PENGATURAN KERJASAMA DALAM LAYANAN POS ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ADMINISTRASI TRANSISI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI TIMOR TIMUR (UNTAE1)
Pemerintah Indonesia dan Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNT AET), untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; Berkeinginan untuk membentuk hubungan pos antara Indonesia dan Timor Timur berdasarkan prinsip persamaan, dan ketentuan-ketentuan dalam Perhimpunan Pos Sedunia; Mempertimbangkan ketentuan Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia, Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia 1999, Surat Edaran Biro lntemasional Perhimpunan Pos Sedunia No. 103 tanggal 20 Maret 2000; Mengingat Komunike Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur, yang ditandatangani di Dili, pada tanggal 29 Februari 2000, khususnya butir 10 (sepuluh); Menyadari kebutuhan masyarakat Indonesia dan Timor Timur untuk memiliki layanan pos. Telab mencapai kesepakatan sebagai berikut:
PASALI DEFINISI
Untuk tujuan Pengaturan ini: I.
Istilah "Layanan Dasar" berarti layanan yang akan disediakan oleh kedua Pihak dalam penerimaan, penanganan, pengangkutan dan pengantaran surat pos.
2.
Istilah "Pertanggungjawaban" berarti kewajiban dari salah satu Pihak karena tidak mencegah terjadinya kehilangan, kecurian, dan/atau, kerusakan pada waktu pengiriman/pengangkutan surat. Pertanggungjawaban dapat dimintakan ganti kerugian. Pihak harus dibebaskan dari pe~ggungjawaban jika kehilangan, kerusakan yang terjadi karena bencana alam, selama masa pemerintahan UNTAET.
PASAL II TUJUAN I.
Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama daJam bidang layanan pos untuk ketmtungan bersama masyarakat Republilc Indonesia dan Timor Timur.
2.
Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasarna dalam bidang hubungan pos dalarn rangka meningkatkan konsep wilayah pos tunggal yang menjamin pengguna jasa agar dapat menikmati hak layanan pos disetiap titik layanan dengan harga yang terjangkau.
PASALID RUANG LINGKUP KERJASAMA Dengan mempertimbangkan hubungan pos langsWlg, Pengaturan ini diterapkan pada layanan pos dasar, yaitu surat pos biasa, yang selanjutnya, secara bertahap, akan dikembangkan dan terrnasuk didalamnya layanan lain yang terkait sesuai dengan kesepakatan bersama para Pihak. 2.
Para Pihak setuju bahwa Indonesia ditunjuk sebagai negara transit sesuai dengan prinsip kebebasan transit seperti yang tersirat dalarn Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia untuk pertukaran kiriman dari dan ke Timor Timur.
PASALIV PENGECUALIAN Para Pihak terikat pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia, dengan pengecualian beberapa ketentuan yang akan, untuk saat ini, dilaksanakan berdasarkan pengaturan sebagai berikut: 1.
Layanan Dasar (Pasal 10 Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia, Pasal RE 201 Aturan mengenai Surat Pos). Pengaturan ini akan diberlakukan untuk surat pos tidak tercatat. Layanan ini dapat diperluas sesuai dan dengan kesepakatan bersama Para Pihak.
2.
Pertanggungjawaban (Pasal 34 dan 37 Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia). Para pihak setuju untuk tidak memberlakukan ketentuan pertanggungjawaban yang diatur dalarn Protokol XlX, Pasal 34 dan 3 7 yang diatur dalam Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia.
PASAL V LEMBAGA PELAKSANA
I.
Para pihak setuju bahwa Pengaturan ini akan menjadi dasar bagi proses pembentukan hubungan pos antara Republik Indonesia dan Timor Timur.
2.
Pemerintah Republik Indonesia akan menunjuk PT Pos Indonesia sebagai lembaga pelaksana.
3.
Adrninistrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tirnor Timur akan menunjuk Kementerian Transportasi dan Telekomunikasi sebagai lembaga pe~ bingga pemberitahuan lebih lanjut.
4.
Tanpa mengesampingkan ketentuan dari ayat 2 dan 3, tanggungjawab sepenuhnya dalam memenuhi Pengaturan ini tetap berada pada masing-masing Pihak.
PASAL VI
KONSULTASIDANPERUBAHAN I.
Salah satu Pihak dapat mengajukan permintaan agar diadakan konsultasi mengenai berbagai hat menyangkut Pengaturan ini. Pihak lain akan menanggapi dan mempertimbangkan usulannya secara simpatik dan akan memberikan kesernpatan yang baik bagi konsultasi dimaksud.
2.
Pengaturan ini dapat diubah setiap waktu, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama.
PASAL Vil PENYELESAIANSENGKETA
Sengketa yang timbul antara para Pihak yang menyangkut interpretasi atau pelaksanaan dari Pengaturan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi ataupun negosiasi.
PASALVDI PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
l.
Pengaturan akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2.
Pengaturan ini akan berlaku selama masa Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-
Bangsa di Timor Timur (UNTAET), dan, sesudah itu, dengan persetujuan dari Pemerintah Timor Timur dan Pemerintah Republik Indonesia.
3.
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya.
SEBAGAJ BUKTJ, para penandatangan, yang telah diberi wewenang untuk itu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur, telah menandatangani Pengaturan ini. DIBUAT DALAM·RANGKAP DUA di Denpasar pada tanggal ~ua-ptAlu~ lfllW{ -Fevn..antahun dua ribu dua dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah mempunyai keabsahan yang sama. Apabila terjadi perselisihan dalam menginterpretasikan Pengaturan ini, maka naskah daJam Bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK ADMINISTRASI TRANSISI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI TIMOR TIMOR
,.. Djambari Sirat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
COOPERATION ARRANGEMENT IN POSTAL SERVICES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR {UNTAET), ON BEHALF OF EAST TIMOR
The Government of the Republic of Indonesia and the United Nations Transitional Administration in East Timor (UNT AET), hereinafter referred to as "the Parties";
DESIRING to establish postal Jinks between the Republic of Indonesia and East Tirnor based on the principles of equality, and the provisions of the constitution of the Universal Postal Union; COGNISANT of the provisions of the Constitution of the Universal Postal Union, the Universal Postal Convention 1999, and the International Bureau of Universal Postal Union Circular No. I 03 dated 20 March 2000; RECALLING the Joint Communique between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations Transitional Administration in East Tirnor, signed at Dill, on 29 February 2000, in particular point 10 thereof; RECOGNIZING the need of the people of Indonesia and East Tirnor to have a postal service between them; HEREBY AGREE as follows:
ARTICLE I
DEFINITIONS For the purpose of this Arrangement: l.
The term "Basic Service" means a service that shall be provided by both Parties for the acceptance, handling, conveyance and delivery of letter-post items.
2.
The term "Liability" means responsibility of either Party for not preventing any loss, theft, and/ or damage during the dispatch/conveyance of mail items. Liability is subject to indemnity. A Party shall be exempted from liability in case the loss, or damage occurred due to any natural disaster, for the duration of UNTAET administration.
ARTICLE II OBJECTIVES I.
The Parties agree to establish a postal service cooperation for the mutual benefit of the people of Indonesia and East Timor.
2.
The Parties agree to cooperate in the field of postal links with a view to promote the concept of single postal territory ensuring that all customers enjoy the right to a universal postal service at all points of the territory at affordable price.
ARTICLEm AREAS OF COOPERATION I.
Wtth regard to the direct postal links, this Arrangement shall apply to a basic service post, i.e., ordinary letter post, with a view, eventually, to progressively developing arxl including other related services by mutual consent of the Parties.
2.
The Parties agree that the Republic oflndonesia may serve as a Transit Country in keeping with the principle of freedom of transit as enshrined in the Constitution of the Universal Postal Union, for mail exchanges from and to East Timor.
ARTICLE IV EXCEPTIONS The Parties consent to be bound by the provisions of the Universal Postal Union Convention, with the exception of certain provisions which shall, for the time being, be implemented on the basis of the following arrangement: I.
Basic Services (Article t 0 Universal Postal Union Convention, Article RE 201 Lener Post Regulations). This Arrangement shall apply to non-registered letter post. This service may be extended accordingly and by mutual consent of the Parties.
2.
LiabiJity (Article 34 and 37 Universal Postal Union Convention). The Parties agree to waive the Liability provision under the Protocol XIX, Article 34 and 37 Universal Postal Union Convention.
ARTICLE V IMPLEMENTlNG AGENCIES
I.
The Parties hereby agree that this Arrangement shall become the basis for establishing a postal link between the Republic of Indonesia and East Timor.
2.
The Government of the Republic of Indonesia shall designate PT Pos Indonesia as its implementing agency.
3.
The United Nations Transitional Administration in East Timor shall designate the Ministry of Transport and Telecommunications as its implementing agency, until further notice.
4.
Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and 3, hereof: ultimate responsibility for ensuring compliance with this Arrangement shalJ remain vested with each party.
ARTICLE VI CONSULTATIONS AND AMENDMENTS I.
Either Party may request that consultations be held on any matter concerning this Arrangement. The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations
2.
This Arrangement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual consent of the Parties.
ARTICLE VIl SEITLEMENT OF DISPUTES Any dispute arising between the Parties, as to the interpretation or implementation of this Arrangement shall be settled amicably through consultations or negotiations.
ARTICLE VITI ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION l.
The Arrangement shall enter into force on the date of its signature.
2.
This Arrangemem shall remain in force [for the duration of the United Nations Transitional Administration in East Timor (UNT AET), and, thereafter, with the agreement of the Government of Independent of East Tirnor and the Government of the Republic of Indonesia
3.
Either Party may terminate this Arrangement in writing 6 (six) months in advance.
IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by the Govenunent of the Republic of Indonesia and the United Nations Transitional Adminjstration in East Timor, have signed this Arrangement.
day of r~vwi..~1 in the year DONE in duplicate at Denpasar on this 11Nt,tty ')~Hit two thousand and two in Bahasa Indonesia an ~nglish languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English version text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE UNITED NATIONS
TRANSIDONAL ADMINISrRATION lN EAST TIMOR
Djamhari Sirat Director General of Posts and Telecommunkations
Director
