

10

1

10 15 Program penataan Administrasi Kependudukan

Aplikasi jaringan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

- mulai - aplikasi dilaksanakan SIAK - dipungut -dipungut retribusi retribusi

624.942, - aplikasi 2.000.0 - aplikasi 950.000 SIAK SIAK 6 00 - tidak - tidak + dipungut dipungut 130.243, retribusi retribusi 48335

22

(12)

(13)

(14)

(15)

ibadah

ibadah

ibadah

4 jenis

250.000 4 jenis

250.00 4 jenis 0

(16) 1.200.000

Pendidika 1.000.0 Pendidikan 1.000.000 Pendidikan 1.000.0 Pendidika 1.000.0 Pendidikan 5.500.000 n penjejanga penjejanga 00 n penjejang 00 00 penjejang n/fungsiona n/fungsion penjejang an/fungsio an/fungsi l al an/ nal onal fungsiona l

Pegawai usia > 40 tahun

1.750.000 semua pegawai

Pegawai usia > 40 tahun 100.000 semua SKPD

Pegawai usia > 40 tahun 100.000

1.750.0 semua 1.750.0 semua 00 pegawai 00 pegawai Pegawai usia > 40 tahun

(17) BPPT, Dispendukcapil, RS/Puskesmas, Dinas Pendidikan

BKPP

8.410.000

BKPP

500.000

semua SKPD

Pegawai usia > 40 tahun

semua SKPD

100.000 semua SKPD

100.00 semua 0 SKPD


950.000 - aplikasi 2.000.0 - aplikasi SIAK SIAK 00

Urusan Kependudukan dan catatan sipil

Gratis pengurusan KTP, KK, 0% Akte kelahiran anak ke 1 - 2, Akte nikah non muslim 1

250.000

(11)

2011-2015

25%

100%

100%

Urusan Pemberdayaan

221

100%

- tidak

dipungut retribusi

100%

- tidak dipungut retribusi

100%

6.655.186,0 Dispendukcapil 8


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2011-2015

(14)

(15)

(16)

(17)

masyarakat dan desa 1

22 17 Program Peningkatan Jumlah program yang Partisipasi Masyarakat melibatkan partisipasi dalam Membangun masyarakat Desa

4 program (PNPM, P3MD, Posyandu, TTG)

100%

157.500 100%

200.000 100%

200.000

100%

250.000 100%

250.00 100% 0

1.057.000

Bapemas

1

22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Terbinanya aparatur desa

Pembinaan Kades (1 kali)

Pembinaan 100.000 Pembina 150.000 Pembinaa 150.000 Kades (1 an Kades n Kades kali) (1 kali) (1 kali)

Pembinaa 150.000 Pembina 200.00 Pembina 750.000 n Kades an 0 an Kades (1 kali) Kades (1 (1 kali) kali)

Bapemas

1

22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan organisasi wanita

2 kegiatan

2 kegiatan 100.000 2 100.000 2 kegiatan kegiatan

100.000

2 kegiatan

100.000 2 100.00 2 kegiatan 0 kegiatan

500.000

Bapemas

1

24

1

24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Meningkatnya tertib administrasi kearsipan

20%

60%

720.520 70%

230.000 80%

230.000

85%

230.000 90%

230.00 90% 0

1.640.520

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

1

24 17 Program Pemeliharaan Kapasitas penyimpanan arsip 20% Sarana dan Prasarana yang memenuhi syarat Kearsipan

100%.

0

100.000 100%

100.000

100%

150.000 100%

150.00 100% 0

500.000

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Urusan Kearsipan

100%

IV. Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan sendisendi perekonomian berbasis potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil. 1

05

Urusan Penataan Ruang

1

05 15 Program perencanaan Tata Ruang

Jumlah rencana tata ruang (RTRW, RUTRK,/RDTRK,

19 dokumen 20 dokumen

400.000 22 800.000 22 800.000 + dokume dokumen 200.000 n

222

22 800.000 22 400.00 22 3.400.000 dokumen dokume 0 dokumen n



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2011-2015

(14)

(15)

(16)

(17)

RTRK) 1

05 16 Program pemanfaatan Prosentase Pemanfaatan Ruang rencana tata ruang pada setiap perijinan

1

05 17 Program pengendalian Prosentase evaluasi rencana 0 Penataan Ruang tata ruang

1

03

1

03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan kabupaten konstruksi aspal (dari 864 km)

1

03 18 Program Rehabilitasi / Persentase jalan kabupaten Pemeliharaan Jalan kondisi baik dan Jembatan (dari 864 km)

1

03 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Luas layanan jaringan irigasi 17.190 Ha teknis (Ha)

17.190 Ha 4.525.27 17.190 5 Ha

Jumlah jaringan irigasi yang 20 lokasi direhabilitasi

20 lokasi

03 26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya

Jumlah k u m u l a t i f waduk/ 0 lokasi embung yang dinormalisasi

7 lokasi

1

1

1

100%

100%

50.000

100%

94,43 %

71,86 %

100%

50.000 100%

50.000

100%

50.000

100%

50.000 100%

250.000


200.000 100%

0

0

100%

0

100%

0

200.000


95%

10.000.0 96% 00

10.000. 97% 000

11.000.00 98% 0

10.000. 99% 000

10.000. 99% 000

51.000.000 DPU Bina Marga

73%

33.748.1 74% 60

20.000. 75% 000

25.000.00 76% 0

20.000. 77% 000

20.000. 77% 000

118.748.16 DPU Bina Marga 0,00

5.000.0 17.190 00 Ha

5.000.000 17.190 Ha

5.000.0 17.190 00 Ha

5.000.0 17.190 00 Ha

24.525.275, DPU Pengairan 00

100%

100%

Urusan Pekerjaan Umum

20 lokasi

300.000 10 lokasi 500.000 10 lokasi

500.000

500.000 15 lokasi 500.00 54 lokasi 2.300.000 0

74 desa

12.117 pelanggan

13.417 pelanggan

13.417 pelangga n

14.700 pelangga n

14.700 pelangga n

15.700 pelangg an

15.700 pelangga n

Kumulatif jumlah prasarana sanitasi komunal

2 lokasi

7 lokasi

10 lokasi

13 lokasi

16 lokasi

19 lokasi

19 lokasi

Kebersihan Kota (11 IKK) dan terpeliharanya LPJU (4400 titik LPJU)

70%

70%

0

77 desa 100.000 77 desa

2.445.09 75% 8,816 50 titik

3.000.0 75% 00 50 titik

223

7 sungai

100 lokasi

74 desa

0

6 sungai

12 lokasi

20 lokasi

2 sungai

Kumulatif Penambahan LPJU 0

4 sungai

20 lokasi

0 sungai

Jumlah k u m u l a t i f sungai yang dinormalisasi

03 27 Program Jumlah desa terlayani Pengembangan Kinerja jaringan PDAM Pengelolaan Air Minum Jumlah pelanggan PDAM dan Air Limbah

03 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

20 lokasi

100.000

80 desa

3.000.000 80%

100 titik

8 sungai

27 sungai

100.000 80 desa 100.00 80 desa 0

3.500.0 80% 00 100 titik

DPU Pengairan

3.500.0 80% 00 100 titik

400.000

PDAM, DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

15.445.098, DPU Cipta 816 Karya dan Tata Ruang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto (1) 1

(2)

03 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Jumlah desa status sangat 214 desa maju dan maju (versi KPDT)

214 desa

Persentase jalan lingkungan 72,32% konstruksi aspal/paving/makadam (dari 2484,61 km jalan lingkungan)

72,5%

73%

73,5%

74%

74,5%

74,5%

Persentase pusat 50% permukiman yang mempunyai jalan lingkungan berkualitas baik (dari 1198 dusun/lingkungan)

60%

70%

80%

90%

100%

100%

45%

373.220 55%

400.000 60%

Persentase Prasarana penunjang LLAJ (halte, guard drill)

25%, belum 25% memadai

35%

50%

Ketertiban angkutan umum dan perparkiran

se Kab. Mojokerto

1

07

1

07 16 Program Rehabilitasi Persentase Kualitas dan dan Pemeliharaan kuantitas rambu lalu lintas, Prasarana dan Fasilitas RPPJ, APILL dan marka jalan LLAJ

21.287.2 214 desa 25.000. 215 desa 25.000.00 215 desa 25.000. 216 80 000 0 000 desa

2011-2015

(16)

(17)

25.000. 216 desa 121.287.28 DPU Cipta Karya 000 0 dan Tata Ruang

Urusan Perhubungan

1

07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2

07

2

07 16 Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

07 19

2

06

2

06 15 Program Perlindungan Peningkatan pengelolaan Konsumen dan pasar

40 %, Sedang dan belum mencukupi

400.000


60%

450.000 65%

450.00 65% 0

2.073.220

Dishubkominfo

60%

75%

75%


Dishubkominfo

Urusan Perindustrian Meningkatnya Jumlah 25% pengusaha industri kecil dan menengah yang sehat (dari 2790 IKM)

Program Peningkatan kualitas sentra Pengembangan industri kecil (pembinaan 5 Sentra-sentra Industri sentra) Potensial

30%

1.770.74 40% 4,381

1.770.7 50% 44,381

1.770.744 60% ,381

1.770.7 70% 44,381

1.770.7 80% 44,381

8.853.721,9 Disperindag 05

20%

20%

100.000 40%

200.000 60%

200.000

200.000 80%

250.00 80 0

950.000

se Kab. Mojokerto

se Kab. 625.000 se Kab. 625.000 se Kab. 625.000 Mojokerto Mojokert Mojokerto

70%

Disperindag

Urusan Perdagangan

224

se Kab. 625.000 se Kab. 625.00 se Kab. 3.125.000 Mojokerto Mojokert 0 Mojokert

Disperindag


(2) Pengamanan Perdagangan

(3)

(4)

(5)

(6)

(14 pasar)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

o

Persentase penanganan pengaduan konsumen

100%

100%

100%

100%

(12)

(13)

2011-2015

(14)

(15)

o

o

100%

100%

100%

(16)

(17)

2

06 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Jumlah mengikuti kegiatan promosi pasar regional, nasional, dan internasional

4 kali (TMII, 4 kali Jatim Expo, Jabar Fashion dan Craft)

100.000 4 kali

200.000 4 kali

200.000

4 kali

250.000 4 kali

250.00 4 kali 0

1.000.000

Disperindag, Bag.Perekonomi an

2

06 19 Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Terbina dan tertatanya pedagang kaki lima

Pembinaan 1 1 kali kali

100.000 1 kali

110.000 1 kali

120.000

1 kali

130.000 1 kali

140.00 1 kali 0

600.000

Disperindag, Bag.Perekonomi an

2

01

2

01 15 Program peningkatan Kesejahteraan Petani

Kumulatif Jumlah desa penerima program pengembangan usaha agribisnis

94 desa

111 desa

0

100.00 171 desa 400.000 0

Dinas Pertanian

2

01 16 Program Peningkatan Peningkatan prasarana Ketahanan Pangan usaha tani (Pertanian/Perkebunan)

3 lokasi

50 lokasi

15.020.4 50 lokasi 15.020. 50 lokasi 70 470

2

01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

303.875,47 ton 151.701,03 ton 2.08 ton

312.000 ton 153.000 ton 4 ton

11.075.0 319.000 10.000. 00 ton 000 154.000 ton 4.500 ton

Urusan Pertanian


Ketersediaan bahan pangan daerah 180,449 ton 184,000 beras ton 2

01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

126 desa 100.000 141 desa 100.000

186,000 ton

156 desa 100.000 171 desa

15.020.47 50 lokasi 0

15.020. 50 lokasi 15.020. 250 470 470 lokasi

327.000 10.000.00 334.000 10.000. 342.000 10.000. 342.000 ton 0 ton 000 ton 000 ton 156.000 157.0000 159.000 159.000 ton ton ton ton 4.500 ton 4.500 ton 4.500 4.500 ton ton 190,000 ton

194,000 ton

194,000 ton

75.102.350 Dinas Pertanian

51.075.000 Dinas Pertanian

194.000 ton

Pembinaan peningkatan usaha ternak

se Kab. Mojokerto



Persentase peningkatan jumlah ternak Sapi potong (66.175 ekor) Sapi perah (2.614 ekor) Kambing (156.260 ekor) Ayam potong (1.241.065

2%

2%

2%

2%

2%

225

2%

2%



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2011-2015

(14)

(15)

(16)

(17)

ekor) Ayam petelur(275.471 ekor) Itik (246.018 ekor) 2

02

2

02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Urusan kehutanan

2

05

2

05 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pelestarian penghijauan lahan kritis dan hutan kemasyarakatan

2 program (PLA, Rehabilitasi hutan dan lahan 450 ha)

2 program 1.227.98 2 1.250.0 2 0 program 00 program

1.250.000 2 program

1.250.0 2 1.250.0 10 00 program 00 program

6.227.980

Pembinaan usaha budidaya ikan (5 lokasi)

se Kab. Mojokerto

se Kab. 1.606.10 se Kab. 1.700.0 se Kab. 1.700.000 se Kab. 1.700.0 se Kab. 1.700.0 se Kab. 8.406.100 Mojokerto 0 Mojokert 00 Mojokerto Mojokerto 00 Mojokert 00 Mojokert o o o

Dinas Hutbun

Urusan Kelautan dan Perikanan

Operasional Balai Benih Ikan 1 balai (BBI)

1 balai

1 balai

1 balai

1 balai

1 balai


1 balai

1

15

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1

15 15 Program penciptaan Terbinanya kelompok UKM Iklim Usaha UKM yang Kondusif

se Kab. Mojokerto



Dinkop dan UMKM

1

15 16 Program Jumlah sasaran pembinaan pengembangan kewirausahaan UKM Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

10 kelompok

10 kelompok

600.000 10 600.000 10 600.000 kelompo kelompok k

10 600.000 10 600.00 10 kelompok kelompo 0 kelompo k k

3.000.000

Dinkop dan UMKM, Disperindag

1

15 18 Program Peningkatan P e r s e n t a s e pembinaan Kualitas Kelembagaan usaha koperasi. (dari 747 Koperasi koperasi)

45,1 %

60 %

125.000 70 %

90 %

925.000

Dinkop dan UMKM


35%

40%

Promosi skala regional dan

4 media

4 media

700.000

Disporabudpar

2

04

2

04 15 Program

45%

200.000 80 %

200.000

50%

55%

200.000 100 %

60%

200.00 100% 0 60%

Urusan Pariwisata 100.000 4 media 150.000 4 media

226

150.000

4 media

150.000 4 media 150.00 4 media


(2)

(3)

pengembangan nasional Pemasaran Pariwisata

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

promosi

promosi

promosi

promosi 250.000 2 lokasi

2

04 16 Program pengembangan Destinasi Pariwisata


2 lokasi

2 lokasi

100.000 2 lokasi + 100.000

2

04 17 Program Pengembangan Kemitraan

Kumulatif jumlah program kemitraan

5 obyek wisata

5 obyek wisata

0

2

03

2

03 15 Program pembinaan Pembinaan kegiatan usaha dan Pengawasan pertambangan Bidang Pertambangan

4 wilayah kecamatan

2

03 17 Program Pembinaan dan Pengembangan


1

04

1

04 15 Program Pengembangan Perumahan


1

(10)

(11)

(12)

promosi

2011-2015

(13)

(14)

promosi 0

(15)

(16)

(17)

promosi

250.000

2 lokasi

250.000 2 lokasi 300.00 2 lokasi 0

1.250.000

Disporabudpar

0

5 obyek wisata

0

100.000

Disporabudpar

18 100.000 18 120.000 18 130.000 Kecamata Kecamatan Kecamata n n

18 140.000 18 150.00 18 640.000 Kecamata Kecamata Kecamat 0 n n an

Setda (Bagian perekonomian)

3 lokasi PLTM

-

-

3 lokasi

1 lokasi

04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kumulatif jumlah desa yang 76 desa terlayani Prasarana dan Sarana Air Bersih ( PSAB)

1

04 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah unit PMK

1

25

1

25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

1

25 18 Program Kerjasama Informasi dengan

5 obyek 0 wisata

5 obyek wisata

5 obyek 100.00 5 obyek wisata 0 wisata

Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Bidang Ketenagalistrikan

0

-

0

1 Lokasi

0

0 1 Lokasi

0 5 lokasi

0 Bappeda, BLH, Setda (Bagian perekonomian)

0 1 lokasi

0 5 lokasi

0 DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

Urusan Perumahan 0 1 lokasi

0 1 lokasi

82 desa

1.572.47 86 desa 1.500.0 90 desa 0 00

1.500.000 94 desa

1.500.0 98 desa 1.500.0 98 desa 00 00

7.572.470


-

100.000 -

100.000

100.000 -

500.000


Meningkatnya jumlah sarana 4 kelompok IT dan jenis media informasi yang digunakan (KIM, Wika FM, Tabloid Majatama, Web)

4 kelompok

900.000 4 900.000 4 900.000 kelompo kelompok k

4.500.000

Dishubkominfo

Terjalinnya kerjasama dengan mass media (media

80%

1.985.00 80% 0

9.985.000

Setda (Bag. Humas dan

2 unit

0 1 lokasi

100.000 -

-

100.00 0

Urusan Komunikasi dan Informatika

80%

2.000.0 80% 00

227

4 900.000 4 900.00 4 kelompok kelompo 0 kelompo k k

2.000.000 80%

2.000.0 80% 00

2.000.0 80% 00


(2) Media massa

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2011-2015

(14)

(15)

(16)

cetak dan elektronik)

(17) Protokol)

2

08

Urusan Transmigrasi

2

08 17 Program Transmigrasi Pembinaan kesiapan peserta Jumlah 10 KK Regional transmigrasi peserta transmigrasi 6 KK = 21 jiwa

1

08

1

08 16 Program Pengendalian Pembinaan peningkatan pencemaran dan kualitas lingkungan hidup perusakan Lingkungan dan pelayanan uji lab Hidup

100.000 20 KK

100.000 20 KK

100.000

20 KK

100.000 20 KK

100.00 20 KK 0

500.000

Disnakertrans

Urusan Lingkungan Hidup se Kab. Mojokerto

se Kab. 1.043.40 se Kab. 1.000.0 se Kab. 1.000.000 se Kab. 1.000.0 se Kab. 1.000.0 se Kab. 5.043.400 Mojokerto 0 Mojokert 00 Mojokerto Mojokerto 00 Mojokert 00 Mojokert o o o

BLH

V. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan Lapangan Kerja, dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan 1

14

Urusan Tenaga Kerja

1

14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

170 orang 780.000 170 Jumlah Tenaga kerja yang 100 orang tenaga kerja tenaga orang memenuhi ketentuan kerja tenaga standar kompetensi kerja terlatih terlatih kerja terlatih

780.000 170 orang 780.000 tenaga kerja terlatih

170 orang 780.000 170 tenaga orang kerja tenaga terlatih kerja terlatih

780.00 850 0 orang tenaga kerja terlatih

3.900.000

Disnakertrans

1

14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Adanya sistem informasi 100% lapangan kerja (AKAL, AKAD, AKAN)

100%

100.000 100%

100.000 100%

100.000

100%

100.000 100%

100.00 100% 0

500.000

Disnakertrans

1

14 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pembinaan organisasi 3 kali ketenagakerjaan, pembinaan hubungan bipartit,tripartit, dewan pengupahan

3 kali

50.000 3 kali + 50.000

100.000 3 kali

150.000

3 kali

150.000 3 kali

200.00 3 kali 0

700.000

Disnakertrans

% perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak (dari

35 %

45 %

55 %

65 %

75%

75%

25 %

228


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2011-2015

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

550 perusahaan)

VI. Kebijakan Peningkatan Kesalehan Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama 1

13

1

13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Persentase jumlah anak 90% terlantar yang berhasil dibina baik di dalam maupun diluar panti

90%

270.000 90%

270.000 90%

300.000

90%

300.000 90%

300.00 90% 0

1.440.000

Dinas Sosial

1

13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial

70%

70%

255.000 75%

255.000 75%

275.000

75%

275.000 80%

300.00 80% 0

1.360.000

Dinas Sosial

1

13 20 Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks napi, PSK, narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)

Jumlah operasi tramtibmas

3 kali 3 kali (ops rutin/tahun)

150.000 3 kali

150.000 3 kali

150.000

3 kali

150.000 3 kali

150.00 3 kali 0

750.000

Dinas Sosial

Pekerja sosial dan tenaga kerja sosial yang kompeten/terlatih

3 tenaga (1 dokter, 2 perawat)

13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase PMKS penerima 70% manfaat yang mampu berperan dalam penyelanggaraan kesejahteraan sosial (dari 80 orang)

70%

75.000

375.000

Dinas Sosial

Tersedianya data dan

4 media

235.000 4 media 250.000 4 media

1.385.000

Bag. PDE,

1

Urusan Sosial

3 tenaga

3 tenaga

70%

3 tenaga

75.000 75%

3 tenaga

3 tenaga

80%

3 tenaga

75.000

75%

75.000

75.000 80%

300.000

4 media

300.000 4 media 300.00 4 media

VII. Kebijakan Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja. 1

06

Urusan Perencanaan Pembangunan

1

06 15 Program

4 media

229


(2)

(3)

Pengembangan Data / informasi pembangunan Informasi 1

(4) informasi

06 21 Program Perencanaan Tersusunnya RKPD ada Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian RKPD 100 % dengan usulan Musrenbang

(5)

(6)

informasi ada

(7)

(8)

(9)

informasi

(10)

informasi

100 %

1.925.00 ada 0 100 %

2.000.0 ada 00 100 %

Persentase kesesuaian 80 % antara muatan RKPD dengan RPJMD

100 %

100 %

Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan visi, misi, dan program Bupati terpilih

100 %

100 %

Terdapatnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

ada

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

(12)

(13)

(14)

informas 0 i

(15)

2.000.0 ada 00 100 %

2.000.0 ada 00 100%

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

tersusun

06 22 Program Perencanaan Perencanaan bidang Pembangunan ekonomi pedesaan Ekonomi

tersusun

1

06 23 Program Perencanaan Perencanaan bidang sosial Sosial dan Budaya budaya

Tersusunnya Kab. 580.000 Kab. 580.000 Kab. 580.000 data Mojokerto Mojokert Mojokerto penduduk o miskin dan koordinasi program taskin Kab. Mojokerto 259.837. 647,38

255.181 .080,33

230

570.000

262.804.0 43,98

tersusun

(16)

informasi

100 %

570.000 tersusun 570.000 tersusun

2.000.000 ada

1

Total

(11) informasi

2011-2015

9.925.000

570.000 tersusun 570.00 tersusun 2.850.000 0

Kab. 580.000 Kab. 580.00 Kab. 2.900.000 Mojokerto Mojokert 0 Mojokert o o

279.533 .069,98

295.16 2.569,9 8

(17) Bappeda Bappeda

Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Bappeda Bappeda


2011-2015

Kebutuhan pendanaan tersebut lebih merupakan ancar-ancar atau tentunya tidak bisa tepat karena masih banyak faktor yang mempengaruhi seperti

perkembangan

perekonomian

nasional,

tingkat

kemahalan

konstruksi, alokasi dana perimbangan dari Pemerintah (Pusat), ketentuan dana perimbangan dan dana tugas pembantuan, kebutuhan lain yang tidak bisa dihindarkan, serta situasi dan kondisi di daerah yang memerlukan penanganan segera.

231


2011-2015

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja. Ada 3 (tiga) aspek yang dipergunakan dalam melihat

indikator

kinerja

Daerah

Tahun

2011-2015

yaitu

Aspek

Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah disajikan sebagaimana matrik berikut : Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto

No.

(1)

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1.

Pertumbuhan Ekonomi

1.2.

Pertumbuhan PDRB

1.3.

PDRB per kapita

1.4.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1.5.

Tingkat Kemiskinan (%)

1.6.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

5.6

5.9

5.9

6.0

6.1

6.1

6.1

5,18

5,30

5,40

5,62

5,78

5,90

5,90

13.206.308,0 13.367.51 13.553.516, 13.813.923, 14.136.33 14.483.5 14.483.53 5 2,66 21 58 0,80 38,96 8,96 73.17

73.50

73.6

73.7

73.8

73.9

73.9

20.4

20.2

19.7

18.7

17.7

16.7

16.7

5.3

5.1

4.9

4.7

4.5

4.3

4.3

232


(2)

1.

Pendidikan

1.1.

Angka melek huruf

(3)

(4)

94,10%

2011-2015

(5)

(6)

(7)

(8)

95,50%

96,80%

98,10%

99,00%

99,80

99,80

99,85

99,85

(9)

100%

APM SD/MI

99,80

APM SMP/MTs

94,57

94,57

94,60

94,60

94,61

94,61

94,61

1.4.

APK SD/MI

102,19

102,20

102,25

102,28

102,30

102,32

102,32

1.5.

APK SMP/MTs

94,80

94,80

94,82

94,84

94,86

94,88

94,88

1.6

APM SMA/MA/SMK

73,80

73,80

73,85

73,90

73,95

74,00

74,00

1.7

APK

74,12

74,36

74,9

75,8

76,5

77,4

77,4

2.

Kesehatan

2.1

Angka Harapan Hidup (AHH)

68,5

68,5

68,5

69,0

69,5

70,0

70,0

2.2

Angka Kesakitan

17,00

17,00

16,50

16,50

16,00

16,00

16,00

2.3

Angka Kematian Bayi (per 1000)

6,30

6,10

5,90

5,70

5,50

5,50

5,50

2.4

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.5

Jumlah Kasus Kematian Ibu

6

5

4

3

2

0

0

2.6

Prevalensi kurang gizi pada anak (%)

15,50

15,30

15,10

14,90

14,70

14,50

14,50

3.

Pemberdayaan Perempuan

3.1


178 lembaga

182 lembaga

186 lembaga

190 lembaga

190 192 lembaga lembaga

192 lembaga

4.

Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana Jumlah peserta KB aktif/PA

186.647

186.647

186.847

186.947

187.047

187.147

187.147

4.2

Jumlah peserta KB aktif mandiri

115.068

115.068

115.568

115.818

116.068

116.318

116.318

5.

Sosial 90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

5.1

Persentase jumlah anak dan balita terlantar yang berhasil dibina baik di dalam maupun diluar panti

70%

70%

75%

75%

75%

80%

80%

5.2

Prosentase PMKS penerima manfaat yang mampu berperan dalam penyelanggaraan kesejahteraan sosial

5.3

Rasio angka perceraian terhadap jumlah rumah tangga

0,200

0,200

0,190

0,180

0,175

0,170

0,170

1.2. 1.3.

4.1

SMA/ MA /SMK

99,90

100%

233

99,90


(2)

5.4

Pemakai narkoba (% penurunan)

5.5

Indeks penghuni panti sosial (2008 = 100)

6.

Tenaga kerja

6.1

Jumlah Tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja

6.2

% perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak

7

Koperasi dan UMKM

7.1


7.2

Jumlah Koperasi aktif

(3)

(4)

(5)

(6)

2011-2015

(7)

(8)

(9)

2,2

2,3

2,5

2,7

2,9

3,0

3,0

99

99

98

97

96

95

95

100 orang 170 orang tenaga kerja tenaga terlatih kerja terlatih

170 orang tenaga kerja terlatih

170 orang 170 orang tenaga tenaga kerja kerja terlatih terlatih

170 170 orang orang tenaga tenaga kerja kerja terlatih terlatih

25 %

35 %

45 %

55 %

65 %

75%

75%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

60%

598

598

598

598

598

598

598

ASPEK PELAYANAN UMUM 1.

Pendidikan

1.1.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30%

35%

42%

48%

50%

60%

60%

1.2

Persentase kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang memadai (SDN/MIN = 501, SMPN/MTsN = 38)

90%

90%

90%

95%

95%

100%

100%

1.3

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah

71%

71%

79%

86%

93%

93%

93%

1.4

Persentase kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang memadai (dari 12 SMAN dan 2 MAN)

1.5

Persentase SMK memiliki bengkel kerja kejuruan

63%

63%

75%

88%

88%

100%

100%

2

Kesehatan 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.1

Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap (dari 27 Puskesmas dan 55 Pustu)

234


(2)

2.2

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

2.3

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan

3.

Pekerjaan Umum

3.1

(3)

(4)

(5)

(6)

2011-2015

(7)

(8)

(9)

100 % 86 kasus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

87%

90%

93%

96%

100%

100%

Persentase jalan kabupaten konstruksi aspal (dari 864 km)

94,43 %

95%

96%

97%

98%

99%

99%

3.2

Persentase jalan kabupaten kondisi baik (dari 864 km)

71,86 %

73%

74%

75%

76%

77%

77%

3.3

Luas layanan jaringan irigasi teknis (Ha)

17.190 17.190 Ha 17.190 Ha Ha

17.190 Ha

17.190 Ha

17.190 Ha

3.4

Jumlah ku m ula t i f waduk/ embung yang dinormalisasi

0 lokasi

7 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

12 lokasi 15 lokasi

15 lokasi

3.5

Jumlah ku m ula t i f sungai yang dinormalisasi

0 sungai

2 sungai

4 lokasi

6 lokasi

7 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

3.6

Jumlah desa terlayani jaringan PDAM

74 desa

74 desa

77 desa

77 desa

80 desa

80 desa

80 desa

72,32%

73%

74%

74,5%

75%

75,5%

75,5%

3.7

Persentase jalan lingkungan konstruksi aspal/paving/makadam (dari 2484,61 km jalan lingkungan)

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

3.8

Persentase pusat permukiman yang mempunyai jalan lingkungan berkualitas baik (dari 1198 dusun/lingkungan)

3.9

Kebersihan Kota (11 IKK) dan terpeliharanya LPJU (4400 titik LPJU)

70%

70%

75%

75%

80%

80%

80%

4

Perumahan

4.1


3 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

5

Penataan Ruang Jumlah rencana tata ruang (RTRW, RUTRK,/RDTRK, RTRK)

19 dokumen

5.1

21 dokumen

22 dokumen

22 22 dokumen dokumen

22 dokume n

22 dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.2

Prosentase Pemanfaatan rencana tata ruang pada setiap perijinan

5.3

Prosentase evaluasi rencana tata ruang

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17.190 Ha

235

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto (1) 6 6.1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2011-2015

(7)

(8)

(9)

Perencanaan Pembangunan Tersedianya data dan informasi pembangunan

4 media 4 media informasi informasi

4 media informasi

4 media 4 media 4 media informasi informasi informas i

4 media informasi

6.2

Persentase kesesuaian RKPD dengan usulan Musrenbang

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.3

Persentase kesesuaian antara muatan RPJMD dengan visi, misi, dan program Bupati terpilih

7.

Perhubungan Persentase Kualitas dan kuantitas rambu lalu lintas, RPPJ, APILL dan marka jalan

40 %, Sedang dan belum mencukupi

45%

55%

60%

60%

65%

65%

7.2

Persentase Prasarana penunjang LLAJ (halte, guard drill)

25%, belum memadai

25%

35%

50%

60%

75%

75%

8

Lingkungan Hidup

8.1

Pembinaan peningkatan se kabupaten se kualitas lingkungan hidup dan kabupaten pelayanan uji lab

se kabupaten

18

20

23

26

29

32

32

8.2

Pengendalian beban pencemaran air limbah industri (% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD)

19

20

25

30

35

40

40

8.3

Pengendalian pencemaran emisi sumber tidak bergerak (% pemenuhan jumlah industri baku mutu)

8.4

pengendalian limbah B3 (% ketaatan terhadap per-UU Pengelolaan Limbah B3)

19

20

25

30

35

40

40

9

Kependudukan dan Catatan Sipil - mulai dilaksanakan - dipungut retribusi

- aplikasi SIAK

- aplikasi SIAK

- aplikasi SIAK

- aplikasi SIAK

aplikasi SIAK


3 tenaga (1 dokter, 2 perawat)

3 tenaga

3 tenaga

3 tenaga

3 tenaga 3 tenaga

3 tenaga

7.1

9.1

10

Aplikasi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

se se kabupaten kabupaten

se se kabupat kabupaten en

sosial

Pekerja sosial dan tenaga 10.1 kerja sosial yang kompeten/terlatih

236

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto (1) 11

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2011-2015

(7)

(8)

(9)

Tenaga Kerja

Adanya sistem informasi 11.1 lapangan kerja (AKAL, AKAD, AKAN)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11.2 ILOR

0,080

0,080

0,085

0,090

0,095

0,095

0,095

95,0

95,0

90,0

85,0

80,0

75,0

75,0

Terbinanya Kelompok UKM

se Kab. se Kab. Mojokerto Mojokerto

se Kab. Mojokerto

se Kab. se Kab. se Kab. se Kab. Mojokerto Mojokerto Mojokert Mojokerto o

jumlah sasaran pembinaan 12.2 kewirausahaan UKM

10 10 kelompok kelompok (dana (dana DBHCT) DBHCT)

10 kelompok (dana DBHCT)

10 10 10 kelompok kelompok kelompo (dana (dana k (dana DBHCT) DBHCT) DBHCT)

11.3

Indeks jumlah kecelakaan kerja (2008 = 100)

12

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

12.1

13

10 kelompok (dana DBHCT)

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Deteksi situasi keamanan wilayah dan rawan bencana

13.1

Jumlah pembinaan wawasan 13.2 kebangsaan 13.3 Jumlah pembinaan Kadarkum

peta rawan bencana dan laporan situasi keamanan

peta peta rawan peta rawan peta peta peta rawan bencana bencana rawan rawan rawan bencana dan laporan dan laporan bencana bencana bencana dan situasi situasi dan dan dan laporan keamanan keamanan laporan laporan laporan situasi situasi situasi situasi keamanan keamanan keaman keamanan an


se Kab. Mojokerto


4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

13.4

Indeks korban kejahatan (2008 = 100)

99,5

99,5

99,0

98,5

98,0

97,5

97,5

13.5

Indeks tindak pidana pencurian dan pembunuhan

99,0

99,0

98,5

98,1

97,6

97,2

97,2

13.6

penurunan kecelakaan lalu lintas (%)

1,5

1,5

1,7

2,0

2,4

2,8

2,8

13.7

indeks perkelahian antar pelajar (2008 = 100)

99,0

99,0

98,0

97,0

96,0

95,0

95,0

14

Pemerintahan umum

14.1

Tersedianya tanah aset Pemerintah Daerah

Semua SKPD

Semua SKPD

Semua SKPD

Semua SKPD

Semua SKPD

Semua SKPD

Semua SKPD

Pelatihan, pembinaan dan 14.2 aplikasi pengelolaan keuangan serta aset daerah

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

Pengendalian dan evaluasi 14.3 pelaksanaan perencanaan pembangunan

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

semua SKPD

237


(2)

14.4

Jumlah pendidikan fungsional pengawasan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

5 kali

14.5 Jumlah jenis pelayanan prima

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

0

1004 tempat ibadah

4671 tempat ibadah

4671 tempat ibadah

4671 tempat ibadah

4671 tempat ibadah

4671 tempat ibadah

1,259

1,259

0,239

0,219

0,199

0,179

0,179

70

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

90,0

Terbantunya TDL pada 14.6 tempat peribadatan Rasio jumlah dan besar 14.7 kerugian Negara terhadap APBD 14.8

Rasio perda yang disahkan (%)

15

Kepegawaian

15.1

Jumlah peserta pendidikan penjejangan dan teknis fungsional

15.2

Pengelolaan administrasi kepegawaian

16

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terbinanya aparatur desa

16.1

17

(3)

(4)

(5)

(6)

2011-2015

(7)

(8)

(9)

LPJ CPNS, LPJ CPNS, pendidikan pendidikan pendidika pendidik pendidika pendidikan pendidika penjejanga penjejanga n an n penjejangan/ n n/ n/ penjejang penjejan penjejang fungsional penjejang fungsional fungsional an/ gan/ an/ an/ fungsional fungsion fungsional fungsional al semua pegawai

semua pegawai

semua pegawai

semua pegawai

semua semua pegawai pegawai

semua pegawai

Pembinaan Pembinaa Pembinaan Pembinaan Pembinaa Pembina Kades (1 kali) n Kades Kades (1 Kades (1 n Kades an (1 kali) kali) kali) (1 kali) Kades (1 kali)

Pembinaa n Kades (1 kali)

Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya jumlah sarana IT dan jenis media informasi 17.1 yang digunakan (KIM, Wika FM, Tab. Majatama, Web)

4 kelompok

4 4 kelompok 4 kelompok 4 4 kelompok kelompok kelompo k

4 kelompok

18

Kearsipan

18.1

Meningkatnya tertib administrasi kearsipan

20%

60%

70%

80%

85%

90%

90%

18.2

Kapasitas penyimpanan arsip yang memenuhi syarat

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

19

Transmigrasi Jumlah peserta transmigrasi 6 KK = 21 jiwa

10 KK

20 KK

20 KK

20 KK

20 KK

20 KK

19.1

Pembinaan kesiapan peserta transmigrasi

ASPEK DAYA SAING DAERAH 1

Kebudayaan

238


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2011-2015

(7)

(8)

(9)

Jumlah fasilitasi pergelaran budaya

2 pergelaran

2 2 2 2 2 pergelara pergelaran pergelaran pergelara pergelar n n an

2 pergelara n

1.2

Jumlah inventarisasi, dan dokumentasi kelompok budaya

24 kelompok

24 kelompok

24 kelompok

24 kelompok

2

Pemuda dan Olahraga

2.1

Jumlah cabor yang aktif

24 cabor

24 cabor

24 cabor

24 cabor

2.2

Jumlah penyelenggaraan/ invitasi olahraga

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

3

Pertanian

1.1

3.1


3.2

Persentase peningkatan jumlah ternak Sapi potong (66.175 ekor) Sapi perah (2.614 ekor) Kambing (156.260 ekor) Ayam potong (1.241.065 ekor) Ayam petelur(275.471 ekor) Itik (246.018 ekor)

4

Energi Sumber Daya Mineral

4.1

Pembinaan kegiatan usaha pertambangan

4.2


5

Pariwisata

5.1

303.875,47 Ton 151.701,03 ton 2.08 ton 2%

24 24 24 kelompok kelompok kelompo k 24 cabor 24 cabor 10 kali

10 kali

311.955 319.442 ton 326.949 ton 336.2 ton 346.322 ton 160.17 ton 117.355 ton 167.46 ton ton 156.251 4.917 ton 5.200 ton 5.382 ton 170.472 ton ton 4.63 ton 5.705 ton

346.322 ton 170.472 ton 5.705 ton

2%

2%

2%

10 kali

24 cabor

2%

2%

10 %

4 wilayah 18 18 18 18 18 kecamatan Kecamata Kecamatan Kecamatan Kecamata Kecamat n n an

18 Kecamata n

3 lokasi PLTM

-

-

1 Lokasi

- 1 Lokasi

-

program promosi skala nasional dan internasional

4 media promosi

4 media promosi

4 media promosi

4 media promosi

4 media promosi

4 media promosi

4 media promosi

5.2


2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

6

Kelautan dan Perikanan

6.1

Pembinaan usaha budidaya ikan (5 lokasi)


se Kab. Mojokerto

7.

Perdagangan


239


7.1

(2)

(3)

Jumlah mengikuti kegiatan promosi pasar regional, nasional, dan internasional

8

Perindustrian

8.1

Meningkatnya Jumlah pengusaha industri kecil dan menengah yang sehat (dari 2790 IKM)

(4)

(5)

(6)

2011-2015

(7)

(8)

(9)

4 kali (TMII, HUT Prop.Jatim, Jatim Expo, Jabar Fashion dan Craft)

4kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

20 kali

25%

30%

40%

50%

60%

70%

70%

Dari tabel tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut : 1.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang relatif berkecukupan atau relatif tidak kekurangan, baik dari dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Dari

aspek

Kesejahteraan

Masyarakat

ini,

terdapat

beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yaitu : a. Terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya dalam berbagai urusan

dan

program

pembangunan,

agar

mampu

mengurangi pengangguran terbuka menjadi 4,3 % pada Tahun 2015.

Sasaran ini dicapai dengan mendorong

kegiatan usaha perekonomian pada berbagai program pembangunan seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri,

pariwisata,

pembangunan

infrastruktur,

dan

sebagainya. Perekonomian diupayakan tumbuh rata-rata 6 % per tahun dengan mendorong perananan masyarakat dalam

membangun.

pembangunan

diletakkan

Dalam pada

kaitan

ini

prioritas

peningkatan

investasi,

hubungan industrial yang harmonis, revitalisasi pertanian dalam arti luas.

Disamping itu dalam rangka ketahanan

240


2011-2015

ekonomi rakyat maka prioritas pembangunan diberikan pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; Peningkatan BUMD; Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja trampil. b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan dan pendapatan masyarakat.

Dalam kaitan ini prioritas pembangunan

diletakkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatnya kualitas yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial masyarakat. diletakkan layanan

Untuk sasaran ini prioritas pembangunan pada peningkatan

pendidikan

yang

akses

lebih

masyarakat pada

berkualitas,

layanan

kesehatan yang lebih berkualitas, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas kehidupan dan

peran

perempuan

serta

kesejahteraan

dan

perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan kependudukan, dan keluarga kecil dan berkualitas serta peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama.

Indeks Pembangunan Manusia diharapkan

mencapai 73,9 pada akhir tahun perencanaan, sedangkan Angka Harapan Hidup diharapkan mencapai 70,0. c. Membaiknya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber

Daya

pembangunan

Alam yang

yang

mengarah

berkelanjutan,

pada

dengan

prinsip prioritas

pembangunan yang diletakkan pada perbaikan pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. d. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan

241


2011-2015

kesejahteraan masyarakat, sehingga prioritas diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur. 2.

Aspek Pelayanan Umum Secara umum tugas pemerintahan memang paralel dengan pelayanan umum masyarakat.

Kualitas pelayanan

umum lekat dengan pelayanan yang cepat, murah, berkualitas, transparan yang lebih dikenal dengan pelayanan prima. Beberapa indikator program pembangunan yang terkait erat dengan pelayanan umum dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan yang antara lain ditandai oleh : ketersediaan prasarana dan sarana sekolah yang cukup (rasio dengan jumlah penduduk), kualitas prasarana dan sarana, manajemen sekolah, kualitas tenaga pendidik, termasuk

menekan

biaya

dasar

pendidikan.

Untuk

mewujudkan terciptanya tenaga yang siap memasuki dunia kerja maka peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan merupakan pilihan strategis. Karenanya peningkatan jumlah SMK masih diperlukan, disamping peningkatan ragam dan kapasitas

bengkel

kerja

kejuruan

dalam

rangka

menciptakan tenaga siap pakai maupun tenaga kerja yang justru siap mandiri, wira usaha dan membuka lapangan kerja.

Penciptaan tenaga kerja terampil juga ditempuh

melalui pendidikan non formal pada Balai Latihan Kerja. b. Pembangunan

kesehatan

merupakan

upaya

untuk

memenuhi salah satu hak dasar masyarakat yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan adalah peningkatan jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap mencapai 13.3 %, peningkatan

242


2011-2015

pelayanan balita gizi buruk hingga 100%, peningkatan pelayanan ibu melahirkan 100 %, peningkatan kualitas prasarana dan sarana puskesmas maupun rumah sakit. c. Terciptanya rasa aman, tidak adanya ketegangan dan ancaman

konflik

antar

kelompok

maupun

golongan

masyarakat, menurunnya angka kriminalitas, pasti menjadi harapan

besar

bagi

warga

masyarakat.

Karenanya

pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan kadarkum masih akan diselenggarakan pada setiap tahunnya. d. Kualitas pelayanan umum tidak terlepas dari kualitas sumberdaya

aparatur,

baik

dari

aspek

kemampuan/profesinalisme,

kinerja,

maupun

mental

attitude aparatur. Aparatur yang bersih, akuntabel dan bebas KKN sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan umum

yang

keuangan

baik.

daerah,

Karenanya

pelatihan

pendidikan

fungsional

pengelolaan pengawas,

pelayanan prima, pembinaan keagamaan karyawan, serta pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Demikian juga dengan pengawasan melekat maupun periodik

fungsional,

penindakan

pelanggaran

disiplin

pegawai, di tingkat kabupaten sampai tingkat desa akan ditingkatkan. e. Pelayanan umum yang berkaitan dengan administrasi kependudukan ditingkatkan, baik yang menyangkut sarana, sistem,

kemudahan

Direncanakan kebijakan

untuk

pelayanan

maupun pelayanan KTP,

kartu

pembeayaannya.

ini

akan

keluarga,

ditetapkan dan

akta

kelahiran gratis.

243


f. Untuk

memberikan kepastian

2011-2015

hokum dalam investasi

pembangunan, maka perencanaan tata ruang disiapkan, baik pada tingkat tata ruang wilayah, tata ruang kota, maupun pada kawasan-kawasan khusus.

Demikian juga

dengan eveluasi pelaksanaan tata ruang, akan dilaksanakan secara periodik. g. Infrastruktur memang merupakan tulang punggung pada kegiatan ekonomi. Prasarana perhubungan untuk kelacaran distrubusi barang dan jasa, kelistrikan dan telekomunikasi untuk peningkatan sektor produksi. Prasarana air irigasi, air bersih sanitasi untuk sektor pemukiman. Namun demikian infrastruktur ini juga menggambarkan tingkat kepedulian dan pelayanan umum dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk infrastruktur ini maka sampai dengan tahun 2015 ditargetkan sebagai berikut : jalan kabupaten konstruksi aspal mencapai kondisi baik adalah 77 %, jalam lingkungan konstruksi aspal ataupun paving berkondisi baik 75.5 %, penyediaan prasarana penunjang lalu lintas ditingkatkan menjadi 75 %, penyediaan pelayanan air bersih pada tingkat pelanggan ditargetkan meningkat menjadi 29.5 %. h. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Hal ini sematamata

untuk

berkelanjutan.

menjamin Terhadap

konsep urusan

pembangunan

ini

maka

target

pemerintah daerah adalah pembinaan pelestarian fungsi lingkungan

hidup

dan

pelayanan

uji

laboratorium

lingkungan yang bias menjangkau wilayah se Kabupaten Mojokerto. i. Pelayanan umum lainnya yang selalu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah informasi lapangan kerja, baik

244


2011-2015

angkatan kerja lokal, antar daerah, maupun antar Negara. Untuk informasi dan pelayanan tenaga kerja ini ditargetkan terpenuhi 100 % baik menyangkut jumlah informasi maupun sosialisasi ke tingkat kecamatan. 3.

Aspek Daya Saing Daerah. Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja utama. Di sisi lain harus disadari bahwa pembangunan daerah tidak

akan

mungkin

bisa

diselenggarakan

hanya

oleh

pemerintah tanpa adanya investasi (pada semua bidang) yang masuk ke Daerah. Daya saing Daerah merupakan resultante berbagai fungsi di Daerah, antara lain potensi Daerah, kondisi dan situasi perpolitikan, social, ekonomi dan infrastruktur di daerah, kualitas-responsifitas dan kebijakan pemerintah daerah yang secara bersama-sama membentuk daya keunggulan komparatif dengan Daerah lainnya. Iklim inilah yang harus diciptakan

oleh

Pemerintah

pembangunan di semua bidang.

Daerah

untuk

percepatan

Terhadap aspek ini maka

indikator yang ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Terpeliharanya budaya lokal

yang berlandaskan nilai-nilai

luhur untuk membuka ruang demokratis bagi dialog kebudayaan dalam rangka menghindari benturan social masih

sangat

diperlukan.

Karenanya

kesempatan

pengembangan, aktualisasi diri para pelaku budaya tetap perlu disediakan, salah satu bentuknya adalah pagelaran berbagai bentuk produk budaya secara periodik. b. Industri kecil telah terbukti sebagai tulang punggung kegiatan

perekonomian

masyarakat

yang

mempunyai

resistensi terhadap situasi kondisi perekonomian pada skala

245


2011-2015

makro. Karenanya kegiatan usaha industri kecil menengah perlu ditingkatkan, terutama dari aspek produktifitas, kualitas dan kontinuitas hingga mencapai kondisi sehat. Industri kecil menengah kondisi sehat ditargetkan mencapai 75 % dari seluruh jumlah industri yang ada. c. Di dunia perdagangan, promosi pasar masih menjadi kunci andalan untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha. Untuk promosi pasar ini pemerintah daerah akan tetap memberikan kesempatan dan memfasilitasi para pelaku usaha agar dapat ikut pada event promosi tingkat regional, masional maupun internasional. d. Produk pertanian di Kabupaten Mojokerto masih menjadi primadona ketahanan pangan di tingkat regional Jawa Timur. Karenanya produk pertanian tanaman pangan tetap diupayakan

meningkat

dengan

perkembangan

tingkat

produksi mencapai 10 % pada akhir pembangunan jangka menengah. Demikian juga dengan usaha budidaya ternak, dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan daging, susu, telor, maka populasi ternak diharapkan meningkat hingga 2 % per tahunnya. e. Potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto sangat besar, baik potensi wisata alam, sejarah purbakala maupun wisata budaya. Sektor pariwisata ini justru merupakan pemantik timbulnya

kegiatan

usaha

di

sector

lainnya

seperti

perdagangan, jasa transportasi dan perhotelan, maupun tumbuhnya

sektor

informal,

Untuk

mendorong

pertumbuhan di sektor pariwisata ini maka kebijakan dikemukakan adalah promosi wisata dan perbaikan kualitas obyek wisata, serta pembangunan obyek wisata baru bekerjasama dengan pihak ketiga.

246


2011-2015

f. Sumberdaya mineral, terutama jenis pertambangan mineral sirtu dan batu, Kabupaten Mojokerto masih merupakan potensi monopoli pasar pada tingkat regional Jawa Timur. Untuk mengelola potensi besar ini sangat diperlukan langkah yang cermat dan bijak mengingat masih banyak kegiatan usaha pertambangan yang mengabaikan daya dukung lahan dan prasarana umum yang pada gilirannya akan merusak fungsi lingkungan hidup.

Demikian juga

dengan masih banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang liar oleh sebagian masyarakat.

Untuk pengelolaan

sektor pertambangan ini maka kebijakan diarahkan pada peningkatan tarif pajak/retribusi, pencermatan perijinan, peningkatan pengawasan yang didukung pembinaan dan penertiban.

Kegiatan

ini

akan

dilaksanakan

dan

ditingkatkan terus sesuai dengan perkembangan pada setiap tahunnya.

247


2011-2015

BAB X PENUTUP A.

Kesimpulan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan

yang

memperhitungkan

tepat,

sumber

melalui daya

yang

urutan

pilihan,

tersedia.

dengan

Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Penyusunan RPJMD memerlukan pertimbangan mendalam yang mencakup berbagai unsur. Diawali analisis kondisi daerah yang kemudian dapat terlihat isu-isu strategis dalam pengembangan daerah. Proses analisis tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, maupun tujuan dan sasaran pembangunan hingga arah kebijakan pembangunan.

B.

Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi 1.

RPJMD merupakan panduan dalam penyusunan Renstra bagi SKPD RPJMD

merupakan

dokumentasi

pemerintahan

yang

berkaitan dengan beberapa turunan kebijakan perencanaan pembangunan lainnya. RPJMD kabupaten Mojokerto yang merupakan penjabaran visi dan misi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk periode Tahun 2010 - 2015 adalah pedoman bagi penyusunan renstra SKPD. Renstra SKPD yang 248


2011-2015

dibentuk wajib mengikuti koridor pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMD. Hal tersebut dilakukan agar setiap program SKPD yang direncanakan dapat terintegrasi, sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga visi dan misi Kabupaten Mojokerto dapat terlaksana secara efektif hingga akhir periode pembangunan.

2.

RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD RPJMD kabupaten mojokerto ini akan digunakan sebagai landasan dan rujukan dalam penyusunan RKPD. Implementasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus bersinergi dengan RPJMD. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.

3.

Penguatan

Peran

para

Stakeholders

sebagai

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD Peningkatan partisipasi publik yang kental dalam upaya pengembangan iklim demokrasi merupakan salah satu langkah yang

sebelumnya

digunakan

dalam

penyusunan

RPJMD.

Partisipasi tersebut juga berdampak pada proses penguatan peran serta pihak-pihak pemangku kepentingan. RPJMD yang telah disusun akan disosialisasikan kepada stakeholders secara luas. Sosialisasi tersebut disampaikan dalam Musrenbang. Proses tersebut diupayakan untuk mendapatkan saran serta kritik yang mampu memenuhi kualitas penyusunan RPJMD secara utuh. partisipasi dan sensibilitas stakeholders dalam penyusunan RPJMD merupakan salah satu langkah merangkai deokrasi menyeluruh yang akan menjamin terlaksananya RPJMD secara optimal.

249


4.

2011-2015

Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan RPJMD, RKPD Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada RKPD. Pendekatan prestasi kerja merupakan metode yang digunakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berikutnya. kemudia Renja SKPD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) RPJMD Kabupaten Mojokerto merupakan alat ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. evaluasi yang baik merupakan

sarana

bagi

pemerintah

daerah

untuk

meningkatkan potensi keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.

5.

Pedoman Transisi RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun Pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada periode berikutnya.

250


2011-2015

LAMPIRAN

251

h2009f PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Recommend Documents