MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PROGRAM PANGAN DUNIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA BAGI PERPANJANGAN OPERASI PERTOLONGAN DAN PEMULIHAN NO. 10069.1 "BANTUAN UNTUK PEMULIHAN DAN REHABILITASI GIZI."
Pemerintah Republik Indonesia (Gol) dan Program Pangan Dunia Perserikatan -BangsaBangsa (WFP), selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; Mengakui perlunya kerjasama internasional untuk mencapai prinsip-prinsip dan targettarget pembangunan nasional sebagaimana disepakati secara internasional khususnya dalam pemulihan dan rehabilitasi gizi; Mempertimbaiigkan manfaat bersama dalam memajukan keamanan pangan dan situasi gizi di Indonesia; Merujuk pada· Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditandatangani pada 28 Mei 1968; Menggantikan Surat Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa Bangsa Bagi Operasi Pertolongan Dan Pemulihan No. 10069.0 "Bantuan Pangan Bagi Para Pengungsi Dan Masyarakat Miskin" yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 5 September 2002; Para Pihak akan menghormati hukum dan peraturan terkait Republik Indonesia Tetah menyetujui sebagai berikut PASAL 1 Tujuan dan Penjelasan Kegiatan-kegiatan Operasi PRRO No. 10069.1
Tujuan operasi WFP, berdasarkan PRRO 10069.1, adalah untuk menyecliakan bantuan pangan dengan perkiraan jumlah keseluruhan sebesar US$ 115,369,622 terdiri dari 344,551 MT komoditas pangan (sejumlah US$ 59,324,476) dan US$ 56,045,146 untuk biaya-biaya dukungan operasional langsung dan tidak langsung sebagaim&ud tercantum dalam Annex IV) untuk mendukung Gol dalam kegiatan-kegiatan berikut:
•
1.01
Mencegah malnutrisi dan membantu rehabilitasi pangan atas wanita hamil dan menyusui, anak-anak bawah lima tahun, dan anak-anak sekolah;
1.02
Memajukan pemulihan bagi orang-orang yang terkena Tuberculosis (TB);
1.03
Meningkatkan keamanan pangan di wilayah-wilayah kumuh;
1.04
Melengkapi upaya-upaya Gol untuk meningkatkan mata pencaharian para pengungsi (IDPs) melalui pemberian pangan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bekerja-untuk-pangan apabila diperlukan bagi IDPs, kelompok-kelompok rentan tertentu dan anak-anak di antara masyarakat ketempatan pengungsi;
1.05
Membantu peningkatan kapasitas Gol, termasuk dalam kesiapan, manajemen dan reaksi atas keadaan darurat; strategi keamanan pangan, survey dan pemetaan gizi; dan menyediakan serta menjamin kesinabungan dana untuk mendukung kreatifitas dan rehabilitasi asset masyarakat dan peningkatan keahlian;
PASAL 2 Rehabilitasi Gizi 2.01
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Rehabilitasi Gizi terdiri atas: I . Bantuan Gizi bagi wanita hamil dan menyusui, anak-anak bawah lima tahun melalui Puskesmas and Posyandu; 2. Bantuan Gizi bagi murid-murid Sekolah Dasar melalui TP-UKS; 3. Bantuan Pangan bagi pasien TB melalui Puskesmas dan klinik kesehatan tertentu; 4. Kegiatan-kegiatan lain sebagaimana disepakati bersama;
2.02
Lembaga-lembaga pemerintahan terkait GoI (Depkes dan Depdiknas) dan WFP akan menyepakati Pedoman Teknis atas kegiatan-kegiatan Rehabilitasi Gizi.
2.03
Dengan memperhatikan MOU operasional yang berlaku, dan hasil-hasil Pilot Project berdasarkan PRRO 10069.0, WFP dan para mitra kerjasama akan menandatangani Surat-surat Kesepakatan yang mencantumkan jenis-jenis kegiatan, masukan-masukan, spesifikasi teknis dan lokasi. Surat-surat Kesepakatan akan disaksikan oleh Depkes dan Depdiknas.
2.04
Lembaga-lembaga Gol terkait (Depkes dan Depdiknas) dan WFP akan bekerjasama dengan unsur-unsur pemerintahan daerah dalam perencanaan, pelaksanaaan dan evaluasi tahap-tahap kegiatan.
2.05
Lembaga-lembaga Gol terkait (Depkes and Depdiknas) dan WFP akan secara bersama-sama menugaskan pihak-pihak luar yang dapat dipercaya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara efektif. Hasil-hasil evaluasi akan diserahkan kepada Komite Pengarah Mo U untuk dipertimbangkan lebih lanjut. PASAL3 Program OPSM
Para Pihak akan melanjutkan program Operasi Pasar Swadaya Mandiri (OPSM) berdasarkan ketenh1an PRRO 10069.0 untuk mengatasi kesenjangan kritis dari 2
'£. I
rumahtangga miskin yang rentan pangan di wilayah-wilayah perkotaan tertentu (Surabaya dan Tangerang) sesuai strategi penghapusan hingga akhir 2005.
PASAL4 Para Pengungsi/ Masyarakat Yang Kembali Kedaerah/ Masyarakat Setempat/ Petani Miskin Tertentu 4.01
Untuk memperbaiki mata pencaharian para pengungsi (IDPs), masyarakat yang kembali kedaerah, masyarakat setempat, para petani miskin tertentu, Para Pihak akan melakukan kegiatan-kegiatan berikut: Bekerja-Untuk-Pangan (FFW) dan Pelatihan-Untuk-Pangan (FFT).
4.02
Lembaga-lembaga Gol terkait (Depsos, Pemerintah Daerah) dan WFP akan menyepakati Pedoman Teknis bagi kegiatan-kegiatan FFW dan FFT.
4.03
Untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan FFT dan FFW dengan program dan kebijakan Gol, WFP dan para mitra kerjasama (yi.LSM) akan menandatangani Surat-surat Kesepakatan, yang mencantumkan lokasi kegiatan, identifikasi para penerima, jatah per jiwa beras dan minyak goreng, jangka waktu, penunjukan dan dukungan pembiayaan. Surat-surat Kesepakatan akan disaksikan oleh Depsos.
4.04
WFP akan beke1jasama dengan Deptan dalam pelaksanaan FFW di NTB, NTT dan wilayah-wilayah lain, sepanjang diperlukan. Deptan dan WFP akan melanjutkan kerjasama dalam penyelesaian, peluncuran dan distribusi Peta Rawan Pangan (FIA) Indonesia, melakukan secara bersama Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga-lembaga Keamanan Pangan Provinsi dan Nasional, dan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan, Survey Kelaparan, dan kegiatan-kegiatan yang disepakati lainnya melalui pembiayaan dari Trust Fund.
4.05
Untuk menjamin kelancaran pengiriman beras berdasarkan program ini, Perum BULOG dan WFP akan menyepakati pedoman operasional.
4.06
Lembaga-lembaga Gol terkait dan WFP akan secara bersama-sama menugaskan pihak-pihak luar yang dapat dipercaya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatankegiatan secara efektif. Hasil-hasil evaluasi akan diserahkan kepada Komite Pengarah MoU untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
PASAL 5 Trust Fund 5.01
Dana-dana yang dihasilkan dari penjualan beras OPSM akan dimasukkan secara langsung dalam rekening Trust Fund dan dikelola oleh WFP atas nama Gol guna kemanfaatan Proyek. 3
5.02
Saldo Trust Fund berdasarkan EMOP 6006, PRRO 6195, and PRRO 10069.0 akan dimasukkan dalam rekening Trust Fund yang dibuka berdasarkan PRRO 10069.l.
5.03
Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah disepakati Para Pihak, salah satu Pihak dapat menyampaikan permintaan tertulis untuk menggunakan dana dalam Trust Fund kepada Ketua Komite Pengarah. Persetujuan atas permintaan tersebut dilakukan oleh Komite Pengarah.
5.04
Trnst Funds akan mencakup seluruh pembiayaan berkaitan dengan kepegawaian, pemantauan dan perlengkapan bagi Unit Koordiantor Program (PCU), untuk menjamin penyampaian efektif dan tepat waktu seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan MoU ini, dan untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi antara Gol dan WFP.
5.05
Dalam memanfaatkan Trust Funds, WFP akan bekerjasama dengan lembagalembaga Gol terkait: a. Depdagri untuk pembangunan masyarakat; b. Depkes dan Depdiknas untuk pelaksanaan komponen rehabilitasi giz1; pembelian berbagai barang pangan dan non-pangan; pendukung Proyek Pemetaan Gizi; pendukung lokakarya tindak lanjut antar kementerian tentang gizi ibu anak; melakukan sosialisasi berbagai lokakarya/ pelatihan; c. Depsos untuk pusat rehabilitasi social bagai anak-anak jalanan dan kegiatan pembangunan sosial lainnya; d. Deptan untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan keamanan pangan; e. Menko Kesra, Bappenas, Bakornas PBP untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dan pembelian lokal;
5.06
Gol dan WFP akan berupaya untuk menjamin sekurang-kurangnya 60% dana yang diperoleh diinvestasikan secara langsung ke masyarakat paling miskin. GoI dan WFP akan melakukan inisiatif untuk mengalokasikan sejumlah dana dalam suatu dana bergulir berdasarkan kegiatan-kegiatan sebagaimana disetujui bersama oleh Para Pihak.
5.07
Berdasarkan pengaturan di atas dan untuk menJamm transparansi dalam pengelolaan dana, Para Pihak akan menyepakati neraca dari trust fund sebagaimana tercantum dalam laporan akhir LOU PRRO 10069.0.
PASAL 6 Peran WFP
Sebagai tambahan dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati Gol dan WFP, sebagaimana tercantum dalam MoU ini dan Lampiran-lampirannya, WFP akan melakukan kewajiban-kewajiban khusus sebagai berikut. 4
Berdasarkan ketersediaan sumber-sumber donor dan selama periode PRRO, WFP akan menyediakan bantuan pangan dengan jumlah keseiuruhan sebesar US$ }. 15,369,622 terdiri dari 344,551 MT komoditas pangan (sejumlah US$ 59,324,476) dan US$ 56,045,146 untuk biaya-biaya dukungan operasional langsung clan tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Annex IV. WFP akan memberikan kepada Gol sebagai berikut: Gandum (atau dalam jumlah sama mie/ biskuit) Beras Minyak sayur Total
244,000 MT 99,420 MT 1.131 MT + 344,551 MT
Gol lebih menghendaki untuk menerima gandum disamping tepung gandum, sesuai dengan prosedur impor gandum dan penggilingan local, untuk menjamin kest:suaian pada standard fortifikasi nasional dan sertifikasi Halal atas tepung gandum lokal. a. WFP akan menyediakan seluruh komoditas pangan kepada GoI pada tempat penyampaian yang disepakati yaitu antara pelabuhan Jakarta atau Surabaya atau pelabuhan-pelabuhan lain yang disetujui pemerintah untuk tujuan penyampaian bantuan pangan kepada kelompok-kelompok target secara efisien. Kepastian jumlah komoditas WFP yang akan dialokasikan antara Jakarta atau Surabaya atau daerah-daerah lainnya akan diputuskan bersama dengan GoI berdasarkan jumlah komoditas yang dibutuhkan pada tiap-tiap lokasi. WFP dapat mengangkut komoditi dengan kapal laut menuju lokasi-lokasi tambahan berdasarkan kesepakatan dengan GoI. Gol akan tetap bertanggung jawab atas dokumen kepabeanan_ apabila diminta oleh WFP. b. Biskuit yang difortifikasi, mie, minyak sayur harus memenuhi standard nasional dan sertifikat halal dan diproduksi serta dibeli secara lokal di Indonesia. Pembelian secara lokal dilakukan dengan mengundang penyedia lokal, yang dilakukan oleh WFP melalui tender dengan spesifikasi sebagaimana ditentukan bersama oleh Gol dan WFP. c. WFP akan bemsaha untuk memperoleh pengadaan beras secara lokal di Indonesia dan sesuai dengan standard nasional (15% butir patah beras hasil giling) dari panenan terakhir dan layak untuk dikonsumsi manusia, yang dimungkinkan untuk digabungkan dengan stok nasional. Dalam hal sumbangan dalam bentuk barang dari Negara-negara donor, biaya pengurusan pelabuhan, penyimpanan, susut, fumigasi dan angkutan_akan ditanggung antara BULOG atau dcngan suatu pengecualian oleh WFP. d. Komoditi harus disampaikan dalam kondisi baik. WFP akan melakukan pengaturan untuk mengasuransikan secara wajar atas seluruh pengapalan komoditas menuju titik masuk. Dalam hal terjadi perbedaan dalam dokumen laporan bongkar sebagaimana disepakati bersama dengan Gol, WFP akan mengajukan klaim terhadap pengangkut atau penanggung. e. Beras tercecer dan busuk atau gandum yang diterima tidak baik dapat dijual oleh Gol, melalui persetujuan (clearance) dari WFP dan dana dari penjualan beras ini akan dimasukkan dalam rekening TF, setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan. f. WFP dapat menyediakan jasa-jasa staf internasionaJ yang menetap, staf local clan juga konsultan yang berkunjung, untuk membantu dan memberikan saran kepada
5
Gol pada tingkat pusat dan di lapangan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan operasi secara keseluruhan dan juga berkaitan dengan penerimaan, bongkar dari kapal, penyimpanan, f umigasi, susut, angkutan, distribusi, monitoring, evaluasi komoditi dan pelaporannya. g. Pegawai-pegawai internasional WFP akan bermarkas di kantor Perwakilan Pusat di Jakarta atau di kantor-kantor cabangnya. Lokasi kantor-kantor cabang akan diputuskan bersama oleh Gol dan WFP berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah sesuai persyaratan-persyaratan proyek. h. Sebagai tambahan, untuk menilai keefektifan proyek-proyek yang diJaksanakan berdasarkan MoU ini, WFP beke1jasama dengan lembaga-lembaga GoI terkait, Universitas, LSM dan lembaga-lembaga PBB lain akan melakukan survey penilaian pada kelompok penerima dimana pembiayaannya berasal dari keuangan Proyek atau Trust Fund. i. WFP akan melanjutkan penggunaan system pemantauan dan pelaporan menyeluruh yang mencakup distribusi bantuan pangan berdasarkan operasi ini. WFP dapat pula melakukan evaluasi dan/atau misi-misi peninjauan pengelolaan untuk memastikan pelaksanaan operasi yang memuaskan dan, bila diperlukan, menyarankan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan mekanisme dan modalitas. WFP akan menyediakan laporan tiga bulanan kepada Komite Pengarah.
PASAL 7 Peran Pemerintah Gol akan melakukan kewajiban sebagai berikut: a. Go! akan memfasilitasi distribusi komoditi yang memadai dan sumber lainnya yang disediakan oleh WFP kepada penerima yang ditargetkan secara khusus sesuai rencana yang diatur oleh Para Pihak. Kondisi dan pengaturan standar sehubungan dengan pengiriman, penerimaan dan penanganan komoditi yang disediakan oleh WFP dan tanggung jawab akan diatur oleh Para Pihak dalam pengaturan operasional tersendiri. b. Gol akan memfasilitasi pembebasan pajak/bea untuk semua komoditi yang diimpor sesuai dengan maksud operasi ini. c. Gol akan mengatur pengadaan petugas dan dana yang diperlukan untuk melaksanakan operasi ini. Gol harus membentuk Komite Pengarah dan Unit Koordinasi Program (PCU) dengan fasilitas yang memadai demi kelancaran pelaksanaan PRRO 10069.1. Staf dan perlengka:pan PCU harus didanai oleh Trust Fund. d. WFP akan menjamin pengelolaan pihak ketiga atas semua komoditi de:ni menjaga mutu yang baik bagi konsumsi manusia dan kesesuaian dengan spesifikasi pembelian. e. Dalam hal ada keraguan dari GoI mengenai kondisi komoditi pangan yang diberikan oleh WFP dan mutu akhir bagi konsumsi manusia, Gol bekerjasama dengan WFP harus mengambil langkah-langkah khusus untuk memanfaatkan komoditi dimaksud.
6
f.
Perum Bulog akan menyalurkan beras kepada OPSM, Para Pengungsi (IDPs) dan pasien program TB kepada mitra pelaksana untuk mendistribusikannya kepada penerima sesuai dengan permintaan penyaluran dari WFP. g. Gol harus memberikan kepada para pejabat WFP fasilitas sebagaimana diberikan kepada para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya. h. Gol akan memfasilitasi perjalanan staf dan konsultan WFP di dalam wilayah Indonesia ke semua daerah, gudang pelabuhan laut, penggilingan, pabrik, masyarakat, keluarga, pengapalan dan titik distribusi dimana komiditi pangan bantuan WFP diterima, ditampung, ditangani dan didistribusikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengawasi penerimaan, penanganan, penggudangan, distribusi dan pemanfaatan komoditi dan bantuan WFP lainnya, dan pelaksanaan proyek pada semua tingkatan dan untuk menilai baik dampak operasi yang sedang berlangsung maupun pengaruhnya pada situasi cadangan pangan secara umum. Kegiatan-kegiatan akan dilakukan sesuai kesepakatan Para Pihak. 1. Gol akan memfasilitasi penilaian teknis dan operasional yang dilakukan oleh WFP dan staf atau konsultannya di daerah-daerah dan instansi-instansi dimana bantuan pangan WFP disalurkan berdasarkan PRRO ini sebagaimana diatur dalam MoU ini. Kegiatan-kegiatan akan dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
PASAL 8 Modalitas Kerja 8.01.
Gol menunjuk Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) untuk menangani masalah-rnasalah koordinasi, kebijakan dan program demikian pula perencanaan finansial berkaitan dengan berbagai program WFP.
8.02.
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat harus membentuk suatu Kornite Pengarah yang bertugas untuk menentukan kebijakan bagi pelaksanaan PRRO. Komite Pengarah akan diketuai oleh pejabat senior dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan anggotaanggota yang mewakili : a. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat!Menko Kesra, b. c. d. e. f. g. h.
Departemen Sosial/DEPSOS, Departemen Kesehatan/DEPKES, Departemen Pendidikan Nasional/DEPDIKNAS, Departemen Keuangan/DEPKEU, Departemen Pertanian/DEPTAN, Departemen Perdagangan/DEPDAG, Departemen Dalam Negeri/DEPDAGRI, 1. Departemen Luar Negeri/DEPLU, J. Departemen Agama/DEPAG, k. Sekretariat Negara/SETNEG, 7
I. Kantor Menteri Negara Perencanaan BAPPENAS, m. BAKORNAS, PBP, n. Perum Bulog, o. Badan POM, dan p. Program Pangan Dunia/WFP.
Pembangunan
Nasional/
8.03.
Suatu PCU harus dibentuk di Kantor Kcmenterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menangani kegiatan-kegiatan administrasi sehari-hari termasuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, dan untuk mengambil keputusan bersama dengan WFP mengenai penggunaan Trust Fund sebelum keputusan Komite Pengarah. PCU, WFP dan Gol harus bekerjasama demi kelancaran dan ketepatan pelaksanaan proyek.
8.04.
Komite Pengarah sepenuhnya bertanggung jawab kepada Gol atas tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mendukung operasi ini. Dalam operasi ini, tanggungjawab GoI adalah sebagai berikut: a. Perum Bulog telah ditunjuk untuk mencrima dan menyalurkan beras dari gudang Perum Bulog kepada mitra pelaksana berdasarkan permintaan WFP; b. WFP berkerjasama dengan DEPSOS dan BAKORNAS PBP harus merencanakan bantuan kepada masyarakat yang kembali kedaerah (returnees) dan masyarakat ketempatan pengungsi sebagaimana disepakati oleh Para Pihak; c. WFP harns bekerjasama dengan DEPKES dalam pelaksanaan program nutrisi. DEPKES dan WFP harus bertanggung jawab atas semua aspek teknis termasuk pengaturan Workshop tindak lanjut mengenai nutrisi Ibu dan Anak. d. WFP harus bekerjasama dengan DEPDIKNAS, melalui Badan Koordinasi Kesehatan Sekolah Nasional (TP-UKS Pusat) dalam pelaksanaan aspek proyek permakanan sekolah dasar ( primary school feeding); e. WFP hams bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam tiap tingkatan kegiatan program termasuk perencanaan, pengawasan dan evaluasi; f. WFP harus bekerjasama dengan DEPTAN dalam pelaksanaan FFW di NTB, NIT dan daerah lain. DEPTAN dan WFP harus terus bekerjasama dalam menyelesaikan, meluncurkan dan mendistribusikan Peta Rawan Pangan (FIA) Indonesia, dalam melakukan bersama Pengembangan Badan-Badan Keamanan Pangan Nasional dan Daerah demikian pula sistem peringatan dini mengenai ketidakamanan pangan, survei kelaparan dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati yang akan dibiayai oleh Trust Fund; g. LSM yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan PRRO 10069. l harus berkoordinasi dengan badan pelaksanaan di Pemerintah Daerah terkait. WFP bekerjasama dengan Komite Pengarah hams menentukan kriteria dalam menyeleksi LSM.
8.05.
Berdasarkan Basic Agreement, WFP berhak untuk menyewa gedung kantor yang memadai bagi staf internasional dan lokal di Jakarta dan tiap lokasi kantor cabang WFP. Gol akan mempertimbangkan penyewaan gedung kantor secara gratis bagi WFP, dan/atau kemungkinan pembiayaan bersama gedung kantor Gol di Indonesia akan dibicarakan lebih lanjut antara Gol dan WFP.
8
8.06.
Mekanisme untuk tiap distribusi harus mematuhi pengaturan operasional sesuai kesepakatan Para Pihak.
8.07.
Pangan akan disalurkan sesuai dengan rencana distribusi dan perubahan atas rencana distribusi akan disepakati antara Gol dan WFP.
8.08.
Sebagai mitra pelaksana, LSM lokal yang ditunjuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah harus terlibat dalam pengindentifikasian penerima, logistik pangan dan distribusi komiditi pangan kepada penerima yang ditargetkan pada titik-titik distribusi yang ditunjuk kepada kaum tidak mampu, transportasi dan pengiriman pangan kepada poyandu untuk ibu hamil dan menyusui yang ditargetkan, dan kepada sekolah-sekolah dasar, distribusi pangan yang disepakati kepada IDP dan distribusi pangan bagi kegiatan food-for-work per pekerjaan yang diciptakan.
8.09.
Untuk tiap kegiatan, WFP dan LSM harus menandatangani persetujuan khusus, yang disahkan oleh Gol, dengan tanggung jawab khusus untuk menyalurkan pangan dimana terdapat ketentuan mengenai bantuan finansial dari proyek bagi biaya logistik dan administrasi dari hasil penjualan dalam ha! program nutrisi OPSM, dan melalui distribusi WFP LTSH (subsidi transportasi) dalam hal IDP's (para pengungsi).
PASAL 9 Pengawasan, PeJaporan, EvaJuasi dan Audit
9.01.
Untuk memfasilitasi pengawasan pelaksanaan proyek, WFP dan LSM akan menyampaikan kepada Gol informasi mengenai penyaluran pangan dan jumlah penerima tiap 4 (empat) bulan bagi kegiatan OPSM dan lainnya, jika mungkin dengan, pemisahan jenis kelamin, kecuali disepakati lain untuk proyek-proyek tertentu.
9.02.
WFP bekerjasama dengan LSM harus mengembangkan format laporan yang memadai. Format ini akan digunakan untuk pengawasan dan pembayaran kembali subsidi transportasi (LTSH).
9. 03.
Go I akan memelihara dan bertanggung jawab atas komoditi pangan bantuan WFP berdasarkan sertifikat penyerahan atau laporan pengawasan.
9.04.
Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pendistribusian terakhir dari komoditi kepada penerima, WFP harus mengirimkan kepada Gol, melalui Direktur Kantor Perwakilannya, suatu laporan akhir dan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dan disahkan oleh akuntan publik.
9.05.
WFP bekerjasama dengan Gol hams membuat laporan akhir, yang meliputi baik informasi naratif maupun kuantitatif. Informasi kuantitatif yang harus dilengkapi 9
dengan jumlah penerima bantuan, penyaluran komoditi pangan (termasuk kuantitas yang diterima, dipinjam atau ditukarkan, jumlah dana yang disalurkan dalam daerah dan kelompok target, dan kerugian yang terjadi); penerimaan dan penggunaan bantuan non-pangan WFP dan hasil-hasilnya melalui kegiatankegiatan yang berorientasikan pengembangan, jumlah dana yang dihasilkan, dan penggunaannya. 9.06.
Informasi naratif harus dilengkapi dengan pengaturan distribusi dan pengiriman, kendala operasional yang ditemui dan 1angkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, sebab-sebab kerugian dan langkah-langkah untuk menguranginya, akseptabilitas bantuan pangan dan bantuan tambahan dari sumber lainnya.
9.07.
Para Pihak hams saling menyediakan dokumen, laporan, surat pernyataan dan/atau pemyataan lainnya dan/atau informasi lain sebagaimana dimintakan oleh masing-masing pihak mengenai pemenuhan tanggungjawab dalam MvU ini.
9.08.
Dengan merujuk kepada mekanisme dan prosedur internal masing-masing, Para Pihak hams melaksankan evaluasi bersama selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sebelum berakhirnya MoU ini untuk menentukan kemajuan pelaksanaan MoU ini.
9.09.
Komite Pengarah harus membentuk mekanisme untuk mengatur secara efektif Tmst Ftmd sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Keuangan, pengaturan administrasi dan pengaturan lainnya. WFP harus menggunakan sumber dana cair secara ekonomis dan hanya bagi pelayanan yang ditentukan dalam MoU ini. Semua laporan keuangan akan ditangani dan dilaporkan kepada Komite Pengarah setelah pengiriman selesai dilakukan.
9.10.
Dana yang disediakan untuk proyek yang diatur dalam MoU ini merujuk kepada prosedur audit internal dan eksternal sebagaimana diatur dalam peraturan, ketentuan dan pengaturan WFP. Trust Fund akan diaudit pada tiap akhir tahun oleh akuntan eksternal lokal yang ditunjuk bersama oleh Gol dan WFP. Biaya audit untuk Trust Fund akan didanai dari Trust Fund. PASAL 10 Ketentuan Final
Penyelesaian sengketa
10.01 Sengketa yang timbul dalam mengintepretasikan dan/atau melaksanakan MoU ini harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak. Amandemen
10.02 Para Pihak dapat mereview atau mengubah MoU ini berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang 10
disepakati Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan MoU ini.
Mulai Berlaku, Masa Berlaku, Pengakhiran dan Penundaan 10.03 MoU ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan atau hari pertama bulan April 2005. 10.04 MoU ini tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai hari terakhir bulan Maret 2008. 10.05 Pengakhiran MoU ini tidak mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku kegiatan atau program yang sedang berlangsung berdasarkan MoU ini sampai kegiatan atau program tersebut selesai. 10.06 Komoditi pangan dan non-pangan bantuan WFP yang tidak dipergunakan sampai dengan akhir operasi ini atau pengakhiran MoU ini akan dimanfaatkan atau dimusnahkan sesuai kesepakatan bersama antara Gol dan WFP.
Sebagai bukti, penandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh oleh pemerintah masing-masing, telah menandatangani MoU ini. Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal .$.~t~1 .: .. bulan April tahun dua ribu dan lima, dalam bahasa Indonesia dan Ingg1is, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Program Pangan Dunia
~
/'1
~~~
DR. Alwi Shihab Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Si\.LEHEEN
Direktur PerV' akilan UNWFP untuk 11donesia
11
Lampiran II Syarat dan Kondisi Umum Pengiriman dan Penanganan Komodisi Pangan Bantuan WFP
I.
Pengiriman dan Hak atas Komoditi (a) Pengapalan ke sea-girt countries
1.1
Pengiriman dan hak atas komoditi yang dikapalkan oleh Program Pangan Dunia (WFP) atas dasar liner terms akan dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Gol) saat dan ketika komoditi tiba di pelabuhan atau dalam hal lighterage, dipindahkan ke lighter. Namun demikian, ketika pembongkaran dilakukan oleh dan/atau tanggung jawab pemilik kapal, pengiriman dilakukan saat tiba di pelabuhan dari lighter.
1.2.
Dalam hal komoditi dikapalkan oleh WFP sesuai dengan perjanjian charter antara WFP dan pemilik atau pemilik disponent, pengiriman dan hak atas komoditi yang dikapalkan atas dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam gudang kapa l, atau dalam hal lighterage dalam gudang kapal laut, sebagaimana komod iti diambil dalam perlengkapan pembongkaran. (b)
1.3
lmpor melalui jalur darat
Dalam hal komoditi diimpor melalui jalur darat, peng1nman dan hak atas komoditi dilakukan oleh Gol di tempat-tempat pengiriman yang disepakati. (c).
Pengiriman bahan non-pangan
1.4.
Paragraf 1 .1 sampai dengan paragraf 1.3 di atas berlaku juga terhadap pengiriman bahan non-pangan yang disalurkan WFP.
II.
Penerimaan dan Penanganan Komod it i di Tempat-Tempat Pengiriman
11.1
Dalam semua kegiatan, Gol bertanggung jawab untuk pembongkaran kapal, truk dan pengangkutan lainnya secara cepat.
11.2
Dari tempat pengiriman yang disepakati, semua biaya, termasuk antara lain, biaya bea imper, pajak, pungutan demikian pula biaya pelabuhan, wharfage, gudang penyimpanan, lighterage, landing,· sorting dan pungutan lainnya, termasuk secara khusus kemudahan dan biaya berkaitan dengan legalisasi dokumen pengapalan dan sertifikat lainnya, akan dibayar atau dibebaskan oleh Gol. Disamping itu, dalam hal pembongkaran komoditi yang dikapalkan dalam kontainer sampai dengan 20% dari tota l komitmen (Pasal IV) bagi kuantitas yang melampaui batas ini akan sebagaimana Lampiran II Pasal 111.6, semua biaya, termasuk THC dan Lift on/Lift off ditanggung oleh Gol.
11.3
Dalam hal pembongkaran komod it i yang dikapa lkan sesuai dengan perjanjian charter antara WFP dan pemilik atau pemilik disponent, demurrage yang disebabkan oleh kegaga lan Gol untuk mengatur berthing dan/atau pembongkaran kapal atau pengangkutan lain secara cepat akan menjadi
menjamin
tanggung jawab Gol dan refundable kepada WFP atas permintaan. Di lain pihak, dispatch yang diperoleh melalui quick turn-around dari kapal yang disewa akan diserahkan kepada Gol. Biaya untuk demurrage/dispatch akan ditangani per tahun. 11.4
Dalam kontrak-kontrak pengangkutan lainnya, kerugian yang disebabkan penahanan (dan demurrage terhadap kontainer) sebagai akibat ke~aga lan Gol untuk melakukan pengiriman secara cepat akan menjadi tanggungjawab Gol.
11.5
Jika biaya-biaya yang disebutkan di atas ditanggung oleh WFP dalam kesempatan pertama, pengembalian yang cepat atas biaya-biaya tersebut ditangani Gol.
Ill.
Pengawas and Klaim (a)
Um um
111.1
WFP harus menunjuk pengawas untuk survei kondisi komoditi saat pembongkaran di tempat pengiriman yang disepakati, atau sesegera mungkin setelahnya untuk menentukan kondisi komoditi dan besar kerugian dan/atau kerusakan sehingga sertifikat outturn dapat dipersiapkan dan, jika perlu, tindakan dapat diambil terhadap penjamin pengangkutan atau asuransi untuk kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Data yang diperoleh dari survei tersebut akan disepakati bersama oleh Gol/WFP sebagai ketetapan akhir.
111.2
Tanpa mengabaikan ketentuan lain, WFP memiliki hak tunggal untuk menyampaikan semua klaim terhadap pengangkutan laut dan darat dalam kaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan barang-barang yang terjadi sebelum penetapan hak dan untuk meneruskan, meninggalkan atau menangani klaim-klaim tersebut berdasarkan pertimbangannya dan bahwa, jika dan sejauh properti dan/atau resiko telah ditetapkan, WFP harus melakukannya sebagai agen atas nama Gol, yang harus m1..minjamkan namanya bagi semua proses hukum jika WFP memerlukannya.
111.3
Tanpa mengabaikan definisi penetapan hak yang dijelaskan di atas, ketika pengiriman secara fisik melampaui penetapan hak, WFP mempunyai hak, atas pertimbangannya, untuk mengklaim atas nama Gol, bagi kerugian yang terjadi antara penetapan hak dan pengiriman secara fisik.
111.4
Dalam segala hal, waktu dan tempat penetapan hak, sebagaimana ditetapkan di atas, tidak akan dipengaruhi oleh endorsement atau consignment akan menjadi kemudahan administrasi bagi WFP atau penerima yang berwenang semata. (b)
111.5
Bulk and Full-Container-Load Shipments to sea-girt countries
Dalam hal pengapalan dalam bulk kapal yang disewa, bobot yang dimuat dalam bill of lading atau non-negotiable cargo receipt merupakan ketetapan final antara WFP dan pemerintah penerima. Saat kapal tiba, WFP akan mengatur suatu survei awal untuk memastikan, dengan perkiraan yang lebih tepat, bobot kargo di kapal. Jika bobot di kapal, sebagaimana dipastikan
melalui survei awal, mengindikasikan suatu perbedaan yang berarti antara bobot tersebut dan bobot yang tercantum dalam bill of lading, WFP akan memeriksa perbedaan tersebut bekerjasama dengan pemerintah. Dalam pembongkaran, pemerintah penerima bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada kargo yang tertinggal di kapal. Jika kapal mengangkut kargo ke lebih dari satu pelabuhan, pemerintah penerima bertanggungjawab untuk menjamin bahwa bobot yang tepat akan dibongkar di tiap pelabuhan. 111.6
Dalam hal pengapalan tiba dalam kontainer dan diangkut dalam Full Container Load (F.C.L) terms, penerima, Gol bertanggung jawab untuk unstuffing kontainer di pelabuhan pembongkaran. Pengawas WFP harus berada saat unstuffing kontainer di pelabuhan pembongkaran, yang dilakukan saat pembongkaran dari kapal. Kerusakan atau kerugian yang ditemukan pada saat itu akan ditetapkan sebagai telah terjadi dalam periode di saat WFP memiliki hak atas kargo tersebut. Jika unstuffing container ditunda dan/atau dilakukan tanpa kehadiran pengawas WFP, kerusakan atau kerugian akan ditetapkan sebagai telah terjadi setelah masa WFP menyerahkan hak atas kargo kepada penerima, Gol. Jika container diangkut darijke pelabuhan pembongkaran, tertutup, ke tempat proyek, bagi kemudahan penerima, Gol, pengawas WFP tidak akan diminta untuk melakukan perjalanan ke tempat unstuffing dan kerugian atau kerusakan akan menjadi tanggung jawab Gol, yang memiliki hak untuk mengklaim kerugian-kerugian tersebut dari pengangkut. Dalam hal timbul biaya yang j auh lebih tinggi dalam renanganan kargo yang dikontainerkan dibandingkan pengapalan BIB, WFP akan mengurangi pengapalan kargo yang dikontainerkan sampa i dengan rata-rata 20%. Namun, jika WFP memutuskan untuk mengapalkannya dengan kontainer melampaui 20%, WFP akan menutup kelebihan biaya dari biaya dengan standar BIB.
Ill. 7
Bila komoditi pangan dibeli secara lokal, di dalam negara penerima, pembelian akan dilakukan oleh WFP sesuai dengan ketentuan dan prosedur WFP. Gol akan membebaskan tiap pembelian dari pajak lokal. Hak akan dipegang oleh Gol saat pengiriman oleh penyalur. Kualitas dan kuantitas komoditi akan diverifikasi oleh pengawas yang ditunjuk WFP pada tempat pengiriman yang disepakati.
LAMPIRAN Ill PROSEDUR PEMBAYARAN SUBSIDl-SUBSIDI LTSH BAGI KEGIATAN-KEGIATAN BERKAITAN DENGAN DUKUNGAN PADA PARA PENGUNGSI (IDP's)
Menegaskan tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia (Gol) untuk mengatur dan membayar pengeluaran, penanganan, transportasi, penyimpanan dan distribusi bahan pangan yang disediakan Program Pangan Dunia (WFP) sebagaimana tercantum dalam Pasal IV paragraf 4.05 MoU; Mengakui hambatan-hambatan logistik di beberapa bagian Negara dan kesulitankesulitan eknomi yang dihadapi Gol dalam menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan dari infrastruktur pengangkutan yang kurang berkembang di wilayah tersebut khususnya IDPs, dan mengikuti permintaan Gol untuk for defraying partial ly biaya-biaya tersebut; WFP akan, sepanjang terdapat ketersediaan dana, membayar kepada pihak yang menyelenggarakan transportasi dan distribusi dari Sub_Divre kepada penerima, yaitu IDPs, subsidi LTSH. Subsidi ini berupa pengembalian yang dibayarkan dalam mata uang setempat berdasarkan nilai tukar PBB pada tanggal pembayaran subsidi, dengan menunjukkan laporan-laporan pengiriman yang diajukan kepada kantorkantor WFP, sesuai bentuk yang telah ditentukan dan berdasarkan anggaran khusus yang telah disepakati antara WFP dan unsur pelaksana. Tingkat LTSH berdasarkan anggaran terperinci yang disampaikan oleh Mitra Kerjasama (NGO) yang akan disempurnakan dan disetujui oleh WFP dan jumlah yang disepakati dimasukkan dalam Surat Kesepakatan (LoA) yang ditandatangani oleh NGO dan WFP. Laporan-laporan distribusi disampaikan pihak yang menyelenggarakan transportasi dan distribusi kepada kantor-kantor WFP setiap bulannya, sesegera mungkin dan tidak lebih dari 60 hari sejak bulan operasi tersebut dilakukan. Eventual shortages or loss in quantity akan dikurangi dari LTSH subsidi at WFP standard cost price. Apabila tidak ada laporan pengiriman yang disampaikan kepada WFP dalam waktu 60 hari, WFP tidak akan memberikan subsid i LTSH. WFP memiliki waktu 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya laporan pengiriman oleh kantor-kantornya di tingkat propinsi untuk memantau kinerja proyek. Apabila WFP tidak mengkomunikasikan pengamatannya dalam waktu tigapuluh hari kalender kepada pemerintah tingkat propinsij atau kabupaten atau NGO, subsidi LTSH akan dibayarkan dan WFP akan berupaya to remit a cheque kepada agen pelaksana dalam waktu tigapuluh hari kalender. Akhir dari Lampiran.
-
e
e
LAMPIRANIV
PENJABARAN BIAYA PROYEK
I
Banyaknya (mt)
Biaya rata-rata per ton
I
I
Nilai
I
IBIAYA-BIAYA WFP IA. Biaya-biaya operasional langsung Komoditas
1
169 017
224 76
37 988 261
99420
207 44
20 623 685
- Minyak sayur
1 131
630 00
712 530
!Total komoditas
269 568
- Tepung gandum - Beras
59 324 476 66 00
!External transport !subtotal untuk LTSH
9 665 091 10 684 597
ILandside transport !Total LTSH lsiaya-biaya operasional langsung lain !Total biaya-biaya operasional langsung
17 791 488
II
7549
20 349 688 1355980 98 821 632
Is. Biaya-biaya dukungan langsung !Total biaya-biaya dukungan langsung
le. Biaya-biaya duk Jngan tidak langsung (70%)
!TOTAL BIAYA-BIAYA WFP 1
9 000 445 7 547 545 115 369 622
This is a notional food basket used for budgeting and approval purposes. The mix and quantities of commodities, as in all WFP assisted projects, may vary depending on availability
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAMME FOR THE PROTRACTED RELIEF AND RECOVERY OPERATION NO. 10069.1 "ASSISTANCE TO RECOVERY AND NUTRITIONAL REHABILITATION."
• '
The Government of the Republic of Indonesia (Go!) and the United Nations World Food Programme (WFP), herein after refened to as "the Parties"; Recognizing the need for international cooperation to achieve the internationally agreed principles and targets on national development particularly on recovery and nutritional rehabilitation; Considering mutual benefit m promoting food security and nutrition situation m Indonesia; Refening to the Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations World Food Programme, signed on 28 May 1968; Superseding the Letter of Understanding between the Government of the Kepublic of Indonesia and the United Nations World Food Programme for the Protected Relief and Recovery Operations No. 10069.0 "Food Assistance to !DPs and Urban Poor", signed at Jakarta on 5 September 2002; The Parties shall respect the relevant laws and regulations of the Republic of Indonesia Have agreed as follows
ARTICLE 1 Purpose and Descriptli.on of PRRO Operation No. 10069.1 Activities
The objective of WFP's operation, under the PRRO 10069.1, is to provide food assistance for an estimated total amount of US$ 115,369,622 consisting of 344,551 MT of food commodity (amounting to US$ 59,324,476) and US$ 56,045,146 for direct and indirect operational support costs as appears as Annex IV) to support the GoI in the following activities:
•
1.01
Preventing malnutrition and contributing to nutritional rehabilitation of pregnant and lactating women, children under five, and school children;
1
'£ r
1.02
Promoting recovery of people infected with Tuberculosis (TB);
1.03
Improving food security in slums areas;
1.04
Complementing Gol's efforts to improve the livelihood of Internally Displaced Persons (IDPs) by supplying food items and implementing food-for-work activities as necessary to IDPs, and selected vulnerable groups and children among the host communities;
1.05
Contributing Gol's capacity-building, including emergency preparedness, management and response; food security strategies, nutrition mapping and surveys; as well as providing and ensuring the sustainability of funds to support community asset creation and rehabilitation and skills improvement;
ARTICLE 2 Nutrional Rehabilitation 2.01
Activities conducted within Nutritional Rehabilitation program shall consists of the following: 1. Nutritional Assistance to pregnant and lactating women, children under five years old through Puskesmas and Posyandu; 2. Nutritional Assistance to Primary School pupils through TP-UKS; 3. Food Assistance to TB patients through selected Puskesmas and health clinics; Other activities as mutually be agreed upon; 4.
2.02
The relevant governmental agencies of Gol (Depkes and Depdiknas) and WFP shall agree on Technical Guidelines for the Nutritional Rehabilitation activities.
2.03
Taking into account the existing operational MOU, as well as the results of the Pilot Project under PRRO 10069.0, WFP and the cooperating partners will sign Letters of Agreements stipulating the types of activities, inputs, technical specifications and locations. The Letters of Agreements will be witnessed by Depkes and Depdiknas.
2.04
Relevant Gol agencies (Depkes and Depdiknas) and WFP shall collaborate with local government units in the planning, implementation and evaluation stages of activities.
2.05
Relevant Gol agencies (Depkes and Depdiknas) and WFP shall jointly assign highly credible external parties to evaluate the effective implementation of the activities. The evaluation results shall be submitted to the Steering C0mmittee of this MoU for further consideration.
2
£f
J~·
ARTICLE3 OPSM Programme
The Parties shall continue the existing Operasi Pasar Swadaya Mandiri (OPSM) under the provision of PRRO 10069.0 to meet critical gaps of poor food insecure hc..useholds in selected urban areas (Surabaya and Tangerang) according to the phase out strategy until the end of2005.
ARTICLE 4 !DP/Returnees/ Local Communities/ Selected Poor Farmers
4.01
To improve the livelihood of Internally Displaced Persons (IDPs), returnees, local communities, selected poor farmers, the Parties shall conduct the following activities: Food-for-Work (FFW) and Food-for-Training (FFT).
4.02
The relevant governmental agencies of Go! (Depsos, Pemerintah Daerah) and WFP shall agree on Technical Guidelines for the FFW and FFT activities.
4.03
To synchronize FFT and FFW activities with Gal's program and policies, WFP and the cooperating partners (i.e. NGOs) shall conclude Letters of Agreements, stipulating the location of activities, identification of target beneficiaries, rice and vegetable oil rations, duration, designation and financial support. These Letters of Agreements will be witnessed by Depsos.
4.04
WFP shall work with Deptan on the implementation of FFW in NTB, NIT and other areas, as may be necessary. Deptan and WFP shall continue working on the completion, launching and distribution of Food Insecurity Atlas (FIA) of Indonesia, jointly conduct Capacity Building for the National and Provincial Food Security Agencies, as well as on Food Insecurity Early Warning System, Hunger Survey, and other agreed activities which will be funded from the Trust Fund.
4.05
To ensure smooth delivery of rice provided for this program, Perurn BULOG and WFP shall conclude operational guidelines.
4.06
Relevant Gol agencies and WFP shall jointly assign highly credible external parties to evaluate the effective implementation of the activities. The evaluation results shall be submitted to the Steering Committee of this Mot; for further consideration.
3
ARTICLES Trust Fund
5.01
The funds generated from the sale of OPSM rice shall be deposited directly into the Trnst Fund account and administered by WFP on behalf of the GOI for the benefit of the Project.
5.02
The balance of Trust Fund under EMOP 6006, PRRO 6195, and PRRO 10069.0 shall be deposited in the Trust Fund account opened under PRRO 10069.1.
5.03
In implementing any activities agreed upon by the Parties, either Party may make a written request for the use of the Trust Fund to the Chairman of the Steering Committee. The approval of such request shall be made by the Steering Committee.
5.04
Trnst Funds shall cover all costs related to the staffing, monitoring and equipments for a Programme Coordinator Unit (PCU), to ensure the timely and effective delivery of all activities carried out under this MoU, as well as, to enhance collaboration, coordination between the Gol and WFP.
5.05
In utilizing the Trust Funds, WFP shall collaborate with the following relevant agencies of the Gol: a. Depdagri for community development; b. Depkes and Depdiknas for the implementation of the Nutritional rehabilitation components; purchase of various food and non-iood items; Support to a Nutrition Mapping Project; Support the inter-ministerial follow up workshop on maternal child nutrition; Conduct socialization workshops/trainings; c. Depsos for social rehabilitation Center for street children and other social development activities; d. Deptan for food security related activities; e. Menko Kesra, Bappenas, Bakornas PBP for Capacity Building related activities and other local purchases;
5.06
The Gol and WFP shall endeavour to ensure that at least 60% of the generated funds be invested directly in the poorest communities. The Gol and WFP shall seek an initiative for the allocation of certain amount of fund on revolving fund based activities as mutually agreed by the Parties.
5.07
In accordance with the above mentioned arrangement and to warrant the transparency of the fund management, the Parties shall agree on the budget of the trust fund as stipulated under the final report LOU PRRO 10069.0.
4
El
ARTICLE6 Role ofWFP In addition to the terms and conditions agreed to lby the Gol and WFP, as set forth elsewhere in this MoU and its Annexes, WFP shall undertake to assume the following specific obligations. Subject to the availability of donor resources and over the period of the PRRO, WFP will provide food assistance for a total amount of US$ 115,369,622 consisting of 344,551 MT of food commodity (amounting to US$ 59,324,476) and US$ 56,045,146 for direct and indirect operational support WFP costs as appears in Annex IV. WFP will supply to the Gol as follows: 244,000 MT Wheat (or equivalent in noodles/biscuits) 99,420 MT Rice Vegetable oil 1.131 MT + 344,551 MT Total The Gol prefers to receive wheat instead of wheat flour, in accordance with the procedures for the importation of wheat and local milling, to ensure compliance with the national fortification standard and Halal certification of wheat flour locally. a. WFP shall provide all food commodities to the Gol at agreed points of delivery which will be either the port of Jakarta or Surabaya or any other port agreed with the government with an objective of efficient delivery of food assistance to the target groups. Exact quantities of WFP commodities to be allocated between Jakarta or Surabaya or other areas shall be decided jointly with the Gol based on the quantities of commodities needed in each of these locations. WFP may ship commodities to an additional location in agreement with the Gol. The Gol will remain responsible for the custom clearance when requested by WFP. b. Fortified biscuits, noodles, vegetable oil shall comply with the national standard and halal certificate and be produced and purchased locally in the country. Local purchase which shall invite local suppliers, shall be done by WFP through tenders which their specifications are jointly detennined by the Gol and WFP. c. WFP shall endeavour to procure rice locally in the country and in conformity with the national standard (15% broken long grain milled white rice) of the latest crop and fitness for human consumption, which could be possible merged with the national stocks. In case of in kind contribution from donors country, the cost of port handling, storage, losses, fumigation and movement shall be borne by either BULOG or exceptional basis,WFP. d. The commodities shall be delivered subject to safe arrival. WFP will make arrangements for adequate insurance of all shipments of commodities to the points of entry. In case of any discrepancy on the out-turn reports as mutually agreed upon by the Gol, WFP will pursue claims against carriers or underwriters. 5
e. Sweeping and rotten rice or wheat received against the project, may be sold by the Gol, upon clearance from the WFP and the funds from the saJe of this rice will be deposited in the TF account, after deducting related actual costs. f. WFP may provide the services of resident international officers, national staff and visiting consultants, to assist and advise the Gol at the central level and field levels with regard to planning, implementation, overall management of the operation and also in respect of the receipt, handling, storage, fumigation, losses, transportation, distribution, monitoring, evaluation of the commodities and reporting thereon. g. The WFP international officers will be based in a Country Office in Jakarta or in its sub branch offices. The location of branch offices will be jointly decided by the Gol and WFP upon the recommendation of the Steering Committee based on project requirements. h. In addition, to assess the effectiveness of projects implemented under this MoU, WFP in collaboration with the relevant Gol agencies Universities, NGOs and other UN agencies shall undertake surveys assessments of the targeted beneficiaries for which funding shall be from the Project's budget or Trust Fund. 1. WFP shall continue to use a comprehensive monitoring and reporting system covering the distribution of the food assistance provided under this operation. WFP may also undertake evaluation and/or management review missions to ascertain the satisfactory progress of the operations and, as necessary, advise on ways to improve the efficiency and effectiveness of the implementation mechanisms and modalities. WFP shall provide a quarterly report to the Steering Committee.
ARTICLE 7 Role of the Government
The Gol shall undertake to assume the following obligations: a.
b. c.
The Gol will facilitate the proper distribution of the commodities and any other resources provided by WFP to the specified target beneficiaries according to the plans formulated by the Parties. The standard terms and conditions relating to the delivery, receipt and handling of WFP-supplied commodities and responsibilities would be arranged agreed by the parties in separate operational guidelines. The Gol will facilitate tax/ customs exemptions to all commodities imported for the purpose of this operation. The Gol will arrange the provision of personnel and funds necessary for implementing this operation. The Go! shall establish the Steering Committee and the Programme Coordination Unit (PCU) with sufficient facilities to allow for a smooth implementation of PRRO 10069.1. The staff and equipments of PCU shall be covered by the Trust Fund.
6
E\
d.
e.
f.
g. h.
i.
WFP will ensure third party superintendence of all commodities to ensure fitness for human consumption and compliance with purchasing specifications. The results will be shared with the GOI. In case of doubts raised by Go I concerning the condition of the WPP-supplied food commodities and their eventual fitness for consumption, the Gol in collaboration with WFP shall take any specific measures on the utilisation of such commodities. All the costs of disposal of the food commodities, which are unfit for human consumption, will be covered from the project funds. Perum Bulog will release rice for OPSM, IDPs and TB patients programme to the implementing partners for distribution to beneficiaries based on WFP release request. The Gol shall accord to officials of the WFP such facilities as are accorded to officials of the United Nations and its Specialized Agencies. The Gol will facilitate the travel within the country of WFP staff and consultants to all areas, ports stores, mills, factories, communities, families, transhipment and distribution points where WFP-supplied food commodities are received, stored, handled and distributed. The purpose is to observe the receipt, handling, storage, distribution and use of the commodities and any other inputs provided by WFP, to observe the operations of the project at all stages and to assess both the impact of the ongoing operation and its effect on the general food shortage situation. Activities will be carried out by mutual agreement between the Parties The Gol will facilitate technical and operational assessments by WFP staff or consultants in areas and institutions for which WFP food is planned to be distributed under this PRRO as covered by this MoU. Activities will be carried out by mutual agreement between the Parties.
ARTICLE 8 Working Modalities
8.01
The Gol hereby designates Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) (Office of the Coordinating Ministry for People's Welfare) to take the lead in coordination, policy and programming matters as well as all financial planning, related to the various WFP programmes.
8.02
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra shall establish a Steering Committee to be assigned for the Policy Guidance for the implementation of the PRRO. This Steering Committee will be chaired by a Senior Official from the Office of the Coordinating Ministry for People's Welfare, and the members consist of the representatives from: a. b. c.
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat I MENKO KESRA-(Office of the Coordinating Ministry for People's Welfare), Departemen Sosial I DEPSOS (Ministry of Social Affairs), · Departemen Kesehatan I DEPKES (Ministry of Health), 7
ET
d. e. f. g. h. 1.
J. k. l. m. n. o. p.
Departemen Pendidikan Nasional I DEPDIKNAS (Ministry of National Education); Departemen Keuangan I DEPKEU (Ministry of Finance), Departemen Pertanian I DEPTAN (Ministry of Agriculture), Departemen Perdagangan/ DEPDAG (Ministry of Trade) Departemen Dalam Negeri I DEPDAGRI (Ministry of Home Affairs), Departemen Luar Negeri I DEPLU (Ministry of Foreign Affairs) Departemen Agama I DEPAG (Ministry of Religious Affairs) Sekretariat Negara I SEKNEG (State Secretariat), Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS (National Development Planning Agency) BAKORNAS, PBP (Coordinating Body for The Emergency Assistance) Perum BULOG, Badan POM, and Program Pangan Dunia I WFP (World Food Programme).
8.03
A PCU shall be established in Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra to undertake daily administrative activities including monitoring, evaluating and reporting, and to take joint decisions with WFP on the utilization of the trust funds prior to Steering Committee decision. The PCU, WFP, and GoI shall work closely for the effective and timely implementation of the project.
8.04
The Steering Committee is wholly responsible for the Gol it assigns to duties in support of this operation. The GoI for this operation and their responsibilities are then dete1mined as follows: a. Perum Bulog has been designated to receive and release rice from Perum Bulog's warehouse to the implementing partners based on WPP requests; b. WFP in collaboration with Depsos and Bakornas PBP shall plan for assistance to returnees and host communities as agreed by the Parties; c. WFP shall work with Depkes on the implementation of ti-.~ Nutrition Programme. Depkes and WFP shall be responsible for all technical aspects including the organization of the follow-up Workshop on Maternal Child Nutrition; d. WFP shall work with Depdiknas, through National School Health Coordinating Board (TP-UKS Pusat) on the implementation of the primary school feeding aspect of the project; e. WFP shall work with Pemerintah Daerah in every stage of activities of the program, including planning, implementation, monitoring and evaluation. f. WFP shall work with Deptan on the implementation of FFW in NTB, NTT and other areas, as may be necessary. Deptan and WFP shall continue working on the completion, launching and distribution of Food Insecurity Atlas (FIA) of Indonesia, jointly conduct Capacity Building for the National and Provincial Food Security Agencies, as well as on Food Insecurity Early Warning System, Hunger Survey, and other agreed activities which will be funded from the Trust Fund. ·
8
E.T
g.
NGOs involved in the PRRO 10069. l activities shall coordinate with the relevant local government implementing agencies. WFP in collaboration with Steering Committee shall establish criteria for selecting NGOs;
8.05
As per the Basic Agreement, WFP will be entitled to rent suitable office space for both international and local staff at JakaTta and each of the locations of the WFP sub-offices. The GoI will favourably consider providing rent-free office accommodation to WFP, and/or any possible cost sharing of the office space in GoI buildings in country will be further discussed between the GoI and WFP.
8.06
The mechanism for each distribution of rations shall follow operational guidelines as agreed by the parties.
8.07
Food will be distributed in accordance with the distribution plan and any modifications to distribution plans will be mutually agreed upon between the GoI and WFP.
8.08
As implementing partners, designated local NGOs in collaboration with Pemerintah Daerah, shall be involved in identification of beneficiaries, food logistics and distribution of food commodities to targeted beneficiaries at designated distribution points to the urban poor, transportation and delivery of food ration to posyandus for targeted pregnant/lactating, and to primary schools, the distribution of agreed food rations to the IDPs and distribution of food ration for food-for-work activities as per established work.
8.09
For each activities, WFP and NGOs shall sign specific agreements, as endorsed by the GoI, with specific responsibility to distribute food, for which, there will be the provision of related financial support from the project covering related logistics and administrative costs from the sales proceeds in case of OPSM Nutrition Programme, and through the WFP LTSH contributions in case ofIDPs.
ARTICLE 9 Monitoring, Reporting Evaluation, and Auditing
9.01
In order to facilitate the monitoring of the performance of the project, WFP and NGOs will provide GoI with food movements and beneficiary numbers on a quarterly basis for OPSM and other activities, if possible with, gender segregation, unless agreed otherwise for specific projects.
9.02
WFP in close collaboration with the NGOs shall develop adequate reporting forms. These forms will be used for monitoring and transport subsidy (LTSH) reimbursements.
9.03
The GoI will keep, and account for, food commodities provided by WFP based on hand-over certificates or by the Superintendence reports. 9
9.04
Within three months of the date of the last distribution of commodities to the beneficiaries, the WFP shall submit to GoI, through its Representative/Country Director, a final report and final accounts that have been audited and certified by public auditor.
9.05
WFP in cooperation with the GoI shall produce a final report, which includes both quantitative and narrative information. Quantitative information to be provided includes: the number of beneficiaries receiving assistance; the movement of food commodities (including quantities received, borrowed or exchanged, the amounts distributed in different areas and to different target groups, and losses incurred); the receipt and use of non-food inputs provided by WFP and achievements through development-oriented activities, the amount of generated ft.u1ds, and its utilization.
9.06
Narrative information to be provided includes: delivery and distribution arrangements, operational difficulties encountered and measures taken to overcome them; causes of losses and steps taken to reduce them; the acceptability of food provided and complementary inputs from other sources.
9.07
The Parties shall provide relevant documents, records, statements and/or other statements and/or other information as requested by each other concerning the fulfilment of their responsibilities under this MoU.
9.08
Subject to the each internal procedures and mechanism, The Parties shall conduct joint term evaluation at least 8 (eight) months prior to the termination of this MoU to determine the progress of the implementation of this MoU.
9.09
The Steering Committee shall establish mechanism to effectively administer the Trust Fund in accordance with its Financial Regulations and Rules, administrative directives and other applicable guidelines. WFP shall use the cash resources economically and only for the service outline in this MoU. All financial records will be maintained and reported to the Steering Committee upon completion of the delivery.
9.10
Funds made available by the project under this agreement are subject to the internal and external auditing procedures as provided for in the financial regulations, rules and directives of WFP. The Trust Fund will be audited at the end of each calendar year by local external auditor appointed jointly by Gol and WFP. The auditing cost for the tmst fund will be covered from the Tmst Fund.
10
E.\
ARTICLE 10 Final Provisions Settlement of Disputes
10.01 Any disputes arising out on the interpretation and or implementation on this MoU shall be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties. Amendment 10.02 The Parties may review of amend any part of thjs MoU by mutual consent in writing. Such amendment shall come into force on such date as determined by the Parties and shall form as an integral part of this MoU. Entry into force, Duration, Termination and Suspension
10.03 This MoU shall enter into force on the date of its signing/ on the first day of April 2005. 10.04 This MoU shall remajn in force for a period of 3 (three) years/ until the last day of March 2008. 10.05 The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any ongoing activities or programs under this MoU until the completion of such activities or programs. 10.06 Any WFP-supplied food commodities and non-food items remaining unused at the end of the operation or the termination of this MoU will be utilized or disposed of as may be mutually agreed upon between the GoI and WFP.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by the:; respective governments, have signed this Mo U Done in duplicate at Jakarta on thisf!~~.tday of April, in the year two thousand and five, in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.
For the World Food Program
For the Government of the Republic of Indonesia
r
~~~iJE~
DR. Alwi Shihab
UNWFP Rep\@. entati ve and Country Direct~ r for'Indonesia
Coordinating Minister For People's Welfare
11
E.l
ANNEX II GENERAL TERMS AND CONDITIONS RELATING TO THE DELIVERY AND HANDLING OF FOOD COMMODITIES SUPPLIED BY WFP
I.
DELIVERY AND TITLE TO COMMODITIES (a) Shipments to sea-girt countries
1.1
Delivery of and title to commodities shipped by the World Food Programme (WFP) on liner terms will be taken by the Government of the Republic of Indonesia (GoI) as and when the commodities are landed onto the quay or, in the event of lighterage, upon discharging into the lighter. However, when the lighterage is arranged by and/or is the responsibility of ship-owners, the delivery will take place upon landing onto the quay from the lighter.
I.2
ln the case of commodities shipped by WFP pursuant to a charter-party entered into between WFP and Owners or Disponent Owners, delivery of and title to commodities shipped on such basis shall be taken by the Government in the holds of the ship, or in the case of lighterage in the hold of the ocean vessel, as the commodities are taken up in the discharging tackle or apparatus. (b) Imports by land transit
L3
In the case of commodities imported by land transit, delivery of and title of the commodities will be taken by the GoJ at point(s) of delivery to be agreed. (c) Deliveries of non-food items
1.4
The previous of 1.1 to 1.3 above apply equally to the delivery of non-food resources supplied by WFP.
II.
RECEIPT AND HANDLING OF COMMODITIES AT DELIVERY POINTS
II. I
In all cases the Gol undertakes to ensure the expeditious unloading of the vessel, truck, and other conveyance.
ll.2.
From the agreed point of delivery all expenses, including inter alia, the costs of import duties, taxes, levies, as well as harbour, wharfage, warehousing, lighterage, landing, sorting and similar dues, including specifically all formalities and expenses relating to legalization of shipping documents and other certificates, will be paid or waived by the Gol. In addition, in case of discharge of commodities shipped in containers for up to 20% of the total commitment (Article VI) for quantity beyond this level, it will be as per Annex Ir Article III.6, all expenses, including THC and Lift on I Lift off charges will be paid by the Go!.
11.3
In the case of discharge of commodities shipped pursuant to a charter-party between WFP and Owners or Disponent Owners, any demurrage caused by the Gol failing to arrange prompt berthing and/or discharge ex-vessel or conveyance will be for the account of the Gol and refundable to WFP on demand. On the other hand, any dispatch earned by a quick turn-around of the charter vessel will b allowed to the Gol. Accounts for demurrage/dispatch will be settled on a yearly basis.
II.4
In all other contracts of carriage, damages for detention (and demurrage incurred on containers) attributable to the Gol failing to take prompt delivery, will be for the Gol' s account.
II.5
If any of the above charges are paid by WFP in the first instance, a prompt reimbursement will be arranged by the GoI.
ID.
SUPERINTENDENCE AND CLAIMS (a)
IIl.1
General
WFP shall appoint superintendents to survey the condition of commodities at the time of discharge or unloading at the agreed point of delivery, or as soon as possible thereafter to determine their condition and the extent of losses and/or damages so that an outturn certificate can be prepared and, if necessary, action can be taken against the carrier or insurance underwriter for such losses and/or damages. The figures obtained from such surveys will be mutually agreed by the Gol /WFP as final. The GoI may appoint their own surveyor to supervise the discharge or unloading at the agreed point of delivery, at its own expenses.
111.2
Notwithstanding any other terms contained herein WFP shall have the sole right to pursue all claims against sea or land carrier in relation to loss of, or damage to, the goods which occurs prior to the passage of title and to pursue, abandon or settle such claims at its discretion and that, if and insofar as property and/or risk may have passed, WFP shall do so as agent on behalf of the Gol, who shall lend its name to any legal proceedings if WFP so requires.
III.3
Without prejudice to the definition of "passage of title" described above, when physical delivery extends beyond the point of passage of title, WFP will have the right, at its discretion, to claim on behalf of the Gol, for losses sustained between passage of title and physical delivery.
IH.4
In any event, the time and place of passage of title, as stated above, shall not be affected by any endorsement or consignment will be solely for the administrative convenience of WFP or the recipient authorities.
(b)
Bulk and Full-Container-Load shipments to sea-girt countries
III.5
In respect of shipments in bulk on chartered vessels, the weights stated in the bill of lading or non-negotiable cargo receipt are to be considered as final between WFP and the recipient Government. On arrival of the vessel, WFP will arrange for a draft survey to ascertain, by close approximation, the quantity of cargo on board. Should the weight on board, as ascertained by the draft survey, indicate a substantial discrepancy between that weight and the Bill of Lading weight, WFP will investigate such discrepancy in full cooperation with the Gove.nment. On completion of discharge it is the responsibility of the recipient Government to ensure that no cargo is left on board the vessel. If the vessel carries cargo for more than one port, it is the responsibility of the recipient Government to ensure that the correct quantities are discharged at each port.
III.6
As regards shipments arriving in containers loaded and carried under Full Container Load (F.C.L.) terms, the recipient Gol is responsible for the unstuffing of the containers at the discharge port. The WFP superintendent should be present at the unstuffing of the containers in the discharge port, which should take place on unloading from the vessel. Any damage or losses found at that time will be considered to have occurred during the period when WFP had title to the cargo. If the unstuffing of the containers is delayed and/or takes place without WFP superintendents being present, any damage or losses will be considered to have occurred after the time which WFP has passed title to the recipient Gol. If the containers are transported from/to port at discharge, unopened, to the project site, for the convenience of the recipient Gol, WFP superintendents will not be requested to travel to the place of unstuffing and any losses or damages will be for the account of the Gol, who will have the right to claim for such losses from the carriers. In light of substantial higher costs in the handling of containerized cargo compared to BIB shipments, WFP will minimize shipment of containerized cargo to an average of 20%. However, should it decides to ship it containerized beyond 20%, it will cover the additional costs over the standard BIB expenses.
III.7
Where food commodities are purchased locally, in the country, the purchase will be undertaken by WFP in accordance with WFP rules and procedures. '1 he Gol will exempt such purchases from local taxes. Title will be taken by the Gol on delivery by the supplier. The quality and quantities of commodities will be verified by WFP-appointed superintendents at the agreed point(s) of delivery.
End of Annex.
ANNEX III PROCEDURE FOR THE PAYMENT OF LTSH SUBSIDIES FOR ACTIVITIES RELATED TO IDP SUPPORT
Reiterating the Government of the Republic of Indonesia (Gol)'s responsibility to arrange and pay for the discharging, handling, transportation, storage and distribution of the food stuffs provided by World Food Programme (WFP) as mentioned in article IV para 4.05 of LOU; Recognizing the logistical constraints existing in certain parts of the country and the exceptional economical difficulties faced by the Gol in meeting all costs resulting from the less developed transport infrastructure in these areas with a concentration of IDPs, and following a request received from the Gol for defraying partially such costs; WFP will, subject to the availability of funds, pay to the party organ izing the transport and distribution from the Sub-Divre to the beneficiaries, i.e. IDPs, an LTSH subsidy. This subsidy would be a reimbursement payable in local currency at the UN rate of exchange valid on the date of the payment of the subsidy, upon production of delivery reports that will have been submitted to the offices of WFP, in accordance with predetermined formats and based upon a specific budget previous ly agreed to between WFP and the implementing entity. The level of LTSH would be based on a detailed budget to be presented by the Cooperating Partner (NGO) which wi ll be revised and approved by WFP and the agreed amount included in the specific Letter of Agreement (LoA) signed between the NGO and WFP. Distribution reports will have to be submitted by the party organizing the transport and distribution to the relevant offices of WFP on monthly basis, as soon as possible but no later than 60 days after the month of operation they refer to. Eventual shortages or loss in quantity will be deducted from the LTSH subsidy at WFP standard cost price. Should no delivery report be submitted to WFP within this period of 60 days, no LTSH subsidy will be payable by WFP. WFP will have a period of 30 calendar days starting to count on the day the dt:ivery report is received at its provincial offices to monitor the performance of the project. Should WFP not communicate observations within a period of thirty calendar days to the provincial/or district government or NGO, the LTSH subsidy will be payable and WFP will endeavour to remit a cheque to the implementing agency within a period of thirty calendar days. End of Annex.
e
e
e
~
ANNEX IV
I
PROJECT COST BREAKDOWN
I
I
Quantity (mt)
Average cost per ton
Value
I
IWFPCOSTS IA. Direct operational costs Commoditl'.
1
- Wheat flour - Rice - Vegetable oil
169 017
224 76
37 988 261
99420
207 44
20 623 685
1 131
630 00
712 530
269 568
ITotal commodities
59 324476 66 00
!External transport
17 791 488 9 665 091
!subtotal for LTSH
10 684 597
ILandside transport !Total LTSH
- -·.. -
!other direct operational costs !Total direct operational costs
Is. Direct support costs
!Total direct support costs
le. lnrtirect support costs (70%)
!TOTAL WFP COSTS 1
-
.
I
7549
I
20 349 688
I
1355980
I
98 821 632 9 000 445 7 547 545 115 369 622
This is a notional food basket used for budgeting and approval purposes. The mix and quantities of commodities, as in all WFP-assisted projects, may vary depending on availability
ADDENDUM ATAS MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PROGRAM PANGAN DUNIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA BAGI PERPANJANGAN OPERASI ' PERTOLONGAN DAN PEMULIHAN N0.10069.1 "BANTUAN UNTUK PEMULIHAN DAN REHABILITASI GIZI"
r LATAR BELAK.ANG 1.
Badan Eksekutif WFP pada Pertemuan Reguler Keduanya tanggal 7-11 November 2005, setelah memperhatikan permohonan Pemerintah Republik Indonesia, telah menyetujui kenaikan anggaran untuk Operasi Bantuan Perlindungan dan Pemulihan (PRRO) No. I 0069.1. Tujuan dari kenaikan tersebut adalah untuk mengabungkan bantuan kepada korban bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias ke dalam PRRO untuk tahun 2006 dan 2007.
2.
Kegiatan tanggap darurat WFP di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (yang diimplementasikan melalui Operasi Darmat No. l 0405.0) telah dilakuka.n berdasarkan Surat Kesepahaman antara WFP dan Badan Pemerintah Indonesia u.ntuk Re\1abilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR), yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Sepetember 2005, dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, selanjutnya disebut dengan "LOU".
3.
Addendum ini dimaksudkan u.ntuk menambahkan dan memasukan kegiatan-kegiatan WFP di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias ke dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perpanjangan Operasi Pertolongan dan Pemulihan No.I 0069.1 "Bantuan untuk Pemulihan dan Rehabilitasi Gizi", yang ditandatangani tanggal 25 April 2005, selanjutnya disebut dengan "MOU", yang meliputi PRRO 10069. l periode 1 Januari 2005 hingga 31 Maret 2008.
TUJUAN · DAN PENJELASAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS 4.
r
5.
WFP
DI
Tujuan dari bantuan WFP di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias adalah tem1asuk: •
untuk mencegah kemerosotan pada status gizi pengungsi lokal dan orang-orang lainnya yang terkena dampak tsunami, termasuk balita, anak-anak usia sekolah, wanita hamil dan menyusui;
•
untuk mempromosikan rehabilitasi rumah, komunitas infrastuktur dan mata pencaharian serta mendukung inisiatif Pemerintah untuk membangu11 perdamaian, setelah berkonsultasi dengan Komite Pengarah.
WFP akan melakukan kegiatannya melalui pelaksanaan sejumlah program kegiatan, termasuk:
1
•
•
distribusi pemberian makanan pokok kepada orang yang masih terlantar karena tsunami dan gempa bumi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias;
kegiatan pemberian makanan di sekolah dan rehabilitasi gizi seperti yang dimaksud dalam MOU;
6.
•
makanan untuk proyek kerja apabila dibutuhkan; dan
•
kegiatan pendukung lainnya yang disetuj ui bersama, yang dapat termasuk masyarakat yang terkena dampak dari proses rekonsiliasi perdamaian pemerintah.
Para penerima bantuan diperkirakan mencapai 500.000 pengungsi lokal; 234,000 ibu dan balita di menurut program rehabilitasi gizi; 450,000 anak sekolah; dan 250,000 penerima menurut proyek makanan untuk kerja di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. WFP harus menyediakan komoditas pangan sebagaimana terlampir dalam Addendum ini, tergantung pada ketersediaan komoditas. Paragraf 4, 5 dan 6 di atas merupakan tambahan terhadap Pasal I ("Tujuan dan Penjelasan Kegiatan-kegiatan Operasi PRRO No.10069.1 ") dari MOU.
MODALITAS
7.
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko_Kesra) tetap sebagai counterpart utama WPF dalam hal koordinasi, kebijakan dan program di tingkat nasional, seperti yang telah dibentuk dan dicantum dalam Pasal 8.0 I dari MOU.
8.
Sadan Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias akan terus menjadi counterpart WFP untuk urusan-urusan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias sebagaimana telah disebutkan dalam LOU. BRR juga akan menjadi anggota dari Komite Pengarah seperti yang dimaksud dalam Pasal 8.02 dari MOU. Paragraf di atas merupakan tambahan terhadap Pasal 8.02 MOU.
9.
WFP akan terus bekerja seerat-eratnya dengan kementerian dan departemen teknis di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, untuk pelaksanaan kegiatan, yang pengaturannya seperti tercantum pada Pasal 8.02 dari MOU.
STATUS ADDENDUM
l 0. Addendum ini merupakan bagian tak terpisahkan dari MOU dan acuan pada MOU sekaligus menjadi satu acuan pada Addendum ini. 11. Addendum ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2
Ditandatangani di Bogor dalam rangkap dua pada tanggal 14 bulan Februari tahun dua ribu enam, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Untuk Pemerintah Republic Indonesia,
Untuk Program Pangan Dunia,
/ I
~m~.Cr.:,,,·
~
Adang Setiana
Deputi Menko Kesra Bidang Kesejahteraan Sosial
Direktur Perwal ilan UNWFP untuk Indonesia \I
3
Lampiran SUPPLIED FOOD COMMODITIES BY WFP (as referred to paragraph 6 of the Addendum) Quantity (mt)
Average Cost per mt
WFP COSTS A. Direct Operational Costs Commodity* (69 218) 135 -Wheat 69 229 397 - Rice 8 997 814 - Noodles 17 227 833 - Biscuits 5 046 633 -Oil 3 383 1 200 - Canned fish 1 171 380 - Beans -CSB 8 168 265 - Sugar 871 350 Total commodities 44.868 External Transport LTSH Other direct operational costs Total Direct operational costs B. Direct operational costs C. Indirect operational costs (7 percent of total direct costs) TOT AL WFP COSTS
Value (US$)
(9 332 456) 27 517 494 7 327 633 14 352 848 3 193 681 4 059 600 444 980 2 164 520 304 850 50 033 150 (951 239) 15 821 987 1 324 370 66 228 268 16 133 638 5 765 333 86127 239
*This is a national food basket used for budgeting and approval purposes. The contents may vary depending on the availability of commodities
ADDENDUM TO tHE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAMME FOR THE PROTRACTED RELIEF AND RECOVERY OPERATION N0.10069.1 "ASSISTANCE TO RECOVERY AND NUTRITIONAL REHABILITATION"
BACKGROUND 1.
The Executive Board of the WFP, taking into account the request of the Government of Republic of Indonesia, has approved a budget increase to the Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO) No. l 0069.1 at its Second Regular Session on 7-11 November 2005. The purpose of this increase is to incorporate assistance to tstmami and earthquake victims in Nanggroe Aceh Darussalam and Nias into the PRRO for 2006 and 2007.
2.
WFP's emergency response act1v1tles in Nanggroe Aceh Darussalam and Nias (implemented through an Emergency Operation No. I 0405.0) was covered by a Letter of Understanding between the United Nations World Food Programme and the Govermnent of Indonesia's Implementing Agency for the Rehabilitation and Reconstruction of Nanggroe Aceh Darnssalam and Nias (BRR), signed on 15 September 2005, and came to an end on 31 December 2005, hereinafter refened to as the "LOU".
3.
This Addendum is meant to include WFP's activities in Nanggroe Aceh Darussalam and Nias into the existing Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations World Food Programme for the Protracted Relief and Recovery Operation No.10069.1 "Assistance to Recovery and Nutritional Rehabilitation'', signed 25 April 2005, hereinafter referred to as the "MOU", which covers the already existing PRRO 10069.1, and includes the period 1 January 2005 through 31 March 2008.
PURPOSE AND DESCRIPTION OF WFP ACTIVITIES IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM AND NIAS 4.
5.
The objectives of WFP assistance in Nanggroe Aceh Darussalam and Nias include: •
to prevent a deterioration in the nutritional status of internally displaced persons and others affected by the tsunami, including children under five, school-age children, pregnant and lactating women;
•
upon consultation with the Steering Committee, to promote the rehabilitation of housing, community infrastructure and livelihoods and support the peace building initiatives of the Government.
WFP will do its activities through implementing several progran1111e activities, including:
1
6.
•
distribution of a basic food ration to people who still remain internally displaced by the tsunami and earthquake in Nanggroe Aceh Darussalam and Nias;
•
school feeding and nutritional rehabilitation activities already described in the MOU;
•
food for work projects, where applicable; and
•
other support activities as may be mutually agreed upon, and may include to support affected people under the government's peace reconciliation process.
The beneficiaries are estimated at approximately 500,000 internally displaced persons; 234,000 mothers and children under five under the nutritional rehabilitation programme; 450,000 school children; and 250,000 beneficiaries under food for work projects in Nanggroe Aceh Darussalam and Nias. The WFP shall supply food commodities as attached to this Addendum, subject to the availability ofresources.
Paragraphs 4, 5 and 6 above supplement Article 1 ("Purpose and Description of PRRO Operation No. 10069.l Activities") of the MOU.
MODALITIES 7. The Office of the Coordinating Ministry for People's Welfare (Menko Kesra) remains WFP's lead counterpart for coordination, policy and programming at a national level, as established and described in Article 8.01 of the MOU. 8.
The Agency for Rehabilitation and Reconstruction of Nanggroe Aceh Darussalam and Nias (BRR) continues as WFP's Government counterpart for matters in Nanggroe Aceh Darnssalam and Nias as cited in the LOU. BRR will also be a member of the Steering Committee as described in Article 8.02 of the MOU. The above paragraph supplements Article 8.02 of the MOU.
9.
WFP will continue to work closely with the technical line mirustries and departments, at the central, provincial and district levels, for operational matters as under the current arrangements described in Article 8.02 of the MOU.
STATUS OF ADDENDUM 10. The Addendum shall form an integral part of the MOU and a reference to the MOU shall constitute at the same time a reference to the Addendum. 11. The Addendum shall take into effect on the date of signature.
2
Signed at Bogor in duplicate on the 14th day of February in the year two thousand and six, in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. For the Government of the Republic of Indonesia,
~j:
Adang Setiana Deputy Coordinating Minister for People's Welfare for Social Welfare
For the World Foocl Programme,
\bh~~ le~
UNWFP Rep~ entative and Country Director for Indonesia
3
