p PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI M0JOKERTO
Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2 -
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI M0JOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
- 3 -
4. Kecamatan
adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
Daerah Kabupaten. 5. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto. 7. Pemerintahan
Desa
adalah
pemerintahan
oleh
Pemerintah
Permusyawaratan
Desa
kegiatan
dalam
penyelenggaraan
Desa
mengatur
dan dan
Badan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem
Pemerintahan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
desa
sebagai
unsur
penyelenggaraan pemerintahan desa. 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 11. Peraturan Kepala Desa adalah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa. BAB II KEANGGOTAAN BPD Pasal 2 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan
wilayah/dusun
dengan cara musyawarah dan mufakat.
yang
ditetapkan
- 4 -
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Pasal 3 Jumlah anggota BPD ditentukan sebagai berikut : a.
Jumlah Penduduk sampai dengan 1.500 Jiwa, Jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang ;
b.
Jumlah Penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah Anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang ;
c.
Jumlah Penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah Anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang ;
d.
Jumlah Penduduk lebih dari 2.500 jiwa, jumlah Anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang ; Pasal 4
Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) yang memenuhi syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ; c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat ; d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ; e. Sehat jasmani dan rohani ; f. Berkelakuan baik, jujur dan adil ; g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ; h. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- 5 -
BAB III PEMBENTUKAN Pasal 5 (1) Penetapan anggota BPD dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. (2) Mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat terbuka yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa bersangkutan. (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Desa. (4) Hasil musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara Pengangkatan anggota BPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan dilampiri daftar hadir rapat. Pasal 6 (1) Berita
Acara
Pengangkatan
anggota
BPD
sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan anggota BPD dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Berita Acara Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk. (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- 6 -
(5) Susunan kata-kata sumpah/ janji anggota BPD dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban
Permusyawaratan
saya
Desa
selaku
dengan
anggota
Badan
sebaik-baiknya,
sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
dan
demokrasi
bahwa dan
saya
akan
Undang-Undang
menegakkan Dasar
kehidupan
1945
serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. BAB IV KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI BPD Pasal 7 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 8 (1) BPD mempunyai wewenang : a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ; c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ; d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ; e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; f. Menyusun Tata Tertib BPD ; (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- 7 -
Pasal 9 (1) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 10 (1) BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ; b. menyatakan pendapat. (2) Pelaksanaan
hak
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 11 (1)
(2)
Anggota BPD mempunyai hak : a.
Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
b.
Mengajukan pertanyaan ;
c.
Menyampaikan usul dan pendapat ;
d.
Memilih dan dipilih ;
e.
Memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.
Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 12
(1)
BPD mempunyai kewajiban : a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- 8 -
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. e. Memproses Pemilihan Kepala Desa ; f. Mendahulukan
kepentingan
umum
diatas
kepentingan
pribadi, kelompok dan golongan ; g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. (2)
Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. BAB VI PIMPINAN BPD Pasal 13
(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1(satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda. Pasal 14 Penggantian unsur Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan BPD atau salah seorang anggota tertua yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- 9 -
BAB VII MEKANISME RAPAT BPD Pasal 15 (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurangkurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD. (5) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. BAB VIII KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF Pasal 16 (1)
Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
(2)
Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 10 -
Pasal 17 (1)
Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BAB IX LARANGAN BPD Pasal 18
Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pasal 19 (1)
Pimpinan dan anggota BPD dilarang : a. Sebagai pelaksana proyek desa ; b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang
dan/atau
mempengaruhi
jasa
dari
keputusan
pihak
atau
lain
tindakan
yang yang
dapat akan
dilakukannya ; d. Menyalahgunakan wewenang ; dan e. Melanggar sumpah/janji jabatan. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- 11 -
BAB X HUBUNGAN KERJA Pasal 20 (1)
Hubungan Kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. BAB XI KETENTUAN TATA TERTIB BPD Pasal 21
(1)
Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2)
Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(3)
Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD. BAB XII MASA KEANGGOTAAN BPD Pasal 22
(1)
Masa jabatan keanggotaan BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2)
Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan dan dilantik.
- 12 -
Pasal 23 (1)
Apabila terdapat anggota BPD yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum masa jabatannya habis, akan diisi melalui penggantian antar waktu anggota BPD.
(2)
Anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari keterwakilan wilayah/ dusun yang sama.
(3)
Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme rapat anggota BPD yang diadakan secara khusus yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(4)
Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
(5)
Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan anggota BPD pengganti antar waktu berdasarkan usulan keputusan BPD.
(6)
Pelaksanaan penggantian antar waktu keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 24
Setiap Tindakan Penyidikan terhadap anggota BPD, penyidik harus memberitahukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 13 -
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 (1)
Anggota Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2000 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2003, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
(2)
Bagi para anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah habis masa jabatannya, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2003 Nomor 6 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 14 -
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. R. SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
BAMBANG SUGENG, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 010 103 517
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
I. U M U M Bahwa guna menampung aspirasi yang berkembang pada masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif, demokratis dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai kemampuan, integritas moral dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah otonomi, dimana mempunyai makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Salah satu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah kewenangan untuk menentukan pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa. Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, maka untuk memberikan penegasan bagi Desa dalam menentukan keanggotaan BPD, kedudukan, wewenang dan fungsi BPD, hak dan kewajiban, pimpinan BPD, mekanisme rapat BPD, keuangan dan administratif, larangan BPD, hubungan kerja, tata tertib BPD dan masa keanggotaan BPD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- 2 -
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki
tanda
bersangkutan.
buktiu
yang
sah
sebagai
penduduk
desa
- 3 -
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka lainnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
- 4 -
Huruf e Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi Kepala desa terpilih. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis
bagi
kepentingan
masyarakat
desa
seperti
pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
usul
- 5 -
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9
