PEMERINTAH KABUPATENMOJOKERTO PERATURANDAERAHKABUPATENMOJOKERTO NOMOR7 TAHUN2006 TENTANG RETRIBUSI RUMAHPOTONGHEWAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMOJOKERTO.
pelayananpemeriksaankesehatan Menimbang : bahwadalamrangkapeningkatan hewan, pembinaandan pengawasanserta untuk menyesuaikan kondisiperekonomian saat ini, maka PeraturanDaerahKabupaten MojokertoNomor 2 Tahun 2000 tentang RetribusiRumah Potong Hewan, perlu ditinjaukembaliyang dituangkandalam Peraturan Daerah; Mengingat
L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah KabupatenDalam LingkunganPropinsiJawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkatll Surabaya(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 1965Nomor19,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor2730); 2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuanPokok Peternakandan KesehatanHewan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 1967 Nomor 10, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2842); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor76, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3209); 4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 1997tentangPengelolaan LingkunganHidup(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1997Nomor68, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3699);
-2-
5 . Undang-Undang Nomor28 Tahun1999tentangPenyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3851); 6 . Undang-Undang Nomor34 Tahun2000 tentangPerubahanatas Nomor18 Tahun1997tentangPajakDaerahdan Undang-Undang RetribusiDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4048); 7 . Undang-Undang Nomor17 Tahun2003tentangKeuanganNegara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor47, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4286\; 8 . Undang-UndangNomor10 Tahun2004 tentang Pembentukan (Lembaran RepublikIndonesia PeraturanPerundang-Undangan NegaraTahun 2A04 Nomor53, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4389); 9 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Negara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4a00); '10.Undang-Undang Nomor32 Tahun20A4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4437); 1 1 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan KeuanganAntara PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2OO4Nomor126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4438); 12. PeraturanPemerintah Nomor15 Tahun1977tentangPenolakan, Pencegahan,Pemberantasan dan PengobatanPenyakitHewan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1977 Nomor 20, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3101); 1 3 . PeraturanPemerintahNomor22 Tahun 1983tentangKesehatan MasyarakatVeteniter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor28, TambahanLembaranNegaraRepublik lndonesia Nomor3253); 1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanKitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1983 Nomor 36, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3258);
1 5 . PeraturanPemerintahNomor66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2001Nomor 119, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 413e); 1 6 . PeraturanPemerintah Nomor58 Tahun2005tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomora578); 1 7 . Keputusan PresidenNomor21 Tahun1gg1tentangBadanUrusan Piutangdan LelangNegara; 1 8 . PeraturanDaerahKabupaten MojokertoNomor 17 Tahun Z0O2 tentangPokok-pokokPengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran DaerahKabupatenMojokertoTahun2002Nomor7 SeriC) ; DenganPercetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMOJOKERTO dan BUPATIMOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MoJoKERTo TENTANG RETRIBUSIRUMAHPOTONGHEWAN. BAB I KETENTUAN UMUM PasalI DalamPeraturan Daerahini yangdimaksud dengan: 1. DaerahadalahKabupatenMojokerto. 2. Pemerintah DaerahadalahPemerintah KabupatenMojokerto. 3. BupatiadalahBupatiMojokerto. 4. Kas DaerahadalahKantorKas DaerahKabupatenMojokerto. 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakanpelayanan pada Rumah Potong Hewan yang ditetapkandengan KeputusanBupati. 6. Petugasyangbenarcnang memeriksaadalahjuru periksadagingdan petugasahli. 7. Juru periksadagingadalahpegawaiPemerintahDaerahyang telah pendidikan memperoleh khususmengenaipemeriksaan dagingdan bertugas melakukan pemeriksaandaging yang akan menjadi konsumsimasyarakatbaik untuk dijual maupununtuk keperruan lain.
8 . Petugasahli adalah Dokter Hewan yang bertugasdi Pemerintah
Daerah atau petugas lain di bawah pengawasandan tanggung jawab dokter hewan dimaksudyang berdasarkanpendidikandan pengetahuannya ditetapkan sebagai petugas pemeriksa pemotongan hewan. 9 . Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunanatau komplek bangunandengandesaintertentuyang digunakansebagaitempat memotonghewanbagikonsumsimasyarakat. 1 0 . Hewan adalah makhluk hidup, meliputi : sapi, kerbau, kuda, kambing,domba,babidanunggas. 1 1 . Ternak besar bertandukbetinaproduktifadalahsapi, dan kerbau sebagaibibitternak. betinayangdapatdimanfaatkan 12. RetribusiJasa Usaha adalah retribusiatas jasa yang disediakan prinsipkomersial. Daerahdenganmenganut olehPemerintah 1 3 . RetribusiDaerahyangselanjutnya disebutretribusiadalahpungutan daerahsebagaipembayaranatas jasa atau pemberianijin tertentu yang khususdisediakandan/ataudiberioleh PemerintahDaerah orangpribadiataubadan. untukkepentingan 1 4 . Wajib retribusiadalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undanganretribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusitertentu. 1 5 . Masa retribusiadalahsuatujangkawaktu tertentuyang merupakan batas waktu bagi wajib retribusiuntuk memanfaatkanjasa dan perijinantertentudari Pemerintah Daerahyangbersangkutan. 1 6 . SuratKetetapanRetribusiDaerah,yangselanjutnya disingkatSKRD adalahSuratKetetapanRetribusiyangmenentukanbesarnyapokok retribusi. 1 7 . Surat TagihanRetribusiDaerahyang selanjutnya disingkatSTRD adalah surat untuk melakukantagihan retribusidan/atau sanksi administrasi berupabungadan/ataudenda. 1 8 . Surat KetetapanRetribusiDaerahKurangBayar Tambahanyang selanjutnyadisingkatSKRDKBTadalah Surat yang menentukan jumlah kekuranganpembayaranretribusikarena jumlah kredit retribusilebihkecildaripadaretribusiyangterutangatauseharusnya terutang. 1 9 . Surat KetetapanRetribusiDaerah Lebih Bayar yang selanjutnya jumlahkelebihan disingkatSKRDLBadalahSurat yangmenentukan pembayaranretribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripadaretribusiyangterutangatautidakseharusnya terutang. 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolahdata dan atau keteranganlainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
-5-
21. Penyidikantindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakanyangdilakukanoleh PenyidikPegawaiNegeri Sipil, yang selanjutnyadisebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan buktiyangdenganbuktiitu membuatterangtindak pidanadi bidang retribusidaerahyang terjadi,serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA,OBYEKDANSUBYEKRETRIBUSI Pasal 2 Dengannama RetribusiRumahPotongHewan,dipungutretribusiatas pelayanan pemeriksaankesehatan hewan sebelum dan sesudah fasilitasRumahPotongHewanternak. dipotongsertapenyediaan Pasal 3 hewanyangmeliputi: ObjekRetribusiadalahpelayananpemotongan kesehatanhewansebelumdan sesudahdipotong; a. pemeriksaan b. penggunaan fasilitasrumahpotonghewan; c. pemeriksaan ulangkesehatandagingyangberasaldaridaerahlain ; d. pemeriksaan hewanbesarbertandukyangtidakproduktif(capS). Pasal 4 (1) Hewanbesarbertandukbetinayang akan dipotongterlebihdahulu diperiksasecarakhususolehpetugasyangberwenang. (2) Ternak besar bertandukyang tidak produktifditandaicap S dan boleh dipotongdi rumah pemotonganhewan dengandiberi surat keteranganhasilpemeriksaan dari petugasyangberwenang. (3) Ternak besar bertandukyang dinyatakantidak boleh dipotong, diberikan surat keterangan penolakan dari petugas yang benlrenang. Pasal 5 SubyekRetribusiadalahorang pribadiatau badanyang mendapatkan pelayanan pemeriksaan hewanternakdan penggunaan fasilitasrumah potonghewan.
BAB III GOLONGANRETRIBUSI
Pasal6 RetribusiRumah Potong Hewan termasuk golongan retribusijasa usaha. BAB IV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAAN JASA Pasal 7 jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan,jenis Tingkat penggunaan hewandanjumlahhewanyangdiperiksa/dipotong. BAB V PRINSIPYANGDIANUTDALAMPENETAPAN STRUKTUR DANBESARNYATARIFRETRIBUSI Pasal 8 Prinsip yang dianut dalam penetapanstruktur dan besarnya tarif retribusididasarkanpadatujuanuntukmeningkatkan PADdan menutup pembinaan sebagianbiayapelayanan, dan pengawasan. BAB VI STRUKTURDANBESARNYATARIFRETRIBUSI Pasal9 Strukturdan besarnyatarip retribusiRumahPotong Hewan sebagai berikut: No. 4 I
4
JenisPelayanan z
JenisTernak/Daging BesarTarip(Rp.) 3
Pemeriksaan kesehatana. Babi hewan di dalam Rumah b. Sapi, kerbau,kuda Pemotongan Hewan c. Domba/kambing d. Unggas
2.
Pemeriksaan kesehatan a. Babi hewan di luar Rumah b. Sapi, kerbau,kuda Pemotongan Hewan c. Domba/kambing d. Unggas
4
10.000,OO/ekor 6.000,O0/ekor 2.500,0O/ekor 50,0O/ekor 15.000,0O/ekor 11.000,OO/ekor 3.000,OO/ekor 100,O0/ekor
1
2
3.
Pemeriksaan kesehatan
3
ternak besar bertanduk Sapi,kerbau yang boleh betina
4
10.000,OO/ekor
dipotong(Cap S) 4.
Rumah a. Babi Pemakaian pemotongan hewan dan b. Sapi, kerbau,kuda c. Domba/kambing fasilitasnya d. Unggas
5.
Pemeriksaanulang (her a. s/d 40 kg daging b . > 4 0 k 9 keuring)kesehatan (Dagingsegaratau beku) yang berasaldari daerah lain
10.000,00/ekor 5.000,O0/ekor 2.000,0O/ekor 50.00/ekor 15.000,00 200/kg
BAB VII RETRIBUSI TATACARAPEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidakbolehdiborongkan. (2) Retribusidipungutdenganmenggunakan SKRDdan ataudokumen lainyangdipersamakan. BAB VIII RETRIBUSI WILAYAHPEMUNGUTAN Pasal11 Retribusiterhutangdipungutdi daerahtempatpelayananpemeriksaan kesehatanhewan sebelumdan sesudahdipotongserta penyediaan fasilitasRumahPotongHewanternak. BAB IX MASARETRIBUSI DANRETRIBUSI TERHUTANG Pasal12 (1) Masaretribusiadalahjangkawakturetribusiyanglamanyasebagai berikut: a. pemeriksaankesehatanhewandi dalamRumahPotongHewan selama1 (satu)kali pemeriksaan ; pemeriksaan kesehatanhewandi luar RumahPotongHewan b. selama1 (satu)kalipemeriksaan ;
-8-
c. pemeriksaankesehatanternak besar bertandukbetina yang ; bolehdipotong(CapS) selama1 (satu)kalipemeriksaan d. pemakaianRumah PotongHewandan fasilitasnyaselama 1 (satu)kali pakai; dagingyangberasal ulang(herkeuring)kesehatan e. pemeriksaan daridaerahlain 1 (satu)kalipemeriksaan ; (2) Masa retribusiterhutangadalah pada saat ditetapkannyaSKRD ataudokumenlainyangdipersamakan.
BAB X RETRIBUSI TATACARAPEII'BAYARAN Pasal 13 terutangharusdilunasisekaligus. (1) Pembayaran retribusiyang 15 (lima (2) Retribusiyang terhutangdilunasiselambat-lambatnya SKRD atau dokomenlain yang belas) hari sejak diterbitkannya dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran,penyetoran,tempat pembayaranretribusi diaturlebihlanjutolehBupati. BAB XI TATACARAPENAGIHAN Pasal14 (1) Retribusiterutang berdasarkanSKRD atau dokumen lain yang SKRDKBT,STRD dan Surat Keberatanyang dipersamakan, yang jumlahretribusiyangharusdibayarbertambah, menyebabkan tidakataukurangdibayarolehWajibRetribusidapatditagihmelalui BadanUrusanPiutangdan LelangNegara(BUPLN). (2) Penagihanretribusi melalui BUPLN dilaksanakanberdasarkan yangberlaku. perundang-undangan
BAB XII DAN KERINGANAN KEBERATANPENGURANGAN RETRIBUSI PEMBEBASAN Pasal 15 (1) Wajib retribusidapat mengajukankeberatanhanyakepadaBupati atau Pejabatyang ditunjukatas SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan. (2) Keberatandiajukansecara tertulis dengan disertaialasan-alasan yangjelas. (3) Dalam hal wajib retribusimengajukankeberatanatas ketetapan retribusi,wajib retribusiharus dapat membuktikanketidakbenaran ketetapanretribusitersebut. (4) Keberatanharusdiajukandalamjangkawaktu palinglama 2 (dua) bulansejaktanggalSKRDatau dokumenlain yangdipersamakan, kecualiapabilawajib retribusitertentudapat menunjukkanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan (3), tidak dianggapsebagai surat sehingga tidakdipertimbangkan. keberatan, (6) Pengajuankeberatantidak menundakewajibanmembayarretribusi penagihan retribusi. dan pelaksanaan Pasal 16 (1) Bupatidalamjangkawaktupalinglama1 (satu)bulansejaktanggal surat keberatanditerimaharusmemberikeputusanatas keberatan yangdiajukan. (2) Bupati atas keberatandapat berupa menerimaseluruhnyaatau sebagian, membebaskan atau merubah besarnya retribusi terhutang. Pasal 17 retribusi. keringanan dan pembebasan (1) Bupatidapatmemberikan retribusisebagaimana (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan kemampuan dimaksudayat (1), diberikandenganmemperhatikan wajibretribusi. (3) Tata cara pengurangankeringanandan pembebasanretribusi diaturlebihlanjutolehBupati.
BAB XIII RETRIBUSI HASILPEMUNGUTAN PENYETORAN Pasal 18 retribusidisetorke Kas Daerahatau Pejabat Semuahasilpemungutan yangditunjuk. BAB XIV PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 19 (1) Pembinaandan pengawasanatas kegiatanpelayananpemotongan hewandilakukan olehBupatiatauPejabatyangditunjuk. (2) Tata cara serta bentukpembinaandan pengawasansebagaimana dimaksudayat(1)diaturlebihlanjutolehBupati. BAB XV SANKSIADMINISTRASI Pasal 20 Dalamhal wajib retribusitidak membayartepat waktunyaatau kurang membayardikenakansanksiadministrasi berupabungasebesar2 % (dua persen)setiap bulan dari jumlah retribusiyang terhutangatau kurangbayaryangditagihdenganmenggunakan STRD. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 21 (1) PejabatPegawaiNegeriSipil tertentudi lingkunganPemerintah Daerahdiberiwewenangkhusussebagaipenyidikuntukmelakukan penyidikan tindak pidana pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 8 tahun sebagaimanadimaksuddalam Undang-Undang 1981tentangHukumAcaraPidana. (2) Wewenangpenyidiksebagaimana dimaksudpadaayat(1) adalah: dan menelitiketerangan a. menerima,mencari,mengumpulkan dengantindakpidanadi bidangretribusi ataulaporanberkenaan daerah agar keteranganatau laporantersebut menjadi lebih lengkapdanjelas;
keteranganmengenai b. meneliti,mencaridan mengumpulkan orang pribadiatau badan tentang kebenaranperbuatanyang dilakukan sehubungan dengantindakpidanaretribusidaerah; c. memintaketerangandan bahan bukti dari orang pribadiatau badan sehubungandengantindak pidanadi bidang retribusi daerah; dan dokumen-dokumen d. memeriksabuku-buku,catatan-catatan lainberkenaandengantindakpidanabidangretribusidaerah; e. melakukanpenggeledahan untuk mendapatkanbahan buku pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta penyitaan melakukan terhadapbahanbuktitersebut ; f. memintabantuantenagaahli dalam rangkapelaksanaantugas penyidikan tindakpidanadi bidangretribusi daerah; g. menyuruhberhentidan/ataumelarangseseorangmeninggalkan ruanganatautempatsaat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksaidentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksudpadahurufc ; h. memotret seseorangyang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggiloranguntukdidengarketerangannya dan diperiksa penyidikan atausaksigunakeperluan sebagaitersangka ; j menghentikan penyidikan ; k. wewenang lainnya yang erat berkaitan dengan kegiatan penyidikan. (3) Penyidik sebagaimanadimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikandan menyampaikanhasil penyidikannya kepada PenuntutUmum sesuai dengan ketentuanyang diatur dalamUndang-Undang Nomor8 Tahun1981tentangHukumAcara Pidana. BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 ( 1 ) Wajib retribusiyang tidak melaksanakan membayar kewajibannya
retribusisehinggamerugikankeuangandaerah dapat diancam denganpidanakurunganpalinglama6 (enam)bulanatau denda palingbanyakRp.5.000.000,00 (limajuta rupiah). (2) Tindakpidanayangdimaksudayat(1)adalahpelanggaran.
BAB Xvlll PENUTUP KETENTUAN Pasal 23 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh sepanjangmengenaipelaksanaannya Bupati. Pasal 24 Pada saat PeraturanDaerah ini mulai berlaku, PeraturanDaerah KabupatenMojokertoNomor 2 Tahun 2000 tentang Rumah Potong Hewan(LembaranDaerahKabupatenMojokertoTahun2000Nomor2 tidakberlaku. SeriB) dicabutdandinyatakan Pasal 25 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. pengundangan memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, dalamLembaranDaerah PeraturanDaerahini denganpenempatannya KabupatenMojokerto.
Ditetapkandi Mojokerto ? c'c)L Padatanggal ^Zr Q-L"crsrr
BUPATIMOJOKERTO,
ACHMADY
di Mojokerto Diundangkan padatanggal2t ft[,''-crr'
) cOL,
DAERAHKABUPATENMOJOKERTO' SEKRETARIS
NOMOR2 SERI ( TAHUN2OO6 MOJOKERTO DAERAHKABUPATEN LEMBARAN
PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENMOJOKERTO NOMOR3
TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSIRUMAHPOTONGHEWAN
I, UMUM Dalam rangka peningkatanpelayananpemeriksaankesehatanhewan, pembinaan dan pengawasan serta untuk menyesuaikandengan kondisi perekonomian saat ini, maka PeraturanDaerahKabupatenMojokertoNomor2 Tahun 2000 tentangRetribusiRumahPotongHewanperlu ditinjaukembaliyang dituangkan dalamPeraturan Daerah. II. PASALDEMIPASAL Pasal 1 Pasal 2
: Cukupjelas. : Cukupjelas.
Pasal 4
. Cukupjelas. : Cukupjelas.
Pasal 5
: Cukupjelas.
Pasal 6
: Cukupjelas. : Cukupjelas.
Pasal 3
Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9
: Cukupjelas. : Cukupjelas.
Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksudtidak dapat diborongkanadalah,bahwa seluruhproseskegiatanpemungutan retribusitidak dapat diserahkankepadapihak ketiga.Namundalam pengertian ini tidak berarti bahwa PemerintahDaerah tidak boleh bekerjasama denganpihak ketiga.Dengansangatselektif dalam proses pemungutanretribusi,PemerintahDaerah dapat mengajakbekerjasama Badantertentuyang karena profesionalismenya layak dipercaya ikut melaksanakan sebagiantugas pemungutanjenis retribusi secara lebih efisien.Kegiatanyang tidak dapatdikerjasamakan adalah
ayat (2)
yang terutang' kegiatan penghitunganbesarnyaretribusi retribusidan penagihanretribusi' penyetoran pengawasan yang dipersamakan : Yang dimaksuddengandokumenlain antara|ainberupasurattandaterimatelahmembayar
Pasal 12
retribusi. : CukuPjelas. : CukuPjelas.
Pasal 13
: CukuPjelas.
Pasal 14 aYat(1)
:PenagihanyangdilaksanakanolehBadanUrusanPiutang untuk dan Lelang Negara (BPULN) hanya digunakan dalamjumlahbesar' tagihan-tagihan
aYat (2) Pasal 15 aYat(1)
: CukuPjelas. : CukuPjelas.
aYat(2) aYat(3)
: CukuPjelas. : CukuPjelas.
Pasal11
aYat(4)
kekuasaannya . Yang dimaksuddengan keadaandi luar ada|ahSuatuyangterjadidituarkehendak/kekuasaanwajib atau terkena retribusimisalnya: karenawajibretribusisakit musibahbencanaalam'
aYat(5) aYat (6) Pasal 16 Pasal 17 aYat(1)
: CukuPjelas. : CukuPjelas. : CukuPjelas. dikaitkan . Dasar pemberianpengurangandan keringanan sedangkan dengan kemampuan wajib retribusi' pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi-
aYat(2) : CukuPielas' aYat(3) : CukuPjelas' : CukuPjetas' Pasal 18 : CukuPjelas' Pasal 19 Pasal21
: CukuPjelas'
Pasal22:Denganadanyasanksipidanadiharapkantimbulkesadaran dariwajibretribusiuntukmemenuhikewajibannya'. : CukuPjetas' Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25
: CukuPjelas' : CukuPjelas'
MOJOKERTOTAHUN2006NOiNOR I TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATEN
