PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTNG KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Formatted: German (Germany)
BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
maka
perlu
ditetapkan
Peraturan
Daerah
tentang
Kerjasama Antar Desa ; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
- 2 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.
- 3 -
4.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5.
Camat
adalah
wakil
Pemerintah
Daerah
di
wilayah
Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati. 6.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
7.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Mojokerto.
8.
Pemerintahan
Desa
adalah
penyelenggaraan
pemerintahan
oleh
Pemerintah
Desa
dan
urusan Badan
Permusyawaratan desa. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia. 9.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kerja Sama antar Desa adalah suatu usaha bersama antar Desa yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan,
peningkatan perekonomian di Desa.
kemasyarakatan
dan
- 4 -
BAB II LINGKUP KERJA SAMA ANTAR DESA Pasal 2 (1) Desa dapat mengadakan Kerja Sama untuk kepentingan Desa. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan, antar Desa lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten, lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Propinsi maupun lintas Propinsi dalam Negara. (3) Desa dapat mengadakan Kerja sama
dengan pihak lain
seperti perorangan atau Badan Hukum swasta maupun Negeri sesuai dengan obyek yang akan dikerjasamakan. (4) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa. BAB III OBYEK KERJA SAMA Pasal 3 (1) Obyek Kerja Sama Antar Desa meliputi urusan/bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Desa. (2) Obyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesejahteraan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. (3) Kerja Sama Antar Desa yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari BPD.
- 5 -
BAB IV MATERI KEPUTUSAN KERJA SAMA Pasal 4 (1) Kerja Sama Antar Desa ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bersama. (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan antara lain : a. Ruang lingkup bidang atau obyek yang dikerjasamakan ; b. Susunan organisasi Badan Kerja sama c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ; d. Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ; e. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ; f.
Pembagian keuntungan dan beban kerugian ;
g. Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerjasama ; h. Pembinaan dan pengawasan ; i.
Keuntungan lain yang dianggap perlu.
(3) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 5 (1) Keputusan Bersama Kerjasama Antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. (2) Keputusan
Bersama
Kerja
Sama
Antar
Desa
lintas
Kecamatan dalam satu Kabupaten dilaporkan kepada Bupati melalui Camat masing-masing. (3) Keputusan Bersama Kerja Sama Antar Desa lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Propinsi dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati masing-masing. (4) Keputusan Bersama antar desa lintas Propinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur masingmasing.
- 6 -
Pasal 6 Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 baru berlaku setelah ada Persetujuan dari : a. Camat bagi Kerja Sama Antar Desa yang berada dalam 1 (satu) Kecamatan. b. Bupati bagi Kerja Sama Antar Desa lintas Kecamatan dalam Kabupaten. c. Gubernur kerjasama antar desa lintas Kabupaten dalam Propinsi. d. Menteri Dalam Negeri kerjasama antar desa lintas Propinsi. Pasal 7 (1)
Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Keputusan Bersama ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 belum ada persetujuan dari Pejabat yang berwenang, maka Keputusan Bersama tersebut dapat dilaksanakan.
(2)
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat Keputusan.
(3)
Sebelum memberikan persetujuan pejabat yang berwenang terlebih dahulu, mengecek, meneliti materi dan administrasi Keputusan bersama. Pasal 8
Desa dilarang melakukan kerja sama terhadap bidang/obyek yang menurut peraturan perundang-undangan bukan menjadi kewenangan Desa.
- 7 -
BAB V PELAKSANAAN DAN BIAYA KERJA SAMA Pasal 9 Untuk memperlancar proses Kerja Sama Antar Desa, dapat dibentuk
Badan
Kerjasama
Antar
Desa
dengan
susunan
keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat. Pasal 10 Segala biaya pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa dibebankan kepada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 11 Untuk memperlancar pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa, Bupati memberikan kewenangan kepada Camat untuk memberi petunjuk bimbingan dan pengawasan. BAB VI PERUBAHAN PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN KEPUTUSAN KERJA SAMA Pasal 12 (1)
Dalam hal terjadi perubahan, penundaan, atau pencabutan Keputusan Bersama, maka perlu dilakukan musyawarah antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama.
(2)
Hasil kesepakatan perubahan, penundaan, atau pencabutan Keputusan Bersama dilaporkan kepada Bupati dan atau Gubernur.
(3)
Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan, atau pencabutan Keputusan Bersama, maka pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan adalah:
- 8 -
a. Camat untuk Kerja sama antar Desa dalam satu kecamatan; b. Bupati untuk Kerja Sama Antar Desa yang berada lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten; c. Gubernur, untuk Kerja Sama Antar Desa lintas Kabupaten dalam satu Propinsi. d. Menteri Dalam Negeri untuk kerjasama antar desa lintas Propinsi. BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 13 Apabila
terjadi
perselisihan
dalam
Keputusan
Bersama,
penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat. Pasal 14 (1) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan Kerja Sama Antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. (2) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan Kerja Sama Antar Desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten dilaporkan kepada Bupati melalui Camat masing-masing. (3) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan Kerja Sama Antar Desa lintas Kabupaten dilaporkan kepada Gubernur melalui Bupati masing-masing. (4) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antara desa lintas Propinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 9 -
Pasal 15 Apabila perselisihan belum dapat diselesaikan, Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Propinsi wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama. Pasal 16 Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan. BAB VIII PEMBINAAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama
antar
Desa,
Pemerintah
Daerah
memfasilitasi
pelaksanan Kerja Sama Antar Desa. (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kerja Sama dan atau Keputusan bersama Kerja Sama antar Desa yang sudah ada tetap berlaku.
- 10 -
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa atau Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 Nomor 13 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Formatted: French (France)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan daerah ini dengan Penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 21 Nopember 2006 Formatted: German (Germany)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. R. SOEPRAPTO Formatted: German (Germany)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
BAMBANG SUGENG, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 010 103 517
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 19 TAHUN 2006
Formatted: Indonesian
TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA
I. UMUM Bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat. Berkaitan dengan itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dimungkinkan bagi Desa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian di Desa. Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk memberikan penegasan bagi Desa dalam menentukan lingkup kerja sama antar desa, obyek kerja sama, materi keputusan kerja sama, pelaksanaan dan biaya kerja sama, perubahan penundaan atau pencabutan keputusan kerja sama, penyelesaian perselisihan, dan pembinaan pengawasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa dan Kelurahan, perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Formatted: Indonesian
II. PASAL DEMI PASAL Formatted: French (France)
Pasal 1 Cukup jelas.
- 2 Pasal 2 Ayat (1) Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.
Formatted: German (Germany)
- 3 Huruf i Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 16
