PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang :
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72
tentang Desa, maka perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
- 2 -
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
108,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4.
Kecamatan
adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
Daerah Kabupaten. 5.
Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- 3 -
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
7.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan
berada di Kabupaten Mojokerto. 8.
Pemerintahan
Desa
Pemerintahan
oleh
adalah
penyelenggaraan
Pemerintah
Desa
urusan
dan
Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa. 11. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu yang ditentukan. 12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. 13. Badan Permusyawaratan
Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 14. Keputusan BPD adalah keputusan yang dibuat oleh BPD dan ditandatangani oleh Ketua BPD berdasarkan keputusan rapat. 15. Tokoh masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya. 16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 17. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah
sarana
pelaksanaan
kedaulatan
rakyat
di
desa
- 4 -
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
1945 untuk memilih
Kepala Desa. 18. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang
berdasarkan
penjaringan,
ditetapkan
oleh
Panitia
Pemilihan. 19. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pemilihan, yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD. 20. Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut panitia pengawas adalah panitia yang bertugas mengawasi proses pemilihan dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD. 21. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD melalui proses penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa. 22. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemungutan suara. 23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih. 24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat untuk dipilih dan memilih. 25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. BAB II TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA Pasal 2 (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan
tugas
sebagaimana
ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
dimaksud
pada
- 5 -
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. Mengajukan rancangan peraturan desa; c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. Membina kehidupan masyarakat desa; f.
Membina perekonomian desa;
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i.
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3
(1) Dalam
melaksanakan
tugas
dan
wewenang
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa mempunyai kewajiban: a. Memegang melaksanakan
teguh
dan
mengamalkan
Undang-Undang
Dasar
Pancasila,
Negara
Republik
Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f.
Menjalin
hubungan
kerja
dengan
seluruh
mitra
kerja
pemerintahan desa ; g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan; h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 6 -
i.
Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j.
Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l.
Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat; n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
mempunyai
penyelenggaraan
kewajiban
untuk
pemerintahan
memberikan
desa
kepada
laporan Bupati,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD,
serta
menginformasikan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. (4) Laporan
keterangan
pertanggungjawaban
kepada
BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- 7 -
BAB III LARANGAN Pasal 4 Kepala Desa dilarang : a. Menjadi pengurus partai politik ; b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan ; c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ; d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; e. Merugikan
kepentingan
umum,
meresahkan
sekelompok
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. Menyalahgunakan wewenang; dan h. Melanggar sumpah/janji jabatan. BAB IV TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Persiapan Pemilihan Pasal 5 (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya pemberitahuan dari BPD, Kepala Desa mengajukan permohonan pengunduran diri
secara
tertulis
kepada
pemberhentiannya kepada Bupati.
BPD
untuk
diusulkan
- 8 -
(3) 5 (Lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD. (4) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Pemberhentian Kepala Desa dengan memperhatikan masa jabatan Kepala Desa. (5) BPD memproses pemilihan, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. (6) Proses pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Bagian Kedua Panitia Pemilihan Dan Panitia Pengawas Pemilihan Pasal 6 (1)
Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan oleh BPD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
(2)
Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. ketua ; b. wakil ketua ; c. sekretaris ; d. bendahara ; e. beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)
Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan musyawarah dalam rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD. Pasal 7
Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang : a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan ; b. menetapkan tata tertib pemilihan sesuai dengan tahapan ;
- 9 -
c. melaksanakan penjaringan bakal Calon Kepala Desa ; d. meneliti persyaratan bakal Calon Kepala Desa ; e. melaksanakan penyaringan bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang ditetapkan ; f. merencanakan anggaran pemilihan dan serta mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada BPD ; g. melaksanakan pendaftaran pemilih ; h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye Calon Kepala Desa ; i. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan ; j.
melaksanakan pemungutan suara ;
k. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada BPD ; l. Mengumumkan hasil pemilihan sesuai berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Pasal 8 Panitia Pemilihan berkewajiban : a. Memperlakukan secara adil dan setara baik kepada setiap Calon Kepala Desa maupun pemilih. b. Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, yang
terbukti
melakukan
pelanggaran
terhadap
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan sesuai dengan tata tertib pemilihan. c. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu. d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD. Pasal 9 (1)
Bupati membentuk panitia pengawas di tingkat Kabupaten yang susunannya terdiri dari unsur
Pemerintah Daerah dan
Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 10 -
(2)
Panitia Pengawas Kabupaten, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa ; b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa ; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati. Pasal 10
(1)
BPD membentuk panitia pengawas di tingkat Desa yang susunannya terdiri dari unsur pengurus kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2)
Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. ketua ; b. wakil Ketua ; c. sekretaris ; d. 2 (dua) orang anggota.
(3)
Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; b. menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; c. membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan dalam pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pengawas serta dilaporkan kepada BPD.
(4)
Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.
- 11 -
(5)
Anggota
panitia
pengawas
yang
terbukti
melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan tindakan sesuai dengan tata tertib pemilihan Kepala Desa. Bagian Ketiga Hak Memilih Dan Dipilih Pasal 11 (1)
Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)
Yang dapat memilih adalah penduduk Desa yang : a. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun saat pemungutan suara dilaksanakan ; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin ; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; d. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputusputus ;
(3)
Pemilih yang terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran.
(4)
Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. Pasal 12
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Setia kepada kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ; c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat ;
- 12 -
d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ; e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; f.
Penduduk Desa setempat ;
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ; h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; i.
Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ;
j.
Tidak menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa ;
k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa ; l.
Memenuhi syarat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 13
(1)
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi ketentuan Pasal 12, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya.
(2)
Dalam ijin tertulis sebagaimana dimaksud
ayat (1) harus
menjelaskan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil dimaksud terpilih akan non aktif untuk sementara waktu dari tugas dan atau jabatan Organik Instansinya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menjabat Kepala Desa. Pasal 14 (1)
Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi ketentuan Pasal 12, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya.
(2)
Dalam ijin tertulis sebagaimana dimaksud
ayat (1) harus
menjelaskan bahwa apabila anggota TNI/Polri dimaksud terpilih, untuk sementara waktu non aktif dari tugas dan atau jabatan organik instansinya selama menjabat Kepala Desa.
- 13 -
Bagian Keempat Penetapan Pemilih Pasal 15 (1)
Setelah melakukan pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
(2)
Daftar
pemilih sementara sebagaimana ayat (1) diumumkan
oleh Panitia Pemilihan pada tempat tempat yang mudah dijangkau masyarakat. (3)
Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan daftar pemilih sementara.
. Pasal 16 . (1)
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan informasi, usul perubahan dan/atau penambahan.
(2)
Apabila
informasi,
usul
perubahan
atau
penambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Panitia Pemilihan
segera
mengadakan
perubahan
dan/atau
penambahan pemilih sementara. (3)
Hasil
perubahan
dan/atau
penambahan
daftar
pemilih
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadi daftar pemilih tetap dan diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Pasal 17 Pengumuman daftar pemilih tetap dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.
- 14 -
Bagian Kelima Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 18
(1)
Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BPD.
(2)
Penjaringan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran dibuka. (3)
Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat bakal calon Kepala Desa atau hanya terdapat seorang bakal calon Kepala Desa, maka dengan persetujuan BPD, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari.
(4)
Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata belum juga terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat seorang bakal Calon Kepala
Desa,
maka
dengan
persetujuan
BPD,
Panitia
Pemilihan memperpanjang jangka waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari lagi. (5)
Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata hanya terdapat seorang bakal calon Kepala Desa, maka proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan bakal calon tunggal.
(6)
Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata tidak terdapat bakal calon, maka diberlakukan ketentuan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
(7)
Panitia Pemilihan menetapkan hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam Berita Acara.
- 15 -
(8)
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambatlambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah
ditetapkan dikirim kepada
Bupati melalui Camat
sebagai lampiran persyaratan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
Pasal 19 (1)
Panitia pemilihan menetapkan jadwal pelaksanaan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang terdaftar.
(2)
Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagai berikut : a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada BPD dengan bermaterai cukup ; b. surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, b, e, dan k. c. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon ; d. surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon ; e. surat keterangan tidak menjabat sebagai penjabat Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ; f.
surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
g. surat Keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah/puskesmas setempat ;
- 16 -
h. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat ; i.
salinan ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
j.
daftar riwayat hidup ;
k. salinan akte kelahiran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ; l.
pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar ;
m. surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat. n. surat ijin tertulis dari pimpinan instansi induk sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri. (3)
Apabila dipandang perlu, Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
(4)
Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Berita Acara Penyaringan dan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
(5)
Bakal Calon Kepala Desa harus hadir pada saat pendaftaran. Bagian Keenam Kampanye Pasal 20
(1)
Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2)
Dalam melakukan kampanye calon Kepala Desa dapat dibantu oleh anggota Tim Kampanye yang telah dilaporkan kepada panitia pengawas.
(3)
Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Desa.
(4)
Kampanye dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemilihan.
- 17 -
(5)
Materi kampanye adalah Visi, Misi dan Rencana Program penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan. (6)
Kampanye dapat dilaksanakan melalui : a. pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog; b. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik ; c. penyebaran bahan kampanye kepada umum ; d. pemasangan alat peraga ; e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangan,
(7)
Dalam pelaksanaan kampanye masing-masing calon Kepala Desa wajib menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama kampanye.
(8)
Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai atau arakarakan, pemberian uang, barang dalam bentuk apapun kepada calon pemilih.
(9)
Setelah masa kampanye berakhir, diberikan masa tenang selama 2 (dua) hari.
(10) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa. Bagian Ketujuh Pemungutan Suara Pasal 21 Pemungutan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 22 (1)
Panitia pemilihan menentukan hari, tanggal dan tempat pemungutan suara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemungutan suara.
- 18 -
(2)
Panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah ditetapkan.
(3)
Panitia pemilihan harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat pemilihan selambat-lambatnya
2
(dua)
hari
sebelum
pelaksanaan
pemungutan suara. (4)
Untuk pengisian jabatan Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. Pasal 23
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan : a. papan pengumuman ; b. surat suara ; c. kotak suara ; d. bilik suara ; e. alat pencoblos dan bantalan suara ; f.
papan untuk menghitung jumlah suara, dan,
g. peralatan lain sesuai dengan kebutuhan. (2)
Tanda gambar diri/foto calon Kepala Desa, model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara dan alat pencoblos ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 24
(1)
Setiap pemilih mempunyai hak pilih 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan.
(2)
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada di tempat pemungutan suara.
- 19 -
(3)
Penentuan tempat duduk calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan melalui
undian
pada
saat
sebelum
pelaksanaan pemungutan suara dimulai. (4)
Panitia pemilihan dan calon Kepala Desa mempunyai hak untuk menggunakan hak pilih.
Pasal 25 (1)
Sebelum pemberian suara dilakukan oleh pemilih, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan
mengenai tata cara
pemungutan suara. (2)
Pemilih yang hadir menukarkan undangan diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan hadir.
(3)
Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar diri/ foto calon dalam surat suara yang disediakan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan distempel.
(4)
Pemilih tunanetra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat
memberikan suaranya di tempat
pemungutan suara dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih. (5)
Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
(6)
Dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- 20 -
Pasal 26 (1)
Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang sudah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(2)
Apabila terdapat pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan hanya 1 (satu) kali.
(3)
Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
(4)
Untuk menjaga tidak terjadi pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, pemilih yang telah memberikan suara harus diberi tanda khusus berupa tinta yang berkualitas baik pada salah satu jari tangan. Pasal 27
(1)
Setelah
pemungutan
suara
selesai,
Panitia
Pemilihan
menyusun Berita Acara Pemungutan Suara. (2)
Berita
Acara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa. Pasal 28 Penetapan batas minimal kehadiran pemilih dalam pemungutan suara (quorum) diatur lebih lanjut oleh masing-masing desa sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa. Pasal 29 (1)
Setelah semua pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon untuk menunjuk seorang saksi dari pemilih.
- 21 -
(2)
Penunjukan saksi dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Berita Acara Penunjukan Saksi.
(3)
Panitia Pemilihan menetapkan hak, kewajiban dan larangan bagi saksi atas persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa. BAB V PENGHITUNGAN SUARA Pasal 30
Sebelum pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan, masingmasing calon Kepala Desa diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan untuk menyampaikan pernyataan secara lisan dan menghimbau massa pendukung siap menerima hasil penghitungan suara. Pasal 31 (1)
Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan calon Kepala Desa dan saksi.
(2)
Panitia pemilihan meneliti setiap lembar surat suara yang masuk dan menyebutkan nomor tanda gambar diri/foto calon Kepala Desa yang mendapat suara dengan membacanya secara jelas dan tegas serta menunjukkannya kepada para saksi.
(3)
Panitia pemilihan mencatat surat suara yang telah dibaca di papan tulis atau sejenisnya yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua yang hadir. Pasal 32
(1)
Surat suara dianggap tidak sah apabila : a. tidak menggunakan surat suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ; b. tidak terdapat tanda tangan Panitia Pemilihan dan cap stempel Panitia Pemilihan ; c. terdapat coretan-coretan pada surat suara ;
- 22 -
d. mencoblos lebih dari satu tanda gambar diri/foto ; e. mencoblos tidak pada kotak tanda gambar diri/foto yang telah disediakan ; f.
mencoblos tidak dengan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
g. tidak dicoblos sama sekali. (2)
Alasan-alasan
yang
menyebabkan
surat
suara
tidak
sah
diumumkan pada saat surat suara dibacakan. Pasal 33 (1)
Setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penghitungan Suara.
(2)
Berita
Acara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi. (3)
Dalam hal terdapat calon Kepala Desa atau saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penghitungan suara tetap dinyatakan sah. Pasal 34
(1)
Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang bagi calon dimaksud.
(3)
Pemilihan
ulang
dilaksanakan
sebagaimana
dimaksud
selambat-lambatnya
7
pada
(tujuh)
ayat hari
(2), sejak
penandatanganan Berita Acara Pemilihan. (4)
Dalam hal pemilihan ulang yang dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari diadakan pemilihan ulang satu kali lagi.
- 23 -
(5)
Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon Kepala Desa terpilih diadakan musyawarah antara calon dimaksud dengan Panitia Pemilihan.
(6)
Apabila tidak diketemukan satu kata sepakat pada musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka
Panitia
Pemilihan
dan
calon
Kepala
Desa
dapat
memutuskan sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Pasal 35 (1) Pemilihan calon Kepala Desa Tunggal dilakukan dengan memilih tanda gambar diri/foto dari calon Kepala Desa dimaksud atau tanda gambar diri/foto yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. (2) Dalam pemilihan calon Kepala Desa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh suara yang sama maka pemilihan harus diulang. (3) Dalam hal pemilihan calon Kepala Desa Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh suara sama, maka calon tunggal Kepala Desa tersebut ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Bagian Kedelapan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Pasal 36
(1)
Panitia pemilihan membuat
Berita Acara Pemilihan dan
melaporkan kepada BPD. (2)
Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD membuat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- 24 -
(3)
BPD menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
(4)
Bupati
menerbitkan
Keputusan
tentang
Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Pasal 37
(1)
Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
(2)
Pelantikan
Kepala
Desa
dapat
dilaksanakan
di
desa
bersangkutan dihadapan masyarakat. (3)
Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melihat situasi dan kondisi dapat dilaksanakan dipusat Pemerintahan Kabupaten
(4)
Sebelum
memangku
jabatan,
Kepala
Desa
mengucapkan
sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5)
Susunan sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku bagi desa, daerah dan Negara Republik Indonesia.” Pasal 38 (1)
Pengucapan
sumpah/janji
dan
pelantikan
Kepala
Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kabupaten dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa yang bersangkutan.
- 25 -
(2)
Dalam upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa.
(3)
Pada upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang dilantik berpakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan. Bagian Kesembilan Biaya Pemilihan Kepala Desa Pasal 39
(1)
Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
(2)
Biaya
Pemilihan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
dibebankan pada calon Kepala Desa, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dan bantuan APBD. (3)
Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk : a. biaya administrasi ; b. biaya pendaftaran pemilih ; c. biaya pembuatan surat suara ; d. biaya pembuatan bilik suara ; e. biaya rapat ; f.
biaya konsumsi ;
g. honorarium panitia. BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 40 Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- 26 -
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA Pasal 41 (1)
Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
(2)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Desa
mempunyai
penyelenggaraan
kewajiban
untuk
pemerintahan
memberikan
desa
kepada
laporan Bupati,
memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD,
serta
menginformasikan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat. (3)
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun.
(4)
Laporan
keterangan
pertanggungjawaban
kepada
BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. (5)
Menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman dan diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
(6)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
(7)
Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- 27 -
BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 42 (1)
Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan oleh penyidik setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2)
Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
(3)
Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; b. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
(4)
Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari. BAB IX PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA Pasal 43
(1)
Kepala Desa berhenti, karena : a. meninggal dunia ; b. permintaan sendiri ; c. diberhentikan.;
(2)
Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru ; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan atau f.
melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- 28 -
(3)
Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
(4)
Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f disampaikan oleh
BPD kepada
Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. (5)
Pengesahan
pemberhentian
Kepala
Desa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. (6)
Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 44
Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 45 (1)
Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau mengalami kecelakaan, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sehari-hari.
(2)
Apabila berdasarkan keterangan dokter atau Tim Penguji Kesehatan
yang
dibentuk
Bupati,
bahwa
Kepala
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati
- 29 -
memberhentikan
yang
bersangkutan
dari
jabatannya
dan
menetapkan penjabat Kepala Desa. Pasal 46 (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
belum
memperoleh
kekuatan hukum tetap. (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. (3) Kepala
Desa
yang
diberhentikan
sementara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. (5) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dan
ayat
(2),
sekretaris
desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 30 -
BAB X PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 47
(1)
Penjabat Kepala Desa diangkat dari Perangkat Desa atas penunjukkan Camat berdasar usulan BPD.
(2)
Dalam hal tidak terdapat Perangkat Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, maka Camat atas usulan BPD dapat menunjuk mantan Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, setelah mendapatkan keputusan penetapan pemberhentian Kepala Desa.
(3)
Dalam hal tidak terdapat Perangkat Desa dan mantan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Camat atas usulan BPD menunjuk Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil di Desa atau Pegawai Negeri Sipil di Tingkat Kecamatan.
(4)
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang.
(5)
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 48
(1)
Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
(3)
Apabila setelah habis masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), masih belum terlaksana pelantikan Kepala Desa Terpilih, maka Camat dapat menunjuk/
- 31 -
memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa tersebut hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 49 Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50
(1)
Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan masih menjalani 1 (satu) kali masa jabatan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatan.
(3)
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pernah menjabat 1 (satu) kali dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) masa jabatan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 51
Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- 32 -
Pasal 52 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2003 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 53 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal
Nopember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. R. SOEPRAPTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
BAMBANG SUGENG, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 010 103 517
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA
I. U M U M Bahwa guna menampung aspirasi yang berkembang pada masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif, demokratis dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai kemampuan, integritas moral dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah otonomi, dimana mempunyai makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Salah satu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah kewenangan untuk menentukan pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa. Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa,
maka
untuk
memberikan penegasan bagi Desa dalam
menentukan
persyaratan
Calon
Kepala
pelaksanaan
kampanye,
pelaksanaan
Desa,
pemilihan,
mekanisme tata
cara
pencalonan, pengucapan
sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa dan Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa kepada Bupati, Larangan Kepala Desa, Pejabat yang mewakili dalam hal Kepala Desa berhalangan, mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa dan biaya pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- 2 -
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi Kepala desa terpilih. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
- 3 -
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “netralitas” adalah Panitia Pemilihan tidak memihak kepada Calon manapun. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Huruf a Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
- 4 -
Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, misalnya kantor Kepala Desa, Balai Desa, Pos Kampling dll. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
- 5 -
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “bahan kampanye” adalah antara lain selebaran, leaflet, booklet, kaos, stiker dan lain-lain. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tidak dapat diwakilkan” adalah pada saat pencoblosan atau pemilihan orang yang telah terdaftar pada Panitia Pemilihan tidak dapat diwakilkan. Ayat (2)
- 6 -
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas.
- 7 -
Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Selain usulan dari BPD Camat dapat mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non formal. Yang dimaksud dengan “memenuhi syarat” adalah Perangkat Desa yang mempunyai jiwa pemimpin, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi apabila yang bersangkutan menjabat Pj. Kepala Desa. Ayat (2) Tidak mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mencalonkan sebagai Kepala Desa bermeterai cukup. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal Camat menunjuk kembali Penjabat Kepala Desa yang habis masa jabatannya paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.
- 8 -
Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7
