PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang
:
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
dan
untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta guna peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu ditetapkan Peraturan
Daerah
tentang
Lembaga
Kemasyarakatan
di
Kelurahan ; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2 -
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 4438) ; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
73
Tahun
2005
tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, dan BUPATI MOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 3 -
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Camat
adalah
wakil
Pemerintah
Daerah
di
wilayah
Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati. 6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten
Mojokerto
dalam
wilayah
kerja
Kecamatan. 7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. 8. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. (2) Pembentukan
Lembaga
dimaksud pada ayat (1)
Kemasyarakatan
sebagaimana
dilaksanakan atas prakarsa
masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. (3) Pembentukan
Lembaga
Kemasyarakatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Kelurahan. (4) Pembentukan
lembaga
kemasyarakatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- 4 -
BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan. BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Lembaga
Kemasyarakatan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 3 dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan ; b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; c. Menghimpun seluruh potensi sosial budaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya. BAB V TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,
pembangunan,
sosial
kemasyarakatan
dan
pemberdayaan masyarakat. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
- 5 -
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ; c. Peningkatan
kwalitas
dan
percepatan
pelayanan
Pemerintahan kepada masyarakat ; d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif ; e. Penumbuhkembangan
dan
penggerak
prakarsa
dan
partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ; f.
Penggali,
pendayagunaan
dan
pengembangan
potensi
sumber daya serta keserasian lingkungan hidup ; g. Pengembangan
kreatifitas,
pencegahan
kenakalan,
penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja ; h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; i.
Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ; dan
j.
Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat. Pasal 7
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban : a. Memegang
teguh
melaksanakan Indonesia
dan
mengamalkan
Undang-undang
Tahun
1945
Dasar
serta
Negara
Pancasila, Republik
mempertahankan
dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ; c. Mentaati seluruh peraturan Perundang-undangan ; d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 6 -
Pasal 8 Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan : a. Peningkatan pelayanan masyarakat ; b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c. Pengembangan kemitraan ; d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup ; dan e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pasal 9 Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dikelola
oleh
lembaga
kemasyarakatan
melalui
system
manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif. BAB VI SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 10 (1)
Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan
Peraturan
Lurah
atas
prakarsa
masyarakat
kelurahan setempat. (2)
Susunan
organisasi
lembaga
kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab ; b. Sekretaris sebagai pembantu dan penyelenggara administrasi ; c. Bendahara
sebagai
penyelenggara
administrasi
keuangan ; d. Ketua seksi atau Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
- 7 -
(3)
Susunan
organisasi
lembaga
kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. BAB VII KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN Pasal 11 (1)
Pengurus
lembaga
kemasyarakatan
dipilih
secara
musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. (2)
Pengurus
lembaga
kemasyarakatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk, yang tinggal di wilayah kelurahan yang bersangkutan dan tidak dibenarkan dari perangkat kelurahan. (3)
Masa
bakti
kepengurusan
lembaga
kemasyarakatan
ditetapkan selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti. (4)
Pengurus
lembaga
kemasyarakatan
dalam
rapat
musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 12 (1)
Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
(2) Keanggotaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.
(1)
- 8 -
BAB VIII TATA KERJA Pasal 13 Tata kerja lembaga kemasyarakatan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif. Melaksanakan pembangunan, menggerakkan partisipasi meningkatkan prakarsa masyarakat dan
menumbuhkembangkan
kondisi
dinamis
serta
peningkatan kemampuan swadaya masyarakat. Pasal 14 (1)
Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif, yang saling mengisi dan melengkapi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian
pembangunan
dilakukan
secara
terkoordinasi, penjelasan terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan. (2)
Hubungan
kerja
antara
lembaga
kemasyarakatan
dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. BAB IX PENDANAAN Pasal 15 Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari : a. Swadaya masyarakat ; b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan ; c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten ; dan/atau d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- 9 -
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Pembinaan
dan
pengawasan
lembaga
kemasyarakatan
dilakukan oleh Bupati, Camat dan Lurah. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Dengan
berlakunya
Peraturan
Daerah
ini,
Lembaga
Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan saat ini keberadaannya segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambatlambatnya satu tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 19 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 Nomor 10 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 10 -
Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
Pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2006 BUPATI MOJOKERTO, ttd. ACHMADY Diundangkan di Mojokerto pada tanggal
Nopember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, ttd. R. SOEPRAPTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
BAMBANG SUGENG, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 010 103 517
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN
I.
UMUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh
Perangkat Daerah.
Perangkat
daerah Kabupaten/Kota terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan
fungsi-fungsi
Pemerintahan
di
perkotaan,
perlu
dibentuk
Keluarahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Lurah mempunyai tugas : a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan ; b. Pemberdayaan dan pelayanan masyrakat ; c. Penyelenggaraan ketentraman dan Ketetiban Umum ; d. Pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Pelaksanaan tugas Lurah akan terlaksana optimal apabila diikuti dengan pemberian diselaraskan
sumber-sumber dengan
keuangan
pelaksanaan
yang
kegiatan
besarnya
disesuaikan
pemerintahan
dan
dan
tuntutan
masyarakat perkotaan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- 2 -
Pemerintah penyelenggaraan
berkewajiban Pemerintahan
melakukan Daerah
pembinaan
termasuk
atas
Pemerintahan
Kelurahan.Guna penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dilaksanakan berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku maka Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan camat melakukan pengawasan. Berdasarkan uraian diatas bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka untuk memberikan penegasan bagi Kelurahan dalam menentukan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan kewajiban, susunan dan kepengurusan, kepengurusan dan keanggotaan, tata kerja, pendanaan serta pembinaan dan pengawasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan, perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Yang dimaksud dengan “Lurah“ adalah : a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul camat ; b. Lurah menerima pelimpahan sebagaian kewenangan Pemerintahan dari camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
- 3 -
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11
